PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian; b. bahwa Kota Tarakan terdiri dari daratan dan perairan, banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam, yang dalam pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah dan atau mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan Daerah dan masyarakat; c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu mengatur Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang……. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
2
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 05 Seri A); 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 15 Seri C-04); 23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; 3. Dewan…….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
3
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
10.
11.
12. 13. 14.
15. 16. 17.
18.
19. 20. 21.
22. 23.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah; Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan; Instansi terkait adalah instansi baik vertikal maupun Dinas lain yang terkait dalam penanganan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C; Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentu badan usaha lainnya; Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang selanjutnya disingkat IUP adalah ijin yang diberikan untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah Kota Tarakan; Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama; Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian golongan pada umumnya; Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian; Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya; Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian; Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian; Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian; Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya; Konservasi adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya; Garis pantai adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah; Wilayah pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan; Pendidikan dan pelatihaan teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi ketrampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaikbaiknya; Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistimatis, logis dan empiritis; Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya disingkat PITDA adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan; 24. Analisis …..
Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
4
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 25. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 26. Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 27. Deposit adalah jumlah kandungan atau besaran yang terdapat pada lahan, yang ada dan akan di eksploitasi. BAB II KEWENANGAN DAERAH Pasal 2 Kewenangan Daerah meliputi : 1. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi; 2. Pemberian IUP Bahan Galian Golongan C; 3. Pengolahan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dengan jarak 4 (empat) mil; 4. Pelatihan dan penelitian di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah Daerah. BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3 Wewenang dan tanggung jawab dibidang kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 4 (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan dan menentukan wilayah yang tertutup dan terbuka untuk kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah; (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 5 Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah. Pasal 6 Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, meliputi : 1. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah; 2. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan Bahan Galian Golongan C di Daerah; 3. Menerbitkan………. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
5
3. 4.
5.
Menerbitkan IUP; Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala.
BAB IV USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 7 (1) Setiap kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah wajib memiliki IUP dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari : a. IUP Penyelidikan Umum; b. IUP Eksplorasi; c. IUP Eksploitasi; d. IUP Pengolahan dan Pemurnian; e. IUP Pengangkutan; f. IUP Penjualan; (3) Kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang dilakukan oleh perorangan dan badan hukum yang sama dapat diberikan 1 (satu) IUP dalam satu paket dan apabila dilaksanakan oleh orang dan atau badan hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan pertambangan diberikan 1 (satu) IUP; (4) IUP Pengolahan dan Pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP Eksploitasi; (5) IUP Pengangkutan dan IUP Penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP Eksploitasi dan atau IUP Pengolahan dan Pemurnian; (6) Besarnya biaya untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 8 IUP diberikan kepada : 1. Badan Usaha Milik Daerah; 2. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di wilayah Daerah; 3. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Daerah dan pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di wilayah Daerah dan mempunyai lapangan usaha di bidang Pertambangan; 4. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Daerah; 5. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Daerah; 6. Kelompok usaha pertambangan rakyat yang berkedudukan di wilayah Daerah. Pasal 9……….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
6
Pasal 9 (1) Setiap IUP Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C; (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP untuk masingmasing jenis Bahan Galian Golongan C akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (3) IUP Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun, setelah peninjauan lapangan dan menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia dan kondisi dilapangan; (4) Permohonan perpanjangan IUP diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang bersangkutan; (5) Besarnya biaya perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB V TATA CARA MEMPEROLEH IJIN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 10 (1) Permohonan IUP disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Tata cara memperoleh IUP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB VI PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 11 (1) IUP diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang; (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat saran dari instansi teknis terkait menyampaikan tembusan IUP kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan dan Menteri Negara Kelautan dan Perikanan; (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, memberikan IUP setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari instansi tehnis dan Dinas terkait, mengenai status tanah atau wilayah yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi masyarakat setempat; (4) Setiap pemberian IUP di Daerah, harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.
BAB VII……… Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
7
BAB VII PELAKSANAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 12 (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak IUP dikeluarkan dan atau ditentukan dalam IUP; (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan disertai alasan-alasan yang dapat di pertanggungjawabkan. Pasal 13 (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang IUP wajib menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dapat mencabut IUP yang bersangkutan. Pasal 14 Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C, wajib memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Pembelian, penyampaian, penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C, wajib mendapat ijin sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 16 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi pertambangan Bahan Galian Golongan C; (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan pertambangan Bahan Galian Golongan C.
