PERAN KOREM 083 BHALADIKA JAYA DALAM PEMBINAAN TERITORIAL DI WILAYAH PESISIR GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA POROS MARITIM INDONESIA

PERAN KOREM 083 BHALADIKA JAYA DALAM PEMBINAAN TERITORIAL DI WILAYAH PESISIR GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA POROS MARITIM INDONESIA THE ROLE OF 083TH MILITARY COMMAND RESORTS “BHALADIKA JAYA” IN DEFENSE TERRITORIAL MANAGEMENT PROGRAMS AT THE SEASHORE AREAS FOR REALIZING INDONESIAN’S MARITIME-AXIS Priyanto1 Universitas Pertahanan ([email protected])

Abstrak - Presiden RI telah menggagas Indonesia sebagai poros maritim, dengan menggali kembali budaya maritim. Wilayah pesisir adalah daerah yang memiliki budaya maritim. Namun saat ini masih ada permasalahan di wilayah pesisir terhadap timbulnya konflik sosial. Kondisi itu mengindikasikan bahwa peran teritorial belum optimal. Oleh karenanya penelitian ini, akan menganalisa peran Korem 083 Bhaladika Jaya yang meliputi bagian timur dari Provinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan pembinaan teritorial pada aspek budaya wilayah pesisir dalam mendukung terwujudnya poros maritim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Korem 083 Bhaladika Jaya yang dimulai dari peran pembinaan satuan di bidang intel, operasi dan personel belum akurat. Selanjutnya peran pembinaan teritorial program komando atas sudah akurat. Sedangkan peran pembinaan teritorial aspek budaya di wilayah pesisir belum akurat. Hal itu disebabkan karena pembinaan teritorial pada aspek budaya dengan unsur teknologi dan unsur kesenian belum terlaksana. Guna mengoptimalkan peran Korem perlu disarankan untuk mengatasi permasalahan yaitu 1) Apter belum memahami sebagai Bapulket; 2) kemampuan teritorial tidak sama; 3) Kekurangan personel; 4) Pembinaan pada unsur teknologi dan unsur kesenian belum terlaksana; 5) Masih ada rasa dendam akibat konflik sosial; 6) Sarana kelautan terbatas; 7) Penggunaan bom berdetonator untuk mencari ikan; 8) Dugaan peredaran narkoba dikalangan nelayan. Sehingga dengan mengeliminir temuan di atas. Diharapkan pembinaan teritorial di wilayah pesisir dalam rangka mendukung terwujudnya poros maritim Indonesia, sebagai bagian dari pertahanan semesta Indonesia akan lebih optimal. Kata kunci: Peran Korem, Pembinaan Teritorial, Wilayah Pesisir

1

Kolonel Arh Priyanto, S.I.P., M.Si (Han) alumnus Prodi SPS Fakultas Pertahanan, Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015-2016.

Peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam Pembinaan Teritorial di Wilayah Pesisir … | Priyanto | 69

Abstract - President of the Republic of Indonesia has announced, that Indonesia as a maritime-axis. For realizing that, Indonesia needs to raise again the Maritime Culture. The seashore area is part of mainland which has a link with the Maritime Culture. The issues that happened recently are about the changing of culture in that area. It causes the decreasing of fishermen‘s prosperity and sensitive of social conflict. Those situations are indicated that the role of the army territorial units did not work well. Basically, that role is a part of effort to maintenance the Indonesian Total Defense. Therefore, this research is about the role of the 083th Military Command Resorts “Bhaladika Jaya” which covers eastern part of East-Java Province and it is focused on the culture perspective in order to support maritime-axis program. The qualitative method has used in this research. As the results we have a knowledge regarding the role of 083 th Military Command Resorts “Bhaladika Jaya”. The result of the analyzing said that the activity of Intelligent Staff, Operational Staff, and Staff of Human Resources was not accurate yet. But the role of defense territorial management has been accurate. In other hand, the role defense territorial management which is focused in seashore areas was not accurate also, because the 083 th Military Command Resorts “Bhaladika Jaya” did not conduct the programs of technology and art aspects at the seashore’s community. Therefore, the Defense Territorial Management in seashore areas was not optimum. For improving the Defense Territorial Management in seashore areas, the 083 th military command resorts “Bhaladika Jaya” needs to solve all the matters. Those matters as follow ; 1) many military personnel did not have knowledge as an intelligent agent; 2) Lack of capabilities; 3) Lack of personnel; 4) Technology and art aspects programs; 5) Social conflict ; 6) Lack of equipment; 7) The utilize of traditional bombs; 8) The issues of drugs. If they could solve all the matters in above, it will support Indonesia as a maritime-axis state. Finally, the strategy of Indonesian total defense as an outcome of this research will be optimum. Keywords: Military Unit‘s role, defense territorial management, seashore area

Pendahuluan

I

geografis saja.

ndonesia

Melainkan juga terjadi

adalah

negara

persilangan dari berbagai aspek kehidupan,

menurut

Suryanto

antara lain seperti aspek lalu lintas dan

(2016) dalam bukunya yang

transportasi kelautan. Oleh karenanya, hal

berjudul “Konsep Pertahanan Nonmiliter”

itu telah menjadikan Indonesia sebagai

dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara

poros atau pusat pertemuan dari berbagai

kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang

aspek tersebut. 2

maritim,

dihubungkan oleh lautan. Hal itu tentunya

Menurut Djalal (2015) negara maritim

sebagai salah satu ciri sebuah negara

memiliki arti sebagai negara yang mampu

berwawasan

memanfaatkan laut.

kemaritiman.

Indonesia

3

Dengan kata lain,

terletak juga diantara benua Asia dan

faktor geografis merupakan unsur yang

Australia, serta antara Samudera Pasifik

berperan besar dalam pembentukan suatu

dan Samudera Hindia. Posisi silang ini

2

bukan saja hanya dilihat dari aspek

Suryanto. “Konsep Sistim Pertahanan Nonmiliter”. (Jakarta. Pustaka Obor Indonesia., 2016) 3 Prof. Djalal “Geomaritim”. (Jakarta: Badan Informasi Geospasial, 2014)

70 | Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

kebudayaan

yang

memilih isu strategis, di daerah yang belum

dijelaskan juga oleh pakar kebudayaan

mendapat perhatian dari pemerintah. Agar

Koentjaraningrat (2015) bahwa budaya

supaya di dalam Pembinaan Teritorial bisa

merupakan sebuah sistem gagasan dan

terlaksana

rasa, sebuah tindakan serta karya yang

membutuhkan

dihasilkan

didalam

yang merupakan conditio sine qua non

kehidupannya yang bermasyarakat, yang

(persyaratan mutlak yang menyebabkan

dijadikan kepunyaannya dengan belajar.

