PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas. Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860); 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
1
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528); 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529); 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530); 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547); 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108); 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 17. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas. 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. 10.Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. 11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. 12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Sub Bagian-sub bagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Seksi-seksi. (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
3
Pasal 3 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perlengkapan. (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari : a. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan: 1) Seksi Lalu Lintas; 2) Seksi Angkutan; dan 3) Seksi Teknis Keselamatan, Sarana dan Prasarana Jalan. b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api (LLASD dan KA), membawahkan: 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api; 2) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api; dan 3) Seksi Teknis Keselamatan, Sarana dan Prasarana LLASD dan KA. c. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan: 1) Seksi Angkutan Udara; 2) Seksi Bangunan Landasan; dan 3) Seksi Keselamatan Perhubungan Udara. d. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan: 1) Seksi Aplikasi Teknologi Informatika; 2) Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi; dan 3) Seksi Pos dan Telekomunikasi. e. Bidang Program, membawahkan : 1) Seksi Penyusunan Program; 2) Seksi Analisa dan Evaluasi Program; dan 3) Seksi Pelaporan. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris. (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
4
BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pasal 4 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. perumusan kebijakan teknis dan operasional bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan DISHUBKOMINFO; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Bagian Kedua
Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi dan pembinaan penyusunan program dan kegiatan dinas. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Sekretariat; b. pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan dinas;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
5
c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; d. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas; f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasiannya; c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan; e. menyiapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan bidang tugasnya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana keuangan dinas;
kegiatan
penyelenggaraan
administrasi
b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan anggaran keuangan dinas;
verifikasi
dan
d. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan
dalam
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya. (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana perlengkapan dinas;
kerja
dan
melaksanakan
pengelolaan
b. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
dinas,
6
c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor; d. menyiapkan rencana kebutuhan pengadaan prasarana kerja dan perlengkapan kantor;
sarana
dan
e. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris dinas; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 9 Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas angkutan jalan. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang lalu lintas angkutan jalan; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan; c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penertiban angkutan, bimbingan teknis keselamatan, serta sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan; d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan; e. pelaksanaan penertiban angkutan, pemberian bimbingan teknis keselamatan, serta sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan; f. pengkoordinasian dengan UPT DISKOMINFO dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan; g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan, bimbingan teknis keselamatan, serta sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang lalu lintas jalan; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan pengawasan lalu lintas jalan; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
7
d. menyusun petunjuk teknis, standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan; e. melaksanakan kegiatan penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi penetapan titik lokasi dan perencanaan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman jalan pada jalan kabupaten; f. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di jalan provinsi dan jalan nasional dalam Ibukota Kabupaten; g. melaksanakan bimbingan, kendaraan bermotor di jalan;
pengawasan
dan
pemeriksaan
h. melaksanakan analisis dampak lalu lintas jalan, dan menyusun perencanaan penyempurnaan tempat pengaturan sirkulasi arus lalu lintas jalan; i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kelebihan muatan; j. menghimpun dan menyusun data tentang jumlah, kondisi dan kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, median jalan, pulau-pulau jalan, trotoar, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), delinator, cermin lalu lintas, gruad rail, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); k. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kinerja, performance APILL, serta melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada fungsi kerja APILL; l. melakukan kordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang lalu lintas jalan; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang angkutan jalan; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan jalan; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan jalan; d. menyusun petunjuk teknis, standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang angkutan; e. menetapkan standar batasan maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di daerah; f. menyiapkan data untuk menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dalam daerah; g. melaksanakan pemrosesan perizinan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
8
h. melaksanakan pemrosesan pemberian izin pengangkutan orang, barang dan orang/barang tertentu yang bersifat khusus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan perizinan angkutan, untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan baik untuk permohonan baru dan atau perpanjangan izinnya; j. mengelola data jumlah kendaraan bermotor yang telah diberikan izin sesuai peruntukannya dan melakukan evaluasi serta analisis secara berkala; k. melakukan koordinasi dengan unit pelaksanaan pembinaan angkutan darat;
kerja
terkait
dalam
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan tarif angkutan (angkutan orang maupun angkutan barang) sebagai bahan persiapan saran perubahannya sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan jalan; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (3) Seksi Teknis Keselamatan, Sarana dan Prasarana Jalan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang teknis keselamatan, sarana dan prasana jalan; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis keselamatan, sarana dan prasana jalan; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis keselamatan, sarana dan prasana jalan; d. menyusun petunjuk teknis, standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan bimbingan teknis keselamatan, sarana dan prasarana jalan; e. melaksanakan pemantauan, pemeliharaan dan analisis kinerja operasional jalan; f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis operasional terminal transportasi jalan; g. menyusun dan menetapkan jaringan lintas dan kelas jalan, serta pengaturan arus lalu lintas dalam daerah; h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang perparkiran; i.
