PENYELESAIAN KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA (BMAI)

Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi

PENYELESAIAN KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA (BMAI) Ade Hari Siswanto, Nanik Sri Handayani Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510 [email protected] ABSTRACT Insurance or about responsibility is indentured among two parties or more by which underwriter party fasten self to the insureds by accept insurance premiums to give substitutions to been taken on because loss, damage or expected gain loss, or takes on jawah law to third party who may will suffer evoked the insured of a scene that not absolutely, or to give a payment that didasarka on dies or its life someone which be underwritten (section 1 sentence (1 ) UU No. No. Years 1992). In motor vehicle insurance agreement not close its happening possible dispute, that dispute usually in term claim which because of the insured party and also the insurer. One of the ways penyelesian that dispute is through Warm Up Mediasi Indonesia Insurance (BMAI). Mediasi's body Indonesia Insurance (BMAI) constitute an independent body that have mediator mediator what does commisioned independent to perform insurance claim dispute working out among reassured with underwriter. Insurance claim dispute is dispute among the insured with the insurer that reverential one of the parties not carry on deal already being made with every consideration or even because available party that wanprestasi, so disadvantages one of the parties. Dispute working out procedure motor vehicle insurance claim via 2 phases which is phase mediasi and ajudikasi's phases. If dispute gets most solve at mediasi's phase therefore finish dispute, on the contrary if dispute can't be solved at mediasi's phase therefore its working out is drawned out to ajudikasi's phase. Are not all claim dispute can thru solve Mediasi's Body Indonesia Insurance (BMAI) since exists requisite who shall be accomplished by the insured. Although that requisite were accomplished, are not close possible dispute working out process insurance claim via Warms Up Mediasi Indonesia Insurance (BMAI) will be constrained.

Keywords: Claim, Insurance, Motor vehicle dicapai karena manusia selalu menghadapi berbagai

Pendahuluan Dalam rangka pelaksanaan pembangunan

resiko dalam upayanya yang tidak diperkirakan se-

nasional dewasa ini sasaran utama adalah ter-

belumnya.(Sonja, 1997). Resiko adalah suatu kewa-

ciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia

jiban menanggung atau memikul kerugian sebagai

untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya

akibat dari suatu keadaan yang tidak pasti yang

sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur

merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari

berdasarkan Pancasila. Maka sudah seharusnya se-

kehidupan manusia dalam segala kegiatannya

luruh usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat

sehari- hari. Selain itu resiko juga dapat diartikan

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan

beban kerugian yang diakibatkan karena suatu pe-

dan peningkatn kesejahteraan rakyat, demikian pula

ristiwa di luar kesalahannya. (Purwosutjipto 1986)

setiap warga negara hendaknya selalu berusaha un-

Ada berbagai macam resiko yang me-

tuk mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun

ngancam hidupnya baik dari segi jiwanya maupun

rohani, walaupun usaha itu tidaklah mudah untuk

harta benda yang di milikinya. Resiko tersebut

Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

134


sebagai suatu kemungkinan dapat terjadinya ke-

dapat ditemui dalam klausula asuransi yang pada da-

rugian. Keterbatasan akan tenaga-tenaga ahli dalam

sarnya menyatakan ketentuan- ketentuan yang dise-

bidang pengelolaan risiko serta terbatasnya dana

tujui oleh penanggung untuk dilakukan dan kondisi

untuk menghadapi dampak finansial akibat ter-

umum dimana tertanggung setuju melaksanakan ke-

jadinya kerugian karena timbulnya suatu risiko teru-

giatan tersebut.

tama dalam kegiatan-kegiatan dimana nilai objek

Perjanjian asuransi jika dilihat dari sifatnya

yang terkena risiko cukup besar serta pertimbangan

adalah merupakan perjanjian konsesual yaitu suatu

ekonomis maka alternatif pemindahan risiko kepada

perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata

pihak lain terutama kepada perusahaan asuransi

sepakat. Sifat konsesual dari perjanjian asuransi ini

merupakan alternatif yang terbaik.

terdapat pada pasal 257 KUHD yang menentukan

Sekarang ini manusia mulai merasakan ma-

bahwa:

kin banyaknya resiko yang dihadapi dalam hidup-

“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seke-

nya sehingga perlu adanya suatu sistem yang dapat

tika setelah ia ditutup; hak- hak dan kewajiban- ke-

mengalihkan resiko tersebut. Pengalihan resiko

wajiban bertimbal- balik dari si penanggung dan si

tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian khusus

tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan

yaitu perjanjian pertanggungan atau perjanjian asu-

sebelum polisnya ditandatangani.”

ransi. Peralihan resiko berarti resiko yang akan di-

Jadi sejak ditutupnya perjanjian tersebut,

hadapi atau yang menjadi tanggung jawabnya itu

maka perjanjian asuransi itu sudah terbentuk, bah-

diusahakan untuk dialihkan kepada pihak lain yang

kan sebelum polis tersebut ditandatangani oleh ke-

bersedia menerimanya. Jadi dalam perjanjian perali-

dua belah pihak. Pada pasal 257 KUHD tersebut

han resiko terdapat pihak-pihak atau subyek yang

merupakan sebuah penerobosan terhadap pasal 255

terlibat. Subyek dalam perjanjian asuransi adalah

KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asu-

orang atau badan- badan usaha yang terlibat pada

ransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan

perjanjian asuransi sebagai tertanggung sedangkan

polis. Akan tetapi dengan adanya polis yang dija-

perusahaan asuransi sebagai penanggung. Peralihan

dikan sebagai syarat mutlak dalam perjanjian asu-

resiko tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewa-

ransi tidak berarti asuransi merupakan perjanjian

jiban dari para pihak untuk memperjanjikan hal

formal. Hal ini dikarenakan berdasarkan pasal 257

tersebut terlebih dahulu. Pihak lain yang menerima

KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi

peralihan resiko tersebut dapat menerima sebagian

itu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Ter-

atau seluruhnya. Apabila terjadi pengalihan resiko

lebih lagi apabila disimpulkan dari ketentuan pasal

itu sebagian, maka yang terjadi adalah pembagian

258 KUHDagang bahwa alat bukti lain diperkenan-

resiko. Sedangkan apabila yang terjadi adalah pera-

kan juga asal ada permulaan pembuktian dengan su-

lihan resiko seluruhnya, maka yang terjadi adalah

rat. Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat

peralihan resiko. (Emmy, 1982). Pada umumnya da-

bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 1866

lam perjanjian asuransi itu memuat pokok- pokok

KUHPerdata yang terdiri dari tulisan, saksi, per-

yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut 135



sangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Purwosutjipto,

jiwa maupun harta benda yang dimilikinya, ter-

1986)

lebih terhadap orang yang tinggal didaerah perPerjanjian asuransi pada umumnya dimulai

kotaan, dimana resiko yang dihadapi semakin

dengan menyebutkan nama dari perusahaan asuransi

besar. Resiko telah menjadi bagian dari kehi-

yang kemudian disebut sebagai pihak penanggung yang setuju untuk memberikan jaminan atas resikoresiko tertentu dengan menerima sejumlah premi dari pihak tertanggung.(Sonni, 1996). Premi merupakan kewajiban yang harus dilakukan atau dipe-

dupan itu sendiri dan sulit untuk dipisahkan. Untuk menghindari resiko yang dihadapi itu semakin besar, maka resiko tersebut dapat diantisipasi dengan cara mengalihkan resiko terse-

nuhi oleh pihak tertanggung dan menjadi hak dari

but kepada pihak lain, yakni yang saat ini lebih

pihak penanggung, selain itu premi merupakan

dikenal dengan perusahaan pertanggungan atau

syarat mutlak bagi penanggung sebagai perusahaan

perusahaan asuransi. Dilihat dari karakteristik-

pertanggungan untuk dapat memenuhi kewa-

nya, maka resiko dapat dibagi dalm 2 kate-

jibannya dalam mengganti kerugian yang diderita

gori,yaitu: (Sonni, 1996)

oleh tertanggung. Sebagai suatu imbalan dari ada-

1. Resiko Murni (Pure Risk)

nya perjanjian asuransi, maka pembayaran premi

Yaitu setiap resiko yang apabila terjadi akan

merupakan suatu keharusan dari pihak tertanggung

selalu menimbulkan kerugian.

untuk dilakukan.

