Peran BKKBN di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menyongsong Sustainable Development Goals (SDGs)
Surya Chandra Surapaty (Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) VII Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Jakarta, 23 April 2016
1
KONSEP KEPENDUDUKAN Kuantitas Penduduk Variabel Kependudukan
Kualitas Penduduk
•Fertilitas •Mortalitas •Migrasi
Index Pembanguna n Manusia Dik, Kes, Daya beli
Kualitas Hidup (Quality of Life) Index Kebahagiaan (Index Bhutan)
Fenomena Kependudukan :
• jumlah •persebaran •kepadatan •struktur umur •komposisi •jenis kelamin •status ekonomi •status perkawinan
Fenomena Kemasyarakatan :
Masyarakat
Keluarga
•ideologi •politik •ekonomi •sosial •budaya •pertahanan •keamanan •lingkungan hidup
Individu 2
KONSEP PEMBANGUNAN I. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable development) Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa melupakan kebutuhan generasi masa depan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan hidup II. PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA (Human capital development) Usaha untuk memperbesar kemampuan berproduksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan, seni dan kegiatan lainnya yang dapat memperbaiki taraf hidup bagi diri sendiri atau orang lain III. PEMBANGUNAN MANUSIA (Human development) Suatu proses memperbesar pilihan-pilihan penduduk mulai dari hidup sehat dan panjang umur, terdidik, dan punya akses terhadap sumber ekonomi. Pilihan tambahan adalah kemerdekaan politik, hak asasi manusia yang terjamin dan kehormatan pribadi. IV. PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN (People-centered development) 1. Penduduk sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan 2. Penduduk sebagai titik sentral pembangunan (sejak dari perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi). 3
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia, 1900-2035
275
Kelahiran tercegah hampir 100 juta
Bila LPP 1,49%
285 jt 305,7
250 225 200
Kelahiran tercegah 80 juta
205
237,6
175 150 125 100 75
Tahun 2011 Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.
119,2 97,1
40,2
50 25
Hasil Sensus Penduduk
1900
1961
1971
2000
2010
Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035
300
343,96
330
Juta
2035
Bila LPP 0,62%
TAHUN
5
Hasil Sensus dan Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971 – 2035 Bila LPP tetap 1,49 (seperti SP 2010), maka jumlah penduduk menjadi
271,1
255,5
343,96 jt 296,4
284,8
305,7
1,38
(juta)
1,19
1,00 0,80
(% per tahun)
1.45
LPP tahun 2000-2010 hasil proyeksi kilas balik 2010-2000 adalah 1,52% per tahun Sumber: Bappenas et al, 2013, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035; BPS, Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010
6
2015-2030
7
KESESUAIAN NAWACITAKesesuaian DENGAN Nawacita dengan SustainableGOALS Development Goals (SDGs) SUSTAINABLE DEVELOPMENT Goals 17, 16, 10, 3
Sustainable Development Goals (SDGs)
All goals Goals 1-11 All goals
Nawacita
Goals 4, 2, 3, 6
Goals 1-10 Goals 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 Goals 3, 4, 11 Goals 17, 16, 10, 5 8
Sasaran Strategis BKKBN 2015 - 2019 No
INDIKATOR
2015
2016
2017
2018
2019
2015-2019
1,38 (2010-2015)
1,27
1,25
1,23
1,21
1,19 (2015-2020)
1
Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
2,37
2,36
2,33
2,31
2,28
2,28
3
Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)
65,2 (all method)
65,4 (all method)
65,6 (all method)
65,8 (all method)
66,0 (all method)
66,0 (all method)
a. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi
26,0
25,7
25,3
25,0
24,6
24,6
b. Meningkatnya penggunaan MKJP (persen)
20,5
21,1
21,7
22,3
23,5
23,5
4
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)
10,60
10,48
10,26
10,14
9,91
9,91
5
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
46 kelahiran per 1.000 wanita
44 kelahiran per 1.000 wanita
42 kelahiran per 1.000 wanita
40 kelahiran per 1.000 wanita
38 kelahiran per 1.000 wanita
38 kelahiran per 1.000 wanita
6
Presentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
7,1
7,0
6,9
6,8
6,6
6,6 9
Angka Kematian Ibu Masih Tinggi 359 SP 2010
259
• Pencapaian target Penanggulangan 4 TERLALU tahun 2014
SDKI ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP
persentase ibu melahirkan dengan Risiko 4 Terlalu
–
Analisis Kecenderungan target terlalu muda & terlalu banyak
–
Analisis Kecenderungan target terlalu tua & terlalu dekat
10
Kenapa Keluarga Berencana???
