PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang
:
Bahwa sebagai pelaksanan ketentuan pasal 212 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, dan dalam upaya meningkatkan pembinaan penyelengaraan dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan,khususnya pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 4 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provensi Sumatra Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang – Undang Nomor 28, Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34, Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)yang ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4548 ); 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provensi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582); 13. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Keputusan presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ataiu sebutan lain; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005 Nomor 08,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daearh Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA Dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah; 2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara ; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah; 4. Pemerintah daerag adalahpenyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Desa atau yang disebut nama lain,selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hkum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyaratkat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakuai dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Desa; 8. Badan permusyawaratan Desa ataun yang disebutt dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang Merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah desa; 9. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaraan dan pendapatan dan belanja desa yang diperoleh dari sumber pendapatan desa;
10. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang mulai rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa; 11. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa; 12. Belanja langsung adalah belanja yang di anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa; 13. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan; 14. Dana Perimbangan Keuangan Desa adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari pajak daerah,retribusi daerah,dan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bgi hasil pajak provinsi ; 15. Pajak daerah yang selajutnya disebut pajak,adalah iuran wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiyayai penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah; 16. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi,adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan . BAB II DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Bagian Desa Dari Pendapatan asli Daerah Pasal 2 (1) Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan dengan tujuan menunjang kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhan pengeluaran penyelenggaran pemerintah desa. (2) Bagian Desa dari penerima Pajak daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 10% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 3 (1) Bagian Desa dari penerimaan Retribusi daerah dialokasikan sekurang-kurangnya 10 % (Sepuluh persen) (2) Bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan atas realisasi Retribusi daerah. (3) Jenis-jenis Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Bagian Kedua Bagian Keuangan Desa Dari Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Bagi Hasil Pajak Provensi Pasal 4 (1) Bagian Desa dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah meliputi : a. Dana Alokasi Umum: b. Penerimaan Negara dari Pajak dan Bukan Pajak meliputi : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Penghasilan (Pph). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1. Minyak dan Gas Bumi 2. Pertambangan 3. Provensi sumber daya hutan
4. Perikanan 5. Pertanian 6. perkebunan (2) Bagian Desa dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini,dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari Realisasi penerimaan dana alokasi umum setelah dikurangi gaji Pengawai Negeri Sipil di daerah yang ditetapakan dalam APBD. (3) Bagian Desa dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dialokasikan sekurang-kurang 10 % (Sepuluh Persen) dari realisasi penerimaan daerah yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 5 (1) Bagian Desa dari Bagian Hasil Pajak Provensi meliputi : a. Pajak Bahan baker Kendaraan Bermotor (PBBKB); b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); d. dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan (2) Bagian Desa dari Penerima Bagi Hasil Pajak Provensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dialokasiakan sekurang-kurangnya 10% (Sepuluh Persen) realisasi penerimaan daerah yang ditetapkan dalam APBD. Bagian Ketiga Tata Cara Pengalokasian Pasal 6 (1) (2) (3)
Bagian desa dari Penrimaan Pajak daerah dan Keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil Pajak provensi dibagi kepada masing-masing Desa berdasarkan pemerataan dan keadilan. Rician dana perimbangan Keuangan desa kepada masing-masing Desa ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Bupati. Penggunaan dana perimbangan Keuangan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa sebagai sumber pendapatan desa.
BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Bagian Kesatu Tatacara Penyusunan Anggaran
Pasal 7 Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati Lampung Utara memberi pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 8 (1) Anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan setiap tahun Anggaran dengan Peraturan Desa (2) Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimakasud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkanya anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. (3) Peraturan Desa tentangAnggran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa
Bagian Kedua Tata Usaha Keuangan Desa Pasal 9 (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat didalam Buku admistrasi Keuangan Desa dan harus Mendapat Persetuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaraan yang dapat dipertanggungjawabkan (2) Pencatatan setiap penerimaan pengeluaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendahara Desa Bagian Ketiga Mekanisme dan Persyaratan Penggangkatan Bendaharawan Desa Pasal 10 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,pelaksanaan penatausahaan,pelaporan Kepada Perangkat Desa. (3) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 11 Persyaratan pengelolaan keuangan desa secara umum: a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa b. Setia dan taat kepada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; d. Sehat jasmani,rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ; e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; f. Berkelakuan baik,jujur dan adil; g. Pendidikan seendah-rendahnya SMU dan atau yang sederajat untuk Sekretaris Desa dan serendah-rendahnya SLTP dan atau yang sederajatn untuk perangkat desa lainya . Bagian Keempat Pembahasan Anggaran Pasal 12 (1) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Pendapatan Desa,Belanja Desa dan pembiayaan ; (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Bagian Kelima Perubahan Anggaran Pasal 13 Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan,Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian keenam Perhitungan Anggaran Pasal 14 Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa Wajib menetapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Keputusan Kepala Desa nyang telah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
Bagian Ketujuh Mekanis dan Bentuk Pertanggung jawaban Keuangan Desa Pasal 15 Keputusan Kepala Desa mengenai perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 peraturan Daerah ini,penetapannya dialksanakan selambat-lambatnya tiga (3) bulan berakhir tahun anggaran. Bagian Kedelapan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran oleh Badan Permusyawaratan Desa Pasal 16 (1) (2)
Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pengunaan APBDesa Kepada BPD. Laporan Keterangan pertanggung jawaban kepada Badan permusyawaratan Desa sebagaimana diamksud pada ayat ( 1 ) pasal ini disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Badan permusyawarah Desa. Bagian Kesembilan Tuntutan Pembendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Pasal 17
(1)
(2)
Bahwa pada saat pertanggungjawaban ditemukan bukti adanya penyimpangan pengunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang merugikan keuangan desa,Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan kerugian dimaksud. Dalam hal Kepala Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,maka Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.