2. Resiko Spekulatif (Speculative Risk)

Dalam perjanjian asuransi, pihak penang-

Yaitu resikoresiko yang apabila terjadi dapat

gung berdasarkan kondisi tertentu berjanji akan

menimbulkan kerugian, tetapi juga dapat mem-

membayar atau mengganti rugi apabila tertanggung

berikan keuntungan.

menderita kerugian yang diakibatkan karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Dilain pihak, ter-

Sedangkan dalam asuransi terdapat 2 macam resiko,

tanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah

yaitu:

premi kepada penanggung. Dengan adanya pem-

1. Resiko yang dapat diasuransikan (Insurable

bayaran premi ini diharapkan akan berkembangnya

Risk)

perusahaan pertanggungan atau perusahaan asuransi

Yaitu pada dasarnya resiko murni yang tidak

dan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang

dapat dipastikan terjadinya, datangnya dari luar,

menentukan besarnya premi yang harus dibayar

dan tidak disengaja.

adalah pihak penanggung berdasarkan perhitungan

2. Resiko

yang

tidak

dapat

diasuransikan

kemungkinan dan statistik. Dengan demikian peru-

(Uninsurable Risk)

sahaan pertanggungan atau perusahaan asuransi ti-

Yaitu yang pada dasarnya adalah resikoresiko

dak akan mengalami kerugian.

yang bersifat spekulatif.

Dalam perkembangan yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang semakin sadar akan

Jadi, dengan kata lain tujuan dari perjanjian

pentingnya jaminan atau perlindungan terhadap

asuransi adalah untuk mengalihkan resiko yang


136


diderita oleh si tertanggung kepada si penanggung,

memberlakukan asuransi tanggung gugat pihak

dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti

ketiga yang bersifat wajib.

kerugian kepada tertanggung apabila terjadi ke-

Jika kita mengingat masa lalu bahwa

rugian yang benar- benar diderita oleh tertanggung,

Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda, maka

dengan konsekuensinya pihak tertanggung harus

asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan All

membayar premi kepada pihak penanggung.

Risk ini dibawa dan dipasarkan di Indonesia semasa

Saat ini dengan adanya pertumbuhan eko-

penjajahan oleh perusahaan- perusahaan asuransi

nomi yang cukup tinggi, mengantarkan sebagian

Belanda dan terus berlanjut setelah Indonesia mer-

masyarakat pada tingkat pendapatan yang semakin

deka hingga saat ini.

meningkat. Salah satu indikatornya adalah kenaikan

Kendaraan bermotor merupakan salah satu

jumlah kendaraan bermotor baik milik pribadi mau-

harta yang berharga dan mempunyai fungsi yang

pun kendaraan umum dari tahun ke tahun terutama

vital yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana

di DKI Jakarta.

trnsportasi dalam kegiatan sehari- hari. Namun se-

Perkembangan dunia asuransi kendaraan

makin berkembangnya dunia transportasi sekarang

bermotor sebenarnya secara tidak langsung meru-

ini, maka semakin banyak pula resiko atau ancaman

pakan efek dari revolusi industri pada ditemukannya

yang menghadangnya. Adapun penyebab pertum-

mesin uap oleh James Watt. Kendaraan bermotor

buhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta adalah

pertama kali digerakkan oleh mesintiba di London

sebagai berikut: (Rusyadi, 2001)

pada tahun 1894 dan dengan diberlakukannya

1. Pertumbuhan Kendaraan Pribadi yang sangat

Locomotive on Highway Act 1896 semakin mendo-

pesat

rong perkembangan kendaraan bermotor pada masa

Pertumbuhan kendaraan pribadi ini disamping

itu. Namun demikian, kendaraan yang digunakan di

disebabkan oleh daya beli masyarakat Jakarta

jalan- jalan kota London belum memiliki sistem

yang cukup tinggi juga disebabkan oleh ketidak-

yang baik sehingga banyak menimbulkan cidera

mampuan kendaraan umum dalam memberikan

atau kerugian bagi orang lain, baik pejalan kaki, pa-

fasilitas pelayanan yang memadai bagi masya-

gar, atau dinding bangunan ataupun terhadap kenda-

rakat. Kendaraan umum yang beroperasi dalam

raan itu sendiri. Melihat kondisi demikianmaka

kota Jakarta hampir seluruhnya dalam kondisi

pada tahun 1898 Law Accident Insurance Society

yang jelek, misalnya : kotor, tidak aman, panas

menciptakan asuransi kendaraan bermotor. Semakin

dan berdesak-desakan. Kondisi demikian akan

meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang

menyebabkan masyarakat tidak merasa nyaman

menderita kerugian akibat kecelakaan kendaraan

apabila menggunakan kendaraan umum. Oleh

bermotor tidak diimbangi dengan pemberian san-

karena itu

tunan dari pemilik kendaraan. Hal ini mendasari

kendaraan pribadi. Dengan menggunakan ken-

pemerintah setempat memberlakukan Road Traffic

daraan pribadi dapat dipastikan jalan-jalan di

Act 1930, yang disempurnakan terus menerus hing-

Jakarta akan penuh oleh kendaraan pribadi. Lo-

ga dikeluarkannya Road Traffic Act 1974, yang

gikanya dalam satu kendaraan pribadi hanya

137


mereka lebih suka menggunakan


digunakan oleh satu atau dua orang penumpang,

bahkan menghilangkan beban resiko tersebut, maka

sedangkan dalam suatu kendaraan bus umum

tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak

akan digunakan oleh sekian banyak penumpang.

yang lain yang bersedia mengambil alih beban

2. Banyak Kendaraan Tua yang masih digunakan

resiko ancaman bahaya terhadap kendaraan bermo-

di DKI Jakarta

tornya dengan syarat pihak tertanggung bersedia

Di DKI Jakarta tidak ada pembatasan umur

membayar premi. Premi merupakan sumber peng-

kendaraan yang layak jalan di jalan raya. Ber-

hasilan utama dan sumber keuntungan bagi penang-

beda halnya dengan beberapa kota-kota besar di

gung apabila dalam jangka tertentu tidak ada klaim

negara-negara maju yang mempunyai pem-

yang masuk. Disisi lain, premi merupakan kerugian

batasan kendaraan yang dapat digunakan di ja-

bagi penanggung apabila terjadi banyak klaim yang

lan raya, karena kendaraan baru terus dipro-

tidak diimbangi oleh jumlah premi yang masuk.

duksi dan dioperasionalkan sedangkan kenda-

Oleh karena itu, untuk menghindari per-

raan lama masih tetap digunakan. Jika ada pem-

masalahan ini maka penanggung menetapkan kebi-

batasan kendaraan yang layak jalan di Jalan

jakan peraturan perundang- undangan antara lain:

raya di kota Jakarta niscaya angka pertumbuhan

1. Menetapkan tarif premi yang perhitungannya

kendaraan dapat ditekan.

disesuaikan dengan : 

Jenis kendaraan

Dengan bertambah banyaknya jumlah ken-



Nilai pertanggungan

daraan bermotor, maka kondisi kepadatan lalu lintas



Kondisi pertanggungan yang dikehendaki

di Jakarta semakin naik sehingga menimbulkan



Penggunaan kendaraan

beberapa dampak negatif diantaranya, yaitu terja-



Usia kendaraan

dinya kemacetan lalu lintas, polusi udara yang

2. Menetapkan jumlah uang pertanggungan, mes-

membahayakan kesehatan serta naiknya tingkat

kipun pada umumnya tertanggung bebas dalam

kecelakaan lalu lintas. Kondisi demikian diman-

menetapkan jumlah uang pertanggungan, namun

faatkan oleh para pelaku bisnis industri asuransi

tidak terlepas dari harga obyek pertanggungan

untuk memberikan jasa perlindungan bagi para pe-

yang sebenarnya.

milik kendaraan baik pribadi maupun perusahaan

3. Menetapkan resiko yang dikecualikan.

dari segala kemungkinan kerugian materil yang

4. Mengadakan pembatasan jangka waktu pertang-

tidak diinginkan.

gungan.

Dengan banyaknya resiko atau ancaman yang menghadangnya, maka sudah menjadi hal

5. Menetapkan prosedur klaim. 6. Menetapkan besarnya penggantian kerugian.

yang biasa jika pemilik kendaraan bermotor menderita kerugian yang tidak sedikit jika suatu saat

Kebijakan-kebijakan ini sudah masuk ke

musibah datang menimpa kendaraannya. Tertang-

dalam polis asuransi kendaraan bermotor yang me-

gung menyadari bahwa adanya ancaman bahaya ter-

rupakan standar kontrak tertulis yang disusun oleh

hadap kendaraan miliknya. Untuk mengurangi atau

penanggung. Khusus untuk kendaraan umum, ke-


138


wajiban untuk mengasuransikan dipertegas dalam

keseluruhan melainkan menbatasi materi penulisan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

yang akan dibahas yaitu mengenai :

Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana pemerintah me-

1. Bagaimana lingkup asuransi kendaraan ber-

nganggap perlu memberikan perlindungan kepada

motor dalam polis standar asuransi kendaraan

masyarakat dengan mewajibkan mengasuransikan

bermotor Indonesia ( PSKBI)?

kendaraan yang dioperasikan di jalan, Pasal 32 (1) UU tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan

2. Bagaimana penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor?

umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu

3. Bagaimana penyelesaian sengketa klaim asu-

sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita

ransi kendaraan bermotor melalui Badan Me-

oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasiannya

diasi Asuransi Indonesia (BMAI)?

dan juga mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan terhadap risiko terjadinya kecelakaan.

