PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan dengan adanya penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II Badung antara lain penunjukan lokasi pengelolaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
b.
bahwa untuk menjamin keselamatam umum penumpang, barang dan kendaraan bermotor yang melalui jalan umum perlu meningkatkan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, melalui pengujian kendaraan bermotor;
c.
bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pembinaan,pengawasan serta pelayanan pengujiaan kendaraan bermotor maka perlu penetapan Peraturan Daerah tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor
75,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3486);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 ( dua puluh enam ) Daerah Tingkat II Percontohan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 92 Tahun 1990 tentang Penyesuaian Tarif Pengujiaan Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Karoseri dan Bak Muatan serta komponen - komponennya;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknik dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 77 Tahun 1997 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Usaha Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga kerja dan Kehutanan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat i Bali Tahun 1995 Nomor 114 Seri D Nomor 113 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1995 Nomor 92 Seri D Nomor 89.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I KETENTUAN UMUM;
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Badung;
d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
f. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan
atau
memeriksa
bagian-bagian
kendaraan
bermotor, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan Teknis dan laik jalan;
g. Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor yang
selanjutnya
disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, Kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
h. Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu pada sebuah kendaraan sebagai tanda bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus ujuan berkala;
i.
Bukti Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus sebagai tanda bahwa kendaraan yang berangkutan telah lulus uji;
j.
Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang di tetapkan bahwa suatu kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
k. Tempat Pengujian adalah Unit Pengujian Kendaraan Bemotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
l.
Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
m. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi;
o. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk dan tidak termasuk tempat
duduk
pengemudi
baik
dengan
maupun
tanpa
pengangkutan bagasi;
p. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
q. Kerta Gandengan adalah suatu alat yang di pergunakan untuk mengangkut barang yang seluruhnya dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
r. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang di rancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya
ditumpu
oleh
kendaraan
bermotor
penariknya;
s. Traktor adalah kendaraan bermotor yang menurut sifatnya digunakan untuk menarik kereta lainnya ( Kereta tempelan );
t. Kendaraan
khusus
adalah
antara
lain,
mobil
jenasah,
ambulance dan lain-lainnya;
u. Perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggaraakan pekerjaan pembetulan, perbaikan,
perawatan
kendaraan
bermotor
untuk
umum
dengan pembayaran;
v. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda suatu sumbu yang menekan jalan;
w. Bengkel
Umum
Kendaraan
Bermotor
berfungsi
untuk
membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pelaksanaan
uji
berkala
kendaraan
bermotor
maksud
dan
tujuannya adalah :
a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
BAB III KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI
Pasal 3
Setiap kendaraan bermotor jenis kendaraan umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan lainnya yang beroperasi di jalan wajib di uji.
Pasal 4
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini maka kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pengujian adalah :
a. Kendaraan
bermotor
milik Angkatan
Bersenjata
Republik
Indonesia;
b. Kendaraan bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk pameran;
c. Kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor Corp Diplomatik (CC.CD);
d. Kendaraan
bermotor
yang
tidak
dipergunakan
karena
disegel/disita oleh negara;
e. Kendaraan
bermotor
alat-alat
berat
tertentu
jenisnya
ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah;
f. Kendaraan yang berada dibengkel-bengkel perikanan.
BAB IV PENGELOLAAN , PELAKSANAAN DAN LOKASI TEMPAT PENGUJIAN Bagian Pertama Pengelolaan
Pasal 5
Pengelolaan
dan
pelaksanaan
pengujian
berkala
kendaraan
bermotor dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk untk itu.
Bagian Kedua Lokasi tempat Pengujian
Pasal 6 Pengaturan seperti tersebut pada pasal 5 meliputi : a.
Menetapkan
waktu-waktu
kendaraan bermotor;
pelaksanaan
pengujian
berkala
b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan tambahan lainnya yang menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
Pasal 7
(1) Bupati Kepala Daerah mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor atas usul Kepala Dinas.
