PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN BUDAYA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,
Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tersirat Retribusi Tempat Wisata/Objek dan Budaya merupakan Jenis Retribusi Daerah; b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN BUDAYA KABUPATEN MUSI RAWAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas. 4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rawas.
Musi
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas. 6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaataan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakaan oleh Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. 14. Objek Wisata (Tempat Wisata) adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, seperti Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata-wisata khusus yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah. 17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. 18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Wisata dan budaya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat wisata dan budaya yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat wisata dan budaya yang meliputi : a. Taman rekreasi. b. Museum, Cagar Budaya/Peninggalan Sejarah. c. Kendaraan yang masuk tempat wisata. d. Sarana hiburan/seni. e. Kamar mandi air panas/mandi uap (sauna). f. Kolam renang/tempat memancing/pemandian alam dan MCK (mandi cuci kakus). g. Wisata alam. (2) Tidak termasuk retribusi izin usaha rekreasi dan hiburan umum. (3) Tidak termasuk retribusi adalah tempat parkir karena merupakan pajak daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat wisata dan budaya.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Tempat Wisata dan budaya digolongkan sebagai retribusi jasa.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi sekali masuk ke objek wisata dan budaya atau tempat wisata. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF/BIAYA Pasal 8 (1) Tarif/biaya retribusi digolongkan berdasarkan jenis objek wisata dan budaya. (2) Besarnya tarif/biaya yang sesuai pada keadaan sekarang dan berlaku diwilayah daerah. (3) Tarif/biaya retribusi objek wisata (tempat wisata dan budaya) dan struktur diatur didalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan, tempat wisata/objek wisata diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian. (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada sat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi : a. Diterbitkan surat teguran, atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Wajib retribusi yang dengan sengaja melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah. i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagimana tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan dengan dasar hukum yang jelas. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan kelaikan jalan menurut hukumyang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah , sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 21 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 51 PADA TANGGAL 6-11 2001 SERI : B NOMOR : 3
Disahkan di Lubuk Llinggau Pada tanggal 6 Nopember 2001 BUPATI MUSI RAWAS
SEKRETARIS DAERAH
H. SURRIJONO JOESOEF. KAMIL NUH, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 440010290.
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS. NOMOR : 22 TAHUN 2001 TANGGAL : 6 NOPEMBER 2001 No 1
Jenis Usaha 2
1
Biaya Masuk Objek dan Biaya Tarif Wisata. 1. Taman Rekreasi. a. Dewasa Perorangan. b. Anak-anak c. Kelompok.
Tarif/biaya 3
Rp. 1.000,Rp. 500,Rp. 50.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,-
2. Biaya Masuk Museum, Cagar Budaya/ Peninggalan Sejarah. 500,a. Dewasa Perorangan. Rp. Rp. 250,b. Anak-anak Rp. 25.000,c. Kelompok. Rp. 10.000,Rp. 5.000,3. Kendaraan. a. Bus. b. Mikro Bus c. Sedan/Mini Bus. d. Motor roda dua. 4. Sarana Hiburan. a. Dewasa Perorangan. b. Anak-anak c. Kelompok.
Rp. Rp. Rp. Rp.
6. Kolam Renang/Kolam Memancing/Pemandian Alam. a. Dewasa Perorangan. b. Kelompok.
7.Mandi Cuci Kakus (MCK). 8. Wisata Alam a. Dewasa Perorangan. b. Anak-anak c. Kelompok.
Jumlah lebih dari 50 orang Jumlah 20 s.d. 50 orang Jumlah 10 s.d. 20 orang
J
umlah lebih dari 50 orang Jumlah 20 s.d. 50 orang Jumlah 10 s.d. 20 orang
Jumlah lebih dari 50 orang Jumlah 20 s.d. 50 orang Jumlah 10 s.d. 20 orang
1.000,500,-
Rp. 1.000,Rp. 10.000,Rp. 500,Rp.
Keterangan 5
5.000,3.000,1.500,500,-
Rp. 1.000,Rp. 500,Rp. 20.000,Rp. 10.000,Rp. 5.000,-
5. Kamar Mandi Air Panas/ Mandi Uap (sauna) a. Dewasa Perorangan. Rp. Rp. b. Anak-anak.
Klasifikasi 4
Jumlah lebih dari 10 orang Jumlah 5 s.d. 10 orang
500,-
Rp. 1.000,Rp. 500,Rp. 50.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,-
Jumlah lebih dari 50 orang Jumlah 20 s.d. 50 orang Jumlah 10 s.d. 20 orang
BUPATI MUSI RAWAS
H. SURRIJONO JOESOEF.
