BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PELESTARIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS , Menimbang

: a. bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah bagian dari upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; b. bahwa untuk menjaga kelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) supaya berkelanjutan, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Pelestarian PNPM-MP;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ); 1 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerha Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN MUSI RAWAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas 5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Musi Rawas 6. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah Musyawarah Antar Desa di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. 7. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya BKAD adalah Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. 8. Badan Pengawas adalah Badan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BKAD.

2 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

BAB II PENDIRIAN Pasal 2 (1) BKAD didirikan dengan Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang mewilayahi BKAD yang bersangkutan. (2) Berita Acara pendirian BKAD diketahui oleh Camat yang mewilayahi BKAD yang bersangkutan dan Bupati Musi Rawas. BAB III TUJUAN DAN PRINSIP KERJA Pasal 3 (1) BKAD didirikan dengan tujuan : a. melestarikan Program Nasional Pemeberdaya Masyarakat (PNPM-MP) dan menjamin kelangsungan Program Pemberdayaan untuk masyarakat miskin; b. sebagai lembaga penyalur Program untuk kegiatan sarana prasarana, kegiatan pinjaman ataupun dana bergulir serta kegiatan lainnya baik yang berasal dari dana program pemerintah, swasta maupun program kerjasama; c. meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. (2) BKAD dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip: a. keterbukaan/Transparansi; b. kompetisi sehat; c. partisipasi; d. keberpihakan kepada masyarakat miskin; e. berkelanjutan; dan f.

akuntabilitas. BAB IV KEGIATAN Pasal 4

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKAD melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Pelestarian Sarana dan Prasarana: 1) sarana dan prasarana yang telah dibangun,dilestarikan, dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat desa yang bersangkutan yang dikoordinir oleh Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3); 3 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

2) ketentuan pengelolaan disahkan Musyawarah Antar Desa (MAD);

oleh

Forum

3) pengelolaan bidang pelestarian sarana dan prasarana dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui forum MAD. b. Bidang Pengelolaan Perempuan (SPP):

Dana

Bergulir

Simpan

Pinjam

1) dana bergulir SPP dikelola oleh pengelola SPP; 2) ketentuan pengelolaan dana SPP ditetapkan oleh kelompok SPP dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh Forum MAD; 3) pengelolaan dana bergulir dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui forum MAD. c. Bidang Pengelolaan Dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP): 1) dana bergulir UEP dikelola oleh pengelola UEP; 2) ketentuan pengelolaan dana UEP ditentukan oleh forum LPD se-Kecamatan, dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh Forum MAD; 3) pengelolaan dana bergulir dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD. d. Bidang Pengelolaan Dana Beasiswa: 1) pengelolaan dana beasiswa dilaksanakan oleh Pokja Beasiswa yang terdiri dari unsur Komite Sekolah Wakil Masyarakat dan orangtua murid; 2) ketentuan pengelolaan Forum MAD;

dana beasiswa disahkan oleh

3) pengelolaan dana beasiswa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD. e. Bidang Pengelolaan Dana Kesehatan: 1) pengelolaan dana kesehatan dilaksanakan oleh Pokja Kesehatan yang terdiri dari unsur kader posyandu, wakil masyarakat dan dinas kesehatan; 2) ketentuan pengelolaan disahkan dalam Forum MAD; 3) pengelolaan dana kesehatan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD. f.

Bidang Peningkatan Kapasitas: 1) melaksanakan pendampingan bagi masyarakat, kelompok dan aparat pemerintah daerah dalam berbagai tahapan pembangunan partisipatif masyarakat; 2) meningkatkan kemampuan Tim Pemelihara dalam hal pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan PNPM-MP agar bermanfaat bagi masyarakat;