Korelasi antara Penggunaan Kontrasepsi dan Kematian Ibu Akses universal terhadap kontrasepsi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu
Data Source: Family Planning 2013 Data Sheet, PRB Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division, WHO 2014
11
Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB Strategi: a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR b. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi c. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat e. Advokasi program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga f. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja g. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga h. Penguatan landasan hukum, kelembagaan serta data dan informasi kependudukan dan KB.
12
Meningkatkan Akses dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas di dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Melalui: Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik antarsektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon); Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB; Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit; dan Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan advokasi dan KIE KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan. 13
Kebijakan Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Berdasarkan perhitungan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dengan arah kebijakan: 1. 2. 3.
4.
Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi seluruh keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Pemenuhan seluruh kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di 7 provinsi: Aceh, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Pemenuhan kebutuhan IUD, implan, dan kondom bagi seluruh PUS Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi seluruh peserta JKN (PUS)
14
Dasar Hukum 1. UU RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 3. UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 4. Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 5. Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN 6. Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 7. Perka BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 8. Perka BKKBN Nomor 185/PER/E1/2014 tentang Pelayanan KB dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 15
UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN BAB VI Program Jaminan Sosial Bagian Kesatu Jenis Program Jaminan Sosial
Pasal 22 (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan Penjelasan Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, dan tindakan medis lainnya………….. 16
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 BAB V Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 21 (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi rutin; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi, bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (4a) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (5) Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4a) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Tarif pelayanan keluarga berencana: A. Tarif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 1. Tarif Kapitasi: pil dan kondom 2. Tarif NonKapitasi : Pelayanan suntik KB, IUD/Implan, MOP, dan komplikasi KB
B. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Pembiayaan menggunakan tarif INA CBG 18
