PENGORGANISASIAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KABUPATEN CIANJUR DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR Ayi Karyana Universitas Terbuka ABSTRACT Work division is an important aspect in every organization. The division should be reflected in organizational structure. This research analyzes how work division and organizational structure in the Agency of Trade and Industry in Cianjur Regency influence management of market retribution under the regency’s jurisdiction. Specifically, this research examines how work division, departmentalization, span of control, and authority delegation simultaneously and partially influence market retribution performance. All staff in the Agency with high school diploma was included in the research. All respondents were given questionnaires and data gathered were analyzed using Path Analysis method. The results show significant relationship between work division, departmentalization, span of control, authority delegation management, and market retribution performance. Key words: organization, market retribution management.
Reformasi yang bersifat multidimensional telah memberikan warna dan pengaruh pada perkembangan administrasi publik yaitu untuk mereposisikan fungsi aparatur pemerintah selaku pelayan publik. Dalam kedudukan selaku pelayan publik maka secara total penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerintahan dan pembangunan daerah, ditujukan kepada pelayanan publik. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, konsep pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur kemampuan birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat telah membawa perubahan cara pandang dalam sistem pemerintahan; dari pemerintahan yang sentralistik bergeser ke pemerintahan yang desentralistik. Dalam hal ini, Maryanow dalam Hoessein (1996) menyatakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari satu mata uang. Secara teoritis, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Upaya membangkitkan prakarsa dan mewujudkan aspirasi dari masyarakat secara efektif antara lain akan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh pemerintah
Jurnal Organisasi dan Manajemen, Voume. 1, Nomor 1, September 2005, 11-21
daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satunya. PAD merupakan sumber penerimaan yang paling berpengaruh untuk daerah. PAD ini dapat dijadikan penerimaan unggulan dalam memompa dan mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom. Peran PAD dalam menunjang pelaksanaan pembangunan sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari PAD. Oleh karena itu, penggalian potensi sumber PAD secara optimal dengan didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pemerintah daerah. Di Kabupaten Cianjur, berdasarkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Cianjur per Desember 2003, terdapat 34 jenis retribusi. Salah satunya adalah Retribusi Pasar yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, yang diundangkan di Cianjur pada 15 Juni 2001. Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber PAD yang potensial untuk dikelola di Kabupaten Cianjur. Pengorganisasian atau pengaturan organisasi pengelola retribusi pasar di Kabupaten Cianjur dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Industri. Dinas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Industri, yang diundangkan di Cianjur pada 19 Pebruari 2001. Di dalam Keputusan Bupati tersebut tidak tercantum secara eksplisit berada di sub dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mana pengelolaan retribusi pasar terstruktur. Di dalam rincian kerja organisasi dan tata kerja organisasi juga tidak dinyatakan. Padahal hampir di ke 26 kecamatan di Kabupaten Cianjur terdapat pasar yang dipungut retribusinya secara tersendiri. Ada yang sudah dipungut retribusinya, namun ada yang pengelolaannya masih digabung dengan pasar lain, seperti Pasar Cibodas dan Pasar Cigombong yang pengelolaannya masih digabung dalam satu koordinator kepala pasar. Begitu juga Pasar Cidaun yang berada di bawah satu koordinator dengan pasar Sukanagara. Dalam organisasi dan tata kerja dinas, karakter jasa/target tidak tergambarkan dalam pengorganisasian. Pengorganisasian unit pasar dengan alasan keperluan teknis lapangan, pedoman tata kerjanya didasarkan pada Surat Edaran Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Nomor 703/162/Perdagin, 13 Maret 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen Unit Pasar pada Dinas Perdagangan dan Industri dengan tujuan mewujudkan kinerja unit pasar yang berdaya dan berhasil guna, yang keberadaannya terpisah dan tidak terintegrasi secara sistemik dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Pengelola pasar di Kabupaten Cianjur, berpendapat bahwa pengorganisasian pengelolaan retribusi pasar sebaiknya dikelola sendiri oleh suatu dinas atau UPTD. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi pasar. Argumen yang dikemukakan adalah sebagai berikut. 1. Bobot tugas dalam pengelolaan pasar cukup berat, spesifik, dan langsung berhubungan dengan masyarakat luas sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih. 2. Permasalahan di pasar sangat kompleks dan perlu penanganan segera. Hal ini menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
12
Karyana, Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur
3. Kontribusi PAD dari hasil pungutan retribusi pasar cukup signifikan terhadap PAD. 4. Kinerja pengelolaan retribusi pasar akan lebih terfokus, mengingat ada kewenangan yang telah terstruktur secara formal organisatoris. Pendapat pengelola pasar di lapangan tersebut sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah ramping struktur dan kaya fungsi. Hal lain dalam pengorganisasian adalah terlalu luasnya tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perdagangan dan Industri. Desain organisasi dan tata kerja instansi ini masih mengacu pada peninggalan struktur, organisasi dan tata kerja (SOTK) instansi vertikal Departemen Perdagangan dan Industri. Kondisi yang demikian antara lain berdampak pada timpangnya pendapatan dan belanja pada Dinas Perdagangan dan Industri. Dalam rincian APBD tahun anggaran 2003, dinyatakan bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp 980.061.300,00 sedangkan belanja sebesar Rp 2.496.974.632,00. Fungsi pengorganisasian retribusi pasar adalah mengelola semua kegiatan dan merancang rencana kegiatan pengelolaan pasar menjadi suatu susunan tugas dan wewenang dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi pasar. Dalam beberapa hal, fungsi pengorganisasian unit pasar terdiri dari: (1) pembagian kerja, perancangan dan penetapan tanggung jawab tiap pekerjaan perorangan; (2) departementalisasi, pengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang spesifik; (3) penentuan rentang kendali, dan (4) pendelegasian wewenang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan. Contohnya, Kepala Pasar harus menentukan apa yang harus dilakukan oleh setiap pegawainya dan kelompok pegawai mana yang akan ditugaskan. Fungsi pengorganisasian idealnya menghasilkan struktur organisasi yang disainnya berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi akan tercapai apabila kinerja pengelolaannya optimal. Struktur organisasi terdiri dari banyak individu dan kelompok berbeda yang melakukan pekerjaan yang berbeda pula. Perbedaan pekerjaan ini harus digabungkan ke dalam suatu sistem disain organisasi yang menyeluruh. Hal ini merupakan tanggung jawab pimpinan untuk merencanakan metode gabungan dan prosesnya. Hubungan antara kinerja dan pengorganisasian sangatlah jelas. Pencapaian hasil sesuai target yang ditentukan merupakan tujuan organisasi, yaitu mendefinisikan ’apa’ dan ’bagaimana’. Hasil dari fungsi pengorganisasian dalam menentukan ’siapa’ (siapa yang akan melakukan apa dengan siapa untuk mencapai keinginan dan hasil yang telah ditentukan). Pengorganisasian yang berupa disain organisasi harus memfasilitasi penyelesaian pencapaian tingkat hasil atau kinerja pengelolaan retribusi pasar. Diduga bahwa tidak optimalnya pengelolaan retribusi pasar dipengaruhi oleh pengorganisasian. Penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan secara signifikan apabila secara pengorganisasian ada perubahan pada disain organisasinya atau rekayasa ulang pada dimensi-dimensi pengorganisasian, yaitu pembagian kerja yang jelas, departementalisasi atau penyebutan fungsi dan tugas yang dikemukakan secara tegas sesuai karakteristik objek pasar/jasa pasar yang menjadi target retribusi, rentang kendali sesuai dengan jumlah pegawai dalam lingkungan pasar, dan delegasi wewenang yang tegas. Dengan melekatnya tugas sesuai karakteristik jasa pasar yang dikemukakan secara tegas secara struktural maka pihak yang mengelola akan mempunyai kewenangan untuk
13
Jurnal Organisasi dan Manajemen, Voume. 1, Nomor 1, September 2005, 11-21
mengoptimasi tingkat pencapaian hasil atau kinerja pengelolaan retribusi pasar sesuai tujuan organisasi. Dari uraian tersebut ditentukan lima rumusan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah dimensi pembagian kerja berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur? 2. Apakah dimensi departementalisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur? 3. Apakah dimensi rentang kendali berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur? 4. Apakah dimensi delegasi wewenang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur? 5. Apakah dimensi pengorganisasian berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur? Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk memperoleh pengetahuan faktual berupa penjelasan mengenai pengaruh masing-masing dimensi pengorganisasian (pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali, dan delegasi wewenang) terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. 2. Untuk memberikan informasi yang objektif tentang pengaruh dimensi pengorganisasian secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode survei eksplanatori untuk menguji hipotesis. Variabel yang diuji dioperasionalisasikan dalam dimensi yang kemudian diturunkan lagi ke dalam bentuk indikator. Variabel bebas (X) adalah pengorganisasian, yang terdiri dari dimensi Pembagian kerja (X 1 ), Departementalisasi (X 2 ), Rentang kendali (X 3 ), dan Delegasi wewenang (X 4 ). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dengan pendidikan terakhir minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Memperhatikan jumlah populasi yang tidak terlalu besar maka digunakan penarikan sampel jenuh atau sensus dengan melibatkan seluruh populasi sebagai responden penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel pengorganisasian terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur.
