KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Disusun Oleh :

DWI UTAMI NORMA WIJAYA D 0107044

SKRIPSI Disusun Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing

Dra. Hj. Lestarinigsih, M.Si Nip . 195310091980032003

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada hari

:

Tanggal

:

Panitia Penguji

:

1. Drs. H. Marsudi, M.Si NIP. 195508231983031001

(…………….) Ketua

2. Herwan Parwiyanto, S.Sos.M.Si NIP. 197505052008011033

(…………….) Sekretaris

3. Dra. Hj. Lestariningih, M.Si. NIP. 195310091980032003

(……………..) Penguji

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Drs. H. Supriyadi SN., SU NIP. 195301281981031001

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat, kecuali bagi orang yang khusyu (Q.S. Al Baqarah : 45) Tiada yang mustahil dari perjuangan, kesabaran, dan doa. Kita hanya memerlukan napas panjang dan inovasi tiada henti untuk mengarahkan perahu kehidupan pada pelabuhan harapan (Anne Avantie) Sikap menunda-nunda adalah satu dari penyakit yang paling umum dan mematikan, dan itu membuat jalan kepada kesuksesan dan kebahagiaan menjadi berat. (Wayne Gretzky)

Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka (Eleanor Roosevelt) Kerjakanlah sesuatu yang membawa berkah untukmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi (Penulis)

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya

sederhana

ini

penulis

persembahkan

kepada: Ayah Ibuku tercinta yang telah memberi kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan yang tak henti-hentinya untukku;

Mas Eko dan Mbak Pipit yang telah berusaha memberikan yang terbaik buatku;

Keponakanku tersayang Yuris Gahara Aulia Hartanto dan Lais Arsalan Farzana Hartanto,,,Love u aLL

Special thank’s to Rokki Harris atas cinta dan kasih sayang selama ini, yang selalu setia menemaniku dan menjadi semangatku dalam menggapai masa depanku;, ******you are my everything******

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi yang berjudul “Kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor” ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial Universitas Sebelas Maret . Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan dan penyusunan skripsi ini, akan tetapi karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima pemikiran serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada: 1. Dra. Hj. Lestariningsih, M.Si. selaku pembimbing, yang senantiasa memberi bimbingan, arahan, dan motivasi dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

2. Drs. Suharsono, M.S selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan akademis yang telah diberikan selama ini. 3. Drs. H. Supriyadi SN., SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 4. Drs. Sudarto, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 5. Segenap

dosen

jurusan

Ilmu

Administrasi

yang telah

memberikan

pengetahuan dan pemikirannya selama penulis menempuh studi. 6. Bapak Drs. Rusmanto, S.H selaku Kepala Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. 7. Bapak Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan segenap pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah memberikan bantuan, informasi, dan semua hal yang penulis butuhkan demi kelancaran skripsi ini. 8. Masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang banyak memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini. 9. Keluarga besarku, ayah, ibu, dan kakakku yang telah memberikan doa, semangat, dan nasihat. 10. Rokki Harris, yang selalu setia menemaniku dan menjadi semangat dalam penyusunan skripsi ini. 11. Sahabat-sahabatku Fariza, Ria, Lisa, Yunita, Amel, dan Kiki terima kasih kalian telah memberikan warna yang berbeda buat hari-hariku selama ini. commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

12. Teman-teman AN’07, Ike, Lusi, Ripi, Titi, Wulan, Wiji, Farah, Intan, Mpep, Yoga, Adit, Candra, Ipunk, dan semua teman-temanku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu terima kasih atas kebersamaan yang solid selama ini. 13. Penghuni “wisma putri nita” Dewi, Dita, Peni, Ria, Like, Desti, Nadya, dan teman-teman kos lainnya terima kasih atas kehangatan kita selama ini. 14. Anak-anak “wisma ganteng” Danil, Bang Angga, Rama, Mas Henry, Galih, dan Agung, terima kasih kalian selalu ada saat aku butuh. 15. Para guru dan dosen, yang telah membimbing dari TK sampai Universitas terima kasih atas ilmu dan pengabdian yang kalian berikan. 16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, spiritual, maupun pengetahuan kepada penulis pada saat kuliah maupun pada saat penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan. Amien. Wassalamu’alaikum Wr. Wb Surakarta,

Januari 2011

Penulis

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..........................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ..........................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................

iii

HALAMAN MOTTO ...........................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .........................................................

v

KATA PENGANTAR ........................................................................

vi

DAFTAR ISI .......................................................................................

ix

DAFTAR TABEL ..............................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................

xiii

ABSTRAK ..........................................................................................

xiv

ABSTRACT …………………………………………………………. .

xv

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………..

1

A. Latar Belakang Masalah………………………………………

1

B. Perumusan Masalah ………………………………………….

16

C. Tujuan Penelitian………………………………………… ….

16

D. Manfaat Penelitian…………………………………………....

17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………

18

A. KINERJA ……………………………………………………

18

1. Pengertian Kinerja…………………………………………

18

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja ………………

20

3. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ………………………… commit to user

25

ix


digilib.uns.ac.id

B. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR …… 42 1. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD………………………………………………………

42

2. Keuangan Daerah ………………………………………….. 44 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ……………………….. 45 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ………………… 46 C. KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR…………………………………………………..

50

D. KERANGKA BERPIKIR ……………………………………..

56

BAB III METODE PENELITIAN……………………………..............

60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………….. 68 A. DISKRIPSI LOKASI ………………………………………….

68

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo ………………. 68 2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo ………………………… 69 B. PEMBAHASAN………………………………………………..

82

1. Indikator Tangible …………………………………………..

84

2. Indikator Responsivitas ……………………………………..

95

3. Indikator Responsibilitas ……………………………………

104

4. Indikator Akuntabilitas ……………………………………..

109

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

C. FAKTOR YA NG MEMPENGARUHI KINERJA …………. ..

131

1. Faktor Internal… …………………………………………...

131

2. Faktor Eksternal…….. ………………………………………

136

BAB IV PENUTUP ………..………………………………………………

138

A. Kesimpulan ……………………………………………………… 138 B. Saran ……………………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xi

142


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel:

Halaman

Tabel I.1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2008………………………………….......................

7

Tabel 1.2. Kontribusi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009 ......................................................................................

8

Tabel I.3. Realisasi Pendapatan Tahunan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor (Dalam Ribuan Rupiah) .......................................

11

Tabel I.4. Penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2005-2009 .................................................................

11

Tabel I.5. Potensi Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2008 dan 2009................................................. ..........

13

Tabel IV.1. Jumlah Pegawai Dishubinfokom Kabupaen Sujoharjo Berdasarkan Status.…………………………………….

72

Tabel IV.2. Jumlah Pegawai Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Struktur Organisasi..........................................

72

Tabel IV.3 Jumlah Pegawai Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan ……………………... .....

73

Tabel IV.4 Daftar Inventaris Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2010……………………………………...................

87

Tabel.IV.5 Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2007…………….. .....

91

Tabel IV.6 Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2008…………… .......

92

Tabel IV.7 Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2009…………… .......

93

Tabel IV.8 Perbandingan Anggaran Kegiatan Tahun 2009 Antara yang Direncanakan dengan Kenyataan........................... ..... 114 Tabel IV.9. Matrik Hasil Penelitian Kinerja Dishubinfokom commit to user Kab.Sukoharjo ………………………………………. ........ 129

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar:

Halaman

Gambar II.1. Bagan Kerangka Berfikir…………………………..................

59

Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Dishubinfokom Kab. Sukoharjo...... 81 Gambar IV.2. Gambar Alur Pengujian Kendaraan Bermotor………………..

commit to user

xiii

125


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Dwi Utami Norma Wijaya, D 0107044, “Kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ”. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Retribusi ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang PAD Kabupaten Sukoharjo sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar pendapatan dari retribusi ini bisa sesuai dengan target yang dianggarkan. Pada tahun 2008 dan 2009 pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak bisa menutup target yang telah dianggarkan. Tidak tecapainya target pada tahun tersebut dikarenakan tidak semua kendaraan wajib uji melakukan pengujian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk validitas datanya menggunakan teknik trianggulasi data dan analisa data yang digunakan adalah analisa model interaktif yaitu reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dikatakan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan. Kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo diukur dari beberapa indicator, yaitu tangible, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari indicator tangible dan responsivitas Kinerja Dishubinfokom masih kurang maksimal, sedangkan dari indikator responsibilitas dan akuntabilitas kinerja Dishubinfokom sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari sumber daya manusia penguji, sarana prasaranan kedinasan, dan kondisi lingkungan fisik. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, kesadaran pemilik kendaraan bermotor, dan banyaknya kendaraan yang pindah ke daerah lain atau mutasi.

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Dwi Utami Norma Wijaya, D 0107044, “The Performance of Transportation, Information and Communication Official at Sukoharjo Regency to Manage Retribution of Motor Vehicle Inspection”. Thesis, Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta. Retribution of Motor Vehicle Inspection is one of Sukoharjo Regency income sources. Retribution has a significant role to contribute PAD of Sukoharjo Regency, so it need to manage revenues from this retribution be in accordance with the budgeted target. In 2008 and 2009, income from retribution of testing motor vehicles does not reach targets that have been budgeted. Unreach the target in that year, becaused that not all compulsory vehicle test do the test. This research aim to find out how the Performance of Transportation, Information and Communication Services at Sukoharjo Regency to Manager of Motor Vehicle Inspection Retribution was. The study was descriptive qualitative. Methods of data collection were interviews, observation, and documentation. For data validity data, the researcher used triangulation techniques and data analysis was the analysis of thought that used an interactive model of data reduction, data collection, and conclusion Based on research of the results, it was known that the performance of Transportation, Information, and Communication Official to Manage Retribution of Motor Vehicle Inspection was said to have quite good but there were still some disadvantages. The performance of Transportation, Information, and Communication Services at Sukoharjo Regency was measured from several indicators that were tangible, responsiveness, responsibility, and accountability. From tangible and responsiveness indicators, Dishubinfokom was still less than maximum, while from responsibility and accountability indicator, the performance of Dishubinfokom was good enough. In the testing of motor vehicles must not be separated from the factors that affect, both internal and external factors. Internal factors consists of the human resources, official infrastructure, and physical environments. Whereas external factors consists of economic factors, awareness of vehicle owners, and of vehicles that move to another area or mutation. commit to user

xv

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan makna tersendiri terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di masa yang akan datang bila dibandingkan dengan penerapan asas desentralisasi dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai hak yang lebih luas untuk mengatur dan

mengurus

rumah

tangganya sendiri

baik

berkaitan

dengan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian maupun evaluasi yang didukung oleh pembagian, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, tidak dapat lepas dari masalah pembiayaan dan penganggaran sebagai ujung tombak tercapainya pembangunan pemerintahan di daerah. Dalam hal ini adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, adalah langkah yang harus dilakukan oleh semua daerah. Berdasarkan pada argumen di atas, maka Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempunyai sumber-sumber

keuangan yang memadahi untuk

commit to user 1

2 digilib.uns.ac.id


membiayai otonominya. Kapasitas keuangan daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Tujuan

pemberian

otonomi

kepada

daerah

adalah

agar

memungkinkan daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat.

Sebagai

konsekwensi daerah agar dapat dapat membiayai rumah tangganya sendiri, maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di jelaskan : a) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di perlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan, antara pemerintahan pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten / Kota yang merupakan prasarat dalam sistem Pemerintahan Daerah. b) Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaran Otonomi Daerah menuntut

adanya

kesiapan sumber commit to user

daya

dan

sumber

dana,

3 digilib.uns.ac.id


responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap – tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan Pemerintah Daerah di dukung adanya Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang di sesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Menurut Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa sumber penerimaan keuangan daerah adalah : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari : 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 4. Lain-lain PAD yang sah. b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberi kontribusi sekitar 12 – 15 persen dari total penerimaan daerah, sedangkan yang 70 persen masih menggantungkan sumbangan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kenyataan tersebut commit to user

4 digilib.uns.ac.id


menuntut Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat. PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber pada PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan hemat, sehingga tidak menurunkan

standard

pelayanan

kepada

masyarakat.

Salah

satu

permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. Undang-undang yang memuat

ketentuan tentang Pajak dan

Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku,

yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan

pengertian dari Retribusi Daerah

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin commit to user

5 digilib.uns.ac.id


tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemerintah daerah diharapkan senantiasa meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari

pusat, sehingga dapat

meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (local discretion). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) riil yang dimiliki, terutama dari sektor pajak dan retribusi sebagai komponen penyumbang PAD yang terbesar dengan cara menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan. Namun yang harus diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang : a. Menetapkan

Peraturan

Daerah

tentang

pendapatan

yang

pendapatan

yang

menyebabkan ekonomi biaya tinggi ; dan b. menetapkan

Peraturan

Daerah

tentang

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor. Dengan demikian, daerah harus diberi kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya memadai

untuk

pembiayaan

sendiri sehingga cukup

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Pengelolaan dan penggunaan keuangan sendiri tersebut commit to user

6 digilib.uns.ac.id


harus cukup untuk memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Namun pada saat ini, yang

terjadi di sebagian besar daerah, konstribusi yang disumbangkan oleh PAD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum memadai dan relatif masih kurang. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Retribusi ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang PAD Kabupaten Sukoharjo. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, namun mulai akhir tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaaan diganti dengan Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi. Sehingga mulai akhir tahun 2008 retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Sebagai gambaran bahwa pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dianggarkan sebesar Rp43.081.307.750,00. Angka tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp14.749.035.600,00, Retribusi Daerah sebesar Rp17.005.749.950,00,

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.583.670.000,00, dan Lain-Lain commit to user

7 digilib.uns.ac.id


Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp8.742.852.200,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel I.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 NOMOR URUT 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

URAIAN

JUMLAH

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

43,081,307,750 14,749,035,600 17,005,749,950 2,583,670,000 8,742,852,200

Sumber : Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2008

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dari sektor retribusi adalah sebesar

Rp17.005.749.950,00.

1.779.178.300,00

atau

Perhubungan,Informatika,

Dari

sebesar dan

jumlah

tersebut

sebesar

10,46%

dikelola

oleh

Komunikasi

Kabupaten

Rp

Dinas

Sukoharjo.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditarget menyumbang PAD sebesar Rp516.000.000,00 Pengujian Kendaraan

pada tahun 2008. Ini berarti Retribusi

Bermotor dianggarkan menyumbang 1,20%

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo atau menyumbang 3,03% Retribusi Daerah. Sedangkan pada tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo ditarget sebesar Rp1.618.955.000,00. Retribusi

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

ditarget

menyumbang

commit29,64% to user dari target retribusi. Untuk lebih Rp480.000.000,00 atau sebesar

8 digilib.uns.ac.id


jelasnya rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut : TABEL I.2 Kontribusi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009. Persentase No

Uraian

Target (Rp)

(%) Terhadap PAD

(1) 1

(2) Retribusi

(3) Pelayanan

2.038.000

(4) 0,12

Persampahan/Kebersihan 2

Retribusi Parkir di tepi

205.500.000

12,69

480.000.000

29,64

873.132.000

53,93

24.445.000

1,501

18.000.000

1,11

15.840.000

0,97

Jalan Umum 3

Retribusi Pengujian Kend. Bermotor

4

Retribusi Jasa Terminal

5

Retribusi

Penyeberangan

di atas air 6

Retribusi Izin Trayek

7

Kue

Iklan

dan

Pengumuman JUMLAH

1.618.955.000

99,97

Sumber: Dishubinfokom Kab Sukoharjo Tahun 2009

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Retrbusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan menyumbang PAD sebesar 29,6% total penerimaan daerah. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pengelola, menerapkan aturan-aturan dalam penarikan Retribusi khususnya retribusi Pengujian commit to user Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

9 digilib.uns.ac.id


Sukoharjo

Nomor 28 Tahun 2003

tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Penerbitan Peraturan Daerah

tersebut merupakan langkah

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi sehingga pemerintah memiliki landasan hukum yang pasti dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penarikan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan Perda Nomor 28 Tahun 2003 tentang retribusi pengujian

kendaraan

bermotor

ini

tentunya

tidak

terlepas

dari

permasalahan yang selalu timbul. Permasalahan-permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh sistem dan prosedur, sarana dan prasarana yang ada, sumber daya manusia dari personil, kesadaran dari pemilik kendaraan untuk melakukan wajib uji, serta kondisi perekonomian yang selalu berubah-ubah. (Sumber : LAKIP Dishubinfokom Kab.Sukoharjo tahun 2009). Selain itu kendala yang sering dijumpai dalam proses pengujian adalah ketika ada kendaraan yang diujikan dan secara teknis tidak memenuhi syarat laik jalan, tetapi pemilik kendaraan ngotot minta agar dinyatakan lulus uji. Tidak jarang petugas/penguji harus adu argumentasi dengan para pemilik kendaraan tentang hal ini. Seperti disampaikan oleh Bapak Budiyono, seorang penguji kendaraan di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo : commit to user

