POLITIK LOKAL dan PEMILUKADA
ANDHYKA MUTTAQIN
Studi Kasus
LOGO
Pada bulan 5 Agustus 2010: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemilihan gubernur dimungkinkan untuk dikembalikan ke DPRD. Pemilihan langsung dinilai mahal, sementara kewenangan gubernur terbatas. "Banyak orang berpendapat kembali ke DPRD," katanya disela rapat kerja nasional di Istana Bogor Gamawan mengatakan gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kewenangannya terbatas, sementara biaya pemilihannya mahal. "10 kali biaya bupati," katanya.
LOGO
Contents
1
DINAMIKAPOLITIK LOKAL
2
PEMILUKADA
3
DISKUSI
Pola Pergeseran Politik Lokal
Masa Sebelum 1998
Titik Perubahan 1998
LOGO
Masa Setelah 1998
Otoriter
Transisi Demokrasi
Konsolidasi Demokrasi
Sentralistis
Desentralisasi
Desentralisasi
Politik Penjajah/Pusat Centris
Politik Lokal Centris
Politik Lokal-Pusat
Demokrasi “Thin”
Demokrasi “Thick”
Thin vs. Thick Democracy
LOGO
Benjamin Barber (2004) di dalam bukunya Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, mengatakan bahwa istilah Thin democracy, merupakan model demokrasi dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Thin berlawanan dengan thick atau strong democracy yaitu mengutamakan jenis partisipasi masyarakat berdasarkan ikatan-ikatan sosial kuat di antara mereka, sehingga kesepakatan timbul atas dasar kesadaran kolektif, mengatasi hasil pemilu semata.
Thick Democracy Menuju Demokrasi Konsosiasional
LOGO
Arend Lijphart (1999) dalam Patterns of Democracy, memberikan 6 klasifikasi demokrasi dimana demokrasi berdasarkan konsensus atau dikenal sebagai consociationalism akan menciptakan budaya demokrasi tanpa kebrutalan, ramah lingkungan, pembagian kekuasaan secara damai, mengutamakan kesejahteraan, terbuka bagi bantuan asing Thick democracy akan mengantarkan masyarakat lokal lebih stabil menuju ke arah demokrasi konsosiasional.
AGENDA PERUBAHAN POLITIK LOKAL
LOGO
Transisi pemerintahan otoriter menuju sistem pemerintahan lebih demokratis Perubahan segi ekonomis dan politis Proses desentralisasi di Indonesia sama dengan proses demokratisasi dan kebangkitan masyarakat sipil (Antlov 2003; Aspinall dan Fealy 2003; Sahikhu Usman 2002) Desentralisasi sebagai pengaturan kembali lapangan-lapangan kekuatan yang ada
PERUBAHAN POLITIK LOKAL DENGANLOGO DESENTRALISASI Sebagai delegasi tugas-tugas tertentu sementara pusat masih menguasai tanggung jawab keseluruhan; Dekonsentrasi, yang mengacu pada penggeseran decision-making dalam negara tersentralisasi, dan Devolusi, yang menyangkut transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Diolah dari sumber: Nordholt dan Klinken, 2007, hal. 14)
KENDALA
LOGO
Pergeseran dari pemerintahan sentralistis ke pemerintahan desentralisasi tidak sinonim dengan pergeseran pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, tidak juga mengisyaratkan pergeseran negara kuat ke negara masyarakat kuat Melemahnya negara pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi lokal lebih kuat Desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa dibarengi dengan bentukbentuk pemerintahan otoriter
PEMILUKADA
LOGO
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten Walikota dan wakil walikota untuk kota
Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Lanjutan…
LOGO
Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakilwakil rakyat di parlemen maupun pemimpin eksekutif di tingkat nasional dan lokal. seperti presiden dan gubernur. UUD 1945 Pasal 22E (2) “Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD”. UUD 1945 Pasal 18 (4) “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.
