PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (3) 957-970 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015

PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA Hans1 Nim. 0802045239 Abstract Discussion Results showed that the Indonesian government through preventive and repressive efforts have done way in preventing the smuggling of human beings, including the government of Indonesia in cooperation with UNODC in which the role of UNODC in addressing human trafficking, the role of which is miningkatkan maritime border security and prevent and stop human trafficking, where the role of UNODC in developing VRS-MSRC and establish a voluntary reporting system through regional and analysis unit, UNODC International cooperation in combating human trafficking in Indonesia, the cooperation includes the UNODC with the Centre, Indonesian cooperation with UNHCR. Keywords : UNODC, People Smuggling, International Cooperation Pendahuluan Seiring dengan perkembangan jaman permasalahan penyelundupan manusia atau people smuggling menjadi sangat kompleks dan sangat sulit untuk dicegah. Penyelundupan manusia tidak jauh dari aktivitas human trafficking yang di lakukan oleh pelaku kejahatan di suatu negara yang terorganisir dan secara tersembunyi demi mencapai keuntungan finansial atau material. Perdagangan orang merupakan masalah sekaligus isu sensitif yang kompleks dimana melibatkan perempuan, anak-anak di seluruh dunia yang rentan terhadap bahaya. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan perempuan yang menyangkut kekerasan secara fisik, mental ataupun seksual.(www.jurnalperempuan.org) Praktik People Smuggling ini juga merupakan salah satu contoh kejahatan lintas batas negara, kerena merupakan isu yang sedang berkembang di beberapa negara. Seperti kasus People Smuggling yang terjadi di Indonesia.(www.interpol.int.asp)Penyelundupan orang telah meluas baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir, yang terjadi di dalam negeri dan luar negeri, dan kejahatan perdagangan orang sudah menjadi fenomena global dan sudah menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara.(portalgaruda.org) 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 3, 2015: 957-970

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis global, regional, serta nasional, perdagangan orang terjadi akibat keluar masuknya orang tanpa dilengkapi dokumen yang sah, terutama TKI/TKW ke negara tetangga. Hingga pada akhirnya, penyelundupan orang bukan lagi hanya merupakan fenomena sosial biasa yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan semata, tapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari adanya praktek tindak kejahatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun jejaring sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya. Adapun tujuan utama penyelundupan orang yang di selundupkan dari Indonesia adalah Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Australia. Selain sebagai pemasok, Indonesia juga menerima perdagangan manusia yang diselundupkan, antara lain dari China, Taiwan, Thailand, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina.Mereka masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan wisata atau kunjungan usaha, tetapi sesampainya di Indonesia mereka menjadi pekerja seks komersial di Jawa Barat dan pulau-pulau Indonesia bagian selatan seperti Bali, flores atau Lombok.(www.iom.or.id) Dampak–dampak tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk menangani isu people smuggling yang terjadi di negaranya. Dalam hal ini, Indonesia bekerjasama dengan UNODC selaku Organisasi Internasional yang mengatasi kejahatan internasional seperti praktik people smuggling. Pada tanggal 13 oktober 2010 Indonesia bergabung dengan UNODC pada sebuah proyek yang ditujukan untuk membentuk koordinasi dan unit analisis untuk Asia Timur dan Pasifik. Maka pada tanggal 12 november 2010 surat perjanjian dalam melaksanakan implementasi satuan koordinasi dan analisis ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan UNODC.(www.unodc.org) pemerintah Indonesia dan UNODC sepakat melakukan kerjasama MoU yang inti tujuan dilaksanakan kerjasama tersebut adalah memerangi tindak kejahatan people smuggling di Indonesia. Dimana perjanjian MoU ini ditandatangani oleh perwakilan Indonesia, Risky Ferianto selaku deputi bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan Garry Lewis, merupakan perwakilan dari pihak UNODC. Keterlibatan UNODC dalam membantu upaya pemerintah Indonesia menangani isu People Smuggling tersebut di implementasikan dalam kurun waktu periode 2012– 2015.(www.bapennas.go.id) Berdasarkan PUU Ratifikasi, UU Republik Indonesia no 5 tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi). Dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, PBB telah membentuk United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi) melalui resolusi PBB nomor 55/22 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang terorganisasi dimana Indonesia turut