Pelayanan Keluarga Berencana Sepanjang Siklus Usia Reproduksi
Pendidikan kespro remaja
Pelayanan KB pascapersalinan Promosi & Pelayanan KB pada PUS
Promosi KB pascapersalinan
Promosi kespro /KB pada catin
Keberhasilan program KB ditentukan oleh pelayanan kesehatan yang diberikan sepanjang siklus usia reproduksi, termasuk: 1) pendidikan dan konseling kesehatan reproduksi pada remaja dan calon pengantin, 2) konseling dan pelayanan KB pada PUS, 3) promosi KB pascapersalinan pada bumil, 4) pelayanan KB pascapersalinan pada ibu bersalin dan nifas 5) pelayanan KB interval. 19
19
Tantangan Pelayanan KB dalam JKN (1) 1.Pelayanan KB di RS a.Tidak ada perbedaan klaim biaya antara pembedahan caesar dengan atau tanpa pelayanan tubektomi dari tarif INA CBG (Lampiran Permenkes 59/2014) b.Tubektomi interval belum dapat diklaim oleh hampir sebagian besar FKRTL/RS karena terkait deskripsi yang keluar pada aplikasi INA CBGs adalah “Prosedur membuka tuba yang terhalang/ terganggu” (yang dilakukan adalah menutup tuba) sedang dibahas bersama oleh BKKBN, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan untuk dituangkan dalam peraturan yang akan direvisi. c.Manajemen pelayanan KB di RS belum terkelola melalui satu pintu, baik dari sisi konseling di pelbagai poli, pemenuhan alkon, dan manajemen sub sistem R/R dari poli-ruang persalinan-rawat inap d.Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (rekanalisasi) tidak termasuk dalam manfaat jaminan kesehatan e.Belum optimalnya pemanfaatan alat laparoskopi di RS 20
Tantangan Pelayanan KB dalam JKN (2) 2. Pelayanan rujukan a.Perlu ada ketetapan indikasi medis bagi calon klien yang akan tubektomi interval/vasektomi yang akan dirujuk ke rumah sakit hampir sebagian besar FKRTL tidak bersedia melayani tubektomi interval tanpa ada rujukan dengan indikasi medis (terkait syarat klaim ke BPJS Kesehatan). Padahal, di sisi lain, tubektomi dilakukan pada klien yang sehat dan pelayanan hanya dapat dilakukan di FKRTL. b. Perlu ada ketetapan indikasi medis untuk pelayanan IUD dan implan yang dapat dirujuk ke rumah sakit (Tipe C dan D) saat ini BKKBN sedang bekerja sama dengan PB IDI untuk menyusun Standardisasi Pelayanan KB 3. Masih banyaknya praktik dokter dan klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (melayani KB) BELUM terdaftar dalam registrasi BKKBN
4. Retensi keterampilan dokter dan bidan pascapelatihan
21
Kesenjangan Provider yang Kompeten dalam Pelayanan Kontrasepsi
Dokter yang belum terlatih:
Bidan yang belum terlatih:
30,000
120,000
25,000
100,000
99,464
24,659 80,000
20,000
15,000
64.2 %
67.6 %
87.6 %
89.8 %
77.2 %
10,000
60,000
40,000
8,832
5,613 3,062
2,520
44,297
72,2 %
Pelatihan Implant
Pelatihan MOW
Pelatihan MOP
Sumber: Ditlaptik, BKKBN, 2014
81,8 %
41,796 27,675
20,000
18,085
0
Pelatihan IUD
58,0 %
8,000
5,000
Jumlah Dokter (K/O/KB)
55,5 %
Pelatihan KIP/K
0
Jumlah Bidan Pelatihan IUD (K/O/KB)
Pelatihan Implant
Pelatihan KIP/K Pelatihan R/R
22
Penguatan Pola Kesertaan Ber-KB Penggerakan dan pembinaan kesertaan ber-KB fokus pada penggunaan KB IUD dan implan (PA 29,7 juta)
Keterangan:
Demand Creation
Pelayanan
KIE oleh PLKB/PKB
Paket manfaat dari BPJS: Konseling Pelayanan Kontrasepsi termasuk Tubektomi Vasektomi
Pembinaan pascapelayanan
1. Surveilans pascapelayanan oleh PLKB/PKB 2. Integrasi poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) 3. Pengayoman
1. Biaya penggerakan digunakan untuk operasional penyuluhan/KIE ttg KB dan biaya transportasi 23
