PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
SKRIPSI
HARRY KUSMANTORO E1A008287
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Oleh : HARRY KUSMANTORO E1A008287
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
LEMBAR PENGESAHAN ISI DAN FORMAT PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
Oleh : HARRY KUSMANTORO E1A008287 Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan disahkan Pada Tanggal : 15 Februari 2013 Pembimbing I/Penguji I
Pembimbing II/Penguji II
Penguji III
Sri Hartini, S.H., M.H. NIP. 19630926 199002 2 001
Sutikno, S.H. NIP. 19840704 198003 1 001
H. Supriyanto, S.H., M.H. NIP. 19630926 199002 2 001
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. NIP. 19640923 198901 1 001
i
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta informasi-informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Bila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.
Purwokerto, 15 Februari 2013
HARRY KUSMANTORO NIM E1A008287
ii
ABSTRAK PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO Oleh : HARRY KUSMANTORO E1A008287 Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan otonomi daerah diperlukan sumber keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah dalam memperoleh sumber Pendapatan Daerah yang perlu dikembangkan adalah Retribusi. Diantara macammacam retribusi daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar. Dalam hal pemungutan retribusi pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian preskriptif. Lokasi penelitian di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo meliputi melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan retribusi pasar dan Dinas penggali Pendapatan Asli Daerah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghimpun atau memungut retribusi pasar. Selain itu penelitian ini juga memperlihatkan hambatan normatif, yang terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Retribusi Pasar mengenai kedaluwarsa dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo dan hambatanhambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar. Kata kunci : Peranan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemungutan, Retribusi Pasar.
iii
ABSTRACT State of the Unitary Republic of Indonesia is embracing the principle of decentralization in running the government. This is realized by providing the opportunity and freedom to the region to implement regional autonomy, as provided in Article 18 paragraph (1) and (2) of the Constitution of 1945. With regard to the financial resources necessary autonomy area, the Local Government Revenue in acquiring resource to be developed was Retribution. Among the various levies are one of them is retribution market. In terms of the collection of market fees of Industry and Trade has the authority to implement the collection of market fees. This study aims to determine how the role of the Department of Industry and Trade in the collection of user charges in the District of Wonosobo market. To achieve these objectives, this research using normative juridical approach and prescriptive research specifications. Location of research in the Department of Industry and Trade office Wonosobo district. Source of data used are primary data and secondary data, compiled systematically, logically and rationally. The collected data is then processed, presented, and analyzed qualitatively normative. The results provide the conclusion that the role of the Department of Industry and Trade in the collection can be seen from the market levy duties and functions. The role of the Department of Industry and Trade in collecting levies Wonosobo market include exercise authority in the administration of levies excavator market and Revenue Agency, the Department of Industry and Trade to collect or levy imposed by the market. In addition, this study also showed normative constraints, contained in Article 24 of the Regulation on Fees Wonosobo District Market on the date in the collection of user charges in the District of Wonosobo and market barriers of Industry and Trade in the collection of market fees. Keywords: Roles, Department of Industry and Trade, Voting, Lévy Market.
iv
PRAKATA Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMUNGUTAN
RETRIBUSI
PASAR
DI
KABUPATEN
WONOSOBO”. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan ketulusan hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada : 1.
Bapak Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
2.
Ibu Sri Hartini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3.
Bapak Sutikno, S.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4.
Bapak H. Supriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada seminar skripsi dan pendadaran yang telah memberikan koreksi dan saran mengenai perbaikan skripsi ini.
5.
Ibu Neni selaku pengampu angkatan 2008 serta Bapak Teguh dan semua staf bagian pendidikan yang telah memberikan bantuan dalam hal administratif birokrasi selama kuliah maupun dalam penyusunan skripsi ini.
v
6.
Seluruh dosen pengajar, dan staf administrasi, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menimba ilmu.
7.
Bapak Drs. Eko Yuwono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo yang telah bermurah hati memberikan ijin penelitian, informasi dan data yang penulis butuhkan.
8.
Ibu Dra. Ismiyati selaku Kepala Seksi Retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo atas kesediaannya menerima dan memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian serta memberikan data yang meneliti butuhkan dalam proses penelitian skripsi ini.
9.
Ibu Eni selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo atas kesediaannya menerima dan memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Kepada
seluruh
jajaran
Pemerintahan
Kabupaten
Wonosobo,
atas
kesediaannya menerima dan memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam proses penulisan skripsi ini. 11. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Djasman dan Ibunda Sri Kustiyah yang telah melahirkan, mendidik, menyayangi, membesarkan, mendoakan, dan memberikan semangat selalu kepada penulis. Mbaku Niken Rahayunigtyas dan adekku Tri Laksono Adi Prabowo yang telah mengisi hari-hariku dengan penuh semangat, canda tawa dan kebahagiaan. 12. Keluarga besar Mbah Sadan Martomihardjo di Klampok dan Keluarga Besar Mbah Dolah Umar di Wadaslintang. Terima kasih atas doa dan dukunganya dan bantuan yang diberikan selama ini kepada saya. 13. Untuk Group Band SCANDAL (Mami Sasazaki, Haruna Ono, Tomomi Ogawa dan Rina Suzuki) lagu-lagu kalian memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
vi
14. Untuk Idol Group AKB48 & JKT48, Akicha,Harukan dan oshi ane VE terimakasih banyak, karena berkat lagu kalian memberikan keajaiban dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. 15. Sahabat-sahabatku dikampus Hukum, Gayhul Pindho Aldoko, Sujarwo, Ardi Mulyo Sayekti, Bakhtiar Deffa, Dani Setiawan, Bayu Yudha, Prasetyo, Rizki Adhitya, Fahmi Virgiandani, Bento, Yudha Pratikno dan yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih atas persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan, motivasi dan dukungan selama ini. 16. Keluarga Besar KKN Posdaya Desa Lumpang Purbalingga periode JanuariFebruari 2012, terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini. 17. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman angkatan 2008 (Kita jaga persaudaraan kita, salam 2008), serta semua pihak yang turut membantu dan tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis juga memohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tindakan selama berinteraksi dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. dan menambah pengetahuan. Purwokerto, 15 Februari 2013
HARRY KUSMANTORO E1A008287
vii
PERSEMBAHAN Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Pertolonganya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana. Selama pengerjaan skripsi ini ataupun dalam proses kehidupan, saya mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran. Ada banyak orang-orang yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, dan bantuanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, Skripsi ini saya persembahkan pada : Bapak dan Ibu ku tercinta, yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada saya, serta memberikan doa yang tiada hentinya kepada saya dan yang telah membesarkan, mendidik, membimbing saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ketulusan kasih sayang yang kalian berikan. Bapak dan Ibu saya yang setiap hari selalu mengingatkan saya untuk sholat 5 waktu dan memberikan arahan untuk tidak gampang menyerah dalam setiap masalah yang akan saya dihadapi di dunia ini. Kakak dan Adeku, mbak Niken Rahayuningtyas dan Tri Laksono Adi Prabowo, makasih ya mba niken yang selama ini banyak memberikan bantuan dan memperhatikan saya, dan selamat menempuh hidup baru ya, hehehe brsama mas Oman, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Adi (basketane si rajin mben pinter maine, ojo JKT48 ae nang kamar wkkkkkk) ありがとう、お父さん、お母さんと姉妹姉妹。あなたは不運な子私 の父と母のために、私は誰よりもあなたを愛しているこの世界で一 番好きな人であり、 どうもありがとうございまし . Teman-teman FH Unsoed 2008, Gayhul Pindho Aldoko ( Awal dan akhir mlaku bareng ng Kampus hehe kro numpak angkot (Gadis Angkot Semarang) subuh-subuh haha, mtur nuwun bngt ndo koe ws ngrewangi n mbantu aq slama ng pwt, kpn2 tak ajak dolan ng wnsobo ok ok) , Sujarwo ( saran kro motivasimu mantep bngt wok nggo mbantu aq nggarap skripsine terima kasih banyak wok), Ardi MS (ayo bandmintonan maning di hehe kro dolan Purworejo yo ha2 maksih yo di atas smngt kro dukungane), Dani Setiawan (kapan Juventus juara champions aj ampuh ng Italy tok haha ,hmmm Siki ws due parabola ora tau metu omah wkkk, viii
Matur nuwun bgt jon ya koe sering ngnter2 aq mangan trutama ng belkam (awas ana banci ha2) matur suwun), Bayu Yudha (Site) ( Kapan tek Ngeband, ayolah perlihatkan skill gitarmu haha aja omong pikirku wae hahaha, thankyou tehnik gitare ha2), Bakhtiar deffa ( ayo ng jepara dab, yo ngotak ngatik komputer ben njeblok haha makasih lagu kro drama jepange yo arigatou dab), Prasetyo ( Ayo yok kpn nonton SCANDAL ng Jakarta he2, trima kasih atas lagu kro film2me mantap yok, Mami Sasazaki tambah cantik yok hahaha ayo ng depok n terima kasih banyak), Rizki adhitya ( Terima kasih banyak sol telah menjadi panitia sukses seminar dan pendadaran saya hehe terima kasih banyak yo wkkk, skarang ms risol jadi fans Mayu Watanabe & AKB48 haha), Fahmi Virgiandani ( ayo mas fahmi buat saling sapa lagi di kosan hahaha mantap lho mas fahmi, maksih yo dah sering jemput dan antar saya), Bento ( mas Bento jangan sampai lupa jalan ke kampus ya masa jalan ke kampus aja lupa hehe, kpn2 aq diajak ke GBK ya buat nntn timnas, mkasih ben udah sring ngantar sya juga), Andika Heru Barata (Ayo dik nang semarang maning ng Sam po Kong, betah aq weruh gadis cina haha, maksih bngt yo dik) My Friend in law faculty 2008, Deny Yusup p, Yogas, Fajar Kebumen , Alfi Calon Juragan, Sigit Purworerjo, Agung Boby, Angga Pbg, Nana Nurundana, Yudha Pratikno (Kuncen), Agung Bobby, Endi Setyo,Bang Faizin, Wahyu Adyatama, Agung Trileksana, Rizal Bustami, Anggoro,Aji Futsal, Joko, Nanda, Uun, Sri Hartini, Bernadheta, Wina, Benny Haryo, Yan Budi, Mila, Rey AKB48, Bedebahtiar tegal, dan teman-teman yang tidak sempat disebutkan. Terimaksih atas pertemanan, kebersamaan dan motivasinya. SCANDAL BAND (Mami Sasazaki, Haruna Ono, Tomomi Ogawa, Rina Suzuki) & AKB48, JKT 48 ( Aki Takajo, Haruka Nagakawa dan Oshi saya Jessica Verandha (VE). Lagu-lagu kalian luar biasa sekali dapat memberikan semangat tiada hentinya dalam melewati sulitnya kehidupan ini HONTONI ARIGATOU...................
