PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN KAYAWU KECAMATAN TOMOHON UTARA. Oleh : ARISTA WONGKAR ABSTRAKSI

PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN KAYAWU KECAMATAN TOMOHON UTARA Oleh : ARISTA WONGKAR 100813018 ABSTRAKSI Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 setelah direvisi dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, kelurahan adalah merupakan sebuah perwujudan dari desa secara bertahap. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahtraan masyarakat luas. Dari data yang didapatkan peran Lurah dalam pembangunan infrastruktur dikelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat.berikut merupakan pembangunan fisik yang dilihat dari tahun 2005 sampai tahun 2014 yaitu Puskesmas, Jembatan Kayawu dan drainase. Kata kunci : peran lurah, pembangunan infrastruktur I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, pasal 4, dijelaskan bahwa Lurah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan olehBupati/Walikota. Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu. Kelurahan Kayawu, merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Sesuai dengan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa pembangunan infrastruktur yang ada dikelurahan kayawu dirasa lamban, baik itu program yang berasal dari swadaya masyarakat, maupun program dari pemerintah kota dan pemerintah pusat. Seperti diketahui bahwa pembangunan infrastruktur yang ada dikelurahan Kayawu sebagian besar berasal dari Pemerintah Kota Tomohon, pembangunan infrastruktur dimaksud adalah pembangunan saluran pembuangan air, pembangunan trotoar 1

jalan, pembangunan jembatan penyeberangan, pembangunan jalan setapak dan lain-lainnya. Namun dari beberapa pembangunan yang telah disebutkan, pembangunan jalan setapak merupakan pembangunan yang secara swadaya diprakarsai oleh masyarakat sendiri, tanpa adanya keterlibatan Lurah sebagai pemerintah yang ada di kelurahan Kayawu. B. Rumusan Masalah Berdasar kan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana peran lurah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara? II. TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Peran Lurah Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut : a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Dan Kelurahan PemerintahKota Tomohon secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut ; Lurah, Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan. B. Pembangunan Infrastruktur Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacammacam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, Siagian (2008:45) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangakan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll.Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan (Tjokroamidjojo, 1978:65) III METODE PENELITIAN A. Tipe dan Bentuk Penelitian 1) Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang 2

berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon UtaraKota Tomohon. 2) Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian. B. Informan Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kelurahan (Lurah) 2. Sekretaris Lurah 3. Aparatur Kelurahan 4. Kepala Lingkungan 5. Ketua Lembaga Masyarakat 6. Tokoh masyarakat C. Fokus Penelitian Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut : Peranan Pemerintah Kelurahan adalah peranan Lurah dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat kelurahan, sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 12 tahun 2008 yakni pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat. b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kayawu dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut : 1) Pembina masyarakat 2) Pengayom masyarakat 3) Pelayan masyarakat D. Sumber Data Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumendokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1991:37). E. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : 3