suatu akibat).5

Dengan demikian budaya maritim adalah

melaksanakan

sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan

wilayah

serta karya yang dihasilkan oleh manusia

berorientasi pada isu strategis. Dalam hal

yang berhubungan dengan laut antara lain

ini, isu strategis yang relevan adalah

transportasi,

budaya maritim, yang juga merupakan

kehidupan

bangsa.

oleh

Seperti

manusia

perdagangan, penduduk

perikanan,

pesisir,

budaya

dengan

optimal

dukungan

sangat

masyarakat,

Oleh sebab itu untuk Pembinaan

pesisir

Teritorial

diharapkan

fenomena dalam tulisan ini.

di

senantiasa

Dengan

kampung nelayan, seni, dan tradisi ritual

demikian, Pembinaan Teritorial pada aspek

laut. Sehingga untuk masyarakat pesisir,

budaya di wilayah pesisir merupakan

budaya yang berlaku merupakan budaya

bentuk partisipasi satuan TNI AD untuk

yang

mendukung terwujudnya poros maritim

berhubungan dengan laut

atau

budaya maritim.4

Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Buku

Memperhatikan fenomena di atas,

Induk Pembinaan Teritorial 2006 bahwa

maka dapat dipahami bahwa Pembinaan

obyek Pembinaan Teritorial antara lain

Teritorial di wilayah pesisir memiliki ciri

adalah aspek budaya. Maka dari itu, di

khas

dalam merespon kondisi ini, telah muncul

dikarenakan pola hidup budaya masyarakat

argumen mengenai Pembinaan Teritorial.

pesisir cenderung berhubungan dengan

Menurut Markum (2009) bahwa TNI AD

laut atau Kemaritiman. Sehingga muncul

dalam

permasalahan, di satu sisi Korem 083

berpartisipasi

meningkatkan

budaya

membantu bangsa

tersendiri.

Kekhususan

itu

harus 5

4

Prof. Koentjaraningrat.. “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta, Gramedia, 2015)

Markum. “Paradigma Baru Pembinaan Territorial TNI AD Dalam Menunjang Ketahanan Nasional”. (Jakarta, Universitas Indonesia, 2009)


Bhaladika

Jaya

kewenangan

belum

memiliki

melaksanakan

pembinaan

masalah kelautan.

dalam lima pilar utama Poros Maritim yang telah di canangkan oleh Presiden RI.6

Namun di sisi lain

Korem 083 Bhaladika Jaya memiliki

Pembinaan Teritorial harus tetap dilakukan

garis pantai atau wilayah pesisir yang

karena pada dasarnya wilayah pesisir

panjang,

adalah wilayah daratan dan sekaligus juga

merupakan pesisir yang padat aktifitas

merupakan

tujuan

penduduknya serta dinamika budaya dan

Pembinaan Teritorial, yaitu untuk untuk

permasalahan yang ada sangat beragam.

mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang

Adapun wilayah yang berada di bawah

yang tangguh dalam menghadapi ancaman

kewenangan Korem 083/BDJ meliputi:

kedaulatan negara. Sementara itu, telah

Kota

ditegaskan Bhaladika

implementasi

pula Jaya

komponen

dari

yaitu

sekitar

Malang,

700

km

Kabupaten

dan

Malang,

bahwa

Korem

083

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten dan kota

sebagai

bagian

dari

Probolinggo,

utama

pertahanan

harus

Kabupaten

Kabupaten Situbondo,

Jember, Kabupaten

mengemban pelaksanaan Undang-undang

Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan

Pertahanan. Dalam Pasal 3 Undang-undang

Kabupaten Pasuruan.

RI

Nomor

3

Tahun

2002

tentang

Beberapa

gejala

kondisi

yang

Pertahanan Negara telah mengamanatkan

mengkuatirkan pada masyarakat pesisir di

bahwa:

wilayah Korem 083 Bhaladika Jaya yaitu

“Pertahanan

negara

disusun

dengan memperhatikan kondisi geografis

menurunnya

Indonesia sebagai

kepulauan”.

masyarakat nelayan dan adanya kegiatan

Dengan demikian Pembinaan Teritorial

illegal di wilayah pesisir. Menurut Badan

yang dilakukan oleh Korem 083 Bhaladika

Pusat Statistik Jawa Timur (2015), tingkat

Jaya khususnya pada wilayah pesisir juga

kejahteraan nelayan di akhir 2014 menurun.

merupakan

dalam

Tingkat kesejahteraan sangat berpengaruh

mewujudkan pertahanan Indonesia sebagai

terhadap kehidupan masyarakat di wilayah

negara kepulauan. Mencermati tentang

pesisir, yang berprofesi sebagai nelayan.

bentuk

negara

dukungan

tingkat

kesejahteraan

aspek budaya dan pertahanan sebagai negara kepulauan, hal itu termasuk juga di

6

Parikesit. “Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim”. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2016 dari http://www.tempo.com.


Kondisi ini harus segera diatasi oleh

“Kesejahteraan

pemerintah daerah setempat. Bila tidak

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

segera ditanggulangi maka mengakibatkan,

dan sosial warga negara agar dapat hidup

berkurangnya penduduk yang berprofesi

layak dan mampu mengembangkan diri,

sebagai nelayan. Jika hal itu terjadi dapat

sehingga

mengurangi derap maju perwujudan poros

sosialnya.”7

maritim.

Sebab negara dapat dikatakan

Purnomo (2014) bahwa ancaman yang bisa

sebagai negara maritim apabila mampu

membahayakan negara dapat bersumber

mengelola potensi kelautan dan profesi

dari dalam negeri terutama terkait masalah

nelayan adalah bagian pengelolaan potensi

ekonomi di masyarakat. 8

tersebut.

Sementara

kesejahteraan

juga

itu harus

peningkatan dilakukan

Sosial

dapat

melaksanakan

kondisi

fungsi

Lebih lanjut dijelaskan oleh

Tindakan wilayah

adalah

illegal

pesisir

yang

sebagai

hal

yang

mempengaruhi

undang nomor 11 Tahun 2009 tentang

seperti yang diungkapkan Widianto (2013)

Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa :

bahwa

AL

telah

pesisir

di

pemerintah daerah sesuai Pasal 1 Undang-

TNI

wilayah

terjadi

adalah,

memperketat

Gambar 1. Nilai Tukar Nelayan 2013-2014 Jawa Timur

Sumber: jatim.bps.go.id 7

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 8 Badan Pusat Statistik Jawa Timur “Statistik nilai tukar nelayan Jawa Timur”. (Penerbit: Pemda Provinsi Jawa Timur. 2014)


pengamanan di wilayah perairan Jawa

disusun

Timur sebab kawasan tersebut merupakan

bagaimana peran korem 083 bhaladika jaya

jalur

melalui pembinaan teritorial di wilayah

rawan.