958

Peran UNODC dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia (Hans)

menandatangi konvensi tersebut pada 15 desember 2000 di Palermo Italia sebagai perwujudan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional ataupun internasional.(www.indonesia.go.id) Kerangka Dasar Teori dan Konsep Organisasi Internasional Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Pada hakikatnya organisasi internasional memiliki arti umum dan khusus. Secara umum, organisasi internasional meliputi organisasi publik (public international organization), organisasi privat (privat international organitation), organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat universal (organization of universal character). Secara khusus hanya meliputi organisasi internasional publik. Organisasi internasional menurut Clive Acher, dalam bukunya International Organization menyebutkan organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internsional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, intergovernmental yang berarti interstate atau hubungan antar wakil resmi dari negara-negara yang berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga hubungan intergovernmental untuk mengejar kepentingan bersama para anggotannya.(clivearcher:2001) Setiap organisasi internasional dibentuk untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pendirian organnisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Adapun fungsi dan peran organisasi internasional yaitu : a. Tempat berhimpun bagi negara–negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO ( antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah) b. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjiaan – perjanjian Internasional. c. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim – rejim Internasional. d. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya e. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota. Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, organisasi internasional merupakan pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandasakan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Dari definisi yang dikemukakan tersebut tercakup tiga unsur yaitu keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, dan adanya staf yang

959


berkerja sebagai pegawai sipil servant).(ademaman,suherman:2003;49)

internasional

(internasional

civil

T. May Rudy dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Organisasi internasional menyatakan organisasi internasional adalah “pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasarkan struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersma, baik antar pemerintah dan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.(T.may rudy:2005) Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Secara umum, pengertian people smuggling adalah sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan manusia merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut. Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran melalui dara, laut, dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerja sama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.(www.bpkb.go.id) Menurut International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), penyelundupan manusia adalah kejahatan terhadap negara karena melanggar hukum imigrasi dan tidak menganggap pelanggaran hak–hak migran yang diselundupkan sebagai tindak kejahatan. Perdagangan manusia adalah kejahatan terhadap korbannya karena melanggar hak-hak korban melalui paksaan dan eksploitasi.(Antitrafficking.net) Upaya pemerintah dalam pencegahanpenyelundupan orang melalui pembuatan instrumen hukum, penyebarluasan informasi, peningkatan pengawasan, peningkatan pendidikan, pembetukan badan khusus dan penindakan oleh aparat penegak hukum sampai dengan perlindungan bagi para korban, pada kenyataannya penyelundupan perempuan dan anak, di masyarakat masih banyak dapat disaksikan. Hal ini dapat dilihat di kota–kota besar dengan adanya praktek eksploitasi terhadap anak yang dijadikan pengemis, pengamen jalanan, pekerja anak, pekerja seks komersial, diperdagangkan dan sebagainya

960


Selanjutnya, implementasi kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam menghukum pelaku kejahatan transnasional khususnya terhadap penyelundupan migran bergantung kepada sejauhmana setiap negara mengadopsi dan mengimplementasikannya ke dalam ketentuan hukum nasionalnya, misalnya ke dalam Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya yang saat ini belum mencantumkan jenis-jenis kejahatan transnasional terorganisasi khususnya yang terkait dengan penyelundupan migran tersebut, karena UU Keimigrasian tersebut dibuat tahun 1992 jauh sebelum adanya Konvensi TOC beserta Protokolnya. Oleh karena itu, peraturan keimigrasian di masa mendatang harus memperhatikan konvensi TOC beserta protokol penyelundupan migran serta berbagai perjanjian internasional lainnya terkait dengan persoalan keimigrasian Penyelundupan manusia memiliki unsur yang hampir sama dengan perdagangan orang, yaitu ada 3 unsur yakni : proses, cara dan tujuan. Unsur proses adalah aktivitas pemindahan seseorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur cara adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon migrant mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu negara secara ilegal. Sedangkan unsur tujuan yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa finansial dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan negara yang dilakukan secara illegal. Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara perdagangan orang dengan penyelundupan manusia, adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik, yang akan menggambarkan serta menganalisa bagaimana Peran United Nations office on Drugs and Crime (UNODC) dalam Penanggulangan Penyelunudupan Manusia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data–data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, laporan resmi dan informasi dari jaringan internet yang terkait dengan pembahasan masalah. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mencari dan mengumpulkan data – data sekunder yang bersumber dari buku – buku, surat kabar, data online dan referensi lainnya yang tingkat validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode content analysis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, dengan catatan data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian Sebagaimana diketahui bahwa, dengan posisi silang Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan Australia. Posisi ini penyelundupan manusia telah menjadikan Indonesia sebagai negara transit dan bahkan dapat saja menjadi tujuan. Sejak rezim negara kepulauan diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dimana Indonesia menjadi negara maritim terbesar setelah kanada dan rusia, luas laut negara Republik Indonesia (NKRI) 5,8 juta km2, terdiri dari 3,1 juta km2 luas laut, dan 2,7 km2