a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumendokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan halihwal pembangunan di Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara. F. Analisis Data Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian.Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Sugiyono, 2008:88). IV. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN A. Sejarah Kelurahan Kayawu Kayawu sejak jaman purba telah menjadi daerah persengketaan penduduk WoloanKatingolan (Tombariri) dan Kakaskasen. Semula wilayah ini menjadi milik orang-orang Tombariri. Ketika Tonaas Lokonmangundap dari Kakaskasen dapat memberantas tokoh pengayaw Bantik bernama Zakian dan Zaziha sekitar tahun 1500-an, dengan memenggal kepala mereka, maka kepada Lokonmangundap sebagai tanda jasa diberikan sebuah lisung emas. Sedangkan kepada orang-orang Kakaskasen oleh 9 tonaas bersaudara yang memerintah Woloan, dihadiahkan tanah Tatou (berarti sumur). Ketika itu menjadi tempat menyadap saguer orang Woloan. Letak Tatou ini di persipatan Tomohon, Kakaskasen, Wailan, Kayawu dan Woloan kini. Pemberian tersebut memanjang ke Gunung Kasehe dan dibatasi oleh sungai kecil Rano Riri (Air kuning). Tambersiow (Pemberian sembilan), menjadi tempat pengukuhan perjanjian kepemilikan orang-orang Kakaskasen atas Tatou dan daerah sekitarnya. Di sinilah Lokonmangundap bertemu dengan kesembilan Tonaas Woloan dan mengikat janji setelah ia tiba dengan enam pengawalnya dari Mandolang Bantik lewat Tontorambun. Dinamai Tontorambun , sebab gemuk lemak atau rambuna kepala-kepala pengayau menggantung, tapi dalam perjalanan sejarah, Tatou dan umumnya bagian selatan lembah utara sungai Ranowangko selalu menjadi wilayah pertikaian. Orang-orang Woloan yang merasa tidak puas dengan pemberian itu, selalu berusaha mendudukinya. Ketika Katingolan dipimpin Tonaas Wetik, mereka dapat menguasainya kembali, setelah menakut-nakuti Kakaskasen dengan ular-ular hitam. Karena gembira orang Kakaskasen telah meninggalkan Tatou, maka diadakan acara Rumambak di tempat Kentur Poipoi (berjalan bersijingkat) yang dipercayai dibuka oleh Dotu Poipoi. Di masa itu, Kayawu dijadikan perkebunan dan beberapa podok para penyadap saguer ada di situ. Ketika terjadi gempa bumi dahsyat, bulan Februari 1845, orang-orang Woloan lari meninggalkannya, karena ketakutan. Kemudian datang dari Kakaskasen Tonaas Paat, Surentu dan Ambei di sekitar 1850 yang menjadikannya sebagai kawasan berburu dan kemudian membuka areal persawahan (tumeras lepoh) ketika menemukan mata air Liwowo (disebut juga Leow, yakni dari jenis kayu yang tumbuh di situ). Pemukiman pertama di Liwowo, yaitu berupa pondok-pondok sabuah di lembah sungai Karinda, antara sungai Ranowangko dan pegunungan Irang yang mempunyai kandungan batu tewel (batu kasuang), yakni di bagian barat desa kini. Kemudian pada tahun 1859, Hukum Tua Kakaskasen Adrianus Kaunang

4

menyuruh seorang kepala jaga bergelar Perewis yakni Habel Wongkar memimpin 70 keluarga datang menetap di daerah lembah sungai Rake yakni daerah pemukiman saat ini. Tak berselang lama kemudian, timbul sengketa dengan penduduk Tombariri dari Woloan. Penduduk asal Woloan karena melihat lokasinya subur mulai berdatangan dan mendirikan sabuah di lokasi bernama Bantol (Wantol, kini lapangan desa). Ketika mereka kembali ke woloan, penduduk asal Kakaskasen menakut-nakuti dengan menggantungkan ular hitam di setiap sabuah orang Woloan. Saat kembali dan melihatnya, kepala kelompok dari Woloan memutuskan meninggalkan lokasi Bantol. "Mawuri pe kita", katanya. Ketika ditanya anggota kelompoknya, ia menyahut, "Kita ney ka wantol mo". Kelompok dari Woloan kemudian menuji ke arah timur di telaga yang memiliki mata air Liwowo yang menjadi sumber air persawahan penduduk asal Kakaskasen. Mereka bermaksud membuka persawahan di sana, Karenanya, timbul persoalan antara kedua kelompok tersebut. Di lokasi yang jadi persengketaan ada satu leput (wadah tempat jalan air) yang sengit diperebutkan. Orang Tombariri dari Woloan mengklaim leput atau bubusan sungai Karinda yang melewati telaga Liwowo di ujung selatan Pegunungan Irang dari kayu Woloan (versi lain kayu cempaka), tapi menurut pemukim-pemukim Kakaskasen, leputnya dari kayu Kayawu, sejenis kayu berwarna merah, yang mereka pasang ketika itu. Pemerintah kini turun tangan mencampuri. Persyaratan yang disepakati keduabelahpihak adalah tempat yang ditumbuhi kayu Woloan, kepunyaan orang woloan. Sebaliknya yang ditumbuhi kayu Kayawu milik morang Kayawu. W. C. Happe pada tanggal 31 Oktober 1859 mendatangi Kayawu. Ketika tiba, Happe diantar ke lokasi sengketa oleh Tonaas Paat dan Surentu. Setelah memeriksanya, Happe menemukan leputnya ternyata terbuat dari Kayu Kayawu. Sebuah versi menyebut, pada malam hari, leput yang memang terbuat dari kayu Woloan, sengaja diganti dengan kayu Kayawu. Segera dinyatakannya wilayah itu milik orang Kakaskasen dan diperintahkannya penanaman tawaang di gunung Kasehe melewati Pegunungan Irang, melewati leput Kayawu di Liwowo menuju ke sungai Ranowangko sebagai batas Kayawu dengan Tombariri Batas Utara : Gunung Lokon Batas Barat : Kelurahan Tara-Tara Batas Selatan : Sungai Ranowangko Batas Timur : Kelurahan Wailan B. Keadaan Pemerintahan Kelurahan Kayawu Pada tanggal 6 Agustus 1891, anak Habel Wongkar bernama Hanoch Wongkar terpilih menjadi hukum tua dialah kemudian yang memindahkan pemukiman Kayawu dari Tambersiow ke lokasi sekarang (disebut juga sebagai pemindahan dari Liwowo). Pemindahan itu terjadi gara-gara penduduk melihat di mata air-mata air ikan lele (lumalaput=melekat di batu) yang rasanya tidak enak. Keinginan warga untuk memperolehnya membuat mereka berlomba membangun leput dan bubusan, sehingga dirasa pemukiman perlu dipindah. Di bekas pemukiman Liwowo kini masih berada sejumlah waruga. Salah satu adalah waruga Moningka yang di tahun 1976 dipindah ke dekat watu sumanti bersama satu warga lainnya. Meski penduduk telah memeluk agama kristen, tapi pemindahan negeri dilakukan dengan menggunakan adat tradisi. Para pemimpin dan masyarakatnya mengadakan acara Linigauan atau Lalagesan, bertanya kepada Empung, dan mendapat pertanda baik di Watu Sumanti, dekat dengan Lezar, sehingga negeri Kayawu yang baru mulai ditempati. Watu Sumanti sendiri menjadi tempat berunding dan bermusyawarah dalam menentukan sesuatu perkara bilamana telah mendapat petunjuk dan jawaban dari ibadah di Watu Sumanti. Disini umpama dilakukan penghakiman bagi penduduk yang berbuat kesalahan. Biasanya sidang diadakan di Lezar, dimana tersangka disuruh berjalan dari Watu Lezar ke Watu 5

