BIROKRASI
Andhyka Muttaqin, S.AP, MPA
Beberapa Istilah Secara etimologi, kita mengenal sbb: Biro + krasi = Meja + kekuasaan Demo + krasi = Rakyat + kekuasaan Tekno+ krasi = Cendikiawan + kekuasaan Aristo + krasi = Bangsawan + kekuasaan
LOGO
PENGERTIAN BIROKRASI Taliziduhu Ndraha (2003) Tiga macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini : 1. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (government by bureaus); 2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi); 3. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.
LOGO
PERAN DAN FUNGSI
LOGO
Melaksanakan pelayanan publik; Pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system); Perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan); Alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi)
TUJUAN BIROKRASI
LOGO
Sejalan dengan tujuan pemerintah Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll
MANFAAT BIROKRASI
LOGO
Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepetingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara
LOGO
Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Publik
Badan atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan produktif. Birokrasi mesti melaksanakan tugas sesuai aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan.
Birokrasi dalam Perspektif Politik Badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak (partai) berkuasa, yang cenderung memihak (kepentingan penguasa dan rakyat), memiliki kewengan, terlibat dalam perencanaan kebijakan/keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi mobilisasi massa.
LOGO
LOGO
Birokrasi dalam Perspektif Pemerintahan
Badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll), penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partispatif).
Latar Belakang Birokrasi (Perspektif Teori Negara dan Teori Organisasi)
LOGO
Dalam teori negara (pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintah. (WRP) Unsur deklaratif pengakuan secara defacto dan dejure oleh negara lain. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan mengandalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan yang terendah (desa). Dalam teori organisasi (Max Webber, Jay M. Shafritz, J. Steven dalam buku Perspektif Perilaku Birokrasi, karangan Miftah Thoha, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1991; SC Dube, Fred W. Riggs dalam buku Elite dan Modernisasi , penyunting Aidit Alwi, penerbit Liberty Yogyakarta, 1989; Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, dalam buku Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Penerbit Pustakaraya, Jakarta, 2000), dinyatakan bahwa tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya instrumen birokrasi dan mekanisme kerja.
BIROKRASI MAX WEBER
LOGO
Max Weber, sosiolog Jerman abad 19 ini mengemukakan tentang konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional, dalam bukunya ”the theory of social and economic organization. 1974. the free press, New York” Pemikiran Weber didorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal tiga otoritas (1) otoritas tradisional; (2) otoritas kharismatik; (3) otoritas legal rasional (birokrasi); Sebelum itu, tahun 1970, Martin Albrow mempopulerkan istilah “birokrasi” sebagai nama lain organisasi pemerintah, lihat bukunya “Bureaucracy. 1970. FAP. New York”. Selanjutnya para pakar (misalkan Fred Kramer, dll, lihat buku Miftah Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi, 1991, Rajawali Pers, Jakarta) mengaitkan atau menamakan konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional ala Weber sebagai birokrasi pemerintahan.
LOGO
KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER 1.
2.
3.
4.
Individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya; Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil; Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya; Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.
KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER (2)
LOGO
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, ideal melalui ujian kompetitif; 6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu; 7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian obyektif (merit system); 8. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga; 9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.
Birokrasi Ala Orwel
LOGO
Birokrasi Orwel merujuk pada pola birokratisasi yang merupakan proses perluasan kekuasaan pemerintah yang dimaksudkan sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, politik dan social dengan menggunakan regulasi yang bila perlu ada suatu pemaksaan.
Birokrasi Ala Parkinson
LOGO
Birokrasi Parkinson merujuk pada pertumbuhan jumlah anggota serta pemekaran structural dalam birokrasi yang tidak terkendali.
Dari Persepsi atau Asumsi Orwel dan Parkinson LOGO maka muncul birokrasi patrimonial
Dengan Ciri-cirinya adalah Para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan; Para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi; Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik
LOGO
BIROKRASI DAVID OSBORNE dan TED GAEBLER (1993)
Birokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagai berikut: 1. Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh); 2. Memberi wewenang ketimbang melayani; 3. Pemerintah yang kompetitif; 4. Digerakan oleh misi bukan aturan; 5. Berorientasi hasil bukan masukan; 6. Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani diri sendiri; 7. Menghasilkan ketimbang membelanjakan; 8. Antisipatif (mencegah daripada mengobati) 9. Desentralisasi ketimbang sentralisasi; 10. Pemerintah berorientasi pasar.
LOGO
TERIMA KASIH
