PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN DIKELURAHAN GIRIAN WERU DUA KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG

PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN DIKELURAHAN GIRIAN WERU DUA KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG Putri M.L. Elias, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak Pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan pada umumnya ditentukan oleh pemerintah kota/kabupaten, hal ini juga yang terjadi di Kelurahan Girian Weru Dua, sehingga menjadi masalah dimana peran lurah dipertanyakan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lurah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan Girian Weru Dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lurah dalam merencanakan pembangunan adalah bersama dengan masyarakat merumuskan dan merencanakan kegiatan pembangunan melalui suatu musyawarah tingkat kelurahan, koordinasi yang dilakukan lurah adalah memberikan hasil rencana pembangunan tersebut kepada pemerintah kecamatan, sedangkan dalam pengawasan pembangunan, lurah tidak dapat mengintervensi lebih jauh karena proyek pembangunan yang ada di kelurahan anggaran dan pelaksananya adalah dari pemerintah kota melalui pihak ketiga yang ditentukan dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung. Kata Kunci: Peran, Lurah, Pembangunan

1

Pendahuluan Peran Lurah masyarakat,

sangat

penting

bagi

suatu

wilayah,

khususnya

bagi

kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan

berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan salah satu ujung tombak penyelenggaraan

pemerintah

daerah,

Pemerintah

Kelurahan

dituntut

untuk

menunjukkan kemampuan manajerialnya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Lurah merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan anjuran kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, pasal 4, dijelaskan bahwa Lurah sebagaimana dimaksud dalam mempunyaitugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 21 Tahun 2004 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2008 BAB IV tentang kelurahan, yaitu bagian pertama: Kedudukan Tupoksi; pasal 7 disebutkan bahwa: Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan, Kelurahan dipimpin lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui camat. Selanjutnya pasal 8 disebutkan bahwa tugas pokok Kelurahan adalah: menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu

komunitas

pemerintahan

negara.

Sehingga

boleh

dikatakan

bahwa

keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan

diberi

kepercayaan

dan

kewenangan

yang

cukup

dalam

mengurusi rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri. Selain sebagai 2

perencana dan pelaksana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Pada dasarnya program pemerintah seperti program pembangunan sangat memerlukan

kontribusi

dari

masyarakat,

karena

keberhasilan

program

pembangunan ini tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka, semakin tinggi tingkat keberhasilannya, begitupun sebaliknya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

Partisipasi masyarakat

merupakan wujud dari terciptanya kemauan

masyarakat dalam suatu program

pemerintah khususnya program pembangunan

bagi masyarakat. Salah satu wujud

kemauan itu dengan adanya sikap mendukung

terhadap penyelenggaraan program

pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi

aktif anggota masyarakat dalam

pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah. Menurut Nasution (2009:42) bahwa keberhasilan penyelengaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah/desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau di desa tidak saja ditangan kepala daerah atau kepala desa tetapi juga di tangan masyarakat tersebut. Perubahan secara global telah memacu persaingan yang semakin tajam di berbagai sektor, baik ditingkat nasional maupun tindakan daerah. Kondisi ini tidak dapat dihindarkan, oleh karena birokrasi pemerintah perlu melakukan perbaikan serta mencari alternatif baru guna merubah pandangan masyarakat yang selama ini menganggap bahwa birokrasi pemerintah telalu lamban dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah didalam memenuhi

keinginanatau kebutuhannya semakin kuat, hal ini tentunya harus dilakukan melaluimanajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan administrasi yang