Selanjutnya

pemberitaannya

tersebut

menginformasikan

dalam

juga,

adanya

telah

kegiatan

rumusan

pesisir

dalam

masalah

rangka

adalah

mendukung

terwujudnya poros maritim indonesia?

pengiriman orang secara ilegal ke Australia

Metodologi

melalui pantai di Jawa Timur. Tindakan

Menurut

illegal ini sangat membahayakan bagi

melaksanakan penelitian dengan gagasan

kedauatan negara Indonesia. Sebab hal itu

filsofis

berpengaruh

hubungan

menggunakan

Tidak saja

kualitatif.9

terhadap

internasional kedua negara.

Creswell

(2014)

dalam

konstruksivisme-sosial pendekatan

adalah penelitian

Lebih lanjut Sugiono (2011)

adanya kegiatan illegal maupun penurunan

menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif

kesejahteraan, tetapi juga adanya potensi

dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah

konflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir

sebab penelitian dilakukan dalam keadaan

seperti misalnya di wilayah Kecamatan

yang

Puger, Jember Selatan. Menurut Ferdinand

memperoleh

(2013) bahwa konflik sosial di wilayah

dilaksanakan secara kualitatif. Penelitian

peisisir merupakan bahaya laten yang

seperti ini dimanfaatkan agar memperoleh

dapat

timbul

demikian

perlu

sebenarnya data

melaui juga

saat

teknik analisa

sewaktu-waktu.

Dengan

data secara lengkap, yakni kondisi data

pemahaman

tentang

yang memiliki arti. Makna atau arti itu

karakteristik budaya pesisir agar konflik

sebagai data yang nyata.

bisa dihindari. Merujuk pada permasalahan

Teori Peran

yang telah dijelaskan di atas, bahwa

Teori peran Kreitner dan Knicki (2014) alam

wilayah pesisir masih terjadi tindakan illegal

menganalisa peran, perlu ditelusuri proses

penyelundupan orang, kerusuhan sosial

peran itu sendiri. Proses itu diawali dari

dan menurunnya kesejahteraan nelayan.

episode peran yaitu terjadinya situasi

Hal ini menunjukan bahwa Pembinaan

dimana

Teritorial di wilayah pesisir masih belum

pemberi peran dan penerima peran dalam

optimal. Dari uraian di atas maka dapat

9

berlangsung

interaksi

antara

Creswell, John. “Research design”. (Jakarta, Pustaka Pelajar,2014)


organisasi.

Kemudian posisi penerima

pasal 5 undang-undang TNI nomor 34 tahun

peran akan menerima peran itu dengan

2004 tentang peran TNI, dan juga tugas

akurat atau tidak akurat sesuai ekspektasi

pokok dan fungsi Korem 083 Bhaladika

pemberi peran. Respon dari penerima

Jaya

peran apabila muncul bila tidak akurat

masyarakat wilayah pesisir.

adalah adanya berbagai kombinasi peran

Teori Dasar Tentang Budaya

berlebih,

Kuntjaraningrat

pertentangan

peran,

dan

ambiguitas peran. 10

dalam

bahwa

pembinaan

(2009)

“Budaya”

teritorial

di

berpendapat

berasal

dari

kata

Dengan demikian dalam penelitian

sansekerta buddhayah bentuk jamak dari

tentang peran Korem 083 Bhaladika Jaya

buddhi yang berarti budi atau akal,

melalui pembinaan teritorial di wilayah

sehingga

menurutnya

pesisir, dimana dalam penelitian ini akan

diartikan

sebagai

dibatasi hanya pada satuan Korem. Oleh

bersangkutan dengan budi dan akal, Dari

karenanya dalam menganalisa peran Korem

hal di atas memunculkan sutu tindakan

083 Bhaladika Jaya melalui pembinaan

yang

teritorial di wilayah pesisir ,akan didasari

berkelanjutan. Cara hidup manusia dengan

selanjutnya

budaya hal-hal

dibiasakan

dapat yang

secara

Percontohan Peran PEMBERI PERAN  Memahami kebutuhan  Evaluasi dari:  Ekspektasi peran untuk penerima peran  Perilaku penerima peran

Penyampaian persetujuan atau perubahan

PENERIMA PERAN  Memahami ekspektasi peran  Mengalami peran berlebih, pertentangan peran, abiguitas peran  Respon konstruktif/destruktif

Umpan balik

Gambar 2 Episode Peran Sumber: Kreitner dan Knicki (2014)

10

Kreitner and Kruichi. “Perilaku Organisasi”. (Jakarta Alvabeta,2014)


sistem

tindakan

itu

menjadi

konsep

Konsep

Pemberdayaan

Wilayah

kebudayaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa

Pertahanan

kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu:

Menurut Naskah Sementara Pemberdayaan

a. Wujud sistem budaya sifatnya Abstrak,

wilayah

b. Wujud sistem sosial bersifat konkret,

pemberdayaan wilayah pertahanan adalah

dapat diamati atau diobservasi.

untuk

pertahanan

meningkatkan

Tahun

2005,

kemampuan

c. Wujud kebudayaan fisik adalah berbagai

pertahanan. Hal ini dilakukan melalui

penggunaan peralatan dan sebagai hasil

pembinaan potensi nasional dalam rangka

karya

membantu pemerintah. Wilayah Indonesia

manusia

untuk

mencapai

tujuannya.11

meliputi daratan, lautan dan udara dengan luas 9.800.000 km2 . Terdapat ratusan etnis, dengan pulau-pulau besar dan

PENGETAHUAN

Gambar 3 Kerangka budaya Sumber: Koentjaraningrat (2009)

11

Koentjaraningrat. “Ilmu antropologi”. (Jakarta: PT.Asdi Mahastya,2009)


rangkaian pulau kecil jumlahnya 17.499

kewilayahan

yang

tangguh

untuk

pulau, serta pada posisi silang antara;

mendukung kepentingan pertahanan. 13

benua Asia dan Australia, Samudra Hindia

Sesuai Surat Keputusan Panglima

dan Samudra Pasifik. Dengan memiliki

TNI Nomor SKEP/455/XII/2005 tanggal 16

sumber daya alam yang besar. Kondisi

Desember

geografi yang sedemikian komplek harus

pemberdayaan wilayah pertahanan yaitu;

dapat

a. Memberdayakan lembaga fungsional

disinergikan,

kondisi

yang

sehingga

mampu

menjadi

melakukan

2005

b. Membangun

pelaksanaan

sistem

perencanaan

pertahanan negara pada setiap daerahnya.

pembinaan dan pembangunan potensi

Dihadapkan

nasional

dengan

permasalahan

geografis seperti ini maka perlu dibentuk

c. Memberdayakan wilayah pertahanan di

wilayah-wilayah pertahanan yang dapat

daerah

melaksanakan pertahanan dan mampu

berkesinambungan.

memberikan dukungan satu daerah dengan

Konsep Negara Maritim

daerah lainnya.