Metode Penelitian Metode penelitian dalam skripsi ini adalah

Dalam praktik perasuransian di Indonesia,

eksplanatoris analistis, dengan pendekatan normatif.

tidak sedikit ditemukan sengketa- sengketa yang

Metodologi merupakan suatu rangkaian kegiatan

timbul dari aktivitas berkontrak tersebut, baik yang

mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan,

penyelesaiannya dapat dicapai tanpa harus meli-

analisa, dan konstruksi data. (Heru Susetyo, Henry

batkan pengadilan, ataupun harus melalui putusan

Arianto, 2002). Penelitian dapat diartikan sebagai

pengadilan. Walaupun konsekuensi dari aktivitas

salah satu bentuk usaha dalam menemukan, me-

berkontrak merupakan aktivitas yang berada dalam

ngembangkan atau bahkan menguji kebenaran akan

wilayah hukum perdata, akan tetapi dalam prak-

suatu permasalahan. Untuk memperoleh dan me-

tiknya banyak juga sengketa- sengketa yang timbul

ngumpulkan serta menguji kebenaran suatu per-

dari hubungan hukum asuransi masuk kewilayah

masalahan, maka metode penelitian yang akan digu-

hukum pidana.

nakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara :

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik

1. Tipe Penelitian

melakukan penelitian mengenai penyelesaian seng-

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah

keta klaim pada asuransi kendaraan bermotor me-

tipe penelitian Normatif, yaitu bentuk penelitian

lalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

dengan melihat studi kepustakaan, dengan cara

Mengingat asuransi saat ini berkembang pesat dan

menelusuri atau menelaah serta menganalisis

dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia yang

bahan pustaka.

telah menyadari akan manfaat dari asuransi tersebut

2. Sifat Penelitian

khususnya asuransi kendaraan bermotor.

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,

penelitian Eksplanatoris Analistis, yaitu peneli-

serta mengingat ruang lingkup dan masalah asuransi

tian yang dilakukan terhadap masalah yang su-

ini sangat luas serta kompleks, maka dalam pene-

dah cukup untuk melakukan uji hipotesa. Ini

litian ini penulis tidak akan membahasnya secara

dimaksudkan untuk memberikan data yang

139



seteliti mungkin yang dapat membantu mem-

8. Peraturan Tambahan-1 Surat Keputusan

perkuat teori-teori Hukum Perjanjian dalam

Nomor

polis Asuransi.

Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi

3. Sumber data

001/SK-BMAI/09.2006

Tentang

BMAI.

Sumber data yang digunakan penulis dalam

Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan

penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu

hukum yang memberikan penjelasan ter-

data primer dan data sekunder.

hadap bahan hukum primer yang terdiri dari

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung

buku- buku yang membahas tentang asuran-

dari narasumber, penelitian ini dilakukan de-

si, makalah, dan skripsi yang berkaitan

ngan cara wawancara yaitu denan melakukan

dengan permasalahan yang diteliti.

tanya jawab langsung kepada pihak yang ber-

4. Analisis Data

kompeten dibidangnya guna untuk memperoleh

Analisis data yang dilakukan dengan kualitatif

data yang dibutuhkan.

untuk menemukan jawaban yang dapat diper-

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari

tanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan

bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari

melakukan analisis terhadap asas- asas hukum

bahan hukum primer dan bahan hukum se-

yang berlaku serta peraturan perundang- unda-

kunder.

ngan yang mengatur tentang Hukum Perjanjian

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang

dan Hukum Asuransi.

mengikat yang terdiri dari:

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tek-

2. Kitab Undang- undang Hukum Dagang.

nik pengumpulan data yang ditempuh sebagai

3. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 ten-

berikut: Studi Pustaka (Library Research), dan

tang Usaha Perasuransian.

Studi Lapangan.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 5. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

Pembahasan Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Kewajiban pokok penanggung selama masa

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun

berlakunya perjanjian asuransi adalah bertanggung

1992 tentang Penyelengaraan Usaha Per-

jawab terhadap klaim – klaim yang diajukan pe-

asuransian.

megang polis (tertanggung) dan memberikan ganti

7. Surat

Keputusan

Nomor

001/SK-

BMAI/09.2006 Tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi.

rugi berdasarkan syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku dlam kondisi polis. Klaim merupakan tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung kepada penanggung apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan yang


140


disebabkan oleh risiko yang diasuransikan. Ada dua

rangan dari serendah – rendahnya pos polisi

sifat kerugian yaitu kerugian total dalam hal objek

(Pospol) setempat.

pertanggungan mengalami kerugian sebesar 75%

Khusus

atau lebih dan kerugian sebagian jika nilainya ku-

pencurian, tertanggung wajib melaporkan-

rang dari 75%.

nya kapada dan mendapatkan surat ketera-

Dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) prosedur penyelesaian klaim

untuk

kerugian

total

akibat

ngan dari polisi daerah (Polda) setempat. 2. Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh

asuransi yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung

penanggung, yaitu:

maupun penanggung, dapat diuraikan sebagai be-

a. Menerima laporan terjadinya kerugian dari

rikut:

tertanggung.

1. Langkah – langkah yang harus dilakukan tertang-

b. Melakukan survey klaim ke lokasi objek

gung, yaitu:

yang mengalami kerugian.

a. Melaporkan terjadinya peristiwa kerugian

c. Meminta dokumen dan informasi yang di-

pada penanggung selambat – lambatnya 3 hari sejak terjadinya peristiwa kerugian ter-

butuhkan kepada tertanggung. d. Meneliti keabsahan polis dan klaim serta

sebut. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti de-

menghitung nilai kerugian. e. Memberikan keputusan klaim apakah dite-

ngan laporan tertulis kepada penanggung. b. Mengambil tindakan yang dapat mencegah meluasnya kerugian.

rima atau ditolak f.

Membayar ganti rugi kepada tertanggung dalam waktu paling lambat 30 hari sejak

c. Mengamankan objek yang mengalami kerugian.

adanya kesepakatan jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

d. Meneliti polis asuransi, meliputi jangka waktu, objek asuransi, pelunasan premi,

Hal-Hal yang dapat Memberikan Timbulnya

pemenuhan persyaratan polis.

Sengketa Klaim Asuransi

e. Mengajukan tuntutan ganti rugi yang diser-

Walaupun sengketa- sengketa dalam kon-

tai dokumen dan informasi lengkap pada

trak asuransi banyak terjadi akibat dari kesalahan

penanggung. Dalam hal pencurian atau

ataupun ketidakjujuran dari tertanggung, akan tetapi

kerusakan kendaraan bermotor yang diper-

tidak sedikit pula sengketa kontrak asuransi timbul

tanggungkan yang dilakukan oleh pihak ke-

akibat dari kesalahan ataupun ketidakjujuran dari

tiga yang dapat dijadikan dasar untuk pe-

pelaku- pelaku asuransi itu sendiri.

nuntutan penggantian dari kerugian atau

Salah satu contoh dari sikap pelaku usaha

adanya tuntutan dari pihak ketiga yang

asuransi yang cenderung memunculkan produk- pro-

harus dipikul penanggung wajib melapor-

duk asuransi yang berpotensi sengketa ditangan

kannya kepada dan mendapat surat kete-

konsumen adalah karena minimnya pemahaman antara lain terhadap prinsip the utmost good faith

141



(prinsip iktikad baik). Banyak perusahaan- peru-

 Melakukan perbuatan yang melanggar hukum

sahaan asuransi yang memahami ataupun mener-

yang mempunyai akibat pidana.

jemahkan bahwa prinsip the utmost good faith me-

 Memberikan data- data ataupun dokumen

rupakan prinsip yang hanya perlu untuk dipatuhi

yang sengaja dipalsukan kepada pihak perusa-

oleh tertanggung, bukan prinsip yang juga harus di-

haan asuransi.

patuhi oleh perusahaan asuransi. Pemahaman yang

 Melakukan ancaman- ancaman terhadap peru-

salah ini membuat banyak perusahaan asuransi yang

sahaan asuransi.

menyalahgunakan Pasal 251 KUHD sebagai tameng

 Bekerja sama dengan agen ataupun orang da-

untuk membebaskan diri dari tanggung jawab jika

lam bentuk membobol perusahaan asuransi.

klaim asuransi terjadi dengan alasan bahwa tertanggung tidak melaporkan hal- hal yang penting

Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi

yang harus diketahui oleh perusahaan asuransi sebelum kontrak disetujui.(Ricardo, 2000) Sengketa hukum dalam kontrak asuransi dapat terjadi karena kesalahan perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung, dimana kesalahan yang diperbuat oleh masing- masing pihak adalah : a. Perusahaan Asuransi  Perusahaan asuransi tidak melakukan kewajibannya membayar klaim.

kan langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mengajukan klaim. Walaupun polis telah menjelaskan secara terperinci mengenai proses penanganan klaim. Dalam praktiknya, banyak sekali sengketa yang terjadi antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan konsumen asuransi (tertanggung) yang disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan penanganan klaim. Banyak pihak tertanggung yang

 Terjadi perbedaan intepretasi terhadap pelak-

merasa kecewa dengan asuransi. Mereka merasa

sanaan kewajiban yang telah disepakati para

pihak penanggung selalu mempersulit proses pe-

pihak.

nanganan klaim. Sehingga tertanggung sering ber-

 Melakukan penjualan produk yang belum mendapat izin pihak otoritas.

anggapan bahwa pihak penanggung hanya senang dengan premi yang mereka terima dan menghindari

 Melakukan penanggungan melebihi dari kewenangannya tanpa melakukan reasuransi.  Perusahaan dalam status Penghentian Kegiatan Usaha ( PKU ).

b.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelas-

kewajiban mengganti kerugian. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung, antara lain :

 Melakukan pembujukan calon nasabah asu-

1. Perundingan

ransi melalui data- data yang tidak benar atau-

Penyelesaian

pun palsu.

dilakukan adalah dengan cara perundingan atau

Pihak Tertanggung

yang

paling

awal

musyawarah. Setiap sengketa yang terjadi bia-

 Tertanggung tidak melakukan kewajiban membayar premi.

sengketa

sanya para pihak yang bersengketa menempuh cara penyelesaian melalui perundingan terlebih dahulu untuk memperolah jalan keluar yang


142


terbaik bagi kedua belah pihak. Bila cara seperti

sa dan memutuskan perkara tersebut di penga-

ini tidak dapat menyelesaikan sengketa, barulah

dilan Indonesia. Putusan arbitrase tersebut akan

para pihak menempuh cara lain guna menye-

bersifat final dan mengikat, serta harus segera

lesaikan sengketa tersebut. Cara penyelesaian

dilaksanakan oleh para pihak. Walaupun penye-

sengketa melalui perundingan merupakan cara

lesaian perkara melalui arbitrase masih lebih

yang paling sederhana dan mudah untuk dila-

baik bila dibandingkan dengan penyelesaian

kukan, karena tidak memerlukan tempat tertentu

melalui pengadilan, akan tetapi harus perlu

serta biaya yang sangat murah. Tapi cara penye-

diingat bahwa pilihan penyelesaian melalui arbi-

lesaian sengketa melalui perundingan diperlu-

trase harus terjadi akibat dari kesepakatan kedua

kan sikap yang bijaksana serta tidak keras

belah pihak. Dalam hal kontrak asuransi yang

kepala diantara kedua belah pihak agar tidak

draft ataupun polisnya dalam prakteknya disiap-

terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu

kan oleh perusahaan asuransi secara tercetak,

timbulnya masalah baru.

sehingga harus sangat ditekankan bahwa pilihan

2. Arbitrase

penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu seng-

benar- benar dipahami dan diinginkan oleh ter-

keta perdata di luar peradilan umum yang di-

tanggung juga. Adapun keuntungan menyelesai-

dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

kan

secara tertulis oleh para pihak yang ber-

(Meddenia, 2007)

sengketa. UU Nomor 30 tahun 1999)

 Proses penyelesaian sengketa lebih cepat di-

melalui

arbitrase

adalah:

Penyelesaian sengketa asuransi melalui arbi-

bandingkan penyelesaian sengketa melalui

trase, merupakan penyelesaian suatu sengketa

pengadilan.

bisnis (perdata) yang berada diluar mekanisme

 Sengketa dapat diperiksa dan diputus oleh

pengadilan. Hal ini diperbolehkan dan telah

mereka yang ahli dalam soal yang sedang di-

diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun

persengketakan.

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyele-

 Pemeriksaan maupun pemutusan sengketa

saian Sengketa (ADR). Akan tetapi, mengingat

oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan

hukum umum yang berlaku dalam penyelesaian

tertutup, sehingga rahasia para pihak yang

sengketa perdata adalah melalui pengadilan,

bersengketa akan tersimpan baik- baik tidak

maka pernyataan penyelesaian sengketa sebagai

akan diketahui oleh umum

alternatif penyelesaian haruslah dengan tegas

143

sengketa

3. Mediasi

dan tertulis dinyatakan oleh para pihak dalam

Mediasi adalah suatu proses para pihak yang

kontrak yang disepakatinya. Jika ternyata para

bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral

pihak telah menyepakati bahwa penyelesaian

untuk membantu mereka dalam mendiskusikan

sengketa asuransi yang dialami hanya akan

penyelesaian dan mencoba menggugah para

diselesaikan melalui arbitrase, maka pengadilan

pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian

Indonesia tidak lagi berwenang untuk memerik-

sengketa itu.



Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi

Proses mediasi dapat dilaksanakan dengan ce-

dalam menyelesaiakan suatu persengketaan.

pat.

Mediasi merupakan suatu proses yang bersifat

b. Inexpensive

pribadi, rahasia, dan kooperatif. Cara menye-

Mediasi biayanya murah dan ada kepastian

lesaikan sengketa melalui mediasi sangat prak-

biaya yang akan dibayar para pihak yang ber-

tis, relatif tidak formal, dan yang jelas biaya

sengketa.

yang dibutuhakn lebih murah daripada melalui

c. More Simple Procedures

proses pengadilan. Dalam proses mediasi,

Prosedur mediasi lebih sederhana dibandingkan

mediator tidak memaksakan penyelesaian atau

dengan proses di pengadilan.

mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi

d. Private and Confidential

lebih memberdayakan para pihak untuk menen-

Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan

tukan solusi apa yang mereka inginkan. Media-

bersifat rahasia, sehingga publisitas di media ce-

tor mendorong dan memfasilitasi dialog, mem-

tak atau elektronik dapat dihindar. Biasanya pe-

bantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan

ngusaha menghindari pemberitaan bahwa peru-

keinginan- keinginan mereka, menyiapkan pan-

sahaannya sedang ada sengketa.

duan, membantu para pihak dalam meluruskan

e.

perbedaan- perbedaan. Adapun unsur- unsur

Win- win Solution Kesepakatan penyelesaian sengketa bersifat

mediasi adalah :

winwin solution bukan win- loose. Artinya

a. Sebuah proses penyelesaian sengketa ber-

penyelesaian yang disepakati dapat diterima

dasarkan perundingan.

sebagai solusi atas penyelesaian sengketa yang

b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral

dihadapi karena penyelesaian tersebut diambil

yang disebut sebagai mediator (penengah).

atas peran para pihak yang bersengketa, jadi

c. Mediator bertugas membantupara pihak

bukan seperti hukuman dalam proses penga-

yang bersengketa untuk mencari penye-

dilan, ada pihak yang menang dan ada pihak

lesaian.

yang kalah.

d. Mediator tidak mempunyai kewenangan

f.

untuk mengambil keputusan selama perun-

Maintain Business Relationship Proses mediasi dapat menjaga dan melestarikan

dingan berlangsung.

atau bahkan meningkatkan hubungan di ke-

e. Tujuan mediasia adalah mencapai atau

mudian hari dari para pihak yang bersengketa,

menghasilkan kesepakatan yang dapat di-

karena tidak ada yang merasa bersalah dan

terima pihak- pihak yang bersengketa.

dipermalukan. g.

Integrity

Terdapat beberapa manfaat penyelesaian

Mediator dipilih para pihak yang bersengketa,

sengketa klaim asuransi dengan cara mediasi, man-

oleh karena itu para pihak yang bersengketa ten-

faat yang didapat antara lain : (Nira, 2008)

tu akan memilih mediator yang mereka percaya

a. More Expeditious

dan menurut mereka mempunyai integritas yang Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

144


baik (tidak cacat nama). Khusus untuk dunia

jika putusan dari pengadilan pada masing- ma-

asuransi, mediator yang diangkat adalah orang-

sing tersebut tidak dirasakan memberikan kea-

orang yang sudah berpengalaman dalam bisnis

dilan

asuransi dan mempunyai integritas yang tidak diragukan.