BAB IV PENDAPATAN DESA Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa Pasal 18 (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas: a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi 1. Hasil Usaha Desa; 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan; 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
4. Hasil Gotong Royong; 5. Lain-lain pendapatan ali Desa yang sah b. Dana permbangan yang meliputi: 1. Bagi hasil pajak kabupaten/kota; 2. Dana perimbangan keuangan pusat dan provensi yang diterima oleh Kabupaten/kota; c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 1. Bantuan keuangan dari pemerintah,pemerintah pronvensi dan pemerintah kabupaten/kota; 2. Hibah yang berasal dari pemerintah badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri yang tidak meningkat; 3. Dana darurat dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibatbencana alam ; 4. Sumbangan pihak ketiga yang tidak meningkat . (2) Sumber pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa menjadi Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa Bagian kedua Hasil Kekayaan Desa Pasal 19 Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari; a. Tanah Kas Desa; b. Pasar Desa c. Bangunan Desa d. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa ; e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa; f. Tempat-tempat pemancingan disungai; g. Hutan Desa; h. Jalan Desa dan; i. Lain-lain hasil usaha milik Desa. Pasal 20 (1) Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi suatu sumber Pendapatan Asli Desa yang bersangkutan. (2) Bentuk dan jenis Tanah Kas Desa dapat berupa: a. Sawah; b. Tegalan/ladang; c. Kebun; d. Tambak. Yang tidak dapat dipindahkan kepada pihak ketiga, kecuali mendapat penggantian berupa tanah kembali atau dengan pengelolaan Tanah Kas Desa dalam bantuk lain. (3) Status pemilikan tanahn Kas Desa adalah merupakan kekayaan desa yang baru disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan yang biayanya dianggarkan oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (4) Pengadaan Tanah Kas Desa dibiayai dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara secara bertahap; dan c. Sumbangan pihak lain yang sah. (5) Penggelolaan supaya lebih produktif dan menghasilkan pendapatan bagi Desa, maka penggelolaan, Tanah Kas Desa dapat dilaksanakan dengan cara: a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan ( Swakelola); b. Bagi hasil dengan pihak ketiga; c. Dikontrakkan / disewakan; d. Gotong royang yang melibatkan masyarakat desa yang bersangkutan.
Pasal 21 (1) Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah desa bersertifikat histories dan tradisional serta yang di tumbuh kembang oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. (2) Pemilikan dan pengelolaan Pasar Desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan bagi Pasar Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa dan dikelola oleh Kabupaten Lampung Utara, penggelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa serta bagi Kabupaten yang membanggun dan mengelola Pasar Desa yang berlokasi diwilayah desa, akan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Tujuan dibentuknya Pasar Desa sebagai sarana untuk: a. Memasarkan hasil produksi dan menciptakan Lapangan Kerja; b. Mendorong masyarakat Desa agar mampu berproduksi dan menggelola hasil produksi Desa; c. Meningkatkan pendapatan Asli Desa; d. Mendorong Kehidupan Roda Perekonomian Desa; e. Mendorong Kehidupan lembaga perkreditan desa dan Koperasi Unit Desa (KUD). (4) Susunan Organisasi Pasar Desa terdiri dari: a. Kepala Pasar; b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban; c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan. Kedudukan Pasar Desa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.dimana Kepal Pasar dan Kepala Urusan adalah Penggelola pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepal Desa, Susunan Organisasi Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada Perturan Daerah ini, ditetepkan dengan Peraturan Desa. (5) Untuk menyelenggarakan Pengelola Pasar Desa, pengelola Pasar Desa mempunyai tugas dan fungsi: a. Melakukan kegiatan pelayanan, pemeliharaan, pengamanan, ketertiban dan kebersihan. b. Melakukan dan mengelola pungutan-pungutan kios,pos/tempat berjualan lainnya.perparkiran kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilingkungan pasar desa; c. Melakukan Tata Usaha Umum dan Keuangan; d. Melakukan penyetoran hasil penerimaan pasar desa ke Kas Desa secara brutto sesuai dengan status pasar desa yang bersangkutan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). (6) Biaya Pembangunan Pasar Desa diperoleh dari: a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat Desa; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); c. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara ; d. Bantuan Pemerintah dan Provinsi; e. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. Pasal 22 (1) (2) (3) (4)
Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat. Permodalan BUMDesa dapat berasal dari Pemerintah Desa,Tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah dearah, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama. BUMDesa dapat melakukan pinjaman setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 23
(1) (2)
Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak maupan retribusi yana sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenerkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil.
