PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG, Menimbang
: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi Taksi Bagi Kendaraan Umum Antar Kota Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan, Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Retribusi Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Serta Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 44. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333); 45. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341); 46. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342); 47. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343); 48. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Lampung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. 5. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan atau Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 7. UPTD Dinas Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 13. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15.
Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alatalat besar.
16.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam bentuk kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu berupa pemberian izin, dokumen, surat atau formulir dan sejenisnya.
17.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
18.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19.
Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu di tempat parkir yang telah disediakan;
20.
Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
21.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
22.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23.
Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
24.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
25.
Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewamenyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
26.
Pemakai adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
27.
Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
28.
Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
29.
Gedung adalah gedung milik pemerintah daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah.
30.
Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
31.
Tenaga Medis adalah tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, yang bertugas dan atau tidak bertugas di Rumah Sakit Jiwa.
32.
Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan.
33.
Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga non perawat yang bertugas memberikan pelayanan penunjang kesehatan di Rumah Sakit Jiwa.
34.
Tenaga Non Medis adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa.
35.
Visum et Repertum Psikiatrikum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan psikiater tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban oleh pskiater pada saat itu sepanjang pengetahuan dan kemampuan yang sebaik-baiknya atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.
36.
Keterangan Medis adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuan dan kemampuan atas permintaan yang berwenang.
37.
Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada seseorang berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan konsultasi khusus dan medico–legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah pada Rumah Sakit Jiwa.
38.
Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan jasa yang diberikan rehabilitasi medis/psikiatrik dan atau pelayanan lainnya pada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan, rehabilitasi psikiatrik medis dan atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa medis, jasa para medis dan jasa manajemen/pengelolaan.
39.
Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Kuanta Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atau pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuanta barang dalam keadaan terbungkus.
40.
Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
41.
Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
42.
Pegawai yang berhak menera adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan kemetrologian sebagai penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
43.
Kapal Perikanan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
44.
Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
45.
Tempat Pendaftaran Kapal Perikanan adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai tempat pendaftaran kapal perikanan.
46.
Tambat adalah tempat bersandar atau mengikat tali di dermaga untuk melakukan kegiatan membongkar hasil tangkapan dan memuat bahan perbekalan untuk berangkat ke laut.
47.
Labuh adalah tempat bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkar atau muat untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan ke laut atau yang menunggu naik dok atau dalam keadaan perbaikan/perawatan kapal.
48.
Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
49.
Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
50.
Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
51.
Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
52.
Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang tidak menganggu dan merusak kelanjutan sumberdaya ikan.
53.
Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
54.
Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal perikanan yang memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengelola atau mengawetkan.
55.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di air yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan.
56.
Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
57.
Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan di tempat-tempat pelelangan ikan yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi.
58.
Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
59.
Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam melakukan transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan.
60.
Sertifikat Kesehatan (health certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.
61.
Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
62.
Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
63.
Perairan umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas di kabupaten/kota.
64.
Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
65.
Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
66.
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan.
67.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran-pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
68.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
69.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
71.
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
72.
Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
73.
Kas Daerah adalah kas daerah pemerintah Provinsi Lampung. BAB II JENIS RETRIBUSI DAERAH Pasal 2
Jenis Retribusi Daerah meliputi: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 3 Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung; b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air; dan c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pasal 4 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan d. Retribusi Penjualan Produksi Daerah. Pasal 5 Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi: a. Retribusi Izin Trayek; dan b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
BAB III RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 6 Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit jiwa, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada rumah sakit jiwa. Pasal 7 (1)
Objek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas lainnya di rumah sakit jiwa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)
Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Pasal 8
Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit jiwa dan atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit Jiwa. Paragraf 2 Jenis Pelayanan Pasal 9 (1)
Jenis pelayanan pada rumah sakit jiwa adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya.
(2)
Jenis pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan rawat jalan; b. pelayanan darurat medis psikiatrik dan umum; dan c. pelayanan rawat inap.
(3)
Pelayanan di rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pelayanan medis; b. pelayanan penunjang medis; c. pelayanan penunjang non medis; d. pelayanan rehabilitasi medis psikiatrik; e. pelayanan konsultasi; f. pelayanan medico-legal; g. pelayanan farmasi; h. pelayanan asuhan keperawatan; dan i. pelayanan lain-lain. Pasal 10
Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan membayar retribusi.
Paragraf 3 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 11 (1)
Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diselenggarakan di instalasi rawat jalan dalam bentuk poliklinik.
(2)
Retribusi rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik.
(3)
Besarnya retribusi rawat jalan untuk pasien rujukan dan tanpa rujukan Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(4)
Besarnya retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan gigi dan mulut, rehabilitasi medis, serta pelayanan konsultasi, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, dan atau pelayanan lainnya.
(5)
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung tersendiri. Pasal 12
(1)
Kegiatan pelayanan darurat medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diselenggarakan di unit gawat darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap kegawatdaruratan psikiatrik dan kegawatdaruratan umum.
(2)
Untuk pelayanan unit gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(3)
Besarnya retribusi pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis lainnya yang bersifat darurat sesuai dengan retribusi pelayanan pasien minimal kelas II.
(4)
Besarnya tarif rawat inap di ruang observasi intensif ditetapkan sama dengan rawat inap kelas II.
(5)
Lamanya observasi berdasarkan petunjuk dokter. Pasal 13
Kegiatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, diselenggarakan pada instalasi rawat inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut: a. VIP, kelas I, kelas II dan kelas III; dan b. ruang perawatan intensif di instalasi rawat inap dan instalasi gawat darurat. Pasal 14 Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan dengan keputusan direktur rumah sakit jiwa. Pasal 15 (1)
Retribusi rawat inap ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost dengan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat.
(2)
Besarnya retribusi rawat inap untuk setiap kelas perawatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 16
Jasa konsultasi medis dan atau visite rawat inap dikenakan untuk semua kelas perawatan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 17 Besarnya retribusi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis psikiatrik, pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang non medis, pelayanan asuhan keperawatan untuk setiap kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
Pasal 18 (1)
Penderita yang dirawat di ruang rawat inap selama kurang dari 24 jam, dikenakan retribusi rawat inap sehari.
(2)
Apabila dalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat kelas yang lain, maka retribusi rawat inap hari itu dihitung di kelas rawat inap yang terakhir. Pasal 19
Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat dikelompokkan dalam: a. tindakan medis psikiatrik; dan b. tindakan medis operatif. Pasal 20 (1)
Tindakan medis psikiatrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi: a. tindakan psikoterapi; b. konsultasi psikiatrik; c. konsultasi psikologi; dan d. tindakan elektromedis (electro convulsi therapy).
(2)
Jenis tindakan medis psikiatrik dan besarnya tarif untuk masing-masing kelas perawatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 21
(1)
Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi tindakan medis sederhana.
(2)
Besarnya retribusi tindakan medis operatif sederhana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 22
(1)
Kegiatan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, diselenggarakan di dalam: a. pelayanan laboratorium; b. pelayanan radiologi; dan c. pelayanan diagnostik elektromedis.
(2)
Kegiatan pelayanan penunjang medis dapat bersifat tindakan terencana dan dapat bersifat tindakan cito (darurat/tidak terencana).
(3)
Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 23
(1)
Kegiatan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, meliputi: a. pelayanan rekam medis; dan b. penggunaan mobil ambulance dan atau mobil jenazah.
(2)
Penggunaan untuk alat kesehatan di dalam pemakaian mobil ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standar harga yang berlaku.
(3)
Besarnya harga obat berdasarkan standar harga yang berlaku.
Pasal 24 (1)
Kegiatan pelayanan rehabilitasi medis psikiatrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, diselenggarakan di unit pelayanan fungsional rehabilitasi medis, yang meliputi: a. pelayanan rehabilitasi medis rawat jalan; dan b. pelayanan rehabilitasi rawat inap.
(2)
Pelayanan rehabilitasi medis psikiatrik rawat jalan terdiri dari: a. one day care; dan b. pelayanan okupasi terapi.
(3)
Retribusi pelayanan rehabilitasi medis psikiatrik yang langsung dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi dari pasien rawat inap kelas II.
(4)
Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok rehabilitasi medis psikiatrik, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 25
(1)
Kegiatan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, meliputi:
(2)
a. konsultasi medis; b. konsultasi gizi; c. konsultasi psikologi; dan d. konsultasi lainnya. Kegiatan pelayanan medico-legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, meliputi:
(3)
a. pelayanan visum et repertum psikiatrikum; b. pelayanan keterangan medis; dan c. pengujian kesehatan. Kegiatan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h.
perencanaan perbekalan farmasi; pengadaan, baik melalui pembelian atau droping; penerimaan perbekalan farmasi; penyimpanan perbekalan farmasi; produksi atau pengemasan kembali; distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap; penyediaan informasi (drug information service) dan edukasi bagi staf medis dan pasien; dan pelayanan farmasi klinik. Pasal 26
(1)
Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, dilaksanakan oleh perawat selama 24 jam di ruang rawat terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan jiwa yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi keperawatan.
(2)
Untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi jasa pelayanan asuhan keperawatan jiwa. Pasal 27
(1)
Pelayanan lain-lain yang diberikan atau disediakan oleh Rumah Sakit Jiwa adalah pelayanan selain pelayanan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf h, yaitu pelayanan pemberian keterangan sehat/sakit jiwa, visum et repertum psikiatrikum, pemulasaran/penyimpanan jenazah, penggunaan mobil ambulance/mobil jenazah, keperluan pendidikan dan pelatihan dan pelayanan pemeriksaan general check up.
(2)
Besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 28 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.
Paragraf 5 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 29 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadlian dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
Paragraf 6 Perubahan Tarif Pasal 30 Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usul Direktur Rumah Sakit Jiwa. Paragraf 7 Pelayanan Kesehatan yang Ditanggung Oleh Penjamin atau Pihak Ketiga Pasal 31 (1)
Rumah Sakit Jiwa dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin dan pelaksanaannya diatur oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Rumah Sakit Jiwa dapat berkerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 8 Pengelolaan Penerimaan Rumah Sakit Pasal 32
Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pendapatan Rumah Sakit Jiwa yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah. Bagian Kedua Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 33 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di air. Pasal 34 Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor di air.
Pasal 35 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor di air. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 36 Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor di air didasarkan atas frekuensi pengujian. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 37 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pengujian.
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. b. c. d. e. f.
biaya investasi; biaya penilaian teknis; biaya pemeriksaan kelaikan layar; biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya; biaya tanda uji dan segel; dan biaya operasional dan pemeliharaan. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 38
(1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan kapasitas mesin dan volume kendaraan bermotor di air yang diuji.
(2)
Besarnya tarif Retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
(3)
Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah. Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 39
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, kalibrasi alat ukur serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Subjek Retribusi. Pasal 40 Objek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
Pasal 41 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan baik pemilik atau pengguna/pemakai alat UTTP atau pemilik BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pengujian kuanta BDKT. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 42 Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera, tera ulang dan barang dalam keadaan terbungkus diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya dan peralatan pengujian yang digunakan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 43 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 44 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Golongan Retribusi Pasal 45 Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah Golongan Retribusi Jasa Umum. BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 46 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
Pasal 47 (1)
Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
(2)
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor, penyediaan tempat tambat/menggunakan dermaga, penyediaan tempat berlabuh dan tempat penyimpanan data aplikasi website; dan b. pemanfaatan barang yang menjadi milik daerah di bidang: 1. Bina Marga; 2. Pengairan dan Permukiman; 3. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 4. Kehutanan; 5. Perkebunan; 6. Perikanan dan Kelautan; 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
(3)
Kesehatan; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Kebudayaan dan Pariwisata; Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Pengelolaan Lingkungan Hidup; Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan; Perlengkapan dan Aset Daerah; lahan parkir; dan bidang-bidang lainnya.
Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pasal 48
(1)
Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan/memakai atau memanfaatkan kekayaan yang menjadi milik daerah.
(2)
Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 49
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 50 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orentasi pada harga pasar.
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 51 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 52 Dengan nama Retribusi Pelelangan Ikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi. Pasal 53 (1)
Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan jasa pelelangan ikan dan pemakaian/pemanfaatan tempat pelelangan ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
(2)
Termasuk objek retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)
Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 54
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan jasa pelelangan ikan dan atau menggunakan/memakai atau memanfaatkan fasilitas tempat pelelangan ikan. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 55 Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan ikan diukur berdasarkan frekuensi pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 56 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar. Paragraf 4 Kewenangan, Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Pasal 57 (1)
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
(2)
(3)
Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi sebagai berikut: a. tempat tambat labuh kapal perikanan; b. tempat pendaratan ikan; c. tempat pemasaran dan distribusi ikan; d. tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan; e. tempat pengumpulan data hasil tangkapan; f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; dan g. tempat memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan. Penyelenggaraan pelelangan ikan bertujuan: a. memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan; b. mengusahakan stabilitas harga ikan; dan c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Paragraf 5 Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Pasal 58
(1)
(2) (3) (4) (5)
Dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pelelangan ikan, Pemerintah Provinsi menyediakan tempat pelelangan ikan dan perlengkapannya serta menjamin terciptanya ketertiban, keamanan dan kebersihan pada Pelabuhan Perikanan Pantai. Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan dibantu Badan sebagai pelaksana pelelangan ikan. Penunjukan Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kabupaten/Kota setempat. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dalam hal Pemerintah Provinsi akan membangun Pelabuhan Perikanan Pantai baru di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bupati/Walikota setempat. Pasal 59
(1)
Apabila di wilayah dimana Tempat Pelelangan Ikan berada, tidak ada Badan dan atau Badan tersebut dipandang belum mampu untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai pelaksana pelelangan ikan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan dapat dilakukan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat.
(2)
Untuk dapat menyelenggarakan pelelangan ikan dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat harus memperoleh persetujuan dari Gubernur.
(3)
Penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan untuk selanjutnya diselenggarakan oleh Badan/Koperasi/Kelompok.
(4)
Persyaratan dan tata cara pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 60
(1)
Setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai dan atau Tempat Pelelangan Ikan lain yang ditetapkan.
(2)
Pelelangan ikan di tempat-tempat pelelangan dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap hari.
(3)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penangkapan ikan yang hasilnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) kilogram dan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olah raga; dan c. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan gardan yang menggunakan alat tangkap chantrang.
Pasal 61 (1)
(2)
(3)
Tatalaksana penyelenggaraan pelelangan ikan ditetapkan sebagai berikut: a. apabila penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan oleh Badan, maka Badan yang bersangkutan menunjuk penanggungjawab pelaksana dan pengurus; dan b. apabila penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota setempat, maka Kepala Dinas Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di maksud pada ayat (1) masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kabupaten/ Kota setempat. Organisasi, Tatakerja dan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Paragraf 6 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 62
(1)
Besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai lelang ikan yang ditetapkan pada saat itu.
(2)
Pengenaan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. 2,5% (dua koma lima persen) di pungut dari nelayan penjual/pemilik ikan; b. 2,5% (dua koma lima persen) di pungut dari pembakul pembeli/pedagang ikan. Pasal 63
(1)
(2)
Besarnya tarif retribusi dari nelayan gardan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c apabila menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari setiap transaksi pada saat itu. Pengenaan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. 2,5% (dua koma lima persen) di pungut dari nelayan penjual/pemilik ikan; b. 2,5% (dua koma lima persen) di pungut dari pembakul pembeli/pedagang ikan. Paragraf 7 Larangan Pasal 64
(1) (2) (3)
Ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak untuk masuk dalam pelelangan dilarang untuk diperjualbelikan melalui lelang. Penanggungjawab penyelenggaraan, pengawasan dan petugas pelelangan, tidak diperbolehkan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan penawaran dalam pelelangan. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Ketiga Retribusi Tempat Khusus Parkir Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 65
(1)
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)
Tempat-tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 66 (1)
Objek Retribusi adalah pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tempat penyediaan fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor.
(2)
Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ditempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 67
Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa berupa tempat khusus parkir. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 68 Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 69 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 70 (1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu yang digunakan.
(2)
Besarnya tarif Retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
(3)
Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah. Bagian Keempat Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 71
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(1)
(2)
Pasal 72 Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit/benih tanaman, bibit ikan, ternak dan produk logam berupa alat mesin pertanian/industri dan bahanbahan bangunan. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 73
(1) (2)
Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 74
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume hasil produksi yang dijual. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pasal 75 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orentasi pada harga pasar Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 76 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Golongan Retribusi Pasal 77 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha. BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Bagian Kesatu Retribusi Izin Trayek Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 78 Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
Pasal 79 Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 80 (1)
Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek.
(2)
Subyek izin operasi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha angkutan di luar trayek yang ditentukan. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Berlaku Izin Pasal 81
(4) (5)
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin. Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun untuk setiap perusahaan dan bisa diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi teknis; dan b. Kartu Pengawasan (KPS) Izin Trayek berlaku selama 1 (satu) tahun untuk setiap kendaraan dan dapat diperpanjang kembali setelah dilaksanakan evaluasi teknis. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 82
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 83 (1) (2)
Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek dimaksud dalam Pasal 82 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Penerimaan Retribusi Izin Trayek merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah. Bagian Kedua Retribusi Izin Usaha Perikanan Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 84
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Pasal 85 Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pasal 86 Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 87 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 88 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 89 (1) (2)
Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksud dalam Pasal 88 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah. Bagian Ketiga Golongan Retribusi Pasal 90
Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 91 (1) (2) (3) (4) (5)
Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Retribusi terutang dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
(6)
Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 92
(1)
Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
(2)
Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3)
Bentuk, jenis, dan Isi Surat Teguran, serta penerbitan dan penyampaian STRD diaturkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 93
(1) (2)
Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dan mendapat resi tanda lunas yang telah divalidasi. Pembayaran Retribusi Daerah dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD. Pasal 94
(1) (2) (3)
Pemungutan retribusi tidak diborongkan kepada pihak ketiga. Hasil pemungutan Retribusi adalah pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemangku dan pengendali wajib memberikan laporan kepada Gubernur secara berkala. BAB VII KEBERATAN Pasal 95
(1)
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 96
(1)
Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
(3)
Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 97 (1)
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 98 (1)
Retribusi dipungut berdasarkan atas domisili yaitu tempat menerima pelayanan.
(2)
Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja yang mengelola Retribusi Daerah ditunjuk sebagai bendahara penerima dan/atau bendahara penerimaan pembantu pendapatan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB IX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 99
(1)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara.