Tinolu'an sebanyak 50 langkah ke Watu Sumanti. Apabila benar-benar bersalah, setiba di Watu Sumanti, tersangkanya akan pingsan. Hanoch Wongkar pada 23 Maret 1903 kembali diangkat sebagai Hukum Tua dan pemimpin hingga meninggalnya 8 Juni 1928. Oleh jasa-jasanya, pemerintah Hindia Belanda memberinya bintang penghargaan Kroon, sehingga ia digelari Hukum Tua Bintang. Jalan tembus berasal batu dari Kakaskasen liwat Wailan dapat dibuka, membuka isolasinya. Begitu pun jalan ke Tara-Tara, Woloan dan Tomohon lewat arah selatannya berasal tanah. Hasil buah-buahan dan hasil hutannya dapat dipasarkan di pasar Tomohon. Selain itu persawahannya semakin teratur dengan dibangunnya bendungan-bendungan dari irigasi Ranowangko lengkap dengan kincir-kincir air. Hanoch Wongkar di akhir masa hidupnya tak dapat lagi menjalankan tugasnya, sehingga Arnold Wongkar lalu Kaleb Pandey di tahu 1927 menjabatnya. Kaleb yang guru sekolah desa akhirnya menjadi pengganti Hanoch sebagai Hukum Tua menjabat hingga tahun 1930. Pengganti berturut-turut Abedneju Gigir (19301946), Altin L.Wongkar (11 November 1946-10 Oktober 1959), pejabat Musa Engelbert Manoppo (1959-1960), Engelbert E.Rombon (1960-1982), lalu Hanoch W. Surentu sejak 16 Oktober 1982-1993, dan diganti Aristarkus Manoppo (1993-2002), sebelum kembali dijabat Hanoch Surentu yang terpilih dalam pemilihan 4 Desember 2001 dan dilantik 29 Januari 2002. Selanjutnya, Hanoch Surentu menjabat Hukum Tua Kayawu kembali pada tahun 20022007. Kemudian, dilaksanakan pemilihan Hukum Tua pada bulan November dan yang terpilih adalah Josef Lexi Pelealu dan dilantik pada bulan Desember 2007 dan melaksanakan tugas sejak Desember 2007 dan hanya berakhir masa jabatannya sampai Maret 2008 oleh karena meninggal dunia sebab kecelakaan. Dan untuk mengisi lowongan jabatan tersebut, maka oleh pemerintah Kota Tomohon mengangkat Jantje V. Wenas selaku kepala urusan pemerintahan menjadi Pejabat Sementara Hukum Tua Desa Kayawu dari Maret 2008 sampai Desember 2008. C. Penetapan Desa Menjadi Kelurahan Kayawu Pada bulan Desember 2008, berdasarkan pertimbangan dari Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara maka ditetapkanlah Djoni Montolalu sebagai Hukum Tua definitif di Desa Kayawu berdasarkan SK Walikota Tomohon. Semasa itu, Djoni Montolalu melaksanakan tugas sebagai Hukum Tua Desa Kayawu sampai pada bulan Oktober 2009. Kemudian berdasarkan keputusan DPRD Kota Tomohon dan SK Walikota Tomohon maka pada tanggal 23 Oktober 2009 Desa Kayawu beralih status menjadi Kelurahan Kayawu yang ditandai dengan ditetapkannya Kelurahan Kayawu sekaligus dilantiknya Djoni Montolalu sebagai Lurah pertama di Kelurahan Kayawu dan kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 Lurah digantikan oleh Sedonia Kaparang,S.Pd sampai sekarang. D. Keadaan Demografis Berdasarkan data resmi Kelurahan Kayawu, tercatat penduduk Kayawu sampai Februari 2013 sebanyak 2.347 jiwa (1.205 laki-laki dan 1.142 perempuan) yang tersebar di 8 Lingkungan. 1. Agama Mayoritas penduduk Kelurahan Kayawu adalah pemeluk agama Kristen. Sesuai dengan data kependudukan 100% penduduk di Kelurahan Kayawu pemeluk agama Kristen. Dari hal tersebut jumlah sarana peribadatan yaitu ada sebanyak 4 Gereja yang tersebar di 3 wilayah lingkungan. 2. Perekonomian Masyarakat Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Kayawu cukup kompleks dan beragam. Berikut ini disajikan profesi mata pencaharian masyarakat Kelurahan Kayawu : a. Petani sekitar 517 orang 6

