PERAN DAN KONDISI BIROKRASI Andhyka Muttaqin
Benarkah PNS Sumber Masalah Negeri ini?
Mereka menganggap PNS sebagai: Birokrasi yang berbelit-belit
Lamban menyelesaikan pekerjaan
Pengguna fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
Suka menerima suap dan korupsi
Datang kantor telat, pulang awal, jam kantor sering keluyuran
Urgensi Birokrasi Patut menjadi perhatian banyak pihak bahwa birokrasi merupakan kekuatan yang besar, kegiatannya menyentuh hampir setiap sendi kehidupan warga negara. Maka kebijakan yang dibuat oleh birokrasi sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu birokrasi merupakan garis terdepan yang berhubungan langsung dengan memberi pelayanan umum kepada masyarakat.
PERAN DAN FUNGSI Melaksanakan pelayanan publik; Pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system); Perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan); Alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi)
TUJUAN BIROKRASI Sejalan dengan tujuan pemerintah Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll
MANFAAT BIROKRASI Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepetingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara
Jenis-jenis Pelayanan 1.
KTP
9.
Periklanan
2.
Ijin HO
10.
Sertifikat Tanah
3.
Ijin Usaha (SIUP)
11.
PKB dan BBNKB
4.
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
12.
Ijin Penyelenggaraan Hiburan/Keramaian
5.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
13.
Investasi
14.
Penawaran Tender
Pengurusan Akte Kelahiran
15.
Aplikasi Spesifikasi Instansi
16.
Agribisnis
17.
Sistem Layanan Pajak
18.
dll
6.
7.
Pernikahan
8.
Pariwisata
KONDISI OBYEKTIF BIROKRASI PEMERINTAHAN
1. SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Tk etos kerja dan Kesejahteraan rendah 2. Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural) 3. Ketatalaksanaan atau business process (bertele-tele, rumit dan belum ada SOP)
1. Tingginya harapan masyarakat
2. Masyarakat tidak sabar, DIHADAPKAN PADA
3. Jenuh dgn pelayanan yg msh buruk 4. Bosan thd janji2 tanpa realisasi
8
Pandangan Masyarakat Terhadap Birokrasi
Kualitas kerja rendah Biaya mahal dan boros Miskin informasi dan lebih mementingkan diri sendiri Banyak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, KKN Sewenang-wenang Arogan Rayanto, 2009
Permasalahan Utama 1/2 Kelembagaan dan tatalaksana: struktur organisasi, inkonsistensi dan instabilitas peraturan perundang-undangan, penggunaan TI Sumberdaya manusia: kualitas, sistem penggajian Pengawasan: akuntabilitas, etika dan moral Pelayanan Publik: standar pelayanan
Rayanto, 2009
Permasalahan Utama 2/2 Organisasi: struktur besar, tidak sesuai dengan kebutuhan, bentuk organisasi yang tidak tepat Personil: kepangkatan, isu lokalisme, mutasi, peningkatan jumlah pegawai honorer Keuangan: anggaran berbasis kinerja, sistem perencanaan yang rumit dan hirarkhis, masalah SPM dan Standar Analisis Biaya (SAB), politisasi anggaran, transparansi Perencanaan: sistem perencanaan, keterlibatan masyarakat Hadna 2009
Situasi Masalah Terstruktur Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik
Ketidak mandirian
Ketidak disiplinan
integritas aparat birokrasi rendah
Kualitas SDM yang kurang memadai
Penanganan masalah cenderung reaktif
KKN
Sikap materialis tik Gaji kecil
Dit Otda Bappenas, 2007
Kompleksitas masalah yang sangat dinamis
Adanya perubahan yang sangat cepat
Adanya ketidakpastia n yang besar
Kebijakan birokrasi belum memakai pendekatan sistem
Permasalahan Internal dalam Birokrasi
sistem perekrutan; sistem penggajian dan pemberian penghargaan; sistem pengukuran kinerja; sistem promosi dan pengembangan karir; serta sistem pengawasan
Prasojo, Kurniawan and Holidin, 2007
Permasalahan Utama dalam Pengelolaan Aparatur
netralitas birokrasi; kualitas pelayanan; rekrutmen pegawai; sistem penggajian; pengembangan karir; serta komisi kepegawaian negara
Depdagri, 2009
Situasi Problematis Birokrasi Struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih
berorientasi pada kepentingan penguasa/birokrat (power culture) Masih belum terbentuk budaya Birokrasi (service delivery culture) Masih tingginya ketidakpastian dalam Birokrasi (cost of uncertainty) Budaya patron-client dan budaya afiliasi yang mengarah kepada moral hazard Rendahnya kompetensi para birokrat
Prasojo, 2008
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Birokrasi
Faktor Budaya Faktor Individu Faktor Organisasi dan Manajemen
Prasojo, 2008
Faktor Budaya Budaya dan perilaku koruptif yang sudah
terlembaga (“uang administrasi” atau uang “pelicin”) Budaya “sungkan dan tidak enak” dari sisi masyarakat Masyarakat harus menanggung biaya ganda karena zero sum game Internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional Prasojo, 2008
Faktor Individu Perilaku individu sangat bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas Perilaku individu juga terkait dengan kesempatan yang dimiliki seseorang yang memiliki jabatan dan otoritas Perilaku opportunistik hidup subur dalam sebuah sistem yang korup Individu yang jujur seringkali dianggap menyimpang dan tidak mendapat tempat Prasojo, 2008
Faktor Organisasi dan Manajemen 1/2 Meliputi struktur, proses, leadership, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat Struktur birokrasi masih bersifat hirarkis sentralistis dan tidak terdesentralisasi Proses Birokrasi seringkali belum memiliki dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan Birokrasi juga sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan yang kredibel
Prasojo, 2008
Faktor Organisasi dan Manajemen 2/2
Dalam aspek kepegawaian, Birokrasi dipengaruhi oleh rendahnya gaji, proses rekrutmen yang belum memadai, dan kompetensi yang rendah. Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam Birokrasi belum setara; pengaduan dan partisipasi masyarakat masih belum memiliki tempat (citizen charter)
Prasojo, 2008
TERIMA KASIH!!!!!
PERATURAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI 1. PERPRES Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design 2.
3. 4.
5. 6.
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. PERMENPAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. PERMENPAN dan RB Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman pengajuan dokumen usulan RB Kementerian/Lembaga. PERMENPAN dan RB Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian dokumen usulan RB Kementerian/Lembaga. PERMENPAN dan RB Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan Road Map RB Kementerian/Lembaga dan Pemda. PERMENPAN dan RB Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan.
t PERATURAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI
7. PERMENPAN dan RB Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan ukuran keberhasilan RB. 8. PERMENPAN dan RB Nomor 12 tahun 2011 tentang Penataan tata laksana. ( BUSINESS PROCESS). 9. PERMENPAN dan RB Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Quick Wins. 10.PERMENPAN dan RB Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Program manajemen pengetahuan. 11.PERMENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2011 tentang Mekanisme persetujuan pelaksanaan RB dan tunjangan kinerja kementerian/Lembaga.
