PENYELESAIAN SENGKETA
ALTERNATIF MELALUI MEDIASI
Oleh : Prof. Rehngena Purba, SH., MS.
FILOSOFI :
Asas Musyawarah Mufakat (Pembukaan UUD 1945). Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (UU).
FAKTA/KENYATAAN :
Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat. Biaya perkara mahal. Peradilan pada umumnya tidak responsive. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Kemampuan para hakim bersifat generalis.
Proses penyelesaian perkara yang begitu lama, berbelitbelit serta biaya mahal, selalu dibebankan kesalahan kepada para Hakim. Sehingga muncullah kritik-kritik dan pelecehan terhadap lembaga peradilan dengan ungkapanungkapan seperti : KUHAP (Kasih Uang Habis Perkara). KUHAP (Kasih Uang Hakim Pasrah). Yang diperkarakan kucing, namun yang harus dijual adalah lembu. Kucing tidak dapat Lembu hilang. Seperti mencari batang korek api yang hilang pada malam hari. Yang dicari satu batang korek api tapi habis satu kotak korek api untuk mencarinya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dan banyak lagi ungkapan yang begitu didramatisir dalam melecehkan lembaga peradilan tersebut.
Namun apabila kita menyimak sejarah perkembangan ADR itu sendiri di Negara tempat pertama kali dikembangkan yaitu Amerika Serikat pengembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut : 1. Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (court congestion). Banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering kali memberikan hasil yang kurang memuaskan. 2. Untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. 3. Untuk memperlancar serta memperluas akses keadilan (access to justice). 4. Untuk member kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance) (Stephen B. Goldberg 1985 : 15 – 17).
Walaupun pola penyelesaian secara konsensus dan musyawarah telah dikenal dan mengakar dalam masyarakat adat Indonesia namun konsensus dan musyawarah sebagai embryo alternative penyelesaian diluar pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat modern belum dipahami oleh masyarakat luas (Mas Achmad Santosa, 1999 : 5).
DASAR HUKUM MEDIASI :
PANCASILA/UUD 1945 - asas musyawarah mufakat. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Pasal 1 angka 10 – APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi mediasi konsiliasi atau penilaian ahli. Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG – tentang Lembaga Perdamaian, Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara diperiksa. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian – Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG. PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur MEDIASI DI PENGADILAN. PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI DI PENGADILAN. KEPUTUSAN KETUA MA-RI NO. 26/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN.
Landasan faktual lahirnya PERMA No.01 Tahun 2008 antara lain : Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga PERMA No. 02 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan mediasi sejak berlakunya PERMA No. 02 Tahun 2003, September 2003 hingga Desember 2004 di empat Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan hasil laporan IICT (International Institut for Conflict Transformation) memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan Mediasi rendah yaitu kurang dari 10 % dari jumlah perkara yang masuk. Disamping itu terdapat kelemahan-kelemahan normatif pada PERMA No. 02 Tahun 2003 yang membuat PERMA tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan.
PERMA NO. 02 TAHUN 2003 Revisi
PERMA NO. 01 TAHUN 2008
PERMA NO. 02 TAHUN 2003 PERADILAN UMUM
PERMA NO. 01 TAHUN 2008 PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7)
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (Pasal 1 ayat 6).
BATAL DEMI HUKUM : Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (Pasal 2 (3) ).
Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara ybs telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator ybs.(Pasal 2 (4) ).
BIAYA PANGGILAN Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak pengggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah. (Pasal 3)
Pada asasnya setiap mediator bersertifikat. Kecuali di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama tidak ada mediator terdaftar bersertifikat,hakim tanpa sertifikat boleh menjadi mediator. Sertifikat diperoleh dari pelatihan oleh lembaga yang terakreditasi oleh MA RI. (PASAL 5)
PEMILIHAN MEDIATOR Para pihak berhak memilih mediator antara lain : a. Hakim majelis pemeriksa perkara b. Hakim bukan pemeriksa pada PN ybs c.Advokat/Akademisi hukum, profesi bukan hukum yang memiliki sertifikat mediator. (Pasal 8 (1) ).
DAFTAR MEDIATOR Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator bersertifikat, terdiri dari mediator Hakim dan mediator non Hakim. (Pasal 9 (1)). Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. (Pasal 9 (6)).
BATAS WAKTU PEMILIHAN MEDIATOR Para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim (Pasal 11 ayat 1).
Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim (Pasal 11 ayat 2). Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas (Pasal 11 ayat 3).
TENGGANG WAKTU PROSES MEDIASI Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari sejak pemilihan mediator dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. ( Pasal 13 (3) dan (4) ).
