ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MELALUI BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA Oleh: Tioma Roniuli Hariandja ABSTRAK: Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) adalah sebuah metode sederhana untuk melakukan resolusi, dan itu metode yang mungkin untuk melakukan resolusi dengan waktu limite sehingga itu membuat resolusi relatif lebih cepat daripada di pengadilan. Metode salah satu ADR adalah mediasi. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) adalah penyelesaian sengketa bereau asuransi industri di Indonesia. BMAI melakukan resolusi perselisihan antara tertanggung dan penanggung. Pertama proses itu melakukan mediasi dan jika metode itu tidak mendapatkan kesimpulan antara mereka, dari mediator dapat requeting ke BMAI seorang kepala untuk menutup proses dengan ajudikasi. Penjelasan pada, terbukti bahwa mediasi BMAI bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi. BMAI peraturan mengatakan bahwa BMAI melakukan mediasi-ajudikasi, tapi kita harus tahu apa yang dimaksudkan dari ajudikasi? Ajudikasi adalah pengadilan dan itu berarti bahwa ajudikasi tidak ADR. Lalu apa yang terbaik dilakukan ADR untuk proses BMAI? Dalam ADR mengakui mediasi-arbitrasi dan jika ingin kinerja BMAI jangan mediasi-arbitrasi, BMAI harus melakukan mediasi truely dengan itu adalah prinsip dari peraturan yang berubah dari ajudikasi ke arbitrase. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Alternatif, Mediasi, Ajudikasi, Arbitrase. Abstract: Alternative Dispute Resolution (ADR) is a simple method to perform the resolution, and it is possible to perform the method with a time resolution of limite so it makes a resolution relatively more quickly than in court. One method of ADR is mediation. Indonesian Insurance Mediation Body (BMAI) is bereau insurance settlement industry in Indonesia. BMAI conduct dispute resolution between the insured and the insurer. The first mediation process and if the method does not get the conclusion between them, from the mediator can requeting to BMAI a head to cover the adjudication process. Explanation on, proved that the mediation BMAI contrary to the principles of mediation. BMAI regulations say that BMAI mediation-adjudication, but we must know what is intended from the adjudication? Adjudication is the court and that means that the adjudication is not ADR. Then do what is best for the BMAI ADR? In the mediation-arbitration ADR acknowledge and if you want the performance of mediation-arbitration BMAI do, BMAI should mediate with it truely is the principle of changing the rules of adjudication to arbitration. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Mediation, Adjudication, Arbitration.
I.
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
metode-metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Metode ini dikenal
Pada tahun-tahun belakang ini sistem
dengan Alternative Dispute Resolution
peradilan di Indonesia mulai mengarahkan
(ADR) dapat disama artikan kedalam
sistem penyelesaian sengketa melalui
bahasa
Indonesia
dengan
beberapa
26
sebutan,
salah
satunya
adalah
Kemudian tanggal 12 Mei 2006, seratus
Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA).
lima puluh perusahaan asuransi yang
Pengembangan
sekaligus
untuk
metode ini
menangani
bertujuan
sebagai
anggota
Federasi
permasalahan-
Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI),
permasalahan yang selama ini menjadi
bersepakat membentuk Badan Mediasi
hambatan dalam sistem peradilan di
Asuransi
Indonesia . Tidak dapat dipungkiri bahwa
merupakan lembaga independent yang
metode penyelesaian pada peradilan di
memiliki
Indonesia masih banyak kekurangannya.
berkompeten dan
Keberadaan birokrasi yang berbelit-belit
menyelesaikan
menyebabkan ketidak efektifan waktu
manfaat polis asuransi. BMAI dalam
sehingga
kemungkinan
Indonesia
(BMAI).
BMAI
mediator-mediator
yang
berintegritas dalam
sengketa
klaim
biaya
yang
pelaksanaannya
relatif
lebih
tahap penyelesaian sengketa. Pada tahap
banyak(mahal). Inilah yang menyebabkan
pertama menggunakan metode mediasi
mulai banyaknya kajian yang dilakukan
dan apabila pada tahap ini tidak tercapai
oleh para pakar untuk menggunakan
kesepakatan, maka digunakanlah tahap
metode-metode PSA.
kedua yaitu dengan menggunakan metode
dikeluarkan
Pada
juga
akan
September
2003,
diterbitkan
mengunakan
permasalahan
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di
Bagaimana
Pengadilan yang ditetapkan tanggal 11
menurut prespektif mediasi?