10 digilib.uns.ac.id


”Kami sering terpaksa harus adu argumentasi dengan pemilik kendaraan yang tidak lulus uji. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk keselamatan mereka sendiri. Kami tidak mungkin memberikan tanda pengesahan lulus uji bila memang ada bagian-bagian tertentu dari kendaraan tersebut yang secara teknis tidak laik jalan.” (wawancara tanggal 21 September 2010).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengujian, pemerintah dihadapkan pada dua sisi kepentingan yang bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo harus bisa meningkatkan pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan serta tuntutan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui prosedur yang mudah dan praktis. Di sisi lain, petugas harus bersikap tegas dalam meningkatkan proses pengujian kendaraan bermotor demi keselamatan pengguna kendaraan dan penumpang umum, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Mengingat begitu besarnya kontribusi dari retribusi pengujian bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo maka Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai

instansi

pengelola

pengujian

kendaraan

bermotor

harus

meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sehingga hasil yang didapat dari pengujian kendaraan bermotor ini bisa mencapai target pendapatan sesuai yang ditentukan. to user Namun dalam dua tahuncommit terakhir, yaitu tahun 2008 dan 2009 Dinas



Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dihadapakan pada permasalahan yang sangat penting, yaitu pada dua tahun terakhir tersebut pendapatan yang diperoleh dari retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang telah dianggarkan. Berikut adalah tabel realisasi pendapatan dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir. Tabel I.3. Realisasi Pendapatan Tahunan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor (Dalam Ribuan Rupiah) RELISASI PENDAPATAN TAHUN

RETRIBUSI

DENDA

TANDA

BUKU

UJI

UJI

REKOM

JUMLAH

2005

283.143

64.743

49.970

43.072 1.950

442.878

2006

280.343

96.874

49.420

40.740 2.040

442.221

2007

274.004

84.315

48.785

41.280 1.800

450.184

2008

276.675

94.304

48.915

36.795 5.175

461.864

2009

269.678

101.087 47.740

24.795 5.010

448.310

Sumber : Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo tahun 2010

Dari realisasi pendapatan yang tertera pada tabel di atas di tahun 2008 dan tahun 2009 tidak bisa mencapai target yang telah dianggarkan. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut : Tabel I.4. PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 – 2009 Tahun Target Realisasi Persentase Retribusi Pendapatan Pencapaian PKB dalam Retribusi Taget APBD( Rp) PKB (Rp) APBD (%) 375.000.000 442.878.500 118,1 2005 415.000.000 442.421.000 108,6 2006 430.0000.000 450.184.000 104,7 2007 516.000.000 461.864.000 89,5 2008 480.0000.000 93,3 2009 commit to448.310.000 user Sumber : Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Thn 2010



Pada tahun 2008 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditarget menyumbang PAD sebesar Rp516.000.000,00 namun pada realisasinya hanya tercapai sebesar Rp461.000.000,00 atau hanya sekitar 89,5% dari target yang telah ditatapkan. Sedangkan pada tahun 2009 retribusi pengujian kendaraan bermotor ditarget menyumbang PAD sebesar Rp480.000.000,00 namun pada realisasinya hanya tercapai sebesar Rp448.310.000 atau sebesar 93,3% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam hal retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tidak bisa menutup target sebesar 10,5% di tahun 2008 dan 6,7% di tahum 2009. Tidak tertutupnya target dalam hal pengujian kendaraan bermotor di tahun 2008 dan 2009 dikarenakan berkurangnya jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain adalah rendahnya kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikan kendaraannya dan banyaknya kendaraan bermotor yang mutasi atau pindah ke luar kota. Sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin pentingnya kebutuhan akan transportasi hal ini seharusnya memberi dampak positif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor, karena dengan banyaknya kendaraan bermotor maka jumlah kendaraan bermotor wajib uji juga semakin banyak dan hal ini menjadi potensi yang sangat penting dalam bertambahnya retribusi pengujian kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya tidak semua kendaraan bermotor commit to user

wajib uji melakukan



proses pengujian. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi di tahun 2008 dan 2009. Berikut adalah potensi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai objek retribusi pengujian kendaraan bermotor : Tabel I. 5. Potensi Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2008 dan 2009

Jenis Kendaraan Wajib Uji Umum

Tidak umum

Tahun 2008

Tahun 2009

Yang melakukan pengujian

%

Wajib Uji

438

bus = 422

96,34 %

408

5291

-mobil barang = 2874 -truck = 1792 -mobil baru =201 Jumlah = 4667

Yang melakukan pengujian bus = 315 - mobil

% 77,20%

barang

=2765 -truk = 1591

88,20%

4791

93,88% - mobil baru = 142 Jumlah = 4498

Jumlah unit

5729

5089

88,82%

5644

5122


Dari data dalam tabel di atas sangat jelas bahwa pada tahun 2008 dan 2009 tidak semua kendaraan wajib uji melakukan proses pengujian, hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian. Sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengujian adalah mereka yang enggan direpotkan dengan prosedur maupun persyaratan pengujian dan mereka yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pengujian. Karena masih commit usertidak melakukan pengujian maka kurangnya sanksi yang tegas bagitoyang

90,75%



sebagian besar orang meremehkan proses pengujian kendaraan bermotor ini walaupun itu untuk keselamatan mereka. Keterlambatan dalam melakukan pengujian juga menyebabkan orang malas mengujikan kendaraannya karena bagi kendaraan yang terlambat diujikan akan dikenai denda, daripada membayar denda yang mahal mereka memilih tidak mengujikan kendaraannya sama sekali. Fenomena seperti ini menuntut pegawai di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo untuk lebih peka terhadap pemilik kendaraan bermotor dalam proses uji kelayakan kendaraan, karena selain berpengaruh terhadap PAD pengujian kendaraan bermotor juga menjamin keselamatan dalam bertransportasi. Selain rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor, kendala lain yang dihadapi dalam penarikan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah bahwa pengujian kendaraan bermotor memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kendaraan wajib uji harus memiliki kriteria tertentu untuk dinyatakan lulus pengujian, namun di sisi lain Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi diharapkan memenuhi target retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara ketat, banyak kendaraan bermotor yang tidak lulus pengujian dan ditemukan banyak kendaraan yang sudah tidak laik jalan. Ini akan berdampak pada berkurangnya pendapatan retribusi kendaraan bermotor. commit to user



Melihat beberapa alasan tidak tercapainya target PAD selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2008 dan 2009 seperti disebutkan di atas maka dinilai

masih

kurangnya kemampuan

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari adanya data yang menunjukkan bahwa tidak semua kendaraan wajib uji melakukan pengujian. Untuk itu sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo harus bisa meningkatkan kemampuannya dalam pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Karena Dinas Perhubungan, Informatika, dan

Komunikasi

Kabupaten

Sukoharjo

sebagai

instansi

yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul ”KINERJA

DINAS

KOMUNIKASI PENGELOLAAN

PERHUBUNGAN,

KABUPATEN RETRIBUSI

INFORMATIKA,

SUKOHARJO PENGUJIAN

BERMOTOR.”

commit to user

DAN

DALAM KENDARAAN



B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas,

maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ”Bagaimanakah

kinerja

Dinas

Perhubungan,

Informatika,

dan

Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor ?”

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Operasional Untuk

mengetahui

bagaimana

kinerja

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. 2. Tujuan Fungsional Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sebagai bahan pemikiran dalam meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor baik di Kabupaten Sukoharjo maupun di daerah lainnya. 3. Tujuan Individual Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. commit to user



D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Diperolehnya informasi dan gambaran mengenai kinerja organisasi publik terutama Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten

Sukoharjo

dalam

pengelolaan

retribusi

pengujian

kendaraan bermotor. 2.

Sebagai tambahan pengetahuan bagi instansi-instansi terkait Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo, berkaitan

dengan

kinerja

organisasi

publik

terutama

dalam

pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. 3.

Bagi penulis, merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek nyata. Sehingga dapat melatih cara berfikir sistematis di samping belajar mengembangkan kemampuan profesional.

4.

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Kinerja Organisasi Pemerintah.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KINERJA 1. PENGERTIAN KINERJA Kinerja pencapaian

(performance) pelaksanaan

adalah

suatu

gambaran

mengenai

tingkat

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. (Mahsun, 2006:25). Sedangkan Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan mengemukakan bahwa kinerja adalah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran tujuan, visi,

dan misi organisasi tersebut. (Hessel Nogi

Tangkilisan, 2005:175). Pengertian kinerja menurut Joko Widodo pada hakekatnya berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. (Joko Widodo, 2005:79). Sedangkan John Withmore dalam Lijan Poltak Sinambela mengemukakan bahwa kinerja merupakan ekspresi potensi seseorang commit to user dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan menetapkan standar tertentu. 18



Untuk meningkatkan kinerja yang optimum perlu ditetapkan standar kinerja yang jelas, yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pegawai. Kinerja pegawai akan tercipta jika pegawai dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. (Lijan Poltak Sinambela, 2006:138). Menurut Otley dalam Mahmudi kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. (Mahmudi, 2010:6). Sedangkan menurut Rogers dalam Mahmudi, mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberi keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. (Mahmudi, 2010:6). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 dalam Keban, menyebutkan bahwa kinerja memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu dibandingkan dengan organisasi lain dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. (Keban, 2004:193). Lebih lanjut dalam dalam Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Widodo menyebutkan bahwa kinerja merupakan gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

commit to user

pelaksanaan

suatu



kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. (Widodo, 2005:79). Sedangkan

menurut

Bernardin

dan

Russel

dalam

Ruky

mendefinisikan ‘performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during specified time period’ kinerja sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. (Ruky, 2001:15). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan kinerja atau performance merupakan capaian/hasil kerja dari suatu organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Yang dinilai dari kinerja ini adalah sejauh mana organisasi atau instansi melaksanakan tugasnya sesuai dengan target/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya atau kesesuaian pelaksanaan tugas dengan visi misi yang diemban oleh organisasi atau instansi tersebut.

Kinerja merupakan

kemampuan

organisasi untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA Kinerja merupakan suatu hal yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanannya. Menurut Mahmudi, kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang commit to user



mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: a. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer terhadap team leader. c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi. e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. (Mahmudi, 2010:20).

Yuwono dkk. dalam Hessel Nogi Tangkilisan mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif. (Tangkilisan, 2005:180).

commit to user



Ruky dalam Hessel Nogi Tangkilisan mengidentifikasikan faktorfaktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut : a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. e. Kepemimpinan

sebagai

upaya

untuk

mengendalikan

anggota

organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lain. (Tangkilisan, 2005:180).

Sedangkan Soesilo dalam Hessel Nogi Tangkilisan mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi birokrasi di masa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi. commit to user



b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi. c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal. d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi. (Tangkilisan, 2005 : 180-181).

Atmosoeprapto dalam Tangkilisan mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal seperti berikut ini : a. Faktor eksternal yang terdiri dari : 1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. 2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar. commit to user



3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. b.

Faktor internal yang terdiri dari : 1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. 2) Struktur organisasi, sebagai desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 3) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi

sebagai

penggerak

jalanya

organisasi

secara

keseluruhan. 4) Budaya organisasi, yaitu gaya identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. (Tangkilisan, 2005:181-182).

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a. Faktor internal Faktor ini meliputi berbagai hal yang ada di dalam internal organisasi itu sendiri. Faktor ini meliputi faktor kapasitas individu atau sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem dan struktur organisasi, kerjasama tim, budaya organisasi dan visi misi organisasi. Faktor-faktor inilah commit to user



yang mempengaruhi bagaimana pencapaian kinerja suatu organisasi atau instansi dapat dicapai. b. Faktor eksternal Faktor ini meliputi berbagai hal yang ada di luar organisasi yang mempengaruhi organisasi dalam menjalankan kinerjanya. Faktor ini antara lain meliputi faktor sosial, politik, ekonomi yang selalu berubah dan mempengaruhi organisasi dalam menjalankan fungsinya.

Kedua faktor ini adalah berbagai hal yang ada di dalam maupun diluar organisasi yang akan selalu dihadapi oleh organisasi atau instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Dalam melihat sejauh mana kinerja organisasi atau instansi telah dicapai, diperlukan proses pengukuran dan evaluasi kinerja. Menurut Lohman dalam Mahsun pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. (Mahsun, 2006:25). Whittaker dalam Mahsun menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun, 2006:25-26). Kishore K. Pochampally dalam International Journal Business Performance and Supply Chain Modelling, Vol. 1, No. 1, 2009 - Metrics commit to user



for performance measurement of a reverse/closed-loop supply chain menyatakan bahwa : “Performance measurement is generally defined as the process of quantifying the effectiveness and efficiency of action (Neely et al., 1995). In the modern era, performance measurement has a far more significant role than just quantification and accounting. It provides the management important feedback to monitor performance, reveal progress, diagnose problems and enhance transparency among the several tiers of the supply chain, thus, making a phenomenal contribution to decision-making particularly in redesigning business goals and reengineering processes (Rolstandas,

1995;

Waggoner

et

al.,

1999)”.

(www.inderscience.com). (Pengukuran kinerja secara umum didefinisikan sebagai proses mengukur efektivitas dan efisiensi tindakan. Dalam era modern, pengukuran kinerja memiliki peran yang jauh lebih penting dari sekedar kuantifikasi dan pelaporan. Hal ini membuktikan manajemen umpan balik penting untuk memantau kinerja, mengungkapkan kemajuan, mendiagnosa masalah dan meningkatkan transparansi di antara tingkatan rantai hubungan alur, sehingga memberikan kontribusi fenomenal untuk pengambilan keputusan terutama dalam merancang ulang tujuan kegiatan dan proses perbaikan teknis). commit to user



Pengukuran kinerja mempunyai beberapa manfaat. Simon dalam Mahsun menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam

memonitor

implementasi

stategi

bisnis

dengan

cara

membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dari manfaat ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun, 2006:26). Pengukuran kinerja menjadi suatu keharusan bagi setiap unit organisasi instansi pemerintah, karena: a. Jika kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. b. Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka kita tidak dapat menghargainya. c. Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malahan menghargai kegagalan. d. Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga tidak akan bisa belajar dari kegagalan. (Widodo 2005:93-94).

commit to user



Sedangkan menurut Widodo pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara: a. Membandingkan antara rencana dengan realisasi b. Realisasi tahun ini dengan tahun lalu c. Membandingkan organisasi lain yang sejenis d. Membandingkan antara realisasi dengan standarnya (Widodo, 2005 : 95).

Menurut Marcel Guenon dan Bruno yang dituis dalam International Journal Public Sector Performance Management Vol.1 No.1 Tahun 2007 Hal 35-36 dalam www.inderscience.com, jenis-jenis pengukuran kinerja dinyatakan sebagai berikut: “ The measurement of the performance in service activities must lead to focus our attention on various complementary criteria in a balanced way. This general view of performance avoids any focusing privileging the measurement of a single criterion with the detriment of the others. For this reason, four types of different measurements can be established on Informations concerning the inputs, Informations concerning the activities, Informations concerning the outputs, Informations concerning the outcomes.” (Pengukuran kinerja dalam kegiatan-kegiatan pelayanan berperan penting untuk memusatkan perhatian kita pada berbagai kriteria yang saling melengkapi secara seimbang. Secara umum kinerja commit to user



menghindari memfokuskan pengukuran pada satu kriteria dengan kerugian yang lain. Untuk alasan ini, empat jenis pengukuran yang berbeda mendasarkan pada informasi mengenai input, informasi mengenai aktivitas, informasi mengenai keluaran, informasi mengenai hasil).

Menurut Marcel Guenon dan Bruno dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa terdapat empat jenis pengukuran kinerja yang berdasarkan pada informasi mengenai input, informasi mengenai aktivitas, informasi mengenai keluaran dan informasi mengenai hasil. Masingmasing jenis memberikan informasi yang berbeda. Infomasi mengenai input memberikan laporan mengenai jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam layanan. Informasi mengenai aktivitas memberikan laporan mengenai proses produksi atau proses suatu layanan. Informasi mengenai keluaran memberikan laporan mengenai unit yang diproduksi atau layanan yang disediakan suatu program. Informasi mengenai keluaran melaporkan hasil dari suatu layanan, termasuk di dalamnya kualitas dari layanan tersebut. Dari berbagai hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja mempunyai peran yang penting dalam pengembangan kapasitas organisasi, mengukur tingkat keberhasilan program dan penentuan strategi selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi atau instansi. Selain itu tanpa adanya pengukuran kinerja, maka tidak akan diketahui commit to user



mana yang harus dihargai serta dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki oleh organisasi atau instansi tersebut. Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa elemen yang bersifat pokok. Elemen pokok pengukuran kinerja organisasi/instansi menurut Mahsun adalah sebagai berikut : a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi, sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas, strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai ketercapaian tujuan, sasaran, strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci,

faktor

keberhasilan

utama

adalah

suatu

area

yang

mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan

preferensi manajerial commit to user

dengan

memperhatikan



variabel-variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus segera konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat financial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampau indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negative berarti pelaksanaan kegiatan belum mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. d. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. commit to user



Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment,

penilaian

kemajuan

organisasi

dan

dasar

peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun, 2006 : 26-28).