Badan Media Asuransi Indonesia

4. Pengadilan

145

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Menurut teori telah jelas diatur bahwa kontrak

adalah lembaga independen dan imparsial yang

atau perjanjian asuransi adalah timbul dari kese-

memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa

pakatan antara pihak- pihak perdata, sehingga

klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) asuransi

dalam hal terjadinya sengketa sehubungan de-

antara perusahaan asuransi dengan tertanggung atau

ngan hal yang diperjanjikan dalam kontrak asu-

pemegang polis.

ransi tersebut adalah sengketa perdata bukan

Perselesihan klaim asuransi antara peru-

pidana. Akan tetapi, walaupun pada dasarnya

sahaan asuransi dan pemegang polis makin sering

kontrak asuransi merupakan hubungan hukum

terjadi, terutama nasabah kecil, tapi umumnya na-

wilayah perdata, tidak tetutup juga kemung-

sabah kecil ini tidak mampu berperkara ke penga-

kinan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum

dilan atau arbitrase. Untuk itulah Badan Mediasi

yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam

Asuransi Indonesia (BMAI) hadir dengan mem-

kontak asuransi tersebut, dimana tindakan pe-

berikan mediasi secara gratis. Adapun beberapa ala-

langgaran hukum tersebut telah masuk pada

san didirikannya Badan Mediasi Asuransi Indonesia

wilayah hukum pidana. Sudah jelas jika pelang-

(BMAI) antara lain : (Nira, 2007)

garan hukum yang bersifat pidana ini harus

1. Penyelesaian sengketa klaim/ tuntutan ganti rugi

diselesaikan ataupun diputuskan dipengadilan.

atau santunan asuransi oleh penanggung selalu

Proses penyelidikan dan penyidikannya akan

tidak dapat memuaskan tertanggung sebagai

dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan pa-

konsumen asuransi. Ketidakpuasan tersebut

da pengaduan ataupun laporan dari pihak- pihak

menimbulkan sengketa sengketa klaim asuransi

yang dirugikan. Hasil penyidikan tersebut akan

yang sekarang ini pada umumnya diselesaikan

menjadi bahan jaksa penuntut umum yang demi

melalui pengadilan atau arbitrase.

kepentingan negara sebagai penjaga terlaksa-

2. Penyelesaian sengketa klaim asuransi untuk

nanya hukum publik akan melakukan penun-

jumlah finansial yang relatif kecil tidak efisien

tutan terhadap pihak yang didakwa melakukan

bila melalui pengadilan atau arbitrase karena

tindakan pidana tersebut di depan pengadilan

biaya perkara bisa lebih besar daripada jumlah

negeri. Keadaan ini juga memberikan hak bagi

finansial

pihak yang didakwa melakukan tindak pidana

yang lama (khususnya penyelesaian melalui pe-

tersebut untuk membela diri dan masing- ma-

ngadilan).

yang dipersengketakan dan waktu

sing pihak berhak melakukan upaya hukum,

3. Penyelesaian sengketa klaim asuransi khususnya

banding, kasasi, dan bahkan peninjauan kembali

bagi pemegang polis individual perlu diupa-



yakan secara sederhana, biaya murah dan proses

Indonesia (BMAI). Adapun syarat- syarat yang

penyelesaian yang cepat dan fair melalui Badan

harus dipenuhi oleh perusahan asuransi tersebut agar

Mediasi Asuransi.

terdaftar sebagai anggota Badan Mediasi Asuransi

4. Penyelesaian sengketa klaim asuaransi yang

Indonesia (BMAI) adalah :

cepat, murah, fair, dan adil akan membangun

1. mengajukan permohonan kepada Badan Mediasi

reputasi dan nama baik industri asuransi na-

Asuransi Indonesia (BMAI) dengan melam-

sional.

pirkan :

5. Adanya keyakinan bahwa penyelesaian sengketa melalui suatu badan hukum khusus yang

a. akte pendirian perusahaan asuransi b. izin operasional

independent akan lebih baik dan efektif dari-

2. membayar iuran, dimana dari iuran tersebut

pada penyelesaian melaui badan- badan lainnya.

digunakan untuk biaya operasional Badan Me-

6. Sebagai realisasi atau perwujudan dari ko-

diasi Asuransi Indonesia (BMAI).

mitmen industri asuransi dan Departemen Keuangan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan

Tujuan dari kehadiran Badan Mediasi Asu-

(sekarang menjadi Bapepam- LK) dalam me-

ransi Indonesia (BMAI) ini adalah untuk mem-

respon terhadap Undang- Undang Kepailitan

berikan fasilitas terbaik bagi konsumen asuransi

No. 37 Tahun 2004 yang telah memberi perlin-

yang memenuhi kriteria dalam mempertahankan

dungan bagi perusahaan asuransi dari permo-

hak- hak dan memahami kewajibannya sehubungan

honan dan ancaman pailit semena- mena.

dengan sengketa yang terjadi dalam perusahaan asuransi dimana dari yang menjadi nasabahanya

Pendirian

Asuransi

(tertanggung). Atau dengan kata lain tujuan dari

Indonesia (BMAI) digagas oleh industri asuransi

didirikannya Badan Mediasi Asuransi Indonesia

dan semua Asosiasi Perusahaan Perasuransian

(BMAI) adalah untuk memberikan pelayanan yang

Indonesia (FAPI) yaitu Asosiasi Asuransi Umum

lebih profesional dan transparan yang berbasis pada

Indonesia

kepuasan dan perlindungan serta penegakkan hak-

(AAUI),

Badan

Mediasi

Asosiasi

Asuransi

Jiwa

Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Sosial

hak tertanggung atau pemegang polis.

Indonesia (AAJSI) serta didukung oleh Pemerintah.

Pilihan untuk melakukan penyelesaian seng-

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) secara

keta melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia

resmi didirikan pada tanggal 12 Mei 2005 dan mulai

(BMAI) merupakan fasilitas yang diberikan kepada

beroperasi tanggal 25 September 2005. Pembiayaan

konsumen (tertanggung). Akan tetapi kewenangan

pendirian dan operasional ditanggung dan dibiayai

tersebut akan mulai berlaku jika telah ada penolakan

oleh semua perusahaan asuransi dan reasuransi me-

yang final dari perusahaan asuransi terhadap klaim

lalui pembayaran iuran keanggotaan setiap tahun.

yang diajukannya. Dalam hal konsumen asuransi

Dalam hal ini setiap perusahaan yang

(tertanggung) tidak puas dengan penolakan klaim

mempunyai izin usaha asuransi sudah secara oto-

yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, konsumen

matis menjadi anggota Badan Mediasi Asuransi

(tertanggung) tersebut dapat mengambil langkah


146


hukum melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Syarat-Syarat Penyelesaian Sengketa Klaim

(BMAI). Akan tetapi, jika konsumen (tertanggung)

Asuransi Melalui Badan dan Mediasi Asu-

tidak hendak mengambil jalan penyelesaian seng-

ransi Indonesia

keta melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Banyak sekali sengketa yang muncul dari a-

(BMAI), maka dia bebas melakukannya melalui

danya perjanjian pertangungan yang buat oleh pihak

pengadilan.

tertanggung dan pihak penanggung. Biasanya seng-

Tidak semua sengketa dapat diselesaikan

keta yang banyak terjadi itu disebabkan oleh

melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

terbatasnya pengetahuan dari pihak tertanggung

karena terdapat pembatasan terhadap kasus yang da-

akan isi dari polis, luas jaminan yang diper-

pat ditangani. Ada beberapa sengketa yang tidak

tanggungkan, ataupun ketidakjujuran dari pihak ter-

dapat ditangani oleh Badan Mediasi Asuransi

tanggung. Tidak sedikit pula sengketa yang terjadi

Indonesia (BMAI) yang diantaranya adalah :

itu diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau-

a. Sengketa yang terkait dengan penetapan harga

pun Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

premi.

Adapun cara dalam menyelesaikan sengketa tersebut

b. Kebijakan yang berhubungan dengan pertimbangan komersil (interest rate).

tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang mengalami sengketa, dalam hal ini adalah

c. Standar akturia.

pihak tertanggung dan pihak penanggung.

d. Kasus yang berhubungan dengan kriminal.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

e. Keluhan yang diajukan lebih dari enam bulan

ataupun arbitrase tidak terdapat syarat- syarat khu-

setelah putusan penolakan dari perusahaan.

sus yang harus dipenuhinya. Sedangkan penye-

Kasus yang diselesaikan secara damai.

lesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi

f.

g. Kasus yang pernah dibawa ke pengadilan/ arbitrase.

Indonesia (BMAI) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sengketa tersebut dapat disele-

h. Kasus yang dalam proses investigasi pihak berwajib.

saikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), atau dengan kata lain tidak semua sengkata dapat diselasaikan melalui Badan Mediasi Asuransi

Dalam

tersebut

Indonesia (BMAI) dan hanya sengketa yang dikhu-

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) mem-

suskanlah yang dapat diselesaikan melalui Badan

bentuk suatu struktur organisasi agar tidak terjadi

Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Seperti yang

kesalahpahaman

tugasnya.

