BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 45 TAHUN 2008 T E N T A N G

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas. Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860); 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); Tupoksi Badan Keluarga Berencana

1

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas; 5. Badan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Badan KB adalah Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas; 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas; 7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas; 8. Bidang adalah Bidang pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas;

Tupoksi Badan Keluarga Berencana

2

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas; 10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang di lingkungan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas; 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Badan Keluarga Berencana terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Sub Bagian-sub bagian, dan Bidang yang masingmasing Bidang membawahkan dari Sub Bidang-sub bidang. (2) Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 3 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perlengkapan. (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari : a. Bidang Keluarga Berencana, membawakan : 1) Sub Bidang Jaminan Kesehatan Reproduksi;

Pelayanan

Keluarga

Berencana/

2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja. b. Bidang Keluarga Sejahtera, membawakan : 1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; 2) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga. c. Bidang Pergerakan Masyarakat, membawakan : 1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta; 2) Sub Bidang Advokasi dan KIE. c. Bidang Data dan Perencanaan, membawakan : 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Penyebarluasan informasi; 2) Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.


3

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara adminstratif dikoordinasikan oleh Sekretaris. (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dia bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Keluarga Berencana Pasal 4 (1) Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. (2) Badan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. penyiapan kebijakan operasional di bidang keluarga berencana; b. penetapan kebijakan teknis Badan KB yang menjadi tanggung jawabnya; c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam upaya pemberdayaan keluarga dan peningkatan keluarga sejahtera; d. pelaksanaan dan pengendalian urusan kepegawaian, keuangan, umum, perkantoran, ketatausahaan dan perlengkapan Badan KB; e. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan dan pengelolaan data keluarga berencana dan keluarga sejahtera; f. pelaksanaan dan pengendalian, pengelolaan pelayanan keluarga berencana dan pengendalian sarana kontrasepsi; g. pelaksanaan dan pengendalian peningkatan ketahanan keluarga;

pemberdayaan

keluarga

dan

h. pengendalian dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan keluarga berencana; dan Tupoksi Badan Keluarga Berencana

4

i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan KB; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolahan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Badan KB; b. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang lain termasuk UPT, guna menyusun program kerja; c. pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan; d. pembinaan administrasi dan aparatur Badan KB termasuk UPT; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. melaksanakan tata usaha pimpinan, perjalanan dinas, suratmenyurat, alat tulis kantor dan urusan rumah tangga; b. mengelola data kepegawaian; c. menyiapkan bahan/berkas usulan CPNS, PNS, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian dan pendidikan/ pelatihan; d. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan penyuluh keluarga berencana; e. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) Badan KB; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja untuk program Badan KB; b. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan meliputi verifikasi, pencatatan, akuntansi dan pelaporan; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya; Tupoksi Badan Keluarga Berencana

5

d. menyiapkan bahan usulan petugas pengelola anggaran; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan; b. memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya; c. menyiapkan rencana perhitungan kebutuhan, rencana pengadaan alat kontrasepsi, persediaan alat kontrasepsi dan pengadaan barang/jasa; d. menyiapkan bahan untuk laporan, penyimpanan, penyaluran, stock opname alat kontrasepsi dan barang; e. melaksanakan inventarisir, pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana kekayaan milik negara di lingkungan Badan KB; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Keluarga Berencana Pasal 9 Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; b. penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja; c. pengendalian pelaksanaan kebijakan KB-KR meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;


6

d. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan KB-KR meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas : a. menyiapkan rencana kerja peningkatan jaminan dan pelayanan KB-KR, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; b. melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi program jaminan pelayanan KB-KR, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; c. melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan program dan pembinaan peningkatan jaminan serta pelayanan KB-KR; d. melakukan hubungan kerja dengan komponen, instansi lain dan mitra kerja dalam pelaksanaan program KB-KR; e. menyiapkan bahan menyusun konsep upaya peningkatan pemberian pengayoman peserta KB, pengembangan sarana dan kualitas tenaga pelayanan kontrasepsi; f. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan analisa masalah dalam pelaksanaan, penanggulangan efek samping, komplikasi dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. (2) Sub Kesehatan Reproduksi Remaja, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kesehatan reproduksi remaja dan penanggulangan masalah HIV/AIDS; b. menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan kegiatan reproduksi remaja; d. menyusun, menganalisa dan mengevaluasi konsep kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan kegiatan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.


7

Bagian Keempat Bidang Keluarga Sejahtera Pasal 12 Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi : a. penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta pembinaan ketahanan keluarga; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga; c. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mempersiapkan bahan untuk perencanaan kegiatan pemberdayan ekonomi keluarga; b. menyiapkan bahan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis operasional pemberdayaan ekonomi keluarga; c. melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; d. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan keluarga; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluaraga, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan ketahanan keluarga; b. menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis operasional pembinaan ketahanan keluarga; c. melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKL), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK);


8

d. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan program BKB, BKR, BKL dan BLK; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Penggerakan Masyarakat Pasal 15 Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program penggerakan masyarakat, advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyususnan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan KIE; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan KIE; c. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan KIE; d. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen instansi terkait dalam pelaksanaan program advokasi, institusi dan peran serta masyarakat; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 17 (2) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan institusi masyarakat dan peran serta; b. melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan institusi masyarakat dan peran serta; c. menghimpun dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pembinaan institusi masyarakat; d. menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat; e. meningkatkan peran serta institusi masyarakat dan partisipasi masyarakat; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Advokasi dan KIE, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan advokasi dan KIE;


9

b. melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program advokasi dan KIE; c. menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program advokasi dan KIE; d. meningkatkan kualitas advokasi dan KIE; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Data dan Perencanaan Pasal 18 Bidang Data dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data keluarga berencana, koordinasi perencanaan program dan kegiatan Badan KB dan evaluasi pelaksanaannya. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Data dan Perencanaan menpunyai fungsi : a. pengumpulan bahan guna penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan KB; b. penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga; c. pengelolaan data dan pengendalian sistem data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); d. pengevaluasian pelaksanaan program Badan KB dan penyebarluasan informasi berbasis TIK; e. penyusunan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan sasaran program; f. penyiapan konsep laporan bulanan Badan KB mengenai perkembangan pelaksanaan program; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun rencana kegiatan pengolahan data dan penyebarluasan informasi; b. melakukan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi berbasis TIK; c. melakukan inventarisasi hasil perhitungan, Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta Baru (PPM-PB), Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta Aktif (PPM-PA) dalam perkiraan penurunan Crude Birth Rate (CBR), Total Fertility Rate (TFR) dalam program; d. menyiapkan bahan, melaksanakan pengolahan, dan penyajian data dan laporan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. Tupoksi Badan Keluarga Berencana

10

(2) Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan KB; c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) pada Badan KB; d. menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan diberikan berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 21 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar dinas/instansi lainnya. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


11

Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan secara berjenjang. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2006 Penjabaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau, pada tanggal 5 Mei 2008. BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau, pada tanggal 6 Mei 2008. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 45


12

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 45 TAHUN 2008 T E N T A N G

Recommend Documents