(2)
Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 100
(1)
Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
(2)
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 101
(1)
Penagihan Retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)
Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3)
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluawarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4)
Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 102 (1) (2)
(3)
(4)
(5) (6)
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN Pasal 103
(1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan yang singkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3)
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur. Pasal 104
(1)
Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2)
Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
(3)
Apabila terjadi kekeliruan pembayaran, Pemerintah Daerah harus menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekeliruan Pembayaran.
BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 105 (1) (2) (3)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 106
(1) (2)
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 107
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pokok Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 108 (1)
Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
(2)
Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
(3)
BAB XVIII BAGI HASIL PENERIMAAN Pasal 109 (1)
Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapanya, Kalibrasi, Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dibagi hasilkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penerimaan retribusi yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan di Kantor UPTD atau ditempat alat UTTP tertanam/terkumpul yang dilakukan oleh UPTD atas permintaan pemilik, pemakai atau kuasanya merupakan penerimaan Pemerintah Provinsi dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah;
b. Pembagian hasil penerimaan retribusi yang diperoleh dari pelayanan di luar Kantor UPTD ditetapkan sebagai berikut: 1. 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; 2. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. (2)
Tata cara permintaan pembayaran bagi hasil penerimaan retribusi bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 110
(1)
Hasil penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dibagi dan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
(2)
Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. 2,6 % (dua koma enam persen) untuk Pemerintah Provinsi Lampung, yang pembagian dan penggunaannya diatur sebagai berikut: 1. 1.00 % (satu koma nol persen) sebagai Penerimaan Pemerintah Provinsi. 2. 1,60 % (satu koma enam puluh persen) untuk dana penyelenggaraan pelelangan ikan dengan perincian sebagai berikut: a) 0,20 % (nol koma dua puluh persen) untuk biaya Perawatan dan Kebersihan Tempat Pelelangan Ikan; b) 1,00 % (satu koma nol persen) untuk biaya Penyelenggaraan, Petugas Keamanan dan Administrasi Lelang; c) 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk Dana Paceklik Nelayan; d) 0,05 % (nol koma nol lima persen) untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan; dan e) 0,10 (nol koma sepuluh persen) untuk Dana Pemupukan Modal Badan Penyelenggara Lelang. b. 2,40 % (dua koma empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang pembagian dan penggunaannya diatur sebagai berikut: 1. 1.20 % (satu koma dua puluh persen) sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; 2. 1,20 % (satu koma dua puluh persen) untuk dana peningkatan kesejahteraan nelayan dengan perincian sebagai berikut: a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Nelayan; b) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Bakul; c) 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) untuk Dana Sosial/Kecelakaan Laut; d) 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan; dan e) 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk Dana Asuransi Nelayan. Pasal 111
(1)
Hasil penerimaan Retribusi Penjualan Ikan hasil tangkapan Nelayan Gardan yang menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan dibagi dan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Penyelenggara Penjualan.
(2)
Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. 2,00 % (dua koma nol persen) untuk Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruhnya masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. 3,00% (tiga koma nol persen) untuk Penyelenggara Penjualan, yang pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
1. 1.60% (satu koma enam puluh persen) untuk Pelaksana Penjualan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yang pembagiannya diatur sebagai berikut: a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Nelayan; b) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Pembakul; c) 0,50% (nol koma lima puluh persen) untuk Dana Sosial Kecelakaan Laut, Asuransi Nelayan, dan Paceklik Nelayan; dan d) 0,60% (nol koma enam puluh persen) untuk Penyelenggara penjualan, Pengembangan Organisasi Nelayan, dan Pemupukan Modal Penyelenggara Penjualan. 2. 1,40% (satu koma empat puluh persen) untuk dana Operasional Penyelenggara Penjualan, yang pembagiannya diatur sebagai berikut: a) 0,30% (nol koma lima puluh lima persen) untuk Perawatan Kebersihan Utilitas Lingkungan Dermaga; b) 0,30% (nol koma lima puluh lima persen) untuk Ketertiban Penyelenggaraan; c) 0,80% (nol koma empat puluh persen) untuk Bantuan Operasional Petugas;
BAB XIX PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI Pasal 112 (1)
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dan pemeliharaan peralatan pada masing-masing Satuan Kerja Pengelola Retribusi.
(2)
Besarnya dana alokasi kegiatan untuk Satuan Kerja Pengelola Retribusi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Retribusi yang disetorkan ke kas daerah.
(3)
Ketentuan mengenai pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 113
(1)
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran instansi yang bersangkutan.
(3)
Tata cara pembagian, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan. BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 114
(1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan-penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 115 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau keuangan daerah, dikenakan tindakan dan atau sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 116
(1)
Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pemungutan Retribusi belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah.
(2)
Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka penerimaan yang diperoleh merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(3)
Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka tarif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 117
(1)
Pasien Rumah Sakit Jiwa yang menempati ruang kelas III dan rawat jalan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diberikan pembebasan atas tarif pelayanan kesehatan.
(2)
Pembebasan atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pasien/keluarga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari instansi terkait.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara pembebasan atas tarif pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 118
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1991 Seri D Nomor 35); 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi Taksi Bagi Kendaraan Umum Antar Kota Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1995 Seri B Nomor 3); 3. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 41 Seri B Nomor 15); 4. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 02); 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 26 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 14 Seri C Nomor 6); 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 2 Seri C Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 312); 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 326); 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 327);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 328); dan 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 119 (1)
(2)
(3) (4)
Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur yang ada dan berlaku yang berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah sepanjang belum diterbitkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. Dalam rangka transparansi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tiap-tiap jenis pelayanan dengan Keputusan Gubernur. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan penetapan instansi pelaksana pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 120
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P. Diundangkan di Telukbetung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
Ir. BERLIAN TIHANG, MM. Pembina Utama Madya NIP. 19601119 198803 1 003
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR ........
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya penggalian dan peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah. Meskipun secara yuridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah melalui penyediaan dana bagi hasil dan dana alokasi, namun dalam kenyataannya, dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut. Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 3 (tiga) Objek Retribusi, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu, diantaranya sebagai berikut: a. Retribusi Jasa Umum 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar Retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu; 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya; 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan 7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. b. Retribusi Jasa Usaha 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. c. Retribusi Perizinan Tertentu 1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan 3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan.
Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuanta Barang Dalam Keadaan Terbungkus, pada dasarnya Retribusi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Pemerintah Lampung, mengingat Pemerintah Kabupaten/Kota belum siap menjalankan kewenangannya dikarenakan belum tersedianya sarana (alat-alat) pendukung dalam mengadakan (memungut) Retribusi dimaksud. Terkait dengan kemampuan Kabupaten/Kota tersebut Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan memberi toleransi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memungut retribusi tersebut. Hanya saja untuk Retribusi ini, Kabupaten/Kota mendapatkan Bagi Hasil. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuanta barang dalam keadaan terbungkus adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran. Penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuanta barang dalam keadaan terbungkus menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai salah satu objek Retribusi Jasa Umum. Untuk itu, atas pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuanta barang dalam keadaan terbungkus dikenakan Retribusi. Pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta fasilitas, penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disamping dipungut atas dasar prinsip komersial juga sebagai upaya pengendalian terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan asset daerah. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi. Pemberian insentif kepada instansi pemungutan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pelayanan rawat jalan” adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, terapi/pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap. Huruf b Yang dimaksud dengan ”pelayanan darurat medis psikiatrik” adalah pelayanan/ intervensi klinis psikiatrik pada kondisi darurat misalnya percobaan bunuh diri, gaduh gelisah, dan penyalahgunaan obat; dan Yang dimaksud ”pelayanan darurat umum” adalah pelayanan kesehatan secara benar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat. Huruf c Yang dimaksud dengan ”pelayanan rawat inap” adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan ”pelayanan medis” adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksankan oleh tenaga medis. Huruf b Yang dimaksud dengan ”pelayanan penunjang medis” adalah pelayanan untuk menunjang, menegakan diagnosis dan terapi. Huruf c Yang dimaksud dengan “pelayanan penunjang non medis” adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Jiwa yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis. Huruf d Yang dimaksud dengan ”pelayanan rehabilitasi medis psikiatrik” adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi psikiatrik dalam bentuk pelayanan psikoterapi okupasional, fisioterapi, bimbingan sosial medis dan jasa psikolog serta rehabilitasi lainnya. Huruf e Yang dimaksud dengan ”pelayanan konsultasi” adalah visite, konsulltasi medis psikiatrik, konsultasi gizi, konsultasi psikolog, konsultasi keperawatan, psikoterapi dan konsultasi lainnya yang diberikan baik rawat inap maupun rawat jalan. Huruf f Yang dimaksud dengan ”pelayanan medico legal” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Huruf g Yang dimaksud dengan “pelayanan farmasi” adalah pelayanan terhadap pasien yang diberikan di Rumah Sakit Jiwa yang berkaitan dengan obat-obatan dan alat kesehatan. Huruf h Yang dimaksud dengan ”asuhan keperawatan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat secara mandiri selama 24 jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien/klien, yang mendapat jasa di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Huruf i Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “one day care” adalah adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati ruang rawat inap dalam satu hari. Huruf b Yang dimaksud dengan “pelayanan okupasi terapi” adalah pelayanan terapi untuk anak berkebutuhan khusus mengembangkan sensormotoriknya dengan cara memanipulasi, memfasilitasi dan menginhibisi lingkungan sehingga tercapai peningkatan kemampuan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemulasaran/perawatan jenazah” adalah kegiataan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman. Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak penjamin” adalah jaminan kesehatan masyarakat yang diberikan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Daerah Provinsi Lampung, melalui lembaga/badan yang ditunjuk oleh Pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Yang dimaksud dengan “alat ukur” adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas; Yang dimaksud dengan ”alat takar” adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran; Yang dimaksud dengan ”alat timbang” adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan; Yang dimaksud dengan ”alat perlengkapan” adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan; Yang dimaksud dengan ”kalibrasi” adalah kegiatan yntuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur denan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran; dan Yang dimaksud dengan ”Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT” adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya Pasal 41 Yang dimaksud dengan ”Pengujian kuanta BDKT” adalah Pengujian kuanta ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
Pasal 42 Yang dimaksud dengan ”pengujian” adalah keseluruhan tindakan sesudah alat UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh Pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat alat UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diizinkan. Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan ”nelayan” adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut. Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan “Nelayan Gardan” adalah Nelayan yang menggunakan perahu berukuran 10 Gross Ton sampai dengan 30 Gross Ton, menggunakan alat tangkap chantrang. Yang dimaksud dengan “Alat Tangkap Chantrang” adalah jaring yang berukuran kerapatan 5 centimeter sampai dengan 7 centimeter, diberi pemberat lebih kurang 3 (tiga) kilogram disetiap ujung jaring. Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup Jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas
Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup Jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas
Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pembukuan” adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Huruf b Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas Pasal 112 Cukup jelas Pasal 113 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”insentif” adalah uang perangsang yang diberikan atas kinerja tertentu; Yang dimaksud dengan ”kinerja tertentu” adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan; Yang dimaksud dengan ”insentif pemungutan” adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data Obyek dan Subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyetorannya atas dasar kinerja tertentu. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 114 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPTD pemungut Retribusi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 115 Cukup jelas Pasal 116 Cukup jelas Pasal 117 Cukup jelas Pasal 118 Cukup jelas Pasal 119 Cukup jelas Pasal 120 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR ........
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 3 TAHUN 2011 TANGGAL : 6 JULI 2011
TARIF RETRIBUSI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
I.
DAFTAR JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PELAYANAN RAWAT JALAN
NO
JASA RUMAH SAKIT
JASA PELAYANAN
TARIF
JENIS PELAYANAN 2
3
4
5
1
1.2 1.3 1.4 1.5
Konsultasi medik psikiatrik pasien baru Konsultasi medik psikiatrik pasien lama Konsultasi gizi Konsultasi psikologi
10.000 5.000 5.000 10.000
10.000 5.000 5.000 10.000
1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.2.1 1.6.2.2
TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI Psikoterapi Terapi terencana electro convulsi therapy (ECT) dg: Premedikasi Premedikasi dan anestesi
6.000
4.000
10.000
30.000 180.000
20.000 120.000
50.000 300.000
1.6.3 1.6.3.1 1.6.3.2 1.6.3.3 1.6.3.4 1.6.3.5 1.6.3.6 1.6.3.7 1.6.3.8 1.6.3.9 1.6.3.10 1.6.3.11 1.6.3.12
Pelayanan fisioterapi Microwave diathermy Ultrasound therapy Infra merah Electrical stimulasi Traksi lumbal dan servical Biofeed back Latihan fisik Manipulation therapy Treadmill Paralel barr Pulley exercise Quadriceps board
9.000 9.000 7.200 7.200 9.000 7.200 5.800 7.200 7.200 5.800 5.800 5.800
6.000 6.000 4.800 4.800 6.000 4.800 3.200 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200
15.000 15.000 12.000 12.000 15.000 12.000 8.000 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000
1.6.4 1.6.4.1 1.6.4.2 1.6.4.3 1.6.4.4 1.6.4.5 1.6.4.6 1.6.4.7 1.6.4.8 1.6.4.9 1.6.4.10 1.6.4.11
Pelayanan medis gigi dan mulut Pemeriksaan kesehatan gigi Extraksi gigi tetap Penambalan sementara gigi tetap Penambalan tetap gigi tetap Extraksi gigi sulung Penambalan sementara gigi sulung Penambalan tetap gigi sulung Pembersihan karang gigi Penambalan gigi tetap dengan komposit Pulpotomi/pulpektomi Perawatan saluran akar/perawatan pulpa
6.000 15.000 12.000 18.000 12.000 12.000 18.000 48.000 48.000 33.000 33.000
4.000 10.000 8.000 12.000 8.000 8.000 12.000 32.000 32.000 22.000 22.000
10.000 25.000 20.000 30.000 20.000 20.000 30.000 80.000 80.000 55.000 55.000
1.6.5 1.6.5.1 1.6.5.1.1 1.6.5.1.2 1.6.5.1.3 1.6.5.1.4
Pemeriksaan Psikometri Pemeriksaan Kecerdasan Progresive Matrices/PM Wechsler Adult Inteligence Scala/WAIS Wechsler Inteligence Scala for Children/WISC Colour Prpgresive Matrices/CPM
6.000 12.000 12.000 6.000
4.000 8.000 8.000 4.000
10.000 20.000 20.000 10.000
NO
JENIS PELAYANAN
1 1.6.5.2 1.6.5.2.1
2 Pemeriksaan Kepribadian Edward Personality Preference Shedule/EPPS
1.6.5.2.2 1.6.5.2.3 1.6.5.2.4 1.6.5.2.5 1.6.5.2.6 1.6.5.2.7 1.6.5.2.8 1.6.5.2.9
JASA RUMAH SAKIT 3
JASA PELAYANAN
TARIF
4
5
12.000
8.000
20.000
Pauly Test Wartegg Test Rorschach Test Tematic Apperseption Test/TAT
12.000 12.000 24.000 18.000
8.000 8.000 16.000 12.000
20.000 20.000 40.000 30.000
Grafis Test Personality Factor 16/PF. 16 Kreaplin Minnisota Multiphasic Personality Test
15.000 12.000 12.000 45.000
10.000 8.000 8.000 30.000
25.000 20.000 20.000 75.000
1.6.5.2.10
Woodworth Inventory Test/WWI Test
18.000
12.000
30.000
1.7 1.7.1 1.7.1.1 1.7.1.1.1 1.7.1.1.2 1.7.1.1.3
PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Hemoglobin Lekosit Eritrosit
3.000 3.000 3.000
2.000 2.000 2.000
5.000 5.000 5.000
1.7.1.1.4 1.7.1.1.5 1.7.1.1.6 1.7.1.1.7
Trombosit Hematokrit LED/Laju Endap Darah Diffcount
3.000 3.000 3.000 3.000
2.000 2.000 2.000 2.000
5.000 5.000 5.000 5.000
1.7.1.2 1.7.1.2.1 1.7.1.2.2 1.7.1.2.3 1.7.1.2.4 1.7.1.2.5 1.7.1.2.6 1.7.1.2.7 1.7.1.2.8 1.7.1.2.9 1.7.1.2.10 1.7.1.2.11 1.7.1.2.12 1.7.1.2.13
Kimia Klinik Cholesterol Trigliserida Ureum Creatinin Gula Darah Puasa Gula Darah 2 jam PP Gula Darah sewaktu SGOT SGPT Bilirubin Asam Urat HDL Cholesterol LNL Cholesterol
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
1.7.1.3 1.7.1.3.1 1.7.1.3.2
Pemeriksaan Urine PP tes Urin Rutin
6.000 6.000
4.000 4.000
10.000 10.000
1.7.1..4 1.7.1..4.1 1.7.1.4.2 1.7.1.4.3
Pemeriksaan Narkoba Cocain Opiate Amphetamin
6.000 6.000 6.000
12.000 12.000 12.000
30.000 30.000 30.000
1.7.1.4.4 1.7.1.4.5 1.7.1.4.6
Cannabis Benzodiazepine Methamphetamin
6.000 6.000 6.000
12.000 12.000 12.000
30.000 30.000 30.000
1.7.1.5 1.7.1.5.1
Parasitologi Malaria
9.000
6.000
15.000
1.7.1.6
Bakteriologi Sputum Feses
6.000 6.000
4.000 4.000
10.000 10.000
1.7.1.6.1 1.7.1.6.2
NO 1 1.7.1.7 1.7.1.7.1 1.7.1.7.2
2
JASA RUMAH SAKIT 3
JASA PELAYANAN
TARIF
4
5
1.7.1.7.3 1.7.1.7.4 1.7.1.7.5
Imunologi Serologi Widal VDRL HbsAg Golongan Darah HIV
9.000 5.400 9.000 6.000 18.000
6.000 3.600 6.000 4.000 12.000
15.000 9.000 15.000 10.000 30.000
1.7.2 1.7.2.1 1.7.2.2 1.7.2.3
Pemeriksaan Radio Diagnostik Thorax Cranium AP/Lat Extremitas
30.000 42.000 30.000
20.000 28.000 20.000
50.000 70.000 50.000
1.7.2.4 1.7.2.5 1.7.2.6
BNO Lumbal AP/Lat Rontgent gigi
36.000 36.300 12.000
24.000 24.200 8.000
60.000 60.500 20.000
1.7.3 1.7.3.1 1.7.3.2 1.7.3.3
Pemeriksaan Elektromedik EEG Brain Mapping Heart Rate Analysis EKG
45.000 75.000 15.000 21.000
30.000 50.000 10.000 14.000
75.000 125.000 25.000 35.000
PELAYANAN REHABILITASI Okupasi terapi anak “special need” Pasien day care
15.000 3.000
10.000 2.000
25.000 5.000
1.7.3.4 1.8 1.8.1 1.8.2
II.
