PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI STUDI KASUS KPK
UNIVERSITAS ATMAJAYA JOGJAKARTA 21 AGUSTUS 2010
LATAR BELAKANG KPK
Jumlah kasus
Jumlah kerugian keuangan negara
Kualitas TPK-makin sistematis & merasuki seluruh aspek kehidupan masy.
membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat Daftar Isi
TPK adalah kejahatan luar biasa
TPK adalahkejahatan luar biasa pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami bbg hambatan
perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan
Daftar Isi
Koordinasi (Pasal 7)
Supervisi
Tugas KPK (Pasal 6)
(Pasal 8)
Penyelidikan, Penyidikan, & Penuntutan (Pasal 11)
Pencegahan (Pasal 13 )
Monitoring (Pasal 14 )
Strategi KPK ●
●
Visi: Mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi Misi: Pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi
PERAN TI KPK
ENABLER STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PRINSIP TI KPK ●
Informasi sebagai aset organisasi Informasi diperlakukan sebagai aset penting organisasi yang digunakan bersama untuk meningkatkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Informasi sebagai aset organisasi, maka KPK akan mendapatkan manfaat: –
Meningkatkan efisiensi & efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
–
Mendapatkan informasi tersembunyi yang selama ini terisolasi pada kotak-kotak informasi.
–
Memungkinkan pengembangan layanan TI baru & penuh inovasi.
–
Meningkatkan integritas & relevansi informasi bagi perorangan, unit kerja dan organisasi pada umumnya.
PRINSIP TI KPK Pelaksanaan IT Blue print Perencanaan, pemanfaatan dan pemutakhiran IT Blueprint diorganisasikan secara terpusat guna menghindari kegiatan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan TI yang tidak sesuai dengan IT Blueprint.
PRINSIP TI KPK Keamanan (Integritas, Ketersediaan dan Kerahasiaan) Informasi Seluruh kegiatan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan TI di KPK dilaksanakan dengan selalu mengacu pada asas keamanan data yang meliputi integritas, ketersediaan dan kerahasiaan.
PRINSIP TI KPK Akses Kapan Saja dan Dari Mana Saja Layanan TI di KPK semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan kapan saja tanpa mengenal lokasi geografis dengan tetap mengutamakan prinsip keamanan.
PRINSIP TI KPK Integrasi Layanan TI KPK harus direncanakan, dikembangkan dan dipelihara dengan selalu memperhatikan keterpaduan data maupun teknologi.
PRINSIP TI KPK Mengurangi Kompleksitas Kegiatan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan TI hendaknya selalu mengurangi kompleksitas yang dapat menghambat keterpaduan baik pada tingkat data maupun teknologi.
PRINSIP TI KPK Re-use before Buying, Buying before Building Layanan TI KPK dikembangkan dengan memanfaatkan apa yang telah dimiliki. Jika masih dirasakan belum memenuhi kebutuhan, layanan TI dikembangkan dengan menggunakan solusi yang telah tersedia di pasar sebelum membangun layanan tersebut.
PRINSIP TI KPK Re-Engineering Layanan TI dikembangkan dengan terlebih dahulu melakukan rekayasa ulang terhadap proses bisnis guna mencapai hasil yang maksimal. Tanpa dilakukan rekayasa ulang, layanan TI tidak dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.
PRINSIP TI KPK Total Biaya Kepemilikan Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan TI selalu diupayakan untuk mengendalikan biaya kepemilikan dan meningkatkan nilai tambah
PRINSIP TI KPK Meminimalkan Keragaman Konfigurasi Keragaman konfigurasi dan jenis teknologi yang digunakan dapat mengurangi kompleksitas perencanaan, pengembang an dan pemeliharaan yang pada akhirnya dapat mengen dalikan biaya kepemilikan.
PRINSIP TI KPK Pemanfaatan teknologi mainstream & proven Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan TI selalu mengacu pada pemanfaatan teknologi mainstream dan proven. Pada beberapa inisiatif yang bersifat strategis dan khusus maka kegiatan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan mengacu pada teknologi terkini. Hal ini bertujuan agar investasi teknologi KPK dapat digunakan dalam jangka waktu lama (2 tahun)
PRINSIP TI KPK Standar Industri dan Terbuka Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan TI selalu mengacu pada standar industri dan terbuka guna menjamin keterpaduan layanan baik dalam lingkungan KPK maupun dengan pihak terkait diluar KPK. Dengan mengacu pada standar industri, KPK juga akan mendapat jaminan ketersediaan dukungan teknis dari para penyedia teknologi
PRINSIP TI KPK Skalabilitas Rancangan teknologi yang dikembangkan selalu memperhatikan faktor skalabilitas guna mengantisipasi peningkatan volume transaksi data dan jumlah pengguna.
PRINSIP TI KPK Business Continuity & Disaster Recovery Guna menjamin ketersediaan dan kesinambungan layanan TI, rencana business continuity dan fasilitas disaster recovery harus direncanakan, dikembangkan dan dipelihara dengan baik.
SASARAN TI KPK
ROAD MAP TI KPK
KNOWLEDGE MANAGEMENT
ANTI CORRUPTION CLEARING HOUSE
APLIKASI TI
FUNGSI PENCEGAHAN
FUNGSI PENCEGAHAN
FUNGSI PENCEGAHAN
FUNGSI PENCEGAHAN
FUNGSI PENINDAKAN
FUNGSI PENINDAKAN
FUNGSI PENINDAKAN
FUNGSI PENINDAKAN
FUNGSI PENINDAKAN hakim
JPU
PH
Sound System PN
Terdakwa
hakim JPU PH PP
FUNGSI PENINDAKAN
FUNGSI INTERNAL
FUNGSI INTERNAL
FUNGSI INTERNAL
TERIMA KASIH