12

secara

terencana

dan

Sebagai negara yang memiliki budaya

Oleh karena itu, konotasi dari

maritim, maka Indonesia dapat dikatakan

kesiapan pertahanan negara mengandung

sebagai negara maritim. Ditegaskan oleh

esensi adanya pembinaan yang dilakukan

Djalal (2015) bahwa dalam mengembalikan

oleh jajaran satuan kewilayahan sebagai

kejayaan sebagai poros maritim maka

substansi kebijakan pemberdayaan wilayah

Indonesia harus mengedepankan strategi

pertahanan. Adapun tujuan pemberdayaan

pembangunan Negara Maritim. Sebagai

tersebut

sebuah wilayah maritim memiliki kriteria:

adalah

mensinergikan

peran

instansi fungsional dalam membina sumber

a. Berdaulat di wilayah NKRI dan memiliki

daya manusia, sumber daya alam, sumber

“sea power” yang diandalkan secara

daya buatan, sarana prasarana, nilai-nilai,

nasional dan global;

teknologi dan dana menjadi kekuatan

12

Subandono “Membangun poros maritim dunia dalam perspektif tata ruang laut”. (Jakarta, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Laut,(2015)

13

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor SKEP/455/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan


b. Mampu mengelola dan memanfaatkan

dan laut. Dalam pengelolaan wilayah pesisir perlu

sesuai aturan nasional dan internasional;

Kondisi alam yang unik dari wilayah pesisir

c. Memanfaatkan menghasilkan

maritim

untuk

kemakmuran

bagi

dilakukan

secara

terintegrasi.15

berbagai potensi pembangunan maritim

secara umum membutuhkan perhatian yang

serius

untuk

penanganannya.

segenap masyarakat diwilayah dan di

Pemahaman secara menyeluruh tentang

Indonesia secara umum.

wilayah

Dengan demikian maka keterpaduan

iniperlu

terintegrasi

baik

darat dan laut dalam pembangunan harus

pemberdayaannya

menjadi dasar spasial serta berorientasi

perencanaan

pada wawasan nasional maupun global

kareanya

dengan

pengelolaan

mengutamakan

kepentingan

dibangun dalam

secara

pendekatan

maupun

untuk

pembangunannya.

perlu

memperhatikan

wilayah

pesisir.

Oleh dalam

Menurut

nasional. Perspektif pembangunan negara

Robert Key (2009) pembangunan wilayah

maritim juga didasari bahwa keberlanjutan

pesisir perlu memperhatikan keseimbangan

pembangunan masyarakat guna mencapai

antara:

keberlanjutan bangsa Indonesia. Berkaitan

a.

dengan penelitian yang akan dilaksanakan

manfaat wilayah pesisir

yaitu peran Korem 083 Bhaladika Jaya

b.

melalui

wilayah pesisir

pembinaan

teritorial

pada

di

Pengembangan

Perlindungan

wilayah pesisir dalam rangka mendukung

c.

terwujudnya poros maritim Indonesia.14

harta benda

Regulasi tentang Wilayah Pesisir

d.

Menurut Undang-undang Negara Republik

di wilayah pesisir

ekonomi

dan

dan

Pelestarian

Minimalisasi kerugian orang dan

Kemudahan akses bagi masyarakat

Indonesia nomor 1 Tahun 2014 tentang

Kewenangan pengelolaan wilayah

perubahan atas Undang-Undang Nomor 27

pesisir diwujudkan dalam pengaturan tata

tahun 2007, Wilayah Pesisir adalah daerah

ruang

peralihan antara Ekosistem darat dan laut

2007 tentang Tata Ruang Nasional dan

yang dipengaruhi oleh perubahan di darat

Undang–undang 27 Tahun 2007 Jo Undang

14

Undang-undang Nomo 26 tahun

Djalal “Geomaritim”. (Jakarta,Badan Informasi Geospasial,2014)


Nomor 1 tahun 2014. .Mencermati tentang

Pembahasan

kewenangan pengelolaan wilayah pesisir.

Pada pembahasan ini, diuraikan tentang

Maka dalam penelitian ini yang menjadi

peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam

batasan dalam penelitian adalah batas

Pembinaan

wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan

dalam mendukung terwujudnya poros

bahwa batas Korem 083 adalah juga batas

maritim Indonesia. Mencermati tentang

Koremil. Demikian juga sesuai petunjuk

hasil analisis data, maka telah diperoleh

teritorial dijelaskan bahwa wilayah Koramil

keterangan

adalah sama dengan wilayah kecamatan

dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial

binaannya. Sesuai ilustrasi dibawah ini. 16

perlu dibahas secara utuh baik peran dalam

Teritorial

diwilayah

bahwasanya

peran

pesisir

Korem

pembinaan satuan,peran dalam Pembinaan

Gambar 4. Kewenangan tata ruang Sumber : Subandono (2015)

16

Undang-undang Nomo 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional dan Undang–undang 27 Tahun 2007 Jo Undang Nomor 1 tahun 2014.


Teritorial dan peran yang difokuskan pada

selaku Kepala Pemerintahan yaitu untuk

wilayah pesisir. Hal ini disebabkan peran-

mewujudkan poros maritim Indonesia. 17

peran tersebut saling terkait serta saling

Peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam

mendukung dalam mencapai tugas pokok

pembinaan satuan

Korem 083 Bhaladika Jaya.

Dari

Teori peran Kreitner dan Knicki

hasil

kegiatan

penelitian pembinaan

yang

dilakukan

satuan

telah

(2014) menjelaskan bahwa definisi peran

dilaksanakan dalam tugas masing-masing

adalah tatanan perilaku dalam suatu posisi

staf Korem. Staf intel korem 083 memiliki

dan peran terjadi karena interaksi antara

peran untuk memberikan informasi dari

pemberi peran dan penerima peran dalam

berbagai wilayah di jajaran korem 083

organisasi.