961


wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Panjang garis pantai 95.150 km yang terdiri dari 17.480 pulau. Penyebab yang mendorong terjadinya People Smuggling adalah Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang terletak di antara dua benua terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigran gelap. Hal ini disebabkan negara seperti Australia dan Malaysia memiliki Undang–Undang yang tegas dalam menangani people smuggling sementara Indonesia tidak memilikinya.Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah people smugglingini yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia. Kedua, keberadaan para imigran di Indonesia yang memanfaatkan kelemahan yang dimiliki Indonesia, seperti memanfaatkan medan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan memasuki pintu–pintu yang tiak resmi, memanfaatkan keberadaan UNHCR di Jakarta bahkan menjadikan korban perang sebagai alasan dan berkilah bahwa Indonesia hanya sebagai negara transit sebelum ke Australia, padahal sesungguhnya tujuannya memang ke Indonesia. mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, menteri atau pejabat imigrasi melakukan upaya perventif dan represif. Upaya preventif dilakuan dengan: 1. Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan dokumen perjalanan, serta legitimigasi dan validitas dokumen; 2. Kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusian terhadap korban, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi penyelundupan manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional; Upaya represif dilakukan dengan: 1. Penyidikan keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang dan perdagangan orang; 2. Tindakan administratif keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang. UNODC membantu negara-negara anggota untuk menggunakan ketentuan-ketentuan Konvensi dalam mengatasi permasalahan dalam negeri untuk melawan kejahatan terorganisir, mengadopsi kerangka kerja yang diciptakan untuk bantuan hukum timbal balik, memfasilitasi kerjasama ekstradisi, kerjasama penegakan hukum, bantuan teknis dan pelatihan. UNDOC memiliki program mengenai penguatan aturan hukum dan keamanan, serta penguatan kapasitas institusilembaga pemerintahan di Indonesia sebagai bentuk dukungan dalam menanggulangi terjadinya penyelundupan manusia

962


Program kerja UNODC ini terdiri dari lima pilar yaitu:2 a) penanggulangan kejahatan transnasional yang terorganisir dan perdagangan manusia; b) anti-korupsi; c) penanggulangan terorisme, d) penegakkan keadilan; dan e) penanggulangan narkoba dan HIV. Lewat kemitraan regional dan lokal, UNODC akan meningkatkan kapasitas kementerian/lembaga serta organisasi masyarakat sipil dalam menanggulangi berbagai permasalahan Program negara Indonesia untuk 2012-2015 memberikan visi strategis untuk kerja UNODC di Indonesia. Dikembangkan dalam koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan Kementerian Luar Negeri, Program Negara adalah hasil dari konsultasi luas diadakan sepanjang 2011 dengan berbagai departemen pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Program negara ini terkait dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia Nasional dan Kemitraan PBB untuk Kerangka Pembangunan untuk Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Kerangka Program Regional UNODC untuk Asia Timur dan Pasifik (RPF) (2009-2012) Peran UNODC sangat penting dalam menangani penanggulanganpeople smuggling di Indonesia, Peran ini mencakup beberapa bidang yang sesuai dengan tujuan penanggulangan people smuggling di Indonesia yaitu meningkatkan kerjasama regional, Indonesia country programme, dan Capacity BuildingPersonnel Meningkatkan Kerjasama Regional Peran UNODC pada aspek penguatan kebijakan hukum dapat dilihat ketika Indonesia pada tanggal 20 April tahun 2009 meratifikasi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Woman and Children yang mulai berlaku sejak 28 September 2009.(www.unodc.org) Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Indonesia harus menjalankan komitmen untuk mencegah dan memerangi berbagai bentuk dari transnational organized crime seperti yang tercantum di dalam UNCTOC. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjalankan dan menerapkan UNCTOC kedalam peraturan dan hukum nasional diwujudkan dalam pembentukan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang PengesahanUnited Nations Convention Against Transnational Oraganized Crime, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009, serta telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu dokumen UNCTOC yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia diserahkan kepada PBB pada tanggal 7 Mei 2009 melalui Bapak Rainer Louhanapessy, Charged’Affaires of the Indonesian Embassy/Permanent Mission to the United Nations andother International Organizations di Vienna kepada United Nations Legal Adviser, Annebeth Rosenboom.