Evaluasi kinerja dalam Widodo merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya, karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja (Widodo 2005:94). Menurut Siagian (1999) yang dikutip oleh Keban, sistem evaluasi kinerja yang baik akan sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti mendorong peningkatan prestasi kerja, bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan, kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, dan membantu pegawai dalam menentukan rencana kariernya. (Keban, 2004: 197). Dari berbagai pendapat tentang cara mengukur kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja pada intinya dilakukan dengan membandingkan antara indikator yang dapat berbentuk rencana, sasaran, standar tertentu, ataupun harapan dengan realisasi yang sudah dilakukan oleh individu atau instansi tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat dilihat berapa besarnya gap yang terjadi. commit to user



Dalam mengukur kinerja suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentunya diperlukan indicator sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian kerja organisasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar indikator tersebut atau tidak. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Widodo 2005:97). Sedangkan dalam Mahmudi, indicator kinerja merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indicator kinerja bagi organisasi sector public adalah memberikan tanda atau ramburambu untuk mengukur kinerja. (Mahmudi, 2010:155). Menurut Dwiyanto dkk. pengukuran kinerja organisasi dalam birokrasi publik secara lengkap dapat dilihat dari dari beberapa indicator, yaitu sebagai berikut : a.

Produktivitas Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan public itu memiliki commit to user



hasil yang diharapkan sebagai salah satu indicator kinerja yang penting. b.

Kualitas Layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan inidikator kinerja organisasi publik.

c.

Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi organisasi commit to user



publik. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. d. Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. e. Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar commit to user



dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. (Agus Dwiyanto, 2006 : 50-51).

Menurut review literatur yang diketemukan oleh Ratminto dan Atik dalam

buku

“Manajemen

Pelayanan”,

indicator

kinerja

yang

dikemukakan oleh beberapa ahli dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah sebegai berikut : a. Menurut McDonald & Lawton (1977): output oriented measures throughput, fficiency, effectiveness. 1) Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik. 2) Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. (Ratminto & Atik Septi, 2005:174). b. Menurut

Salim

&

Woodward

(1992):

economy,

efficiency,

effectiveness, equity. 1) Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan organisasi publik. commit to user



2) Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik. 3) Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. 4) Equity

atau

keadilan

adalah

pelayanan

publik

yang

diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan. (Ratminto & Atik, 2005:174).

c. Menurut

Lenvinne

(1990):

responsiveness,

responsibility,

accountability. 1) Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. 2) Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 3) Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

seberapa

besar

tingkat

kesesuaian

antara

penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang commit to user



ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. (Ratminto & Atik, 2005:175)

d. Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990): tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. 1) Tangibles atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. 2) Reliability

atau

reliabilitas

adalah

kemampuan

untuk

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 3) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 4) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers. 5) Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh provider kepada costumers. (Ratminto & Atik, 2005:175-176)

Menurut Ratminto dan Atik, indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu indikator kinerja yang berorientasi pada proses dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil. Indikator-indikator tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: commit to user



a. Ukuran yang berorientasi pada hasil 1) Efektivitas Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupu misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi. 2) Produktivitas Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3) Efisiensi Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan.

Idealnya

Pemerintah

Daerah

harus

dapat

menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu dengan masukan (biaya dan waktu) yang sesedikit mungkin. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi semakin tinggi apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya yang semurahmurahnya. 4) Kepuasan Kepuasan, artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat. commit to user



5) Keadilan Keadilan yang merata, artinya cakupan atau jangkauan kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. (Ratminto & Atik, 2005:179-180).

b. Ukuran yang berorientasi pada proses 1) Responsivitas Adalah kemampuan

provider untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. 2) Responsibilitas Ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Akuntabilitas Ini adalah ukura yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan ukurancommit to user



ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. 4) Keadaptasian Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi

terhadap

tuntutan

perubahan

yang

terjadi

di

lingkungannya. 5) Kelangsungan hidup Kelangsungan hidup artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah atau program pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain. 6) Keterbukaan/transparansi Adalah bahwa prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 7) Empati Empati adalah perlakuan atau perhatian Pemerintah Daerah atau penyelenggara jasa pelayanan atau providers terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. (Ratminto & Atik, 2005:180-181) commit to user



B. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA APBD. Sebelum diuraikan tentang peranan PAD pada APBD akan panulis sampaikan dulu tentang pengertian keduanya. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedang

yang

dimaksud

dengan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. ( UU no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dengan Daerah). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom, tidak dapat lepas dari masalah pembiayaan dan penganggaran sebagai ujung tombak tercapainya pembangunan pemerintahan di daerah. Dalam mengatur rumah tangganya sendiri daerah perlu kejelian dalam membudayakan potensi yang ada agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah harus selalu terus menerus melakukan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah setempat. commit to user



PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karena penyediaan dana

yang bersumber dari PAD seyogyanya harus

mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat, sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksakan APBD adalah bagaimana meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat, tetapi melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatur dan menyusun rumah tangga sendiri semakin hari semakin kompleks dan dinamis, baik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan Sumber Daya Manusia ( SDM ) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Memang kontribusi PAD bukan satu-satunya pertimbangan bagi keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, akan tetapi paling tidak dengan PAD yang tinggi maka daerah akan leluasa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan di daerahnya, serta semakin kecil tingkat ketergantungan dengan Pemerintah Pusat.

commit to user



2. KEUANGAN DAERAH Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain

sesuai ketentuan atau peraturan, sedangkan kemampuan

keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan – urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Di muka telah disebutkan, bahwa sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah ( PAD ), dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah. 1) Yang masuk kategori PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 2) Yang masuk dalam kategori Dana Perimbangan adalah : a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus. 3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang berasal dari hibah dan pendapatan Dana Darurat. commit to user



Dari sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang telah disebutkan di atas, maka sumber penerimaan yang kedua dan

ketiga

penerimaan dari subyek dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah, berasal dari pihak diluar daerah otonom yang bersangkutan, artinya di tentukan oleh pihak yang berwenang diluar pemerintahan daerah yang bersangkutan. Sedangkan sumber yang pertama yaitu PAD sangat tergantung pada daerah yang bersangkutan. Artinya peningkatan PAD sangat tergantung pada aktivitas daerah yang bersangkutan dalam mengelola sumber tersebut.

3. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut : ”Pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh orang

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang

yang

dapat

perundang-undangan membiayai

dipaksakan

yang berlaku

penyelenggaraan

berdasarkan

peraturan

yang digunakan untuk

pemerintahan

daerah

dan

pembangunan daerah.”

Sedangkan pengertian retribusi menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah adalah sebagai berikut :

commit to user



”bahwa yang dimaksud dengan retribusi yang selanjutnya disebut retribusi daerah adalah suatu pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus atas jasa atau pemberian ijin / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Jadi retribusi mempunyai pengertian yang berbeda dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah. Retribusi daerah adalah Pungutan daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

4. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Untuk mencapai keseragaman pandangan, berikut akan kami uraikan beberapa pengertian berkaitan dengan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagai berikut : 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan commit to user



bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 2. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. 3. Peralatan

Uji,

adalah

sarana

untuk

melakukan

kegiatan

pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor

dengan

fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem computer, maupun uji mekanis biasa yang disebut sistem uji non mekanis. 4. Kendaraan Bermotor Wajib Uji, adalah setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan atau kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan. 5. Tanda Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi, termasuk masa berlakunya hasil uji berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu. 6. Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berissi data dan legitimasi masa berlakunya hasil commit to user



pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan. 7. Laik Jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Pengujian kendaraan bermotor juga dilaksanakan di Amerika Serikat. Dalam artikel yang berjudul “Vehicle Regulations: Registration, Road Tax, and Safety in The US” disebutkan: “Pemeriksaan keselamatan tahunan dilakukan di 25 negara bagian, meliputi Alaska, Arkansas, Delaware, Hawaii, Louisiana, Maine, Massachusetts, Missisipi, Missouri, New Hampsire, New Jersey, New York, Carolina Utara, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina Selatan, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Barat, dan Distrik Columbia. Dalam beberapa negara bagian, semua kendaraan bermotor harus diperiksa kembali saat penjuala kembali atau saat perpindahan, dalam tujuh hari pendaftaran. (www.massvehiclecheck.com)”.

Hal-hal yang diperiksa dalam pengujian kendaraan bermotor di Amerika Serikat antara lain lampu mobil, rem, wipers kaca depan dan penyeka, ban, jendela, body, dan sabuk pengaman. Pemeriksaan kendaraan meliputi lampu mobil, rem, wipers kaca depan dan penyeka, ban, jendela, body, dan sabuk pengaman. Semua negara bagian memberikan otoritas kepada bengkel kendaraan dan dealer untuk melakukan pemeriksaan, dan beberapa pemerintah negara bagian mengoperasikan stasiun pemeriksaan. Jika mobil Anda gagal dalam pemeriksaan, Anda akan mendapatkan masa tenggang untuk memperbaiki atau commit to user



membatalkan proses pemeriksaan dan mobil tidak dioperasikan lagi.

Selain hal di atas, ada beberapa Negara yang melakukan uji emisi gas buang untuk mengendalikan polusi udara. Beberapa negara bagian juga melakukan uji emisi gas buang. Di California, kendaraan diuji ketika pertama dicatatkan dan ketika terjadi perubahan kepemilikan (california adalah salah satu negara bagian yang menerapkan pelaporan mengenai kandungan asap guna pengendalian polusi udara). Di semua Negara bagian yang menerapkan uji emisi gas buang, uji emisi gas buang dilakukan secara periodik, rata-rata dua tahun sekali. Ketika kendaraan bermotor sudah lulus pemeriksaan uji emisi gas buang, kendaraan akan ditempeli sticker pada kaca mobil atau plat nomor.

Prosedur Pemeriksaan Keselamatan Kendaraan Bermotor di Virginia dapat dijelaskan sebagai berikut : (dalam www.vsp.state.va.us) Prosedur pemeriksaan terdiri atas materi sebagai berikut: 1. Melepas stiker pemeriksaan yang lama 2. Membawa kendaraan ke dalam alat pengujian 3. Memeriksa rem 4. Memeriksa rem parkir 5. Memeriksa lampu utama 6. Memeriksa lampu tambahan 7. Memeriksa lampu isyarat 8. Memeriksa kemudi 9. Memeriksa ban 10. Memeriksa kaca spion 11. Memeriksa klakson 12. Memeriksa kaca depan 13. Memeriksa wiper kaca depan 14. Memeriksa sistem instalasi kelistrikan 15. Memeriksa etiket lisensi 16. Memeriksa penutup dan area di bawah penutup 17. Memeriksa sistem pengendalian polusi udara 18. Memeriksa tempat duduk pengemudi 19. Memeriksa sabuk pengaman 20. Memeriksa kerja kantong udara (airbag) 21. Memeriksa pintu commit 22. Memeriksa sistem bahan bakarto user



23. Memeriksa kerusakan lantai 24. Mengeluarkan/menerbitkan stiker.

Di Irlandia, pengujian kendaraan bermotor disebut National Car Test (NCT). Tes pertama sebuah mobil dilaksanakan saat mobil berusia 3,5 s.d. 4 tahun. Selanjutnya, dilaksanakan tiap dua tahun sekali. National Car Test atau NCT adalah suatu tes roadworthiness yang harus dilakukan terhadap semua mobil di Republik Irlandia. Tes pertama harus dilaksanakan saat mobil berusia antara 3,5 s.d. 4 tahun, tes kedua dilaksanakan pada saat mobil berusia antara 5 3/4 s.d. 6 tahun. Selanjutnya tes harus dilaksanakan setiap dua tahun sekali. (en.wikipedia.org/wiki/Natiomal_car_test)

NCT di Irlandia dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan aspek visual. NCT tersedia di 42 lokasi di Irlandia. Berbagai aspek yang diperiksa antara lain aspek keselamatan dan aspek visual. Aspek keselamatan meliputi ban, alat penahan goncangan, rem, dan emisi gas buang.Aspek visual meliputi ban cadangan, sabuk pengaman, dan lampu.

C. KINERJA

DINAS

INFORMATIKA

PERHUBUNGAN, DALAM

KOMUNIKASI,

PENGELOLAAN

DAN

RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja atau performance merupakan capaian atau hasil kerja dari suatu organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Yang dinilai dari kinerja ini adalah sejauh mana organisasi atau instansi melaksanakan commit to user tugasnya sesuai dengan target/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya



atau kesesuaian pelaksanaan tugas dengan visi misi yang diemban oleh organisasi atau instansi tersebut. Sedangkan

retribusi

pengujian

kendaraan

bermotor

adalah

pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan, Informaika, dan Komunikasi dalam melakukan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagianbagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu khususnya tentang pengelolaan pembayaran terhadap pelayanan pengujian kenaraan bermotor. Dalam

penelitian

mengenai

kinerja

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor penulis menggunakan indicator yang digunakan commit to user



sebagai tolak ukur kinerja. Indicator tersebut antara lain yaitu: tangible, responsivess, responsibility, dan accountability. Secara rinci beberapa indicator yang digunakan dalam pengukuran kinerja di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : 1. Tangible (ketampakan fisik) Tangible merupakan ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. (Ratminto & Atik, 2005:175) . Tangible atau wujud fisik digunakan sebagai tolak ukur yang penting untuk menentukan kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, karena dalam proses pengujian kendaraan bermotor tidak terlepas dari sarana dan prasarana. Tangible atau wujud fisik ini dapat dilihat dari adanya sarana dan prasarana yang mendukung, seperti misalnya kelengkapan peralatan uji, lokasi pengujian yang luas dan nyaman, serta berbagai fasilitas lain yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor.

2. Responsiveness (responsivitas) Responsivitas merupakan daya tanggap yang dimiliki suatu organisasi terhadap suatu permasalahan. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan commit to user



dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas

menurut

Agus

Dwiyanto,

dkk

dalam

operasionalisasinya dijabarkan menjadi beberapa indikator yang meliputi : 1) Terdapat tidaknya keluhan pengguna jasa selama satu tahun terakhir; 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa 3) Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang; 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa; 5) Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. (Agus Dwiyanto, 2006: 63)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa responsivitas berarti kemampuan dari Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dan keinginan dari masyarakat, dalam hal ini responsivitas ditunjukkan dengan seberapa besar daya tanggap pegawai dalam menyikapi keluhan dari masyarakat dalam melakukan proses pengujian, misalnya berkaitan dengan kelengkapan peralatan uji maupun sarana prasarana lain, serta bagaimana sikap pihak Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melakukan pengujian sehingga tercipta pelayanan yang memuaskan. commit to user



3. Responsibility (responsibilitas) Responsibilitas

menjelaskan

apakah

pelaksanaan

kegiatan

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. (Agus Dwiyanto, 2006:50). Responsibilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik yang dilakukan Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan kebijakan yang ada. Responsibilitas

di

Dinas

Perhubungan,

Informatika,

dan

Komunikasi perlu di ukur karena sering dijumpai adanya kendala dalam proses pengujian adalah ketika ada kendaraan yang diujikan dan secara teknis tidak memenuhi syarat laik jalan, tetapi pemilik kendaraan ngotot minta agar dinyatakan lulus uji. Sehingga apabila kendaraan yang seharusnya tidak memenuhi syarat layak jalan tapi dinyatakan lulus uji maka dalam kinerjanya Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi kurang responsibilitas karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

commit to user



4. Accountability (akuntabilitas) Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa jauh penyelenggaraan pelayanan public dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak kepada public, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari seberapa besar tingkat pertanggungjawaban pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor baik kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemberi wewenang maupun kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor sebagai subyek retribusi. Selain itu akuntabilitas juga dilihat dari seberapa jauh pelaksanaan kegiatan pengujian kegiatan bermotor sesuai dengan acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi di Seksi Pengujian Kendaran Bermotor dalam proses pengujian kendaraan bermotor. Dalam peneltian ini akuntabilitas perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Perda Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebelum melakukan

pengujian

para pemilik

kendaraan

harus

melengkapi

persyaratan uji, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Surat Registerasi Uji Tipe (SRUT), dll. Apabila pemilik kendaraan bermotor tidak melengkapi persyaratan uji commit to user



kendaraan

maka pihak

dari

Dishubinfokom

tidak

diperbolehkan

melakukan pengujian, karena sesuai prosedur pemilik kendaraan harus melengkapi persyaratan uji terlebih dahulu. Hal ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemberi wewenang dan terhadap masyarakat.