2. Pengayoman berupa fasilitasi akseptor ke klinik akibat efek samping atau komplikasi pascapenggunaan kontrasepsi
Peningkatan KB-MKJP SASARAN STRATEGI •
•
Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Klinis Pelayanan KB berupa Pelatihan CTU IUD dan Implan, Pelatihan MOP, Pelatihan MOW bagi provider kesehatan (dokter dan bidan) Tersedia tenaga kesehatan terampil (kompeten) melayani KB MKJP pada Program Sadesa-KB atau Faskes-KB Lengkap
PROGRAM Pelatihan Keterampilan Klinis Pelayanan KB Nakes terampil MKJP
• Sadesa-KB dengan Faskes-KB Lengkap tersedia di setiap desa di 10 Provinsi Penyangga Utama (PPU) dan atau sekurangnya 50% di luar 10 PPU
Sadesa-KB pada 10 PPU
• Tindakan medik pelayanan KB memperoleh jasa layanan pada skema jaminan JKN
Pelayanan KB JKN
• Program Pembinaan Kesertaan KB-MKJP untuk Faskes-KB yang dapat mempertahankan kelangsungan PUS KB-MKJP 15-49 tahun
Pembinaan KB-MKJP
24
Alur Pelayanan KB dalam JKN INFORMED CHOICE KONSELING PKT-1
BIDAN
PUS
PRIMARY CARE
3
2
PELAYANAN 4
MOTIVASI
PUS
DOKTER
PKT-1
5
MOTIVASI
SECONDARY CARE PERGERAKAN LINI LAPANGAN
PUS
PKT-1
PELAYANAN (Komplikasi ringan)
PUS
1
KADER
BIDAN
PRIMARY CARE PENYULUHAN (Behaviour Change Communication/BCC )
PLKB
PUS
PELAYANAN RUJUKAN (Komplikasi berat/Rekanalisasi) PUS
DR SPES PKT-R 25
Penetapan Faskes- KB JKN PERAN BKKBN •
Pelatihan Kader
•
Pelatihan PLKB
•
Pelatihan KIP/K
•
Pelatihan Bidan (Keterampilan CTU)
•
Pelatihan Dokter (Keterampilan CTU & MOP Kelola Komplikasi Ringan)
•
Pelatihan Dokter Spesialis (Keterampilan Laparoskopi Tubektomi)
•
PERSYARATAN FASKES-KB 1. Faskes teregistrasi dalam sistem K0/KB 2. Faskes-KB non-sederhana a. Dokter/Bidan yang melayani MKJP memperoleh sertifikat CTU yang diakui BKKBN b. Faskes-KB yang melayani MKJP direkomendasikan BKKBN pada BPJS-Kesehatan c. Faskes-KB yang melakukan pelayanan komplikasi berat direkomendasikan BKKBN pada BPJSKesehatan 3. Faskes-KB wajib melaporkan kegiatan pelayanan KB dan inventory logistik setiap bulan
Pelatihan RR
26
Klasifikasi Faskes dalam Pelayanan KB FKTP - Puskesmas
1.
- Praktik dokter - Kinik Pratama - RS kelas D Pratama
FKRTL 2.
- RS - Klinik Utama
a. Faskes KB Sederhana
• Konseling • Pemberian pil, suntik, dan kondom • Penanggulangan efek samping & komplikasi sesuai dengan kemampuan • Upaya rujukan
b. Faskes KB Lengkap
• Plus pemasangan IUD/implan dan atau pelayanan vasektomi
c. Faskes KB Sempurna
Plus pemberian layanan tubektomi dan vasektomi
d. Faskes KB Paripurna
Plus pemberian layanan rekanalisasi dan penanggulangan infertilitas 27
Jumlah Faskes KB 5.215 faskes (25,75%) 15.039 faskes (74,25%)
Jumlah = 20.254 faskes Pemerintah
Swasta
Sumber: BKKBN, 2015, Data Potensi Faskes KB Semester I 2015 28
Bagaimana Cara Melakukan Registrasi Faskes KB? 1. Faskes mengajukan surat permohonan mendapatkan nomor pendaftaran/register Faskes KB kepada SKPD KB atau Badan/Kantor yang menangani KB di kabupaten/kota setempat dengan melampirkan foto kopi perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan 2. SKPDKB atau Badan/Kantor yang melayani KB akan memberikan kartu pendaftaran/registrasi Faskes KB (KARTU K/0/KB) untuk diisi dan diserahkan kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi 3. Setelah dilakukan verifikasi, Faskes akan mendapatkan nomor registrasi Faskes KB dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN
29