3

dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk didalamnya adalah Pemerintah Kelurahan Girian Weru Dua. Berdasarkan

tugas

pokok

lurah

yang

menyangkut

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, disinilah penulis tertarik untuk memperdalam permasalahan yang timbul, dimana ada tiga peran lurah dalam pembangunan yang ada di kelurahan. Peran lurah dalam penelitian ini, menggunakan prinsip-prinsip manajemen sesuai teori yang dikemukakan oleh Siagian (1996:107): yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan penilaian. Hal-hal yang disebutkan merupakan fenomena yang menjadi masalah dalam penelitian ini, sehingga dijadikan alasan utama oleh peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran lurah dalam pembangunan di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian Kota Bitung. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana peran lurah dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lurah dalam pembangunan, melalui upaya: Perencanaan pembangunan, Koordinasi, dan Pengawasan. Metode Penelitian Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran lurah dalam pembangunan di Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

4

Informan Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut : -

Lurah

-

Sekretaris Lurah dan Staf Kelurahan

-

Kepala Lingkungan

-

Organisasi Kemasyarakatan

-

Tokoh dan Warga Masyarakat

-

Masyarakat

Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah peran lurah dalam pembangunan di kelurahan Girian Weru Dua, berdasar teori yang dikemukakan oleh Siagian (1996:107) terdapat 4 fungsi dalam manajemen, yaitu: 1. Perencanaan pembangunan. Seperti pemilihan organisasi, strategi, proyek, program, dilaksanakan secara swadya maupun dilakukan oleh pemerintah kota melalui dana APBD. 2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan : Pengecekkan dengan pemerintah kota terhadap pembangunan tersebut. 3. Pengawasan : terdapat pengawasan langsung yaitu pimpinan organisasi mengendalikan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh yang melalui laporan-laporan. Sumber Data dam Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari

dokumen-dokumen

arsip

tertentu

yang

berhubungan

dengan

penelitian

(Koentjaraningrat, 1991:37).

5

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masingmasing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : a.

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

b.

Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

c.

Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumendokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan halihwal pembangunan di Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung.

Pembahasan Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Sugiyono, 2008:88). 1.

Peran Lurah Sebagai Perencana Pembangunan Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di

wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya masyarakat dalam bidang wirausaha mengingat wilayah di Kelurahan Girian Weru Dua adalah berpotensi di bidang wirausaha, perdagangan, dan pertanian yang merupakan tempat perekonomian di wilayah Kecamatan sehingga masyarakat di Kelurahan Girian Weru Dua terutama pemuda yang banyak mengadopsi gaya hidup mewah di perkotaan dan malas bekerja kasar. 6

Sesuai dengan pengamatan peneliti dari hasil observasi pada saat kunjungan ke lokasi-lokasi lingkungan yang ada di Kelurahan Girian Weru Dua terlihat adanya kunjungan dalam keadaan santai oleh Kepala Lingkungan yang didampingi oleh seorang aparat kelurahan. Ini merupakan adanya keserasian akan makna pembangunan. Usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Lurah beserta aparatnya dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Lurah pun selalu bersikap transparan baik masalah pambangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan. Hampir semua bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh aparat kelurahan bahwa walaupun tidak diadakan rapat secara formal namun koordinasi antar aparat, kepala lingkungan, lembaga kemasyarakatan, dan warga selalu terjalin. Karena hampir setiap hari kepala lingkungan dan ketua lembaga pemasyarakatan selalu hadir di kantor Kelurahan Girian Weru Dua, kemudian informasi disosialisasikan kesemua warga. Kalau ada hal yang perlu disosialisasikan kepada warga, itu akan cepat diserap oleh warga baik itu berita dari telinga yang satu ke telinga yang lain ataupun melalui informasi dan pemberitahuan di pengeras suara yang diupayakan oleh kepala lingkungan. Peran Lurah Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Kegiatan mengkoordinasikan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan tugas bawahan/orang yang dipimpin sehingga dapat mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam program kerja dan pelaksanaan tugas. Hal ini dapat kita lihat dari koordinasi yang dilakukan seorang Lurah. Aktivitas untuk memberi penjelasan dan arahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan baik itu untuk perangkat kelurahan maupun untuk masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat kelurahan atau masyarakatnya itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk mengerjakan sesuatu sesuai kehendak lurah.