b. c. d. e. f. g.

PNS (Pegawai Negeri Sipil) sekitar 20 orang TNI/POLRI sekitar 10 orang Wiraswasta sekitar 200 orang Pedagang dan pengusaha sekitar 300 orang Tukang dan usaha jasa lainnya sekitar 90 orang Sopir sekitar 80 orang 3. Perhubungan Perhubungan dalam hal ini jalan merupakan sarana penunjang sekaligus memperlancar perekonomian masyarakat dan akan mempermudah lalu lintas barang. Adapun jalan menurut jenisnya yang ada di Kelurahan Kayawu yaitu jalan nagara sekitar 1 km, jalan provinsi sekitar 1 km, jalan kabupaten sekitar 3 km, dan jalan desa dan kelurahan sekitar 20 km. Jalan beraspal sekitar 17 km dan jalan berbatu sekitar 3 km. 4. Pendidikan Masyarakat Pendidikan masyarakat di Kelurahan Kayawu terbilang cukup maju karena kebanyakan penduduk memiliki tingkat pendidikan SMA ke atas. Jika kita memperhatikan dan prestasi pelajar di Kelurahan Kayawu maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di sini memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, hal ini juga ditunjang dengan tingginya angka pelajar dan mahasiswa di daerah ini. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Kayawu adalah sebagai berikut :  TK = 1 buah -SMP = 1 buah  SD = 2 buah V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Dalam hubungannya dengan pembangunan yang ada, Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian di Kelurahan Kayawu. Bab ini menguraikan tentang peran lurah dalam pembangunan di Kelurahan Kayawu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan Kelurahan Kayawu. Pembangunan yang dimaksud dengan fokus penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kayawu. B. Peran Lurah dalam Pembangunan Inftrastruktur 1. Peran Lurah Sebagai Perencana Pembangunan Infrastruktur Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah setingkat dengan kelurahan, yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Bangunan Fisik yang Ada di Kelurahan Kayawu No Nama Bangunan Tahun Pembangunan 1 Puskesmas 2005 2 SD Kayawu 2005 direnovasi 3 Jembatan Kayawu 2006 direnovasi kembali 4 Drainase 2014 masih dalam pembangunan Sumber: Hasil olahan data Primer 7