Pasal 17……….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
8
Pasal 17 (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan; (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C, wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pekerjaan/pengambilan Bahan Galian Golongan C;
BAB IX PERAN MASYARAKAT Pasal 18 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengambilan Bahan Galian Golongan C; (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara : a. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan; b. Memberikan saran pendapat; c. Menumbuhkan rasa peduli atau kepekaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (3) Penyampaian informasi, laporan dan saran pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b Pasal ini disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas terkait.
BAB X HUBUNGAN PEMEGANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH Pasal 19 (1) Untuk kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C atas tanah masyarakat wajib bermitra dengan masyarakat tersebut atau pihak ketiga dan diketahui oleh pejabat yang berwenang; (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut wajib dibebaskan atas nama perusahaan pemegang IUP dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Kota; (3) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan Daerah atau wilayah IUP maupun diluar usahanya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja; (4) Besarnya ganti rugi dan atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 Pemegang IUP atas suatu wilayah tambang yang telah ditetapkan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Sebelum……… Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
9
1.
2.
Sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperhatikan IUP atau salinannya yang sah, memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan; Memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah dan mufakat, kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 21 Pemegang IUP berkewajiban untuk : 1. Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan atau oleh Pejabat Instansi lainnya yang berwenang; 2. Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dan instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai Dokumen AMDAL dan atau UKL/UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mendaftarkan pada Instansi terkait semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah; 4. Menggunakan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia; 5. Melaksanakan reklamasi setelah tahapan penambangan berakhir; 6. Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP. Pasal 22 (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang IUP diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan, perairan, tanggultanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan penambangan dan atau pengangkutan Bahan Galian Golongan C; (2) Apabila pemegang IUP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang IUP; (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang IUP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama. Pasal 23 (1) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah, Pemegang IUP diwajibkan menyetor dana jaminan reklamasi pada rekening khusus pada Kas Daerah, yang besarannya, tata cara penyetoran dan pencairannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (2) Pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada lahan bekas pertambangan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, dan atau mengikuti perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. BAB XII……….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
10
BAB XII BERAKHIRNYA IJIN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 24 (1) IUP dinyatakan berakhir karena : a. Masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. Pemegang IUP mengembalikan kepada instansi terkait sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUP yang bersangkutan; c. Dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena : 1. Melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan; 2. Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum; (3) Instansi terkait menetapkan peraturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan. BAB XIII LARANGAN Pasal 25 Setiap orang pribadi atau badan hukum yang berada di wilayah Daerah dilarang melakukan kegiatan mengerjakan dan mengambil Bahan Galian Golongan C : 1. Tanpa memiliki IUP Bahan Galian Golongan C; 2. Yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau merusak lingkungan disekitar lokasi pengambilan Bahan Galian Golongan C; 3. Dengan mengunakan alat pengangkutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Di lokasi hutan lindung/ hutan kota; 5. Di daerah pesisir pantai; 6. Di dekat jembatan, jalan umum, bangunan pengairan dan pemukiman penduduk; 7. Ditempat-tempat lain yang ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 26 (1) Pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi dan teknis atau tata cara penambangan; (2) Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang dilaksanakan oleh instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XV……… Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
11
BAB XV PENGAWASAN Pasal 27 Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini, secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh instansi terkait yang ditugaskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XVI PELATIHAN DAN PENELITIAN Pasal 28 (1) Personil pelaksana teknis pertambangan meliputi tenaga teknis dan non teknis; (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota baik didalam maupun diluar Daerah dibawah koordinasi Dinas teknis yang ditunjuk. Pasal 29 (1) Penelitian meliputi penelitian lapangan dan penelitian laboratorium; (2) Penelitian lapangan meliputi inventarisasi sumberdaya mineral dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana geologi dengan skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 25.000 dilaksanakan oleh instansi terkait; (3) Penelitian laboratorium merupakan hasil observasi lapangan yang dituangkan dalam laporan ilmiah sebagai hasil uji pemeriksaan laboratorium. BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 30 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pencabutan Sementara IUP; c. Pencabutan IUP disertai dengan alasan pencabutannya. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran; (3) Dengan……… Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
12
(3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemegang IUP dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini. BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 32 (1) Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa tersangka atau sebagai saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 (1) IUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang masa berlakunya belum berakhir; (2) Terhadap ijin baru dan perpanjangan ijin sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; (3) Dengan……….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
13
(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Tarakan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Bidang Pertambangan dalam wilayah Kota Tarakan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 28 Nopember 2002 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF S.K Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 18 Seri E-12 Tanggal 2 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