September
II.
disingkat
(dua)
ajudikasi. Berdasarkan uraian ini, maka
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
2003(selanjutnya
2
atas
yang prosedur
dikaji
adalah:
beracara
BMAI
KERANGKA TEORI
PERMA No.2/2003) yang pada pasal 2
2.1.
ayat (1) menyebutkan bahwa mewajibkan
Peraturan BMAI pasal 5 menyebutkan
setiap
bahwa BMAI akan selalu bertindak
perkara
yang
diajukan
pada
Fungsi dan Kewenangan BMAI
pengadilan tingkat pertama untuk terlebih
independen
dahulu diselesaikan melalui perdamaian
fungsinya. Maksud BMAI Independen,
dengan bantuan mediator. Berdasarkan
adalah
PERMA ini, maka ada kewajiban bagi
dengan lembaga penyelesaian sengketa
setiap pihak yang berpekara di pengadilan
lainnya, karena secara khusus dibentuk
untuk terlebih dahulu
untuk menyelesaikan sengketa-sengketa
mengupayakan
penyelesaian sengketa melalui mediasi.
BMAI
dalam
tidak
melaksankan
ada
keterkaitan
yang terjadi dalam usaha perasuransian
27
saja (sementara hanya khusus untuk
BMAI
sengketa
ajudikasi atas sengketa tersebut.
klaim
atas
manfaat
polis
asuransi). Kemudian BMAI berfungsi imparsial
maksudnya
adalah
karena
berwenang
melakukan
proses
Kewenangan BMAI lainnya adalah bila
dianggap
wajar
dengan
dibentuk dengan tujuan untuk lebih
keadaan,
memberikan perlindungan hukum bagi
menyampaikan rekomendasi kepada para
konsumen
pihak yang bersengketa untuk dapat
asuransi,
kepercayaan
meningkatkan
masyarakat
BMAI
dapat
dapat
mengfasilitasi penyelesaian atas sengketa
usaha
tersebut. Kemudian dalam hal kerahasian
perasuransian pada masa datang. 2 (dua)
BMAI memiliki wewenang untuk tidak
fungsi BMAI ini mengartikan bahwa
memberikan
BMAI bukan berfungsi sebagai penasehat
tentang
hukum
kecuali dianggap wajar terkait dengan
mendukung
dan
maka
sesuai
perkembangan
tetapi
perselisihan
sebagai
diantara
penengah
nasabah
dan
perusahaan asuransi. BMAI
anggota/perusahaan
umum asuransi,
proses penyelesaian sengketa selain itu BMAI
menerima
secara
juga tidak akan memberikan
semua
informasi atas perjanjian dari anggota/jasa
pengaduan dan sengketa yang diajukan
pelayanan/perusahaan asuransi bersang-
nasabah. Apabila sengketa memenuhi
kutan. BMAI hanya akan memberikan
syarat, maka mediator akan melakukan
penjelasan-penjelasan
investigasi
Investigasi
aktuaria, saran-saran hukum serta saran-
digunakan untuk mencari pihak benar dan
saran profesional lainnya kepada para
yang salah. Selama investigasi, mediator
pihak yang bersengketa.
akan menyarankan kepada para pihak
III.
untuk
akan
informasi
sengketa.
melakukan
perdamaian
investigasi
para
berdamai,
pihak
maka
belum
mediator
PEMBAHASAN
secara
internal kembali. Bila sampai berakhir juga akan
3.1.
Menurut Peraturan BMAI 1. Syarat Sengketa
melaksanakan
1. Pemohon:
tetap
HASIL
Prosedur Penyelesaian Sengketa
a. Para Pihak adalah
keadaan
&
dan
PENELITIAN
melaksanakan mediasi. Kemudian setelah mediasi
akuntansi
sama, tidak ditemukan kesepakatan antara
- Nasabah yang mempunyai hubungan
kedua pihak yang bersengketa, maka
perjanjian asuransi dengan anggota;
28
- Seseorang
yang
mempunyai
- Mengadakan musyawarah lanjutan
kepentingan finansial atas manfaat
sebelum diadakan investigasi (Pasal
perjanjian asuransi;
10);
- Seseorang yang atas dirinya dibuat atau
dimaksudkan
untuk
dibuat
perjanjian asuransi;
menerima manfaat dari suatu klaim yang
perjanjian,
penghentian
investigasi
semua
persyaratan
(Pasal 11); - Mencatat
- Seseorang yang memiliki hak untuk
asuransi
- Meminta
timbul
karena
undang-undang
atau
subrogasi.
penyelesaian yang dicapai oleh kedua belah pihak (Pasal 14); - Meminta
melanjutkan
proses
penyelesaian ke tingkat ajudikasi kepada Ketua BMAI (Pasal 14).