Pasal 24 Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan pendapatan desa dan dipergunakan untuk kepentingan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Bagian Ketiga Hasil Pengelolaan, Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Pasal 25 Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik desa; b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara / BUMN; d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Bagian keempat Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Pasal 26 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimanadimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; b. Jasa Giro; c. Penerimaan komisi,potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/ jasa oleh desa; d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; e. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; f. Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan Bagian Kelima Pengawasan Sumber Pendapatan Pasal 27 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk: (1) Menguruskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desamenganaim Sumber Pendapatan Desa dan merumuskannya bersama-sama pemerintah Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan. (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber pendapatan Desa dan penyaluran dananya kedalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) BAB V BELANJA DESA Pasal 28 (1) Bagian Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) peraturan Daerah ini terdiri atas beberapa pos: a. Belanja pegawai /pengahasilan tetap; b. Belanja Operasional ; c. Belanja Subsidi; d. Belanja Hibah;
e. Belanja Bantuan sosial; f. Belanja tidak terduga; (2) Bagian Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) peraturan daerah ini terdiri dari beberapa pos: a. Belanja Pengawai ; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal (3) Pos-pos Belanja Langsung dan Tidak Langsung terdiri atas pasal-pasal BAB VI PEMBIAYAAN DESA Pasal 29 (1) Pembiayaan Desa untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintah desa dan pembangunan terdiri dari penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan. (2) Penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan ; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1)terdiri atas: a. Pembentukan Dana Cadangan ; b. Penyertaan Modal Desa
BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 30 (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan,Kepala-kepala dusun ,adalah pejabat pemerintah Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang,untuk mengatur dan menyelenggarkan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas pemerintahaan dari pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. (2) Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra sejajar Kepala Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang ,sebagai wadah aspirasi masyarakat dan sebagi mitra Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan. Pasal 31 (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau dicalonkan menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara dari Jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pengawai Negeri Sipil. (2) Gaji dan penghasilan lainyayang berhak diterima oleh Pengawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap dibayar oleh instansi Induk Pegawai yang bersangkutan . (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih / calonkan menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikan pangkat kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (4) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih / calonkan menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya se3bagai kepala Desa perangkat Desa dan tidak diangkat lagi, kembali ke instansi induknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Kedudukan Keuangan Pasal 32 (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala-kepala Urusan,Kepala-kepala dusun ,Bendahara Desa, diberi penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten . (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Upah Minimum Regional Kabupaten dan Kemampuan APBD. (4) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diperoleh dari APBD Kabupaten juga merupakan bagian pendapatan dan belanja dari APBDesa yang tidak terpisahkan. (5) Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Pasal 33 (1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 minimal disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten yang berlaku dan dibebankan kepada APBD serta disesuaikan dengan Peraturan Perunda-ungangan yang berlaku. (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksut ayat (1) ditetapkan lebih lanjut setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati. (3) Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala-kepala Urusan dan Bendahara Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD,Sekretaris BPD dan Anggota BPD dapat diberi tambahan berupa Tunjangan Penghasilan sesuai dengan kemampuan APBDesa. Pasal 34 Perbaikan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala dusun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dipertimbangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk diberikan kenaikan secara berkala pada setiap 2 (dua) tahun, dan paling tinggi sebesar 25 % dari jumlah penghasilan terakhir.dengan memperhatikan kemampuan Anggaran dan Belanja Desa yang bersangkutan Pasal 35 Biaya Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala dusun, Bendahara Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD,Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 36 (1)
(2)
(3)
Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala dusun, Bendahara Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD,Sekretaris BPD dan Anggota BPD mengalami kecelakaan pada waktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, sehingga tidak dapat lagi tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus 2 (dua) kali penghasilan tetap, disamping tunjangan sebesar penghasilan tetap sampai saat diberhentikan dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang . Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala dusun, Bendahara Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD,Sekretaris BPD dan Anggota BPD meninggal dunia pada waktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sekaligus 4 (empat) kali penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunjangan gugur dari pemerintah. Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan Desa dengan tidak memandang masa tugasnya berdasarkan musyawarah dan mufakat Badan Permusyawaratan Desa.
