STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI BALI DASAR HUKUM
NOMOR SOP
: 01/PPID/I/2014
TGL. EFEKTIF
: 2 Januari 2014
DISAHKAN OLEH
: PPID Prov. Bali
NAMA SOP
: PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 2. Peraturan Komisi Informasi No. Tahum 2010 KETERIKATAN :
PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 2. 3. 4.
PERINGATAN:
Lembar Kerja /Rencana Kerja dan Anggaran Term of Reference Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Biro Humas Setda Provinsi Bali
29
Panduan Pelayanan Informasi Publik
Pelaksanaan No
1
2
Kegiatan
Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing SKPD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsif vital yang di kuasai.Informasi yang di lakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, dan bentuk informasi yang tersedia (misalnya dalam bentuk hardcopy atau softcopy),dsb. Mengklasifikasi seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan mengidenfikasikan berdasarkan sifat informasi yaitu dikecualikan dengan kategori informasi sebagaimana yang telah di tetapkan melaluiuji konsekuensi dan uji kepentingan public ( diatur
30
Seluruh Pejabat/Staf SKPD atau Staf Urusan Dokumentasi di SKPD
PPID dan PPID Pembantu
Baku mutu Administra tor Website PPID atau Website Pemerintah Daerah
Kelengkapan
Waktu
Output
Instrumen Pengisian Daftar Informasi Publik
Setiap Saat, Tetapi ditargetkan mana informasi yang harus selesaikan terlebih dahulu
Daftar Informasi Publik yang telah diverifikasi kebenarann ya oleh kepala SKPD yang bersangkuta n
Instrumen Pengisian Daftar Informasi Publik
Satu minggu sekali
Daftar Informasi Publik yang telah diverifikasi klasifikasiny a oleh kepala SKPD yangbersng utan
Keterangan
Klasifikasi informasi terdiri atas: (1) informasi yang wajib di sediakandan di umumkan secara berkala, misalnya anggaran dan kinerja serta laporan kegiatan, (2) informasikan yang
dalam SOP tersendiri)
3.
4.
Mengdokumentasikan informasi public dalam bentuk file khusus (softcopy) dan tempat pnyimpanan dokumen untuk hardcopy dengan tata cara sepertimengrsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib,serta merta dan berkala, informasi yang di kecualikan paling tidak hanya daftarkan saja yang perlu di buat. Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan DIP kepada
Buku Khusus dan komputer/ hardcopy khusus yang memuat dokumentas i informasi
Satu minggu sekali
Dokumen Informasi Publik
PPID dan PPID Pembantu melakukan
Setelah Daftar Informasi Publik
Surat Keputusan Daftar Informasi
wajib diumumkan secara merta misalnya informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pengumuman penerimaan CPNS,dll, dan (3) informasi yang wajib di sediakan setiap saat, misalnya informasi jam pelayanan kesehatan, informasi tarif perizinan,kebajikan yang dikeluarkan, perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain,dll. Staf kearsipan/dokumentasi mempunyai buku khusus dokumentasi dan semua dokumentasi data juga tercatat dalam bentuk softcopy
Surat Keputusan didokumentasikan oleh setiap SKPD dan PPID/PPID Pembantu
Biro Humas Setda Provinsi Bali
31
Panduan Pelayanan Informasi Publik
5.
masyarakat
rapat bersama untuk menetapkan Daftar Informasi Publik
Meng-upload DIP ke website khusus PPID atau website pemerintah daerah maupun melalui sarana pengumuman lainnya.
Website dan sarana pengumum an lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah
selesai dikerjakan, jika ada tambahan baru dibuat SK baru untuk ditetapkan Segera setelah DIP ditetapkan oleh PPID atau PPID Pembantu
Publik yang ditandatang ani oleh PPID
Adanya konten Daftar Informasi Publik di Website PPID atau Website pemerintah daerah dan terpampang nya DIP di papan pengumuma n di setiap SKPD
Kepala Biro Humas Setda provinsi Bali Selaku PPID Provinsi Bali
Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002 32
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI BALI DASAR HUKUM 1. 2.
NOMOR SOP
:
02/PPID/I/2014
TGL. EFEKTIF
:
2 Januari 2014
DISAHKAN OLEH
:
PPID Prov. Bali
:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010
KETERIKATAN:
PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. 2. 3. 4.
PERINGATAN:
Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran Term of Reference Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Biro Humas Setda Provinsi Bali
33
Panduan Pelayanan Informasi Publik
No
1.
Kegiatan
Permohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor ), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah di-download dan menyerahkan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri 34
Pelaksanaan Bagian Registrasi PPID atau Pemohon PPID atau PPID PPID Pembantu Pembantu
Baku mutu Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)
Kelengkapan
(1) Formulir Permohon an Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilka n di website dan dapat di download, (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon informasi
Waktu
Setiap saat
Keterangan
Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri
2.
3.
(KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax PPID (yang telah dicantukan di website maupun brosur/pster PPID). Melakukan regristasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/nformasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda buktipenerimaan informasi/ dokumentasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu. PPID meminta kepada penguasa informasi/dokumen (SKPD) untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Penguasa informasi/dokumen memberikan informasi/ dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.
