PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN PENEBANGAN POHON DAN BAMBU DI LUAR KAWASAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu untuk mengatur penebangan pohon dan bambu secara semena-mena; b. bahwa untuk tercapainya huruf a diatas maka untuk setiap penebangan pohon dan bambu di luar kawasan perlunya persetujuan tertulis penebangan pohon dan bambu dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di luar Kawasan Hutan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
2 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumbersumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur
Penetapan
Produk-produk
Hukum
di
lingkungan
Departemen Dalam Negeri; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/Kpts-II/1994 tentang Penyerahan dibidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
3 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 19/PD/DPR-GR/1969 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 40 Tahun 1971Tanggal 17 Mei 1971 ); 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 21/PD/DPRD-GR/1969 tentang Perlindungan Jurang (Lembaran Daerah Tingkat I Bali Nomor 42 Tahun 1971 Tanggal 17 Mei 1971); 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penertiban Perambasan dan Pengaturan Pola TanamTanaman Keras (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 165 Seri D Nomor 163); 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995-1955/1998 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 1 Seri D Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1989 Nomor 1 Seri D Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1995 Nomor 8 Seri D Nomor 8).
4 Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PENERTIBAN PENEBANGAN POHON DAN BAMBU DILUAR KAWASAN HUTAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
d. DRPD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
e. Kawasan Hutan sebagai kawasan yang menurut Undang-undang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan baik Hutan Lindung, Hutan Produksi maupun Hutan Wisata dan Suaka Alam;
f. Pohon adalah Tumbuh-tumbuhan setinggi dada yang memiliki diameter batang 10 (sepuluh) cm atau lebih yang berada di tanah milik atau tanah lainnya secara teratur diluar kawasan hutan lindung;
g. Kayu adalah bagian dari pohon yang telah dipotong atau ditebang dari lahan atau tanah milik atau hak tanah lainnya di luar kawasan hutan.
5 BAB II TATA LAKSANA PENEBANGAN Pasal 2 (1) Setiap penebangan pohon dan bambu yang dilakukan di luar kawasan hutan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk untuk itu.
BAB III KETENTUAN PIDANA Pasal 3 (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IV KETENTUAN PENYIDIK Pasal 4 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
6 c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerlukan pengundangan Peraturan daerah Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Ditetapkan di Pada tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KETUA
: Denpasar : 25 Maret 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
ttd.
ttd.
DRS. GEDE YUDHA
I G. B. ALIT PUTRA
DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 401 Tahun 1998 Tanggal 18 Agustus 1998
Diundangkan di Pada Tanggal
: Denpasar : 29 Juni 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. DRS. IDA BAGUS YUDARA PIDADA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010045843
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2000 Nomor 36 Seri : C Nomor 2
8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN PENEBANGAN POHON DAN BAMBU DILUAR KAWASAN HUTAN
I. UMUM Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlunya dijaga habitat pertumbuhan pohon dan bambu agar tidak terjadi penebangan secara sewenangwenang untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Disamping itu perlunya dijaga agar penebangan terhadap pohon dan bambu tidak semata-mata untuk tujuan yang tidak berguna kecuali untuk keperluan sendiri atau keperluan untuk upacara adat dan agama di lingkungan Desa Adat yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
