BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disusun Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas. Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860); 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
Tupoksi Bapeluh PPK
1
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI RAWAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
Tupoksi Bapeluh PPK
2
4. Sekretaris Daerah Musi Rawas;
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Bapeluh PPK adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas; 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas; 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas; 8. Bidang adalah Bidang pada Bagian Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas; 9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas; 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi; 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Bapeluh PKK yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 12.Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan; 13.Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 14. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; 15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari pra poroduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan; Tupoksi Bapeluh PPK
3
16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan; 17. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, berserta keluarga intinya; 18.Pelaku usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan; 19. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari,oleh, dan untuk pelaku utama; 20. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan; 21. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan; 22. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Bapeluh PPK terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Sub Bagian-sub bagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Sub Bidang -sub bidang. (2) Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 3 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perlengkapan. Tupoksi Bapeluh PPK
4
(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari : a. Bidang Perencanaan dan Monitoring membawahkan: 1) Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa; dan 2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. b. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan membawahkan : 1) Sub Bidang Informasi dan Metoda Penyuluhan; dan 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi. c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia membawahkan : 1) Sub Bidang Ketenagaan; dan 2) Sub Bidang Kelembagaan. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris. (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 4 (1) Bapeluh PPK mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. (2) Bapeluh PPK dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapeluh PPK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan tingkat kabupaten; b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
Tupoksi Bapeluh PPK
5
c. pengkajian teknologi terapan dan mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya; d. penumbuhkembangan dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian; e. pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; f. pemfasilitasian proses pembelajaran penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; g. peningkatan kapasitas penyuluh; h. pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Bappeluh PPK; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan mengkoordinir kegiatan Bidang.
koordinasi, keuangan,
Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pembantuan kebijakan Kepala Badan dalam bidang tugasnya; b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum meliputi surat menyurat, rumah tangga, keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan urusan tata usaha umum; b. memberikan pelayanan dan pengaturan surat-menyurat kepada Bidang-bidang di lingkungan Bapeluh PPK;
Tupoksi Bapeluh PPK
6
c. melaksanakan urusan perjalanan dinas, kearsipan, keprotokolan di lingkungan Bapeluh PPK; d. melaksanakan urusan kepegawaian; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi pengadaan tanda terima bukti setoran pajak;
terkait
dalam
c. menyusun laporan secara berkala kepada atasan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya. (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan perlengkapan Bapeluh PPK; b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan datadata perlengkapan; c. merencanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang habis pakai dan barang inventaris; d. menginventarisir perlengkapan, melaksanakan penyimpanan dan pengamanan barang-barang inventaris; e. melakukan pendistribusian meliputi barang-barang organisasi di lingkungan Bapeluh PPK; dan
satuan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Program Pasal 9 Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, melaksanakan penyusunan program dan programa penyuluhan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyuluhan. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang program menyelenggarakan fungsi :
Tupoksi Bapeluh PPK
7
a. pelaksanaan pembinaan terhadap UPT Bapeluh PPK sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan perumusan rencana program/kegiatan dan programa penyuluhan; c. pelaksanaan penyuluhan;
penyusunan
program/kegiatan
dan
programa
d. penyusunan laporan hasil kegiatan; e. pengkoordinasian penyiapan berbagai sektor; dan
bahan
rapat
koordinasi
dengan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa mempunyai tugas : a. melaksanakan identifikasi potensi semua sumberdaya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maupun sumberdaya manusia dalam rangka penyusunan perencanaan program dan programa penyuluhan; b. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data; c. menyiapkan dan menyajikan data bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; d. menyiapkan bahan pembinaan UPT penyusunan programa penyuluhan;
Bapeluh PPK
dalam
e. menyusun program dan programa penyuluhan kabupaten; dan f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