JENIS PELAYANAN
DAFTAR JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT NO
JENIS PELAYANAN
1
2
2.2 2.3
Pemeriksaan medik psikiatrik Pemeriksaan medik darurat
2.4 2.4.1 2.4.2
Tindakan Medis Operatif (tidak terencana) Jahit luka perjahitan @ 5.000 Sirkumsisi Debridement luka tanpa anastesi Cross insisi dengan anestesi local Insisi/exisi/exsrpasi Vulnus amputatum ruas jari tangan Ekstraksi kuku
2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.5.10
Tindakan Medis Non Operatif (tidak terencana) IVFD Combustio < 10% tanpa komplikasi Ekstraksi corpus alienum kornea mata Ekstraksi corpus alienum di THT Fraktur dengan pemasangan spalk Tampon hidung Oksigenisasi/jam @ 10.000 Perawatan luka Observasi pasien 1-2 jam (tiap jam berikutnya @ 10.000) Pemulasaran jenazah
JASA RUMAH SAKIT 3 9.000 6.000
JASA PELAYANAN
TARIF
4
5 6.000 4.000
15.000 10.000
3.000 30.000 15.000 24.000 30.000 34.500 39.000
2.000 20.000 10.000 16.000 20.000 23.200 26.000
5.000 50.000 25.000 40.000 50.000 58.000 65.000
12.000 18.000 15.600 15.600 33.000 15.600 6.000 12.000 15.000
8.000 12.000 10.400 10.400 22.000 10.400 4.000 6.000 10.000
20.000 30.000 26.000 26.000 55.000 26.000 10.000 15.000 25.000
120.000
80.000
200.000
III. DAFTAR JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PELAYANAN RAWAT INAP NO
JASA RUMAH SAKIT
JASA PELAYANAN
TARIF
JENIS PELAYANAN 2
3
4
5
1
3.1 3.2 3.3 3.4
Kelas III Kelas II Kelas I VIP
12.000 24.000 36.000 78.000
8.000 16.000 24.000 52.000
20.000 40.000 60.000 130.000
IV. DAFTAR JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI JENIS PELAYANAN
JASA RUMAH SAKIT
JASA PELAYANAN
TARIF
2
3
4
5
1
4.1 4.2 4.3
V.
Paket Rehabilitasi Psikiatrik Psikoterapi Konsultasi psikologi
7.200
4.800 10.000 10.000
12.000 10.000 10.000
DAFTAR JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PELAYANAN LAIN-LAIN NO 1
1 2 3 4 5 5.1
5.2
5.3
JASA RUMAH SAKIT
JASA PELAYANAN
TARIF
JENIS PELAYANAN 2
3
4
5
Pemeriksaan medis psikiatrik sederhana untuk keterangan sehat/sakit jiwa Pemeriksaan medis psikiatrik lengkap untuk keterangan sehat jiwa (calon legislative, notariat, dll) Visum et repertum psikiatrikum Pelayanan Emergency pasien baru yang gaduh gelisah (4 hari) Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit untuk Pendidikan dan Pelatihan PKL/PKK siswa/Mahasiswa Jenjang pendidikan S1 (perbulan/mahasiswa) Jenjang pendidikan D3 (perbulan/mahasiswa) Jenjang pendidikan Menengah/SLTA (perbulan/siswa) Penelitian Jenjang pendidikan S2 ,S3 perjudul Jenjang pendidikan S1 perjudul Jenjang pendidikan D3 Ujian Jenjang pendidikan S1 Jenjang pendidikan D3
15.000
10.000
25.000 175.000
20.000
30.000
50.000 160.000
15.000 10.000 8.500
15.000 10.000 8.500
100.000 85.000 35.000
100.000 85.000 35.000
25.000 15.000
25.000 15.000
GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 3 TAHUN 2011 TANGGAL : 6 JULI 2011
I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TEBUNGKUS.
Jenis yang dikenakan retribusi
1
2
A
Tera
Satuan
N o
Pengujian/ Pengeshan/ Pembatalan Tarif (Rp)
3
4
Tera Ulang
Penjustrian Tarif (Rp)
Pengujian/ Pengesahan Tarif (Rp)
Penjustrian Tarif (Rp)
5
6
7
ALAT UTTP Pelayanan Tera dan Tera Ulang 1. a. b. c.
UKURAN PANJANG Sampai dengan 2 m Lebih dari 2 m sampai 10 Lebih panjang dari 10 m setiap 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya d. Ukuran panjang jenis 1. Salib ukur 2. Blok Ukur 3. Mikrometer 4. Jangka sorong 5. Alat ukur tinngi orang 6. Counter meter 7. Roll tester 8. Komparator
Unit Unit Unit
2.000 4.000 4.000
-
1.000 2.000 2.000
-
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
4.000 5.000 6.000 6.000 5.000 10.000 5.000 5.000
-
2.000 5.000 3.000 3.000 2.500 10.000 5.000 5.000
-
2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik
Unit Unit
50.000 100.000
12.500 25.000
50.000 100.000
12.500 25.000
3. a. b. c.
TAKARAN ( BASAH / KERING ) Sampai dengan 2 L Lebih dari 2 L sampai 25 L Lebih dari 25 L
Buah Buah Buah
200 400 2.000
-
200 400 2.000
-
4. TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak 1. Sampai dengan 500 kl 2. Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl 3. Lebih dari 1000 kl s/d 2000 kl 4. Lebih dari 2000 kl s/d 10000 kl 5. Lebih dari 10000 kl s/d 20000 kl 6. Lebih dari 20000 kl
Unit Unit Unit Unit Unit Unit
100.000 150.000 275.000 375.000 450.000 750.000
-
100.000 150.000 275.000 375.000 450.000 750.000
-
b. Bentuk bola dan speroidal 1. Sampai dengan 500 kl 2. Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl 3. Lebih dari 1000 kl
Unit Unit Unit
200.000 350.000 600.000
-
200.000 350.000 600.000
-
Unit Unit Unit Unit
200.000 300.000 400.000 8.000
-
200.000 300.000 400.000 3.000
-
Unit
20.000
-
10.000
-
Unit Unit
20.000 2.000
-
10.000 1.000
-
c.
Bentuk silinder datar 1. Sampai dengan 15 kl 2. Lebih dari 15 kl s/d 20 kl 3. Lebih dari 20 kl s/d 50 kl 4. Lebih dari 50 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kL
5. TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil (TUM) 1. Kapasitas sampai dengan 5 kl 2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut : a. 5 kl pertama b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl
1
2 b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal 1. Sampai dengan 50 kl 2. Selebihnya dari 50 kl dihitung sebagai berikut : a. 50 kl petama b. Selebihnya dari 50 kl s/d 75 kl, setiap kl c. Selebihnya dari 75 kl s/d 100 kl, setiap kl d. Selebihnya dari 100 kl s/d 250 kl, setiap kl e. Selebihnya dari 250 kl s/d 500 kl, setiap kl f. Selebihnya dari 500 kl s/d 1000 kl, setiap kl g. Selebihnya dari 1000 kl s/d 5000 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl
3
4
5
6
7
Unit
80.000
-
80.000
-
Unit
80.000 1.200 1.000 700 500 200 100
-
80.000 1.200 1.000 700 500 200 100
-
Unit Unit
50.000 50.000
-
25.000 25.000
-
Unit Unit Unit Unit Unit
50.000 75.000 100.000 150.000 5.000
-
20.000 30.000 40.000 50.000 5.000
-
Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur 6. ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas ukur 7. BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L s/d 200 L c. Lebih dari 200 l s/d 500 l d. Lebih dri 500 l s/d 1.000 l e. Lebih dari 1.000 L biaya pada hurup d angka ini ditambah setiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L
8.
METER TAKSI
Unit
10.000
-
5.000
-
9.
SPEEDOMETER
Unit
15.000
-
7.500
-
10. METER REM
Unit
15.000
-
7.500
-
11. TACHOMETER
Unit
30.000
-
15.000
-
12. TERMOMETER
Unit
6.000
-
3.000
-
13. DENSITYMETER
Unit
6.000
-
3.000
-
14. VISKOMETER
Unit
6.000
-
3.000
-
15. ALAT UKUR LUAS
Unit
5.000
-
2.500
-
16. ALAT UKUR SUDUT
Unit
5.000
-
2.500
-
17. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter bahan bakar minyak 1. Meter induk Untuk setiap media uji a) Sampai dengan 25 m3 / jam b) Lebih dari 25 m3 / jam s/d 100 m3 / jam c) Lebih dari 100 m3 / jam s/d 500 m3 /jam d) Lebih dari 500 m3 / jam
Unit Unit Unit Unit
40.000 100.000 150.000 250.000
20.000 20.000 20.000 20.000
40.000 100.000 150.000 250.000
20.000 20.000 20.000 20.000
2. Meter kerja Untuk setiap media uji a) Sampai dengan 10 m3 / jam b) Lebih dari 10 m3 /jam s/d 100 m3 /jam c) Lebih dari 100 m3 /jam s/d 500 m3 / jam d) Selebihnya dari 500 m3 / jam
Unit Unit Unit Unit
12.000 25.000 75.000 150.000
5.000 5.000 5.000 5.000
12.000 25.000 75.000 150.000
5.000 5.000 5.000 5.000
3. Pompa ukur Untuk setiap badan ukur
Unit
75.000
10.000
50.000
10.000
1
2
3
4
5
6
7
18. ALAT UKUR GAS a. Meter Induk 1. Sampai dengan 100 m³ / jam 2. Lebih dari 100 m³ /jam s.d 500 m³ / jam 3. Lebih dari 500 m³ / jam 1000 m³ / jam 4. Lebih dari 1000 m³ / jam s.d 2000 m³ / jam 5. selebihnya dari 2.000 m³ / jam
Unit Unit Unit Unit Unit
20.000 40.000 100.000 150.000 250.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10.000 20.000 50.000 75.000 125.000
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 50 m³ / jam 2. Lebih dari 50 m³ /jam s.d 500 m³ / jam 3. Lebih dari 500 m³ / jam s.d 1000 m³ / jam 4. Lebih dari 1000 m³ / jam s.d 2000 m³ / jam 5. selebihnya dari 2.000 m³ / jam
Unit Unit Unit Unit Unit
5.000 20.000 30.000 40.000 50.000
-
2.500 10.000 15.000 20.000 25.000
-
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistim / unit alat ukur)
Unit
100.000
50.000
10.000
50.000
d. Perlengkapan meter gas orifice ( jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas ( BBG ), Elfiji, untuk setiap badan ukur
Unit
20.000
10.000
20.000
10.000
Unit
20.000
10.000
20.000
10.000
19. METER AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m³ / jam 2. Lebuh dari 15 m³ / jam s.d 100 m³/ jam 3. Lebih dari 100 m³ / jam
Unit Unit Unit
20.000 40.000 50.000
10.000 20.000 25.000
20.000 40.000 50.000
10.000 20.000 25.000
b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 15 m³ / jam 2. Lebuh dari 15 m³ / jam s.d 100 m³/ jam 3. Lebih dari 100 m³ / jam
Unit Unit Unit
1.000 4.000 10.000
500 2.000 5.000
500 4.000 10.000
2500 2.000 5.000
20. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m³ / jam 2. Lebuh dari 15 m³ / jam s.d 100 m³/ jam 3. Lebih dari 100 m³ / jam
Unit Unit Unit
30.000 50.000 60.000
15.000 25.000 30.000
30.000 50.000 60.000
15.000 25.000 30.000
b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 15 m³ / jam 2. Lebuh dari 15 m³ / jam s.d 100 m³/ jam 3. Lebih dari 100 m³ / jam
Unit Unit Unit
1..500 5.000 12.000
750 2.500 6.000
1.500 5.000 12.000
750 2.500 6.000
21. PEMBATAS ARUS AIR
Unit
1.000
500
1.000
-
22. ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA
Unit
10.000
5.000
10.000
-
Unit Unit Unit
100.000 200.000 300.000
-
100.000 200.000 300.000
-
Unit Unit Unit Unit Unit
50.000 100.000 150.000 175.000 200.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
50.000 100.000 150.000 175.000 200.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
23. METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur 24. METER ARUS MASA a. Meter kerja 1. Sampai dengan 10 Kg / min 2. Lebih dari 10 Kg/min s.d 100 Kg /min 3. Lebih dari 100 Kg/min s.d 1.000 Kg/min 4. Lebihnya dari 500 Kg /min 1.000 Kg/min 5. Selebihnya dari 1.000 Kg / min
1
2
3
4
5
25. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 pengisi, setiap alat pengisi
Unit Unit
20.000 5.000
10.000 -
20.000 5.000
10.000 -
26. METER LISTRIK (METER kwh) a. Untuk setiap jenis meter induk/kelas 0,2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa
Unit Unit
40.000 12.000
15.000 5.000
40.000 12.000
15.000 5.000
b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa
Unit Unit
5.000 3.000
2.000 1.500
5.000 3.000
2.000 1.500
c. Meter kerja kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa
Unit Unit
3.000 2.000
1.000 5.00
3.000 2.000
1.000 5.00
27. Meter energi listrik lainnya biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarip pada angka 26 huruf a,b,c
Unit
-
-
-
-
28. PEMBATAS ARUS LISTRIK
Unit
1.000
500
1.000
500
29. STOP WATCH
Unit
25.000
-
25.000
-
30. METER PARKIR
Unit
25.000
3.000
15.000
3.000
Unit Unit Unit
3.00 6.00 2.000
100 300 500
2.00 300 2.000
100 200 300
Unit Unit Unit
1.000 2.000 7.500
500 1.000 2.500
500 1.000 5.000
300 500 1.000
Unit Unit Unit
5.000 10.000 15.000
2.500 5.000 7.500
2.500 5.000 7.500
1.000 2.500 5.000
Unit Unit Unit Unit Unit
1.500 2.000 3.000 4.000 10.000
500 1.000 1.500 2.500 5.000
1.000 1.500 1.000 3.000 7.500
500 1.000 1.500 1.500 3.000
Unit Unit Unit Unit Unit Unit
10.000 12.000 14.000 16.000 20.000 36.000
5.000 6.000 7.000 8.000 10.000 15.000
5.000 7.500 10.000 12.000 15.000 20.000
2.500 3.000 5.000 6.000 7.500 10.000
Lebih dari 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2. Ketelitian khusus dan halus,setiap ton
Unit Unit
4.000 5.000
2.000 2.500
2.000 3.000
1.000 1.000
Timbangan ban berjalan 1. Sampai dengan 100 ton/h 2. Lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h 3. Lebih besar dari 500 ton/h
Unit Unit Unit
200.000 250.000 300.000
25.000 50.000 100.000
200.000 250.000 300.000
25.000 50.000 100.000
31. ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg 3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg b. Ketelitian halus ( kelas F2 dan M1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg 3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg 3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg 32. TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg c) Lebih 150 kg s.d 500 kg d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg e) Lebih 1.000 kg s.d 3.000 kg 2. Ketelitian halus ( kelas II) a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih dari 1 kg s.d 25 kg c) Lebih dari 25 kg s.d 100 kg d) Lebih dari 100 s.d 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg 3. Ketelitian khusus (kelas I ) b.
c.
6
7
1
2
3
4
5
6
7
d. Timbangan dengan dua skala (mutlti range) atau lebih,dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjuknya dapat di program untuk pengunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masingmasing serta menurut tarif pada angka 32. a, b dan c.
Unit
-
-
-
-
Unit Unit Unit
5.000 20.000 50.000
-
5.000 20.000 25.000
-
Unit
5.000
2.500
2.500
1.000
2. Manometer minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm² b) Lebih dari 100 kg/cm² s.d 1.000 kg/cm² c) Lebih dari 1.000 kg/cm²
Unit Unit Unit
5.000 7.500 10.000
2.500 3.000 5.000
2.500 5.000 7.500
1.000 2.500 3.000
3. Pressure calibrator
Unit
20.000
10.000
20.000
10.000
Unit Unit Unit
5.000 10.000 15.000
2.500 5.000 7.500
5.000 10.000 15.000
2.500 5.000 7.500
Unit
10.000
5.000
2.500
1.500
a. Untuk biji bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi
Unit Unit
25.000 25.000
2.500 5.000
25.000 25.000
2.500 3.000
Unit
25.000
10.000
25.000
5.000
36. Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, atau benda / barang bukan alat UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 4 jam,setiap jam/kurang dari 1 jam dihitung 1 jam.
Unit
5.000
-
5.000
-
33. a. Dead Weigh Testing Machine 1. Sampai dengan 100 kg/cm² 2. Lebih dari 100 kg/cm² s.d 1.000 kg/cm² 3. Lebih dari 1.000 kg/cm² b. 1. Alat ukur tekanan darah
4. Pressure recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm² b) Lebih dari 100 kg/cm² s.d 1.000 kg/cm² c) Lebih dari 1.000 kg/cm² 34. PENCAP KARTU (printer / recorder) OTOMATIS 35. METER KADAR AIR
No.
Jenis Yang Dikenakan Retribusi
Satuan
1
2
3
B
Tarif (Rp.) 4
BIAYA PENELITIAN Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A dengan minimum waktu penelitian 5 jam
jam
5.000
Unit Unit Unit Unit Unit Unit
4.000 5.000 6.000 13.000 25.000 50.000
Unit
25.000
c. Timbangan elektronik untuk : 1. Kapasitas s.d 1.000 kg 2. Kapasitas lebih dari 1.000 kg
Unit Unit
15.000 20.000
d. Neraca Emas atau obat untuk semua kapasitas
Unit
10.000
2
Alat UTTP yang memerlukan pengujian tertent.disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut
Unit
10.000
3
Alat UTTP yang mempunyai sifat atau kontruksi atau konstruksi khusus
Unit
10.000
4
Alat UTTP yang ditanam
Unit
10.000
5
Alat UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang kurangnya lima alat
Unit
1.000
6
Alat UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat alat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat alat UTTP yang mempunyai sifat dan/ atau kontruksi khusus
Unit
1.000
D
BIAYA PENGUJIAN KUANTA BDKT Jam
5.000
Lembar
10.000
C
BIAYA TAMBAHAN
1
Alat UTTP yang memiliki kontruksi tertentu, yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut, timbangan cepat, timbangan meja dengan kapasitas : 1. Sampai dengan 25 kg 2. Lebih dari 25 kg s.d 150 kg 3. Lebih dari 150 kg s.d 500 kg 4. Lebih dari 500 s.d 1.000 kg 5. Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg 6. Lebih dari 3.000 kg b. Timbangan pengisi ( curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas
Pengujian dilakukan perjenis Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ) per isi nominal untuk setiap jam dengan minimum pengujian 5 jam E
SERTIFIKASI DAN TABEL Biaya pengganti sertifikasi / surat keterangan
F
KALIBRASI Biaya kalibrasi
buah
200 % tarif tera
Keterangan 5
II. TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR No.
Kapasitas Mesin/Volume Kendaraan
Tarif
Keterangan
1.
