BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang
: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disusun Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860); 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
Tupoksi BLHD
1
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas. 5. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Tupoksi BLHD
2
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. 8. Bidang adalah Bidang pada Bagian Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. 9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. 10. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana Badan Lingkungan Hidup Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium lingkungan. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Sub Bagian-sub bagian, dan Bidang yang masingmasing Bidang membawahkan Sub Bidang-sub bidang. (2) Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 3 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan.
Pasal
2
ayat
(1),
(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari : a. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan : 1) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan; dan 2) Sub Bidang AMDAL. b. Bidang Pengendalian membawahkan :
dan
1) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan; dan
Pengawasan Pencemaran
dan
Lingkungan, Perusakan
2) Sub Bidang Pengawasan dan Perizinan. c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahkan : 1) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan; dan 2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan. Tupoksi BLHD
3
d. Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan, membawahkan : 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pencegahan Hukum Lingkungan; 2) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat & Komunitasi Lingkungan. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris; (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Lingkungan Hidup Daerah Pasal 4 (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BLHD menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup; b. pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam di daerah; c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan dalam, pengawasan dan pemantauan di bidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam; d. penyelenggaraan perizinan di bidang lingkungan hidup yang meliputi izin pembungan air limbah ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B-3) serta izin pengumpulan Limbah B-3; e. pengelolaan dan tindak lanjut laporan/pengaduaan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
Tupoksi BLHD
4
f. peningkatan kesadaran lingkungan hidup;
masyarakat
di
bidang
pengendalian
g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pelayanan administrasi pada BLHD; b. pelayanan bidang lingkungan hidup di daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang lain guna menyusun perencanaan program kerja dan anggaran kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah; d. penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi aparatur di bidang lingkungan hidup; e. pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan umum; f. pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan pengawasan Sub Bagian-sub bagian pada Sekretariat; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perjalanan dinas, surat menyurat, alat tulis kantor dan rumah tangga; b. merencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan rumah tangga; c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan absensi pegawai; d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK); e. mengelola surat masuk, surat keluar dan pendistribusian surat; Tupoksi BLHD
5
f. mengelola data kepegawaian; g. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja untuk program kegiatan; b. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan meliputi verifikasi, pencatatan/akutansi dan pelaporan; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugasnya. (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : a. menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ); c. menganalisa prioritas program kerja dan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi dengan Sub Bagian-sub bagian yang terkait tugasnya untuk penyusunan anggaran; d. mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Pasal 9 Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang konservasi, tata lingkungan dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. perlindungan tata lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam; b. perencanaan, pemantauan dan evaluasi tata ruang yang berprinsip pembangunan berkelanjutan; c. pembinaan dan pengendalian teknis AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL); Tupoksi BLHD
6
d. pengkajian, pemonitor dan pengevaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL, dan SPPL; e. penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi lingkungan; f. pengembangan perusahaan/Industri di daerah yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan mempunyai tugas : a. merencanakan lingkungan;
operasional
kegiatan
konservasi
dan
tata
b. melaksanakan pengkoordinasian konservasi dan tata lingkungan; c. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pendirian perizinan konservasi dan tata; d. melaksanakan pengendalian konservasi dan kerusakan hutan daerah Kabupaten; e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Sub Bidang AMDAL mempunyai tugas: a. menyusun petunjuk pelaksanaan AMDAL dan menyiapkan bahan kebijaksanaan pengkajian dampak lingkungan; b. melaksanakan kegiatan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dan UKL-UPL; c. mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan mengevaluasi data AMDAL dan UKL-UPL; d. merumuskan rekomendasi pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL; e. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Tim Komisi AMDAL Kabupaten; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberkan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Pasal 12 Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan menyusun program pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan.
Tupoksi BLHD
7
Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; b. pengendalian pencemaran udara dan pencemaran tanah; c. pengendalian limbah B-3 (Bahan Berbahaya dan Beracun); d. pengelolaan sampah dan limbah domestik; e. penyelenggaraan perizinan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup; f. pelaksanaan monitoring pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, mempunyai tugas : a. menyusun dan menetapkan bahan pembinaan dan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan; b. menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan; c. mengelola dan mengendalikan pencemaran dari limbah padat, cair dan gas; d. mengelola kegiatan persampahan/limbah domestik dan tempattempat umum; e. melaksanakan pengendalian keindahan dan kebersihan kota; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberkan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Sub Bidang Pengawasan dan Perizinan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan, melaksanakan pengawasan dan mengkoordinasikan perizinan pembuangan limbah, pemanfaatan limbah dan pemusnahan limbah; b. mengumpulkan bahan dan merumuskan rekomendasi perizinan pembuangan limbah, pemanfaatan limbah dan pemusnahan limbah. c. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan perizinan di bidang lingkungan hidup; d. memonitor, mengawasi dan mengendalikan perizinan di bidang lingkungan hidup;
Tupoksi BLHD
8
e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan perizinan di bidang lingkungan hidup; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberkan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Pasal 15 Bidang Pemantauan Disipilin dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas menyusun program, pembinaan dan pokok sarana teknis di bidang pemantauan dan pemulihan lingkungan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pemantauan dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; b. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan; c. pengendalian pencemaran kegiatan biomasa;
dan/atau
kerusakan
tanah
akibat
d. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana; e. pemulihan akibat pencemaran limbah B-3, sampah, kegiatan pertambangan dan penebangan hutan; f. pemantauan lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam di daerah; g. penganalisa, pengevaluasi kualitas lingkungan dan pelaksanaan audit lingkungan; h. pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17
(1) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menyusun bahan dan data lingkungan, jenis kegiatan/ usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup; b. menyusun bahan rencana operasional pemantauan terhadap jenis usaha/kegiatan yang berdampak besar dan penting bagi perubahan lingkungan hidup; c. melaksanakan pemantauan lingkungan diberbagai kegiatan usaha yang ada di Kabupaten; Tupoksi BLHD
9
d. mengevaluasi menginventarisasi, pemantauan serta menindaklanjutinya; e. memonitor kecenderungan Kabupaten; dan
kondisi
menyusun lingkungan
laporan hidup
di
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menyusun data pencemaran/kerusakan lingkungan dalam rangka perencanaan pemulihan; b. menyusun bahan operasional kegiatan pemulihan kualitas lingkungan; c. menyiapkan data tentang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT); d. memonitoring kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kabupaten; e. mengevaluasi dan membuat kualitas lingkungan; dan
laporan
kegiatan
pemulihan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. Bagian Keenam Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan Pasal 18 Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang penaatan hukum lingkungan dan komunikasi lingkungan. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan operasional kegiatan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan; b. pelaksanaan pembinaan penaatan peraturan di bidang lingkungan hidup; c. pelaksanaan penegakan dan penaatan hukum di bidang lingkungan hidup; d. pengkoordinasian pembinaan dan penegakan hukum lingkungan dengan lintas sektor lainnya; e. pelaksanaan penerimaan laporan masalah lingkungan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan; f. pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
Tupoksi BLHD
10
g. penyiapan kerjasama/kemitraan dengan Instalasi/ Lembaga atau pihak ketiga dalam rangka penegakan hukum dan perundangundangan lingkungan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 (1) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas : a. merencanakan operasional kegiatan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan; b. melaksanakan pembinaan lingkungan hiudp;
penaatan
peraturan
di
bidang
c. melaksanakan penegakan dan penaatan hukum di bidang lingkungan hidup; d. mengkoordinasikan pembinaan dan lingkungan dengan lintas sektor lainnya;
penegakan
hukum
e. melaksanakan penerimaan laporan masalah lingkungan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan; f. melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan; g. menyiapkan bahan kerjasama/kemitraan dengan Instansi/ Lembaga atau pihak ketiga dalam rangka penegakan hukum dan perundang-undangan lingkungan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas : a menyusun rencana operasional kegiatan pembinaan masyarakat dan komunikasi informasi lingkungan hidup; b membina kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat yang lainnya; c
menyelenggarakan penyuluhan kesadaran lingkungan secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik;
d memasyarakatkan fungsi lembaga Badan Lingkungan Hidup Daerah; e menyusun neraca kualitas lingkungan daerah/Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); dan f
Tupoksi BLHD
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
11
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 22 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar dinas/instansi lainnya. Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan secara berjenjang. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Tupoksi BLHD
12
Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau, pada tanggal 14 April 2008. BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau, pada tanggal 16 April 2008. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,
dto MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 7
Tupoksi BLHD
13