14
Karyana, Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh secara Individual Dimensi Pengorganisasian terhadap Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Dimensi pertama adalah dimensi Pembagian Kerja (X1). Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh koefisien jalur sebesar 0.175 berpengaruh pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kekeliruan α = 0.05. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel yang berarti H 1 diterima dan H 0 ditolak. Hasil perhitungan ini menginformasikan bahwa dimensi pembagian kerja yang pengukurannya meliputi tata kerja sesuai spesifikasi kekhususan pekerjaan dan tata kerja mencerminkan aktivitas yang paling diperlukan, diidentifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dengan dilaksanakannya pembagian kerja yang diukur dari indikator tata kerja yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan/kekhususan pekerjaan dan tata kerja yang mencerminkan aktivitas yang diperlukan maka kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur akan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Pembagian kerja di Unit pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur tercermin dalam Surat Edaran Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Nomor 703/162/Perdagin tanggal 13 Maret 2003 tentang pedoman penyelenggaraan organisasi dan manajemen unit pasar. Struktur tugasnya meliputi Kepala Pasar; Bendahara Pembantu Penerima yang membawahi Kolektor Retribusi Pasar; Kepala Tata Usaha (TU) yang membawahi staf TU; Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Pasar yang membawahi Satuan Pelaksana (Satlak) Kebersihan & Kenyamanan dan Satlak Keamanan & Ketertiban; serta Koordinator Kaki Lima (PKL) yang membawah Sekretaris PKL dan Kolektor Iuran PKL. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kasubdin Perdagangan dan Kasi Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur ditemukan bahwa penempatan pegawai atau personil dalam struktur tugas yang ada dilakukan oleh Kepala Pasar setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan dan Industri melalui Subdin Perdagangan dan Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan. Kepala Pasar bukan jabatan struktural melainkan jabatan fungsional. Dalam praktik, Kepala Pasar dapat mengangkat pegawai pasar yang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS), Koordinator Pedagang Kaki Lima (PKL), Sekretaris PKL dan Kolektor Iuran PKL. Hasil pengolahan data statistik memberikan informasi bahwa pembagian kerja memberikan pengaruh secara langsung sebesar 3.06%. Nilai ini memberikan indikasi bahwa pelaksanaan indikator dimensi pembagian kerja di Dinas Perdagangan dan Industri, dalam hal pengelolaan pasar, tidak berjalan sesuai dengan pembagian kerja yang seharusnya. Artinya di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur, pimpinan tidak secara tegas melakukan pembagian tata kerja organisasi pasar berdasarkan spesifikasi pekerjaan/kekhususan pekerjaan pasar dan tata kerja pasar yang mencerminkan aktivitas yang diperlukan. Terdapat indikator yang belum berjalan dengan baik. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah sebesar 8.71%. Nilai ini tidak terlalu besar karena kecilnya hubungan antara pembagian kerja dengan departementalisasi; pembagian kerja dengan rentang kendali; dan pembagian kerja dengan delegasi wewenang. Total pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui dimensi departementalisasi, rentang kendali dan delegasi wewenang
15
Jurnal Organisasi dan Manajemen, Voume. 1, Nomor 1, September 2005, 11-21
adalah sebesar 11.77%. Ini menunjukkan masih perlu adanya perbaikan pada pembagian kerja, khususnya yang menyangkut spesifikasi/kekhususan pekerjaan dan tata kerja yang mencerminkan aktivitas unit pasar yang diperlukan di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Dimensi kedua dari variabel pengorganisasian adalah dimensi Departementalisasi (X2). Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh koefisien jalur sebesar 0.263. Dimensi departementalisasi berpengaruh pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kekeliruan α = 0.05. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Ini berarti H 1 diterima dan H 0 ditolak. Hasil perhitungan ini menginformasikan bahwa dimensi departementalisasi diidentifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dengan dilaksanakannya departementalisasi yang diukur dari indikator pengelompokan tata kerja sesuai karakter fungsi pasar/jasa pasar/target pasar/pengguna pasar dan bentuk struktur keorganisasian maka kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur akan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Struktur organisasi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri tidak termuat secara sistemik dalam Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Dari hasil wawancara dengan Kasubdin Perdagangan dikemukakan bahwa struktur organisasi di unit-unit pasar dibentuk berdasarkan aturan lama yaitu Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 974.14/67/PD/1989. Secara teknis, untuk pelaksanaan di lapangan menyangkut pengelolaan organisasi unit pasar termasuk pengelolaan PKL, mengacu pada Edaran Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Nomor 703/162/Perdagin. Tujuan dikeluarkannya surat Bupati tahun 1989 tersebut adalah: (1) menyalurkan dan menjaga stabilitas sembako, (2) menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, (3) meningkatkan taraf hidup pedagang, dan (4) meningkatkan kontribusi PAD dari sektor retribusi pasar. Sedangkan tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Dinas adalah dalam rangka mewujudkan kinerja Unit Pasar yang berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut, hasil pengolahan data statistik memberikan informasi bahwa dimensi departementalisasi memberikan pengaruh secara langsung sebesar 6.92%. Nilai ini memberikan indikasi bahwa pelaksanaan indikator dimensi Departementalisasi di Dinas Perdagangan dan Industri, belum berjalan sesuai dengan proses departementalisasi yang seharusnya. Hal ini berarti bahwa di Dinas Perdagangan dan Industri, pimpinan tidak secara tegas melakukan departementalisasi organisasi pasar berdasarkan pengelompokan tata kerja sesuai karakter fungsi/jasa/target/pengguna. Terdapat indikator yang belum berjalan dengan baik. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah sebesar 9.59%. Nilai ini tidak terlalu besar karena kecilnya hubungan antara departementalisasi dengan pembagian kerja; departementalisasi dengan rentang kendali; dan departementalisasi dengan delegasi wewenang. Total pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui dimensi pembagian kerja, rentang kendali dan delegasi wewenang adalah sebesar 16.51%. Nilai ini memberi indikasi bahwa pelaksanaan departementalisasi apabila dikombinasikan dengan dimensi-dimensi pengorganisasian yang lain, yaitu pembagian kerja, rentang kendali, dan delegasi wewenang, sudah agak baik atau memberi efek meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi pasar. Kombinasi dimensi-dimensi tersebut
16
Karyana, Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur
memberi petunjuk bahwa mekanisme departementalisasi di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur dalam tahap dasar telah dilakukan, walaupun belum optimal. Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur sudah mulai menetapkan suatu pola departementalisasi, dengan menitikberatkan pada kondisi lingkungan kerja internal maupun lingkungan eksternal. Secara internal memperhatikan sumberdaya yang tersedia, dan secara eksternal memperhatikan daya dukung lingkungan, terutama pihak–pihak yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan unit pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Namun perlu dicermati peringatan dari Gibson, Ivancevich, & Donnelly (1996) bahwa kultur dan identifikasi departemen/dinas acapkali lebih kuat dibanding identifikasi unit beserta kultur/karakteristiknya. Secara historis, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Industri, merupakan warisan dari instansi vertikal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, sebelum era otonomi daerah. Komponen yang ketiga adalah dimensi rentang kendali (X3). Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh koefisien jalur sebesar 0.340. Dimensi rentang kendali berpengaruh pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kekeliruan α = 0.05. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Ini berarti H 1 diterima dan H 0 ditolak. Hasil perhitungan ini menginformasikan bahwa dimensi rentang kendali diidentifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dengan dilaksanakannya rentang kendali yang diukur dari indikator frekuensi hubungan hirarki pekerjaan, dan derajat/intensitas kemampuan berkomunikasi timbal balik, maka kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur akan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengolahan data statistik memberikan informasi bahwa dimensi rentang kendali memberikan pengaruh secara langsung sebesar 11.56%. Pengaruh dimensi ini termasuk dominan dalam variabel pengorganisasian. Dominannya pengaruh dimensi rentang kendali disebabkan tingkat frekuensi hubungan hirarki antara Dinas Perdagangan dan Industri dan Petugas Pelaksana Pemungut Retribusi terlalu luas tetapi di unit mereka sendiri frekuensi hubungan hirarki rendah, didukung dengan komunikasi timbal balik yang intensif antara bawahan dengan pimpinan langsung petugas lapangan yaitu Kepala Pasar. Nilai pengaruh secara langsung (11.56%) merupakan sisa pengaruh yang diperoleh dari kombinasi pembagian kerja, departementalisasi dan delegasi wewenang. Nilai ini memberikan indikasi bahwa pelaksanaan indikator-indikator dimensi rentang kendali di Dinas Perdagangan dan Industri belum berjalan sesuai dengan dimensi rentang kendali yang seharusnya. Artinya di Dinas Perdagangan dan Industri, pimpinan belum optimal melakukan rentang kendali berdasarkan frekuensi hubungan hirarki pekerjaan dan derajat/intensitas kemampuan berkomunikasi timbal balik. Terdapat indikator-indikator yang belum berjalan dengan baik. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah sebesar 15.42%. Nilai ini tidak terlalu besar, karena kecilnya hubungan antara rentang kendali dengan pembagian kerja; rentang kendali dengan departementalisasi; dan rentang kendali dengan delegasi wewenang. Total pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui dimensi pembagian kerja, departementalisasi dan delegasi wewenang adalah sebesar 26.98%. Nilai ini memberi indikasi
17
Jurnal Organisasi dan Manajemen, Voume. 1, Nomor 1, September 2005, 11-21
bahwa pelaksanaan rentang kendali bila dikombinasi dengan dimensi-dimensi pengorganisasian yang lain yaitu pembagian kerja, departementalisasi, dan delegasi wewenang, memberi dampak dalam meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Memperhatikan nilai pengaruh yang positif tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara faktual frekuensi hubungan hirarki pekerjaan dan derajat/intensitas kemampuan berkomunikasi timbal balik antara pimpinan dan bawahan langsung pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur telah berjalan meskipun disadari bahwa pengaruh dimensi rentang kendali relatif rendah terhadap Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar. Perlu disadari oleh pimpinan organisasi bahwa secara hirarki hubungan kerja dan derajat/intensitas kemampuan berkomunikasi timbal balik antara pimpinan dan bawahan langsung, harus dipastikan dijalin secara baik. Sehingga saluran informasi tidak terkunci, tetapi berjalan sesuai dengan koridor kewenangan unit pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Komponen yang keempat adalah dimensi delegasi wewenang (X4 ). Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh koefisien jalur sebesar 0.340. Dimensi delegasi wewenang berpengaruh pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kekeliruan α = 0.05. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Ini berarti H 1 diterima dan H 0 ditolak. Hasil perhitungan ini menginformasikan bahwa dimensi delegasi wewenang yang pengukurannya meliputi desentralisasi wewenang dan hak membuat keputusan, diidentifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dengan dilaksanakannya delegasi wewenang yang diukur dari indikator desentralisasi wewenang dan hak membuat keputusan, maka kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur akan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengolahan data statistik memberikan informasi bahwa dimensi delegasi wewenang memberikan pengaruh secara langsung sebesar 11.56%. Besar pengaruh yang sama dengan dimensi rentang kendali. Pengaruh dimensi delegasi wewenang juga termasuk dominan dalam variabel pengorganisasian. Dominannya pengaruh dimensi delegasi wewenang disebabkan tingkat kesediaan bawahan yang menerima desentralisasi wewenang dan hak membuat keputusan, tidak mampu melaksanakan amanah tersebut. Tetapi mereka bersedia untuk menerima desentralisasi wewenang dan hak membuat keputusan. Nilai pengaruh secara langsung (11.56%) merupakan sisa pengaruh yang diperoleh dari kombinasi pembagian kerja, departementalisasi, dan rentang kendali. Nilai ini memberikan indikasi bahwa pelaksanaan indikator-indikator dimensi delegasi wewenang di Dinas Perdagangan dan Industri belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya di unit-unit pasar yang menerima desentralisasi wewenang dan hak membuat keputusan belum optimal melakukannya. Terdapat indikator-indikator yang belum berjalan dengan baik. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah sebesar 13.04%. Nilai ini tidak terlalu besar karena kecilnya hubungan antara delegasi wewenang dengan pembagian kerja, delegasi wewenang dengan departementalisasi dan delegasi wewenang dengan rentang kendali. Total pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari delegasi wewenang apabila dikombinasi dengan dimensi-dimensi pengorganisasian yang lain yaitu pembagian kerja,
18
Karyana, Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur
departementalisasi, dan rentang kendali, memberi dampak yang kuat dalam meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Memperhatikan nilai pengaruh yang positif tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara faktual delegasi wewenang di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur telah berjalan. Meskipun disadari bahwa pengaruh dimensi delegasi wewenang relatif rendah terhadap Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar. Perlu disadari oleh mereka yang mendapat delegasi wewenang bahwa desentralisasi wewenang dan hak membuat keputusan, dapat berjalan dengan baik jika tidak disalahgunakan sesuai dengan koridor kewenangan yang telah ditetapkan. Total pengaruh secara individual, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui dimensi pembagian kerja, departementalisasi, dan rentang kendali sebesar 24.60%. Hal ini menunjukkan masih perlu adanya perbaikan-perbaikan pada dimensi delegasi wewenang dalam upaya optimalisasi kinerja pengelolaan retribusi pasar. Dari penghitungan ini jelas terlihat bahwa delegasi wewenang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Memperhatikan nilai pengaruh delegasi wewenang, nampak bahwa kontribusinya terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar (Y) relatif rendah. Namun demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur telah menerapkan pola manajemen organisasi yang partisipatif. Artinya pengelolaan unit pasar pada dinas tersebut tidak lagi menjadi otoritas penuh pimpinan tetapi melibatkan semua pihak baik internal maupun external. Dalam pelaksanaannya, terbukti pihak pedagang informal (PKL) mendapat tempat dalam organisasi unit pasar. Hal tersebut sebagai indikasi kewenangan dijalankan oleh Kepala Pasar. Pengaruh Dimensi Pengorganisasian secara Bersama-sama terhadap Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Pengorganisasian di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur merupakan salah satu unsur fungsi primer administrasi dalam mengendalikan kerja sama secara sinergis sejumlah manusia agar berjalan efisien dan efektif dalam mencapai target dan atau tujuan organisasi. Dalam proses pengorganisasiannya, secara teoritis dan praktis, harus tergambar dalam pembagian kerja yang jelas dengan memperhatikan karakteristik sasaran, konsisten dengan sasaran, fungsi-fungsi spesialisasi, spesifikasi pekerjaan yang jelas, departementalisasi, tergambarkan dalam suatu sistem untuk mengkoordinasi tugas-tugas yaitu suatu struktur unit yang merefleksikan potensi yang digarap dan dikelola, rentang kendali dan delegasi wewenang yang jelas, terpolakan, dan terintegrasi dalam ruang lingkup Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Berdasarkan studi empirik di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur, terlihat bahwa pengorganisasian secara nyata berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar. Dimana pengaruh tersebut akan meningkat jika dimensi-dimensi pengorganisasian dipahami dan dilaksanakan dengan taat asas diantara pimpinan sebagai pembuat kebijakan organisasi dan bawahan yang melaksanakan tugas operasional di unit pasar.
19
Jurnal Organisasi dan Manajemen, Voume. 1, Nomor 1, September 2005, 11-21
Model persamaan jalur yang dihasilkan dari perhitungan analisis jalur yaitu Y=0,175X 1 +0,263X 2 +0,340X 3 + 0,340X 4 +0.449ε. Berdasarkan model tersebut kemudian dilakukan pengujian koefisien jalur secara bersama-sama untuk menguji hipotesis, yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara total dari dimensidimensi variabel pengorganisasian terhadap variabel Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar dengan menggunakan statistik uji F. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Fhitung sebesar 64,488. Karena nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2513 pada α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pengelolaan Retribusi Pasar. Besarnya pengaruh total variabel pengorganisasian terhadap variabel kinerja pengelolaan retribusi pasar, baik secara langsung maupun melalui variabel intervening yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel pengorganisasian dengan variabel kinerja pengelolaan retribusi pasar, tetapi tidak diukur, ditunjukkan melalui koefisien determinasi (R2). Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi sebesar 0.7987 (79,9%), artinya variabel pengorganisasian melalui dimensi-dimensinya yaitu pembagian kerja (X1), departementalisasi (X2), rentang kendali (X3) dan delegasi wewenang (X4), berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar (Y). Sedangkan sisanya sebesar 20,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam persamaan struktural tersebut. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pengelolaan retribusi pasar adalah perilaku organisasi. Untuk menafsirkan tingkat hubungan antara variabel pengorganisasian dengan variabel kinerja pengelolaan retribusi pasar, digunakan pedoman interpretasi dari Guilford (Guilford’s empirical rule). Berdasarkan hasil analisis hubungan tersebut maka hubungan antara variabel pengorganisasian dengan variabel kinerja pengelolaan retribusi pasar dapat dikatakan memiliki tingkat hubungan yang kuat/erat. Besarnya pengaruh variabel pengorganisasian yang dilakukan di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur adalah sebesar 79,9%. Angka sebesar itu memberikan makna bahwa variasi nilai pada variabel kinerja pengelolaan pasar oleh Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur, turut dipengaruhi variabel pengorganisasian yang dilakukannya sebesar 79,9%. Sedangkan faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja pengelolaan retribusi pasar yaitu 21.1%, secara teoritis antara lain adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada unit-unit pasar untuk mengelola PKL yang jumlahnya signifikan (1422 pedagang) dan cenderung bertambah jumlahnya, dapat dikenai retribusi pasar secara resmi. Hasil dari pungutan retribusinya dapat dimasukkan pada kas daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala-kepala pasar diperoleh informasi bahwa selama ini hasil pungutan dari PKL tidak dimasukkan pada kas daerah tetapi dikelola sendiri oleh kepala pasar dengan koordinator PKL, untuk kesejahteraan pegawai dan dana operasional pasar setempat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan maka diambil kesimpulan sebagai berikut.
20
Karyana, Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur
1. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa dimensi pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali dan delegasi wewenang, dalam proses pengorganisasian unit pasar secara individual masing-masing dimensi terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan retribusi pasar. 2. Hasil analisis jalur menunjukkan secara bersama-sama bahwa dimensi pengorganisasian yang terdiri dari dimensi pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali, dan delegasi wewenang berpengaruh positif terhadap optimalisasi kinerja di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Pengaruh positif tersebut menyatakan bahwa dimensi pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali, dan delegasi wewenang mempunyai peranan yang penting dalam optimalisasi kinerja pengelolaan retribusi pasar. 3. Komponen pengorganisasian yang memiliki pengaruh paling dominan dalam optimalisasi kinerja pengelolaan retribusi pasar berdasarkan hasil penelitian adalah dimensi rentang kendali, dibandingkan dengan dimensi pembagian kerja, departementalisasi dan delegasi wewenang. Hal ini menggambarkan bahwa frekuensi hubungan hirarki pekerjaan dan derajat/intensitas kemampuan berkomunikasi timbal balik antara atasan langsung dan bawahan akan meningkatkan optimalisasi kinerja pengelolaan retribusi pasar. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, dikembangkan saran sebagai berikut. 1. Untuk optimalisasi kinerja pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan pengorganisasian unit pasar. Upaya ini berupa mendisain ulang organisasi unit pasar sesuai karakter target pasar/jasa pasar pada dimensi pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali, dan delegasi wewenang. Tujuannya agar seluruh komponen sumberdaya manusia pada unit tersebut menyadari bahwa keberadaan organisasi tidak akan optimal menjalankan peran dan tugasnya meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi pasar, tanpa adanya kesamaan cara pandang untuk memahami fungsi pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali dan delegasi wewenang. 2. Dalam melakukan pembagian kerja, terkait dengan pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri, pimpinan perlu memperhatikan keahlian khusus yang dimiliki masing– masing pegawai sehingga kinerja pegawai lebih optimal. 3. Departementalisasi pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur harus dilakukan menurut pengelompokan tata kerja sesuai karakter fungsi/jasa/target /pengguna secara tegas. Artinya, ada unit yang secara struktural organisatoris menangani pasar sehingga lebih fokus. Unit organisasinya dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bentuk lainnya yang secara jelas terintegrasi dan tergambarkan dalam tata kerja organisasi.
REFERENSI Gibson, L.J., Ivancevich, J.M., & Donnelly, J.H. (1996). Organisasi: Perilaku, struktur, dan proses, Jilid 1. Alih Bahasa: Nunuk Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara. Gibson, L.J., Ivancevich, J.M., & Donnelly, J.H. (1997). Organisasi: Perilaku, struktur, dan proses, Jilid 2. Alih Bahasa: Nunuk Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara. Hoessein, B. (1996). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam dua perspektif, pada Majalah Manajemen Pembangunan, Tahun V, Oktober 1996.
21