Beberapa indikator seperti tangible, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas inilah yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

D. KERANGKA BERPIKIR Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan proses berpikir peneliti dalam rangka mengadakan penelitian tentang kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo menghadapi masalah tidak tercapainya target retribusi pengujian kendaraan bermotor di tahun 2008 dan 2009. Selain itu, kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian commit to user



kendaraan bermotor juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam merealisasikan kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat diketahui melalui beberapa indikator, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Tangible 2. Responsivitas 3. Responsibilitas 4. Akuntabilitas Indikator-indikator itu dipilih karena dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah kinerja yang telah dilakukan sudah baik atau masih belum memenuhi kriteria. Tangible atau wujud fisik digunakan sebagai tolak ukur yang penting untuk menentukan kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor, karena dalam proses pengujian kendaraan bermotor tidak terlepas dari sarana dan prasarana. Tangible atau wujud fisik ini dapat dilihat dari adanya sarana dan prasarana yang mendukung, seperti misalnya kelengkapan alat uji, lokasi pengujian yang luas dan nyaman, serta berbagai fasilitas lain yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor. Tingkat responsivitas Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat seberapa besar daya commit to user



tanggap dan kepekaan Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi keluhan pemilik kendaraan bermotor, misalnya berkaitan dengan kelengkapan peralatan uji. Responsibilitas

di

Dinas

Perhubungan,

Informatika,

dan

Komunikasi digunakan untuk mengetahui kesesuain kegiatan dengan prinsip atau kebijakan yang ada. Hal ini penting untuk di ukur karena sering dijumpai adanya kendala dalam proses pengujian adalah ketika ada kendaraan yang diujikan dan secara teknis tidak memenuhi syarat laik jalan, tetapi pemilik kendaraan ngotot minta agar dinyatakan lulus uji. Sehingga apabila kendaraan yang seharusnya tidak memenuhi syarat layak jalan tapi dinyatakan lulus uji maka dalam kinerjanya Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi kurang responsibilitas karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar pertanggungjawaban Dishubinfokom dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Bentuk pertanggungjawaban dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemberi wewenang dan terhadap masyarakat pemilik kendaraan bermotor sebagai subyek pengujian kendaraan bermotor. Dengan beberapa indicator tersebut diharapkan penulis bisa mengukur kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

commit to user



Kerangka berpikir dari kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo ini dapat dilihat dari gambar 2.1. sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Tidak Tercapainya Target Retribusi Tahun 2008-2009

Faktor Internal

Kinerja Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo: 1. Tangible 2. Responsivitas 3. Responsibilitas 4. Akuntabilitas

commit to user

Faktor Eksternal



BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh sebab itu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (HB Sutopo, 2002:111) Pada prinsipnya dengan metode deskriptif, data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Jadi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun gambaran mengenai objek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan untuk kemudian dianalisa dari data yang telah disajikan. Dalam penelitian ini

lebih

user menekankan commit pada togambaran 60

mengenai

kinerja

Dinas



Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

2. Lokasi Penelitian. Lokasi yang dipilih adalah wilayah kerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo,

dengan

mengambil

lokus

pada

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini dengan

pertimbangan

bahwa

wilayah

ini

terus

berkembang

pembangunannya secara pesat, ditandai dengan semakin tumbuhnya perusahaan – perusahaan maupun pemodal yang menanamkan investasi di Kabupaten Sukoharjo, sehingga berpotensi untuk berkembang menjadi wilayah industri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan jumlah kendaraan yang menjadi objek dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.

3. Teknik Pengambilan Sampel Karena penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif maka penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana sampel diambil beradasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. (Sugiyono, 2008:218). Pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti). Hal ini untuk mencari commit to user



atau menentukan informan dalam wawancara. Teknik ini menggunakan berbagai pertimbangan yang berdasarkan pada konsep teoritis yang dipergunakan, keingintahuan pribadi dan karakteristik empiris. Dalam

Purposive

Sampling

pemilihan

sekelompok

subyek

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga dalam mencari informasi didasarkan pada sumber atau orang-orang yang dianggap tepat, yaitu yang mengetahui dan mengerti seluk beluk mengenai informasi untuk menjadi sumber data. Dalam

penelitian

ini

lebih

ditekankan

pada

kemampuan

Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sampel yang di pilih adalah pegawai di Seksi

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Dishubinfokom

Kabupaten

Sukoharjo yang mengetahui tentang seluk beluk pengujian kendaraan bermotor dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan bermotor, baik yang dinyatakan lulus uji maupun yang tidak lulus uji.

4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : commit to user



a. Observasi Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan (lokasi penelitian). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya melakukan pengamatan mengenai fenomena-fenomena yang diteliti dengan tidak ikut dalam peristiwa atau kegiatan yang diamati secara langsung. Dalam

penelitian

mengenai

Kinerja

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor ini peneliti melakukan observasi terhadap bagaimana proses pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo serta mengamati apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

b. Wawancara Wawancara

merupakan

teknik

pengumpulan

data

dengan

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (penulis) kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam/ tape recorder. Untuk mempermudah dalam proses wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat garisgaris pokok pertanyaan, dan apabila dianggap perlu, peneliti dapat mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara tersebut. commit to user



Dalam

penelitian

mengenai

Kinerja

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo ini, teknik wawancara akan dilakukan kepada pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan bermotor untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penulisan. Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (H.B. Sutopo 2002: 54). Dalam penelitian ini, teknis dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mencatat dan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip, buku-buku, laporan-laporan, serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi antara lain Renstra Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Tahun 20052010, Perda Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, arsip-arsip yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, dan Lakip Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009. Renstra Dinas untuk mengetahui visi, misi, dan rencana commit to user



strategis Dishubinfokom,

Perda Nomor 28 Tahun 2003

merupakan

pedoman pihak Dishubinfokom dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, sedangkan Lakip digunakan untuk mengetahui seberapa besar akuntabilitas Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

5. Validitas Data Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh sesuai kenyataan atau fakta sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu peneliti menggunakan cara Trianggulasi data. Trianggulasi data mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda (HB. Sutopo, 2002:79). Dalam hal ini, trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan atau membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber lain. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo commit to user



Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan masyarakat pemilik kendaraan bermotor, kemudian hasil wawancara tersebut dilakukan pengecekan dan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan misalnya Perda.

6. Teknik Analisis Data Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Model yang digunakan adalah model yang saling terjalin dan interaktif yang merupakan suatu model analisis yang dilakukan apabila ini data sudah diperoleh.

Kemudian

dilakukan

penafsiran

data

dimana

penulis

mengungkapkan dalam bentuk uraian-uraian dan penjelasan lainnya yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan-kesimpulan serta saran-sara sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam metode interaktif ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitas yang dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. (HB. Sutopo, 2002:91) Pengertian dari tiga komponen tersebut adalah : a. Reduksi Data Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting, commit to user



dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. (H.B.Sutopo, 2002 : 92). b. Penyajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, diskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian sehingga narasi yang tersaji merupakan diskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk mencerikatan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga table sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang dengan rakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat dimengerti dalam bentuk yang lebih kompak. (H.B.Sutopo, 2002 : 92). c. Penarikan Simpulan dan Verifikasinya Simpulan perlu diverivikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan teoat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti. Pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada cacatan lapangan. Verivikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian, misalnya dengan cara berdiskusi, atau memeriksa antar teman. (H.B.Sutopo, 2002 : 93). commit to user



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DISKRIPSI LOKASI 1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo a. Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis wilayah Kabupaten Sukoharjo masingmasing dibatasi oleh: a. Sebelah utara

: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar

b. Sebelah timur

:Kabupaten Karanganyar

c. Sebelah selatan

:Kabupaten Gunungkidul (DIY) dan

Kabupaten

Wonogiri d. Sebelah barat

Secara 110057’33,70”

:Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

astronomis, -

Kabupaten

110042’6,79”

Bujur

Sukoharjo Timur

dan

terletak

antara

7032’17,00”

-

7049’32,00”. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu penyangga pusat pengembangan Surakarta dengan kondisi dan potensi wilayah yang sangat strategis. Secara administratif, Kabupaten Sukoharjo terbagi atas dua belas wilayah kecamatan dan 167 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 ha atau sekitar 1,43 persen dari seluruh luas commit to user 69



wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Polokarto dengan luas 6.218 ha atau mencapai tiga belas persen dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Wilayah kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Kartasura dengan luas 1.932 ha atau mencapai empat persen dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo.

2. Gambaran

Umum

Dinas

Perhubungan,

Informatika,

dan

Komunikasi Kabupaten Sukoharjo 1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, informatika dan komunikasi. Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

tersebut

Dinas

Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo mempunyai fungsi : 1) penyusunan kebijakan teknis dan administratif di bidang perhubungan, informatika, dan komunikasi daerah; 2) pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan perhubungan, informatika, dan komunikasi; 3) pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi izin di bidang perhubungan, informatika, dan komunikasi di daerah; 4) pengelolaan urusan ketatausahaan; dan 5) pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. commit to user



2. Visi dan Misi Visi Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo adalah “Terwujudnya Sistem Transportasi, Informasi, dan Komunikasi yang Handal di Kabupaten Sukoharjo”. Agar visi tersebut dapat terlaksana, maka ditetapkan Misi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut: 1) Meningkatkan pelayanan di bidang transportasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah; 2) Pengelolaan data informasi yang akurat untuk diinformasikan kepada masyarakat luas; 3) Menjaga keselamatan lingkungan sebagai dampak pengembangan teknologi seluler dan tower seluler; 4) Menciptakan

masyarakat

Sukoharjo

berbasis

informasi

yang

berkualitas.

3. Tujuan dan Sasaran 1) Tujuan Tujuan yeng hendak dicapai Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya antara lain:

commit to user



a. Meningkatkan pelayanan transportasi jalan dan sarana kendaraan lalu lintas; b. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat; c. Meningkatkan regulasi pengembangan teknologi seluler; d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap teknologi informasi.

2) Sasaran Dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut dikembangkan sasaran pembangunan, antara lain: a. Meningkatnya pusat pelayanan transportasi; b. Meningkatnya pusat pelayanan informasi; c. Teraturnya pemanfaatan teknologi seluler; d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat

4. Sumber Daya Manusia Aparat

Dinas

Perhubungan,

Informatika

dan

Komunikasi

Kabupaten Sukoharjo terdiri dari: 1) Berdasarkan status Berdasarkan status kepegawaian jumlah pegawai di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

commit to user



Tabel IV.1 Jumlah Pegawai di Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2010 Berdasarkan Status Jumlah No. Status Pegawai 1. Pegawai Negeri Sipil

104

2. Tenaga Pengabdian

26

Jumlah

130

Sumber : Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Th.2010

2) Berdasarkan Struktur Berdasarkan struktur organisasi, pegawai di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel IV. 2 Jumlah Pegawai Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2010 Berdasarkan Struktur Organisasi No. Jabatan Jumlah Pegawai 1.

Kepala Dinas

1

2.

Seketariat

15

3.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

8

4.

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

14

5.

Bidang Pengendalian Operasional

7

6.

Bidang Informatika dan Komunikasi

4

7.

UPTD Terminal

40

8.

UPTD Perparkiran

2

9.

UPTD RSPD

1

Sumber : Dishubinfokom Kab. Sukoahrjo Tahun 2010

commit to user



3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah

pegawai

di

Dinas

Perhubungan,

Informatika,

dan

Komunikasi Kabupaten Sukoharjo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut : Tabel IV. 3 Jumlah Pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

1.

Pasca Sarjana (S2)

9

2.

Sarjana (S1)

28

3..

Sarjana Muda (DIII)

2

4.

SLTA

50

5.

SLTP

6

6.

SD

9


5. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten

Sukoharjo,

susunan

organisasi

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atascommit : to user



1) Sub Bagian Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas: 1) Seksi Angkutan; 2) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban; 3) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kerambuan. d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, terdiri atas: 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; 2) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan; 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Kendaraan. e. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas: 1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan; 2) Seksi Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Air. f. Bidang Informatika dan Komunikasi, terdiri atas : 1) Seksi Informasi dan Komunikasi; 2) Seksi Pengembangan Pembinaan Sarana. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional

commit to user



a. Kepala Dinas; Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah

di

bidang

perhubungan,

informatika

dan

komunikasi. b. Sekretariat; Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang

perencanaan, monitoring, evaluasi,

umum, kepegawaian, dan keuangan. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Program; Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi. 2) Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi keuangan. commit to user



3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian. c.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan terdiri dari : 1) Seksi Angkutan; Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang angkutan. commit to user



2) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban; Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang

Kepala

Seksi

yang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban. 3) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kerambuan. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kerambuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang

mempunyai

tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang manajemen lalu lintas dan kerambuan. d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membinaan dan mengendalikan kegiatan di bidang teknik sarana dan prasarana transportasi jalan. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Angutan Jalan terdiri dari :

commit to user



1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengujian kendaraan bermotor. 2) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan; Seksi Kendaraan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kendaraan dan perbengkelan. 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Kendaraan. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang teknik sarana dan prasarana.

commit to user



e. Bidang Pengendalian Operasional Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pengendalian operasional. Bidang Pengendalian Operasional teridri dari : 1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan; Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang

Kepala

Seksi

yang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Operasional dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengendalian operasional lalu lintas jalan. 2) Seksi Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Air. Seksi Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Air dipimpin oleh seorang

Kepala

Seksi

yang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Operasional dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pelayanan keselamatan lalu lintas air.

commit to user



f.

Bidang Informatika dan Komunikasi : Bidang Informatika dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pok Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan di bidang

Informatika dan Komunikasi. Bidang Informatika dan Komunikasi terdiri dari : 1) Seksi Informasi dan Komunikasi; Seksi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang

pos dan

komunikasi. 2) Seksi Pengembangan Pembinaan Sarana. Seksi Pengembangan, Pembinaan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan.

commit to user



GAMBAR IV.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN. PROGRAM

SUB. BAGIAN KEUANGAN

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BIDANG TEKNIS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL

SEKSI ANGKUTAN

SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI PENGENDALIA N OPERASIONAL LALU LINTAS JALAN

SEKSI BIMBINGAN KESELAMAT AN DAN KETERTIBA N

SEKSI KENDARAAN DAN PERLENGKA PAN

SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN KERAMBUA N

SEKSI PELAYANAN KESELAMAT -AN LALU LINTAS AIR

SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN

commit to user UPTD

SUB.BAG. UMUM DAN KEPEG

BIDANG INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKAS I

SEKSI PENGEM BANGAN, PEMBINAAN SARANA

Sumber : Dishubinfokom Kab Sukoharjo Tahun 2010



B. PEMBAHASAN Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Retribusi ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang PAD Kabupaten

Sukoharjo.

Pengelolaan

retribusi

pengujian

kendaraan

bermotor ini menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pengukuran kinerja mempunyai peran yang penting dalam pengembangan kapasitas organisasi, mengukur tingkat keberhasilan program, dan penentuan strategi selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi atau instansi. Selain itu tanpa adanya pengukuran kinerja, maka tidak akan diketahui mana yang harus dihargai serta dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki oleh organisasi atau instansi tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara indikator yang dapat berbentuk rencana, sasaran, standar tertentu, ataupun harapan dengan realisasi yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat dilihat berapa besarnya gap yang terjadi. Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dalam hal penelitian tentang kinerja Dinas Perhubungan, commit to user



Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksudkan kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah kemampuan Dinas Perhubungan, Informaika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan, dan kemampuan dalam menghadapi

berbagai masalah yang berhubungan dengan pengujian

kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu terutama dalam hal pengelolaan retribusi dari pengujian kendaraan bermotor tersebut. Pengukuran

kinerja

Dinas

Perhubungan,

Informatika,

dan

Komunikasi Kabupaten Sukoharjo difokuskan pada indikator tangible, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dengan mengetahui kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo diharapkan akan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan maupun peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo selanjutnya serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian. commit to user



1. Indikator Tangible Tangible dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur apakah kinerja suatu organisasi itu baik atau buruk. Dalam hal ini, tangible dapat dilihat dari wujud fisik dari Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Wujud fisik ini berupa keadaan lokasi pengujian kendaraan bermotor, kelengkapan alat uji, inventaris kantor, dan sebagainya. Apabila keadaan lokasi pengujian baik, peralatan uji lengkap, dan inventaris kantor memadahi maka dari segi tangible kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sudah bisa dikatakan baik. Dalam pengujian kendaraan bermotor tangible ini sangat penting karena proses pengujian kendaraan bermotor tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasijo selaku staff di bagian sarana dan prasarana Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut : “…tentu saja peralatan sangat penting karena tanpa peralatan kendaraan yang datang tidak bisa diuji. Alat-alat yang digunakan juga tidak sembarangan karena menggunakan alat mekanik yang berat. Oleh karena itu kami dari bagian sarana dan prasarana semaksimal mungkin harus mengontrol peralatan yang ada karena kurang satu alat pun proses pengujian bisa tertunda…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)