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa ter-

Dalam menjalankan tugasnya Badan Mediasi Asu-

dapat beberapa sengketa yang tidak dapat dise-

ransi Indonesia (BMAI) diawasi oleh Biro Per-

lesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia

asuransian Bapepam- LK (d/h Direktorat Asuransi,

(BMAI), maka semakin jelas bahwa terdapat

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan) Depar-

beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sengketa

temen Keuangan Republik Indonesia atau otoritas

tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi

pembina dan pengawas industri asuransi nasional.

Asuransi Indonesia (BMAI).

147

menjalankan

dalam

tugasnya

menjalankan



Adapun syarat yang harus dipenuhi agar sengketa

Prosedur

tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi

Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Ba-

Asuransi Indonesia (BMAI) adalah :

dan Mediasi Asuransi Indonesia

1. Nilai maksimum klaim

Penyelesaian

Sengketa

Klaim

Setiap sengketa yang timbul sudah pasti ada

Dalam penyelesaian sengketa melalui Badan

jalan keluarnya, dimana jalan keluar yang dipilih

Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang pada

terdapat proses ataupun prosedur yang harus dilalui

saat ini hanya diperuntukan pada sengketa-

agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan

sengketa klaim asuransi yang berjumlah kecil,

baik, baik sengketa yang diselesaikan melalui pe-

yaitu :

ngadilan, arbitrase, maupun Badan Mediasi Asu-

 Nilai

maksimum

untuk

sengketa

klaim

asuransi umum sebesar Rp. 500.000.000,00.  Nilai

maksimum

asuransi

jiwa

untuk

dan

sengketa

sosial

sebesar

ransi Indonesia (BMAI). Jika para pihak asuransi yang bersengketa telah bersepakat untuk me-

klaim

nyelesaikannya melalui Badan Mediasi Asuransi

Rp.

Indonesia (BMAI), maka harus melalui prosedur

300.000.000,00.

yang berlaku agar sengketa tersebut dapat ter-

2. Jangka waktu

selesaiakan dengan baik. Adapun prosedur yang ha-

Sengketa yang dapat diselesaikan atau diproses

rus dilakukan atau dilalui adalah sebagai berikut :

melaui Badan Mediasi Asuransi Indonesia

A. Tahap I : Mediasi

(BMAI) adalah sengketa yang tidak lebih dari 6 (enam)

bulan

sejak

perusahaan

1. Pemohon harus mengisi dan menyampaikan

asuransi

formulir permohonan penyelesaian perse-

menyampaikan penolakannya kepada pemegang

lisihan (FP-3) yang telah disediakan oleh

polis, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi


penumpukan kasus lama di Badan Mediasi

sebagai dasar Badan Mediasi Asuransi

Asuransi Indonesia (BMAI).

Indonesia (BMAI) melakukan investigasi

3. Sengketa tidak dikecualikan

yang kemudian diserahkan kepada Badan

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui

Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Dalam


formulir permohonan penyelesaian perse-

adalah sengketa yang tidak dikecualikan dalam

lisihan harus memuat antara lain :

SK. No. 001/ SK- BMAI/ 09. 2006 yang

 Data dari pemohon

mengatur tentang Proses Penanganan Sengketa

 Keluhan

melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi. Adapun

 Keluhan terhadap perusahaan asuransi pe-

sengketa yang dikecualikan atau yang tidak dapat diproses oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) diatur dalam pasal 4 SK. No. 001/ SK- BMAI/ 09. 2006.

nanggung dari termohon terhadap polis asuransi kendaraan bermotor  Keluhan terhadap perusahaan asuransi bukan penanggung dari pemohon terhadap asuransi kendaraan bermotor


148


 Rincian ringkas keluhan

penggantian ganti rugi terhadap kendaraan ber-

2. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

motor yang diasuransikan.

akan memberikan jawaban kepada pemohon

5. Setelah mediator memperoleh informasi atau

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak FP-3

data yang lengkap maka mediator akan melan-

diterima.

jutkan ke tahap mediasi.

3. Setelah FP-3 diterima maka mediator akan

6. Dalam tahap

mediasi

ini

mediator

akan

melakukan penelitian terhadap sengketa ter-

berupaya menyelesaikan sengketa tersebut se-

sebut apakah sudah sesuai dengan syarat atau

cara damai, dimana dimulai dengan pendekatan

kewenangan Badan Mediasi Asuransi Indonesia

kepada perusahaan asuransi guna melakukan

(BMAI) atau belum. Dalam hal ini mediator

diskusi untuk menghasilkan suatu kesepakatan,

akan meneliti hal- hal berikut :

setelah itu mediator melakukan pendekatan ke-



Apakah sengketa telah memenuhi syarat

pada pemohon dengan menjelaskan alasan pe-

sebagai sengketa yang sah sesuai dengan

nolakan yang dilakukan pihak perusahaan asu-

ketentuan pasal 3 SK. No. 001/ SK- BMAI/

ransi dengan sebaik- baiknya serta menjelaskan

09. 2006.

mengenai tawaran yang dapat diberikan peru-

Apakah sengketa merupakan sengketa yang

sahaan asuransi (jika ada).



dikecualikan sesuai ketentuan pasal 3 SK. 

No. 001/ SK- BMAI/ 09. 2006.

mediasi, maka mediator harus mencatat secara

Apakah pemohon memenuhi syarat sebagai

tertulis semua persyaratan penyelesaian yang

pemohon sesuai ketentuan pasal 5 SK. No.

dicapai oleh kedua belah pihak.

001/ SK- BMAI/ 09. 2006, dan 

7. Apabila sengketa dapat diselesaikan melalui

8. Jika sengketa tidak dapat diselesaiakan melalui

Apakah permohonana untuk melakukan

mediasi, mediator akan meminta persetujuan

investigasi disampaikan dalam jangka wak-

Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia

tu sesuai ketentuan pasal 8 SK. No. 001/

(BMAI) untuk melanjutkan sengketa ke tingkat

SK- BMAI/ 09. 2006.

ajudikasi.

4. Jika sengketa tersebut tidak sesuai maka maka

B. Tahap II : Ajudikasi

mediator dapat menolak untuk menindak lanjuti

1. Sebelum proses ajudikasi dimulai, para

sengketa tersebut dan jika sengketa tersebut

pihak akan menandatangani perjanjian aju-

teleh sesuai maka mediator akan melanjutkan ke

dikasi yang telah disediakan oleh Badan

tahap investigasi dimana Badan Mediasi Asu-

Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang

ransi Indonesia (BMAI) meminta bukti- bukti

berisikan syarat- syarat dan ketentuan dari

yang kemudian melakukan wawancara dengan

prosedur ajudikasi. Bilamana anggota tidak

tertanggung dan perusahaan asuransi sehubu-

bersedia menandatangani perjanjian ajudi-

ngan dengan objek yang diasuransikan yang se-

kasi, proses ajudikasi dapat tetap berjalan.

karang sedang dipersengketakan dalam hal

2. Setelah para pihak menandatangani perjanjian ajudikasi, Badan Mediasi Asuransi

149





Indonesia (BMAI) akan menunjuk ajudikator yang akan menjadi anggota majelis

Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.



ajudikator. Majelis ajudikator terdiri dari 3 (tiga) orang ajudikator, kemudian Badan

Fotocopy polis, sertifikat, lampiran/ endosemen.



Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) mem-

Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM)

beritahukan kepada para pihak yang ber-

pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda

sengketa selambat- lambatnya 21 (dua pu-

Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda

luh satu) hari sejak dilakukan penunjukan

Penduduk (KTP) tertanggung.

majelis ajudikator. Apabila salah satu dari pihak yang bersengketa keberatan atas

b.

Dalam hal kerugian total 

penunjukan anggota majelis ajudikator tertentu dengan alasan yang dapat diterima,

Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.



Dokumen asli :


 Polis, sertifikat, lampiran/endosemen.

akan menunjuk penggantinya.

 Surat

Tanda

Nomor

Kendaraan

3. Para pihak harus menyampaikan semua

(STNK), Buku Pemilik Kendaraan Ber-

dokumen yang ingin diserahkannya kepada

motor (BPKB), faktur pembelian, blan-

majelis ajudikator selambat- lambatnya 7

ko kwitansi dan surat penyerahan hak

(tujuh) hari sebelum tanggal persidangan.

milik yang sudah ditandatangani ter-

Dalam hal ini perusahaan asuransi harus

tanggung.

menyampaikan beberapa dokumen diantara-

 Dokumen yang diperlukan sesuai ke-

nya :

tentuan yang berlaku untuk kendaraan

 Fotocopy lengkap dari isi polis

bermotor diplomatik atau internasional.