Manfaat FKTP Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan dan Memiliki Register Klinik KB 1. Terdaftar dalam databasis BPJS Kesehatan dan databasis klinik KB 2. Mendapatkan distribusi alokon program BKKBN dan distribusi alat pendukung pelayanan KB (IUD Kit, Implant Removal Kit, VTP Kit, dll), media informasi dan promosi KB, sesuai dengan pelayanan yang diberikan/ klasifikasi faskes KB. * cat: mempertimbangkan ketersediaan di kab/kota 3. Mendapatkan peluang mengikuti Seminar CTU, Pelatihan IUD/implan, serta kegiatan pengembangan lainnya 4. Sistem pencatatan dan pelaporan berbasis TI 30
Peran Dokter 1. Cendekia yang pro KB promosi, advokasi, KIE dan konseling KB 2. Inisiator/penggerak program KB di wilayah kerja dan masyarakat sekitarnya 3. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB dan pengayom terhadap rumor tentang KB 4. Mencatat dan melaporkan kegiatan terkait KB
31
Perluasan Pelayanan Kontrasepsi pada FKTP dan FKRTL (RPJMN 2015 – 2019) SASARAN FASKES 2019
KONDISI 2014
ASUMSI FASKES KERJA SAMA BPJS TH 2019
SASARAN FASKES BEKERJASAMA DG BPJS DAN TEREGISTRASI BKKBN (2019)
JUMLAH SASARAN (S.D. 2019)
FKTP (DATA ROADMAP BPJS KES)
51,498
85%
43,773
FKRTL RS UMUM (DATA SIRS ONLINE BUK RUJUKAN PER 1 DES 2014)
1,844
85%
1,567
53,342
85%
45,340
JENIS FASKES
total
JUMLAH (ASUMSI)
KET
11,932
ASUMSI PERKEMBANGAN RUMAH SAKIT PER TAHUN TIDAK SIGNIFIKAN SEHINGGA DATA STAGNAN = 1844
1,332 13,264
Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan telah terdaftar dalam registrasi BKKBN
45.340
50,000 45,000
1,567
40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000
43,773
13.264
1,332
PERLUASAN YAN KONTRASEPSI DI FKTP LEBIH BANYAK PADA KLINIK PRATAMA DAN PRAKTIK DOKTER
10,000
5,000
11,932
0 Sumber: Rancangan Renstra BKKBN 2015 - 2019
2014
FKTP
FKTRL
2019
32
Pelayanan KB pada Praktik Dokter dan Klinik Pratama sebagai FKTP/Jejaring FKTP
PUSKESMAS/ SETARA
BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MELAKUKAN PELAYANAN KONTRASEPSI/KELUARGA BERENCANA (FKTP BERJEJARING DENGAN PRAKTIK BIDAN YANG MELAYANI KB)
DIHARUSKAN MELAKUKAN REGISTRASI FASKES KB AGAR TERDAFTAR DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) BKKBN
MELAKUKAN PELAYANAN KONTRASEPSI/KELUARGA BERENCANA
TIDAK PERLU MELAKUKAN REGISTRASI FASKES KB (REGISTRASI CUKUP DI FASKES INDUKNYA)
KLINIK PRATAMA PRAKTIK DOKTER RS D PRATAMA
BELUM BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
dan sebagai JEJARING FKTP)
REGISTRASI FASKES KB UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN: • ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI • SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KB • JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KB OLEH BPJS KESEHATAN • PELATIHAN KB • FORMULIR PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KONTRASEPSI
33
Perencanaan Keluarga
Seorang wanita telah dapat melahirkan dengan segera setelah ia mendapat haid yang pertama (menarche)
Kesuburan seorang wanita akan terus berlangsung, sampai mati haid (menopouse)
Kehamilan dan kelahiran yang terbaik, risiko paling rendah untuk ibu dan anak adalah antara 20 – 35 tahun
Persalinan pertama dan kedua paling rendah risikonya
Jarak antara dua kelahiran sebaiknya 3- 5 tahun
34
Kontrasepsi Rasional Pilihan kontrasepsi yg didasarkan dari informasi yang lengkap akan menghasilkan pilihan metode kontrasepsi yang rasional. Kontrasepsi rasional mempertimbangkan: aspek efektivitas teknologi kontrasepsi, tujuan penggunaan kontrasepsi dan kriteria penerimaan dari aspek medis.