11 GT s.d 20 GT
Rp. 100.000,-
2.
21 GT s.d 30 GT
Rp. 150.000,-
3.
Diatas 30 GT
Rp. 250.000,-
GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 3 TAHUN 2011 TANGGAL : 6 JULI 2011
DAFTAR JENIS OBJEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, JASA PELAYANAN DAN SEWA PEMAKAIAN KEKAYAAN MILIK DAERAH A.
TARIF SEWA PEMAKAIAN KAMAR, GEDUNG DAN SARANA OLAH RAGA YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
NO
OBJEK RETRIBUSI
TARIF ( Rp )
KETERANGAN
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
WISMA ATLIT a. Untuk Umum 1. Kamar Standart 2. Kamar Superior
100.000,- - Per kamar/per hari Kapasitas 4 200.000,orang.
b. Untuk Dinas. 1. Kamar Standart 2. Kamar Superior
100.000,- - Tidak termasuk pelayanan 175.000,minum dan makan pagi.
GOR SABURAI a. Untuk Kegiatan Olah Raga 1. Perkumpulan Olah Raga ( Club ) 2. Kejuaraan Olah Raga b. Untuk Acara Umum
15.000,- Per 3 jam / 1 kali latihan per event 1 300.000,- kali pemakaian 3.000.000,-
STADION WAY HALIM. a. Untuk Kegiatan Olah Raga 1. Eksibisi 2. Perkumpulan Olah Raga ( Club ) b. Untuk Acara Umum
200.000,- Per 2 jam 150.000,- Perbulan / Club Per 2 pemakaian / hari
KOLAM RENANG a. Untuk Umum b. Pelajar c. Club PRSI
10.000,- Per Orang 2.000,- Per Orang 100.000,- Per 2 Lintasan / hari
GEDUNG PUSAT KEBUGARAN IDOLA a. Aerobik /Senam b. Kebugaran c. Fitnees d. Anggota GEDUNG SUMPAH PEMUDA a. Untuk Seminar/Penataran/Diklat - Siang hari - malam hari b. Untuk Resepsi Pernikahan - Siang hari - malam hari c. Untuk pemakaian sarana olah raga 1). Lap. Bulu Tangkis (07.00 – 10.00 Wib) - 1. Lap. 1 kali/minggu - 1. Lap. 2 kali/ minggu - 2. Lap. 1 kali/ minggu - 2. Lap. 2 kali/ minggu - 3. Lap. 1 kali/ minggu - 3. Lap. 2 kali/ minggu - 4. Lap. 1 kali/ minggu - 4. Lap. 2 kali/ minggu
6.000,70.000,6.000,75.000,-
Per Orang / Jam Per Orang / Bulan Per Orang / jam Per Orang / Bulan
750.000,- Per hari 1.000.000,- Per hari 1.500.000,- Per hari 2.000.000,- Per hari 50.000,100.000,75.000,150.000,90.000,180.000,110.000,220.000,-
Perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan
2). Lap. Bulu Tangkis ( 16.000 – 19.00 Wib dan 19.00 – 22.00 Wib ) - 1. Lap. 1 kali/ minggu - 1. Lap. 2 kali/ minggu - 2. Lap. 1 kali/ minggu - 2. Lap. 2 kali/ minggu - 3. Lap. 1 kali/ minggu - 3. Lap. 2 kali/ minggu - 4. Lap. 1 kali/ minggu - 4. Lap. 2 kali/ minggu
B.
100.000,200.000,150.000,300.000,180.000,360.000,220.000,440.000,-
perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan
TARIF SEWA RUMAH DINAS, GEDUNG DAN TANAH MILIK DAERAH YANG BERADA DIBAWAH PENGELOLAAN BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH 1. RUMAH DINAS a. Pegawai NO
OBJEK RETRIBUSI
TARIF PER M²/BULAN ( Rp )
KET
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8
Rumah Dinas Jabatan Gol. I Rumah Dinas Jabatan Gol. II Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 120 Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 100 Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 72 Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 54 Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 36 Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 21
b.
Komersial Tarif Per/Tahun
c.
2.000,1.500,1.000,800,700,600,450,400,-
: Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000.-
Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat Lainnya Tarif Per/Tahun
: Rp. 2.500.000.- s/d Rp. 5.000.000.-
2. GEDUNG/AULA/BALAI PERTEMUAN a.
Instansi Pemerintah yang tidak menghasilkan PAD Tarif Per/Hari
b.
Instansi Pemerintah yang menghasilkan PAD Tarif Per/Hari
c.
: Rp.750.000.-
Komersial Tarif Per/Hari
d.
: Rp. 500.000.-
: Rp. 1.000.000.-
Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat Lainnya Tarif Per/Hari
: Rp. 500.000.-
3. TANAH Tabel 3.1 Luas Lokasi Tiap-Tiap Meter Persegi Didalam Wilayah Kota Bandar Lampung
NO
1 1
JENIS PEMAKAIAN TANAH
2 Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis a. Pabrik dan Pompa Bensin b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya c. Reklame/Bando d. Perbankan e. Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat lainnya f. Instansi Pemerintah yang tidak menghasilkan PAD g. Instansi Pemerintah yang menghasilkan PAD
2
3
Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian a. Tanah Darat b. Tanah yang berupa sawah b.1. Tadah Hujan b.2. Pengairan Teknis b.3. Perikanan Pemakaian Tanah yang berupa Danau / Waduk
1 - 50 m'
LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI DI DALAM WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUING 101 - 300 301 - 1,000 1,001 - 10,000 51 - 100 m' 10,000 keatas m' m' m'
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
3
4
5
6
7
8
KET
9 Per M2/Tahun Per M2/Tahun
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Per M2/Triwulan Per M2/Tahun Per M2/Tahun
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Per M2/Tahun
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Per M2/Tahun
150
150
150
150
150
150
Per M2/Tahun
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
Per M2/Tahun Per M2/Tahun Per M2/Tahun
Tabel 3.2 Luas Lokasi Tiap-Tiap Meter Persegi Didalam Wilayah Kota Metro
NO
1 1
2 Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis a. Pabrik dan Pompa Bensin b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya c. Reklame/Bando d. Perbankan e. Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat lainnya f. Instansi Pemerintah yang tidak menghasilkan PAD g. Instansi Pemerintah yang menghasilkan PAD
2
3
JENIS PEMAKAIAN TANAH
Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian a. Tanah Darat b. Tanah yang berupa sawah b.1. Tadah Hujan b.2. Pengairan Teknis b.3. Perikanan Pemakaian Tanah yang berupa Danau / Waduk
1 - 50 m'
LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI DI DALAM WILAYAH KOTA METRO 101 - 300 301 - 1,000 1,001 - 10,000 51 - 100 m' m' m' m'
10,000 keatas
KET
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
3
4
5
6
7
8
9
16.000 15.000
16.000 15.000
16.000 15.000
16.000 15.000
16.000 15.000
16.000 15.000
Per M2/Tahun Per M2/Tahun
100.000 16.000 5.000
100.000 16.000 5.000
100.000 16.000 5.000
100.000 16.000 5.000
100.000 16.000 5.000
100.000 16.000 5.000
Per M2/Tahun Per M2/Tahun Per M2/Triwulan
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Per M2/Tahun
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Per M2/Tahun Per M2/Tahun Per M2/Tahun
150
150
150
150
150
150
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
Per M2/Tahun Per M2/Tahun Per M2/Tahun
Tabel 3.3
Luas Lokasi Tiap-Tiap Meter Persegi Didalam Wilayah Ibukota Kabupaten
NO
JENIS PEMAKAIAN TANAH
1
2
1
2
3
Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis a. Pabrik dan Pompa Bensin b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya c. Reklame/Bando d. Perbankan e. Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat lainnya f. Instansi Pemerintah yang tidak menghasilkan PAD g. Instansi Pemerintah yang menghasilkan PAD Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian a. Tanah Darat b. Tanah yang berupa sawah b.1. Tadah Hujan b.2. Pengairan Teknis b.3. Perikanan Pemakaian Tanah yang berupa Danau / Waduk
1 - 50 m'
LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI DI DALAM WILAYAH IBUKOTA KABUPATEN 301 - 1,000 1,001 - 10,000 51 - 100 m' 101 - 300 m' m' m'
10,000 keatas
KET
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
TARIF (Rp)
3
4
5
6
7
8
9
16.000 13.500
16.000 13.500
16.000 13.500
16.000 13.500
16.000 13.500
16.000 13.500
Per M2/Tahun Per M2/Tahun
75.000 16.000 4.000
75.000 16.000 4.000
75.000 16.000 4.000
75.000 16.000 4.000
75.000 16.000 4.000
75.000 16.000 4.000
Per M2/Tahun Per M2/Tahun Per M2/Triwulan
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Per M2/Tahun
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Per M2/Tahun
150
150
150
150
150
150
Per M2/Tahun
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
150 200 200
Per M2/Tahun Per M2/Tahun Per M2/Tahun
Table 3.4
Luas Lokasi Tiap-Tiap Meter Persegi Diluar Wilayah Ibu Kota Kabupaten (Kecamatan) LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI
NO
1 1
2
3
DI LUAR WILAYAH IBU KOTA KABUPATEN (KECAMATAN)
JENIS PEMAKAIAN TANAH
2 Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis a. Pabrik dan Pompa Bensin b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya. Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian a. Tanah Darat b. Tanah yang berupa sawah. b.1. Tadah Hujan b.2. Pengairan Tekhnis. b.3. Perikanan Pemakaian Tanah yang berupa Danau /Waduk
1 - 50 m' TARIF (Rp) 3
51 - 100 m' TARIF (Rp) 4
101 - 300 m' TARIF (Rp) 5
301 - 1,000 m' TARIF (Rp) 6
1,001 - 10,000 m' TARIF (Rp) 7
KET 10,000 keatas TARIF (Rp) 8
9
16.000 13.500
16.000 13.500
16.000 13.500
16.000 13.500
16.000 13.500
16.000 13.500
Per M2/Tahun Per M2/Tahun
125
125
125
125
125
125
Per M2/Tahun
100 150 150
100 150 150
100 150 150
100 150 150
100 150 150
100 150 150
Per M2/Tahun Per M2/Tahun Per M2/Tahun
200
200
200
200
200
200
Per M2/Tahun
C. TARIF SEWA PEMAKAIAN GEDUNG, KAMAR, SARANA OLAH RAGA MILIK DAERAH YANG BERADA DIBAWAH PENGELOLAAN DINAS PENDIDIKAN, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA NO
OBJEK RETRIBUSI
1
1
2
TAMAN BUDAYA a. Gedung Olah Seni - Untuk pesta - Utk keg. Seminar penataran/Diklat : - Siang hari - Malam hari b. Wisma Seni - Untuk Umum - Untuk Seminar
2
3
4
1.000.000,- Per hari 200.000,- Per hari 300.000,- Per malam 20.000,- Per malam 10.000,- Per malam 500.000,- Per hari
d. Gedung Pameran e. Theater terbuka
200.000,- Per hari 150.000,- Per hari
MUSEUM NEGERI a. Pengunjung perorangan - Dewasa - Anak-anak
c. Gedung Auditorium - Pesta - Seminar / Lokakarya / Rapat - Sewa kursi
4
KET
c. Gedung Theater tertutup untuk kegiatan kesenian
b. Pengunjung kelompok (> 3 orang) - Mahasiswa - Pelajar
3
TARIF (Rp )
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (UPTD Dinas Pendidikan) - Penginapan ( Asrama ) - Aula ( Ruang belajar ) siang - Aula ( Ruang belajar ) malam GEDUNG DEWAN KESENIAN LAMPUNG ( 07.00 – 15.00 Wib ) - 1 kali
4.000,- Per orang 500,- Per orang
1.000,- Per orang 500,- Per orang 1.500.000,- 1 Kali Pakai 750.000,- 1 Kali Pakai 1.000,- Per buah
40.000,- Per hari 300.000,- Per hari 500.000,- Per hari 1.000.000,- Per hari
D. TARIF SEWA GEDUNG, KAMAR DAN FASILITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIKELOLA OLEH UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG BESARNYA TARIF NO
OBJEK
1
2
1
2.
3.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Gedung/Ruangan/Aula/Asrama a. Sewa Auditorium - Sewa Meeting Room - Sewa Ruang Aula - Sewa Ruang Kelas Besar AC - Sewa Ruang Kelas Kecil AC - Sewa Asrama - Ruang makan
PEMERINTAH ( Rp )
SWASTA ( Rp )
3
4
KET
5
500.000,250.000,400.000,250.000,200.000,50.000,-
600.000,300.000,450.000,300.000,250.000,60.000,-
Sewa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa. - Guest House VIP I - Guest House II dan III - Guest House IV dan V
250.000,150.000,135.000,-
300.000,175.000,- Per hari/ rumah 150.000,- Per hari/ rumah Per hari/ rumah
Sewa Peralatan -VCD -LCD -TV -OHP - Wireless - Megaphone - Sound System
75.000,300.000,100.000,100.000,150.000,75.000,100.000,-
100.000,500.000,75.000,100.000,150.000,75.000,100.000,-
Per/ 4 jam Per hari/ruang Per/4 jam Per hari/kelas Per hari/kelas Per hari/orang Per hari/ ruang
Per hari/ buah Per hari/ buah Per hari/ buah Per hari/ buah Per hari/ buah Per hari/ buah Per hari/ buah
E.
TARIF PELAYANAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
1. BIDANG PELAYANAN LAB MIKROBIOLOGI TARIF (Rp) NO
JENIS PELAYANAN
METODE
BAHAN
JASA
JUMLAH
DAN
PELAYANAN
TARIF
SARANA 1
2
3
4
Identifikasi kuman
Kultur dan sensitivity test
Identifikasi Jamur
Identifikasi TBC
Mikroskopis
10.500
4.500
15.000
Biakan (Kultur)
28.000
12.000
37.500
Biakan - Manual Biakan - Semi automatic
56.000
24.000
80.000
105.000
45.000
150.000
Biakan -Full automatic
140.000
60.000
200.000
Mikroskopis
10.500
4.500
15.000
Biakan (Kultur)
28.000
12.000
40.000
Mikroskopis
10.500
4.500
15.000
Biakan/kultur
70.000
30.000
100.000
5
Resistensi Obat Anti TB
Biakan (Kultur)
140.000
60.000
200.000
6
Angka Kuman
Biakan (Kultur)
35.000
15.000
50.000
7
Rectal Swab
Biakan (Kultur)
35.000
15.000
50.000
8
Pemeriksaan Mikro. Air Bersih
MPN Coliform
35.000
15.000
50.000
MPN Coliform
35.000
15.000
50.000
35.000
15.000
50.000
9
Pemeriksaan Mikro. Air Minum
MPN Coliform dan Coli Tinja
10
Pemeriksaan Mikro. Limbah
MPN Coliform
105.000
45.000
150.000
Pemeriksaan Mikrobiologi Udara
Hitung Kuman
35.000
15.000
50.000
(Microbiology Air Sampler)
Biakan/Kuman
35.000
15.000
50.000
12
Malaria
Mikroskopis
10.500
4.500
15.000
13
Filaria
Mikroskopis
10.500
4.500
15.000
14
Telur Cacing
Mikroskopis
10.500
4.500
15.000
15
Kusta
Mikroskopis
10.500
4.500
15.000
16
Feses lengkap
Makro/Mikroskopis
28.000
12.000
40.000
17
Blood culture
Biakan
105.000
45.000
150.000
11
KET
2. BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT (Air Bersih, Air Minum, Air Limbah, Air Kolam Renang, Air Badan Air, Bahan Pertanian, Bahan Peternakan)
BAHAN NO.