MEDIASI GAGAL Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. (Pasal 14 (1) ).
Mempersiapkan jadwal pertemuan, Mendorong para pihak berperan langsung dalam proses mediasi. Menyelenggarakan Kaukus, Mendorong para pihak melaksanakan perundingan berbasis kepentingan (Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan 4). Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian (Pasal 17 ayat (1)) Menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal 14).
Kesepakatan perdamaian tertulis ditandatangani para pihak dan mediator. Jika proses mediasi diwakili kuasa hukum, wajib persetujuan tertulis principal. Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian.
SE WAKA MA BIDANG YUDISIAL NO. 24/2009 18 Juni 2009 Penyeragaman format akta perdamaian. Struktur: (1) AKTA PERDAMAIAN, (2) PUTUSAN, (3) MENGADILI (pasal 17)
MEDIASI DALAM LITIGASI (WAKAI) Pada setiap tahapan litigasi Majelis Hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum ucapan putusan (Pasal 18(3)). Apabila para pihak sepakat untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi dan sepakat memilih salah satu Hakim Majelis menjadi Mediator, maka Ketua majelis memberi kesempatan kepada para pihak selama 14 hari untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi. ( Pasal 18(4) ).
Mediator tidak boleh menjadi saksi dalam perkara yang dimediasinya (Pasal 19 ayat (3)). Mediator tidak bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas isi kesepakatan perdamaian (Pasal 19 ayat (4)).
PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING,KASASI DAN PK: Apabila para pihak sepakat menempuh proses mediasi(perdamaian) di tingkat Banding/Kasasi/PK dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 21). Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.(Pasal 22).
Pengajuan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memberitahu Ketua Pengadilan Banding atau Ketua MA.
Jika berkas belum dikirim, maka pengiriman ditunda. Jika berkas sedang diperiksa, maka pemeriksaan ditunda selama 14 hari kerja (Pasal 21 dan Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2008) .
Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan pengajuan gugatan disertai dengan dokumen-dokumen terkait. Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat : Sesuai kehendak para pihak; Tidak bertentangan dengan hukum; Tidak merugikan pihak ketiga; Dapat dieksekusi; Dengan itikad baik. (Pasal 23)
Mediasi Awal Litigasi /chotei (ps.7, ps.11 ps. 13) Mediasi Dalam Litigasi /wakai (ps.18 ayat 3) Mediasi dalam Tingkat Banding, Kasasi dan PK (ps.21) Mediasi Di Luar Pengadilan/one day wakai (ps.23)
SARANA PRASARANA: 1. 2. 3.
RUANG MEDIASI/KAUKUS RUANG TUNGGU PAPAN NAMA DAFTAR MEDIATOR
PROPERTI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
WHITEBOARD/SPIDOL MEJA (BUNDAR, OVAL, PENTGON) KURSI LUKISAN/ALUR ADM. MEDIASI REGISTER MEDIATOR (HAKIM/NON HAKIM) REGISTER MEDIASI MAP DAN FORMULIR MEDIASI
PERUBAHAN DAN PENDEKATAN BARU Perubahan-perubahan penting atau hal-hal baru yang membedakan PERMA No. 1 tahun 2008 dari PERMA No. 2 Tahun 2003 berkaitan dengan hal-hal berikut :
1. Penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi berakibat putusan atas perkara yang bersangkutan batal demi hukum (Pasal 2 (ayat 3)). Dalam PERMA sebelumnya tidak ada penegasan seperti ini. 2. Pihak Penggugat lebih dahulu menanggung biaya pemanggilan para pihak (Pasal 3). Dalam PERMA sebelumnya tidak ada pengaturan seperti ini.
3. Hakim pemeriksa perkara diperkenankan menjadi mediator [Pasal 8 ayat (1) d]. Dalam PERMA sebelumnya hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator dengan alasan kekhawatiran jika hakim pemeriksa perkara tidak mampu mengadili perkara yang dimediasinya secara objektif dan netral setelah mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Namun, karena HIR memang mewajibkan hakim pemeriksa perkara untuk berupaya mendamaikan dan juga melihat pada sistem mediasi di Jepang bahwa hakim pemeriksa dapat menjadi mediator, maka dalam PERMA ini, para pihak boleh memilih hakim pemeriksa perkara menjadi mediator. Bahkan dalam keadaan tertentu, misalkan tidak ada mediator bukan hakim yang bersertifikat dan hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator, maka hakim pemeriksa perkara langsung menjadi mediator. 4. Dimungkinkannya mediator lebih dari satu orang [Pasal 8 ayat (1) e dan ayat (2)]. Dalam PERMA sebelumnya, hal ini tidak diatur.