Dari pernyataan Bapak Kasijo selaku staff di bagian sarana dan prasarana Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor bisa diketahui bahwa kelengkapan peralatan uji sangat penting dalam proses pengujian commit to user



kendaraan bermotor, apabila saat pengujian ada peralatan yang kurang maka bisa menghambat proses pengujian. Hal ini dikarenakan saat pengujian semua bagian kendaraan diujikan dengan menggunakan peralatan uji yang berbeda, sehingga apabila ada satu alat yang kurang maka ada bagian dari kendaraan yang tidak bisa diujikan. Oleh karena itu peralatan uji yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor harus lengkap. Menurut Bapak Boediono selaku pegawai fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor peralatan yang ada sudah lengkap, yaitu sebagai berikut : “…alat-alat mekanik disini sudah lengkap mbak, sudah sesuai dengan ketentuan dirjen. Jadi tidak perlu khawatir pengujian terhambat karena kekurangan alat. Setiap alat juga sudah dipegang sama pegawai kami yang sudah ahli..” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yanto pemilik mobil barang yang saat itu mengujikan kendaraannya sebagai berikut : “…sepertinya peralatan yang digunakan untuk menguji sudah lengkap kok mbak soalnya selama saya mengujikan mobil saya disini tidak pernah menghadapi kendala yang berhubungan dengan kekurangan alat. Tapi kalo menurut saya perlu sekali dilakukan penambahan peralatan, jadi tiap alat itu jangan cuma satu biar alur pengujian itu juga ga cuma satu. Kalo kaya gini kan sering antri mbak, apalagi harus nunggu mobilnya banyak dulu...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

commit to user



Sesuai pendapat dari Bapak Boediono pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Bapak Yanto pemilik kendaraan mejelaskan bahwa peralatan yang dimiliki untuk pengujian kendaraan bermotor sudah lengkap sesuai dengan yang ditetapkan oleh dirjen namun perlu dilakukan penambahan peralatan supaya alur pengujian tidak hanya satu alur. Berikut adalah daftar peralatan yang dimiliki oleh seksi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan, Infomatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo : Tabel : IV.4 Daftar Inventaris Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2010 No Nama Alat Fungsi Jumlah 1. Smoke Meter + Untuk mengukur asap 1 COHI 2. Heat Light Tester Untuk mengukur kekuatan 1 lampu 3. Wheel Suspention Untuk menguji suspense/terot, 1 Tester bolljom, dll. 4. Sider Slide Tester Untuk mengukur sikap roda 1 depan 5. AXLE Load Meter Untuk menimbang berat 1 kendaraan 6. Brike Tester + Untuk mengukur daya 1 Bogie Lorer pengeraman 7. Spido Meter Untuk mengukur kecepatan 1 roda 8. Sound Level Tester Untuk mengukur kekuatan 1 klakson 9. Generator + Untuk daya listrik dan 1 Kompresor pengisian angin. 10. Komputer Untuk mengolah data 2 11. Printer Untuk mencetak data 1 12. Kipas angin Menyejukkan ruangan 2 13. Meja kerja Tempat kerja 8 14. Almari Menyimpan berkas 5 15. Kursi tunggu Tempat tunggu pengunjung 2 pengunjung Sumber : Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 commit to user



Dari table di atas mengenai peralatan uji dapat diketahui bahwa setiap peralatan uji mempunyai fungsi masing-masing sehingga dalam pengujian semua peralatan ini harus ada karena apabila kurang satu alat saja bisa menghambat pengujian dalam menentukan apakah kendaraan bermotor tersebut laik jalan atau tidak. Dilihat dari segi kelengkapan, ketersediaan peralatan uji sudah dinilai baik, namun dalam hal perawatan hal ini masih sangat kurang. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Boediono pegawai fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut : “…menurut saya penyediaan alat disini sudah lengkap tapi yang menjadi masalah itu perawatannya masih sangat kurang, misalnya alat-alat mekanik yang habis dpake langsung disimpan kemudian besoknya dipake lagi. Padahal alat-alatnya sudah tua jadi seharusnya perawatan itu sangat penting…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).

Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Boediono bahwa kelengkapan penyediaan alat uji tidak ada masalah namun dalam hal perawatan masih sangat kurang maka seharusnya pegawai perlu melakukan perawatan yang lebih baik lagi terhadap peralatan uji. Hal ini dikarenakan keberadaan alat uji sangat penting dalam proses pengujian karena tanpa alat uji kendaraan tidak bisa diuji. Apabila tanpa perawatan, alat uji mengalami kerusakan atau berkurangnya fungsi suatu alat dalam pengujian hal ini akan berpengaruh pada tingkat keakuratan dalam laik atau tidaknya kendaraan yang diuji. commit to user



Selain dilihat dari kelengkapan alat uji, tangible juga dilihat dari lokasi pengujian. Lokasi pengujian menurut

Bapak Herry Febrianto

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dijelaskan sebagai berikut : “…lokasi pengujian sangat strategis, mudah dijangkau oleh semua orang karena letaknya di pusat Kota Sukoharjo tepatnya sebelah utara terminal bus Sukoharjo jadi tidak ada kesulitan dalam mencari lokasi pengujian bagi masyarakat yang baru pertama kali mengujikan kendaraannya. ” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010).

Bapak Herry juga menambahkan : “…kalau ada yang males mengujikan kendaraannya karena alasan lokasi pengujian jauh dari tempat tinggal itu sepertinya tergantung dari niat masing-masing orang, menurut saya semua tempat di Kabupaten Sukoharjo itu jaraknya tidak terlalu jauh karena paling jauh dari lokasi pengujian itu seperti kecamatan Weru, Kartosuro, dan Pulokarto dan saya kira lokasi-lokasi itu masih sangat mudah dijangkau dari lokasi pengujian yang bertempat di tengah-tengah Sukoharjo paling 30-40 menit juga sampai…” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Dari pendapat Bapak Herry di atas dijelaskan bahwa lokasi pengujian sudah bagus karena tempatnya sangat strategis, mudah dijangkau semua orang, dan berada di tengah-tengah Kabupaten Sukoharjo. Hal senada juga diungkapakan oleh Bapak Tarjo sopir bus mini P.O Setyo Rini yang berdomisili di Pulokarto : “…saya ndak merasa kesulitan mbak kalau mau KIR, ya walaupun jarak dari rumah ke lokasi KIR sekitar 30 menitan tapi itu ndak masalah buat saya soalnya keselamatan itu lebih penting, nanti kalau saya ndak melakukan KIR terus ada rem blong saya ndak tau terus nabrak ya nanti saya sendiri yang repot kalau ada korban …” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010) commit to user



Sedangkan dalam penyedediaan fasilitas diluar peralatan uji dinilai masih sangat minim. Dari table tersebut menunjukkan bahwa inventaris penunjang pengujian kendaraan bermotor sangat minim. ini diperkuat dengan pendapat dari Bapak Herry Febrianto Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut: “…inventaris disini memang terbatas sekali mbak. Hanya ada 2 kipas angin padahal ya mbak tau sendiri kan gimana panasnya tempat ini kalau dah siang. Sedangkan computer juga hanya ada 2, tapi untungnya dengan computer yang terbatas ini tidak menghambat kerja kami…” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Bapak Boediono pegawai fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor juga mempunyai pendapat kalau inventaris sangat minim, yaitu sebagai berikut : “…menurut saya yang paling memprihatinkan itu masalah ruang kerja yang sempit dan ruang tunggu mbak. Ruang kerja untuk pegawai dan kepala seksi aja jadi satu dan itu kodisinya juga panas banget karena selain terbatasnya kipas angin tempat buat pengujian kendaraan itu kan kena polusi dari asap kendaraan. Sedangkan dalam hal kondisi ruang tunggu hanya ada dua buah kursi yang digunakan untuk menunggu kendaraannya yang sedang diuji. Padahal setiap hari itu ada rata-rata 30-50 orang yang datang melakukan pengujian. Ya terpaksa mbak mereka yang tidak mendapat tempat duduk di kursi harus duduk di sembarang tempat, ada yang di dalam kendaraannya atau di bawah pohon. Ada beberapa orang yang mengeluh capek dan panas saat menunggu antrian mobilnya diujikan…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Susilo pemilik mobil pick up yang waktu itu berikut :

sedang mengujikan kendaraannya, yaitu sebagai commit to user



“…ya seperti yang mbak lihat sekarang ini saya harus klesotan neduh di bawah pohon menunggu mobil diuji mbak soalnya tidak disediakan ruang tunggu yang memadahi jadi ya kurang nyaman gini. Padahal kan nunggu proses pengujian itu bukan waktu yang bentar, sebenarnya proses pengujiannya bentar yang lama itu yang antri nunggu mobilnya ngumpul banyak dulu. Kalau saya bisa menyarankan sih harusnya dibangun tempat ruang tunggu yang nyaman toh lahan disini juga cukup luas bahkan kalau perlu dilengkapi fasilitas tv jadi biar gga bosen. Kalau tempatnya nyaman kan orang-orang jadi gga males kalau mau mengujikan kendaraannya …” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Bapak Tarjo sopir bus Setyo Rini juga memberikan pendapat tentang keadaan tempat ruang tunggu sebagai berikut : “…memang kursi buat duduk cuma dikit mbak itu aja hanya ada di depan ruang pendaftaran dan ndak cukup kalo semua yang datang duduk makanya saya milih berdiri di dekat bus saja sambil mengamati mobil saya diuji biar tau juga apa saja kerusakan di bus saya…” (wawancara 13 Oktober 2010)

Sesuai pernyataan di atas jelas bahwa inventaris diluar alat uji seperti,

kipas angin, komputer, ruang kerja, dan ruang tunggu

yang

dimiliki bagian pengujian kendaraan bermotor masih sangat minim. Komputer hanya berjumlah dua buah, ruang kerja pegawai sangat sempit, ruang tunggu kurang memadahi dan kurang nyaman, dan lain-lain. Tidak maksimalnya pengelolaan sarana dan prasarana juga ditunjukkan dengan laporan pengukuran kinerja kegiatan di Dinas Perhubungan, Informatika, dan

Komunikasi Kabupaten Sukoharjo di

tahun 2008 dan 2009 apabila dibandingkan dengan tahun 2007 terkait pemeliharaan sarana dan prasarana penngujian kendaraan bermotor, yaitu seperti pada tabel berikut :commit to user



Tabel IV. 5 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUNAN (TAHUN 2007) Program Indicator Rencana realisasi Prosentase kinerja tingkat Pencapaian capaian Rencana Capaian (Target) Rehabilitasi - Input dan Rp Rp Dana 104,7%% pemeliharaan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas (pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor).

- Output Terpeliharanya sarana lalu lintas berupa alat pengujian kendaraan bermotor

53,771,200

56.341,100

1 tahun

1 tahun

100%

95%

95%

Rp 145602000

97,2%

100%

100%

97%

97%

- Outcome Kelancaran proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor Peningkatan kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor

- Input Dana

100%

Rp 149743900

- Output Tersedianya alat smokemoker portable - Outcome Mengurangi polui udara

100%

100%

Sumber : Dishubinfokom thaun 2007

commit to user



Tabel IV. 6 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUNAN (TAHUN 2008) Program Indicator Rencana realisasi Prosentase kinerja tingkat Pencapaian capaian Rencana Capaian (Target) Rehabilitasi - Input dan Rp Rp Dana 14,67% pemeliharaan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas (pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor).


57,527,200

8,440,100

1 tahun

1 tahun

100%

67%

83,75%

Rp 149386000

94,35%

95%

95%

90%

90%


- Input Dana

80%

Rp 158336000


100%

100%


commit to user



Tabel IV. 7 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUNAN (TAHUN 2009) Program Indicator Rencana realisasi Prosentase kinerja tingkat Pencapaian capaian Rencana Capaian (Target) Rehabilitasi - Input dan Rp Rp Dana 97,06% pemeliharaan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas (pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor).


48.000.000

47.019.000

1 tahun

1 tahun

100%

80%

90%


- Input Dana

90%

Rp 174330000


100%

100%

Rp 89,7% 156376000 100%

100%

90%

90%


Berdasaarkan tabel pengukuran kinerja tahunan di atas, pengukuran kinerja di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo terkait pengelolaan sarana dan prasarana di tahun 2008 dan 2009 belum bisa dilakukan secara maksimal apabila dibandingkan dengan commit to user realisasi di tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja di



tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan, oleh karena itu menjadi penyebab tidak tercapainya target. Secara umum wujud fisik (tangible) yang ada di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo bagian pengujian kendaraan bermotor masih kurang maksimal. Walaupun dari segi kelengkapan alat uji sudah dinilai bagus dan lokasi pengujian yang luas serta mudah dijangkau, namun dari segi kelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya masih sangat kurang. Hal ini bisa terlihat terbatasnya penyediaan komputer, kipas angin yang hanya 2 buah, ruang kerja pegawai yang sangat sempit, dan ruang tunggu yang kurang memadahi serta kurang nyaman. Terbatasnya komputer bisa menghambat kinerja pegawai dalam pengelolaan data, sedangkan kipas angin yang hanya berjumlah 2 buah masih membuat ruangan kerja panas sehingga para pegawai kurang nyaman dalam bekerja. Selain itu keadaan ruang tunggu yang tidak nyaman membuat pelanggan banyak yang mengeluh dan kemungkinan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa ada beberapa orang yang tidak mengujikan kendaraannya dan kemudian berdampak pada pencapaian retribusi dari pengujian kendaraan bermotor yang menurun. Untuk itu agar tercipta kualitas pelayanan yang baik bagi pemilik kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan kinerja pegawai maka perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang proses commit to user



pengujian kendaraan bermotor karena hal ini berdampak pada pencapaian retribusi pengujian kendaraan bermotor.

2. Indikator Responsivitas Dalam penelitian ini responsivitas atau daya tanggap berarti kemampuan dari Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dan keinginan dari masyarakat pemilik kendaraan, dalam hal ini responsivitas ditunjukkan dengan seberapa besar daya tanggap pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor dalam menyikapi keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan proses pengujian. Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan tidak luput dari komplain/keluhan pemilik kendaraan bermotor yang mengujikan kendaraannya. Hal ini terjadi karena karakteristik dan keinginan dari masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat sebagai pelanggan akan merasa senang terhadap sikap petugas atau pegawai di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo yang serius menangani setiap keluhan yang disampaikan serta bersamasama mencari jalan keluar. Pegawai dalam situasi seperti ini harus mempunyai kemauan untuk memecahkan masalah dan kendala secara cermat, tepat, dan bijaksana. commit to user



Keluhan oleh pelanggan atau dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor adalah salah satu ungkapan penilaian akan kualitas yang didapatkannya. Keluhan timbul karena rasa ketidakpuasan pihak pelanggan. Bagaimanapun keluhan itu datang dan tujuannya tiap pegawai harus mempersiapkan mental dalam menghadapi keluhan. Berikut kutipan pernyataan Bapak Boediono selaku pegawai fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam menanggapi keluhan pelanggan : “...selama ini belum pernah ada pelanggan yang mengeluh secara langsung terhadap pelayanan yang kami berikan. Pihak kami sudah menyediakan kotak surat untuk keluhan tapi sampai sekarang belum pernah ada komplain atau keluhan yang masuk. Ya selama tidak ada yang mengeluh kami merasa mereka puas dengan pelayanan yang kami berikan. Paling kadang-kadang ada beberapa yang marah-marah saat kendaraannya tidak diluluskan...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)

Sedangkan tanggapan dari Bapak Herry selaku Kepala Seksi Pengujian kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : “...Selama ini terkait pengujian kendaraan bermotor jarang sekali ada komplain dari masyarakat, tetapi bila ada masyarakat yang ingin mengajukan komplain mereka bisa langsung mengatakan keluhannya pada saya atau salah satu pegawai disini atau kalau mereka merasa sungkan atau takut mereka bisa memasukkan komplain ke kotak saran yang telah disediakan. Kemudian langkah kami apabila ada komplain ya kami berusaha sesegera mungkin untuk mengatasinya, kadang kami juga mengadakan brifing untuk membahas permasalahan dalam memberikan pelayanan saat melakukan pengujian kendaraan...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010).

Pernyataan-pernyataan

tersebut

menunjukkan

bahwa

untuk

mengajukan komplain/keluhan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan commit to user



pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor, masyarakat dapat menyampaikan langsung kepada pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan atau melalui kotak saran yang telah disediakan. Langkah yang dilakukan oleh pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor untuk menghadapi komplain yang ada yaitu segera mengatasi permasalahan yang ada jika dinilai urgent dengan mengadakan rapat membahas permasalahanpermasalahan yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan pendapat dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor tentang daya tanggap pegawai dalam menghadapi keinginan masyarakat juga berbeda-beda. Berikut adalah kutipan wawancara dari beberapa pemilik kendaraan bermotor terkait proses pengujian kendaraan bermotor, salah satunya adalah pendapat Bapak Fajar dari kru bus mini PO.Wahyu Putro mengenai ketanggapan pegawai seksi pengujian kendaraan bermotor dalam menghadapi komplain: “...saya belum pernah komplain ke pegawai sini Mbak, soalnya sejauh ini saya sudah cukup puas dengan kerja pegawai sini. Saya rasa mereka cukup tanggap juga, ngerjain tugasnya dengan terampil dan cekatan juga, selain itu mereka ramah-ramah dan kalo ada kerusakan pada sparepart di bus dijelaskan dengan jelas dan sabar, kalo saya bertanya juga ditanggapi dengan baik...” (wawancara tanggal 15 Oktober 2010)

Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak Lardi pemilik mobil angkutan dari Kecamatan Weru : commit to user



“... saya ndak pernah protes, soalnya dari awal petugas sudah menjelaskan syarat dan bagaimana prosedurnya, saya datang langsung ada yang membimbing saya untuk melengkapi syarat dan administrasi, kemudian tinggal menunggu antrian mobil saya sudah di uji, kalo layak ya diluluskan tapi kalo tidak ya saya diberi penjelasan tentang kerusakan yang ada di mobil saya jadi ya baik-baik saja menurut saya Mbak di sini...” (wawancara, 15 oktober 2010)

Selain dua pendapat di atas, hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Yanto pemilik mobil barang, yaitu sebagai berikut : “...Bapak petugasnya baik-baik dan ramah. Kadang masyarakat malah yang sering marah-marah sama mereka, misalnya kalo ada kendaraan yang dinyatakan tidak layak uji, selain itu kalau pas ada kesalahan atau yang tidak sesuai dengan yang dirasakan. Semoga saja mereka cukup sabar, namanya saja orang banyak kan sifatnya lain- lain jadi saya itu mau protes juga ndak tega mbak sama-sama manusia kan juga punya salah...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Dari apa yang dikemukakan oleh beberapa pemilik kendaraan di atas bisa dilihat bahwa jarang sekali ada masyarakat yang komplain dengan pelayanan yang diberikan saat pengujian kendaraan bermotor, pegawai sudah berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan para pemilik kendaraan. Hubungan antara pegawai yang ada dengan masyarakat umumnya terjalin dengan baik, mereka melayani pemilik kendaraan dengan ramah dan sabar, apabila ada bagian dari kendaraan mengalami kerusakan mereka menjelaskan kerusakan itu dengan sabar kepada pemilik kendaraan. Namun dilihat dari segi sarana dan prasarana atau wujud fisik masih ada beberapa keluhan dari masyarakat, pendapat ini seperti yang commit to user



diungkapkan oleh Bapak Susilo pemilik mobil pick up yang waktu itu sedang mengujikan kendaraannya, yaitu sebagai berikut : “...kalau sekedar komplain saya sering mbak soalnya saya sebagai masyarakat punya hak menuntut pelayanan yang bagus. Kadang saya sering jengkel kalo antri nunggu giliran mobil saya diuji, gimana tidak satu hari yang datang hampir 40an kendaraan tapi alat dan petugasnya sangat terbatas. Disana hanya ada satu alur pengujian jadi nunggunya lama. Seharusnya itu setelah selese ngurus administrasi langsung diuji mbak, tapi ini harus nunggu mobilnya banyak dulu. Selain itu mbak tau sendiri kan kalo ruang tunggu yang ada seperti ini jadi saya harus duduk di sembarang tempat saat menunggu kendaraan diuji. Dulu pernah saya ngeluh ke salah satu pegawai disini biar disediakan tempat tunggu yang lebih layak tai sampai sekarang juga belum ada tindakan perbaikan...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010).