35
Comparing Typical Effectiveness of Contraceptive Methods Most effective Generally 1 or fewer pregnancies per 100 women in one year
How to make your method more effective One-time procedures; nothing to do or remember Female Sterilisation
Implants
Vasectomy
Need repeat injections every 1, 2 or 3 months
Injectables
Pills
Patch
Vaginal Ring
Lactational Amenorrhea Method (LAM)
Must use every time you have sex; requires partner’s cooperation Must use every time you have sex
Diaphragm
About 30 pregnancies per 100 women in one year
Least effective
Withdrawal
Sponge
Female Condoms
Fertility AwarenessBased Methods (selected) Spermicides
Must take a pill or wear a patch or ring every day
Must follow LAM instructions
Male condoms
Cervical Cap
IUD
Must use every time you have sex
Require partner’s cooperation; for FABs must abstain or use condoms on fertile days Must use every time you have sex 36 Source: WHO, 2006
Pola Pelayanan Kontrasepsi POTENSI KEHAMILAN USIA SUBUR (FERTILITY AGE) USIA REPRODUKSI SEHAT DELAYING
10
LIMITING
SPACING
15
DUA ANAK CUKUP
20 USIA KAWIN YANG SEHAT
LONG-TERM CONTRACEPTIVE METHOD
1st Option : LONG-TERM 2nd Option : SHORT-TERM CONTRACEPTIVE METHOD
35
40
45
49
LONG-TERM CONTRACEPTIVE METHOD
LONG-TERM PERMANENTLY CONTRACEPTIVE METHOD ARE RECCOMENDED FOR ELIGIBLE COUPLES HAVE ≥2 KIDS
37
Alkon dan Sarana Pendukung Pelayanan KB yang Disediakan BKKBN No. 1.
Alat dan Obat Kontrasepsi Program IUD Copper T CU 380 A
Sarana Pendukung Pelayanan KB IUD Kit Gynecology Bed
2.
Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan (Progestin)
Implant Removal Kit
3.
Suntik KB I Tiga Bulanan (Progestin)
VASEKTOMI TANPA PISAU (VTP) Kit
4.
Pil KB I Kombinasi
Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK) untuk konseling KB
5.
Kondom
Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K) untuk Provider 38
BONUS DEMOGRAFI
BONUS DEMOGRAFI • Terjadi hanya satu kali dalam sejarah perjalanan suatu bangsa • Memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa • Di tingkat global, bonus demografi di negara-negara maju telah berlangsung sejak lama dan beberapa diantaranya memasuki tahun akhir • Di Amerika Serikat berlangsung tahun 1960-1965, Jepang tahun 1990-1995, sedangkan Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong tahun 2010-2015 • Di tingkat regional ASEAN: Singapura dan Thailand berlangsung tahun 2010-2015, Vietnam tahun 2015-2020, Malaysia tahun 2030-2040, dan Filipina tahun 2040-2050. Sementara Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi pada kurun tahun 20122045 dengan jendela peluang antara tahun 2028-2031.