(2) Dalam
pelaksanaan
bermotor
Kepala
tugas
Unit
pengujian
Pelaksana
berkala
Tenis
kendaraan
penguji
Berkala
Kendaraan Bermotor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 8
(1) Penguji Kendaraan Bermotor diangkat oleh Bupati Kepala Daerah
setelah
memenuhi
syarat-syarat
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usulan Kepala Dinas.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya penguji kendaraan bermotor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
(3) Kegiatan
pengujian
berkala
kendaraan
bermotor
yang
dilaksanakan di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Pasal 9
Penunjukan dan Penetapan lokasi tempat pelaksanaan uji berkala ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengujian Paragraf 1 Jenis Pengujian
Pasal 10
(1) Pengujian
Berkala
Kendaraan
bermotor
sebagaimana
dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi Pengujian Berkala Pertama dan Pengujian Berkala.
(2) Kendaraan
bermotor
yang
diuji
dan
telah
memenuhi
persyaratan teknis serta laik jalan dnyatakan lulus uji berupa Buku Uji dan Tanda Uji yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan.
(4) Pemilik atau pemegang kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan. Pelaksanaan
pengujian
didalam
wilayah
maupun
diluar
wilayah pengujian yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2 Tata Cara Pengujian
Pasal 11
(1) Pengujian
berkala
permohonan
kendaraan
pemilik/pemegang
bermotor kendaraan
dilakukan
atas
bermotor
atau
kuasanya yang diajukan secara tertulis kepada Dinas LLAJ dengan mengisi formulir permitaan pengujian yang disediakan ditempat-tempat pengujian;
(2) Syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini diseratai lampiran surat-surat kendaraan bermotor yang ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah;
(3) Waktu dan tempat pengujian diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
Pasal 12
(1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh sertifikasi uji type, sertifikat registrasi uji type dan tanda lulus uji type dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda kendaraan bermotor untuk pertama kali.
(2) Kendaraan
yang
dibebaskan
dari
kewajiban
uji
berkala
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus didaftakan kepada
Dinas
LLAJ
selambat-lambatnya
1
sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir.
(satu)
bulan
(3) Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib dilakukan uji berkala setelah masa pembebasan uji berkala berakhir.
(4) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, karoseri, bak muatan terbuka, bak muatan tertutup dan modifikasi yang type
kendaraan
dalam
keadaan
lengkap
tidak
memiliki
sertifikat uji type harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku untuk rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh ) unit.
Pasal 13
(1) Bagi kendaraan bermotor yang diuji berkala untuk pertama kali,
perubahan
bentuk/modifikasi,
perubahan
sifat
dan
fungsi, penggantian mesin, numpang uji dan lain-lain harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan atu penggantian mesin wajib dilakukan pengujian kembali yang permohonannya diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari
sejak
perubahan
dan
penggantian
tersebut
dilakukan.
(3) Pengujian seperti dimaksud ayat (2) pasal ini adalah pengujian berkala.
(4) Pengaturan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
BAB V FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN Pasal 14
(1) Semua fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang
ada,
pengoperasian
dikuasasi dan
oleh
Pemerintah
pemanfaatannya
Daerah
sepenuhnya
yang untuk
pengujian kendaraan bermotor.
(2) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(3) Syarat-syarat bangunan dan persyaratan alat-alat pengujian disesuaikan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku.
BAB VI BIAYA UJI DAN RETRIBUSI Pasal 15
Terhadap kendaraan bermotor yang diuji sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikenakan biaya sebagai berikut :
a.
Biaya administrasi untuk formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 1.000,00( seribu rupiah ).
b. Biaya pengujian kendaraan bermotor untuk setiap kali uji, besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. Mobil Bus, mobil barang, traktor tanpa kereta gandengan atau tempelan sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ).
2. Mobil penumpang kereta gandengan, kereta tempelan sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ).
c.
Biaya kelengkapan alat uji :
1. Tanda uji sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).
2. Buku uji kendaraan sebesar Rp. 3.500,00 ( tiga ribu lima rupiah ).
3. Pengganti plat uji yang hilang sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).
4. Pengganti buku uji yang hilang sebesar Rp. 3.500,00 ( tiga ribu lima ratus rupiah ).
5. Tanda samping sebesar Rp. 3.500,00 ( tiga ribu lima ratus rupiah ).
d. Retribusi tempat pengujian kendaraan bermotor, kendaraan dengan masa berlaku uji 6 (enam) bulan dikenakan retribusi sebagai berikut :
1. Kendaraan
dengan
JBB
(Jumlah
berat
yang
diperbolehankan ) s/d 2.500 kg besarnya retribusi Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).