11
PERMASALAHAN
LOGO
Apakah kesuksesan Pemilu mencerminkan Pemilu yang demokratis? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya Pemilu yang demokratis Bagaimana peran stakeholder pemilu dlm mewujudkan pemilu yang demokratis? 12
SUKSES PEMILU
LOGO
:
SUKSES PROSES yaitu berjalan secara aman, tertib, damai dan tepat waktu setiap tahapan dan jadwal
SUKSES HASIL atau SUBSTANSI yaitu menghasilkan pemimpin yang aspiratif 13
Kesuksesan sebuah Pemilu
LOGO
setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu:
Proses penyelenggaraan Menyangkut tentang penyelenggaranya, pesertanya, pemilih, tahapan, logistik, keuangan dan distribusi serta pemantau
Aturan-aturan hukum Terkait dengan sistem pemilu, metode pembagian dapil, metode pencalonan, metode pemberian suara, metode penetapan pemenang dst
Penegakan hukum Terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum itu sendiri
14
PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN DI TAHUN 2010
LOGO
224 DAERAH 222 daerah tahun 2010
2 daerah tahun 2011
229 GUGATAN DARI 164 DAERAH DIAJUKAN KE MK 26 permohonan pemohon dikabulkan (dari 25 daerah) dengan putusan sela (12 gugatan)
dikabulkan sebagian (9 gugatan)
dikabulkan seluruhnya (5 gugatan) 15
NO 1
AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Penghitungan suara ulang dengan rekapitulasi berdasarkan Formulir Model
2 Penghitungan surat suara ulang
KABUPATEN/KOTA
LOGO
Kab. Sintang 1. Kab. Lamongan 2. Kota Surabaya 3. Kota Tomohon
3 Pemungutan suara bagi beberapa Pemilih Kab.Bangka Barat 1. Kota Tanjungbalai 2. Kab. Gresik Pemungutan suara ulang di beberapa TPS 3. Kota Surabaya 4 di desa/kelurahan/kecamatan/distrik 4. Kab. Bangli 5. Kab. Sumbawa 6. Kab. Sintang 1. Kota Tebingtinggi 5 Pemungutan suara ulang di seluruh TPPS 2. Kab. Mandailing Natal 3. Kab. Pandeglang 1. Kota Jayapura 6 Pemilukada ulang dari tahapan tertentu 2. Kab. Yapen 1. Kab. Supiori Penetapan suara pasangan calon yang 7 mempengaruhi keikutsertaan di put. II 2. Kab. Manokwari 8 Penetapan pasangan calon terpilih Kab. Bengkulu Selatan 9 Diskualifikasi pasangan calon terpilih
7. Kab. Minahasa Utara 8. Kota Tomohon 9. Kab. Konawe Utara 10. Kab. Buru Selatan 11. Kab. Merauke 4. Kota Tangerang Selatan 5. Kota Manado 6. Kab. Konawe Selatan
Kab. Kotawaringin Barat 16
Keterlibatan birokrasi/ LOGO PNS (9 daerah)
Faktor Paslon/Pihak Terkait/Incumbent (19 daerah)
Praktik politik uang (14 daerah) Intimidasi, tekanan atau kekerasan (1 daerah)
Permohonan Permohonan Pemohon Pemohon yang yang dikabulkan dikabulkan (25 daerah) (25 daerah)
Faktor Petugas/ Penyelenggara Pemilu (6 daerah)
DPT atau surat pemberitahuan (2 daerah) Pencalonan (3 daerah)
Faktor Pengawas Pemilu (4 daerah)
Pemungutan/ penghitungan suara (3 daerah) 17
115 DAERAH AKAN MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI TAHUN 2011
LOGO
55 DAERAH SUDAH PEMUNGUTAN SUARA 61 GUGATAN DARI 45 DAERAH DIAJUKAN KE MK ( 7 GUGATAN DARI 4 DAERAH BERASAL DARI PEMUNGUTAN SUARA DI TAHUN 2010 )
5 permohonan pemohon dikabulkan (dari 3 daerah) dengan putusan sela (2 gugatan)
dikabulkan sebagian (2 gugatan)
dikabulkan seluruhnya (1 gugatan)
18
PEMILU YANG DEMOKRATIS
LOGO
Penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan HAK ASASI MANUSIA yaitu pemenuhan hak politik seseorang, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, Pemilu juga harus diselenggarakan dengan taat pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 19
TUJUAN PEMILUKADA
LOGO
Memilih pemimpin yang kapabel secara demokratis: 1. Memperdalam proses demokrasi (deepening democracy) di Indonesia. 2. Mendekatkan hubungan pemimpin dan rakyat. 20
GUBERNUR DIPILIH SECARA LOGO LANGSUNG
KEUNGGULAN 1. Mencerminkan perwujudan hak dan kedaulatan rakyat 2. Partisipasi rakyat dalam pilkada 3. Memperkuat legitimasi 4. Mendekatkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat 5. Pendidikan politik rakyat 6. Melembagakan proses pendalaman demokrasi. 7. Menjamin terpilihnya pemimpin yang Kapabel dan akseptabel.
KELEMAHAN 1. Terjadinya politisasi birokrasi 2. Biaya tinggi 3. Rawan konflik 4. Belum siapnya pranata demokrasi. 5. Menimbulkan problematik dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
21
KONDISI EMPIRIK 1
• Partai politik gagal melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi.
2
• Kesadaran politik rakyat pemilih belum memadai
3
• Isu netralitas KPU Prov dan KPU Kab/kota serta Panwas
4 5
LOGO
• Politisasi Birokrasi • Politik uang/transaksional dan politik kekerabatan 22
KERANGKA PIKIR MEWUJUDKAN PEMILUKADA BERKUALITAS
LOGO
Peserta/calon
Rakyat Pemilih
Kepala Daerah Terpilih
Proses Elektoral Calon Penyelenggara
Pengawas
Fasilitator (Negara) 23
