STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI BALI DASAR HUKUM

NOMOR SOP

: 01/PPID/I/2014

TGL. EFEKTIF

: 2 Januari 2014

DISAHKAN OLEH

: PPID Prov. Bali

NAMA SOP

: PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 2. Peraturan Komisi Informasi No. Tahum 2010 KETERIKATAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:

Lembar Kerja /Rencana Kerja dan Anggaran Term of Reference Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Biro Humas Setda Provinsi Bali

29

Panduan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan No

1

2

Kegiatan

Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing SKPD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsif vital yang di kuasai.Informasi yang di lakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, dan bentuk informasi yang tersedia (misalnya dalam bentuk hardcopy atau softcopy),dsb. Mengklasifikasi seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan mengidenfikasikan berdasarkan sifat informasi yaitu dikecualikan dengan kategori informasi sebagaimana yang telah di tetapkan melaluiuji konsekuensi dan uji kepentingan public ( diatur

30

Seluruh Pejabat/Staf SKPD atau Staf Urusan Dokumentasi di SKPD

PPID dan PPID Pembantu

Baku mutu Administra tor Website PPID atau Website Pemerintah Daerah

Kelengkapan

Waktu

Output

Instrumen Pengisian Daftar Informasi Publik

Setiap Saat, Tetapi ditargetkan mana informasi yang harus selesaikan terlebih dahulu

Daftar Informasi Publik yang telah diverifikasi kebenarann ya oleh kepala SKPD yang bersangkuta n

Instrumen Pengisian Daftar Informasi Publik

Satu minggu sekali

Daftar Informasi Publik yang telah diverifikasi klasifikasiny a oleh kepala SKPD yangbersng utan

Keterangan

Klasifikasi informasi terdiri atas: (1) informasi yang wajib di sediakandan di umumkan secara berkala, misalnya anggaran dan kinerja serta laporan kegiatan, (2) informasikan yang

dalam SOP tersendiri)

3.

4.

Mengdokumentasikan informasi public dalam bentuk file khusus (softcopy) dan tempat pnyimpanan dokumen untuk hardcopy dengan tata cara sepertimengrsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib,serta merta dan berkala, informasi yang di kecualikan paling tidak hanya daftarkan saja yang perlu di buat. Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan DIP kepada

Buku Khusus dan komputer/ hardcopy khusus yang memuat dokumentas i informasi

Satu minggu sekali

Dokumen Informasi Publik

PPID dan PPID Pembantu melakukan

Setelah Daftar Informasi Publik

Surat Keputusan Daftar Informasi

wajib diumumkan secara merta misalnya informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pengumuman penerimaan CPNS,dll, dan (3) informasi yang wajib di sediakan setiap saat, misalnya informasi jam pelayanan kesehatan, informasi tarif perizinan,kebajikan yang dikeluarkan, perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain,dll. Staf kearsipan/dokumentasi mempunyai buku khusus dokumentasi dan semua dokumentasi data juga tercatat dalam bentuk softcopy

Surat Keputusan didokumentasikan oleh setiap SKPD dan PPID/PPID Pembantu


31


5.

masyarakat

rapat bersama untuk menetapkan Daftar Informasi Publik

Meng-upload DIP ke website khusus PPID atau website pemerintah daerah maupun melalui sarana pengumuman lainnya.

Website dan sarana pengumum an lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah

selesai dikerjakan, jika ada tambahan baru dibuat SK baru untuk ditetapkan Segera setelah DIP ditetapkan oleh PPID atau PPID Pembantu

Publik yang ditandatang ani oleh PPID

Adanya konten Daftar Informasi Publik di Website PPID atau Website pemerintah daerah dan terpampang nya DIP di papan pengumuma n di setiap SKPD

Kepala Biro Humas Setda provinsi Bali Selaku PPID Provinsi Bali

Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002 32

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI BALI DASAR HUKUM 1. 2.

NOMOR SOP

:

02/PPID/I/2014

TGL. EFEKTIF

:

2 Januari 2014

DISAHKAN OLEH

:

PPID Prov. Bali

:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010

KETERIKATAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:

Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran Term of Reference Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet



33


No

1.

Kegiatan

Permohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor ), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah di-download dan menyerahkan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri 34

Pelaksanaan Bagian Registrasi PPID atau Pemohon PPID atau PPID PPID Pembantu Pembantu

Baku mutu Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)

Kelengkapan

(1) Formulir Permohon an Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilka n di website dan dapat di download, (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon informasi

Waktu

Setiap saat

Keterangan

Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri

2.

3.

(KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax PPID (yang telah dicantukan di website maupun brosur/pster PPID). Melakukan regristasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/nformasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda buktipenerimaan informasi/ dokumentasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu. PPID meminta kepada penguasa informasi/dokumen (SKPD) untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Penguasa informasi/dokumen memberikan informasi/ dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.

