PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
2 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun
2008
tentang
Pembentukan,
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, maka dipandang perlu membentuk
Unit
Pelaksana
Teknis
Badan
pada
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Peraturan Bupati ; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan
pada Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten
Sumbawa. Mengingat :
1.
Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
Pembentukan
Daerah–daerah
1958
Tingkat
II
tentang dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3.
Undang-Undang
Nomor
10
Pembentukan
Peraturan
Tahun
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). 4.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(
Indonesia
2005
Tahun
Lembaran
Negara
Nomor
108,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengawasan ( Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerinahan
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Tahun 2007 Nomor
Daerah ( Lembaran Negara 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741 )
2
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk
Teknis
Penataan
Organisasi
Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun
2008
tentang
Pembentukan,
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sumbawa
(Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Daerah
Nomor 533) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PEMBENTUKAN
UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA..
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Badan adalah Badan pada Lembaga Teknis Daerah.
3
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati
ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa; (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut : A. UPT Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : 1. UPT
Pemadam
Kebakaran,
yang
wilayah
kerjanya
meliputi
Kecamatan se Kabupaten Sumbawa. B. UPT Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup, terdiri dari : 1. UPT Persampahan, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan se Kabupaten Sumbawa ; C. UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : 1. UPT
Keluarga
Berencana
Empang,
yang
wilayah
kerjanya
meliputi Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang; 2. UPT
Keluarga Berencana Plampang, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge; 3. UPT
Keluarga Berencana Labangka, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Labangka; 4. UPT Keluarga Berencana Lape, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok;
4
5. UPT
Keluarga Berencana Lantung,
yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang; 6. UPT
Keluarga Berencana Moyo Hulu,
yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Moyo Hulu; 7. UPT
Keluarga Berencana Lenangguar, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Orong Telu; 8. UPT
Keluarga Berencana Lunyuk,
yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Lunyuk; 9. UPT
Keluarga Berencana Untir Iwes, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Untir Iwes dan Kecamatan Batu Lanteh; 10. UPT
Keluarga Berencana Sumbawa, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas; 11. UPT
Keluarga Berencana Moyo Hilir, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Moyo Hilir; 12. UPT Keluarga Berencana Utan, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee; 13. UPT
Keluarga Berencana Alas, yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Alas dan Kecamatan Alas Barat; 14. UPT Keluarga Berencana Buer, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Buer.
BAB VII PENUTUP Pasal 3 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 4 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
5
Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal
21 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 2
6
