PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1975
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,
MENIMBANG
: a. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta No.6 Tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. b. bahwa untuk mengatur yang dimaksud diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pajak Potong Hewan.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950; 3. Undang-Undang No. 11/Drt Tahun 1957.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pajak Potong Hewan.
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta b. Ahli : Dokter Hewan pada Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta; c. Memotong : Menyembelih hewan dan segala perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditujukan untuk penyembelihan serta tindakan-tindakan selanjutnya terhadap hewan yang disembelih tersebut; d. Hewan : Sapi, Kerbau, Kuda, Babi; e. Pemotong Darurat : Memotong hewan yang terpaksa dilakukan karena luka-luka, kecelakaan, berpenyakit menular, cacat sejak dilahirkan dan yang tidak dapat dipekerjakan; f. Pemotongan Hajad : Memotong hewan untuk mereka yang tidak menjadikan pemotongan ini sebagai usaha atau suatu mata pencaharian; g. Pemotongan Usaha : Memotong hewan bagi mereka yang menjadikan pemotongan hewan sebagai usaha.
Pasal 2 (1) Setiap hewan yang diptong dipungut Pajak Pootong Hewan. (2) Besarnya pajak dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : No.
Jenis Pemotongan
1. 2. 3.
Untuk Usaha Hajad Darurat
Pajak Potong Hewan Sapi, Kerbau, Babi Kuda Rp. 250,-Rp. 200,Rp. 125,-
Rp. 500,Rp. 350,Rp. 250,-
Keterangan
Tiap ekor Tiap Ekor Tiap ekor
Pasal 3 Pajak Potong Hewan tidak dipungut karena : a. Pemotongan darurat terhadap hewan yang menderita penyakit menular atas perintah Kepala Daerah. b. Pemotongan untuk memenuhi kebutuhan upacara-upacara keagamaan/adat menurut peraturan/ketentuan yang berlaku.
Pasal 4 (1) Setiap pemotongan hewan tersebut Pasal 1 sub f dan g harus ada ijin dari Kepala Daerah setelah pajaknya dibayar lunas. (2) Ijin dimaksud ayat (1) selanjutnya disebut tanda bukti pembayaran pajak.
Surat Potong merupakan
(3) Bentuk, warna dan cara memperoleh Surat Potong diatur oleh Kepala Daerah.
Pasal 5 (1) Untuk memperoleh ijin dengan tarip pemotongan hajad, yang berkepentingan harus lebih dulu minta Surat Keterangan kepada Kepala Desa yang bersangkutan yang menegaskan bahwa yang berkepentingan sungguh-sungguh akan melaksanakan hajad. (2) Surat Keterangan dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Kepala Desa setelah didapat kepastian bahwa ketentuan Pasal 7 tidak akan dilanggar.
Pasal 6 (1) Untuk memperoleh ijin dengan tarip pemotongan darurat yang berkepentingan harus lebih dulu minta surat keterangan kepada ahli. (2) Dengan surat keterangan tersebut ayat (1) maka hewan yang akan dipotong diberi tanda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (3) Terhadap hewan yang karena kecelakaan yang segera harus dipotong, surat keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperlukan, cukup dikuatkan dengan surat keterangan polisi mengenai peristiwa kecelakaan tersebut dan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah hewan dipotong, pajak harus dibayar lunas.
Pasal 7 Daging hewan yang belum dimasak yang berasal dari pemotongan hajad dilarang untuk : a. Dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan pemotongan hewan dan atau penjual daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian; b. Ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan di pasar atau ditempat lain dimana biasanya dijual daging; c. Diangkut keluar daerah, kecuali jika pengangkutan itu telah diberi ijin oleh Kepala Daerah.
Pasal 8 Dilarang membeli, menawarkan, menyerahkan atau menyimpan sebagai persediaan untuk dijual daging yang berasal dari hewan yang dipotong tanpa ijin atau karena pemotongan hajad.
Pasal 9 (1) Pajak yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang surat potong apabila daging dari hewan yang dipotong, kecuali kulit yang tidak untuk dimakan, setelah diperiksa oleh ahli ternyata seluruhnya tidak dapat dimakan atau berbahaya untuk dimakan harus dimusnahkan bibawah pengawasan Polisi. (2) Untuk mendapatkan kembali pajak termaksud ayat (1) yang berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah hewan dipotong harus menyerahkan kembali Surat Potong atau Surat Keterangan Ahli yang dimaksud Pasal 1 huruf b atau Polisi kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
Pasal 10 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.1000,- (seribu rupiah). (2) Terhadap pelanggaran tersebut Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7, maka kulit hewan yang dipotong, dagingnya dan hasil pemotongan lainnya, begitu pula alat-alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat dirampas menjadi milik Negara.
Pasal 11 (1) Kewajiban mengawasi pelaksanaan dan mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingakt II Surakarta, dan Kepala Dinas Pengawasan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. (2) Pejabat-pejabat tersebut ayat (1) berwenang menutup tempat dan menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemotongan hewan tersebut apabila ternyata diketahui terdapat pelanggaranpelanggaran.
Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 13 (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : PERATURAN PAJAK POTONG HEWAN Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta No. 6 Tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan, yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri B Tahun 1962 Nr. 26.
Surakarta , 7 Juni 1977
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
Ketua (SLAMET RAHARDJO)
(SOEMARI WONGSOPAWIRO)
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 3 tanggal 2 Juni 1976 Seri A Nomor 1
Sekretaris Kotamadya Daerah
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Juni 1976 No. Pem Nomor 10/22/16-208 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd
ttd
(DJOKO SANTOSA, BA) NIP. 010 061 475
(Drs. MACHMOEDIN NOOR)
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