JENIS PELAYANAN
METODE
DAN
TARIF (Rp) JASA PELAYANAN
JUMLAH TARIF
KET
SARANA I. F i s i k a Fisika
12.000
3.000
15.000
/ parameter
Orthotoluidin
20.000
5.000
25.000
/ sampel
KIT
25.000
3.000
28.000
/ sampel
Spektrofotometer AAS Nessler
70.000 140.000 30.000
15.000 25.000 10.000
85.000 165.000 40.000
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
22.000
3.000
25.000
/ sampel
II. K i m i a 1
Chlor bebas
2
Logam Berat
3
Amonia Bebas
/ parameter / parameter / sampel
4
Chlorida
Titrimetri
5
Fluorida
6 7
Nitrat Nitrit
Spektrofotometer AAS Spektrofotometer Spektrofotometer
70.000 140.000 30.000 30.000
15.000 25.000 15.000 15.000
85.000 165.000 45.000 45.000
/ sampel / sampel / sampel / sampel
8
Phosphat
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
9
Sulfida
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
10
Sulfat
Spektrofotometer
30.000
15.000
45.000
/ sampel
11 12
Kesadahan (CaCO3) Sianida
Titrimetri Spektrofotometer
22.000 70.000
3.000 15.000
25.000 85.000
/ sampel / sampel
13
COD
COD Reaktor Spektrofotometer
40.000 140.000
20.000 25.000
60.000 165.000
/ sampel / sampel
14
Uji Biru Methylene
Spektrofotometer
22.000
3.000
25.000
/ sampel
15
Zat Yang teroksidasi dengan KMnO4
Titrimetri
30.000
15.000
45.000
/ sampel
16
Zat Organik
Titrimetri
30.000
15.000
45.000
/ sampel
17
Zat Tersuspensi
Gravimetri
12.000
3.000
15.000
/ sampel
18
Spot Test
Kwalitatif
22.000
3.000
25.000
/ sampel
JASA PELAYANAN
JUMLAH TARIF
KET
III. Kimia Organik TARIF (Rp) NO.
1
2
PEMERIKSAAN
BOD
Minyak dan Lemak
METODE
BAHAN DAN ARANA
Titrimetri
35.000
3.000
38.000
/ sampel
BOD Meter
40.000
5.000
45.000
/ sampel
Gravimetri
12.000
3.000
15.000
/ sampel
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
140.000
25.000
165.000
/ sampel
POC 3
Fenol
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
4
Formalin
Semi Kuantitatif
27.000
3.000
30.000
/ sampel
5
Boraks
Kuantitatif
70.000
15.000
85.000
IV. NAPZA 1
NAPZA
Rapid test
35.000
3.000
38.000
/ parameter
Rapid test
120.000
20.000
140.000
/ paket
KLT
250.000
30.000
280.000
/ parameter
HPLC
230.000
30.000
260.000
/ parameter
GC
250.000
50.000
300.000
/ parameter
KLT
150.000
25.000
175.000
/ parameter
HPLC
230.000
30.000
260.000
/ parameter
GC
230.000
50.000
280.000
/ parameter
KLT
150.000
25.000
175.000
/ parameter
HPLC
230.000
30.000
260.000
/ parameter
GC
230.000
50.000
280.000
/ parameter
Spektrofotometer
120.000
15.000
135.000
/ parameter
HPLC
230.000
30.000
260.000
/ parameter
KLT
150.000
25.000
175.000
/ parameter
Spektrofotometer
120.000
15.000
135.000
/ parameter
HPLC
230.000
30.000
260.000
/ parameter
KLT
150.000
25.000
175.000
/ parameter
Spektrofotometer
120.000
15.000
135.000
/ parameter
HPLC
230.000
30.000
260.000
/ parameter
KLT
150.000
25.000
175.000
/ parameter
Noise meter
600.000
50.000
650.000
Per titik sampling
V. Pestisida 1
Pestisida
VI. Toksin 1
Toksin
VII. Toksikologi bahan tambahan makanan 1
2
3
Pemanis
Pengawet
Pewarna
VIII. Udara 1
Pem. Kebisingan
per 24 jam 2
Pem. Udara Ambien
Manual
150.000
50.000
200.000
/ parameter
200.000
50.000
250.000
Per titik sampling
250.000
per orang Per titik sampling
IX. Petugas Sampling: 1
2
Dalam Kota
Luar Kota
200.000 + 1500/km
50.000
per orang
3. BIDANG PELAYANAN LAB PATOLOGI KLINIK TARIF (Rp) BAHAN NO.
JENIS PELAYANAN
METODE DAN
KET
JASA
JUMLAH
PELAYANAN
TARIF
SARANA 1
Protein Total
Photometri
9.000
4.000
13.000
2 3
Albumin
Photometri
9.000
4.000
13.000
Globulin
Photometri
9.000
4.000
13.000
4 5
Glukosa
GOD PAP
10.000
4.500
14.500
Ureum
GLDH
11.000
4.500
15.500
6 7
Creatinine
Jaffe
11.000
4.500
15.500
Asam Urat
Uricase
13.750
5.000
18.750
8 9
Kholesterol Total
CHOD-PAD
11.000
4.500
15.500
HDL Kholesterol
After Precipitation
11.000
4.500
15.500
10 11
LDL Kholesterol
After Precipitation
11.000
4.500
15.500
Triglyceride
GPO-PAP
14.000
6.000
20.000
12 13
Bilirubin Total
DCA
10.500
5.000
15.500
Bilirubin Direct
DCA
10.500
5.000
15.500
14 15
Bilirubin Indirect
DCA
10.500
5.000
15.500
SGOT
IFCC
10.500
5.000
15.500
16 17
SGPT
IFCC
10.500
5.000
15.500
Alkali Phosphatase
IFCC
9.000
4.000
13.000
18 19
Gamma GT
Carboxilate Substrate
13.750
5.000
18.750
Natrium
Photometri
17.500
7.500
25.000
20 21
Calcium
Photometri
17.500
7.500
25.000
Kalium
Photometri
17.500
7.500
25.000
22 23
Chlorida
Photometri
17.500
7.500
25.000
Cholinesterase Darah
Photometri
38.500
16.500
55.000
24 25
Darah Lengkap
Automatic Counter
28.000
12.000
40.000
Darah Rutin
Automatic Counter
21.000
9.000
30.000
26 27
Paket Dengue (4 parameter)
Automatic Counter
18.000
7.000
25.000
Hemoglobin
Photometer
5.000
2.000
7.000
28 29
Leukosit
Kamar Hitung
5.000
2.000
7.000
Eritrosit
Kamar Hitung
5.000
2.000
7.000
30 31
Trombosit
Kamar Hitung
5.000
2.000
7.000
Hematokrit
-
5.000
2.000
7.000
32 33
Waktu Perdarahan
Manual
10.000
3.000
13.000
Waktu Pembekuan
Manual
10.000
3.000
13.000
34 35
LED
Manual
3.500
1.500
5.000
MCV
-
7.000
3.000
10.000
36 37
MCH
-
7.000
3.000
10.000
MCHC
-
7.000
3.000
10.000
38 39
Retikulosit
Automatic Counter
40.000
10.000
50.000
Urine Lengkap
Automatic
24.500
10.500
35.000
40
Urine Rutin
Automatic
14.000
6.000
20.000
41
Reduksi
Carik Celup
3.500
1.500
5.000
42 43
Sedimen
Mikroskopis
5.000
2.000
7.000
Analisa Sperma
-
28.000
12.000
40.000
44 45
Analisa Batu
-
47.500
15.000
62.500
Protein Urine
Reaksi Didih Bang
4.500
1.500
6.000
4. BIDANG PELAYANAN LAB IMUNOSEROLOGI TARIF (Rp) NO.
BAHAN DAN SARANA
JASA ELAYANAN
JUMLAH TARIF
117.000
40.000
157.000
27.000
11.500
38.500
101.000
43.000
144.000
38.500
16.500
55.000
110.000
47.000
157.000
Imunokromatografi
37.000
17.000
54.000
ELISA
84.000
36.000
120.000
JENIS PELAYANAN
METODE
1
Anti HAV IgM
Imunocomb EIA
2
Anti HBs
Imunokromatografi ELISA
3
Anti HCV
Imunokromatografi ELISA
4
Anti HIV
5
Anti Salmonella IgM
Imunokromatografi
95.000
30.000
125.000
6
ASTO
Aglutinasi Kualitatif
30.000
12.000
42.000
Aglutinasi Kuantitatif
42.000
18.000
60.000
Aglutinasi Kualitatif
30.000
12.000
42.000
Aglutinasi Kuantitatif
42.000
18.000
60.000
7
CRP
8
Dengue IgM/IgG
Imunokromatografi
125.000
19.000
144.000
9
Dengue NS 1
Imunokromatografi
190.000
30.000
220.000
10
Dengue Duo
Imunokromatografi
230.000
30.000
260.000
11
Golongan Darah + Rh Faktor
Agglutinasi
9.000
3.500
12.500
12
HBs Ag
Imunokromatografi
26.000
10.000
36.000
ELISA
54.000
23.000
77.000
13
PP Test
Imunokromatografi
10.500
4.500
15.000
14
Rhematoid Factor (RF)
Aglutinasi Kualitatif
27.000
11.000
38.000
Aglutinasi Kuantitatif
35.000
15.000
50.000
15
T3
ELISA
92.000
39.000
131.000
16
T4
ELISA
92.000
39.000
131.000
17
TSH
ELISA
92.000
39.000
131.000
18
TPHA
Kualitatif Kuantitatif
24.500 42.000
10.500 18.000
35.000 60.000
19
VDRL
Kualitatif Kuantitatif
17.500 28.000
7.500 12.000
25.000 40.000
20
WIDAL
-
34.000
14.000
48.000
21
Toxo IgM
ELISA
150.000
50.000
200.000
22
Toxo IgG
ELISA
150.000
50.000
200.000
23
Rubella IgM
ELISA
150.000
50.000
200.000
24
Rubella IgG
ELISA
150.000
50.000
200.000
25
Cytomegalo IgM
ELISA
150.000
50.000
200.000
KET
26
Cytomegalo IgG
ELISA
150.000
50.000
200.000
27
Herpes IgM
ELISA
150.000
50.000
200.000
28
Herpes IgG
ELISA
150.000
50.000
200.000
29
FT3
ELISA
140.000
60.000
200.000
30
FT4
ELISA
126000
54000
180.000
31
TSHs
ELISA
103.250
44.250
147.500
32
hs-CRP
ELISA
70.000
30.000
100.000
33
Troponin
ELISA
101.500
43.500
145.000
34
Hexagon Chlamydia
ELISA
105.000
45.000
150.000
35
LH
ELISA
87.500
37.500
125.000
36
FSH
ELISA
105.000
45.000
150.000
37
Cortisol
ELISA
105.000
45.000
150.000
38
Testosteron
ELISA
105.000
45.000
150.000
39
Progesteron
ELISA
105.000
45.000
150.000
40
Estradiol
ELISA
105.000
45.000
150.000
41
Hemoglobin AIC
Imunofluoresensi
100.000
15.000
115.000
42
Mikroalbumin
Imunofluoresensi
135.000
15.000
150.000
43
CEA
Imunofluoresensi
300.000
45.000
345.000
44
PSA
Imunofluoresensi
300.000
45.000
345.000
45
AFP
Imunofluoresensi
300.000
20.000
320.000
46
Rontgen
-
65.000
20.000
85.000
47
EKG
-
33.000
12.000
45.000
48
ECG
-
220.000
30.000
250.000
49
Tes Buta Warna
-
25.000
5.000
30.000
50
Tread Mill
-
200.000
10.000
210.000
F. TARIF PELAYANAN UPT PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG (Air Bersih, Air Minum, Air Limbah, Air Kolam Renang, Air Permukaan, Air Laut) NO. A.
JENIS PELAYANAN
METODE
I. FISIKA ( 10 parameter )
BAHAN DAN SARANA
TARIF (Rp) JASA PELAYANAN
JUMLAH TARIF
KETERANGAN
12.000
3.000
15.000
/ sampel
II. KIMIA Padatan Tersuspensi 1. (T
Pandatan Tersuspensi (TSS)
Gravimetri
12.000
3.000
15.000
/ sampel
2.
BOD
Winkler / Titrimetri
35.000
3.000
38.000
/ sampel
3.
COD
Spektrofotometer
140.000
25.000
165.000
/ sampel
4.
Nitrat (NO3)
Spektrofotometer
30.000
15.000
45.000
/ sampel
5.
Nitrit (NO2)
Spektrofotometer
30.000
15.000
45.000
/ sampel
6.
Sulfat (SO4)
Spektrofotometer
30.000
15.000
45.000
/ sampel
7.
Amoniak (NH3)
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
8.
Posphat (PO4)
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
9.
Fenol
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
10.
Minyak Lemak
Gravimetri
12.000
3.000
15.000
/ sampel
11.
MBAS / Detergen
Spektrofotometer
22.000
3.000
25.000
/ sampel
12.
Cyanida (CN-)
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
Manual Book DR-2010
35.000
5.000
40.000
/ sampel
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
13.
Sulfida (H2S)
14.
-
Chlorida (Cl )
Titrimetri
22.000
3.000
25.000
/ sampel
15.
Klor Bebas (Cl2)
Manual Book DR-2010
35.000
5.000
40.000
/ sampel
16.
Kalsium (Ca)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
17.
Kesadahan Total Kalsium (Ca)
Titrimetri
30.000
15.000
45.000
/ sampel
18.
Cadmium (Cd)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
19.
Timbal (Pb)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
20.
Besi (Fe)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
21.
Mangan (Mn)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
22.
Tembaga (Cu)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
23.
Krom Total (Cr)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
24.
Krom Heksavalen (Cr 6 +)
Spektrofotometer
70.000
15.000
85.000
/ sampel
-
25.
Fluorida (F )
Spektrofotometer
125.000
10.000
135.000
/ sampel
26.
Seng (Zn)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
27.
Nikel (Ni)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
28.
Aluminium (Al)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
29.
Magnesium (Mg)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
30.
Kesadahan Total Magnesium (Mg)
Titrimetri
30.000
15.000
45.000
/ sampel
31.
Kalium (K)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
32.
Air Raksa (Hg)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
33.
Barium (Ba)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
34. 35.
Nitrogen Organik (N) Kobalt
Kjeldahl - Titrimetri AAS Flame
100.000 140.000
25.000 25.000
125.000 165.000
/ sampel / sampel
36.
Perak (Ag)
AAS Flame
140.000
25.000
165.000
/ sampel
37.
Arsen (As)
AAS Tungku Karbon
140.000
25.000
165.000
/ sampel
38.
Boron (B)
AAS
140.000
25.000
165.000
/ sampel
39.
Selenium (Se)
AAS
140.000
25.000
165.000
/ sampel
KLT
150.000
25.000
175.000
/ parameter
HPLC
230.000
30.000
260.000
/ parameter
GC
230.000
50.000
280.000
/ parameter
III. PESTISIDA 1.
Pestisida
IV. MIKROBIOLOGI 1.
Pemeriksaan Mikro. Air Bersih
MPN Coliform
35.000
15.000
50.000
/ sampel
2.
Pemeriksaan Mikro. Air Minum
MPN Coliform
35.000
15.000
50.000
/ sampel
MPN Coliform dan Coli Tinja
35.000
15.000
50.000
MPN Coliform
105.000
45.000
150.000
/ sampel
3.
Pemeriksaan Mikro. Limbah V. UDARA
1.
Kebisingan
Noise meter
600.000
50.000
650.000
Per titik sampling Per 24 jam
2.
Udara Ambien
Manual
150.000
50.000
200.000
/ parameter
3.
Emisi sumber tidak bergerak a. boiler
2.000.000
300.000
2.300.000
b. genset
2.500.000
300.000
2.800.000
4.
Emisi sumber bergerak
150.000,-
50.000
200.000
/sampling
B.
Pengambilan Contoh Uji Air &Udara
1.
Dalam Kota
200.000
50.000
250.000
Per titik sampling / orang
2.
Luar Kota
200.000 + 1500 / Km
50.000
250.000
Per titik sampling / orang
C.
Layanan Informasi & Konsultasi
1.
Layanan Informasi Perpustakaan a. Foto Copy
150
50
200
Per lembar
b. Print Out Data Dari Komputer
750
250
1000
Per lembar
2.
/paket (4 parameter) /paket (12 parameter)
Layanan Konsultasi Teknis a. Konsultasi teknis pengujian parameter air
Per paket 25.000
100.000
125.000
b. Konsultasi Validasi Metode
25.000
100.000
125.000
Per paket
25.000
100.000
125.000
Per paket
d. Konsultasi Manajemen Laboratorium Lingkungan
25.000
100.000
125.000
Per paket
e. Konsultasi Pengelolaan Limbah Laboratorium
25.000
150.000
175.000
Per paket
f. Konsultasi Pembuatan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium
25.000
150.000
175.000
Per paket
c. Konsultasi teknis pengambilan contoh uji air
D.
Praktek / Magang Laboratorium
1.
Praktek pengujian kualitas air
100.000
50.000
150.000
Per hari / orang
2.
Praktek Pengambilan Contoh Uji Air
100.000
50.000
150.000
Per hari / orang
G. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS/ MASUK PADA PELABUHAN PERIKANAN DAN TARIF SEWA LAHAN DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN 1.
TARIF PEMAKAIAN FASILITAS / MASUK PELABUHAN PERIKANAN.
NO
OBJEK RETRIBUSI
VOLUME
TARIF( Rp )
K E T.
1
2
3
4
5
1.
Pas Masuk Pelabuhan a. Sepeda Motor.
Per Kend.
1.000,-
/skl msk
b.
Mobil Sedan, Jeep, Minibus
Per Kend.
2.000,-
/skl msk
c.
Mobil Angk. Barang Pick Up dan sejenisnya.
Per Kend.
3.000,-
/skl msk
d.
Mobil Angk. Barang Box, Truck Tangki dan sejenisnya.
Per Kend.
5.000,-
/skl msk
2
Pas Masuk Pelabuhan langganan
3
Jasa Docking
GT
75% dr Pos Harian selama 1 Bulan
15.000/hari
4
Berlaku bagi pihak/org yg melakukan kegiatan tetap di pelabuhan Dikenakan kepada Kapal di Slipway (diatas galangan kapal)
atas
Jasa bongkar muat dari kendaraan didalam kawasan Pelabuhan.
2.
a.
Mobil Truck/Tangki/Bus dan sejenisnya.
Per Kend.
5.000,-
sekali Bongkar
b.
Pick Up dan sejenisnya.
Per Kend.
3.000,-
sekali Bongkar
c.
Gerobak/ Kendaraan Roda 3.
Per Kend.
1.000,-
sekali Bongkar
TARIF SEWA ASRAMA DAN RUANG PERTEMUAN YANG DIKELOLA OLEH UPTD BALAI BUDI DAYA IKAN (BBDI)
No.
Jenis Sewa
Satuan
Tarif (Rp)
Orang/hari
75.000,-
Ruang Pertemuan
hari
300.000,-
Peralatan (infocus, layar, sound system)
hari
150.000,-
1.
Sewa Kamar
2. 3.
3. TARIF SEWA LAHAN DAN BANGUNAN
NO
OBJEK SEWA
1
2
1
2
3
4
KELOMPOK I
KELOMPOK II
KELOMPOK III
T A R I F ( Rp )
T A R I F ( Rp )
T A R I F ( Rp )
3
4
5
Lahan Pelabuhan a. Lahan Tanah b. Lahan Berlantai c. Biaya Pengembangan d. Sumbangan Pemeliharaan Sarana
6000/M2/Thn 10.000 /M2/Thn 2000 /M2/Thn 2.000 /M2/Thn
5,000/M2/Thn 8,500/M2/Thn 2,500/M2/Thn 2,500/M2/Thn
Bangunan Pelabuhan a. Bangunan Sementara b. Bangunan Semi Permanen c. bangunan Permanen d. Biaya Pengembangan e. Sumbangan Pemeliharaan Sarana. f. Bangunan Permanen Ruko
16.000 /M2/Thn 26.000 /M2/Thn 50.000 /M2/Thn 5.000 /M2/Thn 5.000 /M2/Thn 110.000/M2/Thn
16,000/M2/Thn 26,000/M2/Thn 36,000/M2/Thn 5,000/M2/Thn 5,000/M2/Thn 76,000/M2/Thn
100/M2/Thn 50/M2/Thn
100/M2/Thn 50/M2/Thn
100/M2/Thn 50/M2/Thn
2000/M2/Thn 1.000/M2/Thn
2,000/M2/Thn 1.000/M2/Thn
2,000/M2/Thn 2,000/M2/Thn
Lapangan Penjemuran Jaring Ikan a. Ruang terbuka beratap b. Ruang terbuka tidak beratap. tempat Penumpukan Barang a. Ruang terbuka beratap b. Ruang terbuka tidak beratap.