(1)
(2)
(1) (2)
Pasal 37 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala dusun, Bendahara Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD,Sekretaris BPD dan Anggota BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, dapat diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghargaan tetap yang terakhir. Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan 60 %( enam puluh persen ) dari jumlah penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan 33 Peaturan Daerah ini. Pasal 38 Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32,33,34,35,dan 36 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibebaskan pada subsidi Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
Pasal 39 Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa yang bersangkutan dan disahkan oleh bupati.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Hal-hal yang belum diatur dalam Perturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 41 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Ditetapkan di Kotabumi Pada tanggal 09 Mei 2007
HAIRI FASYAH Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 09 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
BACHTIAR BASRI,S.H,MM. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2007 NOMOR 05
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA I.
UMUM Kedudukan, tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa sesungguhnya menjadi penentu untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan program pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di dsa. Oleh karma itu yang dibutuhkan tidak hanya pemenuhan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah itu sendiri tetap juga dibutuhkan sistem penata usahaan penyaluran keuangan desa yang diakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan Pendapatan Desa dan Pemenuhan hak Pemerintahan Desa dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara serta penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan. Atas dasar hal tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 212 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pemenuhan hak dan kewajiban keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan Pendapatan desa dan penggelolaan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
II.
PENJELASAN DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (5) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Mengenai prosentase penyetoran dari hasil penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Laporan ketetangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa bikan dalam kapasias menolak atau menerima. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Bahwa penghasilan tetapnya setiap bulannya dan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa. Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala –kepal Dusun diatur dalam suatu Peraturan Desa.dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Desa yang bersangkutan. Penghasilan lainnya dapat diberikan antara lain berupa tunjangan tambahan penghasilan.tunjangan istri, anak dan lain-lain yang sejenis Pasal 34 Pada setiap dua tahun sekali diberikan penghasilan tetap 25 % dari jumlah penghasilan akhir sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa. Pasal 35 Bahwa biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa / Perangkat Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat dibebankan pada pengeluaran rutin sesuai kemampuan anggaran desa dengan jumlah maksimum melalui pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Dengan pesetujuan Bupati kepala Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa yang jumlahnya lebih kecil dari Penghasilan tetap Kepala Urusan dari Kepala dusun sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa sendiri Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 27
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA Alamat : Jl.Soekarno-Hatta No.1 Telp (0724) 21042, Fax. (0724)25720
KOTA B U M I 134519
KEPUTUSAN Nomor : 08 Tahun 2007
TENTANG PERSETUJUAN ATAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Menimbang
: Bahwa Empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara perlu mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah dengan menerbitkan keputusan.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 04 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 063 ) 38 Undang – undang Nomor 38 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73 TAmbahan Lembaran Negara Nomor 1821) ; 2. Undang – Undang Nomor 28 TAhun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389 ); 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 ) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 ( Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provensi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesi aTahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Perautran Pemeintah Nomor 65 tahun tentang Pajak Daerah(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 118 tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4168; 8. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 119,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraruran Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4593); 14. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 Tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; 15. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 27 tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Niomor 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan,Penghapusan,dan Pengabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nmor 31 tahun 2006 Tentang Pembentukan,Penghapusan dan Pengabungan Kelurahan; 18. Keputusan Mentri dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelengaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri N0mor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Urutan Pengaturan Mengenai Desa; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nnomor 01); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2003 Nomor 21,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 Tentang Pembentukan,Penghapusan,dan atau Pengabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2003 Nomor 7); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keungan Desa (Lembarah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08); 24. Peraturan Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Keputusan DPRD Kabupaten lampung utara Nomor 16/DPRD-LU/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : Kep 05/DPRDLU/2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor Kep 16/DPRD-LU/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Lampung Utara. Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara tanggal 9,11,13 April dan 4 Mei 2007
MEMUTUSKAN Menetapkan
: Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Utara tentang Persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Pasal 1 Menerima dan Menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara menjadi Peraturan Daerah yaitu: a. Peraturan Daerah Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa dan Kelurahan. b. Peraturan Daerah Keuangan Desa. c. Peraturan Daerah Kewenangan Kabupaten Yang Diserahkan Kepada Desa dan Pemanfaatan Pendayagunaan Kawasan Pedesaan. d. Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD.BPRS) Kotabumi. Pasal 2 Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Kotabumi : 4 Mei 2007
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Ny.Hj.ZUBAIDAH HAMBALI Tembusan : disampaikan kepada Yth; Bapak Gubernur Lampung di Bandar Lampung Sdr. Bupati Lampung Utara Sdr. Para Anggota DPRD Kab.LU Sdr. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantior Se-Kab.LU Himpunan Keputusan