melaksanakan pemberian rekomendasi penetapan lokasi SPBU di jalan Kabupaten dan jalan bebas hambatan serta izin penggunaan badan jalan di luar kegiatan lalu lintas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.
menyusun dan menetapkan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang umum;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
9
k. melaksanakan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan cara penanggulangan, penyusunan dan penetapan persyaratan teknis keselamatan; l.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api Pasal 12 Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan kereta api. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang LLASD-KA menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan kereta api; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian LLASD - KA; c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan penertiban angkutan, bimbingan teknis keselamatan, serta sarana dan prasarana LLASD-KA; d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa LLASD-KA; e. pelaksanaan penertiban angkutan, bimbingan teknis keselamatan, serta sarana dan prasarana LLASD-KA; f. pengkoordinasian dengan UPT DISKOMINFO dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian LLASD-KA; g. pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan penertiban angkutan, bimbingan teknis keselamatan, serta sarana dan prasarana LLASD-KA; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan kereta api; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan LLASD-KA; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi pelaksanaan kegiatan bimbingan LLASD-KA; Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
dan
fasilitasi
10
d. menyusun petunjuk teknis, standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang LLASD-KA; e. melaksanakan program penetapan jaringan transportasi sungai dan kereta api dalam daerah; f. melakukan pengadaan dan pemasangan kelengkapan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas di sungai dan danau dalam daerah; g. melakukan pembinaan dalam bidang tata cara berlalu lintas di sungai dan danau; h. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kelebihan muatan; i.
melakukan analisis dampak LLASD-KA;
j.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Kereta Api mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang angkutan sungai, danau dan kereta api; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan kereta api; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan sungai, danau dan kereta api; d. menyusun petunjuk teknis, standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang angkutan sungai, danau dan kereta api; e. menyiapkan bahan penetapan perizinan angkutan sungai, danau dan kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. melakukan pembinaan terhadap usaha angkutan sungai dan danau; g. menyiapkan data untuk menetapkan tarif kelas ekonomi angkutan sungai, danau dan kereta api di daerah; h. melaksanakan pemrosesan pemberian izin pengangkutan orang, barang dan orang atau barang tertentu yang bersifat khusus pada angkutan sungai, danau dan kereta api berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; i. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan setiap permohonan perizinan angkutan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan baik untuk permohonan baru atau perpanjangan izin pada angkutan sungai dan danau di daerah; j. melaksanakan pendataan jumlah kapal dan motor sungai yang telah diberikan izin sesuai peruntukannya dan melakukan evaluasi serta analisis secara berkala;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
11
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (3) Seksi Teknis Keselamatan, Sarana dan Prasarana LLASD dan KA, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang teknis keselamatan, sarana dan prasarana LLAD-KA; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis keselamatan, sarana dan prasarana LLAD-KA; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan keselamatan, sarana dan prasarana LLAD-KA; d. menyusun petunjuk teknis, standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan bimbingan teknis keselamatan, sarana dan prasarana LLASD-KA; e. melaksanakan pemasangan, pemeliharaan alat (rambu-rambu) pengawasan dan pengamatan lalu lintas sungai, danau dan kereta api yang di bangun oleh daerah; f. melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional prasarana angkutan sungai, danau dan kereta api; g. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis operasional dermaga/ pelabuhan sungai dan danau; h. melaksanakan pembinaan isyarat bahaya kapal dan tanda pengesahan kapal perairan darat; i. melaksanakan pemantauan dan analisis keselamatan/kecelakaan LLASD-KA di daerah; j. menyusun dan menetapkan jaringan lintas dan kelas jalan, serta pengaturan arus lalu lintas sungai, danau dan kereta api dalam daerah; k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dermaga sungai; l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. Bagian Kelima Bidang Perhubungan Udara Pasal 15 Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan udara. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang perhubungan udara;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