2. Termohon:
b. Semua bentuk keluhan atau keberatan
Anggota/Perusahaan Asuransi adalah
(sengketa) dari pihak yang mempunyai
termohon
yang
kepentingan atas suatu jaminan polis
diajukan ke BMAI oleh pemohon.
(pemohon) berkaitan dengan tuntutan
Anggota BMAI terdiri dari semua
ganti rugi atau manfaat asuransi
dalam
sengketa
anggota assosiasi perusahan asuransi Indonesia, yaitu Assosiasi Asuransi Jiwa
Indonesia
(AAJI),
Assosiasi
c. Lingkup sengketa yang diajukan harus berada dalam yuridiksi BMAI; d. Anggota atau termohon tidak dapat
Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan
menyelesaikan
Assosiasi Asuransi Jaminan Sosial
langsung sesuai tuntutan pemohon
Indonesia
dalam jangka waktu 30 hari sejak
(AAJSI)
serta
semua
perusahan reasuransi.
disampaikan
3. Mediator:
keberatan
secara
kepada
termohon;
Mediator BMAI adalah mediator yang memiliki
sengketa
dalam
polis tidak lebih Rp.500 juta untuk
sengketa-sengketa
asuransi kerugian/umum dan Rp.300
asuransi. menurut peraturan BMAI,
juta untuk asuransi jiwa atau asuransi
mediator akan:
jaminan sosial;
menyelesaikan
- Menangani
pengalaman
e. Jumlah tuntutan ganti rugi atau manfaat
penyelesaian
sengketa
2. Penyelesaian Sengketa Melalui BMAI
melalui mediasi(Pasal 8); - Melakukan investigasi (Pasal 9);
Menurut Peraturan BMAI, bahwa dalam menyelesaikan
sengketa-sengketanya 29
BMAI memiliki 2 (dua) tahapan dalam
dapat menghadirkan kedua pihak untuk
penyelesaian sengketa, yaitu:
wawancara dan dapat membuat rekaman
a. Mediasi:
atas suatu pernyataan baik dari pemohon
Pengajuan Mediasi, paling lama 30 hari
ataupun termohon. Hasil mediasi akan
setelah
berbentuk
melakukan
internal.
upaya
hukum
BMAI akan memberikan
kesepakatan
kesepakatan
belum
dan
apabila
ditemukan
dan
jawaban dalam jangka waktu 3 hari
dimungkinkan tidak akan tercapai melalui
setelah formulir permohonan diterima.
mediasi, maka mediator dapat meminta
Selama jangka waktu 3 hari tersebut
ketua BMAI agar sengketa diselesaikan
mediator akan melakukan investigasi
menggunakan ajudikasi (kecuali pemohon
terhadap
berkehendak lain).
sengketa
memeriksa sengketa
dengan
kembali apakah
apakah
cara
syarat-syarat
sudah
terpenuhi,
Sengketa yang diajukan ke tingkat
permohonan
belum
ajudikasi adalah sengketa yang sudah
kadaluwarsa.
menempuh
Setelah syarat,
b. Ajudikasi:
permohonan
memenuhi
terlebih dahulu BMAI
mediasi
mencapai
dan
kesepakatan
belum atau
akan
dimungkinkan tidak dapat diselesaikan
mengadakan musyawarah lanjutan dari
melalui mediasi. Dalam hal pemohon
upaya hukum internal. Apabila dengan
menolak
bantuan BMAI dicapai kesepakatan maka
penyelesaian ke tingkat ajudikasi, maka
diadakan penghentian sengketa tanpa
sengketa akan dihentikan dan pemohon
mediasi. Namun sebaliknya apabila tidak
dapat
tercapai
lainnya
kesepakatan,
maka
proses
mediasi akan dilaksanakan. Dijelaskankan
dalam
untuk
mencari
Pasal
12
/anggota
cara
(arbitrase
pengadilan).