KETERANGAN 6
4,500/M2/Thn - Kelompok I Pelabuhan 5,000/M2/Thn Perikanan Lempasing 2,500/M2/Thn - Kelompok II Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai 2,500/M2/Thn dan Kota Agung. - Kelompok III Pelabuhan
16,000/M2/Thn Tidak termasuk listrik, air 26,000/M2/Thn dan AC. 41,000/M2/Thn 5,000/M2/Thn 5,000/M2/Thn 76,000/M2/Thn
4. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.
NO 1
I
II
III
IV
OBJEK RETRIBUSI
VOLUME
TARIF BARU ( Rp )
KET
2
3
4
5
MIKROBIOLOGI a. ALT/TPC b. Escherichia coli c. Salmonella d. Vibrio Cholera e. Staphylococcus aureus f. Coliform g. Vibrio Parahaemolityccus h. Clostridium Botulinum i. Listeria Monocytogenes j. Parasit KIMIA a. Kadar air b. Kadar Abu c. Kadar Agar d. Protein e. L e m a k f. Serat Kasar g. Antibiotik : - Chloramphenicol - Nitrofurane AOZ - Nitrofurane AMOZ - Tetracycline - Oxytetracyline - Chlor Tetracyline h. Logam berat - Cadmium (Cd) - Mercury (Hg) - Plumbum (Pb) i Total Volatile base m. Tri methyl amine n. Histamin o. Formalin ORGANOLEPTIK - Organoleptik - Filth - Bobot tuntas - Suhu pusat - Pengujian mutu hasil udang, rumput laut dan perikanan lainnya. - Pengujian Mutiara. - Organoleptik, Kimia dan Fisika
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Persampel Per sampel Persampel
60.000,140.000,170.000,150.000,160.000,55.000,200.000,225.000,200.000,50.000,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
40.000,50.000,75.000,75.000,75.000,75.000,-
Per sampel Persampel Per sampel Persampel Per sampel Per sampel
300.000,300.000,300.000,300.000,300.000,300.000,-
Per sampel
100.000,100.000,100.000,75.000,75.000,100.000,20.000,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
Per sampel Per sampel Per sampel Persampel
30.000,100.000,25.000,25.000,1 permil dari nilai Penerbitan Health jual Certificate untuk ekspor perikanan 1 % dari nilai jual
H. TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT MESIN PERTANIAN, BANGUNAN DAN KAMAR MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA SERTA TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI BENIH 1. TARIF SEWA ALAT MESIN PERTANIAN (TRAKTOR) NO
JENIS TRACKTOR
UNTUK KEGIATAN
TARIF ( Rp )
KET
1
2
3
4
5
1.
2
TRACKTOR BESAR
TRACKTOR TANGAN
- Membajak utk 1 kali
260.000,- Per hektar
- Menggarau utk 1 kali
200.000,- Per hektar
- Menggulud utk 1 kali
200.000,- Per hektar
- Membajak dan Menggaru 1 kali ( siap tanam )
250.000,- Per hektar
2. TARIF SEWA GEDUNG/RUANG, KAMAR NO
OBJEK RETRIBUSI
TARIF BARU ( Rp )
K E T
1
2
3
4
1.
Mess Ac
60.000,- /hari/kamar
2.
Mess Non AC
3.
Asrama A
40.000,- /hari/kamar 15.000,- /orang/hari
4.
Asrama B
5.
Aula
6.
Kelas AC
7.
Kelas Non AC
8.
Aula/ Ruang Kelas Non Ac
9.
17.000,175.000,100.000,60.000,60.000,-
Aula/ Ruang Kelas Non Ac
/orang/hari /hari /hari /hari /hari pada UPTD-Al-Sintan /hari pada UPTD-BPLK
150.000,3. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA NO
OBJEK/JENIS PELAYANAN
TARIF ( Rp )
KET
1
2
3
4
1
2
PEMERIKSAAN LAPANGAN a. Padi b. Jagung c. Kacang-kacangan d.Tanaman Holtikultura tahunan UJI LABORATORIUM a. Padi b. Jagung c. Kacang-kacangan
5.000,-/Ha 3.000,-/Ha 2.000,-/Ha 15,-/btng
10,-/Kg 10,-/Kg 10,-/Kg
3
UJI ULANG a. Padi, Jagung b. Kacang-kacangan
4
10.000,- / Sampel 10.000,- / Sampel
DETERMINASI POHON INDUK Buah-buahan
10.000,-/No. Regist
I. TARIF SEWA PEMAKAIAN RUANG / KAMAR DAN FASILITASNYA YANG DIKELOLA OLEH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NO
OBJEK RETRIBUSI
TARIF ( Rp )
KET
1
2
3
4
1.
Ruang VIP
225.000,-/ Hari
Dilengkapi Sound System, Wireless, White board, AC.
Dilengkapi Sound System, Wireless, White board, Kipas Angin.
2.
Ruang Aula
200.000,-/ Hari
3.
Ruang Belajar
100.000,-/ Hari
Dilengkapi Sound System, Wireless, White board, AC. Kipas Angin 4.
J.
Kamar Tidur
50.000,-/ Hari
TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU SUMBER BENIH DAN PENGUJIAN LABORATORIUM TERHADAP BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN
NO
KOMODITI
URAIAN
SATUAN
TARIF ( Rp )
1
2
3
4
5
1
Karet
Pengujian Benih Utk Labelisasi
Kg
50,-
2
Kelapa Sawit
Pemeriks. Dok. & Fisik Benih
Dokumen
3
Kakao
Pengujian Benih Utk Labelisasi
Butir
4
Kopi Robusta
Pengujian Benih Utk Labelisasi
Kg
5
Kelapa Dalam
Pengujian Benih
Butir
50,-
6
Cengkeh
Pengujian Benih
Butir
300,-
7
Serat-seratan
Pengujian Benih Percontoh Benih
Kg
20.000,-
8
Wijen
Pengujian Benih Percontoh Benih
Kg
20.000,-
20.000,50,1.000,-
K.
TARIF PELAYANAN UPTD BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG.
NO
JENIS PELAYANAN
VOLUME
TARIF (Rp)
KET
1
2
3
4
5
per-komponen persampel
150.000
per-sampel per-sampel
100.000 250.000
per-cerobong per-titik
2.500.000 1.250.000
per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel
20.000 70.000 70.000 70.000 70.000 25.000 50.000 25.000 170.000 110.000 70.000 70.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
per-titik
90.000
per-orang per-100 m2
450.000 70.000
per-titik per-titik
100.000 75.000
per-orang
90.000
per-orang per-orang per-orang per-orang
45.000 90.000 35.000 90.000
I
II
PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA : A. FAKTOR KIMIA 1. Pengambilan sampel dan analisa gas: Analisa biasa secara spektrophotometer UV-vis 2. Pengambilan sampel dan analisa debu: a) Kadar debu total b) Analisa debu perorangan (Personal Dust ) 3. Pengujian emisi cerobong 4. Pengujian kualitas udara embient 5. Pemeriksaan air limbah industri : a) Temperatur b) Zat padat terlarut ( TDS ) c) Zat Padat tersuspensi ( TSS ) d) Zat padat total e) Warna f) Daya hantar listrik g) Kekeruhan h) Salinitas i) BOD j) COD k) Oksigen terlarut ( DO ) l) Kesadahan ( CaCO3 ) m) Minyak dan Lemak n) Amoniak ( NH3 ) o) Klorida p) Nitrat ( NO3-) q) Nitrit ( NO2-) r) Silikat (SiO2 -) s) Sulfat ( SO42- ) B. FAKTOR FISIKA 1. Pengukuran tingkat kebisingan: a. Tanpa analisa frekuensi (minimal 5 titik ): b. Noise Dosimeter 2. Pengukuran daya penerangan cahaya umum 3. Pengukuran tekanan panas : (minimal 5 titik) 4. Pengukuran getaran PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA 1. Pemeriksaan kehilangan daya dengar ( Audiometri ) 2. Pemeriksaan rontgen paru: a. Mass-chest b. Thorax-photo 3. Pemeriksaan kesehatan umum 4. Pemeriksaan fungsi paru (Spirometri)
1
III
IV
2 5. Pemeriksaan laboratorium darahurine : a. Darah rutin b. Urine rutin 6. Pemeriksaan fungsi jantung 7. Pemeriksaan Kimia darah: a. Billirubin b. Kolestrol c. HDL Kolesterol d. LDL. Kolesterol e. Glukosa f. SGOT g. SGPT h. Trigrislida i. Asam Urat j. Ureum k. Kreatinin 8. Pemeriksaan Serologi a. HBS Ag b. Anti Hepatitis B Surface (HBS) c. Anti Hepatitis C Virus (HCV) 9. Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja 10. Pengukuran daya kerja fisik 11. Pengujian kesegaran jasmani 12. Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja: Pengamatan pola konsumsi makanan dan rekomendasi in-take sesuai dengan beban kerja PEMERIKSAAN UJI BAHAN 1. Pemeriksaan air ketel 2. Pemeriksaan air pengisi ketel PELATIHAN – PELATIHAN 1. Pelatihan dokter hiperkes 2. Pelatihan paramedis hiperkes 3. Pelatihan jasa boga perusahaan
3
4
per-orang per-orang per-orang
50.000 40.000 40.000
per-paket (11 unsur)
300.000
per-orang per-orang per-orang per-orang
60.000 60.000 180.000 40.000
per-orang per-orang
30.000 40.000
per-lokasi
400.000
per-sampel per-sampel
450.000 450.000
per-orang per-orang per-orang
2.000.000 1.500.000 1.500.000
Tarif Pelayanan Fasilitas Hiperkes dan Keselamatan Kerja ini, adalah meliputi: - Biaya pembelian bahan-bahan pengujian (bahan pakai habis) dan persiapannya (preparasi) - Biaya sampling di perusahaan - Biaya analisa laboratorium - Biaya depresiasi peralatan pengujian
5
L.
TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN.
NO
KOMODITI
SATUAN
TARIF ( Rp )
1
2
3
4
1
Karet
Batang
75,-
2
Kelapa Dalam / Hybrida
Batang
75,-
3
Kelapa Sawit
Batang
150,-
4
Kopi Arabica
Batang
50,-
5
Kopi Robusta
Batang
30,-
6
Kakao
Batang
50,-
7
Cengkeh
Batang
60,-
8
Kayu Manis
Batang
30,-
9
Jambu Mente
Batang
30,-
10
Pala
Batang
30,-
11
Pinang
Batang
30,-
12
Ilang-ilang / Kenanga
Batang
30,-
13
Vanili
Batang
30,-
14
Nilam
Batang
30,-
15
Arachis
Batang
15,-
16
Empon-empon (Kapulaga, Jahe, dll)
Kg
125,-
17
Serta Karung/pisang Abacca (Serat-seratan)
Kg
100,-
18
Tanaman Penutup Tanah
Batang
15,-
19
Sereh Wangi
Hektar
5.000,-
20
Lada
Batang
50,-
21
Cabe jamu
Kg
25,-
22
Jarak Pagar
Batang
15,-
23
Tebu
Hektar
100.000,-
24
Entrys Karet
Meter
10,-
25
Benih Kakao
Butir
5,-
26
Kelapa Dalam / Hybrida
Butir
25,-
27
Entrys Kakao
Tunas
5,-
28
Sulur Panjat Lada
Stek
10,-
M. TARIF SEWA PEMAKAIAN RUANG DAN RUMAH DINAS YANG DIKELOLA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO
OBJEK RETRIBUSI
TARIF
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Gedung ( Aula ) - Sewa Sound System - Sewa Alat-alat Pelatihan BLK
SATUAN
1.500.000 150.000 100.000
Per - hari Per - hari Per - hari
60.000,49.000,33.000,-
Per-bulan Per-bulan Per-bulan
- Sewa Rumah Dinas : - Type C ( Luas 75 M2) - Type D1 ( Luas 69,75 ) ) - Type D2 ( Luas 49 )
KET
N. TARIF PELAYANAN JASA, LABORATORIUM DAN SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR / ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT ANGKUT MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENGAIRAN DAN PERMUKIMAN SERTA DINAS BINA MARGA 1. TARIF PELAYANAN JASA LABORATORIUM
NO
OBJEK / JENIS PELAYANAN
TARIF ( Rp )
KET
1
2
3
4
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
LABORATORIUM TANAH (GEO TEKHNIK) Kadar Air Tanah Berat Jenis Tanah ( asli ) Atterberg Limit Analisa Saringan Pemadatan Standart Pemadatan Modified CBR laboratorium Hidrometer Shrinkage limit Uncofined Comp Strength ( UCS ) Konsolidasi Berat Isi Kuat Geser langsung ( Direct Shear ) Permeabilitas ( Constant Head ) Permeabilitas ( Filling Head ) Triaxial ( U.U ) Triaxial ( C.U )
II 1 2 3 4 5
MEKANIKA BATUAN ( 1 x Uji ) Pengukuran sifat-sifat dasar batuan Kuat Lentur ( 1 x Uji ) Kuat Tekan ( 1 x Uji ) Kuat Geser tak Langsung ( 1 x Uji ) Kuat Geser Langsung ( 1 x Uji ) Pengukuran cepat rambat gelombang Ultrasonik ( 1 x Uji ) Kuat Tekan Triaxial ( 1 x Uji ) Slake Durability Batuan ( 1 x Uji ) Analisa Petrologi ( 1 x Uji ) Analisa Petrografie ( 1 x Uji )
6 7 8 9 10
8.400,24.200,16.800,24.200,64.400,84.000,70.000,50.000,15.000,30.000,50.000,11.600,50.000,40.000,40.000,50.000,125.000,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
2.700,7.300,20.700,19.000,28.000,24.000,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
24.500,6.700,1.600,2.400,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
11 12 13 14 15 16
Pauch Teat ( 1 x Uji ) Pelapukan Point Load Strength Pemotongan contoh batuan per cm² Pemotongan contoh batuan per cm² Kuat Tekan Batuan
10.500,23.400,9.000,100,300,20.700,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
NO
OBJEK / JENIS PELAYANAN
TARIF PER M² ( Rp )
KET
1
2
3
4
III 1 2
DINAMIKA TANAH Triaxial Dinamika / per uji Resonaut Columu / per uji
61.000,42.000,-
Per sampel Per sampel
IV 1 2 3 4 5 6 7 8
TANAH ( BAHAN JALAN ) Kadar Air Berat Jenis Atterberg Limit Analisa Saringan Pemadatan Standart Pemadatan Modified CBR Standart CBR Modified
12.900,12.200,16.800,24.200,64.400,84.000,50.000,70.000,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AGREGAT Abrasi (kehausan dengan Loss Angeles) Gradasi Analisa Saringan Berat jenis & penyerapan Agregat kasar Berat jenis & penyerapan Agregat halus Berat Isi Kepipihan Kelekatan terhadap aspal Kadar Lumpur Impact Test Soundness Agregat kasar Soundness Agregat halus Sand Equivalent Organik - Mix Design - Modifikasi Mix ( 1 set ).