963


a. Kerjasama UNODC dengan JCLEC JCLEC adalah saluran yang ideal melalui mana UNODC dan yang Mitra Pelaksana (Kemitraan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan) dan Associate akan menerapkan disesuaikan, pelatihan dan staf program pengembangan kualitas tinggi (proyek) yang tidak hanya akan memperkuat kapasitas JCLEC sendiri tetapi juga bahwa lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mengelola kejahatan transnasional di Indonesia. Meningkatkan kerjasama terhadap penangulangan penyelundupan manusia, dimana UNODC dan ke tiga mitranya (Charles Sturt University, National Police Improvement Agency) dan Partnership untuk melaksanakan proyek guna lebih memperkuat kapasitas JCLEC dalam melatih Polisi dan penegak hukum di Indonesia dalam keahlian yang diperlukan untuk menangani kejahatan lintas negara dengan melakukan program pelatihan menyeluruh dan pengembangan staf. Pada Januari 2012 program pembinaan pelatih yang berdurasi dua minggu diluncurkan di the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation(JCLEC), Semarang, Jawa Tengah. Dilaksanakan oleh UNODC, program pembinaan pelatih ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelatih yang sudah berpengalaman dari berbagai lembaga penegak hukum. Para peserta adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberikan pelatihan tentang topik-topik seperti investigasi, kejahatan transnasional, terorisme, pengumpulan data intelijen, kepemimpinan dan standar professional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional peserta yang didorong untuk memberikan paket 'melatih pelatih' kembali ke pusat pelatihan mereka masing-masing dan untuk meningkatkan kumpulan presenter lokal yang tersedia untuk program lebih lanjut di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation(JCLEC). Pada akhirnya, masyarakat Indonesia akan diuntungkan karena kapasitas penegakan hukum yang diperkuat akan membantu untuk mengikis ancaman kejahatan transnasional, sehingga dapat meningkatkan supremasi hukum dan keamanan di Indonesia.(www.unodc.org)

b. Kerjasama Indonesia dengan UNHCR April 2014, pemerintah Republik Indonesia, bekerja sama dengan United Nations High Commissioner on Refugees (UNHCR) akan menyelenggarakan lokakarya internasional bertajuk Protection of Irregular Movement of Persons at Sea. Lokakarya Internasional ini merupakan tindak lanjut dan implementasi dari Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement of Persons (Deklarasi Jakarta). Sebagaimana diketahui, atas inisiatif presiden RI, Indonesia telah menyelenggarakan Special Conference on Irregular Movement of Persons di Jakarta pada agustus 2013. Special Conference yang diselenggarakan pada tingkat menteri tersebut menghasilkan deklarasi Jakarta yang memuat 4 (empat) pilar utama penanganan isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang, yaitu pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection), perlindungan (protection), dan penegakan hukum (prosecution).Special Conference, yang telah menghasilkan deklarasi Jakarta, dan lokakarya yang akan datang merupakan

964


upaya penguat kerja sama kawasan melalui mekanisme Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime.