melanjutkan
penyelesaian atau
Sedangkan tidak
melalui termohon
dapat
menolak
sengketa
melalui
Peraturan BMAI, bahwa mediator harus
penyelesaian
mendapat
kerjasama
ajudikasi, sekalipun anggota tidak hadir
sepenuhnya dari anggota dan perwakilan
dalam acara persidangan ajudikasi
anggota
BMAI.
dukungan
dalam
memberikan
perwakilannya
semua
informasi
untuk yang
Ajudikasi
BMAI penyelesaian
akan
berkaitan dengan pokok permasalahan
menghasilkan
yang
sengketa dan bila dianggap perlu mediator
berbentuk suatu putusan yang bersifat
30
final dan konklusif (sifat putusan ini tidak
dengan
dikenal dalam penetapan suatu putusan).
kewenangan untuk memutuskan, namun
Kemudian
berperan sebagai fasilitator dan tidak
putusan
dasar-dasar tersebut
tidak
memiliki
diperkenankan untuk memihak pada salah
ditandatangani oleh semua anggota panel.
satu pihak (netral), dilaksanakan secara
Putusan diumumkan dalam persidangan
tertutup dan bersifat rahasia, sehingga
terakhir dan apabila para pihak menerima
memberikan jaminan kepada para pihak
putusan
berupa
maka
ditulis
yaitu
dan
tersebut,
akan
dikeluarkan
hakim
para
pihak
suatu
kepercayaan
untuk
menandatangani putusan tersebut sebagai
membantu menyelesaikan beda pendapat
perjanjian penyelesaian sengketa.
(sengketa) dengan menciptakan strategi
Apabila
melalui ajudikasi tidak
baru, agar dalam perbedaan yang ada
menyelesaikan sengketa atau pemohon
dapat ditemukan suatu titik tengah dan
menolak hasil ajudikasi, maka pemohon
diharapkan dapat menghasilkan suatu
dapat
penyelesaian berupa win-win solution.
mencari
(arbitrase
penyelesaian
atau
melalui
lainnya
pengadilan).
BMAI
adalah
lembaga
mediasi
Namun semua hasil ajudikasi BMAI tidak
dalam usaha perasuransian, sebagaimana
dapat menjadi bukti di pengadilan.
telah dijelaskan dalam bab sebelumnya,
Secara
teori
tahap-tahap
namun
ditemukan
penyelesaian sengketa yang digunakan
pangan
dari
oleh BMAI yaitu mediasi-ajudiaksi tidak
mediasi antara lain:
dikenal dalam PSA, namun hampir sama
1. Kekuatan
atau dapat dikatakan serupa tapi tak sama
sebanding
dengan salah satu metode penyelesaian
pemohon;
sengketa yang dikenal dalam PSA yaitu mediasi-arbitrase.
Dengan
begitu
2. Adanya
beberapa
dasar-dasar
penyim-
pelaksanaan
tawar-menawar antara
proses
tidak
anggota
dan
investigasi
dan
penghentian investigasi sengketa;
penyelesaian sengketa melalui BMAI ini
3. Mediator melakukan investigasi;
menyebabkan kekaburan proses hukum.
4. Jika mediasi tidak tercapai, maka
D.
BMAI dalam Prespektif Mediasi Mediasi
adalah
suatu
proses
ajudikasi sebagai tahap lanjutan; 5. Menghasilkan suatu putusan ajudikasi.
negosiasi yang mengikuti sertakan pihak
Berdasarkan hal ini, maka BMAI
ketiga sebagai mediator bagi para pihak
tidak dapat disebut sebagai suatu lembaga
yang bersengketa, yang fungsinya berbeda
mediasi.
Keberadaan ajudikasi dalam
31
suatu lembaga mediasi sebagai tahapan lanjutan
mediasi
merupakan
Semua penjelasan di atas yang
suatu
menyimpulkan bahwa ajudikasi BMAI
kejanggalan, karena dalam PSA tidak
dengan arbitrase memiliki persamaan dan
pernah mengenal proses penyelesaian
perbedaan,
mediasi-ajudikasi. Ajudikasi berasal dari
berbentuk mediasi-arbitrase, maka BMAI
bahasa inggris “adjudication” yang berarti
harus melaksanakan proses mediasi sesuai
keputusan
pengadilan.
dengan asas-asas mediasi dan proses
Keputusan hakim yang dimaksud dalam
lanjutannya berbentuk arbitrase, arbitrase
pengertian ini adalah lebih bersifat formal,
bukan
jadi dapat disimpulkan bahwa ajudikasi
dilaksanakan
adalah proses penyelesaian sengketa yang
disesuaikan
dilakukan melalui pengadilan. Pengertian
Tentang
ini mengartikan bahwa ajudikasi bukan
Penyelesaian Sengketa.
hakim
atau
sehingga
apabila
ajudikasi.