Hal senada juga ditambahkan oleh Bapak Tarjo sopir bus mini Setyo Rini, yaitu sebagai berikut :’ “...kurang tanggap mbak, kalo tanggap ndak mungkin mereka hanya diam saja melihat pelanggan tidak disediakan tempat duduk seperti ini...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Melihat kedua pernyataan dari pemilik kendaraan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal menanggapi keluhan tentang ketersediaan sarana dan prasarana utamanya ruang tunggu daya tanggap atau responsivitas yang dimiliki pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor masih sangat rendah, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat dari Bapak Ngateman sebagai salah satu pegawai fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang memaparkan bahwa pernah ada keluhan dari masyarakat terkait sarana dan prasarana dalam pengujian user : kendaraan bermotor, yaitucommit sebagaitoberikut



“...dulu pernah mbak ada orang yang mengadu sama saya tentang keadaan ruang tunggu disini, mereka menyarankan gimana kalo fasilitasnya diperbaiki seperti penambahan tempat ruang tunggu, dilengkapi dengan kipas angin dan tv. Sebenarnya kami juga ingin memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat tapi kami disini hanya dari pegawai tidak bisa berbuat apa-apa soalnya perbaikan fasilitas itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan dari Pemda belum ada anggaran khusus untuk perbaikan sarana dan prasarana. Sedangkan apabila kita menggunakan uang dari hasil pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk saat ini sepertinya tidak memungkinkan karena untuk menutup target saja masih sangat kesulitan di tahun-tahun ini...” (wawancara tanggal 15 Oktober 2010)

Sesuai pendapat dari Bapak Ngateman tersebut dapat diketahui alasan kenapa pegawai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat pemilik kendaraan bermotor akan fasilitas ruang tunggu yang kurang memadahi, hal ini dikarenakan dalam perbaikan fasilitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan untuk saat ini belum ada anggaran khusus yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana. Selain dilihat dari kemampuan pegawai dalam mengetahui keinginan dan keluhan masyarakat, responsivitas disini juga ditekankan pada seberapa besar daya tanggap pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor dalam mengetahui berapa jumlah kendaraan yang wajib melakukan pengujian karena setiap tahun jumlah kendaraan wajib uji jumlahnya selalu berubah-ubah. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Budiono selaku pegawai fungsional di seksi pengujian kendaraan bermotor memberikan pedapat sebagai berikut : “... memang setiap tahun jumlahnya berubah-ubah karena kan to user ada beberapa commit kendaraan baru atau kendaraan yang sudah di



nonaktifkan sebagai wajib uji karena terlalu lama tidak mengujikan kendaraannya. Misalnya 2X tidak datang dinyatakan non aktif dan 3X tidak datang dihapus dari wajib uji. Kami mengetahuinya melalui pendataan lewat komputerisasi Mbak. Jadi semua data tentang jumlah kendaraan yang wajib uji baik yang masih aktif atau yang sudah tidak aktif disimpan di data komputer semua...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).

Masih dengan hal yang sama, Bapak Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menambahkan : “...Kalo ada mobil baru yang wajib diujikan kita taunya kalo mereka datang sendiri untuk mengujikan kendaraannya ke sini, kalo tidak ya kita tidak tau. Soalnya kalo mau kerja sama dengan Samsat dengan sistem jemput bola seperti yang mbak maksud kita tidak punya kapasitas seperti itu mbak karena sesuai peraturan tidak ada petunjuk yang menyebutkan pendataan jumlah kendaraan dengan terjun langsung atau kerja sama dengan Samsat. Kita itu kan pegawai negeri mbak jadi ya kita tidak berani mengambil tindakan yang keluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ya kita mengembalikan semua ini ke kesadaran masyarakat sendiri, kalau mereka mengutamakan keselamatan tentunya mereka akan datang ke sini dan mengujikan kendaraannya...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Bapak Herry Febrianto juga menambahkan bahwa dalam menyikapi masyarakat yang terlambat mengujikan kendaraannya atau bahkan tidak mengujikan kendaraannya utamanya bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal jauh dari lokasi pengujian daya tanggap yang dilakukan pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : “...dulu pernah Mbak kita mencoba mengirim surat panggilan kepada pemilik kendaraan yang terlambat atau bahkan tidak mengujikan kendaraannya dalam waktu yang lama. Tapi itu tidak bertahan lama karena untuk mengirim surat panggilan juga membutuhkan biaya yang besar dan tidak ada dana untuk to user itu, bayangkancommit saja seandainya satu orang dengan biaya Rp



1000,00 dan bagaimana kalau yang tidak mengujikan itu 200 orang berarti kami juga harus mengeluarkan biaya untuk surat panggilan sebesar Rp200.000,00 padahal belum tentu pengiriman surat panggilan itu efektif untuk membuat mereka sadar akan pengujian. Jadi hal ini hanya akan menambah pengeluaran bagi pihak kami...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Melihat pernyataan di atas daya tanggap pegawai di seksi pengujian kendaaan bermotor dalam mengetahui seberapa banyak jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji masih sangat rendah, pegawai hanya melakukan pendataan melalui jumlah kendaraan yang datang dan apabila ada kendaraan yang seharusnya wajib uji namun tidak diujikan pegawai bersikap apatis dan beranggapan bahwa keselamatan adalah kebutuhan mereka. Secara umum dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa daya tanggap atau responsiivitas pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah. Walaupun hanya sedikit ditemukan keluhan dari para pemilik kendaraan bermotor dan pegawai sudah berupaya untuk memenuhi keluhan masyarakat serta bersikap ramah saat melakukan pengujian, namun belum semua aspirasi atau keinginan dari masyarakat bisa terpenuhi. Beberapa pemilik kendaraan merasa keluhan yang mereka sampaikan belum ditanggapi semua, terutama masalah kondisi ruang tunggu yang kurang nyaman. Selain itu pegawai kurang responsive berkaitan dengan pendataan jumlah kendaraan wajib uji yang selalu berubah-ubah. Sedangkan dalam commit to user menanggapi adanya kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian



pegawai bersikap apatis. Seharusnya jumlah kendaraan yang wajib uji perlu mendapat perhatian khusus karena jumlah kendaraan wajib uji berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan

retribusi pengujian

kendaraan bermotor. Karena masih rendahnya daya tanggap atau responsivitas dalam malakukan pengujian kendaraan bermotor, maka untuk selanjutnya pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo diharapkan harus lebih maksimal dalam menanggapi keluhan yang datang, selain itu pihak Dishubinfokom juga harus lebih responsive dalam melakukan pendataan terhadap kendaraan wajib uji, sehingga apabila ditemukan ada kendaraan yang wajib uji namun tidak melakukan pengujian maka harus dilakukan tindakan.

3. Indikator Responsibilitas Responsibilitas

dalam

penelitian

mengenai

kinerja

Dinas

Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik yang dilakukan Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam

penelitian

mengenai

kinerja

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor responsibilitas bisa dilihat dari commit to user



apakah pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan dari Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo. responsibilitas

bisa saja pada

suatu

ketika

Oleh sebab itu,

berbenturan

dengan

responsivitas. Hal ini sering dijumpai dalam proses pengujian adalah ketika ada kendaraan yang diujikan dan secara teknis tidak memenuhi syarat laik jalan, tetapi pemilik kendaraan ngotot minta agar dinyatakan lulus uji. Tidak jarang petugas/penguji harus adu argumentasi dengan para pemilik kendaraan tentang hal ini. Seperti disampaikan oleh Boediono salah satu pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor yang sebagai penguji, yaitu sebagai berikut : ”...Kami sering terpaksa harus adu argumentasi dengan pemilik kendaraan yang tidak lulus uji. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk keselamatan mereka sendiri. Kami tidak mungkin memberikan tanda pengesahan lulus uji bila memang ada bagian-bagian tertentu dari kendaraan tersebut yang secara teknis tidak laik jalan....” (wawancara tanggal 21 September 2010)

Hal senada juga diungkapakan oleh Bapak Herry Febrianto Kepala Seksi di Pengujian Kendaraan Bernotor sebagai berikut : ”...walaupun banyak yang ngotot ingin kendaraannya diluluskan tapi penguji tetep pada prinsipnya karena tanggung jawab penguji pada keselamatan nyawa manusia. jadi kalo ada yang tidak lulus dinyatakan lulus itu sangat berbahaya. Kalo tidak layak jalan kalo bisa diperbaiki ya kita membimbing untuk diperbaiki dulu. Soalnya kalo terjadi kecelakaan tar yang disalahkan penguji….” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010) commit to user



Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pegawai di Seksi Pengujian Kendaran Bermotor hanya meluluskan kendaraan yang secara teknis benar-benar laik jalan walaupun harus rela adu argumentasi dengan para pemilik kendaraan. Hal seperti inilah contoh fenomena nyata dimana responsibilitas berbenturan dengan responsivitas. Dilihat dari segi responsibilitas pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip atau kebijakan yang ada yaitu mereka hanya bisa meluluskan kendaraan yang secara teknis memenuhi persyaratan laik jalan, namun di sisi lain jika dilihat dari segi responsivitas

pegawai

harus

menanggapi

adanya

keinginan

dari

masyarakat agar kendaraan yang secara teknis tidak laik jalan agar diluluskan. Dalam hal ini apabila pegawai menuruti apa yang menjadi keinginan masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk memberikan kelulusan pada kendaraan yang seharusnya tidak laik jalan, selain tidak sesuai dengan prinsip dan kebijakan di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo juga membahayakan nyawa dan keselamatan dari pengguna kendaraan. Oleh karena itu pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo selalu berpegang kepada prinsip dan kebijakan yang ada. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Bapak Wakijo pemilik truk sebagai berikut ini: ”...pegawai sini memang susah Mbak kalo suruh meluluskan kendaraan yang haruse ndak lulus, mereka konsisten banget kalo ndak lulus dieyel gimanapun juga tetep ndak berubah. Tapi itu justru bagus Mbak jadi tujuan ikut KIR itu bukan hanya sekedar formalitas agar bisa mendapatkan tanda uji commit to user



kelulusan tapi juga untuk menjaga keselamatan...” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Darmono pemilik truk sebagai berikut : ”...sepertinya mereka tidak sembarangan Mbak dalam pemasangan tanda bukti lulus uji soalnya hanya yang benarbenar layak yang diluluskan. Proses pengujian juga teliti banget dari kecerahan lampu, keadaan rem, ban, dan penghapus kaca. Keselamatan merupakan yang nomer saru...” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010).

Sesuai dengan prinsip yang ada, dalam proses pengujian kendaraan bermotor untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut laik uji atau tidak, bagian-bagian kendaraan yang diperiksa dan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut: 1. Lampu Penerangan Lampu besar kiri kanan yang seharusnya berwarna putih yang memenuhi syarat dan tidak menyilaukan. Lampu belakang dan lampu rem berwarna merah, lampu nomor, lampu samping, lampu petunjuk arah/righting kekuatan sinar maupun warnanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.

Peralatan sempurna dan memiliki syarat antara lain: a. Pesawat kemudi termasuk tire root, ball join/king pen, termasuk lengan-lengan kemudi/bearing/laker harus baik; chamber, chaster (roda), toe in maupun toe out harus sesuai dengan ketentuan. commit to user



b. Rem: selang-selang maupun kampas/sepatu rem tidak ada kebocoran/keausan dan bekerja sempurna. c. Pesawat penutup suara/knalpot yang sempurna dan mengarah ke belakang. d. Ban hidup yang layak pakai dan tidak aus. Ban depan tidak boleh vulkanisiran. e. Sepasang kaca spion yang baik. f. Petunjuk arah (righting) sesuai dengan ketentuan. g. Penghapus kaca/wiper berfungsi dengan baik. h. Sistem suspensi (shock breaker), chasis dan perlengkapannya harus sempurna. i. Rumah-rumah kabin, load bak harus baik dan kokoh di atas chasis. j. Emisi gas buang: asap (diesel smoke) maksimal 50%, CO maksimal 4,5%, dan HC maksimal 1.200 ppm.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian-bagian yang ada di kendaraan diperlukan seorang tenaga yang mempunyai kemampuan atau keahlian khusus yang mengetahui seluk beluk tentang pengujian. Berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Budiono selaku pegawai fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor : “…tidak semua pegawai disini bisa menguji mbak soalnya alat yang digunakan alat mekanik dan alat berat, selain itu kan pengujian itu harus akurat layak ya diluluskan kalo ga ya ga diluluskan jadi butuh keahlian khusus. Kemampuan penguji di sini ada 4 tataran atau jenjang. Ada pemula, pelaksana, commit dan to user pelaksana lanjutan, penyelia. Yang bisa jadi penguji



adalah pegawai sini yang dapat SK pengujian. Masuk ke sini kita sekolah ke pendidikan khusus pengujian baru dapet SK penguji. Pemula mengikuti pendidikan lagi masuk pelaksana, pelaksana masuk pelaksana lanjutan, dan setelah ikut pendidikan lagi baru jadi penyelia. Jadi selalu bertahap ndak mungkin masuk langsung jadi penyelia tanpa melalui pendidikan khusus…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)

Pernyataan dari Bapak Boediono di atas menunjukkan bahwa agar pelaksanaaan kegiatan pengujian sesuai dengan yang diharapkan dan akurat diperlukan petugas penguji atau tenaga ahli yang berpengalaman. Namun terdapat kendala dalam ketersediaan tenaga ahli, yaitu seperti yang ditambahkan oleh Bapak Boediono sebagai berikut : “…biasanya dari pusat minta Dinas mengajukan berapa, kalo minta 2 ya kita mengajukan 2 jadi ya ndak mengajukan seenaknya sendiri. Pendidikan biasanya di Tegal. Kalo pendidikan dengan biaya sendiri itu mahal soalnya hanya 2 bulan tapi biayanya 10 juta. Kalo dari pusat tidak ada pelatihan gratis ya itu yang membuat kita kurang tenaga terlatih. Saat ini personil penguji 5orang dengan 5000 kendaraan, jadi personil kurang. Sehari rata-rata yang datang 40 orang dengan penguji 5 orang tapi yang 1 merangkap kepala seksi jadi ya hanya 4 orang yang jadi penguji.sebenarnya kalo jumlah personilnya bisa ditambah dan alat juga ditambah kita bisa membuka dua alur pengujian tiap harinya. Kendaraan datang pertama diperiksa pemula, dari luar masuk ke pelaksana. Pemula juga diajari jadi penyelia apabila penyelia sedang tidak ada di tempat…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala dalam proses pengujian adalah kurangnya tenaga ahli karena belum adanya penambahan tenaga yang dilatih atau belum mempunyai SK pengujian. Sesuai

dangan

beberapa

bendapat

di

atas

secara

umum

commit kendaraan to user bermotor Dinas Perhubungan, responsibilitas di seksi pengujian



Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dinilai sudah sangat baik karena sudah sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang ada, hal ini bisa dilihat dalam pemberian tanda kelulusan uji kelayakan hanya diberikan kepada kendaraan yang benar-benar secara teknis laik jalan, selain itu proses pengujian juga dilakukan oleh pegawai yang mempunyai kemampuan khusus dalam pengujian kendaraan bermotor untuk menguji kendaraan sehingga dengan demikian kendaraan yang di uji benar-benar bisa dijamin keakurtannya apakah lulus uji atau tidak.