 Formulir klaim

 Buku Kir untuk jenis kendaraan yang

 Laporan- laporan pihak lain (polisi)

wajib Kir.

 Bukti-bukti berkaitan dengan jumlah gan-

 Surat Keterangan Kepolisian Daerah

ti rugi yang diajukan

(dalam hal kehilangan keseluruhan).

 Fotocopy semua korespondensi dengan

 Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor

tertanggung berkaitan dengan proses

Kendaraan (STNK) (dalam hal kehila-

penyelesaian klaim termasuk catatan

ngan keseluruhan).

rapat antara penanggung dengan tertanggung (bila ada)



Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggung.

Dalam hal ini pihak tertanggung harus menyam-

4. Proses persidangan ajudikasi dilaksanakan da-

paikan beberapa dokuman diantaranya :

lam tata cara yang ditetapkan oleh majelis dan

a. Dalam hal kerugian sebagian

menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi bila majelis tidak menetapkan tata cara tersebut maka Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

150


yang berlaku adalah tata cara yang bersifat stan-

j. Majelis Ajudikator, bila dianggap perlu,

dar, yaitu :

dapat menunda persidangan untuk mem-

a. Ketua membuka sidang dengan memper-

bahas sengketa tersebut dan membuat/

kenalkan para pihak dan para ajudikator.

memberitahukan keputusannya kemudian.

b. Ketua melaksanakan tata cara persidangan

5. Apabila majelis ajudikator telah mencapai suatu

kepada para pihak dan menanyakan apakah

keputusan, dasar- dasar dalam membuat kepu-

ada hal- hal yang ingin dipertanyakan.

tusan tersebut akan dibuat secara tertulis dan

c. Pemohon diminta untuk membacakan atau

ditanda-tangani oleh semua anggota majelis.

menyampaikan tuntutannya, mengajukan

Selanjutnya akan dilakukan sidang untuk mem-

para saksi dan menyerahkan semua doku-

bacakan dasar- dasar yang dipakai untuk mem-

men pendukungnya.

buat keputusan tersebut dan diakhiri dengan

d. Anggota Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) juga membacakan alasan penolakannya, mengajukan saksi serta menyerahkan dokumen pendukungnya. e. Pemohon diberikan kesempatan untuk me-

f.

mengumumkan ketetapan atau keputusan majelis ajudikator. 6. Pemohon dapat menerima atau menolak keputusan majelis ajudikator, sedangkan keputusan majelis ajudikator akan mengikat bagi anggota

ngajukan pertanyaan kepada anggota Badan

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) serta

7. Apabila pemohon menerima keputusan majelis

para saksinya.

ajudikator maka anggota akan terikat dan kedua

Anggota Badan Mediasi Asuransi Indonesia

belah

(BMAI) juga diberikan kesempatan untuk

perjanjian penyelesaian sesuai dengan kepu-

mengajukan pertanyaan kepada pemohon

tusan tersebut. Sedangkan apabila pemohon me-

serta para saksinya.

nolak keputusan majelis ajudikator maka penye-

pihak

menandatangani

suatu

g. Kedua belah pihak diminta untuk membuat

lesaian sengketa tidak dapat dicapai dan kedua

dan menyampaikan kesimpulan masing-

belah pihak bebas untuk menempuh jalur penye-

masing.

lesaian lainnya (melalui pengadilan atau arbitra-

h. Kedua belah pihak diberikan kesempatan

se).

oleh Majelis untuk mempertimbangkan

8. Sidang ajudikasi bertujuan untuk melakukan uji

kembali sengketa tersebut dan merubah atau

materi atas pendapat yang dibuat oleh Mediator

melakukan negosiasi ulang penawarannya

atas suatu kasus sebelum pendapat atau kepu-

i. Apabila sengketa tersebut dapat dise-

tusan tersebut disampaikan kepada pihak terkait.

lesaikan oleh para pihak maka Majelis Aju-

Setiap keputusan akhir Badan Mediasi Asuransi

dikator akan melanjutkan proses ajudikasi

Indonesia

yaitu membuat keputusan atas kasus ter-

menolak harus dibuat atas dasar ketidak-

sebut.

berpihakan dan diambil melalui sidang ajudi-

(BMAI)

kasi. 151

harus


baik

mendukung

atau


Untuk dapat lebih memahami prosedur penyelesaian

nyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur lain,

sengketa klaim melalui Badan Mediasi Asuransi

baik melalui pengadilan ataupun alternatif penye-

Indonesia (BMAI), dpat dilihat pada bagan 1.

lesaian sengketa lainnya. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa menyelesaikan sengketa melalui jalur

Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa

lain juga terdapat beberapa hambatan yang harus

Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Mela-

dihadapi. Misalnya hambatan dalam menyelesaikan

lui Badan Mediasi Asuransi Indonesia

sengketa melalui pengadilan yakni ketidakpatuhan

Dalam setiap perjanjian yang kita buat dengan pihak lain tidak menutup kemungkinan akan

para pihak dalam memenuhi persyaratan peradilan ataupun ketidakpatuhan dalam proses persidangan.

terjadinya suatu perselisihan atau sengketa. Setiap

Disamping itu proses penyelesaian sengketa

perselisihan atau sengketa yang terjadi harus segera

melalui alternatif penyelesaian sengketa khususnya

diselesaikan agar tidak berlarut- larut dan menjadi

melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

lebih rumit yang dapat merugikan kedua belah

juga terdapat beberapa hambatan dalam menye-

pihak yang bersengketa. Dalam hal penyelesaian

lesaikan sengketa. Hambatan yang timbul dari

sengketa itu dapat dilakukan atau dimulai dari tahap

proses penyelesaian sengketa melalui Badan Me-

yang paling mudah dan sederhana yaitu perun-

diasi Asuransi Indonesia (BMAI) itu disebabkan

dingan atau musyawarah antara kedua belah pihak.

dari berbagai pihak yang saling berkaitan yaitu :

Namun, tidak jarang ada pihak yang langsung me-

1. Pemohon (tertanggung)

milih jalur pengadilan atau jalur alternatif penye-

Dalam hal ini terhambatnya proses penyelesaian

lesaian sengketa lainnya sebagai cara untuk menye-

sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi

lesaiakan perselisihan atau sengketa yang terjadi.

Indonesia

Dalam setiap proses penyelesaian sengketa yang

pemohon :

dilakukan, tidak menutup kemungkinan timbulnya

a. Tidak memberikan bukti atas penolakan

hambatan- hambatan yang akan

dihadapi dalam

(BMAI)

itu

disebabkan

karena

klaim asuransi kendaraan bermotor

proses penyelesaian sengketa, sekalipun proses

Dengan tidak memberikan bukti atas peno-

penyelesaian sengketa yang paling mudah dan

lakan klaim tersebut sudah pasti proses pe-

sederhana yaitu perundingan atau musyawarah.

nyelesaiannya akan terhambat dan menjadi

Misalnya hambatan dalam melakukan perundingan

lebih lama karena bukti atas penolakan

atau musyawarah adalah keegoisan masing- masing

klaim marupakan barang bukti yang kuat

pihak dimana para pihak tetap pada pendiriannya

untuk mengetahui kebenaran yang sesung-

masing- masing dan tidak ada yang ingin mengalah,

guhnya, atau dengan kata lain bukti atas pe-

keadaan seperti ini tidak akan menyelesaikan

nolakan klaim merupakan data yang paling

masalah antara para pihak yang bersengketa.

pokok atau utama yang digunakan untuk

Jika penyelesaian sengketa melalui perundingan atau musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka biasanya para pihak bersepakat untuk me-

menyelesaikan sengketa tersebut. b. Persepsi pemohon terhadap isi polis asuransi kendaraan bermotor


152


Persepsi pemohon atas isi polis tersebut

Keadaan seperi ini sudah sangat jelas dapat

tidaklah selalu sama dengan persepsi peru-

menghambat proses penyelesaian sengketa

sahaan asuransi, hal inilah yang sering

karena anggota

dijadikan pemicu terjadinya sengketa antara

Indonesia (BMAI) yang dalam hal ini ada-

penanggung dan tertanggung. Selain sering

lah

dijadikan pemicu terjadinya sengketa antara

menunjuk wakilnya dalam menyelesaikan

penanggung dan tertanggung, hal tersebut

sengketa tersebut melalui Badan Mediasi

juga dapat menghambat dalm penyelesaian

Asuransi Indonesia (BMAI). Seharusnya

sengketa karena tidak adanya kesamaan

pihak yang telah ditunjuk oleh perusahaan

persepsi antara kedua belah pihak.