KITA PUNYA BONUS
DEMOGRAFI
Saat ini Indonesia menikmati Bonus Demografi karena penurunan fertilitas. Bisa berlanjut bahkan setelah RK naik lagi, namun harus bersumber dari kelompok lansia yang sehat, berpendidikan, dan produktif. Bonus 2 ->>>
Kita telah, sedang, dan masih akan menikmati Bonus 1 ->>| 82.5 80.8
80.2
78.3 72.4
Rasio Ketergantungan = Banyaknya penduduk usia nonproduktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif 66.1 60.5
55.5
52.0 50.5
48.6 47.7 47.2 46.9 47.3 49.3
52.1
54.7
Tahun 1965
1975
Ukuran keluarga menjadi lebih kecil
1985 Terjadi perubahan struktur penduduk menurut umur
1995
2005
Jumlah bayi dalam keluarga berkurang
2015 Jumlah penduduk usia produktif meningkat
2025 Beban setiap keluarga berkurang
2035
2045
Kemampuan menabung menjadi lebih tinggi 41
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta
2010 56.3 58.0 57.7 54.1 50.8 51.3 51.3 51.1 48.6 46.8 37.4
2015 54.8 56.3 55.8 51.4 47.3 49.7 47.9 49.5 46.2 49.7 39.9
2020 53.6 55.3 54.8 49.7 44.5 48.4 46.2 48.6 44.9 46.4 42.0
2025 50.8 53.6 53.6 48.4 43.3 47.3 44.9 47.3 44.3 41.8 42.2
2030 47.9 51.7 51.7 47.1 42.7 45.8 44.3 45.6 44.3 38.1 40.1
2035 45.8 50.8 50.6 46.6 42.7 45.3 44.5 45.3 43.1 37.9 39.5
Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
49.9 49.9 45.8 46.2 48.6 47.3 55.8 70.6 52.7 50.4 49.3 48.6 47.9 52.7 56.0 63.4 51.7 60.5 63.1 61.3 53.6 53.8 50.5
47.7 48.1 44.9 44.3 46.4 45.6 53.8 66.7 50.8 46.2 48.6 46.2 46.6 50.6 52.9 60.5 48.6 56.0 59.7 58.5 49.4 47.5 48.6
46.4 47.7 45.6 44.9 45.3 43.3 52.2 63.4 49.7 43.3 47.7 44.5 46.4 49.7 51.3 58.0 47.5 53.8 58.2 56.0 47.1 43.7 47.7
46.4 48.4 46.8 44.3 43.9 42.2 50.2 62.1 48.8 41.4 46.2 43.7 46.8 49.5 50.4 54.6 47.7 52.7 57.5 53.4 45.3 42.0 47.2
46.2 49.9 47.7 46.2 41.8 43.3 48.6 61.6 47.3 40.3 44.7 43.1 47.3 48.6 49.5 52.7 47.7 51.5 55.8 51.5 44.3 41.6 46.9
46.6 51.7 48.4 48.4 41.0 45.8 48.1 61.6 46.6 39.9 44.7 43.5 48.4 48.6 49.7 51.5 47.9 51.1 54.3 50.8 43.7 42.2 47.3
Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi, Indonesia 2010-2035 Cat:
Provinsi dgn rasio ketergantungan tinggi bonus demografi belum tercapai di 2010-2035 Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT< Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara
Provinsi dgn rasio ketergantungan rendah bonus demografi tercapai selama periode 2010-2035
Bangka Belitung, Kepri, Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalsel, Kaltim, Sulut. Sumber: Bappenas, dkk., 2013, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
42
Untuk menyongsong SDGs 2030 dan menghadapi bonus demografi 20122045, Indonesia perlu membangun manusia berkualitas yang kompeten dan berkarakter.
Untuk membentuk karakter, perlu melakukan Revolusi Mental sesuai dengan definisi Bung Karno.