Dalam memahami tentang

Bhaladika Jaya guna memberikan masukan

pemberi peran dianologikan bahwa hal itu

kepada Danrem sehingga dapat mengambil

adalah satuan diatas Korem 083 Bhaladika

keputusan

Jaya yaitu Kodam V Brawijaya dan juga

permasalahan di wilayahnya. Tugas ini

pemberi peran muncul karena adanya

merupakan

kedudukan serta posisi tertentu. Hal ini

standar dari ekspektasi peran staf intel.

mengandung pengertian bahwa peran

Dari hasil penelitian

Korem 083 Bhaladika Jaya juga didapat

kendala yaitu tentang belum seluruh aparat

sesuai

melaksanakan

teritorial memiliki pengetahuan sebagai

Pembinaan Teritorial. Pada Konsep Binter

Badan Pengumpul Keterangan. Dengan

Korem 083 Bhaladika Jaya adalah untuk

demikian staf intelrem belum mencapai

mewujudkan RAK juang yang tangguh.

standar yang diharapkan dari pemberi

Selanjutnya

juga

peran. Mendasari teori peran bahwa

berfungsi untuk membantu pemerintah

ketidaksesuaian standar disebut belum

dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini

akurat.

fungsinya

yaitu

Pembinaan

Teritorial

sesuai yang dicanangkan oleh Presiden RI

dalam

kebutuhan

menghadapi

yang

menjadi

masih terdapat

Staf operasi korem 083 Bhaladika Jaya sebagai penerima peran memiliki 17

Markas Besar TNI AD (2006). “Petunjuk induk teritorial TNI AD”. Penerbit: Staf Teritorial TNI AD.


standar.

Kebutuhan

yang

merupakan

yang diharapkan. Sehingga terjadi untuk

standar yaitu untuk meningkatkan kualitas

satu orang Babinsa membina lebih dari satu

latihan secara efektif dan efisien dalam

desa.

memelihara

standar

kesiapan

penguasaan

satuan

dan

keterampilan

teknis

Pembinaan Teritorial. berdasarkan data

Kondisi

mencerminkan

dalam

melaksanakan

bahwa peran

pembinaan personel belum dapat tercapai dan belum akurat.

hasil penelitian bahwa kondisi aparat

Staf logistik Korem 083 Bhaladika

teritorial yang baru memiliki pengetahuan

Jaya menurut penyampaian Kasrem 083

yang terbatas dalam Pembinaan Teritorial.

memiliki standar yang harus dicapai. Lebih

sehingga

lanjut disampaikan bahwa peran yang

memerlukan

waktu

untuk

penyesuaian dalam pelaksanaan latihan.

harus

Masalah itu telah menjadi kendala bagi staf

menyelenggarakan

operasi korem 083 Bhaladika Jaya dalam

anggaran melalui DIPA. Hal ini tentunya

memberikan

keterampilan

dimaksudkan supaya anggaran tersebut

Teritorial.

dapat mendukung kegiatan Pembinaan

Memperhatikan hal tersebut maka standar

Teritorial yang diselenggarakan oleh Korem

yang diharapkan dari peran staf operasi

083 Bhaladika Jaya dan satuan Kodim

belum akurat.

jajaran.

penguasaan

teknis

Pembinaan

dilaksanakan dan

adalah pengelolaan

Pada penelitian ini tidak

Staf personel Korem 083 Bhaladika

ditemukan adanya permasalahan yang

Jaya memiliki standar. Sesuai dengan

menjadi kendala dibidang logistik. Oleh

sasaran yang harus dicapai, mendasari

karenanya, staf logistik telah mencapai

penjelasan

standar yang diharapkan.

oleh

Kasipers

Korem

083

Bhaladika Jaya adalah untuk memberikan perimbangan

kekuatan

satuan

jajaran

Merujuk dari teori peran, maka dalam pembinaan satuan staf intel masih belum

korem 083 Bhaladika Jaya. Kekuatan yang

akurat

dimaksud adalah pada jabatan Babinsa.

tentang Bapulket belum terpenuhi. Staf

Mencermati

083

operasi dikarenakan kemampuan anggota

Bhaladika Jaya bahwa masih terdapat

yang baru belum sesuai yang diharapkan

kekurangan personel 30 % dari kebutuhan

sehingga memerlukan pelatihan. Hal ini

penjelasan

Kasrem

yang

diakibatkan

pemahaman


menunjukan bahwa masih belum akurat.

dapat dibuktikan dengan tidak adanya

Sedangkan pada staf personel ketidak

permasalahan terkait

akuratan diakibatkan belum terpenuhinya

anggaran

kekuatan personel terutama pada jabatan

Pembinaan Teritorial.

babinsa.

bagi

dengan dukungan

pelaksanaan

Keakuratan staf logistik telah Tabel 2. Peran Dalam Pembinaan Satuan

BIDANG Intel

Operasi

Personel

STANDAR

PENCAPAIAN

EKSPEKTASI

mewujudkan tugas

Terkendala

Belum

bidang intel dan

badan

akurat

pengamanan

pengumpul

mendukung

keterangan

keberhasilan tugas

belum dapat

pokok.

terlaksana

meningkatkan kualitas

Terkendala

Belum

latihan dan

terbatasnya

akurat

penguasaan

pengetahuan

keterampilan Binter

teritorial

Melaksanakan

Terkendala

Belum

keseimbangan

Jabatan

akurat

kekuatan satuan kowil

Babinsa baru

jajaran untuk jabatan

terpenuhi 70%

Babinsa Logistik

Melaksanakan

Sesuai dengan

pengelolaan anggaran

peruntukannya

melaui DIPA.

dalam DIPA

Sumber : Peneliti (2016)


akurat

program

Peran dalam Pembinaan Teritorial wilayah

a. Unsur organisasi sosial yang menjadi

pesisir aspek budaya

sorotan Korem 083 Bhaladika Jaya adalah

Sementara itu. Korem 083 Bhaladika Jaya

organisasi nelayan dan lembaga swadaya

seperti yang dijelaskan diatas bahwa

masyarakat.

tuntutan

saja

dilaksanakan komunikasi sosial secara terus

berasal dari Kodam V Brawijaya selaku

menerus. Sehingga organisasi sosial itu

pemberi peran. Pemberi peran juga timbul

berjalan sesuai fungsinya. Dengan demikian

karena Korem 083 Bhaladika Jaya memiliki

organisasi dapat memberikan kontribusi

posisi tertentu di masyarakat. Hal ini sesuai

positif mengenai indikasi permasalahan

dengan definisi peran dari Kreitner dan

yang muncul di wilayah pesisir. agar dapat

Knicki (2014) bahwa peran adalah perilaku

diambil langkah preventif.

yang diharapkan dari posisi tertentu. Oleh

b. Unsur pengetahuan merupakan faktor

karenanya pemberi peran adalah rakyat.

penting

Pencanangan poros maritim Indonesia oleh

sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan

Presiden Joko Widodo merupakan refleksi

kawasan pesisir menurut hasil data Badan

dari harapan rakyat. Dimana sebagai pilar

Pusat

pertama adalah membangkitkan kembali

merupakan

budaya maritim.