Arbitarse
yang
harus
juga
BMAI dengan
BMAI
UU
Arbitrase
No.30/1999
dan
Alternatif
PSA. Apabila
dikaji
kembali
proses
4.2.
Saran:
mediasi-ajudikasi BMAI ini lebih cende-
Sesuai dengan simpulan di atas,
rung menggambarkan proses mediasi-
maka penulis lebih mendukung BMAI
arbitrase
berbentuk
yang
dikenal
Mediasi-arbitrase
adalah
dalam
PSA.
penyelesaian
mediasi-arbitrase.
mediasi-arbitrase
adalah
Karena
salah
satu
sengketa yang terbentuk dari pengga-
penyelesaian sengketa yang dikenal dalam
bungan proses mediasi dan arbitrase yang
teori PSA dan tentu saja dengan begitu
dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal
penyelesaian sengketa BMAI lebih mem-
akan menggunakan mediasi dan jika
fungsikan keberadaannya
tercapai kesepakatan, maka kesepakatan
tujuannya dan hal ini akan menghilangkan
akan berbentuk putusan arbitrase. Apabila
kekaburan dalam proses hukum. Namun
gagal, maka acara akan dilanjutkan ke
jika
tahap arbitrase dan sifat putusan adalah
penyelesaian yang dilakukan BMAI dapat
final dan mengikat.
dibuat lebih sederhana lagi yaitu dengan
dikaji
menggubah
kembali,
bentuk
sebagaimana
tahap-tahap
menjadi
lembaga
arbitrase. Karena menurut penulis dengan IV. 4.1.
PENUTUP Simpulan:
arbitrase,
maka
akan
mengfokuskan
kepada satu proses penyelesaian saja dan
32
dengan begitu penyelesaian akan lebih cepat, kemungkinan biaya akan lebih murah dan diharapankan tidak terjadi penumpukan berkas sengketa. BMAI adalah suatu lembaga penyelesaian baru di Indonesia jadi diperlukan cara ekstra dalam pengsosialisasiannya. Penulis menyarankan agar pada setiap polis
yang
akan
nasabah
untuk
catatan
bahwa
pengaduan
diserahkan
kepada
dicantumkan
sebagai
terdapat
lembaga
dan penyelesaian sengketa
asuransi yaitu BMAI disertai alamat, telepon serta email BMAI. Hal ini dibuat sebagai
bukti
komitmen
perusahaan
asuransi terhadap nasabahnya. DAFTAR PUSTAKA Buku: Dewan Asuransi Indonesia, Komisi Keagenan Seksi Jiwa, Penuntutan Keagenan Asuransi Jiwa, Edisi III, Jakarta, 1984;
Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 2003; Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan, Pioner Jaya, Yogjakarta, 1990; Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2003; Wibowo, Basuki Rekso, Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Beasar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNAIR, Sabtu, 17 Desember 2005; Yahya, M, Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997; Makalah: Andriyani, Wuri, Karakteristik Kontrak Asuransi, Makalah Seminar Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanggal 29 September, Surabaya, 2005;
Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI, Jakarta , 2004;
Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Peresmian Operasional Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Makalah dalam Peresmian Operasional Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Audiotorium Dhanapala-Departemen Keuangan RI, Tanggal 22 September, Jakarta, 2006;
Priyatna, H, Abdurrasyid, Arbitrase&Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002;
Sinaga, Hotbonar, Perlindungan Nasabah Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tanggal 29 September 2005;
Projodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi Indonesia , cet V. Rineka Cipta, Jakarta , 1986;
Wibowo, Basuki Rekso, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Hand Out Pendidikan
Goodpaster, Gary diterjemahkan Nogar Simanjutak, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Elips, Jakarta , 1999;
33
Khusus Profesi Advokat, IKADIN DPC Surabaya-FH Unair-PERADI, 2005;
Zaidun, M, Alternative Dispute Resolution (ADR), Bahan Kuliah, FHUnair, Surabaya , 2004;
34