5. Pembuatan resume perkara oleh para pihak tidak lagi bersifat wajib [Pasal 13 ayat (1) dan (2)]. Dalam PERMA sebelumnya pembuatan resume bersifat wajib. Akan tetapi setelah dibahas secara mendalam oleh Kelompok Kerja diputuskan untuk tidak mewajibkan pembuatan resume karena dikhawatirkan akan menjadi hambatan bagi proses mediasi. Jika diwajibkan, maka tanpa resume perkara berarti proses mediasi tidak dapat berlangsung. Dengan tidak diwajibkan pembuatan resume perkara, mediator tetap dapat menyelenggarakan mediasi. 6. Lama proses mediasi 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang serta masa untuk proses mediasi itu terpisah dari masa pemeriksaan perkara selama 6 (enam) bulan. Dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 selama 21 (dua puluh satu) hari dan termasuk masa pemeriksaan perkara [Pasa 13 ayat (3) dan (5)].
7.
8.
Mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal 15), dalam PERMA sebelumnya, pengaturan ini tidak ada, Kelompok Kerja menganggap hal ini perlu diatur dalam PERMA ini didasarkan pada pengalaman praktik PERMA sebelumnya, mediator harus menunggu habis masa waktu mediasi, yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja terlebih dahulu meskipun para pihak tidak pernah datang ke pertemuan mediasi, baru mediator menyampaikan kegagalan mediasi kepada hakim pemeriksa. Keadaan ini tentu membuat proses penyelesaian perkara lebih memakan waktu. Hakim wajib mendorong para pihak menempuh perdamaian pada tiap tahap pemeriksaan perkara sebelum pembacaan putusan [Pasal 18 ayat (3)]. Dalam PERMA sebelumnya hal ini tidak diatur. Namun karena dalam praktik peradilan perdamaian dapat terjadi setelah tahap pembuktian atau sebelum pengucapan putusan dan hukum acara juga tidak melarang hal itu, Kelompok Kerja menganggap perlu untuk terus mendorong para pihak untuk berdamai hingga sebelum masa pengucapan putusan. Dalam sistem mediasi Jepang hal ini juga dibolehkan.
9.
Mediator tidak bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas isi kesepakatan [Pasal 19 ayat (4)]. Dalam PERMA sebelumnya hal ini tidak diatur. Kelompok Kerja menganggap hal ini perlu diatur karena untuk mempertegas bahwa Kesepakatan Perdamaian merupakan hasil mufakat para pihak bukan hasil yang ditetapkan oleh mediator. Selain itu, pengaturan ini untuk melindungi mediasi yang terintegrasi di Pengadilan dan mediator dari tuntutan yang tidak semestinya diajukan kepadanya. 10. Pengaturan lebih rinci tentang perdamaian pada tingkat banding dan kasasi (Pasal 21 dan Pasal 22). Dalam PERMA sebelumnya hal ini tidak diatur. Kelompok Kerja menganggap hal ini perlu diatur karena dalam praktik perdamaian juga sering terjadi ketika perkara telah berada di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pengaturan diperlukan untuk menyalurkan keinginan para pihak untuk berdamai pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali sekaligus juga untuk menghindari terjadinya permasalahan.
11. Pengaturan Kesepakatan Perdamaian yang diselenggarakan di luar pengadilan (Pasal 23) dalam PERMA sebelumnya tidak diatur. Pengaturan hal ini sebenarnya didasarkan pada sistem mediasi di Jepang dimana para pihak bersengketa tetapi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan kemudian mereka berhasil mencapai perdamaian. Para pihak kemudian meminta Pengadilan untuk memperkuat Kesepakatan Perdamaian di luar pengadilan itu dengan mengajukan gugatan yang harus segera diputus. Upaya ini di Jepang disebut dengan “Sokketsu Wakai” atau “wakai dalam satu hari”.
III. Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Umum 4. Pelayanan Mediasi 4.1. Dasar Hukum PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan
4.2. Mediasi Dalam Persidangan a.
b.
c. d.
e.
Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.
4.3. Mediasi Di Luar Pengadilan a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan. b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian. c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.
IV. Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Agama F. Pelayanan Mediasi : 1. Mediasi Dalam Persidangan 2. Mediasi Di LuarPersidangan
1. Mediasi Dalam Persidangan : a. b.
c. d.
e.
Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.
2. Mediasi Di Luar Pengadilan : a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan. b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian. c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.
