PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA Menimbang
:
a. bahwa Retribusi Terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1990 telah ditetapkan ketentuan tentang Terminal dan Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Umum Bus dan Non Bus dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara; c. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Utara, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud huruf b perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan kembali ketentuan tentang retribusi terminal dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821; 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 11. Peraturan Pemerintah Tahun 1997 Nomor 20 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1999 Nomor 72 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang; 15. Peraturan Daerah Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Utara; 16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penataan, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Utara; 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara: 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara; 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara; 6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara; 7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara; 8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara; 9. Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Barang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan untuk menaikkan menurunkan penumpang dan perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi; 10. Retribusi Terminal adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Fasilitas Parkir Kendaraan Umum, Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal; 11. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disebut TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum dan barang pada saat memasuki terminal; 12. Kas Daerah adalah Pemerintah Daerah Lampung Utara. BAB II KLASIFIKASI TERMINAL Pasal 2 1) Terminal dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu : a. Terminal Type B b. Terminal Type C 2) Penetapan jenis – jenis Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati. Pasal 3 1) Terminal dipimpin oleh seseorang Kepala Terminal yang diangkat oleh Bupati berdasarkan saran dan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan. 2) Kepala Terminal bertugas : a. Mengelola tehnis Operasional Terminal. b. Melaksanakan pemungutan retribusi di wilayah terminal.
BAB III OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 4 1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi : a. Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Umum dan Kendaraan; b. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha; c. Fasilitas lainnya di lingkungan Terminal. 2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 1) Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha 2) Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal. BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 6 1) Untuk membiayai penyediaan jasa dan pemeliharaan terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemda. 2) Penetapan tarif Retribusi terminal dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku diwilayah daerah. 3) Tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur – unsur tarif yang meliputi : a.unsur biaya satuan penyediaan jasa; b.unsur keuntungan yang dikehendaki satuan jasa. 4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Huruf a pasal ini meliputi : a. Biaya Operasional langsung yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan pembangunan, biaya listrik biaya rutin produk lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. 5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b pasal ini dapat ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal. 6) Struktur dan besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Jenis pelayanan Penyediaan tempat parkir Parkir kendaraan Penumpang bus Umum dan mobil barang
Pemakaian Ruang
Jenis kendaraan/ Ukuran fasilitas 1. Bus Cepat 2. Bus lambat 3. Non Bus 4. Truk Besar 5. Truk kecil 6. Pick Up dan sejenisnya 7. Mikrolet dan sejenisnya
Tarif Rp.1000/sekali masuk Rp. 500/sekali masuk Rp. 400/sekali masuk Rp.1000/sekali masuk Rp. 500/sekali masuk Rp. 500/sekali masuk Rp. 500/sekali masuk
Kendaraan bermalam - Mikrolet /Bus kecil - Bus sedang/Buskota - Bus besar - Truc
Rp.1.000/Malam Rp.2.000/Malam Rp.3.000/Malam Rp.4.000/Malam
Pemakaian Tempat Usaha
- Loket Ukuran 3x4 - Loket Ukuran 3x3 - Loket Ukuran 3x2
Rp. 60.000/Bulan Rp. 45.000/Bulan Rp. 10.000/Bulan
Pemakaian Fasilitas lain
- jasa informasi pemanggilan
Rp. 500,-
Pemakaian Kamar Mandi / WC
-
Kebersihan Terminal dan Keamanan
- Loket Ukuran 3x4 - Loket Ukuran 3x3 - Loket Ukuran 3x2
Mandi Buang Air Besar Buang Air Kecil Pengambilan Air pikul
Rp. 500,- / 1x Rp. 400,- /1x Rp. 200,- / 1x Rp. 300,- / 1x Rp. 15.000,-/ Bulan Rp. 10.000,-/Bulan Rp. 5.000,-/Bulan
Pasal 8 Dibebaskan dari pengenaan retribusi terminal adalah : a. Kendaraan pengangkut jenazah. b. Ambulance c. Kendaraan Pemadam Kebakaran d. Kendaraan Tinja e. Kendaraan Angkutan Militer dan Kepolisian f. Truk Sampah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara g. Kendaraan Pengangkut Alat Berat dan barang – barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 1) 2) 3) 4)
Pemungutan retribusi terminal dilakukan di daerah wilayah terminal Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga /diborongkan Retribusi dipungut oleh bendaharawan khusus atau petugas yang ditunjuk. Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipungut dengan menggunakan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR). 5) Bentuk, isi ukuran tanda pembayaran retribusi (TPR), ditetapkan oleh Bupati. Pasal 10 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) adalah Pendapatan Asli Daerah harus disetor kepada Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lampung Utara secara rutin rutin selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati. BAB IX PENGAWASAN Pasal 11 1) Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban menyampaikan laporan dan atau pertimbangan atas pelaksanaan tugas kepada Bupati. 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat lain yang ditentukan oleh Bupati. BAB X KEWAJIBAN Pasal 12 1) Wajib retribusi diwajibkan : a. Memelihara kebersihan kerapihan dan keamanan terminal serta barang yang ada dilokasi terminal dan atau inventaris dengan ketentuan yang berlaku . b. Memenuhi pada waktunya pemungutan retribusi yang diadakan berdasarkan peraturan daerah ini . c. Mentaati ketentuan untuk pemakaian terminal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2) Bagi aparatur pelaksana : a. Kewajiban untuk melaksanakan tugas pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku; b. Kewajiban menggunakan tanda pembayaran retribusi; c. Melaksanakan penyetoran retribusi yang dipungut tepat waktu sesuai dengan pasal 10; d. Menggunakan seragam petugas yang telah ditentukan.
BAB XI LARANGAN Pasal 13 Dilarang bagi siapapun dengan alih apapun mengadakan pungutan selain retribusi terminal yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dalam lingkungan terminal tanpa izin Bupati Kabupaten Lampung Utara. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 14 1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pasal 15 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya masa retribusi yang bersangkutan. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 16 1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai diri pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku – buku catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan. 3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 1) Terhadap retribusi terminal yang terutang dalam masa retribusi yang berakhir setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus dalam wilayah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara. 2) Ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini,diadakan penyesuaian. 3) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XV PENUTUP Pasal 18 Hal – hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati. Pasal 19 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus dalam wilayah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara dinyatakan tidak berlaku lagi. 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Ditetapkan di Kotabumi Pada Tanggal 28 Mei 2001 BUPATI LAMPUNG UTARA
Dto
HAIRI FASYAH
Diundangkan di Kotabumi Pada Tanggal 29 Mei 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
Dto Ir.Hi.MARAMIS SYUKRI PEMBINA TINGKAT I NIP.460 014 944
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001 NOMOR 35