26.300,24.200,24.200,24.200,11.600,45.000,20.500,12.900,45.000,84.800,69.900,17.100,10.400,210.000,63.600,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
VI 1 2 3 4 5 6 7 8
SEMEN Konsitensi Semen Pengikatan awal semen Kuat tekan moral Berat jenis semen Kehalusan semen Kadar air Ketetapan bentuk buah Bobot
26.600,23.300,12.900,23.300,34.700,4.500,9.800,5.400,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
BENDA UJI ( KUBUS, CYLINDER, BETON Dll) Kuat Tekan Kuat Tarik Lentur Kuat Tekan dengan Hammer Test Gorong-gorong
4.600,4.600,4.600,4.600,31.500,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per titik Per sampel
VII 1 2 3 4 5
6
Bantalan Karet
38.000,-
Per sampel
NO
OBJEK / JENIS PELAYANAN
TARIF PER M² ( Rp )
KET
1
2
3
4
VIII IX 1 2 X 1 2 3 4 5 6 XI 1 2 3 4 5 6 XII XIII 1 XIV 1
2 3 4 5 6 8 XV 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PENGEBORAN BETON / PERTITIK BESI Kuat Tarik Kuat Tekan UBIN SEMEN Kadar air Penyerapan Berat isi Kuat lentur Keausan Ukuran CAMPURAN ASPAL Kadar air campuran Ekstraksi campuran (pro analys) Ekstraksi (Teknis) Berat isi campuran Berat jenis campuran Perencanaan campuran / Marshall (hotmix) ALUMINIUM Ketebalan Anonizing Aluminium. PIPA PVC Kadar PVC sebagai Vini Chlorida ASPAL KERAS Penetrasi dengan Jarum Lost Of Heating (LOH) Ketahanan terhadap leleh Titik Nyala Titik lembek Daktilasi Kelarutan dalam CHCL3 Kehilangan berat Penetrasi setelah kehilangan berat Berat jenis ASPAL CAIR Penetrasi Residu Viskositas Daktilitas Residu Kelarutan dalam CHCL3 Penyulingan Kelekatan Titik Nyala Berat jenis Kadar air
63.000,-
Per titik
9.500,9.500,-
Per sampel Per sampel
3.000,3.000,3.000,7.100,2.300,1.800,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
87.500,47.300,175.000,11.600,24.200,276.900,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
4.600,-
Per sampel
8.000,-
Per sampel
55.000,38.500,50.000,35.000,35.000,60.000,350.000,14.000,15.000,31.000,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
55.000,26.300,60.000,350.000,50.000,37.500,35.000,31.000,15.300,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
NO
OBJEK / JENIS PELAYANAN
TARIF PER M² ( Rp )
KET
1
2
3
4
XVI 1 2
ASPAL BUTON Ekstraksi ( p.a ) Kelarutan CHCL3
47.300,11.300,-
Per sampel Per sampel
XVII 1 2 3 4 5
PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS Dari Tangki Dari Drum Dari Jalan / Core Drill Aspal Cair Aspal Buton
56.400,63.000,38.000,57.200,57.200,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
1.200,1.200,5.000,1.200,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
XVII I 1 2 3 4
PIPA KERAMIK Ukuran / buah Muatan Uji / buah Ketahanan terhadap perembesan air/buah Hidrastik / buah
XIX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ASPAL EMULSI Viskositas Pengendapan / kestabilan Kelekatan aspal terhadap batuan kering Kelekatan aspal terhadap batuan basah Campuran semen Analisa saringan Penyulingan Penetrasi Daktilitas Kelarutan dalam CHCL3 Klasifikasi Muatan listrik
26.300,30.900,15.300,15.300,9.500,24.000,22.000,21.600,11.000,7.500,12.900,10.000,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
XX 1 2 3 4 5
AIR PH Air Tersuspensi Minyak dalam air Ton sulfat dalam air Bahan padat
4.600,6.300,6.300,10.500,6.300,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
XXI 1 2 3 4
BATU MERAH Ukuran berat Kadar garam Kuat tekan Penyerapan air
3.000,2.700,11.000,4.500,-
Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel
NO
OBJEK / JENIS PELAYANAN
TARIF PER M² ( Rp )
KET
1
2
3
4
XXII 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAYU Kadar air Berat kering jenis udara Kekerasan Kuat lentur / buah Kuat tarik / buah Kuat tekan / buah Kuat gesek / buah Pengeringan 120 M3 / hari Penetrasi
XXIII 1 2 3 4
PIPA BETON Ukuran / buah Ketahanan dalam perembesan air Hidrostatis / buah Kuat tekan
XXIV 1 2 3 4 5 6
GENTENG KERAMIK Ukuran berat Tampak luar Ketahanan terhadap perembesan air Beban lentur Penyerapan air Berat jenis
XXV 1 2 3 4 5 XXVI 1 2 3 4 5 6 7 XXVII 1 2 3 4 5
BAK CETAK TRAS KAPUR Kadar air Penyerapan Bobot isi Kuat tekan / 10 buah Ukuran JENDELA PVC Ketahanan terhadap beban angin Ketahanan terhadap kebocoran udara Ketahanan terhadap kebocoran air Kemudahan buka tutup Kemudahan gerak Beban lentur Perubahan bentuk aluminium. TEST API Sifat bakar ( Komsustibiliy ) Sifat penjalaran permukaan Ketahanan tungku api Sifat hantar Sifat ketahanan bakar
XXVII 1 2 3 4 XXIX 1 2 3
GEOHIDROLOGI / Uji Lapisan Akifer Pengaruh penyusupan air laut Kelembaman tanah permukaan Karakteristik sumur HIDROKIMIA / Per contoh Kualitas air lengkap Sedimen lengkap Pencemaran air
3.300,3.300,3.300,3.300,3.300,3.300,3.300,50.000,3.300,2.400,4.000,900,1.400,1.200,1.200,4.000,17.000,1.300,4.000,4.000,4.000,4.500,17.300,1.200,2.800,2.800,2.800,1.200,1.200,15.000,1.200,6.200,12.900,3.800,2.800,1.100,391.000,38.000,10.700,97.500,49.000,129.000,49.800,-
4
Biologi
26.000,-
XXX 1 2 3 4 5
HIDROLIKA MUARA PANTAI Pengukuran gelombang / bulan Sounding kedalaman laut / Km Pengukuran arus / Jam Pengukuran kegaraman / Jam Pengukuran Pasang surut / jam
48.000,43.000,2.700,1.600,32.000,-
XXXI 1 2 3
CHLORIDA Kasar Platisizer Ketahanan terhadap Acenton Pengaruh Asam Sulfat sifat mekanik Ketetapan ukuran Hidrostatik Impact Penyerapan air Perubahan ukuran Titik kelunakan Kerapatan air Visual ANALISA KIMIA Bagian yang tidak larut HCL Si O2 Fe 2 O3 Al 2 O3 Ca O Mg O Hilang pijar SO4
4 5 6 7 8 9 10 11 XXXII 1 2 3 4 5 6 7 8
fisik
2.700,1.200,1.800,3.600,1.200,5.000,2.500,2.700,1.000,300,1.200,3.500,3.500,3.500,3.500,3.500,3.500,3.500,3.500,-
NO
OBJEK / JENIS PELAYANAN
TARIF PER M² ( Rp )
KET
1
2
3
4
XXXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEKERJAAN LAPANGAN / GEOTEKNIK Pemboran tangan / meter Pengambilan contoh tanah asli S.P.T (Standar Penetrasi Test) Pemboran mesin tanah/ meter <10m Pemboran mesin batu / meter <10m Sumur uji / meter Geo listrik/ meter Penyondiran (ringan)/titik kap. 2,5 ton Penyondiran berat / titik kap. 10 ton Seismic / titik Ventest / titk
75.000,38.200,38.500,120.000,280.000,50.000,315.000,220.000,350.000,15.800,21.000,-
Per meter Per tabung Per uji Per meter Per meter Per titik Per titik Per titik Per titik Per meter Per titik
Per sampel Per sampel Per sampel
XXXIV 1 2
TEST KEPADATAN / CBR Density / Sand cone CBR Lapangan – DCP ( ringan ) - Dial Manometer
45.000,40.000,59.000,-
XXXV 1 2 3 4 5
KAPUR Kadar air Kehalusan Ketebalan bentuk Keteguhan aduk Bobot isi
4.000,5.700,6.000,20.800,4.500,-
XXXVI 1 2 3 4 5
T R A S S ( Sama dengan kapur ) Kadar air Kehalusan Ketebalan bentuk Keteguhan aduk Bobot isi
4.000,5.700,6.000,20.800,4.500,-
2. TARIF RETRIBUSI/SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR / ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT ANGKUT MILIK DAERAH UmurEkonomis Besar Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah untuk Tahun ke : Nama / Jenis No Peralatan Jam Tahun I II III IV V VI VII VIII IX 1
2
3
4
5
Buldoser -
70 -90 HP 100 HP 100 - 150 HP 150 - 200 HP
200 HP Excavator On Wheet & On Track 0.5 M3 < 1.0 M3 1.0 M3 > 1.0 M3 > 1.4 M3 Motor Grader 90 HP 100 HP 100 - 150 HP Track Loader 0.4 M3 0.8 M3 1.00 - 1,60 M3
7
Wheel Loader 1.00 M3 1.00 - 1,60 M3 Three Whaal Roller 6 - 8 Ton - 8 - 10 & 10 - 12 Ton 14 - 15 Ton Tamder Roller
8
1 Ton 1 - 4 Ton 6 - 8 & 8 - 10 Ton Tire Roller
6
-
13 - 15 Ton 15 - 25 Ton
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10
X
XI
723.216 964.212 1.349.988 1.929.564
634.400 845.800 1.184.200 1.692.600
559.200 745.600 1.013.800 1.491.200
488.800 651.800 912.400 1.303.600
423.200 564.400 789.800 1.128.800
562.400 483.400 676.400 966.800
307.200 408.800 573.400 819.600
255.200 340.600 476.600 680.200
209.200 279.000 390.400 557.800
167.600 22.360 312.800 447.000
130.400 173.800 243.400 347.600
2.410.644
2.114.600
1.864.000
1.629.334
141.060
1.208.800
1.024.000
850.600
697.200
558.600
634.600
1.447.800
1.269,000
1.119,000
978,000
847,000
725,000
613,000
511,000
419,000
336,000
261,000
1.928.880 2.411.100 2.772.480 3.161.080
1.692,000 2.115,000 2.432,000 3.172,000
1.491,000 1.864,000 2.144,000 2.796,000
1.304,000 1.630,000 1.874,000 2.445,000
1.129,000 1.411,000 1.623,000 2.117,000
967,000 1.209,000 1.390,000 1.813,000
818,000 1.022,000 1.176,000 1.534,000
682,000 852,000 978,000 1.278,000
558,000 698,000 802,000 1.406,000
447,000 593,000 643,000 839,000
348,000 435,000 500,000 652,000
578.436 446.880 394.212
507.400 392.000 345.800
447.200 521.800 745.600
391.000 456.000 651.800
338.400 395.000 364.400
289.800 238.400 483.400
245.600 286.200 408.800
204.000 238.400 340.600
167.200 195.200 279.000
434.000 156.600 223.600
104.200 12.320 193.800
337.440 530.328 674.880
296.000 465.200 592.000
260.800 410.000 521.800
228.000 358.400 456.200
196.400 310.200 395.000
168.000 265.600 338.400
143.200 25.200 28.620
119.000 187.000 238.400
97.600 152.400 195.200
78.200 122.800 156.600
60.800 95.600 123.200
433.884 675.564
380.600 592.600
335.400 521.800
293.200 456.200
254.000 395.000
217.400 338.400
184.000 286.200
153.200 238.400
125.400 195.200
10.060 156.600
78.200 121.600
311.904 493.392 609.216
273.600 432.800 534.400
233.600 382.800 472.200
205.400 335.800 414.000
179.200 292.200 359.800
154.800 251.600 309.400
132.800 214.400 263.800
112.000 180.200 220.800
93.600 149.400 182.800
77.000 120.800 14.820
62.000 96.800 117.600
83.676 180.120 541.728
73.400 158.000 475.200
65.800 140.400 520.000
58.800 124.000 368.400
52.200 108.600 320.200
46.200 94.600 275.600
40.600 81.400 245.200
35.400 69.600 197.000
30.800 58.800 163.400
26.600 49.000 132.800
23.000 40.400 105.600
806.436 699.048
707.400 613.200
457.200 540.400
391.000 472.400
338.400 409.000
289.800 350.200
246.600 296.800
204.000 246.600
167.200 102.200
134.000 162.000
114.200 126.000
10
10
10
10
10
10
10
XII
No 9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
Nama / Jenis Peralatan Vibration Roller < 100 Ton 1 - 3 Ton 6 - 8 Ton > 10 Ton Truck Cargo 1 Ton 1 - 4 Ton Dump Truck 3 - 3,5 Ton 5 - 6 Ton 8 - 10 Ton Water/Fuel Tank Truck 3.500 / 4.000 Ltr 5.000 / 7.500 Ltr Plate Bed Truck 3 - 6 Ton 10 - 20 Ton Traller & Tractor 0,8 - 1,0 Ton 10 - 20 Ton 25 - 40 Ton Gonocete Mixer 0,8 - 1,0 M3 10 - 20 M3 Gonorete Truck 2.5 M3 Air Compressor 175 Ft/MM 150 1 / 5 Stone Cruser -
5 THP 10 THP 10 - 30 THP
Umur Ekonomis Jam Tahun 60,000
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4000
8000 10,00
10,00
II
III
Besar Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah untuk Tahun ke : IV V VI VII VIII
32.376 162.336 389.652 74.670
28.400 142.400 341.800 65.500
23.600 118.000 283.200 542.800
19.000 95.600 229.600 440.200
15.000 75.400 181.000 247.200
11.400 57.400 137.600 264.000
8.200 41.400 99.200 190.400
155.952 214.092
136.800 187.800
121.800 166.400
107.600 146.800
94.600 128.400
82.400 11.140
81.400 96.000
61.000 81.400
51.800 68.400
43.400 56.800
36.000 46.400
175.104 300.504
153.600 263.600
136.600 233.600
120.600 205.400
105.800 179.200
92.000 154.800
79.600 132.800
67.800 112.000
57.800 93.600
47.800 77.000
39.400 62.000
493.392
432.800
382.800
335.800
292.200
251.600
182.000
149.400
193.344 964.212
169.600 845.800
149.000 205.000
130.200 179.200
112.800 155.200
96.600 132.800
81.600 112.400
68.000 93.600
59.800 76.600
44.600 61.400
34.600 47.800
216.828 530.328
190.200 465.200
167.600 411.000
146.600 358.400
127.000 310.200
108.600 265.200
92.000 225.200
76.600 87.000
62.600 153.400
50.200 122.800
39.000 95.600
143.868 481.992 699.048
126.200 422.800 613.200
111.800 372.000 540.600
97.600 325.800 462.600
84.600 282.200 409.200
72.400 241.600 350.400
61.400 204.400 296.400
51.000 170.200 247.000
41.800 139.200 202.200
33.400 111.800 162.200
26.000 86.800 126.000
82.080 320.112
72.000 280.800
54.400 212.000
38.400 149.600
24.000 93.600
218.652
191.800
163.000
140.200
117.600
96.800
77.800
61.000
16.000
192.660 404.928
169.000 355.200
149.000 313.000
130.200 273.600
112.800 216.800
96.600 202.800
81.600 172.000
68.000 142.800
59.800 117.000
44.600 93.800
34.600 73.000
240.996 361.608 1.182.408
211.400 317.200 1.037.200
136.400 279.600 932.000
162.800 244.400 814.809
141.000 211.600 705.400
120.800 181.200 602.200
102.200 153.600 511.200
85.000 127.600 425.800
69.600 104.600 294.800
55.800 83.800 279.600
43.400 65.200 217.200
I
IX
X
XI
6 -
-
-
-
10
10
214.400
121.800
96.800
10
10
10
4
8 10
10
XII
No
19
20
21
22
13
24
Nama / Jenis Peralatan Aspalt Mixing Plant (AMP) 10 THP 30 THP Aspalt Finisher 4 - 6 Ton
Umur Ekonomis Jam Tahun 10,00
12,00
Aspalt Mixing Kettle 4.000 Ltr 6,000 Ltr 10.000 Ltr
10,00
Aspalt Spraver/Distributor 700/800 Ltr 1,000 Ltr 10.000 Ltr
10,00
Aspalt Spraver/Distributor 80 Kg 3,5 PK 6,5 PK
4000
Water Pump 6 Liter / Min 20 Liter / Dex
4000
Besar Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah untuk Tahun ke : I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XI
10 1.147.296 2.294.820
1.006.400 2.013.000
887.200 1.774.400
775.400 1.551.000
671.400 1.342.800
375.000 1.150.000
487.400 97.480
404.800 809.800
331.800 663.800
265.800 531.800
206.800 41.380
264.936
232.400
212.000
192.600
174.000
156.600
140.200
124.600
110.000
96.600
84.000
337.440 566.352 612.180
296.000 496.800 537.000
260.400 387.600 473.400
228.000 338.800 413.800
297.400 293.400 358.000
169.000 251.200 306.800
143.200 212.800 260.000
119.000 176.800 216.000
57.600 145.000 177.000
78.200 116.200 141.800
6.080 90.400 110.400
163.704 313.272 491.568
143.600 274.800 431.200
126.600 242.200 380.200
110.600 211.800 322.200
95.800 183.400 287.800
82.000 157.000 246.400
69.600 132.800 208.800
57.800 110.600 173.400
47.400 90.600 148.200
37.800 72.600 113.800
29.400 56.400 88.600
8.208 12.312 16.416
7.200 10.800 14.400
5.400 8.000 11.000
3.800 5.600 6.600
2.400 3.600 4.800
36.936 164.160
32.400 144.000
24.400 108.800
17.200 76.800
10.800 48.000
12
10
10
4
4
62.000
O. TARIF PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN PENGUJIAN MUTU DAGANGAN EXPORT DAN KALIBRASI DAN PELATIHAN TEKHNIS YANG DIBERIKAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NO
JENIS MATA DAGANGAN
BIAYA PENGAMBILAN CONTOH PER CONTOH TARIF ( Rp )
1
2
3
4
Standar Indonesia Rubber ( SIR ) Karet Konvensional Gaplek Lada putih Lada Hitam Cassia Indonesia Kopi Biji Biji Kakao Kayu Lapis Vanili Minyak Nilam Bungkil Kopra Bungkil Inti Kelapa Sawit Minyak Kelapa Minyak Kelapa Sawit Fraksi Minyak Kelapa Sawit Arang Tempurung Kelapa Arang Kayu Jahe Segar Kemiri Residu Pestisida Aflatoxin Jasa Kalibrasi Kalibrasi Ceratester/Unit Mie Instan Minuman Ringan Kecap Minyak goreng Air Minum Dalam Kemasan - Pengujian Kimia Karakteristik Uji - Pengujian Mikrobiologi Jasa Kalibrasi - kalibrasi Ceratester Jasa Pelatihan - Pelatihan Pengujian/Peserta - Pelatihan Pengambilan Contoh / Peserta - Pelatihan kalibrasi/Peserta
1,200,1,500,- / Bale 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 12.000,- / Panel 1,200,- /Ton 60,- / Kg 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton 1,200,- /Ton -
10 Bale 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton 5 Panel 25 Ton 200 Kg 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton 25 Ton -
-
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29
MINIMUM UNTUK PENGAMBILAN CONTOH TARIF ( Rp )
BIAYA PENGUJIAN MUTU PER CONTOH TARIF ( Rp ) 5
72.500,3.500/Lbr 45.000,45.000,45.000,45.000,27.500,27.500,55.000,45.000,92.500,65.000,65.000,65.000,65.000,55.000,55.000,45.000,45.000,45.000,500.000,240.000,125.000,125.000,100.000,125.000,100.000,1.600.000,1.600.000,1.600.000,-
P. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS BALAI INDUSTRI LOGAM, KERAMIK DAN BAHAN BANGUNAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
NO
OBJEK/JENIS PELAYANAN
TARIF ( Rp )
KET
1
2
3
4
I
II
III
IV
V
VI
Kegiatan Produksi 1. Pekerjaan Penempaan 2. Pekerjaan Bubut 3. Pekerjaan Las 4. Pekerjaan Bor 5. Pekerjaan Press 6. Cutting Plat Kegiatan Penyewaan a. Molen Tanah b. Speed Kompresor c. Tungku Pembakaran. Kegiatan Pengujian Mutu a. Batubara Merah b. G e n t e n g. c. Bahan Bangunan dari semen
3.000,- / Buah 15.000,- / Buah 1.000,- / Titik 1.000,- / Titik 10.000,- / Jam 10.000,- / Jam
7.000,- / Jam 15.000,- / Jam 1.000.000,- / Tahun
350,- / Contoh 400,- / Contoh 400,- / Contoh
1. Jasa Penyediaan Bahan Baku Keramik. a. Kaolin b. Dolomit/Kuarsa/Felspar/Water glass c. Tanah Liat Olah
500,- / Kg 500,- / Kg 1.000,- / Kg
2. Jasa Penyediaan Bahan Pembantu Keramik. a. Glazur b. Cat Dasar c. Kayu Bakar d. Batubara
300,- / Liter 300,- / Liter 5.000,- / M3 1.000,- / Kg
Jasa Pelaksana Pendidikan/Latihan / magang. 8 – 24 Jam 25 – 48 Jam 49 >
10.000,- / Jpl 12.500,- / Jpl 15.000,- / Jpl
Sewa Rumah Dinas Type D2 (49 M2)
33.000,- / Bulan
Q. TARIF SEWA PEMAKAIAN KAMAR DAN AULA PONDOK RIMBAWAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS KEHUTANAN NO
OBJEK RETRIBUSI
TARIF ( Rp )
KET
1
2
3
4
1.