asuransi dalam mewakili perusahaannya itu

2. Anggota

Badan Mediasi Asuransi Indonesia

perusahaan

asuransi

sudah

salah

telah mengerti akan keputusan yang harus

(BMAI) (perusahaan asuransi)

diambilanya dan memahami akan arti dari


isi surat kuasa yang diberikannya. Dengan

sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi

kata lain pihak yang ditunjuk oleh peru-

Indonesia (BMAI) itu disebabkan karena pe-

sahaan asuransi harusnya orang yang benar-

rusahaan asuransi :

benar mengerti dan berkompeten dalam

a. Lamanya proses pemberian bukti atas pe-

bidangnya.

nolakan klaim asuransi kendaraan bermotor

3. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Hal ini sering terjadi pada perusahaan


asuransi yang memepunyai konsumen sa-

sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor

ngat banyak, baiasanya perusahaan asuransi

melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia

yang mempunyai konsumen yang banyak

(BMAI) itu disebabkan karena Badan Mediasi

adalah perusahaan yang memberikan ke-

Asuransi Indonesia (BMAI)

mudahan dalam menjadi konsumennya,

mempertemukan kedua belah pihak karena

misalnya dengan memberikan tarif premi

kesibukannya masing- masing pihak. Dengan

yang cukup murah atau rendah. Dengan

demilian sudah pasti penyelesaian sengketanya

keadaan yang demikian, sudah pasti proses

akan terhambat. Keadaan yang seperti ini selalu

dalam memberikan bukti atas penolakan

menimbulkan penilaian yang kurang baik

klaim cenderung lebih lama karena pihak

kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia

asuransi harus mencari data- data yang

(BMAI) yakni badan hukum tersebut terlihat

berkaitan dan hal itu tidaklah mudah karena

kurang cepat dalam menyelesaikan sengketa

banyaknya data yang dimilikinya.

serta terkesan berbelit- belit atau waktu dalam

b. Pihak yang mewakili anggota tidak berani

kesulitan dalam

menyelesaikan sengketanya diperlama.

memberikan keputusan atau tidak memahami arti dari surat kuasa khusus

153

Badan Mediasi Asuransi


Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi BAGAN 1 ROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI Tertanggung menyampaikan keluhan Ke BMAI

Case Manager (Asuransi Umum, Jiwa dan Sosial) memeriksa kasus yang diterima. Apakah kasus itu berada dalam yuridikasi BMAI YA

Mengupayakan Mediasi

TIDAK

BMAI tidak dapat / bisa menangani kasus lebih lanjut

Hasil Mediasi

YA

Tidak

Perselisihan Selesai

Kasus dilanjutkan ke Ajudikasi

File Ditutup

Ajudikasi memutuskan berdasarkan fakta dan merit kedua belah pihak

yang diberikan oleh perusahaan asuransi (pe-

Kesimpulan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

nanggung) yang kemudian ditempuh melalui pe-

adalah suatu badan yang independen yang memiliki

ngadilan, hal ini berdampak buruk bagi dunia per-

peranan menjembatani antara tertanggung dan

asuransian berupa citra buruk di masyarakat bahkan

penanggung dalam penyelesaian sengketa klaim

sampai pemailitan perusahaan asuransi. Banyak

asuransi yang masih dalam wewenang Badan

sekali sengketa klaim yang timbul akibat dari

Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Pendirian

ketidakpuasan

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) di-

perusahaan asuransi (penanggung). Tetapi sengketa

latarbelakangi banyaknya pengaduan klaim asuransi

dalam asuransi itu timbul bukan hanya disebabkan

akibat ketidakpuasan tertanggung akan pelayanan

oleh pihak penanggung melainkan juga dapat


tertanggung

terhadap

pelayanan

154


disebabkan oleh tertanggung. Banyak pilihan pe-

yang ditunjuk oleh Badan Mediasi Asuransi

nyelesaian sengketa yang dapat ditempuh guna

Indonesia (BMAI). Sidang ajudikasi bertujuan untuk

untuk menyelesaikan sengketanya, diantaranya pe-

melakukan uji materi atas pendapat yang dibuat oleh

nyelesaian melalui perundingan, arbitrase, mediasi,

mediator atas suatu kasus sebelum keputusan

dan pengadilan. Dalam hal ini semua jenis sengketa

tersebut disampaikan kepada pihak terkait. Setiap

asuransi dapat diselesaikan dengan cara-cara ter-

keputusan akhir Badan Mediasi Asuransi Indonesia

sebut, namun dalam hal ini tidak semua sengketa

(BMAI) baik mendukung atau menolak harus dibuat

dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi

atas dasar ketidakberpihakan dan diambil melalui

Indonesia (BMAI) karena terdapat pembatasan ter-

sidang ajudikasi. Keputusan tersebut mengikat bagi

hadap sengketa yang dapat ditangani yaitu pem-

pihak perusahaan asuransi tetapi tidak mengikat

batasan terhadap jumlah/nilai maksimum klaim

bagi tertanggung, hal tersebut mencerminkan inde-

(untuk asuransi umum nilai maksimum klaimnya

pendensi dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia

sebesar Rp.500.000.000,00 dan untuk asuransi jiwa

(BMAI) apabila tertanggung tidak puas dengan

dan sosial nilai maksimum klaimnya sebesar

keputusan yang diambil melalui tingkat ajudikasi

Rp.300.000.000,00), pembatasan terhadap jangka

maka tertanggung dapat melanjutkan ke jalur lain

waktu yakni tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak

yaitu Arbitrase dan Pengadilan. Meskipun telah

perusahaan asuransi menyampaikan penolakannya

tertulis dengan jelas mengenai tahap yang harus di-

kepada pemegang polis, serta pembatasan terhadap

lalui, hal tersebut tidak menutup kemungkinan pe-

jenis sengketa yang dalam hal ini sengketa tersebut

nyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asu-

tidak dikecualikan menurut SK. No. 001/ SK-

ransi Indonesia (BMAI) akan terhambat, hambatan

BMAI/ 09. 2006.

yang timbul tersebut dapat berasal dari tertanggung,

Adapun tahap dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

penanggung, maupun dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) itu sendiri.

terdiri dari 2 (dua) cara yaitu Mediasi dan Ajudikasi. Mediasi merupakan solusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana bentuk penyelesaian sengketanya adalah para pihak membuat kesepakatan secara sukarela dan menentukan jalannya mediasi dimana kesepakatan penyelasaian sengketa yang diharapkan adalah winwin solution artinya penyelesaian yang disepakati dapat diterima sebagai solusi atas penyelesaian sengketa yang dihadapi. sedangkan ajudikasi merupakan tingkat lanjutan apabila para pihak tidak

Daftar Pustaka BMAI, “Tangani Sengketa Asuaransi”, http://www. media-asuransi.com/index.php, tanggal akses 23 Januari 2009. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, “Hukum Pertanggungan”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982. Heru Susetyo, Henry Arianto, “Pedoman Praktis Menulis Skripsi”, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2006.

dapat menerima keputusan dari mediasi dimana dalam tahap ini akan diputuskan oleh oleh mediator 155

Indonesia, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR),



UU Nomor 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 ayat (1).

Purwosutjipto, “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6: Hukum Pertanggungan”, Djambatan, Jakarta, 1986.

Indonesia, “Surat Keputusan Tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi”, Surat Keputusan Nomor 001/SK-BMAI/09.2006,

Ranti Rusli, “BMAI, Upaya Lindungi Pemegang Polis”, http//www.bisnis.com/servlet/page. Diakses tanggal 23 Januari 2009.

Meddenia Ayu Wulandari, “Arbitrase”, (Diktat Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2007. Mediasi, “Solusi Alternatif Sengketa di Luar Pengadilan”, http://www.cybertokoh.com/ mod.php diakses tanggal 23 Januari 2009. Nira Aprilia,“Analisa Tingkat Keberhasilan Badan Mediasi Asuransi Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Antara Tertanggung dan Penanggung”, (Skripsi Sarjana Asuransi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta, 2008. Peraturan Tambahan-1 Surat Keputusan Nomor 001/SK-BMAI/09.2006 Tentang Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi BMAI Pasal 5 ayat (3).

Ricardo Simanjuntak, “Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi Serta Penyelesaiannya,” Jurnal Hukum Asuransi, 2009. Sonja

Roesmana, “Aspek Hukum Asuransi Kesehatan Di Indonesia”, Makalah Continuing Legal Education (CLE) BPHN, tahun 1997.

Sonni Dwiharsono, “Prinsip- Prinsip Dan Praktek Asuransi”, Jakarta Insurance Institute, Jakarta, 1996. Rusyadi, “Proses Penyelesaian Klaim Terhadap Penjualan Produk Asuransi Kendaraan Bermotor,” Skripsi Sarjana Asuransi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta, 2001. Unsur-Unsur Mediasi, http://www.iict.or.id/ina/ mediasi.php, tanggal akses 23 Januari 2009.


156

PENYELESAIAN KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA (BMAI)

Recommend Documents