Seperti yang diungkapkan oleh Camat Ibu A. T “Kalau masalah pembangunan di Kelurahan Kayawu itu sudah sangat pesat mengingat di sini adalah perkotaan. Kondisinya sangat kompleks dan profesi warga cukup beragam, kendati demikian peran Lurah tetap sangat penting. Pemerintah kelurahan sangat berperan, kami berharap tetap melakukan pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang intensif. Juga terus tingkatkan pelayanan yang baik kepada warga dan buka ruang yang sebebas-bebasnya kepada aspirasi masyarakat demi perkembangan, hal ini dipengaruhi oleh peran lurah dalam melakukan perencanaan pembangunan, baik itu yang nantinya dilaksanakan secara swadaya, maupun dilakukan oleh pemerintah kota melalui dana APBD”. Keadaan Sarana Perhubungan (jalanan) yang Ada di Kelurahan Kayawu No. 1

Jenis Jalan Jalan Negara sekaligus jalan Provinsi

2

Tahun Pembangunan 2005 (direnovasi) 2009

Jalan kota 3

2008 Jalan kecamatan

4 Jalan kelurahan

2006 hingga sekarang tetap direnovasi

Keadaan Sekarang Beraspal

Jalanan ini beraspal sepanjang 3 Km untuk akses persawahan. Jalanan ini beraspal sepanjang sekitar 5 Km. Jalanan ini merupakan akses semua warga yang bermukim di masing-masing Lingkungan di Kelurahan Kayawu sebagian kecil ada yang aspal dan hanya berbatu (pengerasan) serta masih ada yang berupa tanah dan kerikil.

Sumber : Hasil olahan data primer Berikut ini ditampilkan data yang merupakan daftar anggaran pemerintah Kelurahan Kayawu pada tahun 2013 yang juga merupakan anggaran APBD Tahun 2013 (sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lurah) setelah melalui MUSRENBANG tingkat kecamatan. Pos APBD Kota Tomohon Untuk Kelurahan Kayawu Tahun Anggaran 2013 No Jenis Anggaran Biaya 1 Perkerasan jalan Rp 100.000.000 2 PAMSIMAS Rp 153.000.000 3 Drainase Rp 73.000.000 4 Pengadaan mobil angkutan sampah Rp 125.000.000 5 Pengadaan tempat sampah Rp 25.000.000 Rp 476.000.000 Total biaya anggaran Sumber : Hasil olahan data sekunder Kemudian ditambahkan oleh Lurah Ibu S. K yang mengatakan: “Kelurahan Kayawu adalah daerah yang memberi tantangan tersendiri buat kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pembangunan. Di sektor pembangunan kami sebagai komponen pemerintah yang berada pada level paling bawah, hanya bisa mengusulkan berbagai pembangunan fisik, sementara pelaksanaannya tidak bisa kami 8

pastikan karena semua ditangani oleh tingkat kota. Kami hanya bisa mengawal, dalam artian hanya sebatas menunjukkan lokasi yang dituju”. Kedudukan Lurah sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan pemerintah kelurahan mempunyai aparatur dan pemimpin yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Hal di atas senada dengan hasil wawancara dengan seorang warga masyarakat Kelurahan Kayawu seperti yang diungkapkan oleh Bpk D. L, yang mengatakan: “Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan seorang Lurah yang benar-benar dapat memberikan panutan dan pelayanan yang baik. Beliau juga sama sekali tidak membedabedakan semua warga yang membutuhkan pelayanan. Sehingga masyarakat bisa lebih berantusias dan berpartisipasi segala program pembangunan”. Untuk masalah pengambilan keputusan sendiri, Lurah selalu memperhatikan aspirasi dari semua kepala lingkungan dan ketua lembaga kemasyarakatan, ini bisa dianggap keterwakilan dari warga masyarakat. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh KASI Pemerintahan Kelurahan Kayawu, bahwa : “Dalam setiap pengambilan keputusan, Lurah tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak, ia selalu merundingkan dengan aparat lainnya, kepala lingkungan, dan ketua lembaga kemasyarakatan. Beliau pun tidak segan-segan untuk meminta saran dan pendapat dari kami”. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Kayawu dalam proses pelaksanaan pembangunan non fisik dengan cara selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap ada kegiatan dan pengambilan keputusan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Kelurahan Kayawu rasa kekeluargaan dan jiwa kebersamaannya masih erat terjalin walaupun Kelurahan Kayawu merupakan salah satu daerah yang ikut dalam perkembangan di zaman yang telah maju ini. 2. Peran Lurah Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Aktivitas untuk memberi penjelasan dan arahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan baik itu untuk perangkat kelurahan maupun untuk masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat kelurahan atau masyarakatnya itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk mengerjakan sesuatu sesuai kehendak lurah. Mengkoordinasikan / Bimbingan, pembinaan, atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia. Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Pemerintah kelurahan sadar dan mengerti tentang pentingnya pembinaan masyarakat. Seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal sanada juga diungkapkan oleh seorang aparat kelurahan bahwa : “Ini merupakan salah satu langkah koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan tapi koordinasi ini meliputi semua kepala lingkungan yang ada di kelurahan ini”.

