Dalam akhir penyusunan studi ini perlu diringkas rekomendasi yang sangat diperlukan bagi pengembangan transportasi di Kabupaten Ngawi ke depan. Dengan beberapa permalsahan yang ada dan kendala serta tantangan ke depan, maka rekomendasi yang diperlukan itu diuraikan dalam tulisan berikut ini. A. Angkutan 1. Perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan angkutan plat hitam untuk menentukan kebikan Pemerintah Daerah lebih lanjut 2. Perlu payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung kegiatan personil di lapangan demi terciptanya ketertiban, kelancaran, kenyaman dan keamanan penguna jalan. Sehingga kendaraan pribadi maupun angkutan umum/barang yang melanggaran peraturan lalu lintas dapat ditindak tegas oleh petugas dilapangan dengan dasar hokum yang kuat. 3. Perlu adanya kajian dalam menentukan titik lokasi pemberhentian angkutan khususnya dalam kota, dan menyusun payung hukum yang mendukung sehingga aktifiatas angkutan umum dan pengguna jalan lain dapat tertib. 4. Perlu adanya time table angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Ngawi 5. Kondisi Terminal tipe C Karangjati perlu perhatian dikarenakan landasan terminal yang rusak, sehingga mengganggu aktifitas operasional terminal jika angkutan dimasukkan 6. Perlu adanya kajian khusus dan payung hukum untuk terminal baru, dengan membuat rambu rambu lalu lintas yang perlukan untuk kelancaran kegiatan operasional terminal (larangan mengangkut dan menurunkan orang/barang radiun 500 meter dari terminal, larang berjualan di lingkup trotoar lingkungan luar terminal seperti yang terjadi pada lingkungan luar terminal ngawi saat ini, tindakan petugas sesuai dengan peraturan dan lain-lain) B. 1.
Lalu Lintas Perlu adanya kajian manjemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengatur kelancaran arus alu lintas pada jalan Sultan Agung ( Penghapusan Marka jalan yang tidak perlu, penmbuatan marka parker roda dua, pembuatan marka pair khusus angkutan becak, dll ) ( pembuatan marka parkir khusus untuk bongkr muat barang di pasar besar ngawi dll )
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Perhubungan Kabupaten Ngawi
6-1
2.
Pada Jalan Ahmad yani • Karena desain trotoar yang memungkinkan untuk parkir, perlu adanya kajian pembangunan trotoar yang mengikutsertakan instansi terkait (Badan Pembina Transportasi Daerah/BPTD ) ataupun pihak konsultan ataupun perguruan tinggi, sehingga antara intansi yang berkaitan dengan kelancaran dan ketertiban lalu lintas tidak ada yang menyalahkan bila terjadi hal hal yang tidak diinginkan. • Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tetang Lalu Lintas (fasilitas jalan umum, pembuatan celukan dan halte untuk pemberhentian penumpang, parkir, rambu rambu lalu lintas, penggunaan jalur lambat, peraturan lalu lintas, terminal berikut sangsi bagi mereka yang melanggar) dan sosialisasinya, sehingga masyakat paham tentang peraturan tersebut dan tidak yang melanggar. • Perlu adanya kajian manajemen dan rekayasa lalulintas untuk mengatur kelancaran, ketertiban pada ruas Jl. Ahmad Yani (pembuatan marka parkir bagi roda dua maupun roda empat) • Perlu adanya koordinasi BPTD untuk mengatur jalur lambat dan perlu adanya proritas bagi pengguna jalur lambar dari segi perkerasan jalan yang bagus serta peraturannya
3.
Ada kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas dan bekerja sama dengan instansi terkait baik dari kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Balai Pemeliharaan Jalan Propinsi, dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada titik black spot lokasi rawan kcelakaan (kecelakaan terjadi karena desain rekayasa dan manajemen, konsisi jalan, perlu adanya penerangan jalan sehingga perlu adanya penanganan bersama)
4.
Perlu adanya pembutan zona merah untuk kelancaran menyeberang bagi anak sekolah.
5.
Perlu adanya koordinasi antara instansi terkait dalam pembuatan marka jalan, sehingga setelah pemeliharaan maupun pembuatan jalan selesai dapat segera dibangun rambu rambu lalu lintas baik berupa marka maupun kelengkapannya.
6.
Perlu adanya kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sebelumnya beroperasionalnya jalan ring road dengan mengikutsertakan instansi terkait untuk menghindari kegiatan parkir di sembarang tempat yang mengganggu pengguna jalan lain.
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Perhubungan Kabupaten Ngawi
6-2
7.
Pembangunan kawasan rest area yang representatif di ruas jalan antara Mantingan-Kota Ngawi dan Kota Ngawi-Caruban.