c. Kerjasama UNODC dengan Pemerintah Indonesia (Coordination and Analysis Unit (CAU) ) Salah satu proyek yang sedang berjalan ada pada tahap membangun sistem pelaporan sukarela pada penyelundupan migran dan Koordinasi Regional dan Unit Analisis (CAU). Tujuan keseluruhan proyek ini adalah untuk lebih menginformasikan pengembangan kebijakan yang efektif dan pelaksanaan yang memadai untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran secara komprehensif dan konsisten. Oleh karena itu, CAU akan menghasilkan laporan berkala dalam memberikan informasi strategis mengenai penyelundupan migran dalam, melalui, dari dan ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Negara-negara seharusnya secara berkala melaporkan data yang relevan untuk UNODC. United Nations Office Drugs and Crime – regional centre for east asia and the pacific/pusat regional asia timur dan pasifik (UNODC-Bangkok) menyelenggarakan kursus anti penyelundupan selama lima hari bagi kepolisian nasional Kamboja, imigrasi Kamboja kepolisian Indonesia dan imigrasi Indonesia. Pada februari 2013 Kepolisian Federal Australia, pemerintah kanada seperti kepolisian kanada dan lembaga layanan perbatasan Kanada dan UNODC mendanai kursus anti penyelundupan manusia, melalui departemen luar negeri dan perdagangan internasional Kanada.(www.jclec.org) Indonesia Country Programme Indonesia Country Programme 2012-2015 adalah sebuah rancangan kerjasama antara UNODC dengan pemerintah Indonesia yang berisi visi strategis dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada di Indonesia seperti people smuggling, drugs, korupsi, terorisme, kesehatan masyarakat, isu lingkungan, serta masalah kriminalitas. Pihak-pihak yang bekerjasama dan terlibat di dalam program ini telah berkembang dengan melibatkan aparat pemerintah, masyarakat sipil, negara-negara donor, dan entitas PBB lainnya. Indonesia Country Programme 2012-2015 memiliki anggaran hingga US$ 27.133.379 yang dialokasikan ke setiap sub-programme yang menjadi fokus dari kerjasama ini. Permasalahan yang menjadi fokus dari UNODC sendiri adalah untuk memerangi people smuggling di Indonesia, memerangi transnational crime, illegal logging, perubahan iklim, serta narkoba dan HIV. Program kerjasama ini telah didesain dengan tujuan untuk memberikan arahan strategis bagi UNODC Indonesia Office pada program kerja yang akan dilakukan di Indonesia serta untuk merencanakan dan mendesain kerangka dan bentuk kerja dari UNODC Indonesia Office dalam konteks rencana dan strategi pengembangan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan The Jakarta Commitment for AidEffectiveness, The UNPDF, serta kerangka kerja dari UNODC Regional and GlobalProgramme, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia terkait isu kejahatan, penyelundupan manusia, korupsi, terorisme, obatobatan terlarang, dan kesehatan publik, menjabarkan keuntungan kepada para stakeholder dari kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan Pemerintah

965


Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan utama, menggambarkan dan menjelaskan penyusunan implementasi, termasuk mekanisme manajemen, penyusunan finansial, kerangka pengawasan dan evaluasi, serta kerangka hukum kepada para stakeholder., memberikan skema mengenai kolaborasi terbaik yang bisa dilakukan antara UNODC Indonesia Office dengan para negara anggota UNODC, negara donor, serta stakeholder lainnnya. Selain itu juga terjadi Pertemuan Tingkat Menteri Keempat Bali Process tentang penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait, yang berlangsung di Bali, Indonesia, pada tanggal 30 Maret 2011. Bali Process adalah sebuah dialog antar-pemerintah pada penyelundupan migran dan perdagangan manusia yang meliputi wilayah Barat, Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur serta Pasifik. Setelah didiskusikan dan disetujui pada sejumlah inisiatif untuk mengatasi penyelundupan migran dengan lebih baik, para Menteri juga "sepakat untuk memperkuat keterlibatan pertukaran informasi dan intelijen dengan menekankan nilai tinggi dan utilitas yang berasal dari peningkatan pertukaran informasi. Dalam hal ini, para Menteri menyambut baik bantuan dari UNODC dalam membangun sistem pelaporan sukarela pada penyelundupan manusia dan kegiatan terkait dalam mendukung Bali Process.UNODC melakukan berbagai proyek untuk meningkatkan pengetahuan berdasarkan bukti dalam bidang penyelundupan migran sebagai pra-syarat untuk pengembangan kebijakan yang efektif untuk mengatasi penyelundupan manusia secara komprehensif. Salah satu proyek yang sedang berjalan ada pada tahap membangun sistem pelaporan sukarela pada penyelundupan migran dan Koordinasi Regional dan Unit Analisis (CAU). Tujuan keseluruhan proyek ini adalah untuk lebih menginformasikan pengembangan kebijakan yang efektif dan pelaksanaan yang memadai untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran secara komprehensif dan konsisten. Oleh karena itu, CAU akan menghasilkan laporan berkala dalam memberikan informasi strategis mengenai penyelundupan migran dalam, melalui, dari dan ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Negara-negara seharusnya secara berkala melaporkan data yang relevan untuk UNODC. UNODC telah membentuk sistem pelaporan yang serupa di bidang obat-obatan terlarang. Capacity Building Personnel. Salah satu usaha untuk meningkatkan penegakan hukum adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari aparat penegak hukum itu sendiri. UNODC telah berkolaborasi secara ekstensif dengan aparat penegak hukum dan institusi-insittusi yang ada di Indonesia dalam bentuk capacity building, pemberian saran, serta perencanaan yang dilakukan dalam bentuk rangkaian program dan kegiatan. Kerjasama ini difokuskan pada tingkat sub-national atau pada tingkat instansi dan agen pemerintah, karena pada level inilah yang paling membutuhkan capacity building.