4. Indikator Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa jauh penyelenggaraan pelayanan public dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak kepada public, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas dalam penyelengaraan pelayanan public merupakan suatu ukuran yang menunjukkan

sebarapa

besar

tingkat

kesesuaian

penyelenggaraan

pelayanan dengan petunjuk pelaksana yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam penelitian tentang kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, akuntabilitas digunakan sebagai indicator yang menunjukkan kesesuaian antara pelayanan pengujian kendaraan commit to user



bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan perraturan yang ada dan konsisten dengan

kehendak

masyarakat

pengguna

layanan

yaitu

masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sebagai instansi pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu instansi pemerintahan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengujian kendaraan bermotor. Dengan demikian jelas terlihat jelas bahwa Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah instansi vertikal di bawah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berkaitan

dengan

pertanggungjawaban

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan pengujian kendaraan bermotor maka semua pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bekerja

dengan

penuh

ketelitian,

profesionalisme

pegawai,

dan

kedisiplinan. Selain itu kejelasan aturan termasuk kejelasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengujian kendaraan bermotor sangat diperlukan agar masing-masing pegawai mampu melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut perlu ditekankan mengingat tugas besar yang diberikan kepada Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai satu-satunya instansi pemberi layanan dalam bidang pengujian kendaraan commit to user



bermotor di kabupaten Sukoharjo, untuk itulah diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban sebagai bukti pelaksanaan tugasnya dalam periode waktu tertentu. Mengenai laporan pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan secara berkala. Hal tersebut seperti yang telah disampaiakan oleh Bapak Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut : “…Di sini di Dishubinfokom Kab.Sukoharjo ada laporan per tiga bulan dan laporan tahunan, setiap seksi melaporkan pelaksanaan tugasnya, setelah semuanya terkumpul baru dijadikan satu. Tidak hanya itu Mbak, setiap program yang kami laksanakan pasti kami buat laporannya. Jadi dari laporan itu, nantinya akan diketahui hasil yang dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan untuk program selanjutnya. Khusus untuk seksi pengujian kendaraan bermotor setiap hari kami membuat laporan tentang berapa jumlah kendaraan yang melakukan pengujian dan berapa jumlah pendapatan yang diperoleh dari retribusi pengujian…” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010)

Dari pernyataan di atas jelas terlihat adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan secara berkala dari pegawai ke Kepala Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, dalam menggunakan dan mengelola dana Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan seluruh prosedur dan proses commit to userperaturan yang berlaku. Berkaitan administrasi keuangan sesuai ketentuan



dengan anggaran yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo adalah sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Herry Febrianto Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor berikut ini : “…Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2009 Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009. Secara keseluruhan jumlah dana yang disediakan untuk mendukung kegiatan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dari belanja langsung sebesar Rp. 1.339.122.000,00 namun untuk tahun 2009 hanya terealisasi 92,8%…” (wawancara tanggal 28 Oktober 2010)

Sesuai pendapat dari Bapak Herry Febrianto di atas jelas bahwa dalam melaksanakan kegiatan di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana yang bersumber dari APBD yaitu secara keseluruhan senialai Rp1.339.122.000,000 . Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai

: Rp. 442.012.500,00

2.

Belanja Barang dan jasa

: Rp. 766.709.500,00

3.

Belanja Modal

: Rp. 130.400.000,00

Dari keseluruhan dana tersebut semuanya dapat terealisasi sebesar Rp1.242.677.871,00 atau sebesar 92,8 %. Bapak Herry juga menambahkan : “...Dari kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo, selain menggunakan dana APBD juga terdapat kegiatan yang menghasilkan pendapatan misalnya dari to user retribusi dan commit kemudian disetor seluruhnya ke kas daerah



sebagai kontribusi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Biasanya kami melaporkan secara berkala dalam wujud laporan pertanggungjawaban atau LAKIP sehingga bisa diketahui seberapa besar pencapaian kinerja yang kita dapat dalam suatu periode...” (wawancara tanggal 28 Oktober 2010).

Sesuai dengan pendapat Bapak Herry di atas dijelaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari APBD maupun dari sektor retribusi dilaporkan secara periode dalam bentuk LAKIP. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut bisa diketahui apakah realisasi yang didapat sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun rincian LAKIP Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tahun 2009 adalah : Tabel : IV.8. Perbandingan Anggaran Kegiatan Tahun 2009 Antara yang Direncanakan dengan Kenyataan No Uraian 1 2 3 4 5 6 7

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kend. Bermotor Retribusi Jasa Terminal Retribusi Penyeberangan di atas air Retribusi Izin Trayek Kue Iklan Pengumuman JUMLAH

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

2.038.000

2.066.850

101,42

205.500.000

198.000.000

96,35

480.000.000

448.310.000

93,40

873.132.000

690.212.300

79,05

24.445.000

24.455.000

100,04

18.000.000

18.413.400

102,30

15.840.000

16.120.000

101,77

Target (Rp)

dan

1.618.955.000 1.397.577.550

Sumber : Lakip Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2009

commit to user

86,33



Sesuai dengan tabel di atas berarti berarti bahwa pihak pegawai Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo, masing-masing seksi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kegiatannya dalam lingkup dinas sendiri secara periodik. Setelah itu baru memertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko selaku salah satu staff di Seksi Pengujian Kendaaan Bermotor sebagai berikut : “…Secara ekstern, kinerja kami berada dalam pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bupati secara periodik menandatangani dan melakukan pengawasan semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam hal keuangan dan manajemen. Selain itu secara intern Kepala Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi juga melakukan evaluasi dengan melakukan rapat koordinasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam rapat tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, apa saja yang menjadi hambatan dan kendalanya…” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010).

Dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Eko di atas terlihat bahwa penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sukoharjo telah dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah sehingga akuntabilitasnya dapat dikatakan cukup baik. Namun akan lebih baik lagi apabila pelaksanaan tugas dan kegiatan di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

pengguna

jasa.

Mengenai akuntabilitas kepada masyarakat ini dibenarkan oleh Bapak commit to user



Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pemgujian Kendaraan Bermotor, yaitu sebagai berikut : “…pertanggungjawaban kami kepada masyarakat terlihat dari masyarakat yang datang dan mengujikan kendaraannya, wujud dari pertanggungjawaban kami adalah mengutamakan keselamatan dari kendaraan yang diuji karena output dari pengujian kendaraan bermotor adalah agar tercipta keselamatan. Kami memberikan tanda kelulusan uji bagi kendaraan yang laik jalan. Selama ini saya kira tanggung jawab kami dalam mengeluarkan tanda lulus uji sudah baik karena belum pernah saya mendengar terjadi kecelakaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dikarenakan adanya rem blong…” (wawancara tanngal 22 Oktober 2010)

Sesuai hasil wawancara tersebut wujud pertanggungjawaban pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat terlihat dari output pengujian kendaraan bermotor yaitu terciptanya keselamatan transportasi dari pengguna kendaraan. Dari apa yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa akuntabilitas Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi khususnya dalam pengujian kendaraan bermotor baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sudah cukup baik. Selanjutnya akuntabilitas Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya dalam proses pengujian kendaraan bermotor apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum. Pegawai

di

Dishubinfokom

Kabupaten

Sukoharjo

dalam

commit to user menjalankan tugasnya dalam bidang pengujian kendaraan bermotor tidak



boleh terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan. Peraruran tersebut tercermin dalam peraturan daerah atau undang-undang sebagai petunjuk pelaksanaan. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Oktober 2001 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan pada tanggal 20 November 2003 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003. Dengan demikian peraturan yang saat ini dijadikan acuan oleh pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo seksi pengujian kendaraan bermotor dalam menjalankan tugasnya adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003. Pihak Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor dikatakan mempunyai akuntabilitas yang tinggi apabila pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda Nomor 28 Tahun 2003. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Herry Febrianto selaku kepala seksi pengujian kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut : ”... tentu kami menjalankan segala sesuatu ngikutin apa yang diatur dalam undang-undang kalo tidak ya nanti malah menyalahi aturan. Dulu yang jadi patokan adalah Perda No 29 Tahun 2001 namun sejak bulan November 2003 diganti dengan Perda No 28 Tahun 2003. Sebenarnya kedua Perda tentang pengujian kendaraan bermotor tersebut intinya adalah sama namun terdapat perubahan pada besarnya tarif retribusi. Jadi ya penarikan tarif retribusi yang kita lakukan berdasarkan Perda tersebut, saat Perdanya telah berubah kita narik tarifnya commit to user



juga berubah berasarkan apa yang ada di Perda ...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Bapak Boediono selaku pegawai fungsional di seksi pengujian kendaraan bermotor juga menambahkan tentang perubahan Perda, yaitu sebagai berikut : ”...Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001, struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji, sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003, struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan dan jenis kendaraan bermotor yang diuji...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010. Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003 adalah pada dasar penetapan struktur dan besarnya tarif serta kenaikan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001, tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor diatur dalam pasal 9 yang bunyinya sebagai berikut : (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: a.

Tarif Retribusi Pengujian 1) Mobil Penumpang Umum

Rp19.000,00

2) Mobil bus, mobil barang, dan commit to user

Rp23.500,00



kendaraan khusus 3) Kereta Gandengan dan Kereta

Rp21.000,00

Tempelan b. Biaya Pengganti tanda uji berkala, baut,

Rp 2.500,00

kawat, dan segel c.

Biaya Pengganti Buku Uji Berkala

Rp 5.000,00

d. Biaya Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan yang akan dilelang: 1) Roda dua

Rp10.000,00

2.

Rp20.000,00

Roda empat atau lebih

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003, struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami perubahan sebagai berikut. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82) diubah sebagai berikut: Pasal 9 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan dan jenis kendaraan bermotor yang diuji. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut: OBJEK RETRIBUSI a.

TARIF (Rp)

Pengujian Kendaraan 1. Mobil Penumpang Umum 23.500,00 2. Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta dan kereta commitgandengan to user tempel dengan jumlah berat yang



diperbolehkan a) Kurang dari 3.500 kg b) 3.500 kg – 8.000 kg c) Lebih dari 8.000 kg b. Pengganti tanda uji berkala, baut, kawat, dan segel c. Pengganti Buku Uji d. Rekomendasi mutasi keluar daerah e. Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan yang akan dilelang 1. Roda dua 2. Roda empat atau lebih

26.000,00 30.000,00 35.000,00 5.000,00 7.500,00 15.000,00

15.000,00 30.000,00

Sumber : Perda N0.28 tahun 2003

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan besarnya tarif yang harus dipungut adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Perda Nomer 28 Tahun 2003 seperti yang tertera di atas. Perubahan tarif dalam Perda tersebut dilakukan dengan adanya alasan yang kuat sehingga bukan asalasalan menaikkan tarif retribusi, tentang perubahan tarif ini adalah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Herry Febrianto Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut : ”...dulu pernah ada yang protes waktu tarif naik Mbak, ada yang mengira pihak kita yang menaikkan tarif soalnya .masyarakat awam kan kadang mikirnya kalo berurusan dengan uang arahnya ke korupsi atau pungutan liar padahal tarif retribusi itu naik juga karena kita menyesuaikan Perda yang baru. Sebenarnya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya perubahan tarif retribusi tersebut dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor namun tetap dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan peraturan kenaikan retribusi mempunyai makna strategis bagi pemerintah daerah sebagai pilihan untuk meningkatkan pendapatan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Biaya pengujian kendaraan bermotor tersebut meliputi biaya pendaftaran, biaya commit to user pemeriksaan, biaya pembubuhan tanda uji, serta biaya



pembuatan dan pemasangan tanda samping. Selain itu, dikenakan pula biaya penggantian tanda uji, termasuk baut, kawat, dan segel, serta penggantian buku uji berkala...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Dari uraian di atas, dalam menentukan perubahan besarnya tarif baru retribusi pengujian kendaraan bermotor juga memepertimbangkan beberapa faktor, utamanya faktor ekonomi. Tujuan dari kenaikan terif retribusi tersebut adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan menaikkan pendapatan daerah dari sektor retribusi sejak diberlakukannya otonomi daerah. Dalam menentukan struktur dan besarnya tarif retribusi, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Di satu sisi pemerintah tidak mau membebani masyarakat dengan tarif retribusi yang semakin tinggi, tapi di sisi lain adanya target pendapatan yang selalu mengalami peningkatan tiap tahun memaksa pemerintah harus menaikkan tarif retribusi. Tanggung jawab

pihak

Dishubinfokom

Kabupaten

Sukoharjo

dalam

usaha

pencapaian target retribusi adalah seperti dikatakan oleh Herry Februanto, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut : ”...sebenarnya kebijakan menaikkan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi walaupun sebenarnya sangat berat buat masyarakat karena semakin sulitnya kondisi perekonomian saat ini, tapi kami dari pihak Dishubinfokom sebagai SKPD harus menjalankan segala sesuatu sesuai peraturan tentang tarif tang disebutkan di perda, selain itu adanya tuntutan akan target sehingga apabila pemerintah ingin mencapai target pendapatan dari retribusi ini maka retribusi perlu dinaikkan. Setiap tahun kami harus commit to user



berusaha untuk menutup target yang telah ditentukan....” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)

Bapak Boediono selaku pegawai fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menambahkan bahwa : ”...Kenaikan tarif retribusi tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu yang lalu yang berpengaruh pada kenaikan harga suku cadang alat pengujian kendaraan bermotor seperti plat uji, buku uji, serta perlengkapan lainnya Di samping itu, adanya ketentuan bahwa setiap objek pendapatan agar selalu meningkatkan targetnya secara incremental juga menjadi alasan dari kebijakan ini agar pemerintah bisa mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)

Dari beberapa pernyataan di atas jelas bahwa kenaikan tarif dalam retribusi adalah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, bukan karena keinginan dari pegawai semata. Jadi wujud akuntabilitas pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pemungutan tarif retribusi sudah menginguti peraturan yang ditetapkan di Perda Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Akuntabilitas pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo juga bisa dilihat dalam melakukan proses pengujian kendaraan bermotor pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor harus memperhatikan persyaratan pengujian dan berbagai prosedur sebelum melakukan pengujian. Berkaitan dengan alur proses pengujian, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi saat proses pengujian, dan besarnya tarif retribusi pengujian pihak commit to user telah berusaha transparan yaitu Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo



dengan memasang di papan pengumuman yang telah disediakan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Darmono pemilik truk berikut ini : ”...saya tahu syarat apa saja yang dibawa dan berapa banyak biaya pengujian dari yang ditempel di papan pengumuman mbak. Misalnya kendaraan yang terlambat diujikan akan dikenai denda Rp7000,-.Disana juga jelas tertera proses pengujian itu alurnya kaya apa. Kalo saya masih bingung ya saya tanya...” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang tarif biaya retribusi, syarat-syarat yang harus dilengkapi, dan kejelasan alur proses pengujian. Begitu pentingnya kedudukan peraturan daerah yang menopang proses pengujian kendaraan bermotor maka kejelasan prosedur pengujian kendaraan bermotor merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan. Proses yang dilalui dalam pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : 1. Pemohon/pemilik kendaraan wajib uji membawa kendaraan ke lokasi pengujian. 2. Pemohon/pemilik kendaraan mendaftar pada petugas pendaftaran. 3. Petugas pendaftaran memeriksa berkas kelengkapan persyaratan pengujian. commit to user



4. Jika persyaratan telah lengkap, petugas menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD), pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan, dan kendaraan dibawa ke gedung pengujian untuk dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap bagian-bagian kendaraan bermotor. 5. Selama kendaraan diperiksa dan diuji, petugas administrasi memproses administrasi pengujian kendaraan, yaitu mempersiapkan kartu induk pemeriksaan, buku uji, dan plat uji. 6. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian kendaraan dinyatakan lulus, dilakukan pemasangan tanda uji dan pengecatan tanda samping. Proses pengujian selesai dan buku uji diserahkan. 7.

Jika hasil pemeriksaan dan pengujian kendaraan dinyatakan tidak lulus, pemohon wajib memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang. Prosedur yang telah dijelaskan di atas adalah wajib dilalui oleh

masyarakat yang mengujikan kendaraannya untuk bisa mendapatkan tanda bukti lulus uji. Sehingga lama atau tidaknya proses pengujian juga tergantung pada kelancaran proses dan langkah-langkah di atas. Namun pada dasarnya apabila masyarakat telah memahami langkah-langkah dan persyaratan pengujian maka sesungguhnya prosedur pengujian kendaraan bermotor tidaklah sulit. Hal ini adalah sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor berikut ini :

commit to user



’...pada dasarnya prosedur pengujian kendaraan bermotor bukan hal yang sulit asal masyarakat yang mau mengujikan kendaraannya datang ke sini dengan membawa kelengkapan syarat-syarat pengujian. Bila ada persyaratan yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada kami. Setelah administasi dan syarat lengkap kami bisa langsung menguji kendaraannya untuk diketahui apakah layak jalan atau tidak...” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010)

Lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan alur pengujian berikut : Gambar IV.2 ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Petugas Pendaftaran Pemohon/ pemilik memeriksa kelengkapan kendaraan persyaratan

Bendahara Pengeluaran Pembantu BEND. 26 Gedung Pengujian Proses Pengujian/Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Administrasi Pengujian Kendaraan Proses : Kartu Induk Pemeriksaan Buku Uji Plat Uji

Hasil Lulus

Pemasangan Tanda Uji dan Pengecatan Tanda Samping

Tidak Lulus Memperbaiki kekurangan

commit to user

Selesai



Dengan demikian, sesuai dengan tanggung jawabnya tanpa melalui alur diatas pegawai di seksi pengujian bermotor tidak bisa melakukan proses pengujian. Selain itu pemilik kendaraan bermotor juga harus melengkapi persyaratan uji terlebih dahulu. Karena tanpa kelengkapan persyaratan uji kendaraan yang datang tidak bisa diujikan, maka kelengkapan persyaratan merupakan hal yang penting untuuk diperhatikan. Sesuai dengan Perda Nomor 28 Tahun 2003 tersebut persyaratan yang harus dilampirkan dalam proses pengujian kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut. 1. Persyaratan uji pertama: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), b.