kesejahteraan rendah. Oleh karenanya

ekspektasi

Bhaladika

tidak

Sehingga Korem 083 berupaya

dalam

statistik

unsur

ini

meningkatkan

Jawa

Timur

kawasan

yang

telah

kualitas

(2014) tingkat

untuk

diharapkan dengan melalui pendidikan

melaksanakan ekspektasi dari masyarakat

akan memberikan wawasan pengetahuan

itu

termasuk

dengan

Jaya

peran

Pada

menjabarkan

Pembinaan

meningkatkan pesisir.

kesejahteraan

Teritorial kedalam unsur-unsur budaya. Dari

masyarakat

unsur budaya yang telah disampaikan

dilakukan

sebelumnya, merupakan sebuah lingkaran

pemerintah daerah untuk pengentasan

kerangka budaya yang utuh dari suatu

buta aksara. Kegiatan pendidikan bela

komunitas. Memperhatikan tentang unsur

negara untuk nelayan juga dilakukan

budaya itu, maka peran dalam Pembinaan

bekerja sama dengan Lanal dan Polres

Teritorial di wilayah pesisir dapat ditinjau

setempat.

adalah

Kegiatan

bekerjasama

yang dengan

kesesuaiannya dengan unsur tersebut. Peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam Pembinaan Teritorial di Wilayah Pesisir … | Priyanto | 83

c. Unsur ekonomi yang dilaksanakan oleh

agar dalam slogan slogan dan istilah yang

Korem 083 Bhaladika Jaya adalah dengan

dipergunakan untuk mengajak masyarakat

menyelenggarakan

pangan.

di wilayah pesisir supaya menggunakan

Dimana untuntuk wilayah pesisir dilakukan

Bahasa daerah. Hal ini dilakukan oleh

kepada penglolaan sumber daya kelautan.

Korem

Karena pada dasarnya kebutuhan pangan

melestarikan bahasa daerah.

tidak saja bersumber dari wilayah darat

f. Untuk

namun juga hasil perikanan laut menjadi

kesenian tidakdidapat data pada hasil

bagian

pangan.

penelitian, yang pernah dilakukan oleh

Peningkatan kesejahteraan juga terkait

Korem 083 Bhaladika Jaya. Mencermati

dengan

083

unsur tersebut merupakan unsur yang

Bhaladika Jaya bekerja sama dengan

perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan unsur

Pemerintah Daerah melaksanakan program

teknologi

renovasi rumah tidak layak huni di kawasan

peradadaban

pesisir sebanyak 2.700 unit rumah.

(Koentjoroningrat,

d. Unsur religi merupakan keyakinan yang

unsur kesenian wilayah pesisir adalah

sangat kuat di pesisir wilayah Korem 083

perwujudan nyata dari budaya kemaritiman

Bhaladika Jaya. Kegiatan yang dilakukan

(Fischer, 1957). Oleh karennya kegiatan itu

pada unsur ini adalah dengan menjalin

seharus

kerjasama

menggali

dari

aspek

ketahanan

ketahanan

ekonomi.

dalam

Korem

FKUB.

Forum

ini

merupakan wadah antar tokoh agama di wilayah

dalam

kerangka

menjaga

083

Bhaladika

unsur

Jaya

teknologi

dan

menunjukan

kembali

unsur

tingkat

suatu

Komunitas

2009)

dilaksanakan

untuk

.

Sedangkan

dalam

budaya

rangka Indonesia

sebagai bangsa maritim. Dari

hasil

analisis

data

telah

kerukunan umat beragama.

ditemukan beberapa kendala yang sangat

e. Unsur Bahasa sebagai bagian dari

berpengaruh dalam Pembinaan Teritorial di

budaya diwilayah pesisir telah menjadi

wilayah pesisir.

perhatian bagi Korem 083 Bhaladika Jaya.

sarana dari pihak aparat teritorial. Hal ini

Kawasan

adalah

sangat berpengaruh terhadap stabilitas di

penduduk yang mempergunakan Bahasa

wilayah pesisir maupun dalam menghadapi

Madura. Oleh karenanya telah dihimbau

permasalahan seperti kecelakaan di laut,

Pesisir

mayoritas


Adanya keterbatasan

maupun hal lain yang membutuhkan sarana

aturan penangkapan ikan, dan masalah

komunikasi.

Keterbatasan

dapat

permodalan. Kondisi ini dihadapkan dengan

menurunkan

ekspektasi

masyarakat

perilaku masyarakat pesisir yang keras.

terhadap peran yang diharapkan. Sehingga

Menjadikan sangat mudah terpicu untuk

mengakibatkan masyarakat pesisir tidak

terjadi perselisihan antara mereka. Korem

yakin

083 Bhaladika Jaya perlu untuk melakuakn

terhadap

aparatnya.

ini

Situasi

ini

tentunya perlu perhatian yang serius dari

komunikasi

Korem 083 Bhaladika Jaya.

Penggunaan

pesisir agar konflik dapat dicegah. Untuk

bondet menjadi permasalahan tersendiri.

alasan menjaga stamina pada saat melaut

Karena mengapa, bom ikan dapat mrusak

banyak

ekosisitem laut, kerusakan terumbu karang

narkoba. Hal ini sangat membahayakan

dan mematikan ikan-ikan kecil. Namun

bagi masyarakat pesisir. Oleh karenanya,

menurut pandangan nelayan penggunaan

upaya

ini efektif karena dengan waktu singkat

masalah ini segera harus dilakukan secara

bisa mendapat hasil ikan yang banyak.

terintegrasi dengan aparat terkait. Untuk

Pemahaman ini jika tidak di eliminir dapat

mempermudah pemahaman dari uraian

mengurangi hasil ikan di wilayah pesisir.

diatas, tentang ekspektasi rakyat dalam

Terlebih

Pembinaan Teritorial wilayah pesisir.

pernah

ditemukan

adanya

sosial

para

yang

dengan

nelayan

tegas

masyarakat

mengkonsumsi

dalam

mengatasi

penggunaan detonator untuk bom ikan. Aparat korem 083 Bhaladika Jaya perlu mewaspadai hal itu, dan juga keahlian memproduksi bom ikan rawan terhadap pengaruh negatif serta dipergunakan untuk aksi-aksi teror. Adanya rasa dendam akibat konflik sosial yang disebabkan masalah agama, penambangan

liar,

limbah

perbedaan


Tabel 2 .Pembahasan Pembinaan Teritorial wilayah Pesisir (Sumber: Peneliti, 2016)

PERAN

STANDAR

PENCAPAIAN

Terselenggaranya

kerjasama dalam FKUB

pembinaan religi

menjaga kerukunan umat

EKSPEKTASI

beragama.