9

3. Peran Lurah sebagai Pengawas Pembangunan Infrastruktur Pengawas dalam pembangunan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang lurah, mengingat dari pengawasan yang dilakukan lurah dapat menentukan kualitas dari hasil pekerjaan pembangunan tersebut. Hal ini tentunya adalah kemampuan mempraktekkan ilmu teori kepemimpinan kepada orang yang dipimpinnya yang kenyataannya tidak selalu sama dengan yang diajarkan dalam ilmu teori kepemimpinan. Wawancara dengan seorang petani yang sekaligus tokoh masyarakat, mengatakan: “Hasil dari pembangunan infrastruktur yang ada dapat terjaga dengan baik, hal ini disebabkan karena pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh lurah, sedangkan kalau masalah keamanan disini, cukup aman mungkin karena kepala lingkungan selaku orang tua yang cukup disegani itu semua dikoordinir dengan baik oleh pegawai di kelurahan. Biasanya kalau ada acara disini, yang punya acara meminta izin dulu di kantor kelurahan dan baru di berikan izin kalau mau bekerjasama dengan anak muda yang ada disini. Jadi kamanan terjamin karena anak muda di sini juga yang menjaga”. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh seorang warga yang juga sebagai kepala Lingkungan, mengatakan : “Saya rasa Lurah yang sekarang ini beruntung karena sudah tidak pernah lagi ada perkelahian antar pemuda. Dan biasanya kalo ada orang yang bermasalah perbatasan tanahnya bisa diselesaikan di kantor Lurah saja, diselesaikan secara kekeluargaan saja, hal ini turut menunjang proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri”. Hal senada juga diungkapkan oleh sekretaris kelurahan, mengatakan : “Keamanan di sini bisa dikatakan cukup terjamin, karena Lurah mampu mengambil langkah kinerja yang di kordinasikan bersama dengan kepala lingkungan yang termasuk orang yang dituakan oleh warga. Dan kalau ada kejadian masalah keamanan yang perlu penanganan pihak yang berwajib kita semua cepat tanggap karena bagusnya kordinasi apalagi sekarang sudah aktif BABINSA, pengawasan lurah dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan hadirnya lurah untuk memeriksa pelaksanaan pembangunan itu sendiri, baik sementara dikerjakan, maupun setelah selesai dikerjakan”. Salah Satu Masyarakat, Bpk D. A mengatakan : “Dalam masalah aspirasi warga, Lurah di sini selalu memberikan kesempatan sebaik mungkin kepada kami untuk mengeluarkan aspirasi. Beliau tidak pernah segan untuk mendengarkan keluhan warga apalagi kalau ada rapat di aula kantor kelurahan, begitu pun kalau hanya mendengarkan dalam pergaulan Lurah selalu terbuka kepada kami. Meskipun tidak ada pertemuan langsung keluhan warga juga bisa dibawakan oleh kepala lingkungan atau tokoh masyarakat lainnya”. Kemudian ditambahkan lagi oleh bpk M selaku kepala lingkungan, mengatakan bahwa : “Semua aparat di Kantor Kelurahan Kayawu ini bekerjasama dengan baik dalam penerimaan aspirasi masyarakat, kalaupun ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya kita semua bisa tampung dan nanti disampaikan langsung kepada Lurah. Hal itu pun sudah diamanatkan oleh beliau kepada kami”. Dalam hal pembahasan aspirasi dari masyarakat pihak Kelurahan biasa melakukan rapat kelurahan, termasuk menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dalam acara MUSRENBANG (MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN). Biasanya lurah hanya mengundang perwakilan dari masyarakat saja seperti tokoh-tokoh masyarakat dan yang dianggap berkompeten dalam hal itu. Bpk H. A mengatakan : “Dalam hal pembangunan kami biasanya diundang untuk menghadiri acara MUSRENBANG. Yang diundang biasanya hanya tokoh masyarakat dan orang tertentu saja agar rapat dapat berjalan lancar dan agar tujuannya dapat tercapai”. 10