Buku regristasi dan/atau file khusus dalam bentuk softcopy tentang regristasi permohonan informasi

Setiap hari pada jam kerja Staf Register PPID atau PPID Pembantu

Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi

Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan, baik yang disimpan di SKPD yang bersangkutan, maupun yang disimpan di SKPD lain

Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohona n informasi teregristrasi

Informasi/ dokumen yang terbuka untuk publik


35


4.

Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumen.

lingkup pemerintah daerah Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon

Maksimal diberikan perpanjang an pemenuhan permohona n informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitah uan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjan g lagi


Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002 36

Informasi publik yang diminta oleh pemohon

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

PEMERINTAH PROVINSI BALI DASAR HUKUM 1. 2.

NOMOR SOP

: 03/PPID/I/2014

TGL.EFEKTIF

: 2 Januari 2014

DISAHKAN OLEH

: PPID Prov. Bali

NAMA SOP

: UJI KONSEKUENSI


Peraturan Menteri Negeri No. 35 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010

KETERIKATAN:


PERINGATAN:

Lembar Kerja/Rencana Kerja Dan Anggaran Term of Reference Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet



37

Panduan Pelayanan Informasi Publik Pelaksanaan No

Kegiatan

PPID

Tim Pertimb angan PPID

Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)

Baku mutu Pemoho n

Kelengkapan

Waktu

1

Melakukan Kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan Informasi.

Berkas permohonan informasi/dok umen dari pemohon

Setiap saat

2

Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka.jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintakan kepada penguasa informasi/dokumen yang 38

Perundangundangan yang dibutuhkan ; UU KIP dan PERKI 1/2010 Informasi/do kumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publi

Setiap Hari Kerja

3

Setiap hari,maksimal 10(sepuluh)hari sejak permohonan informasi teregistrasi

Output

Berkas pemohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri Surat Keputusan PPID

Informasi/doku men dari penguasa informasi/doku men (SKPD)

Keterangan

4

dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasui di nyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon. Memberikan Informasi Yang di minta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia

Informasi/Do kumen yang di minta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi/dok umen tersebut di kategorikan rahasia

Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi

Informasi publik yang di minta oleh pemohon atau surat penolakan.


Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002 Biro Humas Setda Provinsi Bali

39


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK NOMOR SOP

: 03/PPID/I/2014

TGL.EFEKTIF

: 2 Januari 2014

DISAHKAN OLEH

: PPID Prov. Bali :PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI .PUBLIK

NAMA SOP PEMERINTAH PROVINSI BALI DASAR HUKUM 1. 2.


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010

KETERIKATAN:


PERINGATAN:

40

Lembar Kerja/Rencana Kerja Dan Anggaran Term of Reference Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet


Pelaksanaan No 1

Kegiatan Pemohon Menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya pemohonan yang informasi yang dibutuhkan melalui : 1. datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), 2. melalui website dengan mengisi formulir yang telah di-download dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor)kemudia n dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website , 3. mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas (KTP/SIM/Paspor)

Pemohon

Bagian Registrasi PPID atau PPID Pembantu

Atasan PPID (Sekretari s daerah)

Baku mutu PPID atau PPID Pembantu

Kelngkapan

1. Formulir pengajuan keberatan informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau tampilkan di website dan dapat didown-load, 2. Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan

Waktu

Output

Setiap saat/ hari kerja

Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi fotocopy/sc an identitas diri.

Keterang an


41

Panduan Pelayanan Informasi Publik ke nomor fax PPID (yang telah di cantumkan di website maupun brosur/poster PPID) 2

Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan layanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID (Sekretaris Daerah).

Buku register dan/atau file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi

Setiap hari kerja

Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi

3

Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permintaan

Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.

Setiap hari pada jam kerja

Daftar surat yang harus di berika kepada PPID dan PPID pembantu

42

4

Memerintahkan kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon

1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap 2. Daftar informasi publik yang telah di umumkan

Setiap hari kerja

Surat perintah tertulis kepada PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajuka n keberatan pelayanan informasi publik.

5

Memberikan informasi yang di minta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang di maksud telah masuk daftar informasi publik atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohonan. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar informasi publikyang telah di umumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk

Dokument/i nformasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomenda si surat penolakan dari PPID atau PPID pembantu karena

Setiap hari,maksi mal harus ditanggapi 30 (tiga puluh) diri sejak di catatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan

Informasi publik yang di minta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon.


43

Panduan Pelayanan Informasi Publik informasi di kecualikan ).maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.

informasi yang diminta merupakan informasi yang di kecualikan


Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002

44

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Recommend Documents