12
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan udara; c. pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan bimbingan penertiban angkutan penerbangan, bangunan landasan, serta bimbingan teknis keselamatan, sarana dan prasarana perhubungan udara; d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penertiban angkutan penerbangan, bangunan landasan, serta bimbingan teknis keselamatan, sarana dan prasarana perhubungan udara; e. pengkoordinasian dengan UPT DISKOMINFO dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan udara; f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan penerbangan, bangunan landasan, serta bimbingan keselamatan, sarana dan prasarana perhubungan udara; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang angkutan udara; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan penerbangan; c. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan angkutan penerbangan; d. menyusun petunjuk teknis, standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan angkutan penerbangan; e. menyusun bahan penerbangan;
penetapan
dan
pengendalian
angkutan
f. menyusun dan menetapkan standar batasan maksimum muatan angkutan barang; g. melaksanakan penelitian permohonan dan pemrosesan perizinan pengangkutan barang tertentu yang bersifat khusus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melaksanakan penelitian permohonan dan pemrosesan perizinan sarana pendukung bandar udara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; i.
menyusun data di bidang angkutan penerbangan guna bahan evaluasi dan analisis secara berkala;
j.
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan tarif angkutan, baik angkutan orang maupun angkutan barang serta mempersiapkan saran perubahannya sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
13
(2) Seksi Bangunan Landasan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang bangunan landasan; b. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan bangunan landasan; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusun perencanaan pengembangan dan peningkatan bangunan landasan penerbangan; e. melaksanakan pembinaan teknis dan rekomendasi pelaksanaan pembangunan dalam KKOP; f. melaksanakan pembinaan teknis dan rekomendasi penerbitan IMB untuk bangunan dalam KKOP; g. melaksanakan bimbingan penyuluhan tata cara pembangunan dalam wilayah KKOP kepada masyarakat sekitar; h. menyusun program dan melaksanakan penertiban bangunan dalam KKOP; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (3) Seksi Keselamatan Perhubungan Udara mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang keselamatan perhubungan udara; b. menyusun bahan perumusan kebijakan keselamatan perhubungan udara;
teknis
bimbingan
c. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan teknis keselamatan perhubungan udara; d. menyusun petunjuk teknis, standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan bimbingan teknis keselamatan di bidang perhubungan udara; e. melaksanakan pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan pengamatan lalu lintas udara; f. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pengadaan, penempatan dan sarana rambu-rambu bandar udara; g. melaksanakan pemantauan dan analisis kinerja operasional prasarana angkutan udara; h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis operasional lintas udara; i. menyiapkan bahan penetapan jalur lintas penerbangan; j. melaksanakan penerbangan;
pembinaan
dan
pengawasan
landasan
k. melaksanakan pembinaan isyarat bahaya dan tanda pengesahan pesawat terbang;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
14
l. melaksanakan pemantauan dan analisis keselamatan, kecelakaan lalu lintas udara; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. Bagian Keenam Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 18 Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan aplikasi teknologi informatika, komunikasi dan diseminasi informasi, serta pos dan telekomunikasi. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program informatika;
dan kegiatan bidang komunikasi
dan
b. perumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi teknologi informatika, komunikasi dan diseminasi informasi, serta pos dan telekomunikasi; c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengembangan aplikasi teknologi informatika, komunikasi dan diseminasi informasi, serta pos dan telekomunikasi; d. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan aplikasi teknologi informatika, komunikasi dan diseminasi informasi, serta pos dan telekomunikasi; e. pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI) kabupaten; f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan aplikasi teknologi informatika, komunikasi dan diseminasi informasi, serta pos dan telekomunilasi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 20 (1) Seksi Aplikasi Teknologi Informatika mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang aplikasi teknologi informatika; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi teknologi informatika (telematika); c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan aplikasi telematika;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
dalam
pelaksanaan
15
d. melaksanakan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi aplikasi telematika; e. menyiapkan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi aplikasi telematika; f. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintah daerah; g. melaksanakan pengelolaan SISKOMDAGRI kabupaten; h. melaksanakan bimbingan dan pelatihan sumber daya aparatur di bidang telematika dan aplikasinya; i.
melaksanakan layanan multimedia, penyajian data dan informasi untuk kepentingan pimpinan, dunia usaha dan masyarakat;
j.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aplikasi telematika; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang komunikasi dan diseminasi informasi; b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan komunikasi dan diseminasi informasi; c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengembangan komunikasi dan diseminasi informasi; d. menyusun rencana pembinaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media; e. melaksanakan penyusunan standar operasional, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiaran, pemberdayaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media; f. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sarana komunikasi dan informasi; g. melaksanakan bimbingan dan pelatihan sumber daya aparatur di bidang komunikasi dan diseminasi informasi; h. melaksanakan layanan multimedia, penyajian data dan informasi untuk kepentingan pimpinan, dunia usaha dan masyarakat; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan diseminasi informasi; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
(3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang pos dan telekomunikasi;
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
16
b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pos dan telekomunikasi; c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan pos dan telekomunikasi;
dalam
pelaksanaan
d. menyusun program pengendalian dan pengawasan kegiatan jasa pos dan telekomunikasi; e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi; f. melaksanakan pemrosesan perizinan usaha jasa titipan dan perizinan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) spectrum frekwensi radio dan televisi lokal dengan mengacu pada lokasi spectrum frekwensi nasional, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; g. melaksanakan pengujian alat/perangkat pos dan telekomunikasi; h. melaksanakan pemrosesan perizinan jasa dan Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.
melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiataan pos dan telekomunikasi serta pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat komunikasi;
j.
melaksanakan penertiban rekomendasi pengguna frekuensi.
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aplikasi telematika; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Program Pasal 21 Bidang Program mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program dinas, analisa dan evaluasi program, serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Program menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas; b. pengkoordinasian dengan unit kerja dinas dalam penyusunan program dan kegiatan dinas; c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan program dan kegiatan dinas; d. pengendalian, penganalisisan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; f. penyusunan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dinas; Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
17
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 20 (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang penyusunan perencanaan program dinas; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas; d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas; e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; f. menyiapkan bahan usulan revisi pelaksanaan program dan kegiatan dinas; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Seksi Analisa dan Evaluasi Program, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja di bidang analisa dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas; b. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. melaksanakan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika guna bahan masukan penyusunan program kerja tahunan dinas yang akan datang; f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas : b. menyusun rencana kerja di bidang pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; c. melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
18
d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik serta informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; e. menyusun pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas; f. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA Pasal 22 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar dinas/instansi lainnya. Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
19
Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan secara berjenjang. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau, pada tanggal, 28 Juni 2008. BUPATI MUSI RAWAS,
RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau, pada tanggal, 28 Juni 2008. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,
MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 61
Tupoksi Dinas Perhubungan & Kominfo
20