Pembinaan

Terselenggaranya

Pembinaan organisasi

Dari 7 Aspek telah

pembinaan unsur

nelayan dan lembaga

terlaksana 5 Aspek

organisasi sosial.

swadaya pengawas

Hal ini menunjukan

lingkungan secara terus

Korem memiliki

menerus

kemampuan untuk

Terselenggaranya

ketahanan pangan

mencapai

pembinaan unsur

wilayah pesisir dilakukan

ekspektasi yang

sistim ekonomi

pengelolaan sumber daya

diharapkan.

kelautan dan program

Dengan

renovasi RTLH di kawasan

melaksanakan

pesisir 2.700 unit rumah

aspek budaya yang

Terselenggaranya

Kegiatan pengentasan

belum terlaksana

pembinaan unsur

buta aksara. dan

serta mengeliminir

Pendidikan

pendidikan bela negara

kendala:

untuk nelayan

- Sarana terbatas

Terselenggaranya

Himbauan agar dalam

- Rasa dendam

pembinaan

slogan dan istilah dalam

Bahasa

bahasa daerah

-

pembinaan unsur

Belum terlaksana

Penggunaanbondet

Teritorial Aspek Budaya wilayah pesisir

- masalah narkoba

Sistim teknologi Terselenggaranya

akibat konflik

Belum terlaksana

pembinaan unsur kesenian 86 | Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

Simpulan

pendidikan

Peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam

kantor

melaksanakan

pemberantasan

pembinaan

teritorial

di

diselenggarakan Dikbud

bersama

dalam buta

program

aksara

dan

wilayah pesisir dalam rangka mendukung

pendidikan bela negara untuk nelayan.

terwujudnya

Indonesia

Himbauan menggunakan Bahasa daerah

masih belum optimal. Hal ini didasari dari

untuk istilah dan slogan di wilayah pesisir

pembahasan

merupakan

poros

maritim

dalam

peran

pembinaan

pembinaan

unsur

Bahasa.

satuan dilakukan oleh masing-masing staf

Sedangkan unsur teknologi dan unsur

Korem sesuai bidangnya.

Peran dalam

kesenian belum terlaksana. Mengingat

pembinaan wilayah pesisir pada aspek

kerangka budaya merupakan lingkaran

budaya dalam mendukung poros maritim

yang utuh yang terdiri atas unsur unsur

Indonesia.

dengan

maka dengan tidak dilaksanakan kegiatan

dari

yang menyentuh kedua unsur itu, maka

Koentjaranungrat (2009) yang menjelaskan

pembinaan teritorial di wilayah pesisir

tentang kerangka budaya. Unsur-unsur

aspek budaya tidak akurat. Hal ini juga

dalam kerangka budaya adalah religi, sistim

adanya permasalahan yaitu sarana yang

ekonomi,

kesenian,

dimiliki terbatas, masih ada rasa dendam

Terkait

antar warga akibat konflik, pengunaan

dengan unsur religi teleh dilaksanakan

bondet dan masalah narkoba. Dengan

kegiatan

demikian peran tersebut tidak optimal.

telah

menggunakan

bahasa,

teori

sistim dan

dijabarkan budaya

teknologi,

organisasi

pembinaan

sosial

melalui

forum

kerukunan umat bergama. Untuk unsur

Dari

hasil

penelitian

yang

telah

organisasi sosial dilaksanakan pembinaan

dilaksanakan, untuk lebih mengoptimalkan

terhadap LSM pengawas lingkungan dan

pembinaan teritorial di wilayah pesisir

organisasi

himpunan

nelayan.

Dalam

dalam rangka mendukung terwujudnya

pembinaan

unsur

ekonomi

telah

poros maritim Indonesia, mengingat bahwa

kesejahteraan

penelitian ini memiliki kekuatan didalam

diupayakan

peningkatan

dengan renovasi rumah tidak layak huni di

menemukan

permasalahan

wilayah pesisir dan kegitan ketahanan

pembinaan teritorial pada aspek budaya

pangan pada sektor perikanan laut. Unsur

kemaritiman.

Oleh

karenanya

dalam

untuk


meningkatkan kemampuan Korem dalam

dilaksanakan

melaksanakan pembinaan teritorial, maka

momen Hari Nasional maupun hari

perlu direkomendasikan sebagai berikut:

kebesaran agama.

a. Korem

dalam

akan berperan aktif didalam memelihara

mendukung terwujudnya poros maritim

dan menjaga kelestarian kesenian di

agar

pesisir.

083

Bhaladika

menyelenggarakan

Jaya

pembinaan

dengan

memanfaatkan

Sehingga Korem

pada unsur teknologi di lingkungan

c. Satuan jajaran Korem 083 Bhaladika Jaya

nelayan pesisir. Para aparat teritorial

khususnya yang berada di wilayah pesisir

perlu dilatihkan sebelumnya tentang

perlu

pemanfaatan teknologi bagi masyarakat

sarana kelautan. Hal ini dikarenakan

pesisir.

Mengingat bahwa teknologi

selaku aparat tidak bisa tinggal diam bila

adalah cerminan dari tingkat peradaban

terjadi musibah di laut. Oleh karena itu

manusia. Semakin tinggi teknologinya

untuk mengatasi keterbatasan perlu

maka semakin maju bangsa itu Oleh

melakukan pembentukan Badan SAR

karenanya perlu menjalin kerjasama

Swakarsa yang dibentuk secara mandiri

dengan Instansi Kelautan, Unit Kantor

di wilayah pesisir dengan menggunakan

Perikanan organisasi nelayan dan tokoh

kapal masing-masing. Demikian juga

masyarakat untuk mencari cara dalam

pembinaan terhadap organisasi radio

memajukan

amatir

teknologi.

Sehingga

mengantisipasi

seperti

ORARI

keterbatasan

harus

di

kesejahteraan nelayan akan meningkat.

intensifkan. Sehingga bila terjadi sesuatu

b. Pembinaan terhadap unsur kesenian di

musibah organisasi itu akan secara

wilayah pesisir perlu dilaksanakan oleh

otomatis mendukung dan membantu

Korem

untuk mengatasi situasi tersebut. Di sisi

083

Bhaladika

Jaya

dalam

mendukung kelestarian budaya maritim

lain

juga

mendorong

Kerjasama dengan Pemerintah daerah

pemerintah daerah untuk membantu

untuk menggelar even seni sedapat

melengkapi

mungkin di inisiasi oleh Korem dan

aparat teritorial.

kebutuhan

partisipasi

sarana

dari

jajarannya. Demikian juga melalui peran

d. Adanya dugaan maraknya penggunaan

komunikasi sosial kreatif hal itu juga bisa

narkoba dikalangan nelayan dengan


dalih untuk menjaga stamina pada saat

dipengaruhi

mencari ikan. Hal itu perlu menjadi

digunakan dalam aksi-aksi teror. Oleh

perhatian aparat teritorial Korem 083

karenanya satuan

Bhaladika

bahwa

bekerja sama dengan aparat TNI AL,

bahaya narkoba dapat merusak budaya

Polres dan pemerintah daerah untuk

dan

meniadakan

Jaya.

