PERAT URAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN WEBS ITE PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT I AGAM,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi memiliki ar ti strategis dan mer upakan salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, meningkatkan hubungan antar bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, dan memantapkan ketahanan Nasional;
b.
bahwa sebagai langkah nyata mengembangkan informasi dan komunikasi sebagai bagian dari telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Agam sudah memiliki website sebagai bagian pencerahan terhadap pengembangan otonomi daerah dan pembangunan secara umum;
c.
bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud hur uf a dan b, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang memberikan landasan dalam pendayagunaan dan pemanfaatan website tersebut.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Agam Tahun 2001-2005 ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM MEMUTUS KAN : Menetapkan
:
PERAT URAN DAERAH KABUPATEN AGAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN PEMERINTAH DAERAH. BAB I KET ENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam;
TENTANG WEBS ITE
2.
Daerah adalah Kabupaten Agam;
3.
Bupati adalah Bupati Agam;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Agam;
5.
Website adalah alamat internet (international network);
6.
Homepage adalah halaman atau tampilan pada website .
7.
Badan Pengembangan dan Pendayagunaan Website, selanj utnya disebut BP2W, adalah lembaga operasional yang dibentuk oleh Bupati dalam pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah;
8.
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku;
9.
Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan untuk berkomunikasi;
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok memungkinkan terlaksananya telekomunikasi;
alat
11. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat kelengkapannya yang digunakan dalam berkomunikasi;
telekmunikasi
telekomunikasi
yang
dan
12. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi; 13. Penyelenggara telekomunikasi adalah instansi pemerintah, orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi; 14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, per kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, ser ta bentuk badan usaha lainnya;
15. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 16. Tenaga Ahli Cybermedia adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam pengoperasian inter net dan perangkat lunak (program atau software) yang mendukung pengoperasional internet.
BAB II ASAS DAN T UJUAN Pasal 2 Pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika serta menjunj ung tinggi normanorma masyarakat di daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3 Pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan tujuan: a.
Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah secara adil;
b.
Untuk mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
c.
Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d.
Sebagai media informasi bagi investor dan pengusaha, baik daerah maupun nasional dan inter nasional, dalam mempromosikan jenis usaha yang dikembangkan;
e.
Sebagai upaya nyata Pemerintah Daerah menuju e-gover nment dalam menyikapi perkembangan kemajuan teknologi serta pengembangan perangkat telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi.
BAB III PENANGGUNGJAWAB Pasal 4 Penanggungjawab pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah adalah perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang informasi dan komunikasi. Pasal 5 (1)
Dalam pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk BP2W.
(2)
BP2W terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pengusaha daerah, pelaku bisnis, asosiasi pengusaha, institusi masyarakat lainnya dan perorangan.
(3)
BP2W bertanggungjawab kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang informasi dan komunikasi. Pasal 6
(1)
(2)
Lembaga Pengembangan dan Pendayagunaan Website mempunyai tugas : a.
Menyusunan program jangka pendek dan jangka panjang pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah;
dalam
b.
Memperbaiki atau memodifikasi dan memperbaharui website Pemerintah Daerah secara berkala dan teratur;
c.
Melakukan promosi atau hal lain yang dapat mengundang para investor, pengusaha atau pihak-pihak lain untuk memanfaatkan website Pemerintah daerah secara komersil; dan
d.
Melibatkan peran serta masyarakat dan institusi lainnya sebagai upaya bersama dalam pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di dibidang informasi dan komunikasi dapat bekerjasama dengan tenaga ahli cybermedia untuk membantu tugas BP2W.
BAB IV KERJASAMA Bagian Per tama Pelaksanaan Kerjasama Pasal 7 (1) Dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan: a. Daerah lain; b. Para Investor; c. Pengusaha daerah dan pengusaha nasional atau internasional; d. Pengrajin daerah; e. Asoasiasi pengusaha; f. Individu dan kelompok masyarakat; dan g. Lembaga/badan di luar negeri. (2) Dalam pelaksanaan kerjasama, Pemerintah Daerah dapat melimpahkannya kepada BP2W. (3) Kerjasama dilakukan dengan memperhatikan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. Bagian Kedua Bentuk Kerjasama Pasal 8 Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. b. c. d. e.
Pemasangan banner iklan pada homepage website Pemerintah Daerah; Pemuatan pariwara usaha atau promosi lainnya; Pemuatan informasi daerah dan peluang pengembangan usaha; Bentuk-bentuk kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah; Barter (pertukaran) iklan atau pariwara dengan pihak lain.
tujuan
Bagian Ketiga Kompensasi Kerjasama Pasal 9 (1) (2)
(3)
Setiap orang atau badan yang memanfaatkan website Pemerintah Daerah, kecuali dalam bentuk bar ter, dikenakan bayaran. Besarnya pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
NO
JENIS IKLAN/ PARIWARA
1. 2.
Iklan baris Banner iklan
3.
Pariwara
UKURAN ≤ 30 kata 4 x 9 CM 8 x 18 CM 1/2 halaman 1 halaman
LAMA PEMASANGAN (TAHUN) 1 1 1 1 1
TARIF (Rp.) 250.000 1.300.000 2.500.000 5.000.000 9.000.000
Ukuran di luar ketentuan di atas dapat disesuaikan dengan ukuran yang ada. Pasal 10
Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 merupakan Pendapatan Asli Daerah. Bagian Keempat Perjanjian Kerjasama Pasal 11 (1)
(2)
(3)
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah diatur dalam suatu perjanjian kerjasama. Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama Antar Daerah dalam upaya mengoptimalisasikan pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah daerah. Kerjasama atau pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2), yang membebani daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
BAB VI KET ENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 30 April 2003 BUPATI AGAM, d.to ARISTO MUNANDAR
Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 30 April 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, d.t.o Drs. MUCHS IS MALIK NIP. 010081886 LEMBARAN DAERAH KABUPAT EN AGAM TAHUN 2003 NOMOR 14
PENJELASAN ATAS PERAT URAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN WEBS ITE PEMERINTAH DAERAH
I.
UMUM Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi disamping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, meningkatkan hubungan antar bangsa, memper kuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Agam 2001-2005 ditegaskan bahwa salah satu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat dalam menunjang pembangunan yang tergambar pada terciptanya sistem seleksi informasi yang disajikan oleh media massa, sehingga informasi tersebut dapat mendorong pembangunan Kabupaten Agam. Sebagai langkah nyata untuk mengembangkan informasi dan komunikasi sebagai bagian dari telekomunikasi, Pemerintah Daerah sudah memiliki website yang untuk pertama kalinya menggunakan kode www.agam.net.
Untuk pengembangan dan pendayagunaan website dimasa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Agam berupaya melakukan terobosan dengan sasaran : 1. Peningkatan mutu website, diantaranya meng-uptodate-kan (memperbahar ui) data yang ada ataupun informasi yang dapat diakses masyarakat. 2. Menambah sumber Pendapatan Asli Daerah. 3. Menjadikan website Pemda Agam sebagai cyber media untuk mempromosikan bisnis masyarakat Agam ataupun pengusaha dari luar Agam.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas
Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Pasal 2 Asas manfaat berarti pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, dan komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. Asas adil dan merata maksudnya adalah pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang ingin berpartisipasi. Asas kepastian hukum berarti bahwa pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah harus didasar kan kepada peraturan perundangundangan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah. Asas kemitraan mengandung makna pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan siner gi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya. Asas etika dimaksudkan agar dalam pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.
Pasal 3 Dalam mewuj udkan tuj uan dimaksud, perlu didukung dengan penyediaan supra struktur dan infra struktur yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Hur uf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Hur uf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Hur uf e Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tujuan melibat komponen di luar Pemerintah Daerah adalah agar pengembangan dan pendayagunaan website Pemerintah Daerah mendapat dukungan dari lintas komponen masyarakat, penyebaran informasi berjalan lancar, dan menyentuh komponen yang membutuhkan keberadaan website Pemerintah Daerah. Ayat (3) BP2W memberikan laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya satu kali setahun ter hitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan BP2W. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Hur uf d Cukup jelas Ayat (2) Tenaga a. b. c.
ahli cyber media har us memenuhi syarat sekurang-kurangnya : Memiliki kemampuan pemograman komputer dan aplikasi inter net; Memiliki sertifikat/ijazah komputer dan aplikasi internet; Berpengalaman dalam pengelolaan website dan pembuatan homepage
Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Hur uf d Cukup jelas Hur uf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Hur uf g Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 8 Hur uf a Banner iklan adalah gambar (pic) yang menunjukan bentuk dari promosi yang dilakukan oleh pihak yang memasangnya pada homepage website Pemerintah Daerah Agam. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Hur uf d Cukup jelas Hur uf e Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas