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN……………………………………… SURAT PERNYATAAN…………………………………………... ABSTRAK.......................................................................................... ABSTRACT………………………………………………………… PRAKATA......................................................................................... HALAMAN PERSEMBAHAN........................................................ DAFTAR ISI……………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...........................................................
1
B. Perumusan Masalah..................................................................
7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..............................................
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hukum Administrasi Negara…..…...........................................
9
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara………………….
9
2. Kedudukan Hukum Administrasi Negara............................
12
3. Peranan.................................................................................
14
B. Pemerintahan Daerah.................................................................
15
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.........................................
15
2. Pengertian Otonomi Daerah.................................................
19
3. Perangkat Daerah.................................................................
21
C. Pengertian Hukum Pajak............................................................
23
1. Pengertian Pajak...................................................................
23
2. Asas-asas pemungutan Pajak...............................................
25
3. Teori-teori pembenaran pemungutan Pajak.........................
26
x
i ii iii iv v viii x
D. Retribusi……………………………………………………….
28
1. Retribusi……………………………………………………
28
2. Perbedaan Retribusi dan Pajak…………………………….
29
3. Jenis Retribusi……………………………………………...
30
4. Pengertian Retribusi Pasar…………………………………
33
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan......................................................................
39
B. Spesifikasi Penelitian...................................................................
40
C. Lokasi Penelitian..........................................................................
40
D. Sumber Data.................................................................................
40
E. Metode Pengumpulan Data..........................................................
42
F. Metode Penyajian Data................................................................
43
G. Analisis Data................................................................................
43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian.............................................................................
44
1. Data Sekunder.........................................................................
44
2. Data Primer.............................................................................
75
B. Pembahasan..................................................................................
83
1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo……..
83
2. Hambatan normatif apakah yang timbul dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo…………………...
xi
96
BAB V PENUTUP A. Simpulan...................................................................................
103
B. Saran.........................................................................................
104
DAFTAR PUSTAKA
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual, melalui taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah keuangan merupakan hal vital dan mendasar yang digunakan sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Pernyataan bahwa negara kita berbentuk susunan kesatuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan persatuan Indonesia. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.1 Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
1
Joeniarto. Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang SeluasLuasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal. Gadjah Mada. Yogyakarta. 1975, hal. 7.
2
otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.
3
Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah, termasuk sumber keuanganya, maka dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah ialah sebagai berikut. 1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d. PAD lainya yang sah. 2. Dana perimbangan. 3. Pendapatan daerah lainya yang sah. Secara teoritis, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Upaya membangkitkan prakarsa dan mewujudkan aspirasi masyarakat secara efektif antara lain akan sangat tergantung kepada
4
ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satunya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling berpengaruh untuk daerah. Pendapatan Asli Daerah ini dapat dijadikan penerimaan unggulan dalam memompa dan mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pemerintah daerah.2 Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terus mengolah dan menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat menerima Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya melalui Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pasal 1 angka 64 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi. Berkaitan dengan otonomi daerah diperlukan sumber keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah dalam memperoleh sumber Pendapatan Daerah yang perlu dikembangkan adalah Retribusi. Diantara macam-macam retribusi daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar, karena retribusi pasar dirasakan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Karena 2
Ayi Karyana. Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005, hal. 12.
5
jumlah pasar yang cukup banyak, dan di dalam pasar tersebut terjadi transaksi setiap harinya dan bagi yang melakukan transaksi atau kegiatan jual beli pasar dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut sebagai tempat transaksi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar, sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Di dalam salah satu misinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan pada wajib retribusi dan pemantapan kegiatan pengelolaan pasar. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo terdapat Bidang Pengelolaan Pasar yang terdiri dari Seksi Pemeliharaan Pasar, Seksi Retribusi Pasar, serta Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar. Seksi Retribusi Pasar tersebut mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang retribusi pasar. Dalam hal ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo memiliki wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Salah satu tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah memberikan pengarahan pelaksanaan retribusi dan melaksanakan pemungutan retribusi pasar dalam rangka memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.
6
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo memiliki wewenang dalam pemungutan retribusi pasar, oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo memiliki peranan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pemungutan retribusi pasar, maka dalam peranan tersebut terdiri dari tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pemungutan retribusi pasar yang terdiri dari tugas, fungsi dan wewenang tentunya menemui berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar. Oleh karena itu
agar
tugas, fungsi dan
wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo berjalan dengan baik dalam pemungutan retribusi pasar, maka harus dijalankan secara teratur dan terencana agar memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang maksimal dari pemungutan retribusi pasar tersebut, melalui pengorganisasian yang merupakan unsur primer administrasi dalam mengendalikan kerja sama secara sinergis sejumlah manusia agar berjalan efisien dan efektif dalam mencapai target dalam pemungutan retribusi pasar. Karena retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka harus digali sumber-sumber daerah khususnya retribusi pasar. Penggalian ini harus dapat dilakukan dengan cara yang professional agar memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan yang berada di Kabupaten Wonosobo.
7
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo? 2. Hambatan normatif apakah yang timbul dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan normatif dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo.
D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Penelitian secara teoritis Memberikan informasi dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Retribusi Daerah pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar.
8
2. Kegunaan Penelitian secara praktis Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai dalam hal pemungutan retribusi pasar dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Administrasi Negara 1. Pengertian Hukum Administrasi Negara Secara teoritis, Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaan setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.3 Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrare” yang berarti to manage. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai; (1) usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; (4) Kegiatan kantor dan tata usaha.4 Pengertian Hukum Administrasi Negara yang diberikan oleh para sarjana antara lain: Prajudi
Atmosudirdjo
mengemukakan
bahwa
administrasi
negara
mempunyai tiga arti, yaitu; (1) sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan); (2) administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan 3 4
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2006, hal. 22. Ibid. hal. 25.
10
“pemerintah operasional” dan; (3) administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang .5 Hukum Administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum, dan oleh karena itu hukum sukar dirumuskan dalam suatu definisi yang tepat, maka demikianlah dengan Hukum Administrasi Negara sukar diadakan suatu perumusan yang sesuai dan tepat.6 Utrecht menyebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara (hukum negara dalam arti sempit), Hukum Privat, dan sebagainya.7 Menurut Prof. Wiarda dalam Utrecht, Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara, tetapi belum secara konkrit ditentukan tugas hukum administrasi negara atau tugas ilmu hukum administrasi negara.8 Pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut tampak bahwa bidang Hukum Administrasi Negara itu sangat luas sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas ruang lingkupnya.9 Dari pemaparan beberapa pendapat sarjana, dapatlah disebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan dalam arti sempit yaitu hukum yang cakupanya secara garis besar mengatur hal-hal antara lain : a. Perbuatan pemerintah pusat (pusat dan daerah) dalam bidang publik;
5
Prajudi, Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994,
hal. 43. 6
C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1984, hal. 454. 7 Ridwan HR. op. cit. hal. 35. 8 E.Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. 1986. hal. 53. 9 Ridwan HR. op. cit. hal. 43.
11
b. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut), diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum; c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah itu; d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.10 Hukum Administrasi dalam arti sempit, yakni hukum Tata Pengurusan Rumah Tangga Negara, Intern dan Ekstern. Rumah Tangga Negara adalah keseluruhan dari pada hal-hal dan urusan-urusan yang menjadi tugas, kewajiban dan fungsi Negara sebagai suatu badan organisasi, sebagai suatu badan usaha. Rumah Tangga Intern adalah yang menyangkut urusan intern intansi-intansi Administrasi Negara : urusan personel dan kesejahteraan pegawai negeri, urusan keuangan operasional sehari-hari, urusan materiil, alat perlengkapan dan gedunggedung serta perumahan, urusan komunikasi dan tranportasi intern dan sebagainya. Rumah Tangga Ekstern adalah hal-hal dan urusan-urusan yang tadinya diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, namun karena berbagai sebab atau perhitungan dioper oleh Negara melalui pembentukan dinas-dinas dan lembaga-lembaga.11 Aparatur yang menyelenggarakan tugas kegiatan-kegiatan kenegaraan di bawah pimpinan pemerintahan. Istilah Administrasi Negara dalam arti luas, yang terdiri atas: 1. Administrasi (Pemerintah) Pusat; 2. Administrasi (Pemerintah) Wilayah; 3. Administrasi (Pemerintah) Daerah; 10 11
Ibid. hal. 44. Prajudi, Atmosudirjo. op. cit. hal. 44.
12
4. Administrasi Badan-badan Usaha-usaha Negara; 5. Administrasi (Pemerintah) Desa.12 Hukum Administrasi Negara adalah Hukum mengenai pemerintah di dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai Administrator Negara. Pemerintah adalah keseluruhan dari pada Jabatan-jabatan (Pejabat-pejabat) di dalam suatu Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik negara serta pemerintahan. Pemerintah dari pada suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok, yakni; 1. Mengembangkan dan menegakan Persatuan Nasional dan Teritorial, 2. Mengembangkan kebudayaan Nasional yang seserasi-seserasinya semua kebudayaan suku, regional, daerah, dan sebagainya agar terdapat kehidupan Bangsa dan Masyarakat yang rukun, sejahtera, dan makmur. 3. Pemerintahan Pemerintahan adalah tugas dan kegiatan-kegiatan menegak dan mempergunakan wibawa dan kekuasaan Negara, terdiri dari kegiatankegiatan: a. Pengaturan perundang-undangan, b. Pembinaan masyarakat negara, c. Kepolisian, dan d. Peradilan 4. Administrasi Negara Administrasi Negara adalah tugas dan kegiatan-kegiatan : a. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan Pemerintah secara nyata (implementasi). b. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 5. Bisnis (niaga) Bisnis bukan dagang. Bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang teratur (organized) dan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat sambil mencipta dan memperoleh pendapatan (income, revenue).13
2. Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam ilmu hukum terdapat pembagian hukum ke dalam dua macam yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Penggolongan ke dalam Hukum Privat dan 12 13
Ibid. hal. 79. Ibid. hal. 12.
13
Hukum Publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan yang diatur, hubungan mana bersumber dari kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat perorangan (Individu/Privat) tetapi ada pula yang bersifat umum (Publik). Hubungan hukum itu memerlukan pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari dan terhadap siapa orang itu berhubungan. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara Negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya di lain pihak atau setiap hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya, begitu pula hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat-alat perlengkapan negara yang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Hukum Publik
adalah
hukum
yang
mengatur
hubungan
antara
negara
atau
perlengkapannya dengan perseorangan (warga negara) yang satu dengan warganya atau hukum yang mengatur kepentingan umum, seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan lain sebagainya.14 Sedangkan Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain atau mengatur kepentingan individu, seperti Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain sebagainya.15 Dengan demikian Hukum Administrasi Negara itu merupakan bagian dari Hukum Publik Karena berisi pengaturan yang berkaitan dengan masalah-masalah
14 15
R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafik. Jakarta, 1992, hal. 195. Ibid, hal. 200.
14
kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional (bangsa), masyarakat dan negara.
3. Peranan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).16 Apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan setiap orang mempunyai keanekaragaman yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Astrid Susanto, peranan dibagi dalam tiga hal, yaitu : 1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.17 Faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh: a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi, yang sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat dalam situasi yang sama. b. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjalankan. c. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka dia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma itu. 16
Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. UI Press. Jakarta. 1990, hal. 220. Astrid Soesanto. Dasar-Dasar Sosiologi dan Pengantar Sosial. Bina Cipta. Jakarta. 1983, hal. 23. 17
15
Peranan juga merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok (organisasi) tertentu yang menjadi bagian atau memegang unsur pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa sebagai akibat dari kedudukan dalam struktur.18
B. Pemerintahan Daerah 1. Pengertian Pemerintahan Daerah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal lain yang dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasanya, adalah bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralistik, desentralisasi merupakan suatu sendi susunan organisasi negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentu pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya urusan-
18
Oksy Hariatmadi. “ Skripsi Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi di Kabupaten Temanggung. Purwokerto. Fakultas Hukum UNSOED. 2012, hal 45.
16
urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintah yang lebih kecil.19 Setiap Negara, betapapun kecilnya harus membagi wilayahnya dalam bagian yang lebih kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan secara efisien. Bagian wilayah tersebut biasanya disebut Daerah atau Wilayah. Dengan demikian, Daerah/Wilayah dibentuk oleh Negara, dan bukan sebaliknya. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah menjadi efektif dan efisien. Pengertian mengenai Pemerintahan Daerah terkandung dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah : Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip 19
Muhammad Fauzan. Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Stain Press. Purwokerto. 2010, hal 2.
17
otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945, asas Pemerintahan Daerah adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. a. Asas desentralisasi Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas desentralisasi ini sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintah tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak berupa kewenangan
pemerintah
dalam
bentuk
untuk
mengatur
urusan
pemerintahan. Pemberian hak ini, senantiasa harus dipertanggungjawabkan kepada si pemilik hak dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan DPRD sebagai kekuatan reprensentasif rakyat di daerah.20
20
Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2006, hal. 7.
18
b. Asas dekonsentrasi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan bahwa : Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada intansi vertikal di wilayah tertentu. Asas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada di tangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatanya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah sesuai arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaan tetap dilaksanaan oleh pemerintah pusat.21 c. Asas tugas pembantuan Pengertian asas tugas pembantuan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa: Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Asas tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan dari instansi atas kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang ditetapkan
oleh
instansi
yang
memberikan
penugasan,
dan
wajib
mempertanggungjawabkan tugasnya itu kepada instansi yang memberikan
21
Ibid. hal. 8.
19
penugasan. Dalam asas tugas pembantuan ini, telah tersirat dan tersurat bahwa tugas pembantuan kepada desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.22
2. Pengertian Otonomi Daerah Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 1 angka 5 yang menegaskan sebagai berikut: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 6 selanjutnya menegaskan tentang pengertian daerah otonom sebagai berikut : Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai berikut: Pengertian “ otonom” secara bahasa adalah berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri.
22
Ibid. hal. 9.
20
HAW. Widjaja mengemukakan pendapatnya tentang pengertian otonomi daerah sebagai berikut : Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.23 Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.24 Berdasarkan rumusan tersebut dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur (elemen ) batas wilayah Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, batas wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainya. 2. Unsur (elemen) pemerintahan Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legimitasi undangundang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintah yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan daerah adalah meliputi pemerintah daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Unsur masyarakat 23
HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, hal. 76. 24 Siswanto Sunarno. op. cit. hal. 6.
21
Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik gemeinschaft maupun gesselsschaft jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi budaya masyarakat antara lain gotong royong, permusyawaratan, cara menyatakan pendapatan dan pikiran yang menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintahan.25
3. Perangkat Daerah Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota, terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah yang dipimpin oleh seseorang sekretaris daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.26 Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas, yakni 1. 2. 3. 4.
Menyelenggarakan administrasi kesekretarian DPRD; Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
25 26
Ibid. hal. 7. Ibid. hal. 75.
22
Secara teknis operasional sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Adapun lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di samping itu, kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi; a. b. c. d. e. f. g.
Menggoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan penegakan peraturan perundang-undangan; Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan; Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah.
Kelurahan
dalam
pelaksanaan
tugasnya
memperoleh
bupati/walikota. Selain itu kelurahan mempunyai tugas, yakni 1. 2. 3. 4. 5.
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; Pemberdayaan masyarakat; Pelayanan masyarakat; Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
pelimpahan
dari
23
C. Pengertian Hukum Pajak 1. Pengertian Pajak Definisi Pajak menurut
Adrian Sutedi
yang dimaksud dengan pajak
adalah: Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.27 Pajak merupakan penerimaan negara, sebagaimana dikemukakan oleh Santoso Brotodiharjo sebagai berikut : Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkanya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubunganhubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).28 Pajak menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun unsur-unsur pajak sebagai berikut : a. Iuran dari rakyat kepada negara. Artinya bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang). b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuasaan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
27
Adrian Sutedi. Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah. Ghalia Indonesia. Jakarta 2008,
28
Santoso Brotodiharjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama. Bandung. 1998,
hal. 8. hal. 1.
24
c. Tanpa jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.29 Definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut. a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut). c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu. d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak. e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun dengan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.30 Sistem pemungutan pajak berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Berkenaan dengan sistem pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yakni sebagai berikut a.
Self Assesment Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini, kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk: 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 29
Mardiasmo. Perpajakan.Andi Ofset. Yogyakarta. 2002, hal. 1. Marihot P, Siahaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005, hal. 8. 30
25
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;dan 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Syarat-syarat sistem self assessment dapat berhasil dengan baik, apabila terdapat: 1. Adanya kepastian hukum; 2. Sederhana perhitunganya; 3. Mudah melaksanakanya; 4. Lebih adil dan merata; 5. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. b. Official Assesment Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak, atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan, baik kualitas maupun kuantitasnya, telah memenuhi kebutuhan. c. Withholding System Withholding system adalah penghitungan, pemotongan, pembayaran serta pelaporan pajak yang dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (semi self assesment).31 Wewenang pemungutan pajak tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi ada sebagian pajak yang diserahkan kepada pemerintah daerah, yaitu sebagai pajak daerah. Sumitro juga merumuskan tentang pengertian pajak daerah yaitu sebagai berikut: Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerahdaerah swatantra seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya.32
2. Asas- asas pemungutan Pajak Asas-asas pemungutan Pajak yang dikenal dengan The Four Cannons atau The Four Maxims dengan uraian sebagai berikut :
31 32
Adrian Sutedi. op. cit. hal. 33. Rohmat Soemitro. Pajak dan Pembangunan. PT. Eresco. Bandung. 1974, hal. 29.
26
a. Equality Pembebanan Pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuanya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama. b. Certainty Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayaranya. c. Convinience of Payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan yang dikenakan pajak. d. Economic of Collections Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.33
3. Teori-teori pembenaran pemungutan Pajak Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (justification) untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungut pajak mengenai apakah negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat. Bahwa hukum pajak harus mengabdi kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan asas menurut falsafah hukum (recht filosofi) yaitu “The Four Maxim”. Untuk memberi dasar menyatakan keadilanya, di bawah ini diterangkan teori-teori pajak dari zaman ke zaman. a. Teori Asuransi Adalah termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentinganya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut. Diperlukan 33
Erly Suandy. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta. 2005, hal 28.
27
pembayaran premi, dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu yang tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena : (1) dalam hal timbul kerugian, tidak adanya suatu penggantian dari negara, (2) antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Karena pincangnya persamaan tadi, yang menimbulkan ketidakpuasan, karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi (yang untuk itu orangorangnya yang membayar berhak mendapatkan kontraprestasi yang langsung), maka makin lama makin berkuranglah jumlah penganut teori ini, sehingga dapat dikatakan tamatlah riwayat kini. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan. b. Teori Kepentingan Teori ini dalam ajaranya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibanya, dibebankan kepada mereka itu. Terhadap teori ini pun banyak memajukan sanggahanya, sebab dalam ajaranya pun pajak dikacaukan pula dengan retribusi (untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin, diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar pula). Padahal mungkin sekali mungkin si miskin nya dalam perlindungan yang termasuk dalam lapangan jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensi sebetulnya ia harus membayar pajak lebih banyak, dan ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan. Lagipula untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, semenjak dahulu kala belumlah ada alat-alat pengukurnya, sehingga sukar sekali akan dapat ditentukan dengan tegas. Demikian maka juga makin berkuranglah jumlah sarjana yang mempertahankan teori yang tidak sesuai dengan kenyataan ini. c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan, bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya ini dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga
28
pengeluaran atau pembelanjaan. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak. Asas ini sangat terkenal, tetapi mengenai seluk beluknya sering sekalilah timbul salah paham, bahkan diantara para sarjana hukum lainya.34
D. Retribusi 1. Pengertian Retribusi Pengertian retribusi menurut Rohmat Soemitro, yang dimaksud dengan retribusi adalah: Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menerima balas jasa dari negara. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Dengan kata lain, retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.35 Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka terlihat ciri-ciri retribusi adalah sebagai berikut: 1. Retribusi dipungut oleh negara 2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk 34
Santoso Brotodiharjo. op. cit. hal. 31. Rohmat Soemitro. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Rineka Cipta. Jakarta. 1979, hal. 17. 35
29
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.36 Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan. 2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. 3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. 4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.37
2. Perbedaan Retribusi dan Pajak Dari penjelasan mengenai pengertian Pajak dan Retribusi maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan antara Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut: a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi balas jasa negara/pemerintahan berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi. c. Sifat pemungutanya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk. d. Sifat pelaksanaanya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaan dapat dipaksakan, yaitu setiap 36
Josef Riwu Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2002, hal 153. 37 Marihot P, Siahaan. op. cit. hal. 7.
30
orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik sanksi pidana maupun denda. e. Lembaga atau badan pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.38
3. Jenis Retribusi Objek Retribusi diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : (1) Objek Retribusi adalah : a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan tertentu. Pengertian Objek Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 109 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 38
Ibid. hal. 11.
31
d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Sedangkan pengertian Objek Jasa Usaha diatur dalam pasal 126 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retrbusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan Air; dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah.
Pengertian Objek Perizinan tertentu diatur dalam Pasal 140 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:
32
Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. b. c. d. e.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan jenis retribusi lain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Retribusi Jasa Umum 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perzinan Tertentu; 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi; 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya; 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. b. Retribusi Jasa Usaha 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bukan Retribusi Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
33
2)
Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. c. Retribusi Perizinan Tertentu 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi; 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai retribusi perizinan.
4. Pengertian Retribusi Pasar Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah : (1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Dalam melaksanakan retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentratralisasi. 3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
34
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 5. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 6. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.39 Selain mempunyai kriteria yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan. Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan
biaya
penyediaan
jasa
yang
bersangkutan,
kemampuan
masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar. Di dalam Peraturan Daerah tersebut retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, oleh karena itu retribusi pasar termasuk dalam Retribusi Jasa Umum. Pengertian Pasar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dimana dalam pasar tersebut terjadi transaksi antar pembeli dan penjual. Pasar adalah tempat orang berjual beli.
39
Ibid. hal .438.
35
Retribusi pasar dirasakan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Karena jumlah pasar yang cukup banyak, dan di dalam pasar tersebut terjadi transaksi setiap harinya dan bagi yang melakukan transaksi atau kegiatan jual beli pasar dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut sebagai tempat transaksi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar, pengertian pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka 12 yang dimaksud pasar adalah: Pasar adalah pasar daerah yang ada di daerah termasuk di dalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli secara teratur, langsung memperdagangkan barang atau jasa. Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa: Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi penyediaan fasilitas pasar yang berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK serta Fasilitas Perpasaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar maka pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo meliputi penyediaan fasilitas pasar yang terdiri dari Kios, Los, Pelataran, MCK dan Fasilitas Perpasaran.
36
Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kios adalah: Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu. Pengertian Los diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pasal 1 angka 18 adalah: Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua orang yang berkepentingan. Pengertian
Pelataran
diatur dalam
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa: Pelataran terbuka adalah bagian bangunan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang, jasa dan bongkar muat. Selanjutnya Pengertian Fasilitas Perpasaran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 9 adalah: Fasilitas Perpasaran adalah tempat jual beli umum di luar pasar yang merupakan tempat usaha berupa banguan tetap maupun tidak tetap dan bukan
37
milik Pemerintah Daerah yang mendapat pengaruh langsung karena adanya sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah daerah. Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pada Pasal 1 angka 10 adalah: Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi Daerah. Obyek dan subyek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 menentukan obyek retribusi sebagai berikut: (1). Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar oleh Pemerintah Daerah berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK (mandi cuci kakus). (2). Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang subyek retribusi adalah: Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III METODE PENELITIAN
Kata Metode dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercipta hasil yang baik seperti yang dikehendaki, sedangkan kata Penelitian didefinisikan sebagai pencarian, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, suatu objek yang dilakukan berdasarkan teori serta cara-cara yang sistematis untuk memperoleh jawaban atas suatu masalah yang bersifat keilmuan, atau untuk menguji hipotesis dalam pengembangan prinsip-prinsip umum. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan untuk melakukan penelitian agar mendapat hasil penelitian yang memuaskan dan sesuai tujuan yang dikehendaki. Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.40 Jadi dengan kata lain metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian pada umumya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenaranya.41 Dengan demikian, setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada
40
Soerjoeno Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). CV Rajawali. Jakarta. 1986, hal 1. 41 Ronny Hanitijo Soemitro . Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990, hal. 15.
39
keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis.42 Suatu Penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar, agar diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. Dengan kata lain metode harus ada dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.
A. Metode Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalistis positifis yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertulis dan terlepas dari kehidupan masyarakat.43 Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundangundangan (statue approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.
42
Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, hal. 19. 43 Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986, hal. 13.
40
Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.44
B. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang senyatanya berhadapan dengan apa yang seharusnya agar dapat memberi rumusan tertentu.45
C. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan Pusat Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Intansi yang terkait dengan obyek penelitian yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.
D. Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini ada dua macam, yaitu: 1. Data Sekunder Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer
44
Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. Malang. 2006, hal. 95. 45 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Normatif. Kencana. Jakarta. 2005, hal 22.
41
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari: 1) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 2) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah c) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar d) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: 1) Pustaka di bidang hukum. 2) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet, 3) Hasil penelitian yang ada hubunganya dengan permasalahan yang diteliti.
42
c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa: 1) Kamus hukum 2) Ensiklopedia
2. Data Primer Data primer berupa keterangan-keterangan dari pihak atau staf yang bidang kerjanya berkaitan dengan masalah yang diteliti di lingkungan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.
E. Metode Pengumpulan Data 1. Data Sekunder Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan bahanbahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti yang dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan Pusat Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya dikaji secara keseluruhan.
2. Data Primer Data yang diperoleh dari cara interview atau wawancara dengan pihak terkait dengan masalah yang diteliti pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.
43
F. Metode Penyajian Data Metode penyajian data dalam penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.
G. Analisis Data Seluruh data yang telah terkumpul secara lengkap dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang
ada
sebagai
norma
hukum
positif,
sedangkan
kualitatif
yaitu
menghubungkan paparan hasil penelitian yang tersistematis tersebut dengan yang didapat dari teori hukum, postulat hukum, serta hukum positif, untuk dapat menjelaskan permasalahan secara ilmiah dan bukan dalam bentuk angka-angka.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Hasil Penelitian 1. Data Sekunder 1.1
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Setiap Negara, betapapun kecilnya harus membagi wilayahnya dalam
bagian yang lebih kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan secara efisien. Bagian wilayah tersebut biasanya disebut Daerah atau Wilayah. Dengan demikian, Daerah/Wilayah dibentuk oleh Negara, dan bukan sebaliknya. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah menjadi efektif dan efisien. Pengertian mengenai Pemerintahan Daerah terkandung dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :
45
Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945, asas Pemerintahan Daerah adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. a. Asas desentralisasi Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Asas dekonsentrasi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan bahwa : Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada intansi vertikal di wilayah tertentu.
46
c. Asas tugas pembantuan Pengertian asas tugas pembantuan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa: Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 1 angka 5 yang menegaskan sebagai berikut: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 6 selanjutnya menegaskan tentang pengertian daerah otonom sebagai berikut : Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1.2
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah termasuk
sumber keuanganya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui retribusi. Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, selain Pajak Daerah. Pengertian Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-
47
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Diantara macam-macam retribusi daerah, retribusi pasar dirasakan memberi kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Karena di dalam pasar tersebut terjadi transaksi setiap harinya dan yang melakukan kegiatan jual beli pasar dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut sebagai tempat transaksi. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah : (1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Retribusi Pasar termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
48
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 1.3
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar a. Pengertian Retribusi Pasar Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar. Di dalam Peraturan Daerah tersebut retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, oleh karena itu retribusi pasar termasuk dalam Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar, pengertian pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka 12 yang dimaksud pasar adalah: Pasar adalah pasar daerah yang ada di daerah termasuk di dalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli secara teratur, langsung memperdagangkan barang atau jasa. Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa: Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi penyediaan fasilitas pasar yang berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK serta Fasilitas Perpasaran.
49
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar maka pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo meliputi penyediaan fasilitas pasar yang terdiri dari Kios, Los, Pelataran, MCK dan Fasilitas Perpasaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kios adalah: Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu. Pengertian Los diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pasal 1 angka 18 adalah: Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua orang yang berkepentingan. Pengertian
Pelataran
diatur dalam
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa: Pelataran terbuka adalah bagian bangunan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang, jasa dan bongkar muat.
50
Selanjutnya Pengertian Fasilitas Perpasaran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 9 adalah: Fasilitas Perpasaran adalah tempat jual beli umum di luar pasar yang merupakan tempat usaha berupa banguan tetap maupun tidak tetap dan bukan milik Pemerintah Daerah yang mendapat pengaruh langsung karena adanya sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah daerah. Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pada Pasal 1 angka 10 adalah: Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi Daerah.
b. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang nama retribusi adalah : Dengan nama retribusi pasar dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar bagi setiap orang pribadi atau badan yang menjual barang dan jasa. Obyek dan subyek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 menentukan obyek retribusi sebagai berikut: (1). Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar oleh Pemerintah Daerah berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK (mandi cuci kakus).
51
(2). Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang subyek retribusi adalah: Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. c. Tarif, masa dan tata cara penetapan retribusi pasar Prinsip dan sasaran dalam besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Besarnya tarif retribusi pasar diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar adalah sebagai berikut : 1. Tarif Retribusi Pasar KELAS PASAR
I
II
III
LOKASI/ JENIS
1 2 3 1 2 3 1 2 3
KIOS
LOS
RET/M2/ HARI
RET/M2/ HARI
120,00 90,00 80,00 100,00 90,00 80,00 80,00 70,00 60,00
90,00 70,00 80,00 90,00 70,00 80,00 70,00 60,00 50,00
PELATARAN/ PKL RET/M2/ HARI
KET.
300,00
Masa Penarikan Retribusi Selama 1(satu) bulan untuk 30 (tiga puluh) hari
300,00
200,00
52
2. Untuk Hewan dan Unggas setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut : NO 1 2 3 4
JENIS
RETRIBUSI
Ternak Besar Ternak Kecil Pengguna Bongkar Muat (Bardog) Unggas dan sejenisnya
3.000,00/ekor 1.000,00/ekor 500,00/ekor 300,00/ekor
3. Untuk pengguna Fasilitas : NO FASILITAS 1 MCK
2
Bongkar muat barang
-
JENIS Buang air kecil Buang air besar Mandi Kendaraan roda 2 atau lebih Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 6 atau lebih
TARIF (Rp) KET. 500,00 Setiap kali 1.000,00 Pemakaian 1.000,00 1.000,00 Setiap kali bongkar muat 2.500,00 4.000,00
4. Untuk fasilitas perpasaran, sebagai berikut : a. Fasilitas Perpasaran Kelas I sebesar Rp. 30,-/m2/hari; b. Fasilitas Perpasaran Kelas II sebesar Rp. 20,-/m2/hari;dan c. Fasilitas Perpasaran Kelas III sebesar Rp. 10,-/m2/hari. 5. Tarif Retribusi, izin, daftar ulang, pemindahan, perpanjangan pengguna tempat dasaran sebagai berikut : NO 1 2
3
JENIS Izin penggunaan tempat dasaran baru Daftar ulang penggunaan tempat dasaran Balik nama penggunaan tempat dasaran
KIOS 500 x tarif retribusi harian x luas Rp 10.000/tahun
LOS 250 x tarif retribusi harian x luas Rp. 5.000/tahun
200 x tarif retribusi harian
100 x tarif retribusi harian x luas
53
4
Balik nama pengguna tampat dasaran dalam keluarga Perpanjang tempat dasaran
5
200 x tarif retribusi harian
100 x tarif retribusi harian x luas
100 x tarif retribusi harian
50 x tarif retribusi harian x luas
6. Pengguna dasaran yang menambah fasilitas berupa membongkar, mengubah bangunan dipungut retribusi sebesar Rp. 10.000,-/ satu macam fasilitas. Menurut Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar yang dimaksud dengan masa retribusi dan saat retribusi terutang adalah sebagai berikut : (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan secara harian dan atau bulanan. (2) Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Selanjutnya tata cara penetapan retribusi diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar adalah sebagai berikut : (1) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Bupati.
54
d. Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi pasar Menurut Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar, tata cara pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut : (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pemungutan retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas. (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (6) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga tetapi bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
55
Selanjutnya tata cara pembayaran retribusi pasar diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar. Pasal 17 tentang tata cara pembayaran adalah sebagai berikut : (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan atau SKRD tambahan atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam setelah hari pasaran atau ditentukan izin oleh Bupati. (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakanlah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (perseratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD. (4) Dalam hal pembayaran retribusi menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka izin penggunaan tempat dasaran dicabut oleh pemerintah daerah. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (perseratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD. STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sedangkan pada Pasal 18 mengenai tata cara pembayaran retribusi adalah sebagai berikut : (1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.
56
Menurut Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar, tentang tata cara penagihan retribusi pasar adalah sebagai berikut : (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar, mengatur mengenai kedaluwarsa adalah sebagai berikut : (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tahun) terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran ; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung; (3) Dalam hal diterbitkanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
57
Pada Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar, mengenai pelaksanaan dan pengawasan retribusi pasar adalah sebagai berikut : (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani bidang perdagangan. (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan
ketentuan
tersebut
maka
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan adalah Dinas yang berhak mengelola dan melakukan pemungutan retribusi pasar. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani bidang perdagangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Peraturan Bupati tersebut mengatur Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar serta pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Dalam hal mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Kepala Seksi Retribusi Pasar yang merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kepala Seksi Retribusi Pasar mempunyai tugas antara lain :
58
a. Menetapkan prosedur pemberian izin los, kios dan menetapkan bukti pungut pendapatan pasar; b. Membuat pedoman penetapan retribusi, penagihan dan melaksanakan pendataan penetapan tarif pendapatan pasar; c. Melaksanakan penagihan dan pengaministrasian serta pembukuan dengan cara melakukan pendataan pedagang pasar; d. Memberikan pengarahan pelaksanaan pemungutan retribusi, pendataan, penetapan dan pemberian izin pemakaian los, kios kepada masing-masing UPTD pasar yang ditugaskan untuk memungut retribusi pasar; e. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan masing-masing UPTD Pasar agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo terdiri dari 8 UPTD yakni , UPTD Pasar Induk Wonosobo, Pasar Kejajar, Pasar Selomerto, Pasar Kertek, Pasar Garung, Pasar Sapuran, Pasar Leksono dan Pasar Kaliwiro. UPTD yang merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar mempunyai tugas antara lain : a. Melaksanakan
penataan
pasar,
penertiban
pedagang,
pemantauan
kebersihan pasar, perawatan bangunan pasar dan fasilitas umum; b. Menghimpun permohonan izin dan dispensasi pemanfaaatan kios/los, peralatan dan bangunan pasar guna memudahkan para pemohon izin;
59
c. Mengadakan pendataan penagihan, penyetoran, dan pelaporan untuk mengetahui potensi pasar dan jumlah barang berharga, keuangan serta wajib retribusi. Standar Operasional Prosedur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo meliputi : 1. Pelayanan Penerbitan Surat izin Pemakaian Kios/Los a. Pesyaratan pemohon membawa foto copy KTP 1 lembar dan pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar; b. Pemohon mengajukan ke UPTD masing-masing pasar. Dari masingmasing
UPTD
diproses
masuk
ke
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan; c. Waktu pelayanan selama 1 minggu; d. Biaya Kios yaitu 500 x Tarif x Luas; e. Biaya Los yaitu 250 x tarif retribusi x luas; f. Produk izin pemakaian Kios/Los dan pemberian Abonemen. 2. Pelayanan balik nama Kios dan Los a. Persyaratan pemohon membawa foto copy KTP 1 lembar, pas foto 4x6 2 lembar, surat pelimpahan dari penjual dan pembeli, menyerahkan izin lama dan lunas administrasi bulan berjalan; b. Pemohon mengajukan ke UPTD masing-masing pasar, dari masingmasing
UPTD
diproses
masuk
Perdagangan; c. Waktu pelayanan selama 1 minggu;
ke
Dinas
Perindustrian
dan
60
d. Biaya Kios 1000 x Tarif x Luas; e. Biaya Los 500 x Tarif x Luas; f. Produk balik nama pemakaian Kios/Los. 3. Pelayanan Registrasi (Daftar Ulang) a. Persyaratan penyerahan surat izin Kios/Los; b. Pemohon mengajukan izin Kios/Los ke UPTD masing-masing pasar untuk ditanda tangani oleh Kepala UPTD Pasar; c. Waktu pelayanan selama 1 hari; d. Biaya daftar ulang penggunaan Kios Rp 10.000/th dan leges; e. Biaya daftar ulang penggunaan Los Rp 5.000/th dan leges; f. Produk daftar ulang izin Kios/Los. 4. Pelayanan perpanjangan izin Kios/Los a. Persyaratan pemohon menyerahkan izin lama yang telah habis masa berlakunya. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar dan lunas administrasi bulan berjalan; b. Pemohon mengajukan ke UPTD masing-masing pasar. UPTD mengajukan
surat
permohonan
ke
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan dengan melampirkan surat izin Kios/Los yang telah habis masa berlakunya; c. Waktu pelayanan selama 1 minggu; d. Biaya Kios Tarif x 100 x luas; e. Biaya Los Tarif x 50 x luas; f. Surat izin perpanjangan Kios/Los tiap 5 tahun sekali.
61
Mekanisme Kerja Pemungutan Retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : 1. Wajib retribusi membayar kepada petugas pemungut retribusi pasar; 2. Petugas pemungut retribusi pasar menyetorkan pendapatan retribusi pasar kepada bendahara dimasing- masing UPTD pasar; 3. Bendahara UPTD pasar menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar kepada bendahara penerima khusus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo selama 1 x 24 jam; 4. Bendahara penerima khusus menyetor retribusi pasar ke Kas Daerah (BPD Jateng cabang Wonosobo).
1.4
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008, Kedudukan, Susunan Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo
1.4.1 Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo di bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
62
1.4.2 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan KEPALA
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN PERENCPROG EVALUASI & SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PERINDUSTRIAN SEKSI INDUSTRI AGRO, KIMIA, & HASIL HUTAN
BIDANG PERDAGANGA N
BIDANG PENGELOLAAN PASAR
SEKSI INFORMASI PASAR & PROMOSI
SEKSI PEMELIHARAAN PASAR
SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN & TEKSTIL
SEKSI DISTRIBUSI & PERLIND KONSUMEN
SEKSI RETRIBUSI PASAR
SEKSI INDUSTRI ANEKA
SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN
SEKSI KETERTIBAN & KEBERSIHAN PASAR
63
UPTD 1. 2. 3. 4.
UPTD Pasar induk Wonosobo UPTD Pasar Leksono UPTD Pasar Selomerto UPTD Pasar Kertek
5. 6. 7. 8.
UPTD Pasar Garung UPTD Pasar Sapuran UPTD Pasar Kaliwiro UPTD Pasar Kejajar
Susunan Organisasi Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo terdiri dari : 1) Kepala Dinas; 2) Sekretariat, terdiri dari : a) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3) Bidang Perindustrian, terdiri dari : a) Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan; b) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil; c) Seksi Industri Aneka. 4) Bidang Perdagangan, terdiri dari : a) Seksi Informasi Pasar dan Promosi; b) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen; c) Seksi Bina Usaha Perdagangan. 5) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari : a) Seksi Pemeliharaan Pasar; b) Seksi Retribusi Pasar;
64
c) Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar. 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri 8 UPTD yaitu, UPTD Pasar Induk Wonosobo, Pasar Kejajar, Pasar Selomerto, Pasar Kertek, Pasar Garung, Pasar Sapuran, Pasar Leksono dan Pasar Kaliwiro; 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
1.4.3 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perindustrian dan perdagangan, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo mengacu sebagai pelaksana visi dan misi Kabupaten Wonosobo khususnya dalam bidang ekonomi. Visi Kabupaten Wonosobo adalah “Wonosobo yang semakin maju dan sejahtera”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut dituangkan dalam beberapa pokok yang menjadi misi Kabupaten Wonosobo, yaitu : 1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipasif dan demokratis menuju masyarakat. 2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah, dengan tujuan dan sasaran. 3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat, dengan tujuan dan sasaran. 4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah, dengan tujuan dan sasaran.
65
5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang, dengan tujuan dan sasaran. Visi dan Misi merupakan upaya pelaksanaan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi dan misi daerah dalam bidang yang menjadi pokok dan fungsinya. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo, maka disusunlah visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Visi menggambarkan tujuan ideal yang ingin dicapai. Misi menunjukan cara-cara yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ideal (visi). Visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut : VISI 1. Terwujudnya industri, perdagangan dan pengelolaan pasar yang maju, mandiri, tangguh, berdaya saing, serta berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. 2. Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pendapatan Pasar menuju kemandirian daerah. MISI 1. Pemanfaatan dan penguatan industri, perdagangan dan pengelolaan pasar yang berdaya saing tinggi melalui berbagai upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. 2. Mewujudkan Industri, perdagangan, dan pengelolaan pasar sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan
66
wawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah, persaingan sehat dan perlindungan konsumen. 3. Mengembangkan Industri, perdagangan dan pengelolaan pasar yang sehat, berdaya saing tinggi dengan mengutamakan pengembangan ekonomi kerakyatan. 4. Pemberdayaan Kelembagaan Industri, perdagangan dan pengelolaan pasar dalam bidang produksi, distribusi dan jasa khususnya yang menyangkut produk unggulan Kabupaten Wonosobo secara Profesional. 5. Peningkatan Pelayanan pada wajib retribusi dan pemantapan kegiatan pengelolaan pasar.
1.4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar serta pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;
67
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; 4. Pemberian perizinan tertentu; 5. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga dinas; 6. Pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional; 7. Pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.4.5 Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mendasarkan pada kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh Bupati. Tugas pokok masingmasing diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut : 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengelola kewenangan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar serta pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
68
2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan. 4) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan. 5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang umum dan kepegawaian. 6) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri, agro, kimia, hasil hutan, industri logam, mesin dan tekstil serta industri aneka. 7) Kepala Seksi Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri agro, kimia, dan hasil hutan. 8) Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri logam, mesin dan tekstil. 9) Kepala Seksi Industri Aneka mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri aneka.
69
10) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi pasar dan promosi, distribusi dan perlindungan konsumen serta bina usaha perdagangan. 11) Kepala Seksi Informasi Pasar dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi pasar dan promosi. 12) Kepala Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang distribusi dan perlindungan konsumen. 13) Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang bina usaha perdagangan. 14) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemeliharaan pasar, retribusi pasar serta ketertiban dan kebersihan pasar. 15) Kepala Seksi Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan pasar. 16) Kepala Seksi Retribusi Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang retribusi pasar. 17) Kepala Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketertiban dan kebersihan pasar.
70
18) Kepala Unit
Pelaksana Teknik
Dinas
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas teknis dinas, pemberian bimbingan, pembinaan, pengamanan, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas teknis bidang pengelolaan pasar, dan pengelolaan administrasi serta ketatausahaan. Terdiri dari 8 (delapan) UPTD Pasar yang kedudukanya sejajar dengan Kepala Seksi. 19) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo mempunyai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 94 orang dari jumlah tersebut 50 orang adalah petugas pemungut retribusi di 8 UPTD Pasar. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dikemukakan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Golongan L P Jumlah I 9 9 II 38 6 44 III 30 5 35 IV 6 6 Jumlah 83 11 94 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Dari data tabel nomor 1 jumlah Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling banyak adalah Golongan II sebanyak 44 orang. Golongan III sebanyak 35 orang, Golongan I sebanyak 9 orang dan Golongan IV sebanyak 6 orang.
71
Tabel 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan Pendidikan L P Jumlah SD 7 7 SLTP 12 12 SLTA 44 10 54 Sarjana Muda 1 1 Sarjana 17 1 18 Pasca Sarjana 2 2 Jumlah 82 12 94 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Dari data tabel nomor 2 jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan paling banyak berpendidikan SLTA sebanyak 54 orang, Sarjana sebanyak 18 orang, SLTP sebanyak 12 orang, SD sebanyak 7 orang, Pasca Sarjana sebanyak 2 orang dan berpendidikan Sarjana Muda sebanyak 1 orang. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahanya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas.
Setiap
pimpinan
satuan
organisasi
harus
menaati
petunjuk/perintah dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahanya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahanya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi
72
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahanya masingmasing wajib mengadakan rapat berkala. Para Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Dinas.
1.5
Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam pelaksaanaan otonomi daerah, karena penerimaan yang besar dari retribusi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berupaya melakukan usaha-usaha dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh data mengenai target dan relisasi retribusi pasar Kabupaten Wonosobo selama 6 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel target dan realisasi retribusi pasar dari tahun 2007-2012. Berikut perkembangan target dan realisasi retribusi pasar tahun anggaran 2007 sampai dengan 2012 :
73
Tabel 1 Tabel Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun Anggaran 2007-2012 NO
TAHUN
TARGET (RP)
REALISASI (RP)
%
1
2007
1.593.275.000
1.668.329.000
105
2
2008
1.104.114.000
1.173.924.000
106
3
2009
1.117.499.000
1.301.276.354
116
4
2010
1.393.865.500
1.409.116.986
101
5
2011
1.578.000.000
1.557.189.918
99
6
2012
1.499.100.000
1.637.498.543
109
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Berdasarkan tabel nomor 1 diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar dari tahun 2007 sampai tahun 2012 telah memenuhi target yang telah ditentukan, kecuali pada tahun 2011, dimana target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.1.578.000.000,00 hanya dapat terealisasi sebesar Rp.157.189.918,00 yang apabila dipersentasekan sebesar 99%. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2012 penerimaan retribusi pasar telah memenuhi target yang telah ditentukan. Peningkatan realisasi retribusi pasar terbesar terjadi pada tahun 2009, dimana target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 1.117.499.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.301.276.354,00 yang apabila dipersentasikan sebesar 116%.
74
Tabel 2 Tabel Nama Pasar Se Kabupaten Wonosobo NO 1
2 3 4
5 6 7 8
KECAMATAN
NAMA PASAR DAERAH Wonosobo 1. Induk Wonosobo 2. Wonosobo/Hewan Wonolelo 3. Ikan Sumberan Kertek 1. Kertek 2. Sayur Wringinanom Sapuran 1. Sapuran 2. Randusari Kaliwiro 1. Kaliwiro 2. Wadaslintang 3. Hewan Panggotan Garung 1. Garung 2. Sayur Siwuran Kejajar 1. Kejajar Selomerto 1. Selomerto Leksono 1. Leksono Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Berdasarkan tabel nomor 2 jumlah pasar Kabupaten Wonosobo terdiri dari
8 pasar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD Pasar Wonosobo terdiri dari 3 pasar yakni Pasar Induk Wonosobo, Pasar Hewan Wonolelo dan Pasar Ikan Sumberan. UPTD Pasar Kertek terdiri dari 2 pasar yakni Pasar Kertek dan Pasar Sayur Wringinanom. UPTD Pasar Sapuran mempunyai 2 pasar yaitu Pasar Sapuran dan Randusari. UPTD Pasar Kaliwiro terdiri dari 3 pasar yaitu Pasar Kaliwiro, Wadaslintang dan Pasar Hewan Panggotan.UPTD Pasar Garung terdiri dari Pasar Garung dan Pasar Sayur Siwuran. Sedangkan UPTD Pasar Kejajar, Selomerto dan Leksono terdiri masing-masing satu pasar.
75
Tabel 3 Tabel Jadwal Hari Pasaran Pasar Daerah Se Kabupaten Wonosobo NO PASAR HARI PASARAN 1 KERTEK KLIWON PAHING 2 SAPURAN WAGE PAHING 3 GARUNG PAHING KLIWON 4 KEJAJAR LEGI PON 5 SELOMERTO LEGI PON 6 LEKSONO PAHING WAGE 7 KALIWIRO PAHING WAGE 8 WONOSOBO LEGI Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo
2. Data Primer Kondisi Umum Kabupaten Wonosobo
2.1
Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 70 11’ sampai 70 36’ Lintang Selatan dan 1090 43’ sampai 1100 04’ Bujur Timur. Jarak ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah 120 km dan 520 km dari ibukota Negara (Jakarta) berada pada rentang 250 dpl-2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl1000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi spasial berada di tengahtengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat memberi akses dari dan menuju dua alur strategis nasional. Secara administratif Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 265 desa/kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut: -
Sebelah Utara
: Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang
76
-
Sebelah Timur
: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
-
Sebelah Selatan
: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo
-
Sebelah Barat
: Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen
Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 hektare, dengan kondisi biogeofisik sebagai berikut : -
Kemiringan 30-80 seluas 54,4 hektare
-
Kemiringan 30-150 seluas 24.769,1 hektare
-
Kemiringan 150-400 seluas 42.173,6 hektare
-
Kemiringan >400 seluas 31.829,9 hektare Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98,468 hektare atau 984,68
km2, atau 3.03% (persen) dari luas jawa tengah, dengan komposisi tata guna lahan atas
tanah sawah mencakup 18.909,72 ha (18,99%), tanah kering seluas
55.140,80 ha (55,99%), hutan negara 18.909,72 ha (19,18%), perkebunan negara/swasta seluas 2.764,51 ha (2,80%) dan lainya seluas 2.968,07 ha (3,01%). Secara administratif terbagi dalam 15 Kecamatan, 256 Desa, dan 29 Kelurahan. Adapun ke 15 Kecamatan tersebut yaitu (1) Kecamatan Wonosobo (2) Kecamatan Kalikajar (3) Kecamatan Sapuran (4) Kecamatan Kepil (5) Kecamatan Kertek (6) Kecamatan Kaliwiro (7) Kecamatan Wadaslintang (8) Kecamatan Leksono (9) Kecamatan Kalibawang (10) Kecamatan Selomerto (11) Kecamatan Garung (12) Kecamatan Kejajar (13) Kecamatan Watumalang (14) Kecamatan Mojotengah (15) Kecamatan Sukoharjo. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250 m hingga 2.250 m diatas permukaan laut yang terletak di
77
bebatuan prakwaker. Kabupaten ini beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, suhu udara rata-rata pada siang hari 24-300 C dan pada malam harinya turun menjadi 200C, namun pada bulan Juli sampai Agustus turun menjadi 12-150C pada siang malam hari dan 15-200 pada siang hari. Dengan kondisi yang subur dan memiliki curah hujan rata-rata 3.400 mm dalam 196 hari pertahunnya, wilayah tersebut sangat mendukung untuk pengembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Sektor pertanian menjadi sektor utama dalam potensi perekonomian Wonosobo, dalam 4 tahun terakhir ini sektor tersebut telah menyumbang rata-rata pertahun 48,96% dari PDRB. Hal tersebut disebabkan, karena sebagian masyarakat Wonosobo bergerak dalam bidang pertanian. Di urutan kedua diduduki oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata 11,12%, di sektor ini membuat lapangan usaha pada tiap tahunya semakin meningkat lantaran masyarakat Wonosobo telah mulai menggeluti bidang tersebut. Di posisi terakhir, lapangan usaha penyumbang terkecil adalah dari sektor pertambangan dan penggalian, rata-rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 0,72% saja, kondisi ini disebabkan karena sektor tersebut belum tergarap secara maksimal. Untuk sektor pertanian, Wonosobo memiliki komoditas antara lain padi, teh, tembakau, kopi dan berbagai jenis sayuran dan tanaman hortikultura. Wilayah yang memilki suhu udara antara 14,3-26,50C diketahui sangat cocok untuk pengembangan budaya jamur, carica, papaya, asparagus, dan beberapa jenis kayu sebagai komoditi ekspor non migas. Selain itu juga ada beberapa tanaman khas Wonosobo seperti purwaceng, gondorukem dan kayu putih.
78
Produk pertanian mengalami peningkatan khususnya pada komoditas buah-buahan, palawija, padi. Produk unggulan pertanian Wonosobo yang dihasilkan petani tradisional antara lain kentang, kubis/kol dan sayuran lain seperti sawi, daun bawang, bawang putih, serta buah-buahan seperti salak, nanas, duku dan carica. Selain kaya akan potensi pertanian, Kabupaten Wonosobo juga mempunyai komoditi unggulan di sektor pariwisata, orang yang pernah mengenal atau berkunjung ke Wonosobo akan teringat kepada batik Talunombo, mie ongklok dan dataran tinggi Dieng dengan carica dan kacang Diengnya, selain hal tersebut masih ada yang lebih menarik lagi yaitu sebuah perkebunan teh yang dikenal sebagai kawasan Agrowisata Tambi. Kawasan Agrowisata Tambi merupakan pilihan yang menarik bagi pecinta alam pegunungan terutama yang ingin melepaskan diri dari hiruk pikuknya suasa perkotaan sekaligus merasakan sejuknya udara pegunungan sehingga tidak berlebihan jiwa kegiatan outbound sangat tepat dilakukan di kawasan ini. Kawasan Agrowisata Tambi merupakan areal perkebunan teh seluas 829,14 ha yang dikelola oleh PT Tambi yang bergerak dibidang perkebunan dan produksi teh. Semula perkebunan ini milik perusahan Belanda yang bernama Bagelen Thee & Kina Maatschapij dan dikelola oleh NV John Peet yang berkantor di Batavia (Jakarta). Setelah tahun 1945 atau Indonesia merdeka, perusahaan ini diambil-alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun pasca Konferensi Meja Bundar (tahun 1949) perkebunan ini dikembalikan lagi kepada pemilik semula. Pada tahun 1954 perkebunan ini dijual kepada NV eks PPN Sindoro Sumbing. Tahun 1957 NV eks PPN Sindoro Sumbing
79
bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendirikan perusahaan baru yang diberi nama NV Tambi.
2.2
Hambatan-hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ismiyati selaku Kepala Seksi
Retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo menemui
berbagai
hambatan
dan
upaya
apa
yang
ditempuh
Dinas
Perindustriandan Perdagangan dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar. Hambatan -hambatan tersebut terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu : 1. Hambatan Internal Hambatan yang bersifat internal merupakan hambatan yang bersumber dari dalam institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri. Hambatanhambatan internal disini meliputi : a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkemampuan manajerial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Dimana kualitas-kualitas pegawai yang ada belum memadai dalam mendukung pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan dari latar belakang pendidikan atau tingkat pegawai yang masih rendah sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
80
b. Kurangnya disiplin pengelolaan pasar. Perencanaan dan target sudah dilaksanakan tetapi masih jauh dari potensi yang ada serta pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi belum optimal karena terbatasnya personel di bidang pengelolaan pasar, sehingga pengelolaan pasar yang seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan rencana agak tersendat. c. Kualitas SDM pemungut retribusi yang kurang memadahi dan pengalaman petugas pemungut retribusi pasar. Dalam pemungutan retribusi pasar yang terdiri dari 8 UPTD Pasar, dari total 94 jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo 50 diantaranya merupakan petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar di dalam 8 UPTD Pasar. Petugas pemungut retribusi pasar tersebut ada beberapa yang masa kerjanya masih belum lama atau sedikit sehingga dibutuhkan koordinasi dengan petugas yang sudah berpengalaman. d. Kompetensi aturan yang masih rendah, pemberian sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada wajib retribusi kurang tegas, sehingga wajib retribusi tidak takut apabila tidak memenuhi kewajibanya membayar secara tepat. e. Kebersihan dan keamanan pasar yang belum optimal. Hal ini dapat mempengaruhi minat pedagang tetap berdagang di pasar atau tidak karena menyangkut keamanan dan kebersihan. 2. Hambatan Eksternal Hambatan eksternal merupakan hambatan yang besumber dari luar institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, dengan kata
81
lain hambatan eksternal muncul dari masyarakat atau pedagang sebagai wajib retribusi pasar, yakni kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pasar. Kesadaran pedagang atau masyarakat dalam membayar retribusi pasar sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pasar
akan
berdampak pada pengelolaan, penataan dan pembaharuan pasar. Karena apabila pedagang terlambat atau menunggak dalam kewajibanya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada pada waktunya, akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat pada waktunya maka akan mendukung dalam pemungutan retribusi pasar juga untuk memajukan pasar tersebut dan dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.
2.3
Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Retribusi Pasar Berbagai upaya ditempuh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Wonosobo selaku Dinas yang berwenang melakukan pemungutan retribusi pasar untuk mengoptimalkan jumlah retribusi pasar maka upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut : a. Meningkatkan koordinasi dengan semua petugas pemungut untuk mempercepat pencapaian target; b. Meningkatkan kualitas SDM pemungut retribusi melalui pimpinan SKPD;
82
c. Meningkatkan
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana
kerja
untuk
menyelesaikan tugas; d. Mengupayakan untuk menambah petugas pemungut retribusi di setiap UPTD; e. Membuat pedoman dan prosedur kerja yang jelas; f. Peningkatan sosialisasi atau/penyuluhan-penyuluhan terhadap wajib retribusi pasar, baik melalui tatap muka maupun melalui media massa dan media lainya; g. Meningkatkan
pengawasan
terhadap
petugas
dalam
pelaksanaan
pemungutan retribusi di setiap UPTD dan pada wajib retribusi pasar. Pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi pasar di setiap UPTD pasar agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan terhadap wajib retribusi pasar ditujukan terhadap wajib retribusi yang kurang dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi atau menunggak.
83
B. Pembahasan 1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo Pembangunan
nasional
bertujuan
untuk
mewujudkan
masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual, melalui taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah keuangan merupakan hal vital dan mendasar yang digunakan sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
84
Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mengandung hak dan kewajiban yaitu melakukan tindakan hukum tertentu berupa tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi tentang kebebasan tidak melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban memuat mengenai keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.46 Menurut Ateng Syarifudin istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (Zelfstanddigheid) tetapi bukan kemerdekaan (Onafhankheid) kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah perwujudan pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga otonomi sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri, kemauan sendiri dan hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.47 Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 46 47
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. UII Press.Yogyakarta. 2002, hal .73. Ateng Syarifudin. Pasang Surut Otonomi Daerah. BMA Cipta. Bandung. 1985, hal.2.
85
harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah juga harus melihat akan sumberdaya yang ada di daerahnya guna membiayai pembangunan rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah, termasuk sumber keuanganya, maka dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah ialah sebagai berikut. 1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d. PAD lainya yang sah. 2. Dana perimbangan. 3. Pendapatan daerah lainya yang sah. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) memilki kewenangan penuh terhadap potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD, termasuk di dalamnya membuat peraturan-peraturan daerah yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan bagi daerah. Sedangkan dalam pengelolaan PAD harus ada pemisahan aset daerah secara jelas antara provinsi, kabupaten, dan kota agar terhindar dari konflik dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu komponen yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi daerah yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah, serta merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan
86
pembangunan daerah. Pengertian Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian retribusi menurut Rohmat Soemitro, yang dimaksud dengan retribusi adalah: Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menerima balas jasa dari negara. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Dengan kata lain, retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.48 Retribusi daerah merupakan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang pemungutanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan definisi retribusi, beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.
48
Rohmat Soemitro. loc. cit.
87
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan. 2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. 3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran
yang
dilakukannya. 4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemungutan retribusi merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari adanya otonomi daerah. pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat untuk menggali segala potensi yang ada di daerahnya termasuk melakukan pemungutan retribusi. Objek dan jenis retribusi diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : (1) Objek Retribusi adalah : a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan tertentu. Jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
88
(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retrbusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan Air; dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah.
Sedangkan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol; c. Retribusi Izin Gangguan;
89
d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Salah satu retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wonosobo adalah retribusi pasar. Retribusi pasar tersebut merupakan golongan retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah : (1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar. Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa: Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi penyediaan fasilitas pasar yang berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK serta Fasilitas Perpasaran.
90
Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonosobo.
Dalam
pelaksanaan
pemungutan
retribusi
pasar
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil penelitian data 1.3, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo memiliki wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Dinas Daerah dalam era otonomi daerah diatur dalam Pasal 124 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut : 1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah; 3. Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas Daerah sebagai perangkat organisasi pemerintah daerah mempunyai fungsi: 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah; 2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.
91
Diserahkanya kewenangan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo diharapkan sektor retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo. Dengan kata lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo guna membiayai pembangunan daerah. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).49 Apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan setiap orang mempunyai keanekaragaman yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Astrid Susanto, peranan dibagi dalam tiga hal, yaitu : 1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.50 Peranan juga merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok (organisasi) tertentu yang menjadi bagian atau memegang unsur
49 50
Soerjono Soekanto. loc. cit. Astrid Soesanto. loc.cit.
92
pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa sebagai akibat dari kedudukan dalam struktur. Dalam hal ini peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari tugas pokoknya, yakni sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten
Wonosobo
adalah
untuk
melaksanakan
urusan
pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar serta pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; 4. Pemberian perizinan tertentu; 5. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga dinas; 6. Pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional; 7. Pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
93
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, disamping tugasnya selaku Dinas Penggali Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi pasar juga ditugaskan sebagai Dinas Teknis. Selaku Dinas Teknis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan retribusi pasar. Sedangkan sebagai Dinas penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dinas penghasil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghimpun atau memungut retribusi pasar. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar. Pemungutan retribusi pasar termasuk dalam bidang pengelolaan pasar. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Kepala Seksi Retribusi Pasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang retribusi pasar, yang merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Kepala Seksi Retribusi Pasar menetapkan prosedur pemberian izin los, kios dan menetapkan bukti pungut pendapatan pasar dan membuat pedoman penetapan retribusi, penagihan dan melaksanakan
pendataan
penetapan
tarif
pendapatan
pasar.
Kemudian
94
memberikan pengarahan pelaksanaan pemungutan retribusi, pendataan, penetapan dan pemberian izin pemakaian los, kios kepada masing-masing UPTD pasar yang ditugaskan untuk memungut retribusi pasar. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo terdiri dari 8 UPTD yang bertugas menghimpun permohonan izin dan dispensasi pemanfaaatan kios/los dan pendataan penagihan, penyetoran, dan pelaporan untuk mengetahui potensi pasar dan jumlah barang berharga, keuangan serta wajib retribusi, yang kemudian dilaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam pelayanan retribusi pasar menggunakan Standar Operasional Prosedur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar, yang meliputi pelayanan penerbitan surat izin pemakaian kios/los, pelayanan balik nama kios dan los, pelayanan registrasi (daftar ulang) dan pelayanan perpanjangan izin kios/los. Yang dilaksanakan di UPTD pasar masingmasing, kemudian akan diproses masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Mekanisme Kerja Pemungutan Retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : 1. Wajib retribusi membayar kepada petugas pemungut retribusi pasar; 2. Petugas pemungut retribusi pasar menyetorkan pendapatan retribusi pasar kepada bendahara dimasing- masing UPTD pasar;
95
3. Bendahara UPTD pasar menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar kepada bendahara penerima khusus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo selama 1 x 24 jam; 4. Bendahara penerima khusus menyetor retribusi pasar ke Kas Daerah (BPD Jateng cabang Wonosobo). Retribusi pasar merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, pendapatan dari sektor retribusi pasar dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dalam realisasinya ada yang memenuhi
target bahkan melebihi
jumlah target yang telah ditetapkan, tetapi juga ada yang belum memenuhi target dalam realisasinya. Berdasarkan hasil penelitian data 1.5 pada tabel nomor 1 tentang rekapitulasi target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2007-2012, pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2012 penerimaan retribusi pasar telah memenuhi target yang telah ditentukan. Peningkatan realisasi retribusi pasar terbesar terjadi pada tahun 2009, dimana target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 1.117.499.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.301.276.354,00 yang apabila dipersentasikan sebesar 116%. Berdasarkan hasil penelitian data 1.5 pada tabel nomor 1
diketahui bahwa
penerimaan retribusi pasar dari tahun 2007 sampai tahun 2012 telah memenuhi target yang telah ditentukan, kecuali pada tahun 2011, dimana target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.1.578.000.000,00 hanya dapat terealisasi sebesar Rp.157.189.918,00 yang apabila dipersentasekan sebesar 99%. Dilihat dari hasil
96
penelitian data
1.5 pada tabel nomor 1 target dan realisasi retribusi pasar
Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2007-2012, untuk presentase antara target dan realisasi perolehan retribusi pasar tidak terlalu stabil mengalami kenaikan dan penurunan.
2. Hambatan Normatif Dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kewenanganya memungut retribusi pasar tidak selalu memenuhi target retribusi pasar yang telah ditentukan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima dari sektor ini. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo menemui berbagai hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut salah satunya adalah hambatan normatif, yaitu hambatan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hambatan normatif dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo terdapat pada Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar, mengenai kedaluwarsa adalah sebagai berikut : (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tahun) terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran ; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung; (3) Dalam hal diterbitkanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
97
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Dengan melihat ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar mengenai kedaluwarsa dalam melakukan penagihan retribusi, ketentuan dari pasal tersebut dapat menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa apabila melampaui waktu selama tiga tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi dan hanya dapat ditangguhkan apabila diterbitkanya surat teguran dan pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan ketentuan dari pasal tersebut menyebabkan dapat menghambatnya upaya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar, penagihan retribusi dapat tertangguh jika diterbitkan surat teguran dan ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung tergantung dari kesadaran pada diri wajib retribusi, karena apabila wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah serta wajib retribusi dapat diketahui dari pengajuan
98
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi, maka kedaluwarsa penagihan retribusi dapat ditangguhkan. Begitupun sebaliknya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar, apabila wajib retribusi tidak diterbitkan surat teguran dan tidak ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung maka dapat terjadi penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu selama tiga tahun terhitung saat terutangnya retribusi. Analisis terhadap ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar, selain kesadaran dari wajib retribusi dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar, ketegasan bagi pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah mengenai retribusi pasar sangat diperlukan, agar tidak memberikan celah bagi para wajib retribusi untuk tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau menunggak dalam kewajibanya sebagai wajib retribusi. Kesadaran pedagang atau masyarakat dalam membayar retribusi pasar sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pasar akan berdampak pada pengelolaan, penataan dan pembaharuan pasar. Karena apabila pedagang terlambat atau menunggak dalam kewajibanya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada pada waktunya, akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat pada waktunya maka akan mendukung dalam pemungutan retribusi pasar juga untuk memajukan pasar
99
tersebut dan dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hambatan normatif dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo, maka timbul hambatan-hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar. Berdasarkan hasil penelitian data 2.2 tentang adanya hambatan-hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar. Hambatan-hambatan tersebut terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu : 1. Hambatan Internal Hambatan yang bersifat internal merupakan hambatan yang bersumber dari dalam institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri. Hambatanhambatan internal disini meliputi : a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkemampuan manajerial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Dimana kualitas-kualitas pegawai yang ada belum memadai dalam mendukung pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan dari latar belakang pendidikan atau tingkat pegawai yang masih rendah sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian data 1.4.5 pada tabel nomor 2 jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan paling banyak berpendidikan SLTA sebanyak 54 orang, Sarjana sebanyak 18 orang, SLTP sebanyak 12 orang, SD sebanyak
100
7 orang, Pasca Sarjana sebanyak 2 orang dan berpendidikan Sarjana Muda sebanyak 1 orang. b. Kurangnya disiplin pengelolaan pasar. Perencanaan dan target sudah dilaksanakan tetapi masih jauh dari potensi yang ada serta pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi belum optimal karena terbatasnya personel di bidang pengelolaan pasar, sehingga pengelolaan pasar yang seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan rencana agak tersendat. c. Kualitas SDM pemungut retribusi yang kurang memadahi dan pengalaman petugas pemungut retribusi pasar. Dalam pemungutan retribusi pasar yang terdiri dari 8 UPTD Pasar, dari total 94 jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo 50 diantaranya merupakan petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar di dalam 8 UPTD Pasar. Petugas pemungut retribusi pasar tersebut ada beberapa yang masa kerjanya masih belum lama atau sedikit sehingga dibutuhkan koordinasi dengan petugas yang sudah berpengalaman. d. Kompetensi aturan yang masih rendah, pemberian sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada wajib retribusi kurang tegas, sehingga wajib retribusi tidak takut apabila tidak memenuhi kewajibanya membayar secara tepat. e. Kebersihan dan keamanan pasar yang belum optimal. Hal ini dapat mempengaruhi minat pedagang tetap berdagang di pasar atau tidak karena menyangkut keamanan dan kebersihan.
101
2. Hambatan Eksternal Hambatan eksternal merupakan hambatan yang besumber dari luar institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, dengan kata lain hambatan eksternal muncul dari masyarakat atau pedagang sebagai wajib retribusi pasar, yakni kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pasar. Kesadaran pedagang atau masyarakat dalam membayar retribusi pasar sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Peningkatan retribusi pasar akan berdampak juga pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan dan perkembangan daerah karena berkaitan erat dengan pembiayaanya. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah dituntut untuk membiayai segala urusan rumah tangganya sendiri, yang sangat memerlukan biaya besar. Oleh karena itu setiap daerah harus mampu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun. Untuk dapat meningkatkan retribusi pasar guna memperoleh pendapatan daerah yang maksimal maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo melakukan upaya-upaya dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar. Dilihat dari hasil penelitian data 2.3 tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Kabupaten
Wonosobo
dalam
mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar antara lain : 1. Meningkatkan koordinasi dengan semua petugas pemungut untuk mempercepat pencapaian target;
102
2. Meningkatkan kualitas SDM pemungut retribusi melalui pimpinan SKPD; 3. Meningkatkan
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana
kerja
untuk
menyelesaikan tugas; 4. Mengupayakan untuk menambah petugas pemungut retribusi di setiap UPTD; 5. Membuat pedoman dan prosedur kerja yang jelas; 6. Peningkatan sosialisasi atau/penyuluhan-penyuluhan terhadap wajib retribusi pasar, baik melalui tatap muka maupun melalui media massa dan media lainya; 7. Meningkatkan
pengawasan
terhadap
petugas
dalam
pelaksanaan
pemungutan retribusi di setiap UPTD dan pada wajib retribusi pasar. Pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi pasar di setiap UPTD pasar agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan terhadap wajib retribusi pasar ditujukan terhadap wajib retribusi yang kurang dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi atau menunggak.
BAB V PENUTUP
A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo, dapat diambil simpulan sebagai berikut : 1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar, yaitu : a. Melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan retribusi pasar. Di antaranya pelayanan penerbitan surat izin pemakaian los/kios, pelayanan balik nama kios dan los, pelayanan registrasi (daftar ulang) dan pelayanan perpanjangan izin kios dan los. b. Dinas Penggali Pendapatan Asli Daerah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo menghimpun atau memungut retribusi pasar. 2. Hambatan normatif yang timbul dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo, terdapat pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar
104
mengenai kedaluwarsa, karena apabila wajib retribusi termasuk dalam ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar maka hak penagihan retribusi pada wajib retribusi menjadi kedaluwarsa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar terdapat berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi : a. Hambatan internal, yaitu hambatan yang bersumber dari dalam institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. b. Hambatan eksternal, merupakan hambatan yang bersumber dari luar institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.
B. Saran Pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah mengenai retribusi pasar dalam penerapanya agar lebih ditegaskan lagi, sehingga tidak memberikan celah bagi para wajib retribusi untuk tidak membayar retribusi tepat pada waktunya, sehingga penagihan wajib retribusi tidak menjadi kedaluwarsa seperti yang tertuang pada Pasal 24 mengenai kedaluwarsa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar. Guna meningkatkan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo, hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo menambah jumlah personel petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar di dalam 8 UPTD Pasar. Sehingga pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan secara efektif untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo.
DAFTAR PUSTAKA Buku Literatur : Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Atmosudirjo, Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Brotodiharjo, Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Aditama, Bandung. Fauzan, Muhammad, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Stain Press, Purwokerto. HR, Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. __________, 2006, Hukum Administrasi Negara, Grafindo Persada, Jakarta. Ibrahim, Johnny, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang. Joeniarto, 1975, Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang Seluas-Luasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal, Gadjah Mada, Yogyakarta. Kaho, Josef Riwu, 2002, Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kansil, C.S.T, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Andi Ofset, Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta. Siahaan, Marihot P, 2005, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,1985.Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta. , 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, UI Press, Jakarta. Soemitro, Rohmat, 1974, Pajak dan Pembangunan, PT Eresco, Bandung. Soemitro, Ronny Hanitio, 1986.Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Soeroso, R, 1992, Pengantar Ilmu Hukum.Sinar Grafika, Jakarta. Soesanto, Astrid, 1983, Dasar-dasar Sosiologi dan Pengantar Sosial, Bina Cipta, Jakarta. Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta. Subandi, dan Kusnaeni, 2008, Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Sunarto, Siswanto, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2008, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta. Syarifudin, Ateng, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, BMA Cipta, Bandung. Utrecht, E, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok Dan Fungsi Serta UraianTugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sumber Lain : Hariatmadi, Oksy, 2012, “Skripsi Peranan Dinas Pendidikan dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi di Kabupaten Temanggung, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto. Karyana, Ayi, Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005, hal.12.