7

Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara stryktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia. Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Dalam kaitannya dengan pembinaan masyarakat kelurahan, lurah selaku pemimpin di Kelurahan Girian Weru Dua yang didominasi oleh wiraswasta, mengingat kondisi Kelurahan Girian Weru Dua yang merupakan sektor perekonomian dan pertanian maka upaya pihak pemerintah kelurahan hanya bergelut di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, meskipun masih ada sektor pertanian yang masih aktif. Peran Lurah sebagai Pengawas Pembangunan Pengawas dalam pembnagunan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang lurah, mengingat dari pengawasan yang dilakukan lurah dapat menentukan kualitas dari hasil pekerjaan pembangunan tersebut. Hal ini tentunya

adalah

kemampuan mempraktekkan ilmu teori kepemimpinan kepada orang yang dipimpinnya yang kenyataannya tidak selalu sama dengan yang diajarkan dalam ilmu teori kepemimpinan. Hal ini terjadi karena setiap individu manusia yang dipimpin memiliki karakter yang berbeda satu sama lainnya, memiliki interest/kepentingan pribadi yang berbeda. Perbedaan itu kalau diseragamkan sesuai dengan keinginan kita sebagai pemimpin, akan menimbulkan resistensi baik secara terbuka ataupun tertutup. Aturan kepemimpinan militer yang otoriter, akan lebih memudahkan seseorang pemimpin

8

militer untuk melakukan seni kepemimpinannya, tapi di lingkungan orang sipil akan menjadi lebih complicated, lebih rumit. Salah satu yang mempersulit melakukan seni kepemimpinan sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk mampu menumbuh kembangkan “Ketaatan Terhadap Disiplin”. Disiplin artinya adalah bersedia melakukan semua aturan yang ditetapkan oleh lingkungan hidupnya secara tulus ikhlas, tanpa harus dipaksa dan diawasi terus menerus oleh pemimpin, dilakukan secara lahir dan batin.

Kunci sukses seorang

pemimpin adalah mampu menumbuh kembangkan rasa taat yang tulus dan ikhlas di hati dan fikiran anak buahnya, yakni : Aparatur berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta. Dengan demikian peranan pemerintah sangat penting dalam usaha mencapai tujuan birokrasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan yang dialami walaupun dalam skala wadah lembaga pemerintahan terkecil seperti tingkat kelurahan. Menurut Sinambela (2006:106), pelayanan adalah: apapun tingkatan pemimpin birokrasi yang dimiliki, pada dasarnya tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, karena dengan peranan pemimpin berusaha memberikan pelayanan publik terbaik, itulah salah satu faktor pemimpin untuk mencapai tujuan dengan sebaikbaiknya. Seperti halnya pemerintah kelurahan atau desa yang ada, aparat pemerintah Kelurahan Girian Weru Dua bukan hanya sebagai pembina dan pengayom masyarakat tapi juga diharapkan mampu menjadi pelayan masyarakat. Dengan kata lain, yang paling pertama adalah Lurah harus bisa menerima atau menampung semua aspirasi masyarakatnya agar dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Faktor Pendukung Sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Lurah mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi mastarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi 9

masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa kondisi kesibukan akan profesi warga maka sangat jarang terlihat adanya partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan. Kendati demikian ternyata masih ada saja warga di sekitar lorong-lorong tertentu yang lokasinya agak jauh dari pusat kelurahan Girian Weru Dua atau pasar yang tetap berpartisipasi dalam berbagai pengadaan fasilitas. Fasilitas seperti ini diadakan karena swadaya atau partisipasi dari warga yang dikordinir oleh Kepala Lingkungan setempat. Partisipasi penduduk merupakan hal yang urgen tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka masyarakat harus berpartisipasi di mana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kantor kelurahan maupun kecamatan, memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, menyumbang bantuan baik berupa tenaga maupun dalam bentuk materi seperti uang ataupun barang. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang jarang ditemukan di Kelurahan . Partisipasi secara etimologi mengandung pengertian adanya keterlibatan diri dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini didukung oleh definisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie dalam kamus administrasi yang menyatakan bahwa partisipasi adalah peserta, setiap orang yang turut serta dalam suatu kegiatan. Dari pernyataan tersebut maka partisipasi adalah hal ikutnya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dan merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sebagai aparat pemerintah kelurahan harus bisa berupaya membuat masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan tantangan besar yang pernah dialami oleh pemerintah Kelurahan Girian Weru Dua karena masyarakat yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu menyelesaikan bisnis masing-masing. Sesuai dengan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti

10

yang menggali informasi dari lokasi Kelurahan Girian Weru Dua maka ditemukan bahwa partisipasi masyarakat yang cukup baik ini terlihat dengan adanya berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan yang ada di lingkup pemerintahan Kelurahan Girian Weru Dua, dan masyarakat sangat respon dan antusias dengan hal tersebut. Tentu saja hal ini sangat mendukung pemerintah dalam pembangunan di tingkat kelurahan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi menurut Lijan Poltak Sinambela dalam bukunya reformasi pelayanan publik adalah terletak pada kerjasama yang baik antar aparat organisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kerjasama tersebut sangat menunjang pelaksanaan tujuan organisasi dalam hal ini perkembangan ke arah lebih baik.Sesuai dengan pengamatan penulis, ditemukan bahwa kerjasama antar sesama aparat di Kelurahan Girian Weru Dua ini cukup bagus, ini terlihat dengan adanya suasana keakraban yang luar biasa antar sesama aparat di kantor kelurahan, serta terlihat antara perangkat lurah dengan Lurah serta kepala lingkungan sebagai tokoh masyarakat yang dituakan selalu ada di kantor kelurahan tiap hari terlihat sering saling berembuk membicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kelurahan. Biasa juga kalau ada persoalan antar warga terlihat antar sesama aparat serta Lurah bekerjasama dalam menyelesaikannya dan dibantu oleh kepala lingkungan. Kesemua ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya di kantor kelurahan, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan maksimal demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung. Faktor Penghambat Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah kelurahan membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor kelurahan dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan kelurahan dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.

11

Kegiatan masyarakat berdemokratis dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersediannya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. Sesuai dengan pengamatan penulis, di Kelurahan Girian Weru Dua masih sangat dibutuhkan fasilitas komputer, seperti sekarang di kantor hanya ada satu unit komputer yang ditempatkan di dalam ruang Lurah dan ini berdampak kurang efisiennya pelayanan administrasi. Terkadang kalau diperlukan untuk mencetak administrasi persuratan, aparat harus mencetak (print) di luar, sebaiknya di kantor ini ditambahkan lagi 2 unit komputer. Begitu pun di kantor juga dibutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas administrasi, lemari berkas di kantor ini belum ada. Sarana perhubungan di wilayah Kelurahan Girian Weru Dua terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh pemerintah kelurahan seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan. Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan adalah sangat luas sedangkan dana pembangunan pedesaan/kelurahan yang tersedia masih relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebtuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya. Berdasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat, selanjutnya diusul program prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Olehnya itu, dari data di atas dapat dilihat bahwa faktor fasilitas atau peralatan yang kurang memadai akan menghambat perkembangan pembangunan di Kelurahan Girian Weru Dua. Selanjutnya, dalam pengamatan penulis mengenai pembangunan di Kelurahan Girian Weru Dua, aparatur pemerintah Kelurahan Girian Weru Dua tercatat berjumlah 13 orang. Dari jumlah ini diketahui masih ada (sekitar 7 orang) yang berpendidikan terakhir adalah tamatan SMA saja dan masih ada 5 orang belum bisa mengoperasikan komputer. Aparatur pemerintah kelurahan sebagai pelaksana pemerintahan di wilayah kelurahan baik secara kualitas maupun kuantitas perlu