966


Berbagai macam bentuk capacity building seperti program pelatihan, seminar, forum, pertemuan-pertemuan, serta e-learning telah dilakukan oleh UNODC kepada aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu capacity building yang dilakukan adalah Project “Support To Improved Security by Provision of Capacity Building toThe Jakarta Centre for Law Enforcement Co-Operation (JCLEC)” yang berlangsungpada tanggal 12 April 2010 hingga 28 November 2013. Kegiatan ini secara umum dilatar belakangi oleh lemahnya keamanan di Indonesia serta secara khusus lemahnya kondisi penegakan hukum terhadap tindak transnational organized crime di Indonesia merupakan bukti dari lemahnya peran pemerintah, manajemen perbatasan, penegakan intelijen, dan aparat penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia khususnya Divisi Kriminal dan Investigasi yang memiliki tanggung jawab terdepan dalam memerangi tindak transnationaloganized crime dipandang belum memiliki kemampuan yang mumpuni disebabkan buruknya sistem manajemen internal, khususnya yang berhubungan dengan sistem kemampuan investigasi dan sistem pelatihan. Beberapa hasil dari project ini antara lain, telah melatih lebih dari 2500 aparat penegak hukum di Indonesia yang terdiri dari berbagai instansi penegak hukum Indonesia seperti Polri, PPATK, KPK, dan Kantor Kejaksaan Hukum, membentuk SixNational Faculty Concept, membentuk Comprehensive Training Evaluation System, meningkatkan kerjasama antara JCLEC dengan akademi pelatihan penegakan hukum dari negara-negara ASEAN lainnya, membentuk simulasi pelatihan KERIS. Pelatihan ini menurut Direktur PWNI BHI adalah salah satu inovasi yang terus digiatkan pemerintah RI guna melawan kejahatan trafficking WNI di luar negeri. "Langkah pemerintah ini menunjukan keberpihakan dan langkah ini tidak jarang terus bekejaran dengan para oknum individu penyelundup manusia. Berdasarkan Laporan Global 2012 Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (Global Report 2012 UNODC), data kasus penyelundupan manusia di Indonesia pada periode tahun 2008 – 2010, tercatat bahwa Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah memberikan bantuan kepada WNI korban people smuggling (penyelundupan manusia) sebanyak 1.647 orang. Sementara itu, berdasarkan database e-perlindungan Kementerian Luar Negeri tercatat pada Kuartal I Tahun 2014 sebanyak 109 kasus trafficking telah terjadi, dengan peningkatan mencapai 73% jika dibandingkan dengan data Kuartal I Tahun 2013. Untuk itu, menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI, semua pihak wajib memiliki komitmen serta mengambil peran aktif dalam upaya pemberantasannya, sesuai porsi kewenangannya masing-masing. Berangkat dari kondisi obyektif tersebut, Kemlu melihat bahwa pejabat dan staf konsuler di Perwakilan RI adalahfirst responder dalam kasus WNI korban people smuggling dan kemampuannya untuk melakukan identifikasi korban secara dini merupakan kunci utama yang akan menentukan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan kejahatanpeople smuggling selanjutnya.Kegiatan ini merupakan inisiasi Kemlu berkolaborasi dengan organisasi internasional Kantor PBB Urusan