Khusus kendaraan umum: Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT),

c. Settifikat Regristasi Uji Tipe (SRUT), d. Khusus mobil tangki: Surat Tera. 2. Persyaratan uji berkala: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), b. Buku Uji, c. Untuk kendaraan umum: Izin Usaha, d. Untuk kendaraan tidak umum: Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Persyaratan yang telah disebutkan di atas wajib dilengkapi oleh pemilik kendaraan yang akan mengujikan kendaraannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budiono selaku pegawai fungsional di seksi pengujian kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut : commit to user



“…pemilik kendaraan harus datang melengkapi syarat uji dan melengkapi biaya administrasi di bagian pendaftaraan dulu mbak baru nanti kami layani. Kalo persyaratan belum dillengkapi kami tidak bisa menguji kendaraannya karena sama aja itu melanggar peraturan. Dulu pernah kejadian ada pemilik kendaraan umum dari Kartusoro lupa tidak membawa Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) dan ngotot ingin kendaraannya tetap diujikan, tapi kita juga tetap pada prinsip bahwa apabila persyaratan tidak lengkap kendaraan tidak bisa diuji. Sebenarnya kasihan juga jauh-jauh dari Kartusuro hanya karena satu surat tidak jadi melakukan pengujian, tapi ya gimana lagi kita bertugas berdasar peraturan dan di peraturan sudah jelas tertera pemilik kendaraan harus melengkapi persyaratan sebelum melakukan pengujian. Memang hal-hal seperti ini yang sering tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Di satu sisi tanggung jawab kami harus bertindak sesuai peraturan namun di sisi lain kami juga ga tega lihat masyarakat tidak jadi mengujikan kendaraannya hanya karena satu surat yang ketinggalan…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Wakijo pemilik truk, yaitu sebagai berikut: “…memang mbak kalo kami tidak mengompliti syarat ya kami ndak mendapat pelayanan. Kan persyaratan dan besarnya tarif sudah ditempel di papan pengumuman jadi ya ndak ada alasan buat tidak melengkapi syarat. Pegawai sini juga patuh pada prosedur, kalo kurang satu syarat pun ya ndak jadi menguji…” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu tidak melanggar peraturan yang ada, hal ini bisa dilihat ketika ada pemilik kendaraan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan di alur pengujian yaitu tidak melengkapi persyaratan uji maka proses pengujian tidak bisa berlangsung. Pegawai mengikuti peraturan yang commit to user



ditetapkan bahwa kendaraan bisa melakukan pengujian apabila mengikuti alur pengujian dan melengkapi semua persyaratan, sehingga apabila ada persyaratan yang tidak dilengkapi maka pegawai tidak bisa melakukan proses pengujian. Dari beberapa pernyataan yang disebutkan di atas, secara umum akuntabilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor sudah bagus. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ditunjukkan dengan mengutamakan

keselamatan

dalam

berkendara.

Sedangkan

pertanggungjawaban secara vertikal yang dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah dilakukan secara berkala dan pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan apa yang ditetapkan di Perda Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

commit to user



Tabel IV. 7. MATRIK HASIL PENELITIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No 1.

Indicator Tangible

Hasil Penelitian -

-

-

2.

Responsivitas

3.

Responsibilitas

-

Lokasi penelitian strategis dan mudah dijangkau. Alat pengujian sudah lengkap namun hanya berjumlah satu paket sehingga hanya ada satu alur pengujian. Kurangnya perawatan terhadap peralatan uji. Kurangnya inventaris kantor seperti kipas angin, computer, dan ruang kerja yang kurang memadahi. Ruang tunggu untuk pemilik kendaraan bermotor kurang mencukupi.

Pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo berusaha menanggapi keluhan masyarakat dengan menyediakan kotak saran dan bersikap ramah saat melakukan pengujian - Pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo kurang menanggapi semua keluhan masyarakat khususnya terkait penyediaan ruang tunggu. - Pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo kurang tanggap dalam menyikapi jumlah kendaraan wajib uji yang elalu berubah-ubah. - Pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo hanya bersikap apatis dalam menyikapi kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian. - Pihak Dishubinfokom hanya memberikan tanda lulus uji terhadap kendaraan yang secara teknis laik uji karena mengutamakan keselamatan dan sesuai commit to user dengan peraturan.



-

4.

Akuntabilitas

-

-

-

Proses pengujian dilakukan oleh pegawai di Dishubinfokom yang ahli dan sudah mempunyai SK penguji serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusu terkait pengujian kendaraan. Mekanisme pertanggungjawaban secara vertikalvdilakukan secara berkala dari pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dan selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam melaksanakan proses pengujian kendaraan bermotor telah sesuai dengan Perda dan aturan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ditunjukkan dengan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

commit to user



C. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KABUPATEN

INFORMATIKA, SUKOHARJO

DAN

DALAM

KOMUNIKASI PENGELOLAAN

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari dalam organisasi (faktor internal) maupun faktor-faktor yang datang dari luar organisasi (faktor eksternal). Dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut : 1. Faktor Internal a. Sumber daya manusia Sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas pegawai dalam melakukan tanggung jawabnya. Dalam proses pengujian kendaraan bermotor jumlah pegawai yang ada di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo belum mencukupi secara kuantitas. Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa dalam proses pengujian kendaraan bermotor diperlukan tenaga penguji yang benar-benar ahli dalam pengujian dan mempunyai SK pengujian. Namun, sampai saat ini pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang mempunyai SK pengujian baru berjumlah lima orang. Dengan jumlah pegawai yang mempunyai commit to user



SK pengujian masih minim proses pengujian kendaraan bermotor bisa berjalan lama karena satu paket pengujian terdiri dari beberapa jenis alat uji dan pegawainya secara bergantian memeriksa setiap alat. Selain itu, dengan kondisi sumber daya penguji yang masih minim maka tidak memungkinkan untuk menambah satu alur pengujian lagi. b. Sarana-prasarana kedinasan Dalam proses pengujian kendaraan bermotor sarana dan prasarana adalah suatu kebutuhan primer, hal ini dikarenakan proses pengujian kendaraan bermotor tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana misalnya kelengkapan alat uji. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan meningkatkan kinerja pegawai maupun meningkatkan kualitas pelayanan. Sarana dan prasarana untuk peralatan uji sudah dinilai lengkap namun akan lebih baik lagi apabila ditambah lagi satu paket pengujian sehingka tidak hanya ada satu alur pengujian yang menyebabkan antrian semakin panjang. c. Kualitas lingkungan fisik Lingkungan fisik di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo berpengaruh terhadap kinerja pegawai, misalnya kondisi lingkungan kerja pegawai dan kondisi ruang tunggu yang nyaman. Hal ini bisa terlihat misalnya apabila kondisi pengujian, ruang commit to user



kerja, dan ruang tunggu baik akan membuat pegawai dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor merasa nyaman dalam melakukan pengujian. d. Struktur Organisasi Struktur Organisasi berkaitan dengan desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. Struktur organisasi yang ada di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo bersifat hirarkis, dimana terdapat tingkatan antara kepala seksi dan staff. Berdasarkan struktur organisasi, pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dibagi menjadi Kepala Seksi, bendahara, sekretraris pembantu, petugas pemungut retribusi, pegawai fungsioanal sebagai tenaga penguji, dan beberapa staf. Dari struktur organisasi yang ada di Seksi Pengujian Kendaraan

Bermotor

jelas

sekali

bahwa

setiap

pegawai

mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dan bersifat hirarkis, sehingga semua pegawai mempunyai tanggung jawab secara vertikal terhadap Kepala Seksi. Struktur organisasi ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pengukuran kinerja di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi

Kabupaten Sukoharjo commit to user

karena

dengan

struktur



organisasi yang terlalu hirarkis biasanya prosedur pelayanan terlalu berbelit-belit karena segala keputusan harus berdasarkan perintah dari atasan. Hal ini bisa dilihat misalnya apabila ada rekomendasi kendaraan wajib uji dari daerah lain yang menumpang untuk diujikan di Kabuapaten Sukoharjo, pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor hanya berani mengujikan apabila ada ijin dari Kepala Seksi. Tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala Seksi pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak berani mengambil keputusan. Padahal Kepala Seksi belum tentu setiap hari hadir karena sering ada rapat. Hal ini merupakan suatu fenomena dimana struktur birokrasi yang terlalu hirarkis bisa menghambat kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraab bermotor. e. Kepemimpinan Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. (Tangkilisan, 2005:180). Dalam organisasi publik keberadaan seorang pemimpin sangat penting

karena

pemimpin

bertugas

untuk

mengarahkan

bawahannya dalam pencapaian tujuan dan sebagai pengambil keputusan di organisasi tersebut. commit to user



Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo secara struktur organisasi masih bersifat hierarki sehingga membutuhkan sosok kepemimpinan yang handal yang bisa mengendalikan anggotanya agar bekerja sesuai standar dan tujuan organisasi. Tetapi pada kenyataannya kepemimpinan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo masih terdapat beberapa kekurangan. Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa jumlah pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang mempunyai SK pengujian hanya berjumlah lima orang dengan yang satu merangkap sebagai Kepala Seksi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor masih kekurangan pegawai sehingga yang seharusnya menjabat sebagai Kepala Seksi harus merangkap sebagai petugas penguji. Karena hal tersebut seorang kepala seksi yang seharusnya bertugas

untuk

memimpin

bawahannya

dan

mengarahkan

bawahannya serta sebagai pengambil keputusan harus terjun langsung sebagai enaga penguji. Keberadaan pemimpin yang merangkap sebagai petugas penguji akan sangat menghambat proses pengujian kendaraan bermotor apabila Kepala Seksi ditugaskan untuk rapat atau ke luar kota, hal ini menjadikan tenaga penguji di Seksi Pengujiam commit to user



Kendaraan Bermotor menjadi semakin minim dan proses pengujian menjadi terhambat.

2. Faktor Eksternal a. Faktor ekonomi 1) Kondisi perekonomian yang semakin berubah-ubah Kondisi perekonomian yang selalu berubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sejak kenaikan bahan bakar minyak maka besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor juga ikut mengalami kenaikan karena kenaikan bahan bakar minyak diikuti juga dengan kenaikan harga suku cadang pengujian kendaraan bermotor, seperti peralatan uji, plat uji, buku uji, serta perlengkapan lainnya. Dengan naiknya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor akan menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Sehingga membuat beberapa masyarakat yang merasa aman apabila tidak mengujikan kendaraannya memilih tidak mengujikan kendaraannya daripada harus mengeluarkan uang untuk melakukan pengujian. 2) Banyaknya kendaraan yang mutasi atau pindah ke daerah lain Kendaraan yang pindah ke daerah lain atau mengalami mutasi tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan dari retribusi commit to user



pengujian kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan dengan pindahnya kendaraan ke daerah lain secara otomatis akan mengurangi jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Sukoharjo, dengan demikian objek retribusi semakin berkurang.

b. Faktor Sosial 1) Kesadaran Pemilik Kendaraan Bermotor Kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikan kendaraannya sangat berpengaruh terhadap pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor merupakan subyek retribusi, sedangkan kendaraan wajib uji merupakan objek retribusi. Besarnya pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor tergantung dari berapa banyak orang yang mengujikan kendaraannya. Penyebab utama tidak tercapainya target retribusi di tahun 2008 dan 2009 adalah karena kesadaran

masyarakat

pemilik

kendaraan

mengujikan kendaraannya masih rendah.

commit to user

bermotor

untuk



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dikatakan sudah cukup baik, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan. Kinerja

Dinas

Perhubungan,

Informatika,

dan

Komunikasi

Kabupaten Sukoharjo, dilihat dari indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja yaitu antara lain adalah tangible, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari masing-masing indicator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Indilator tangible. Wujud fisik (tangible) yang ada di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor masih kurang maksimal. Walaupun lokasi pengujian luas dan mudah dijangkau dijangkau namun

masih

terdapat beberapa kekurangan. Dilihat dari peralatan uji sudah lengkap namun hanya berjumlah satu paket alat uji sehingga hanya terdapat satu alur pengujian yang menyebabkan antrian pengujian commit to user semakin panjang. Selain itu dari segi sarana dan prasarana penunjang

134



lainnya masih sangat kurang. Hal ini bisa terlihat terbatasnya penyediaan komputer, kipas angin, ruang kerja pegawai yang kurang luas, dan ruang tunggu yang kurang memadahi. Keadaan ruang tunggu yang tidak nyaman membuat masyarakat pemilik kendaraan bermotor banyak yang mengeluh dan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa ada beberapa pemilik kendaraan yang enggan mengujikan kendaraannya sehingga berpengaruh pada berkurangnya jumlah kendaraan wajib uji yang akhirnya berdampak pada menurunnya pencapaian retribusi dari pengujian kendaraan bermotor. 2. Indikator responsivitas Daya tanggap atau responsivitas pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah. Walaupun hanya sedikit ditemukan keluhan dari para pemilik kendaraan bermotor dan pegawai sudah berupaya untuk menanggapi keluhan tersebut serta bersikap ramah terhadap masyarakat, namun belum semua aspirasi atau keinginan dari masyarakat bisa terpenuhi. Salah satu keluhan yang belum mendapat perhatian dari pihak Dishubinfokom adalah terkait masalah kondisi ruang tunggu yang kurang nyaman, hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada anggaran untuk perbaikan ruang tunggu. Selain itu pegawai kurang responsive berkaitan dengan pendataan jumlah kendaraan wajib uji yang selalu berubah-ubah. commit to user



Sedangkan dalam menanggapi adanya kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian pegawai hanya bersikap apatis. Seharusnya jumlah kendaraan yang wajib uji perlu mendapat perhatian khusus karena jumlah kendaraan wajib uji berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan

retribusi pengujian kendaraan

bermotor. 3. Indikator Responsibilitas Responsibilitas di seksi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dinilai sudah sangat baik karena pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang ada, hal ini bisa dilihat dalam pemberian tanda kelulusan uji kelayakan hanya diberikan kepada kendaraan yang benar-benar secara teknis laik jalan, selain itu proses pengujian juga ditangani oleh pegawai yang mempunyai kemampuan khusus dalam pengujian kendaraan bermotor dan mempunyai SK pengujian sehingga kendaraan yang di uji benarbenar bisa dijamin keakuratannya apakah lulus uji atau tidak. 4. Indikator Akuntabilitas Akuntabilitas

yang

dimiliki

oleh

Dinas

Perhubungan,

Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor sudah bagus. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ditunjukkan dengan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Sedangkan pertanggungjawaban secara vertikal yang commit to user



dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan secara berkala

dalam

bentuk

LAKIP

atau

laporan

pertanggungjawaban.Selain itu pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan apa yang ditetapkan di Perda Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor internal dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari sumber daya penguji, sarana prasarana kedinasan, dan kualitas lingkungan fisik. Sedangkan faktor eksternal dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikan kendaraannya, dan adanya beberapa kendaraan yang pindah ke luar kota atau mutasi.

B. Saran Dalam

beberapa

hal

kinerja

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tersebut masih ada yang perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan pelayanan yang optimal dan tercapainya target retribusi sesuai dengan yang telah dianggarkan. Untuk itu ada beberapa saran yang bisa diperhatikan dan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi, yaitu antara lain adalah sebagai berikut : commit to user



1. Diperlukan adanya kerjasama antara pihak Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor bersama Satpol PP dan pihak kepolisisan untuk lebih sering melakukan operasi terhadap kendaraan wajib uji, sehingga dengan adanya sanksi yang tegas maka pemilik kendaraan bermotor akan mengujikan kendaraannya. 2. Dalam penyusunan APBD di tahun yang akan datang perlu diusulkan adanya anggaran untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada utamanya pada penambahan peralatan uji, perbaikan ruang kerja, dan penambahan ruang tunggu yang nyaman. 3. Perlu dilakukan pelatihan atau pendidikan khusus terhadap pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk menambah jumlah pegawai yang mempunyai SK pengujian sehingga dengan semakin banykanya pegawai yang mempunyai kemampuan dalam pengujian maka akan memperlancar proses pengujian kendaraan bermotor.

commit to user

KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Recommend Documents