4 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

3) ikut serta menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan paling bawah; 4) memperkuat dan mengembangkan kelompok-kelompok usaha; 5) menggalang dan menghimpun dana sosial dari berbagai sumber yang tidak mengikat; 6) melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada penerima manfaat agar mereka mampu mengembangkan usahanya; 7) melakukan pembinaan dan pendidikan kepada pengelola SPP dan kelompok masyarakat; 8) pengelolaan bidang kapasitas dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD. BAB V SUMBER DANA Pasal 5 (1) Sumber Dana BKAD pada awalnya bersumber dari dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MP); (2) Sumber pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian kegiatan PNPM-MP didanai dana APBD; (3) Akumulasi dari keuntungan yang dihimpun dari pengelolaan dana bergulir kegiatan lainnya yang produktif; (4) Sumber dana dari lembaga keuangan usaha yang dikelola secara kemitraan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI ORGANISASI Pasal 6 (1) BKAD dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari dipimpin oleh sebuah pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan bidang-bidang. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh Forum MAD dan bertanggung jawab kepada Forum MAD. (3) Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah: a. anggota masyarakat bersangkutan;

wilayah

kecamatan

yang

b. jujur dan bertanggung jawab serta mempunyai cukup waktu; c. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penyalahgunaan dana masyarakat; d. terdiri dari orang profesional dan bersifat netral. 5 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

(4) Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. (5) Struktur organaisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai hak, sebagai berikut : a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan/atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak ; b. memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Forum MAD ; c. penggunaan jasa yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Furum MAD. (2) Dalam menjalankan kegiatannya kewajiban, sebagai berikut :

pengurus

mempunyai

a. melaksanakan keputusan rapat Forum MAD; b. mengajukan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja pada rapat Forum MAD; c. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tugas minimal setahun sekali kepada masyarakat melalui Forum MAD.

BAB VII BADAN PENGAWAS Pasal 8 (1) Badan Pengawas ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Forum MAD yang dipilih dari elemen-elemen masyarakat. (2) Badan Pengawas terdiri dari seorang ketua dan anggota minimal dua orang, dengan jumlah keseluruhan ganjil. (3) Anggota Badan Pengawas tidak boleh merangkap menjadi anggota pengurus BKAD. (4) Masa jabatan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Pasal 9 (1) Badan Pengawas mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan pengelolaan BKAD;

terhadap

kebijakan

dan

6 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

b. pelaksanaan pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; c. menyampaikan Forum MAD.

laporan

pelaksanaan

tugasnya

kepada

BAB VIII TIM VERIFIKASI Pasal 10 (1) Untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan kelayakan usulan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) dan UEP, maka dibentuk Tim Verifikasi di tingkat Kecamatan. (2) Tim verifikasi adalah tim yang anggotanya memiliki pengalaman dan keahlian khusus di masing-masing bidangnya. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas yang akan diatur dalam SOP dana bergulir.

BAB IX MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 11 (1) Musyawarah Antar Desa (MAD), adalah Forum di tingkat Kecamatan dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kecamatan. (2) MAD diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun (3) Keanggotaan wakil desa dalam MAD dipilih melalui Musyawarah Desa (Musdes). (4) Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa. (5) Forum MAD dan MD mempunyai tugas yang akan diatur dalam AD/ART BKAD.

BAB X ADMINISTRASI KEUANGAN Pasal 12 (1) Segala jenis usaha maupun kekayaan BKAD harus dibukukan sesuai dengan standar akuntansi. (2) Pengurus BKAD wajib membuat laporan keuangan periodik secara berjenjang. (3) Pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun melalui forum MAD.

7 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten .

Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 29 September 2010 BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 29 September 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto SULAIMAN KOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H. Pembina. NIP. 19591027 198003 1 003.

8 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 29 TAHUN 2010 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010 Musyawarah Antar Desa (MAD) / BKAD

Pembina

UPK Sekretaris

Pengawas Bendahara

Tim Verifikasi

Bidang Pelestarian Sarana Prasarana

Bidang Pengelola Dana Bergulir SPP

Bidang Pengelola Dana Bergulir UEP

Bidang Pengelola Dana Beasiswa

Bidang Pengelola Dana Kesehatan

TP3 se-Kecamatan

Pemanfaat SPP se-Kecamatan

Pemanfaat LPD seKecamatan

Pemanfaat

Pemanfaat

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Sosial

BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI 9 Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233