C. Perencanaan Perolehan data base transportasi pelu dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui tingkat pelayanan ruas jalan, Tingkat pelayanan persimpangan maupun tingkat pelayanan angkutan umum, sehingga tingkat pelayanan dapat diketahui perkembangannya setiap saat untuk mengatasi permasalahan transportasi sebelum timbul D. Telekomunikasi dan Informatika Perlu adanya peraturan Daerah untuk mendukung kegiatan bidang telekomunikasi dan informatika di Daerah berdasarkan referensi yang ada. E. Lain lain 1. Pembinaan kepada masyakat tentang trasportasi (baik di sekolah maupun lewat siaran komunikasi) 2. Perlu adanya koordinasi terpadu yang rutin antara instansi terkait baik instansi vertikal maupun instansi horizontal dalam pembangunan, pengawasan, pembinaan dan penertiban dalam bidang lalu lintas 3. Selain Peraturan Daerah di atas perlu adanya peraturan Daerah yang berkaitan dengan sektor pembangunan lahan yang mempengaruhi kegiatan lalu lintas (Peraturan Daerah Analisa Dampak lalu Lintas/Amdal Lalin), sehingga permasalahan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan lahan dapat diperkirakan sebelumnya dan mencari solusinya (lay out bangunan, penggunaan lahan parkir, sehingga perlu adanya pengawasan amdal lalin tahunan) 4. Setiap pembangunan lahan masyarakan yang mnimbulkan tarikan perjalanan (pembangunan toko, mall, restoran/rumah makan, pom bensin, lokasi penimbunan barang, pasar dan kegiatan lain yang mempengaruhi lalu lintas perlu mendapatkan rekomendasi kajian manajemen dan rekayasa lalu linas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi ). 5. Kabupaten Ngawi merupakan jalur perlintasan, sehingga perlu kajian pembuatan terminal barang di wilayah Karangjati maupun di Mantingan Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Perhubungan Kabupaten Ngawi
6-3
Tabel 7.1 Program pengembangan transportasi di Kabupaten Ngawi No.
Program Kegiatan
Jangka Pendek 2009 – 2014
Jangka Menengah 2014 – 2019
Jangka Panjang I 2019 – 2024
Jangka Panjang II 2024 -2029
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I
Pengembangan prasarana ruang lalu lintas
1.
Penataan daerah rawan macet
x
2.
Penataan parkir on street
x
3.
Penataan parkir off street Optimalisasi retribusi parkir dan pajak parkir Pengadaan dan pembaharuan data base transportasi Pembuatan database perlengkapan jalan Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan jalan Pembangunan, peningkatan dan perbaikan fasilitas pejalan kaki Pembuatan Perda Analisis Dampak Lalu lintas Study manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan di kabupaten ngawi
x
4. 5 5. 6. 7. 8.
9. II 1. 2. 3. 4
5. III 1.
2.
3. 4. 5. 6.
x
Pengembangan simpul persimpangan Pemasangan Counter Down pada semua traffic light di Ngawi Optimalisasi seting waktu siklus traffic light Pemasangan Traffic Light baru Penggantian modul traffic light dengan modul semi responsive yang compatible dengan ATCS Pemasangan ATCS di Kota Ngawi
x
Pengembangan sistem jaringan pelayanan angkutan umum Survai load factor angkutan umum Kajian kinerja pelayanan dan optimalisasi Angkutan Pedesaan dan kota Pembangunan fasilitas Halte angkutan umum Bus sekolah Subsidi angkutan umum Pembuatan prasarana angkutan masal
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Perhubungan Kabupaten Ngawi
6-4
No.
Program Kegiatan
Jangka Pendek 2009 – 2014
Jangka Menengah 2014 – 2019
Jangka Panjang I 2019 – 2024
Jangka Panjang II 2024 -2029
IV
Pengembangan simpul terminal penumpang
1.
Kota Ngawi (pembangunan baru)
2.
Karangjati (peningkatan)
x
x
3.
Ngeneng (peningkatan)
x
x
4.
Sidowayang (peningkatan)
x
x
5.
Gendingan (peningkatan)
x
x
6.
Ngrambe (peningkatan)
x
x
7.
Sine (peningkatan)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V 1.
2. VI 1. 2. VII
1.
2.
3.
4.
5.
x
Pengembangan terminal penumpang Pelaksanaan study kelayakan terminal Pengadaan rambu di sekitar terminal tipe- A kabupaten ngawi
x
x
Pengembangan terminal angkutan barang Pelaksanaan study potensi angkutan barang Pembenahan dan pengadaan terminal angkutan barang
Pengembangan perkeretaapian Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten Ngawi dengan mengacu rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jatim Investasi dalam penyelenggaraan perkeretaapian dengan membuat badan usaha milik daerah di bidang perkeretaapian Pengembangan simpul stasiun kereta api di Kota Ngawi Pengembangan jaringan pelayanan KA antar kota SoloSragen-Ngawi-Madiun Pemberhentian sejumlah kereta, terutama KA Ekonomi dan KA Bisnis di Stasiun Paron dan Stasiun Karanggeneng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sumber: Analisis tim (2008)
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Perhubungan Kabupaten Ngawi
6-5
