PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi di Kota Tarakan, agar dapat memberikan kontribusi kepada Daerah dari Badan Hukum Koperasi maka perlu mengatur tentang Pengesahan Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Koperasi; b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan …….. Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1992 Nomor 11 Seri C-01).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, Memutuskan : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM KOPERASI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tarakan; 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 7. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Perusahaan Perseroan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya; 10. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota koperasi dalam menjalankan usaha dan berperan di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat; 11. Akte Pendirian Koperasi adalah akte Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran koperasi; 12. Perubahan Badan Hukum Koperasi adalah Perubahan Anggaran dasar yang menyangkut Penggabungan, Pembagian, dan Perubahan Bidang Usaha; 13. Biaya Perijinan adalah Biaya Pengesahan atas Pemberian Ijin Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Koperasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; 14. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-perorang atau Badan Hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. BAB II PENGESAHAN Pasal 2…… Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 2 (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan koperasi dan atau mengadakan perubahan badan hukum koperasi, wajib mendapat pengesahan pendirian dan atau mengadakan perubahan badan hukum koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan dikenakan biaya; (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan pengesahan akte pendirian dan atau perubahan badan hukum koperasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB III BIAYA PENGESAHAN Pasal 3 (1) Biaya Pengesahan Pendirian dan atau Perubahan Badan Hukum Koperasi ditetapkan sebagai berikut : a. Pengesahan pendirian badan hukum Koperasi… Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); b. Pengesahan perubahan badan hukum Koperasi.. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah); (2) Biaya pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipungut oleh juru pungut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 4 (1) Pembinaan teknis dalam bidang koperasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tarakan serta Instansi terkait; (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan terpadu. Pasal 5 (1) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan setiap Koperasi yang telah mempunyai Badan Hukum, wajib melakukan pendaftaran setiap tahun; (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya yang besarnya Rp. 5000.,- (lima ribu rupiah). BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 6 (1) Pelanggaran ……. Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 7 (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perkoperasian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keterangan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak dibidang Perkoperasian; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perkoperasian; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perkoperasian; e. Melakukan penggeledahan untuk melakukan mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perkoperasian; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perkoperasian; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perkoperasian menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Setiap Badan Hukum Koperasi yang berada di wilayah Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VIII ……. Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan, pada tanggal 9 Oktober 2001 WALIKOTA TARAKAN ttd. dr. H. JUSUF SK
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 21Seri C-09 Tanggal 17 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH, ttd. H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina Utama Muda Nip. 550 004 736
Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
