RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2013 - 2033
BAB 8 HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT Peran masyarakat dalam penataan ruang, tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan penyampaian aspirasi dan informasi pada tahap penyusunan Rencana Tata Ruang. Pelibatan peran masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 dilakukan pada tahap proses pengumpulan data dan anaisis (penjaringan aspirasi masyarakat), tahap penyusunan rencana (konsultasi publik), dan sampai dengan tahap penetapan rencana menjadi Perda. Sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya, maka proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 menjadi Peraturan Derah harus melalui beberapa tahapan antara lain : Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033; Penyusunan konsep Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033; Konsultasi
Publik
dengan
melibatkan
peran
masyarakat
dan
stakeholders lainnya; Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan; Konsultasi dengan Tim BKPRD Provinsi Sumatera Utara; Konsultasi dengan Tim BKPRN;
Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat | BAB 8
VIII-1
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2013 - 2033
Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 dengan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai; Penetapan
Ranperda
tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 menjadi Peraturan Daerah. Setelah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 ini disahkan melalui Peratuaran Daerah, maka RTRW Kabupaten Serdang Bedagai siap diimplementasikan dan menjadi dokumen perencanaan yang harus dijadikan pegangan atau acuan bagi masyarakat dan
pemerintah
kabupaten
dalam
melakukan
berbagai
kegiatan
pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk memperoleh efektivitas dalam implementasi RTRW Kabupaten Serdang Bedagai ini, maka dibutuhkan peran masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun pengendaliannya. Dalam hal ini pengertian masyarakat adalah orang per orang (individu), keluarga, lembaga yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, perguruan tinggi dan pengusaha. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
8.1
HAK MASYARAKAT Hak masyarakat atas rencana tata ruang adalah hak-hak yang
diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Hak Masyarakat dalam penataan ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pada dasarnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan pasal 60 Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 1.
Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2.
Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;.
Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat | BAB 8
VIII-2
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2013 - 2033
3.
Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
4.
Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yangn timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
5.
Mengajukan
keberatan
kepada
pejabat
berwenang
terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. 6.
Mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
7.
Mengajukan
gugatan
ganti
rugi
kepada
pemerintah
dan/atau
pemegang ijin apabila suatu kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian. 8.2
KEWAJIBAN MASYARAKAT Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana tertuang
dalam Pasal 61 Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, setiap orang wajib untuk:
1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 2.
Memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
3.
Mematuhi
ketentuan
yang
ditetapkan
dalam
persyaratan
ijin
pemanfaatan ruang. 4.
Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum. Selain memiliki hak dan kewajiban, setiap orang yang melanggar rencana tata ruang berhak menerima segala sanksi berupa saksi administratif yang meliputi: Peringatan tertulis. Penghentian sementara kegiatan. Penghentian sementara pelayanan umum. Penutupan lokasi. Pencabutan ijin.
Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat | BAB 8
VIII-3
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2013 - 2033
Pembatalan ijin. Pembongkaran bangunan. Pemulihan fungsi ruang. Denda administratif. 8.3
PERAN MASYARAKAT Bentuk-bentuk peran masyarakat, sesuai pasal 65 Undang-Undang
Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 yaitu: 1. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. 2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang. 3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dari tiga (3) poin peran masyarakat, secara implisit maupun eksplisit juga terkandung : 1. Menyampaikan usulan rencana. 2. Menyebarluaskan hasil rencana. 3. Melakukan persiapan-persiapan untuk mendukung upaya mewujudkan rencana penataan kawasan seperti yang termuat dalam RTRW Kabupaten Serdang Bedagai. 4. Memanfaatkan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik. 5. Memanfaatkan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan investasi. 6. Melakukan kontrol terhadap berbagai bentuk pembangunan fisik yang dilakukan. 7. Memenuhi ketentuan pembangunan yang termuat dalam dokumen RTRW
Kabupaten
Serdang
Bedagai.
Bentuk-bentuk
mekanisme
pelibatan peran serta masyarakat dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :
Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat | BAB 8
VIII-4
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2013 - 2033
a. Peran masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dalam bentuk: pemberian
saran
dan
masukan
untuk
menentukan
arah
pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang akan dicapai; pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan; pemberian masukan dalam merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai; pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai; pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai; kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan atau bantuan tenaga ahli. b. Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dalam bentuk : melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang; meningkatkan
efisiensi,
efektivitas,
dan
keserasian
dalam
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah
daerah,
dan/atau
dan
pihak
lainnya
secara
bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang; menjaga,
memelihara,
dan
meningkatkan
kelestarian
fungsi
lingkungan dan SDA;
Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat | BAB 8
VIII-5
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2013 - 2033
melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan. c. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dalam bentuk: memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang; melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau
pencemaran
lingkungan,
tidak
memenuhi
standar
pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan mengajukan
gugatan
pembatalan izin dan/atau penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat | BAB 8
VIII-6