Hal senada diungkapkan oleh ibu C. W yakni : “Kalau menurut saya, Lurah orangnya sangat terbuka, saya bisa katakan karena saya biasa hadir di setiap rapat-rapat membahas masalah dana yang diterima pemerintah. Bahkan jumlah dana pun tidak pernah disembunyikannya. Pada saat pertemuan aspirasi masyarakat pun selalu ia butuhkan, agar bantuan dana yang masuk ini bisa benar-benar merata”. Sesuai dengan pengamatan penulis, di kantor Kelurahan Kayawu terlihat adanya kesan yang sangat antusias dari aparat kelurahan jika ada warga yang yang berkunjung langsung dilayani dengan baik. Kalau keperluan warga berupa pengurusan administrasi aparat langsung menjelaskan secara terperinci apalagi kalau yang bersangkutan adalah warga yang masih awam dengan persuratan. Kalau tarif yang dipungut atas pengurusan administrasi itu aparat kelurahan tidak pernah memasang tarif apalagi meminta, hanya saja warga yang langsung memberi yang disertai dengan ucapan terima kasih. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu aparat perangkat kelurahan yang biasa menguruskan keperluan administrasi warga mengatakan : “untuk urusan administrasi di kantor sini, kami tidak memasang tarif tertentu kami hanya mengatakan seikhlasnya saja dan yang bersangkutan merasa tidak dirugikan. Kami semua menjelaskan urusan administrasi itu termasuk kalau harus diselesaikan di ibukota kabupaten kan di sini hanya diberi surat pengantar kalau memang yang bersangkutan bisa urus sendiri maka kami tidak lagi direpotkan jadi dia bawa sendiri. Jadi kita berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat merasa puas”. C. Pembahasan Berdasarkan dari berbagai uaraian di atas mengenai peran lurah dalam pembangunan dan peran lurah sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah kelurahan, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi kenerja aparat pemerintah kelurahan dalam pembangunan. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan. Jadi dapat diuraikan ada dua faktor yang berpengaruh dalam peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Kayawu yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: 1) Faktor Pendukung Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa kondisi kesibukan akan profesi warga maka sangat jarang terlihat adanya partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan. Kendati demikian ternyata masih ada saja warga di sekitar lorong-lorong tertentu yang lokasinya agak jauh dari pusat kelurahan Kayawu yang tetap berpartisipasi dalam berbagai pengadaan fasilitas infrastruktur. Fasilitas seperti ini diadakan karena swadaya atau partisipasi dari warga yang dikordinir oleh Kepala Lingkungan setempat. Partisipasi penduduk merupakan hal yang tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka 11