2. Kendaraan
dengan
JBB
(Jumlah
berat
yang
diperbolehankan lebih dari ) 2.500 kg besarnya retribusi Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ).
3. Kendaraan dengan JBB ( jumlah berat yang diperbolehkan ) lebih dari 7.500 kg atau kendaraan traktor dengan kereta gandengan atau tempelan dengan KBB 1.000 kg keatas dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,0 ( lima belas ribu rupiah ).
e. Setiap kelambatan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk kedua kali dan seterusnya dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan atau kalipatannya kecuali dengan alasan yang dapat diterima dengan menunjukan bukti-bukti yang sah.
Pasal 16
Tata Cara pelaksanaan pungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 17
(1) Semua pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disetor ke kas Pemerintah Daerah.
(2) Untuk pelaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan upah pungut sebesar 5% dari biaya pengujian kendaraan bermotor yang diterima dan atau pendapatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 18
Keikutsertaan swasta dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk melengkapi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PENGAWASAN
Pasal 19
Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya
3
(tiga)
bulan
atau
denda
sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalan ayat(10 adalah pelanggaran.
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 21
(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam
melaksanakan
tugas
penyidikan
para
penyidik
sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan
seorang
ahli
yang
diperlukan
dalam
pemeriksaan perkara;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut
kepada
penuntut
umum,
tersangka
atau
keluarganya;
i.
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki tanda bukti uji berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan
yang
telah
ada
sebelumnya
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya uji kendaraan yang bersangkutan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BadungNomor 7 Tahun 1984 tentang Retribusi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
supaya
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Di tetapkan di : Denpasar Pada Tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
: 19 Maret 1997
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
BADUNG K E T U A,
ttd.
ttd.
I G.B. ALIT PUTRA
I KETUT GARGA
Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Tanggal 4 – 8 – 1997 Nomor 474 Tahun 1997 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Nomor
: 62
Tanggal
: 25 – 9 – 1997
Seri
: B
Nomor
: 2
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Badung ttd. Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda NIP. 010045843
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
I.
UMUM
Bahwa dalam melaksanakan pembangunan di daerah maka dibidang transportasi
memiliki
posisi
yang
sangat
penting
dan
strategis
dalam
pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
Kemudian transportasi merupakan pula sarana sangat penting dalam mempelancar roda perekonomian yang dapat mempengaruhi aspek kesejahteraan bermasyarakat.
Oleh karena itu maka pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalan suatu sistem transportasi sangat diperlukan.
Penyelanggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan
bermotor,
harus
mampu
memperhatikan
keselamatan
umum,
kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Untuk itu, kendaraan bermotor yang akan digunakan dijalan, diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor yang pelaksanaannya lebih bersipat pelayanan umum dan lebih
mengutamakan pertimbangan pada aspek keselamatan masyaralat dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materiil.
Disamping itu maka keamanan lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana
jalan
dan
jembatan
sangat
perlu
dipertimbangkan
dengan
memperhitungkan daya angkut dan muatan sumbu terberat.
Dalam Peraturan Daerah ini, diatur hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat operasional akan diatur dalam Peraturan pelaksanaan lainnya.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: huruf huruf
a : Cukup Jelas b : Termasuk dalam pengertian mobil kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik ( Traktor head ) .
huruf
c : Cukup Jelas
huruf
d : Cukup Jelas
huruf
e : Cukup Jelas
huruf
f : Yang
dimaksud
dengan
kendaraan
yang
berada di bengkel-bengkel perbaikan adalah kendaraan yang dalam keadaan rusak dan sedang dalam perbaikan dinyatakan dengan surat keterangan dari bengkel-bengkel resmi.
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10 ayat (1) :
Pengujian berkala pertama adalah pengujian yang dilakukan untuk pertama kali setelah kendaraan tersebut diterbitkan STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) nya.
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas
Ayat (4) :
Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Biaya uji besarnya sesuai dengan keputusan Menteri. Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Peran serta pihak swasta dalam turut melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan keikutsertaan
swasta
kendaraan bermotor
untuk
melakukan
perawatan
dalam rangka upaya pemenuhan
persyaratan teknik dan laik jalan diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah ( diantaranya bengkel perawaatan bagi kendaraan bermesin diesel untuk memenuhi ambang batas ketebalan asap gas buang/kadar CO gas buang ). Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Cukup Jelas Pasal 23 : Cukup Jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas
