daerah; b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terhadap Peraturan Bupati 2008 tentang
Mekanisme dan
Penyetoran Daerah
Nomor
10 Tahun
Batas Waktu
Penerimaan Pendapatan Asli
ke
Rekening
Kas
Umum
Daerah
Kabupaten Karangasem sudah tidak sesuai lagi
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
sehingga perlu ditinjau;
NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH
Penyetoran
KABUPATEN KARANGASEM
Rekening
Pendapatan Kas
Umum
Asli Daerah
Daerah
ke
Kabupaten
Karangasem;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat
BUPATI KARANGASEM,
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Menimbang
: a. bahwa daerah
kelancaran ke
penyetoran
rekening
kas
penerimaan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
merupakan faktor yang dapat memperlancar
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
pelaksanaan
Republik Indonesia Nomor 1655);
penyelenggaraan
1
umum
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
pemerintahan
2
2.
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
Republik Indonesia Nomor 4389);
telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Tambahan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Undang
Indonesia Nomor 4953);
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4286); 7. 4.
Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Republik
5,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Republik
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
Indonesia Nomor 4355); 3
2004 Nomor
Negara
Perimbangan
Keuangan
Republik Indonesia Nomor 4438); 4
Antara
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
tentang
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
130,
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); 9.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Standar
Akuntansi
(Lembaran Negara Republik
Perangkat
Daerah
Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Organisasi
Pemerintah Indonesia Tahun
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan
Daerah
Pengelolaan
sebagaimana
telah
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Republik Indonesia Nomor 4503);
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
140,
Tambahan
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah;
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran
Negara
Republik
(Lembaran
Daerah
Daerah
Kabupaten Karangasem
Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan
Daerah
tentang Kabupaten
5
Nomor
Urusan
Tahun
Pemerintahan
Karangasem
6
6
(Lembaran
2008 Daerah Daerah
Kabupaten Nomor
Karangasem 6,
Tahun
2008
Tambahan Lembaran Daerah
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Kabupaten Karangasem Nomor 5); 2. Bupati adalah Bupati Karangasem. 16. Peraturan Bupati No. 15 tahun 2011 tentang Jam Kerja Pada Lembaga Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Nomor 16);
3. Keuangan
Daerah
daerah
dalam
daerah
yang
adalah
semua
hak
rangka penyelenggaraan dapat
dinilai
dengan
dan
kewajiban
pemerintahan uang
termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. MEMUTUSKAN :
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
BAB I KETENTUAN UMUM
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK - SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pasal 1 7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
7
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
8
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam
asli daerah yang bersumber dari:
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
a. Pajak Daerah;
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah.
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 10. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
BAB III
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
TATA LAKSANA
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Rekening
Kas
Umum
Daerah
adalah
rekening
Pasal 3
tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
(1) Semua
penerimaan
daerah
dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang (2) Semua penerimaan daerah harus disetor ke rekening kas umum
ditetapkan.
daerah. (3) Setiap penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (4) Dikecualikan dari keharusan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penerimaan SKPD yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
Ruang lingkup dalam peraturan ini adalah penerimaan pendapatan
9
10
Pasal 4 BAB IV
Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara :
PENERIMAAN DAN PENYETORAN
a. disetor langsung ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem oleh Pihak Ketiga; dan / atau
Pasal 7
b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
PPK-SKPD
mempunyai
tugas
melakukan
Verifikasi
harian
penerimaan pendapatan asli daerah. Pasal 5 (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan asli daerah mengintensifkan
pemungutan
pendapatan
yang
menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya. (2) SKPD yang menerima
mempunyai
pendapatan
asli
Pasal 8
wajib
(1) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah
tugas memungut dan / atau daerah
wajib
pada SKPD.
melaksanakan
(2) Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi
pemungutan dan / atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang
menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan
ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.
asli daerah pada unit kerjanya. (3) Bendahara penerimaan dan Bendahara penerimaan pembantu
Pasal 6 (1) SKPD
dilarang
menggunakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) langsung
penerimaan asli
daerah yang diterimanya untuk membiayai pengeluaran.
menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
(2) SKPD dilarang melakukan pungutan pendapatan asli daerah selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 11
harus
Pasal 9 12
(1) Petugas
Pungut
Retribusi
Daerah
yang
diberi
untuk melakukan pungutan Retribusi mempunyai tugas dan fungsi memungut, menyimpan dan menyetor uang retribusi. (2) Petugas
Retribusi
pungutannya
ke
harus menyetor Bendahara
seluruh
Penerimaan
Pasal 11
tugas
Penyetoran Retribusi Daerah oleh Petugas Retribusi ke Bendahara Penerimaan SKPD dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.
uang hasil SKPD
yang
BAB VI
bersangkutan.
WAKTU PENYETORAN Pasal 12
BAB V TATA CARA PENYETORAN Bendahara Pasal 10 (1) Penyetoran penerimaan pendapatan asli daerah ke rekening kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
penerimaan
SKPD
seluruh
penerimaan
pendapatan asli daerah ke rekening kas umum daerah paling lama 1 ( Satu ) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima paling lambat pukul 14.30 Wita. Pasal 13
(2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh PPK - SKPD.
menyetor
(1) Bendahara
penerimaan
pembantu
yang berkedudukan di
kota Amlapura menyetor seluruh penerimaan uang kas yang (3) Surat Tanda Setoran beserta lampirannya setelah ditanda tangani pihak Bank, lembar 1 dan lembar 3 masing - masing disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat
diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima paling lambat pukul 14.30 Wita.
Daerah Kabupaten Karangasem. (2) Dikecualikan
dari
batas
waktu
penyetoran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah uang hasil pungutan retribusi setelah pukul 14.30 Wita dan hari-hari libur disetor pada hari
13
14
kerja berikutnya.
Amlapura menyetor uang hasil pungutan retribusi ke Bendahara penerimaan SKPD ditetapkan sebagai berikut :
(3) Bendahara penerimaan pembantu yang berkedudukan diluar Kota Amlapura dapat menyetor seluruh penerimaan uang kas yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama hari
jam kerja. b. pungutan pada hari Kamis s/d hari Minggu disetor hari Senin pada jam kerja.
kerja terakhir minggu yang bersangkutan. (4) Hari kerja terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari
a. pungutan pada hari Senin s/d Rabu disetor hari Kamis pada
kerja yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten, dan
apabila hari kerja terakhir adalah hari libur maka penyetoran
(4) Apabila hari Senin dan hari Kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
BAB VII
dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Pasal 14 Pasal 15 (1) Petugas Pungut
Retribusi Daerah yang
bertugas
dikota
Amlapura menyetor seluruh uang hasil pungutan retribusi ke Bendahara penerimaan SKPD paling lama 1 ( satu ) hari kerja
dari
batas
penerimaan
wajib
menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
pada pukul 13.00 Wita. (2) Dikecualikan
(1) Bendahara
waktu
penyetoran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah uang hasil pungutan retribusi setelah pukul 13.00 Wita dan hari - hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan
tata pengisian administrasinya sesuai yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan. (3) Bendahara
(3) Petugas Pungut Retribusi Daerah yang bertugas diluar kota
15
penerimaan
pada
SKPD
wajib atas
mempertanggungjawabkan
secara
administratif
pengelolaan
menjadi
tanggung
uang
yang 16
jawabnya
dengan
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
Perundang - undangan.
penerimaan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal
10
(3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan
bulan berikutnya.
pada SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (4) Bendahara
penerimaan
pada
SKPD
wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku
(4) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan pada SKPD.
BUD, dalam hal ini adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten
BAB VIII
Karangasem dengan tembusan kepada
Dinas Pendapatan Kabupaten
KETENTUAN PENUTUP
Karangasem paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Pasal 17
(5) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai yang
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
Karangasem Nomor 10 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke Rekening
Pasal 16 (1) Bendahara
penerimaan
pembantu wajib
Kas menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
Umum
Daerah
Kabupaten
(Berita
Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan tata cara pengisiannya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan 17
Karangasem
18
Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 16 September 2011 BUPATI KARANGASEM, Ttd.
I WAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 16 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Ttd
I NENGAH SUDARSA BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 37.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM, A. A Ngurah Ketut Nurwana
19
20
