BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang
: a. bahwa pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat dan penyelenggaraannya merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dengan berlandaskan pada sistem kesehatan daerah; b. bahwa dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas secara terencana sesuai dengan kebutuhan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -1Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233
-24. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahu 2008 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahu 2008 Nomor 3); Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233
-316. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas; 17. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas; 18. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Pengahasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. 6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Musi Rawas. 9. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja dibidang kesehatan. 10. Daftar Susunan Pegawai yang selanjutnya disingkat DSP adalah jumlah pegawai yang tersusun dalam jabatan dan pangkat dalam kurun waktu tertentu yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan fungsinya. Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233
-411. Daerah kurang diminati adalah daerah yang selalu tidak menjadi pilihan bertugas bagi tenaga kesehatan atau daerah yang tidak memiliki tenaga kesehatan dengan berbagai sebab. 12. Daerah rawan bencana dan konflik adalah daerah yang sering mengalami bencana alam dalam hal ini bencana banjir dan konflik sosial sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan dan ekonomi.
BAB II PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN Pasal 2 (1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. (2) BKPP dan Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di UPT Puskesmas dalam Kabupaten Musi Rawas. (3) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di UPT Puskesmas dalam Kabupaten dihitung dengan menggunakan metode DSP berdasarkan output masyarakat terlayani dengan beban kerja output sebesar 35.000 org/tahun/kecamatan. (4) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Pasal 3 (1) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan pengangkatan tenaga kesehatan melalui jalur penerimaan PNS atau tenaga kerja sukarela, dan/atau pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dengan cara optimalisasi tenaga kesehatan yang ada. (2) BKPP dan Dinas Kesehatan melakukan pemerataan tenaga kesehatan dengan cara optimalisasi tenaga kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memindahtugaskan tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas yang berlebih ke UPT Puskesmas yang kekurangan sesuai dengan kebutuhan. (3) Optimalisasi tenaga kesehatan dilakukan dengan menugaskan tenaga kesehatan pada dua atau lebih UPT Puskesmas, Polindes atau Pustu yang beban kerjanya kurang dari batas minimal kunjungan pasien.
Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233
-5[
BAB III PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH KURANG DIMINATI ATAU RAWAN BENCANA Pasal 4 (1) Penugasan khusus SDMK dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerah kurang diminati atau rawan bencana. (2) Pemanfaatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penyediaan sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku, serta memperhatikan hirarki dan komposisi tenaga kesehatan penyertanya atau yang tersedia. (3) UPT Puskesmas di Kabupaten yang kurang diminati adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
BAB IV PENUGASAN KHUSUS SDMK BIDAN Pasal 5 (1) Khusus SDMK kebidanan ditempatkan merata disetiap kelurahan dan desa minimal 1 (satu) SDMK bidan 1 (satu) kelurahan/desa. (2) Apabila SDMK kebidanan tidak mencukupi untuk 1 (satu) SDMK bidan 1 (satu) kelurahan/desa, maka dapat dilakukan 1 (satu) SDMK bidan untuk melayani 2 (dua) kelurahan/desa yang berdekatan. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KURANG DIMINATI DAN RAWAN BENCANA Pasal 6 (1) Tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah kurang diminati atau rawan bencana wajib menandatangani pernyataan kesediaan bertugas selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus. (2) Tenaga kesehatan yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pindah tugas setelah tersedia tenaga kesehatan pengganti. Pasal 7 (1) Tenaga kesehatan yang bertugas selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus berhak untuk memperoleh bea siswa tugas belajar setingkat lebih tunggi pada jenjang D.III/D.IV/S.1/S.2 dan prioritan izin praktek maupun peningkatan kompetensi dibidang kesehatan. -6Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233
(2) BKPP dan Dinas Kesehatan wajib mendata, memonitor dan mengevaluasi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah kurang diminati dan rawan bencana. (3) Tenaga kesehatan yang bertugas di daerah kurang diminati dan rawan bencana yang menempuh program peningkatan kualifikasi akademik ke D.III/D.IV/S.1/S.2 wajib menandatangani surat pernyataan untuk tetap bertugas pada UPT Puskesmas yang bersangkutan untuk paling lama 2 (dua) kali lama belajar dan ditambah 1 (satu) tahun. Pasal 8 (1) Tenaga kesehatan yang bertugas di UPT Puskesmas/Polindes/ Pustu berhak memperoleh tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja berupa tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi. (2) Tenaga kesehatan yang bertugas merangkap di dua atau lebih UPT Puskesmas/Polindes/Pustu berhak memperoleh tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja berupa : a. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. (3) Tenaga kesehatan yang bertugas pada daerah kurang diminati atau daerah rawan bencana berhak memperoleh tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja berupa : a. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; dan c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas. (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 (1) Tenaga kesehatan yang bertugas di UPT Puskesmas/Polindes/ Pustu pada daerah yang kurang diminati dan rawan bencana berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar kelayakan huni dan dipergunakan selama yang bersangkutan bertugas di daerah kurang diminati dan daerah rawan bencana. Pasal 10 (1)Bagi tenaga kesehatan yang telah berkeluarga dapat mengikutsertakan keluarga dalam melaksanakan penugasan di daerah kurang diminati dan rawan becana.
-7Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233
(2)Bagi istri/suami tenaga kesehatan yang berstatus PNSD, pejabat pembina kepegawaian memberikan prioritas jabatan struktural/fungsional di kecamatan bersangkutan apabila mencukupi persyaratan jabatan dan formasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 Tenaga kesehatan yang bertugas di UPT Puskesmas/Polindes/ Pustu berkewajiban : a. melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi; dan b. membuat laporan kegiatan sesuai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala BKPP.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 12 Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan dalam APBD dan mengupayakan dari sumber APBN atau sumber lain yang sah untuk peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi akademik, dan bantuan rumah dinas sesuai dengan prioritas penempatan.
BAB VII KETENTUAN SANKSI Pasal 13 Terhadap tenaga kesehatan yang tidak memenuhi kewajiban selaku PNS dan sesuai dengan etika profesinya dikenakan sanksi berupa : a. penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan dan/atau; b. hukuman disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuanketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi. -8Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233
Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan diLubuklinggau pada tanggal
2010
BUPATI MUSI RAWAS,
RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,
SULAIMAN KOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR ...
Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233