masyarakat harus berpartisipasi di mana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kantor kelurahan maupun kecamatan, memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, menyumbang bantuan baik berupa tenaga maupun dalam bentuk materi seperti uang ataupun barang. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang jarang ditemukan di Kelurahan. 2) Faktor Penghambat Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah kelurahan membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor kelurahan dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan kelurahan dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat berdemokratis dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersediannya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. Sesuai dengan pengamatan penulis, di Kelurahan Kayawu masih sangat dibutuhkan fasilitas komputer, seperti sekarang di kantor hanya ada satu unit komputer yang ditempatkan di dalam ruang sekretaris dan ini berdampak kurang efisiennya pelayanan administrasi. Sebaiknya di kantor ini ditambahkan lagi 2 unit komputer. Begitu pun di kantor juga dibutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas administrasi, lemari berkas di kantor ini belum ada. Sarana perhubungan di wilayah Kelurahan Kayawu terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh pemerintah kelurahan seperti masih ada jalanan yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan. Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan adalah sangat luas sedangkan dana pembangunan pedesaan/kelurahan yang tersedia masih relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebtuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya. Berdasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat, selanjutnya diusul program prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Olehnya itu, dari data di atas dapat dilihat bahwa faktor fasilitas atau peralatan yang kurang memadai akan menghambat perkembangan pembangunan di Kelurahan Kayawu. Selanjutnya, dalam pengamatan penulis mengenai pembangunan di Kelurahan Kayawu, aparatur pemerintah Kelurahan Kayawu tercatat berjumlah 15 orang. Dari jumlah ini diketahui masih ada (sekitar 7 orang) yang berpendidikan terakhir adalah tamatan SMA saja dan masih ada 5 orang belum bisa mengoperasikan komputer. Aparatur pemerintah kelurahan sebagai pelaksana pemerintahan di wilayah kelurahan baik secara kualitas maupun kuantitas perlu mendapat perhatian khusus. Perlakuan khusus tersebut terutama terletak pada kualitas aparatur, karena akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelayanan masyarakat yang berhubungan erat dengan pembangunan. Mengingat begitu banyaknya jenis pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, maka peningkatan kualitas aparat kelurahan perlu mendapat perhatian yang serius guna kelancaran pelaksanaan pelayanan tersebut.

12

VI. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut : 1. Peran lurah dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kayawu dapat dlihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan kelurahan beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan, tokoh masyarakat. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah kelurahan hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil MUSRENBANG di tingkat kecamatan. Karena pemerintah kelurahan hanya bisa menjalankan perintah, kordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya. Untuk lebih lanjutnya peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni : a. Peran Lurah sebagai pembina: Pemerintah kelurahan sebagai pembina masyarakat hanya berupa memberi dorongan proses pembangunan ke arah lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat mengingat lokasi Kelurahan Kayawu. b. Peran Lurah sebagai pengayom masyarakat: Sebagai pemerintah kelurahan yang mengayomi masyarakatnya ada kordinasi yang terjadi antara pihak aparat pemerintah kelurahan dengan aparat keamana (kepolisian) serta pemuda kampung. c. Peran Lurah sebagai pelayan masyarakat: Dalam melayani masyarakat pemerintah kelurahan bisa dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Kayawu dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat 2. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Kayawu terdiri dari: adanya antusias yang tinggi serta partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar sesama aparat yang dikontrol oleh Lurah yang merupakan pemimpin dalam kelurahan tersebut. B. Saran 1. Peningkatan peran lurah Kayawu dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kayawu harus dioptimalkan lagi dengan berupaya semaksimalnya untuk merangsang masyarakat untuk ikut berpartisipasi, di mana guna mewujudkan citacita pembangunan yakni tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Kelurahan Kayawu. 2. Lurah agar tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya. Dan untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

13

DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Prisma, Jakarta Agus, Dwiyanto. 1995. Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta University Press, Yogyakarta Amirin, Tatang, M. Drs. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Raja Grafindo Persada, Jakarta Bayu Suryaningrat. 1976. Pemerintahan dan Administrasi Desa. Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta Beratha, I Nyoman, Drs. 1991. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Bumi Aksara, Jakarta Beratha, I Nyoman. 1982. Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta Bintoron, Tjokroamidjojo. 1978. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung : PT. Alumni Eko, Sutoro. 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. APMD Press, Yogyakarta Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung Inu Kencana Syafie. 1994. Etika Pemerintahan. Rineka Cipta, Jakarta Inu Kencana syafie, Andi Azikin. 2007. Perbandingan Pemerintahan. Refika Aditama, Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, PT.Gramedia Utama, Jakarta Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta Kencana, Inu. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT.Rafika Aditama, Bandung Maskun, Sumitro. 1993. Pembangunan Masyarakat Desa. Media widya Mandala, Yogyakarta Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta Prasadja, Buddy. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta Prastowo, A. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta : DIVA Press Sangarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survai. LP3ES, Yogyakarta Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama Suyanto, Bagong. 2006. Metode Penelitian Sosial. Kencana, Jakarta Syarifin, Jubaedah Dedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. CV.Pustaka Setia, Bandung Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta : Pustaka pelajar. Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan dan Perdamaian. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta

14