(2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan programa penyuluhan, baik secara rutin maupun berkala; b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan programa penyuluhan;
terhadap
c. menyiapkan bahan dan turut serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program dan programa penyuluhan; d. melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan program dan programa penyuluhan; e. menyiapkan bahan, menyusun laporan pelaksanaan program dan programa penyuluhan baik secara rutin maupun berkala; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
Tupoksi Bapeluh PPK
8
Bagian Keempat Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pasal 12 Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai tugas mencari, menyiapkan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, menganalisa dan menetapkan penerapan metode penyuluhan. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembinaan terhadap UPT Bapeluh PPK sesuai dengan bidang tugasnya; b. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, petunjuk teknis, analisa kebutuhan, sarana produksi, pembiayaan dan pasar; c. pengembangan penyuluhan;
pangkalan
dan
pelayanan
jaringan
informasi
d. penyiapan pendataan dan analisis kebutuhan sarana penyuluhan;dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Sub Bidang Informasi dan Metoda Penyuluhan mempunyai tugas : a. mengelola perpustakaan dan memberikan pelayanan informasi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan; c. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan menganalisis kebutuhan penyuluhan; d. melaksanakan publikasi dan dokumentasi pertanian, perikanan dan kehutanan;
penyuluhan
e. menyiapkan bahan pembinaan UPT Badan sesuai dengan bidang tugasnya; f. menyiapkan sarana informasi, menyebarkan sarana informasi hasil pengkajian, penerapan teknologi maupun hasil penelitian; g. melaksanakan evaluasi dan merumuskan metoda penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan spesifik lokasi; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
Tupoksi Bapeluh PPK
9
(2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi mempunyai tugas : a. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan atau kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian dalam hal pengkajian dan pengembangan teknologi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan spesifik lokalita; b. membuat petunjuk teknis dan operasional terhadap penerapan paket teknologi dan penerapan teknologi usaha tani; c. melaksanakan pengkajian metodologi penyuluhan baik teknis maupun sosial dan ekonomi; d. menyiapkan bahan operasional, pengendalian, peramalan, prakiraan serangan hama penyakit dan pemantauan perkembangannya; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. .Bagian Kelima Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pasal 15 Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya manusia serta peningkatan kapasitas petugas, pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana pengembangan sumberdaya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan baik petani maupun petugas melalui pendidikan formal maupun non formal secara berkelanjutan; b. penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan pertanian, perikanan dan kehutanan;
penyuluhan
c. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani, wanita tani, taruna tani, penyuluh pemerintah, swasta maupun pemerhati lingkungan; d. penumbuhkembangan dan pemfasilitasian kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; e. penginventarisian kelembagaan tani di bidang usaha tani, jasa, permodalan dan sarana produksi, industri rumah tangga dan lain-lain; f. pelaksanaan pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha, menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. pemberian pelayanan teknis dan administrasi kelembagaan tani; Tupoksi Bapeluh PPK
10
h. penghimpunan, penyusunan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan tani; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Sub Bidang Ketenagaan mempunyai tugas : a melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dan perguruan tinggi; b menyusun rencana peningkatan kapasitas penyuluh dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pendidikan formal maupun non formal secara berkelanjutan; c
menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
d menyiapkan, melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani, wanita tani, taruna tani, penyuluh pemerintah, penyuluh swasta maupun pemerhati lingkungan; dan e melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Bidang. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas : a menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; b menginventarisir kelembagaan tani di bidang usaha tani, jasa, permodalan dan sarana produksi, industri rumah tangga dan lainlain; c
melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha, menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d memberikan pelayanan teknis dan administrasi kelembagaan tani; e menghimpun, menyusun dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan tani; f
mengembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani;
g mengembangkan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; h melaksanakan, membina, mengembangkan kerja sama dan kemitraan; i
Tupoksi Bapeluh PPK
membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya dan melaporkan kepada atasannya; dan
11
j
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Bapeluh PPK sesuai dengan keahlian dan ketrampilan serta kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional penyuluh senior yang ditunjuk. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar dinas/instansi lainnya. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.
Tupoksi Bapeluh PPK
12
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeriantahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau, pada tanggal 16 April 2008. BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Musi Rawas, pada tanggal 17 April 2008. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 28
Tupoksi Bapeluh PPK
13