12

mendapat perhatian khusus. Perlakuan khusus tersebut terutama terletak pada kualitas aparatur, karena akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelayanan masyarakat yang berhubungan erat dengan pembangunan. Mengingat begitu banyaknya jenis pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, maka peningkatan kualitas aparat kelurahan perlu mendapat perhatian yang serius guna kelancaran pelaksanaan pelayanan tersebut. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peran lurah Girian Weru sebagai perencana pembangunan, sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan sudah cukup baik, lurah mampu memberikan motivasi dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat turut terlibat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musrembang, yang hasilnya di teruskan kepada pemerintah kecamatan untuk diusulkan kepada pemerintah kota. 2. Peran lurah dalam mengkoordinasikan pembangunan, belum dapat dikatakan maksimal karena koordinasi yang dilakukan lurah dengan pemerintah kecamatan hanyalah sebatas memberikan laporan hasil dari musrembang, tanpa ada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kota, sehingga dalam pelaksanaannya lurah hanyalah bersifat menunggu arahan petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kota. 3. Peran lurah sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan hanyalah bersifat sebagai pengawas formalitas belaka, hal ini disebabkan lurah tidak dapat melakukan tindakan pencegahan secara preventif dilapangan apabila menemui kejanggalan,

karena

pelaksanaan

pembangunan

yang

ada

dikelurahan

merupakan anggaran yang diberikan melalui Pemerintah Kota Bitung. Saran 1.

Perlu peningkatan peran lurah sebagai perencana pembangunan bukan hanya pada hal pelaksanaan musrembang, tetapi dengan melakukan perencanaan pembangunan yang dilakukan secara swadaya dengan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan di masing-masing lingkungan.

13

2.

Koordinasi lurah dalam pelaksanaan pembangunan perlu terus ditingkatkan, bukan hanya sebatas pada menyampaikan laporan hasil musrembang tetapi lebih intensif lagi dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan, dengan melakukan

negosiasi-negosiasi

dengan

pemerintah

kecamatan,

maupun

pemerintah kota. 3.

Perlu adanya peningkatan peran lurah sebagai pengawas dalam pembangunan yang sedang berlasung diwilayahnya, hal ini perlu dipertegas melalui regulasiregulasi yang ada seperti peraturan daerah maupaun peraturan walikota yang memberikan kewenangan lebih kepada lurah dalam melaksanakan peran sebagai pengawas, baik secara preventif maupun represif.

14

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Prisma, Jakarta Agus, Dwiyanto. 1995. Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta University Press, Yogyakarta Amirin, Tatang, M. Drs. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Raja Grafindo Persada, Jakarta Bayu Suryaningrat. 1976. Pemerintahan dan Administrasi Desa. Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta Beratha, I Nyoman, Drs. 1991. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Bumi Aksara, Jakarta Beratha, I Nyoman. 1982. Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta Bintoron, Tjokroamidjojo. 1978. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung : PT. Alumni Eko, Sutoro. 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. APMD Press, Yogyakarta Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT.Raja Grafindo Persada, jakarta Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta Prastowo, A. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta : DIVA Press Sangarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survai. LP3ES, Yogyakarta Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama Suyanto, Bagong. 2006. Metode Penelitian Sosial. Kencana, Jakarta Syarifin, Jubaedah Dedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. CV.Pustaka Setia, Bandung Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta : Pustaka pelajar. Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan dan Perdamaian. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Wasistiono, Sadu. 2001. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Fokumedia, Bandung Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta. Pamudji. 1992. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta. Bina Aksara 15

Gomes, Faustino Cardoso. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset. Nawawi, H. Hadari. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press Siagian S.P. 1996. Filsafat Administrasi. Jakarta. PT. Gunung Agung Sumber lainnya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2008

16