967


Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Pelatihan tersebut diikuti oleh sekitar 52 peserta yang merupakan pejabat dan staf dari 27 kantor Perwakilan RI di luar negeri, serta akan dihadiri oleh observer dari Kementerian/Lembaga terkait di Pusat dan Daerah.Pelatihan dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. KH. TGH. M. Zainul Majdi, M.A., dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Drs. Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo. Selain menghadirkan trainer dari UNODC, IOM, dan ILO, juga akan turut memperkuat kegiatan pelatihan tersebut adalah Deputi Perlindungan Perempuan Kemeneg PP & PA, Mudjiati, SH, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kemlu, Duta Besar Salman Al Farisi, S.E., dan Deputy Chief of Mission KBRI Kuala Lumpur, Hermono. Pelatihan akan menghadirkan metode simulasi dan studi kasus dimana para peserta akan mendapatkan pengajaran dan pelatihan intensif mengenai indikator-indikator kejahatan people smuggling, termasuk teknik wawancara dan identifikasi korban, sekaligus membahas tahapan dalam proses penanganan korban sebelum dan selama proses hukum berjalan di luar negeri.

Kesimpulan Pemerintah Indonesia melalui upaya preventif dan represif telah melakukan cara dalam mencegah terjadinya penyelundupan manusia termasuk pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNODC dimana Peran UNODC dalam menangani penyelundupan manusia, peran tersebut diantaranya adalah meningkatkan keamanan perbatasan maritim dan mencegah dan menghentikan penyelundupan manusia. UNODC dalam mencegah dan menghentikan penyelundupan manusia, UNODC memiliki 3 hal dalam menanggulangi penyelundupan manusia dan untuk menghentikan arus migrasi di Indonesia, yaitu UNODC membangun sistem pelaporan sukarela melalui regional dan unit analisis, UNODC mengembangkan VRS-MSRC, dan melakukan kerjasama internasional untuk menangulangi penyelundupan manusia. Kerjasama tersebut meliputi UNODC bekerjasama dengan JCLEC dalam menyelenggarakan kursus anti pelatihan bagi kepolisian kamboja, imigrasi kaomboja dan kepolisian Indonesia, Imigrasi Indonesia, kerjasama Indonesia dengan UNHCR dalam lokakarya untuk membahas pilar perlindungan dengan tujuan untuk mencari cara dan strategi terbaik dalam mengatasi masalah dan tantangan yang timbul oleh pergerakan irregular melaui laut, utamanya dalam memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban penyelundupan. Tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional merupakan pendekatan baru dalam era globalisasi karena dengan tuntutan tersebut telah mencerminkan adanya “pemaksaan”secara kolektif terhadap setiap negara untuk melaksanakan proses kriminalisasi secara komprehensif terhadap perkembangan jenis kejahatan ini dalam era globalisasi.

968


Daftar Pustaka Buku Archer. Clive. 2001. 3rd edition, International Organisations, USA and Canada: Taylor & Francis e-Library Meliala, Adrianus. dkk. 2012. Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Jakarta:International Organization for Migration (IOM) Rudy. T. May. 2005. Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: Refika Aditama Ig. Wursanto. 2002. Dasar-dasar dan Ilmu Organisasi, Yogyakarta: Penerbit Andi ILO (0rganisasi Perburuan Internasional), 2004 Pedoman Informasi buku 6 mengenai perdagangan perempuan dan anak perempuan, Jakarta: Kantor perburuan internasional

Media Internet INTERPOL,(2010):PeopleSmuggling, terdapat di http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmugglin g/default. asp ,diakses pada tanggal 20 juli 2014 Kantor

PBB Urusan Narkoba dan kejahatan, terdapat di http://s1psychology.gajahmada.web.id/_b.php?_b=info&id=13100 , dikases pada tanggal 28 September 2014

Penandatanganan program kerja UNODC –Indonesia, terdapat di http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/features/penandatanganprogram-kerja-unodc-indonesia-2012-2015/ , diakses pada tangal 28 september 2014 Pengesahan prokol menentang penyelundupan migran, http://www.bpkp.go.id ,diakses pada tanggal 19 juni 2014

terdapat

di

About UNODC, terdapat di http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html, diakses pada tanggal 1 oktober 2014 Indonesia dan UNODC bergabung untuk mengatasi penyelundupan migran terdapat di https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2010/11/somindonesia/ind/story.html , dan di akses pada tanggal 19 agustus 2014

969


Media Jurnal Sam Fernando, Jurnal, Judul “Politik hukum pemerintah (direktorat jenderal imigrasi) dalam menanggulangi masalah penyelundupan manusia” , Universitas Brawijaya, format Pdf

970

PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA

Recommend Documents