43
Revolusi Mental Menurut Bung Karno Revolusi Mental adalah GERAKAN HIDUP BARU yang bertujuan untuk: 1. Menanamkan rasa percaya diri pada kemampuan sendiri 2. Menanamkan optimisme dan daya kreatif di kalangan rakyat dalam menghadapi rintangan dan kesulitan bermasyarakat dan bernegara “Ia adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala”. (Bung Karno, pidato pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1957)
44
Sumber: Buku panduan Revolusi Mental yang disusun Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI serta pemaparan rancangan oleh Kelompok Kerja Revolusi Mental Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK, dikutip dalam Majalah Detik Nomor 203, 19-25 Oktober 2015. 45
12 Sifat Manusia Indonesia 1.Munafik/hipokrit 2.Enggan bertanggung jawab 3.Berjiwa feodal 4.Masih percaya takhyul 5.Artistik 6.Watak yang lemah
7. Boros 8. Lebih suka tidak bekerja keras 9. Tukang menggerutu 10. Cepat cemburu dan dengki 11. Sok 12. Tukang tiru/plagiat (Mochtar Lubis, Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggung Jawab, 1977)
46
Perubahan Mental Negatif Menjadi Positif • Mental penakut menjadi mental pemberani • Mental pecundang menjadi mental pemenang • Mental tempe menjadi mental baja • Mental egois menjadi mental sosial • Mental bengis menjadi mental humanis • Mental maling menjadi mental dermawan • Mental korup menjadi mental bersih • Mental bebek menjadi mental rajawali • Mental pelit menjadi mental murah hati • Mental pengemis menjadi mental pejuang • Mental peniru menjadi mental pelopor • Mental pengikut menjadi mental pemimpin • Mental sombong menjadi mental rendah hati • Mental bos menjadi mental pelayan 47
Pembangunan Karakter Itu Penting “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Kalau tidak dilakukan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli!” (Bung Karno)
48
Terbentuknya Karakter Karakter akan terbentuk sebagai hasil pemahaman 3 hubungan yang pasti dialami setiap manusia (triangle relationship), yaitu hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal), dengan lingkungan (hubungan sosial dan alam sekitar), dan hubungan dengan Tuhan YME (spiritual). Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan pemaknaan/pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan.
49
Nilai-nilai Karakter cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif
bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih
OLAH PIKIR
OLAH HATI
OLAH RAGA
OLAH RASA/ KARSA
beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik
ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit , mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja
50
Relasi Ideologi
SKEMA REVOLUSI PANCASILA Superstruktur Mental-Kultural Masyarakat religius berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, tak memuja materialismehedonisme, menjalin persatuan dengan semangat pelayanan
(Sila 4)
Perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong-menolong, menekankan penguasaan negara (atas sektor strategis) Seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial
Basis Material
Tujuan
Konsentrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (Negara Kekeluargaan) dan keadian (Negara Kesejahteraan)
Agen Politikal
REVOLUSI PANCASILA
Relasi Produksi
(Sila 1,2,3)
Perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila
(Sila 5)
Sumber: Yudi Latif, 2015, Revolusi Pancasila
51
Revolusi Mental
Konsep Trisakti
“Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963...” (Joko Widodo, “Revolusi Mental”, Kompas, Sabtu, 10 Mei 2014, hal. 6)
52
Bangun Karakter Bangsa dari Keluarga • Penanaman nilai-nilai budi pekerti dalam sistem pendidikan. Namun, keterlibatan keluarga tak kalah penting.
• Keluarga Indonesia jadi tiang negeri yang kuat dan kokoh menuju Indonesia maju dan sejahtera. • Keluarga sebagai garda terdepan pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. (Presiden Jokowi, sambutan pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional XXII Tahun 2015 Tingkat Nasional, Tangerang Selatan, 1 Agustus 2015)
Sabtu, 1 Agustus 2015 |
53
Pengertian Keluarga Menurut UU RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: Suami-isteri, atau Suami, isteri, dan anaknya, atau Ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya 54
Mengapa Keluarga? Keluarga merupakan pilar pembangunan bangsa. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan “asah, asih, dan asuh“. Keluarga merupakan tumpuan untuk menumbuhkembangkan dan menyalurkan potensi setiap anggota keluarga.
55
REVOLUSI MENTAL DIMULAI DARI KELUARGA
8 Fungsi Keluarga
dasar penerapan
Fungsi Agama
Fungsi Sosial Budaya
Fungsi Lingkungan Fungsi Cinta Kasih
Fungsi Ekonomi
Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
Fungsi Reproduksi
Fungsi Perlindungan
56
“... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” (QS Ar-Ra’d, 13: 11)
57
www.bkkbn.go.id
: Surya Chandra Surapaty
: Sahabat BKKBN