Buku regristasi dan/atau file khusus dalam bentuk softcopy tentang regristasi permohonan informasi
Setiap hari pada jam kerja Staf Register PPID atau PPID Pembantu
Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi
Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan, baik yang disimpan di SKPD yang bersangkutan, maupun yang disimpan di SKPD lain
Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohona n informasi teregristrasi
Informasi/ dokumen yang terbuka untuk publik
Biro Humas Setda Provinsi Bali
35
Panduan Pelayanan Informasi Publik
4.
Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumen.
lingkup pemerintah daerah Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon
Maksimal diberikan perpanjang an pemenuhan permohona n informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitah uan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjan g lagi
Kepala Biro Humas Setda provinsi Bali Selaku PPID Provinsi Bali
Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002 36
Informasi publik yang diminta oleh pemohon
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI
PEMERINTAH PROVINSI BALI DASAR HUKUM 1. 2.
NOMOR SOP
: 03/PPID/I/2014
TGL.EFEKTIF
: 2 Januari 2014
DISAHKAN OLEH
: PPID Prov. Bali
NAMA SOP
: UJI KONSEKUENSI
KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Menteri Negeri No. 35 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
KETERIKATAN:
PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 2. 3. 4.
PERINGATAN:
Lembar Kerja/Rencana Kerja Dan Anggaran Term of Reference Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Biro Humas Setda Provinsi Bali
37
Panduan Pelayanan Informasi Publik Pelaksanaan No
Kegiatan
PPID
Tim Pertimb angan PPID
Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)
Baku mutu Pemoho n
Kelengkapan
Waktu
1
Melakukan Kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan Informasi.
Berkas permohonan informasi/dok umen dari pemohon
Setiap saat
2
Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka.jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintakan kepada penguasa informasi/dokumen yang 38
Perundangundangan yang dibutuhkan ; UU KIP dan PERKI 1/2010 Informasi/do kumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publi
Setiap Hari Kerja
3
Setiap hari,maksimal 10(sepuluh)hari sejak permohonan informasi teregistrasi
Output
Berkas pemohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri Surat Keputusan PPID
Informasi/doku men dari penguasa informasi/doku men (SKPD)
Keterangan
4
dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasui di nyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon. Memberikan Informasi Yang di minta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia
Informasi/Do kumen yang di minta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi/dok umen tersebut di kategorikan rahasia
Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
Informasi publik yang di minta oleh pemohon atau surat penolakan.
Kepala Biro Humas Setda provinsi Bali Selaku PPID Provinsi Bali
Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002 Biro Humas Setda Provinsi Bali
39
Panduan Pelayanan Informasi Publik
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK NOMOR SOP
: 03/PPID/I/2014
TGL.EFEKTIF
: 2 Januari 2014
DISAHKAN OLEH
: PPID Prov. Bali :PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI .PUBLIK
NAMA SOP PEMERINTAH PROVINSI BALI DASAR HUKUM 1. 2.
KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010
KETERIKATAN:
PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 2. 3. 4.
PERINGATAN:
40
Lembar Kerja/Rencana Kerja Dan Anggaran Term of Reference Komputer, Printer dan Scanner Jaringan Internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelaksanaan No 1
Kegiatan Pemohon Menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya pemohonan yang informasi yang dibutuhkan melalui : 1. datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), 2. melalui website dengan mengisi formulir yang telah di-download dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor)kemudia n dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website , 3. mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas (KTP/SIM/Paspor)
Pemohon
Bagian Registrasi PPID atau PPID Pembantu
Atasan PPID (Sekretari s daerah)
Baku mutu PPID atau PPID Pembantu
Kelngkapan
1. Formulir pengajuan keberatan informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau tampilkan di website dan dapat didown-load, 2. Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan
Waktu
Output
Setiap saat/ hari kerja
Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi fotocopy/sc an identitas diri.
Keterang an
Biro Humas Setda Provinsi Bali
41
Panduan Pelayanan Informasi Publik ke nomor fax PPID (yang telah di cantumkan di website maupun brosur/poster PPID) 2
Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan layanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID (Sekretaris Daerah).
Buku register dan/atau file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi
Setiap hari kerja
Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi
3
Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permintaan
Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.
Setiap hari pada jam kerja
Daftar surat yang harus di berika kepada PPID dan PPID pembantu
42
4
Memerintahkan kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon
1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap 2. Daftar informasi publik yang telah di umumkan
Setiap hari kerja
Surat perintah tertulis kepada PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajuka n keberatan pelayanan informasi publik.
5
Memberikan informasi yang di minta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang di maksud telah masuk daftar informasi publik atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohonan. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar informasi publikyang telah di umumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk
Dokument/i nformasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomenda si surat penolakan dari PPID atau PPID pembantu karena
Setiap hari,maksi mal harus ditanggapi 30 (tiga puluh) diri sejak di catatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan
Informasi publik yang di minta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon.
Biro Humas Setda Provinsi Bali
43
Panduan Pelayanan Informasi Publik informasi di kecualikan ).maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.
informasi yang diminta merupakan informasi yang di kecualikan
Kepala Biro Humas Setda provinsi Bali Selaku PPID Provinsi Bali
Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002
44