Mengingat

kehidupan

masyarakat

pesisir.

terorisme

sehingga

Korem 083 harus

penggunaan

ikan

penyuluhan

dan

Untuk itu perlu menggalakan gerakan

tersebut.

anti narkoba yang melibatkan instansi

penyadaran

swasta, pemerintah, LSM dan seluruh

ekosistim serta rasa bela negara harus

lapisan masyarakat bekerja sama dengan

dilakukan. Demikian juga razia dan

pihak kepolisian. Penguatan intelijen

pemeriksaan

perlu

mendeteksi

wilayah, desa , kapal dan lainnya yang

tentang narkoba. Penguatan tersebut

terindikasi adanya penggunaan bom

dengan

ikan,

dilakukan

untuk

memberikan

pembekalan

Berbagai

bom

sebisa

terhadap aparat intel tentang masalah

secara

narkoba.

kelestarian

Sehingga

mampu

secara

tentang

yang

detail

mungkin

terpadu.

pentingnya

dilaksanakan

Dengan

alam pengaruh

dan

terintegrasi dengan Polres setempat

terhadap

memberantas narkoba di wilayah pesisir.

dilakukan dengan optimal.

terhadap

demikian

pencegahan

terorime

dapat

e. Adanya penggunaan bom ikan (bondet).

f. Masih terdapat rasa dendam antar

Keterbatasan dalam pengawasan dan

nelayan akibat konflik sosial. Mengingat

dampak

dalam setiap peristiwa tersebut telah

narkoba

beberapa

nelayan

telah

mendorong mencari

menimbulkan korban dari kedua belah

keuntungan dengan mudah dan cepat,

pihak. Aparat teritorial perlu melakukan

sehingga mereka menggunakan bom.

pembinaan teritorial komunikasi sosial

Penggunaan

merusak

dan pemberdayaan unit intel untuk

ekosistim dilaut. Bom yang digunakan

deteksi dini kemungkinan terjadi konflik.

bom

untuk

akan

sudah tidak lagi secara tradisionil tapi telah mulai menggunakan detonator hal ini

tentunya

sangat

rawan

bila

Daftar Pustaka Buku Arikunto (2013) “Prosedur Jakarta; PT Rineka Cipta

Penelitian”.


Burhan (2001) “Metodologi Penelitian Sosial”. Surabaya; Airlangga University Press. Emzir (2010) “Metodologi penelitian kualitatif” Jakarta; PT.Raja Grafindo Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2014) “Statistik nilai tukar nelayan Jawa Timur”. Penerbit: Pemda Provinsi Jawa Timur. Creswell, John (2014). “Research design”. Jakarta; Pustaka Pelajar Djalal (2014) “Geomaritim”. Jakarta: Badan Informasi Geospasial Kreitner and Kruichi (2014). “Perilaku Organisasi”. Jakarta; Alvabeta Koentjaraningrat. (2015). “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. Jakarta: Gramedia Koentjaraningrat. (2009). “Ilmu antropologi”. Jakarta: PT.Asdi Mahastya Markas Besar TNI AD (2006). “Petunjuk induk teritorial TNI AD”. Penerbit: Staf Teritorial TNI AD. Mabes TNI. (2012). “Doktrin Permberdayaan wilayah pertahanan”. Penerbit; Staf teritorial Mabes TNI Purnomo (2014) “Ekonomi Pertahanan”. Jakarta PT.Gramedia Prabowo. (2009). “Perang Semesta”. Jakarta: PPSN Riant (2014). “Metodologi Penelitian”. Jakarta: Pustaka Pelajar Subandono (2015) “Membangun poros maritim dunia dalam perspektif tata ruang laut”. Jakarta;Direktorat Perencanaan Tata Ruang Laut. Sugiyono (2011) “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung; Alfabeta CV. Setyawan (2012). “Pengertian dan Konsep Dasar Kebudayaan” Jakarta: ISBD

Sulaeman, M. (2012). “Ilmu Budaya Dasar: Pengantar ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar”. Bandung. Refika Aditama. Steven (2004) The Seven Habits of Highly Effective People. USA:Timboon P-12 School Suryanto (2016) Konsep Sistim Pertahanan Nonmiliter. Jakarta; Pustaka Obor Indonesia. Tunas (2010). “Memahami Dan Memecahkan Masalah Dengan Pendekatan Sistem”. Jakarta: PT Nimas Ultima Jurnal Anwar (2016) “Territorial of Navy Aspect” Paper presented at the lecturing of total war study program. Indonesian Defense University. Markum (2009) “Paradigma Baru Pembinaan Territorial TNI AD Dalam Menunjang Ketahanan Nasional”. Jakarta: Universitas Indonesia. Nugroho (2015) “Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Di Wilayah Pesisir Pantai”. Pasuruan: Jurnal Teknologi Pangan Januari 2015 Purwanti dan Wulandari (2013) “Gaya Hidup Masyarakat Nelayan”. Jember: Jurnal Universitas Jember (UNEJ). Wahyudin (2015) “Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Pesisir”. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Zuhdi (2011). “Budaya Maritim, Kearifan Lokal dan Diaspor” Buton. Jakarta: Universitas Indonesia Undang-Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI


Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Terluar Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelautan. Website Ferdinand (2013) “Konflik Puger Jember Bahaya Laten Yang-Bisa Meledak Sewaktu-Waktu”. Diunduh tanggal 15 Desember 2015 dari http://www.tribunnews. com/regional/2013/09/14 Humas Polres (2016) “Nelayan Muncar Tertangkap Perdagangkan 53 Paket Sabu”. Diunduh pada tanggal 20 Juli 2016. Dari http://polres banyuwangi.com Indah (2015) “Pidato Presiden Joko Widodo didepan sidang MPR 2015”: diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 dari www.detiknews.com Prasetya (2015). “Menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia”. Diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 dari www.academia.edu Parikesit (2014) “Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim”. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2016 dari www.tempo.com. Widianto (2013) “TNI AL Perketat Pengamanan Laut Selatan Jawa Timur”. diunduh pada tanggal15 Maret 2016. Dari www.tempo.com


PERAN KOREM 083 BHALADIKA JAYA DALAM PEMBINAAN TERITORIAL DI WILAYAH PESISIR GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA POROS MARITIM INDONESIA

Recommend Documents