2
Sewa Kamar a. Standart b. Superior
185.000/Kmr/hari Termasuk pelayanan minum dan makan pagi 225.000/Kmr/hari
Sewa Aula a. Siang hari b. Malam hari
1.750.000,- Skl pakai Sudah termasuk pelayanan fasilitas Sound system, kursi/meja 2.000.000,- Skl pakai dan kebersihan
R. TARIF PELAYANAN JASA PEMBUATAN PETA DI DALAM KAWASAN HUTAN NO 1
SKALA 2
UKURAN 3
METODE 4
T ARIF ( Rp ) 5
1
1: 10.000-25.000
60 x 80 cm
Manual
600.000,-/Lembar
2
1: 10.000-25.000
< 60 x 80 cm
Manual
500.000,-/Lembar
3
1: 25.000-50.000
60 x 80 cm
Manual
500.000,-/Lembar
4
1: 50.000-250.000
60 x 85 cm
Digital
2.100.000,-/Lembar
5
1: 50.000-250.000
< 60 x 85 cm
Digital
2.000.000,-/Lembar
Catatan : Untuk kepentingan penelitian dikenakan tarif 60 % dari tarif umum
S. TARIF MASUK DAN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN AREAL TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RAHMAN No
OBJEK RETRIBUSI
TARIF ( Rp )
1
2
3
1
Pengunjung ( Rekreasi ) - Domestik - Asing
2
3 4 5 6 7 8
3.000,-/Orang 10.000,-/Orang
Kendaraan - Roda Dua - Roda Empat
1.000,-/Kendaraan 2.000,-/Kendaraan
Camping Sewa Tmpt utk Pembuatan Film / Sinetron Pedagang Asongan Pedagang Kaki Lima Penelitian ( Komersial ) Fotografi
2.000,-/Orang/hari 1.000.000,-/hari 1.000,-/hari 1.000,-/hari 100.000,-/hari 50.000,-/hari
T. TARIF PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN Jenis Pelayanan
Ukuran Kapal 0 s.d 5 GT 6 s.d 10 GT 11 s.d 15 GT 16 s.d 20 GT 21 s.d 25 GT 26 s.d 30 GT 31 s.d 50 GT 51 s.d 100 GT > 100 GT
Tambat
Jenis Pelayanan Berlabuh
Ukuran Kapal 0 s.d 2 GT 3 s.d 5 GT 6 s.d 10 GT 11 s.d 15 GT 16 s.d 20 GT 21 s.d 25 GT 26 s.d 30 GT 31 s.d 50 GT 51 s.d 100 GT > 100 GT
Tarif Rp. 500/jam Rp. 1.500/jam Rp. 2.500/jam Rp. 4.000/jam Rp. 6.000/jam Rp. 10.000/jam Rp. 25.000/jam Rp. 60.000/jam Rp. 100.000/jam Tarif
Di Dermaga Bebas Rp. 1.000/ hari Rp. 2.000/hari Rp. 3.000/hari Rp. 4.000/hari Rp. 5.000/hari Rp. 6.000/hari Rp. 8.000/hari Rp. 12.000/hari Rp. 20.000/hari
Ditempat Tertentu Bebas Rp. 500/hari Rp. 1.000/hari Rp. 1.500/hari Rp. 2.000/hari Rp. 2.500/hari Rp. 3.000/hari Rp. 4.000/hari Rp. 6.000/hari Rp. 10.000/hari
U. BIAYA BERLANGGANAN WEBSITE HOSTING (WEB HOSTING) YANG DIKELOLA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG No.
Kapasitas Penyimpanan Data
Biaya Langganan per Tahun
1.
0-1 Gigabyte
Rp. 3.000.000,-
2.
1-3 Gigabyte
Rp. 4.000.000,-
3.
3-5 Gigabyte
Rp. 5.000.000,-
V. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR No. 1. 2. 3. 4.
Jenis Parkir Kendaraan Bermotor Roda Dua Kendaraan Bermotor Roda tiga dan empat Kendaraan Bermotor Roda lebih dari empat Berlangganan Bulanan a. Kendaraan Bermotor Roda Dua b. Kendaraan Bermotor Roda tiga dan empat c. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari empat
Tarif Parkir Rp. 1.000,-/1 kali parkir Rp. 2.000,-/1 kali parkir Rp. 3.000,-/1 kali parkir Rp. 25.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan
GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 3 TAHUN 2011 TANGGAL : 6 JULI 2011
DAFTAR JENIS OBJEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI/HARGA JUAL PRODUKSI USAHA DAERAH
A.
HARGA JUAL BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN
No
Jenis Bibit Benih
Satuan
1
2
3
Tarif ( Rp ) 4
I
Harga jual benih / bibit perkebunan
1
Bibit Kelapa sawit
Batang
10.000,-
2
Bibit karet dalam polybag
Batang
2.500,-
3
Kelapa dalam
Batang
3.250,-
4
Kelapa genjah
Batang
3.500,-
5
Lada ( dalam pilybag )
Batang
2.000,-
6
Kopi ( dalam polybag )
Batang
2.000,-
7
Cengkeh ( dalam polybag )
Batang
4.000,-
8
Kakao ( dalam polybag )
Batang
2.500,-
9
Pinang ( dalam polybag )
Batang
2.000,-
10
Kemiri ( dalam polybag )
Batang
1.000,-
11
Vanili ( dalam polybag )
Sulur
1.750,-
12
Cabe jamu ( dalam polybag )
Batang
250,-
13
Entres Karet
Meter
1.000,-
14
Entres Kakao
Tunas
800,-
15
Entres Kopi
Meter
50,-
16
Entres Lada
Stek / Ruas
500,-
II
Harga jual hasil Kebun Induk
1
Buah Kelapa
2
Butir
Harga Pasar
Buah Lada
Kg
Harga Pasar
3
Buah Pinang
Kg
Harga Pasar
4
Getah Karet
Kg
Harga Pasar
5
Buah Kopi
kg
Harga Pasar
B. TARIF RETRIBUSI PERBANYAKAN AGENSIA HAYATI UNTUK PERLINDUNGAN TANAMAM PERKEBUNAN
NO
JENIS BIBIT BENIH
SATUAN
TARIF ( Rp )
1
2
3
4
1
Beuveria Bassiana
Kg
3.000,-
2
Trichoderma Viridae
Kg
3.000,-
3
Trichoderma Koningi
Kg
2.000,-
4
Metarrhizium Anisopliae
Kg
3.000,-
5
Spicaria sp
Kg
4.000,-
6
Cephaomonia Stephanoderes
Ekor
200,-
7
Curinus coeroleus
Ekor
200,-
8
Indentifikasi penyebab OPT pada BPS & PBN
Jenis Penyakit
200.000,-
Jenis / OPT
200.000,-
9 Rekomendasi pengendalian OPT pada PBS &PBN
C. HARGA JUAL AGENSIA HAYATI UNTUK PERLINDUNGAN TANAMAM PERKEBUNAN
NO
JENIS BIBIT BENIH
SATUAN
TARIF ( Rp )
1
2
3
4
1
Beuveria Bassiana
Kg
14.000,-
2
Trichoderma Viridae
Kg
14.000,-
3
Trichoderma Koningi
Kg
14.000,-
4
Metarrhizium Anisopliae
Kg
14.000,-
5
Spicaria sp
Kg
14.000,-
D. TARIF PELAYANAN JASA DISTRIBUSI / REDISTRIBUSI TERNAK PEMERINTAH
NO
JENIS KOMODITI TERNAK
SATUAN
T A R I F ( Rp )
KET
1
2
3
4
5
1
Sapi potong
Per Ekor
15.000,-
2
Sapi Perah
Per Ekor
15.000,-
3
Kerbau
Per Ekor
15.000,-
4
Kambing / Domba
Per Ekor
3.000,-
E. TARIP JASA SERTIFIKASI/SURAT KETERANGAN BIBIT TERNAK
NO
JENIS KOMODITI TERNAK
SATUAN
T A R I F ( Rp )
KET
1
2
3
4
5
1
Sapi potong
Per Ekor
20.000,-
2
Sapi Perah
Per Ekor
20.000,-
3
Kerbau
Per Ekor
7.500,-
4
Kambing / Domba
Per Ekor
7.500,-
F.
HARGA JUAL TERNAK NON PRODUKTIF / AFKIR
NO
JENIS KOMODITI TERNAK
SATUAN
T A R I F ( Rp )
KET
1
2
3
4
5
1
Sapi potong
Kg Berat Hidup
2
Kambing / Domba
Kg Berat Hidup
12.000,- Harga patokan ternak akan disesuaikan dengan perkembangan harga jual 7.500,- (pasar) ternak yang ditetapkan dengan Keputusan Penetapan Gubernur Lampung.
G. HARGA JUAL TERNAK PEMERINTAH YANG TIDAK LAYAK BIBIT
NO
JENIS KOMODITI TERNAK
SATUAN
T A R I F ( Rp )
KET
1
2
3
4
5
1
Sapi potong
Kg Berat Hidup
Sapi Perah
Kg Berat Hidup
Kerbau
Kg Berat Hidup
Kambing / Domba
Kg Berat Hidup
14.700,- Harga patokan ternak akan disesuaikan dengan 14.700,- perkembangan perkembangan setiap 15.500,- triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 12.000,- Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2
H. HARGA JUAL STRAW MANI BEKU
NO
JENIS KOMODITI TERNAK
SATUAN
TARIF ( Rp )
KET
1
2
3
4
5
1
Sapi potong
Per Dosis
6.000,-
-
Bagi daerah asal/ Kelompok/ Peternak tahap pengenalan IB, harga jual disubsidi 100 %.
2
Kerbau
Per Dosis
6.000,-
-
Bagi daerah asal/ Kel/ Peternak tahap pengembangan IB, harga jual disubsidi 50 %.
3
Kambing / Domba
Per Dosis
6.000,-
-
Bagi daerah asal / Kelompok / Peternak tahap Mandiri, harga jual tidak disubsidi 100 %.
I. HARGA JUAL BENIH IKAN DAN INDUK IKAN NO
KRITERIA
JENIS IKAN
UKURAN ( Cm )
TARIF ( Rp )
1
2
3
4
5
I
BIBIT / BENIH
- Mas
1-3 3-5 5-8
35 – 60 75 – 100 150 – 200
-Nila
1-3 3-5 5-8
35 – 60 75 – 100 150 – 200
- Tawes
1-3 3-5 5-8
25 – 50 50 – 75 75 – 100
-Lele
1-3 3-5 5-8
35 – 60 75 – 100 125 – 150
- Gurame
1-3 3-5 5-8
250 – 400 500 – 1.000 1.500 – 2.500
- Nila Gift
1-3 3-5 5-8
35 – 60 75 – 100 150 – 200
- Baung
1-3 3-5 5-8
150 – 250 225 – 500 500 – 700
¾ Inchi-1 Inchi 2 Inchi 3 Inchi
150 – 250 225 – 500 500 – 700
Per ekor (PL 12) Per ekor (PL 12) Per ekor (PL 12) Per ekor, per 1 cm Per ekor, per 1 cm 5 – 8 (gelondong) 40 hari (per Kg)
25 – 40 25 – 45 35 – 55 1.750 - 2.250 1.500 - 2.000 70 - 110 7.000 – 10.000
18 bulan (Per Kg) @ 300 gr (Per Kg) 6 – 8 bln (Per Kg) 8 bln (Per Kg) 1 – 1,5 thn (Per Kg) 12 bln (Per Kg) @ 300 gr (Per Kg)
90.000 112.000 90.000 75.000 120.000 175.000 75.000
- Jambal / patin
II
BENIH/BIBIT IKAN AIR PAYAU/LAUT
-
Udang Galah Udang Windu Udang Vaname Kerapu Bebek Kerapu Macan Bandeng Rumput Laut
III
INDUK IKAN AIR TAWAR
- Mas -Nila - Tawes -Lele - Gurame - Patin - Nila Gift
IV
INDUK UDANG
- Udang Windu Betina - Udang Windu Jantan - Udang Vaname betina - Udang Vaname Jantan
@ 200 gr (per ekor) @100-150gr / ekor @ 40 gr / ekor @ 35 gr / ekor
370.000 200.000 400.000 250.000
J. HARGA JUAL BIBIT / BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NO
1 I 1 2
JENIS KOMODITI
SATUAN
2
3
HARGA BIBIT / BENIH MENURUT KELAS BENIH BENIH BENIH BENIH DASAR (FS) POKOK SEBAR (ES) TARIF ( Rp) (SS) TARIF (Rp) TARIF (Rp) 4 5 6
Kg Kg
6.500 5.000
4.500 4.500
3.500 3.000
3 4 5 6
TANAMAN PANGAN Padi Jagung komposit (tanpa ridomi) Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu
Kg Kg Kg Steak
9.000 9.000 9.000
8.000 8.000 8.000
7.000 7.000 5.000 70
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SAYUR – SAYURAN Buncil Wortel Kentang Cabe lokal Bawang Merah Tomat Bawang Putih Sawi Kol Kacang Panjang Terong Bayam Petai Tangkil
Kg Kg Kg Gram Kg Kg Kg Gram Kg Kg Kg Gram Kg Kg
-
-
13.000 65.000 7.800 1.300 6.500 32.500 9.100 650 10.000 7.800 1.300 1.625 1.950
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BUAH – BUAHAN Rambutan Durian Mangga Jeruk Sawo Nangka Sirsak Jambu Air Cempedak Alpukat Jambu Biji Sukun Salak Belimbing Duku Markisa Kedondong Kelengkeng Bunga
Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Tangkai
-
-
1.000 2.000 2.000 2.000 2.500 1.500 2.000 1.750 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 1.500 2.000 1.250 2.000 15.000 250
K. HARGA JUAL PRODUK LOGAM / ALAT / MESIN PERTANIAN / INDUSTRI DAN BAHAN- BAHAN BANGUNAN
No.
Kriteria
Jenis
1
PRODUK BAHAN-BAHAN BANGUNAN
1 2 3 4
Genteng Genteng Glazur Karpus Pavling Blok
Mantili Jumbo Mantili Jumbo Mantili / Plentong Berlian
Spesifikasi
24 x 10 x 29 24 x 10 x 31,5 22,5 x 30 44 / m
Tarif (Rp)
Ket
750/ Buah 2.500 / Buah 3000/ Buah 30.000 / Meter TARIF
NO
KRITERIA
JENIS
SPESIFIKASI
KET ( RP )
1
2
3
4
5
6
2
PRODUK LOGAM ALAT / MESINPERTANIAN / INDUSTRI
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodos Arit Gerek Arit Biasa Pisau Sadap Karet Golok Cangkul Blenceng Linggis Mesin Pengupas Kacang Tanah Mesin Pembuat Kelanting
B.C Tinggi B.C Menengah / Tinggi B.C Menengah / Tinggi B.C Menengah / Tinggi B.C Menengah / Tinggi B.C Menengah / Tinggi B.C Menengah / Tinggi B.C Rendah / Menengah
22,5 x 10 cm 35 x 70 x5 cm 10 x 30 x 5 cm 30 x 2,5 cm 30 x 5 cm 19/21 x 28 cm 8/10 x 2,5 cm 20/24 x 65 cm
B.C Kinstruksi
Kap : 125 Kg/Jam
3.000.000
B.C Menengah / Tinggi
Kap : 50 Kg/Jam
3.000.000
Mesin Pemipil Jagung
B.C Menengah / Tinggi
Kap : 150 Kg/Jam
3.000.000
B.C Menengah / Tinggi
Kap : 300 Kg/Jam
3.500.000 6.000.000
9 10 11
15.000 45.000 15.000 10.000 15.000 20.000 15.000 20.000
Theser Mini 12
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Tanpa Mesin Penggerak 7 PK Tanpa Mesin Penggerak 7 PK Tanpa Mesin Penggerak 7 PK Tanpa Mesin Penggerak 2,5 PK Tanpa Mesin Penggerak 7 PK Tanpa Mesin Penggerak 21 PK
13
Bajak Apung
B.C Menengah / Tinggi
2 Ha / Hari
14
Molen Tanah
B.C Menengah / Tinggi
Kap : 20 M3 / hari
30.000.000
B.C Menengah / Tinggi
60 x 70 x 40 cm
3.500.000
Manual
B.C Menengah / Tinggi
70 x 50 x 30 cm
2.500.000
Manual TRG 10
15 16
Cetakan Genteng Press Cetakan Bata Press
17
L u k u / Glebek
B. C Menengah / Tinggi
Standar
1.000.000
18 19 20
Traktor Tangan Cetakan Paving Blok Komponen Otomotif
B.C Menengah / Tinggi B.C Menengah / Tinggi B.C Menengah / Tinggi
10 PK Plat 5 mm Standar
16.500.000 900.000 6.000/kg
Tool, implemen Set All Type
GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : TAHUN 2011 TANGGAL :
TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN RETRIBUSI IZIN PERIKANAN
I. TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK a. biaya pengumuman permohonan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) b. biaya Izin trayek sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)/Perusahaan/5 tahun c. besarnya tarif retribusi Kartu Pengawasan Izin Trayek ditetapkan berdasarkan kepada sifat pelayanan dan jumlah tempat duduk kendaraan sebagai berikut: KELAS No.
Kapasitas Ekonomi Per kendaraan/Tahun
Non Ekonomi (AC) Per kendaraan/Tahun
1.
1 - 8 tempat duduk
75.000,-
125.000,-
2.
9 - 17 tempat duduk
100.000,-
150.000,-
3.
18 - 29 tempat duduk
125.000,-
175.000,-
4.
30 - 51 tempat duduk
150.000,-
200.000,-
5.
> 52 tempat duduk
200.000,-
225.000,-
II. TARIF RETRIBUSI PERIZINAN PERIKANAN 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Ukuran GT 10 – 20 20 – 30 > 30
Tarif/GT (Rp) 10.000,15.000,30.000,-
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Ukuran GT 10 – 20 20 – 30 > 30
Tarif/GT (Rp) 5.000,10.000,30.000,GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.
