EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI D.K.I. JAKARTA

Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen ....... - Mia Hadiati & Mariska Myeke Tampi

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI D.K.I. JAKARTA Mia Hadiati* Mariske Myeke Tampi**

Abstrak Sengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu diresponi secara pro-aktif mengingat perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun dalam skopa kawasan ASEAN. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik secara out of court maupun sebagai bagian dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya. Efektifitas ini dilihat berdasarkan terbentuknya Akta Perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika Akta Perdamaian terbentuk, maka hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur efektifnya mediasi. Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini ke dalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis dalam menelaah mengenai efektifitas mediasi dalam sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif. Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Laporan

A. PENDAHULUAN Mediasi

sebagai

proses

penyelesaian

Tahunan

Mahkamah

Agung

Republik Indonesia 20141:

sengketa out of court maupun di dalam pengadilan merupakan merupakan salah satu cara ampuh untuk mengurangi perkara. Berikut ini adalah gambaran perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 berdasarkan

64

*adalah pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Padjajaran dan Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Tarumanagara. **adalah pengajar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, meraih Sarjana Hukum (S.H.)

Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017


mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa

konsumen,

hal

yang

perlu

ditingkatkan adalah pendayagunaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga yang dapat mereduksi masuknya sengketa konsumen di pengadilan.

Seyogyanya

lembaga

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal

Tabel 1. Perbandingan perkara yang diterima tahun 2014 dan sisa perkara tahun 2013 berdasarkan jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung

Pendayagunaan Konsumen

dan

(Ditjen

Perdagangan

Perlindungan

PPK)

Kementerian

Republik

Indonesia.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkara

Pengembangan tersebut mencakup seluruh

yang masuk ke pengadilan pada tahun 2014

provinsi di Indonesia. Tetapi yang perlu

adalah

diteliti

12.551

perkara.

Belum

lagi

lebih

lanjut

adalah

mengenai

ditambah dengan perkara pada tahun 2013

bagaimana keefektifan mediasi terhadap

yang belum terselesaikan sejumlah 6.415

penyelesaian sengketa konsumen tersebut.

perkara. Jika para stakeholder hukum tidak meningkatkan penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, maka akan berdampak pada terjadinya penumpukan perkara

di

pengadilan,

termasuk

di

dalamnya sengketa konsumen. Selanjutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, selain peningkatan penggunaan dari Universitas Diponegoro dan Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Kristen Satya Wacana.

Permasalahan Bagaimana

efektivitas

mediasi

dalam

penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta?

B. Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) Alternative

Dispute

Resolution

(ADR)

adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

1

https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI2014.pdf, diakses tanggal 20 Juni 2016

65

disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di



luar pengadilan dengan cara konsultasi,

Selain sebagai out of court settlement,

negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian

mediasi juga merupakan bagian dalam

2

ahli . Menurut Undang-Undang Nomor 30

hukum acara perdata tepatnya sebelum

Tahun 1999, Alternative Dispute Resolution

masuk ke dalam pokok perkara. Semua

adalah suatu pranata penyelesaian sengketa

sengketa

di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan

Pengadilan termasuk perkara perlawanan

para

(verzet)

pihak

dengan

mengesampingkan

perdata

atas

yang

putusan

diajukan

verstek

ke

dan

penyelesaian sengketa secara litigasi di

perlawanan pihak berperkara (partij verzet)

pengadilan.3 Penyelesaian sengketa di luar

maupun pihak ketiga (derden verzet)

pengadilan tersebut bukan suatu yang harus

terhadap pelaksanaan putusan yang telah

dilakukan atau dijalan terlebih dahulu.

berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih

Dalam hal mediasi sebagai merupakan

dahulu diupayakan penyelesaian melalui

salah satu Alternative Dispute Resolution,

Mediasi4

maka mediasi tersebut termasuk ke dalam

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

out of court settlement dan tidak merupakan

Nomor 1 Tahun 20165)

(kecuali

ditentukan

lain

kewajiban untuk dijalankan terlebih dahulu pada saat terjadi sengketa. Dalam hal ini mediasi sebagai out of court settlement merupakan salah satu pilihan bagi para pihak.

C. Mediasi

sebagai

Bagian

dalam

Hukum Acara Perdata

2

Susanti Adi Nugroho, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Telaga Ilmu Indonesia, (Tangerang: 2011), hlm. 4 3 Susanti Adi Nugroho, “Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya”, Prenada, (Jakarta: 2015), hlm. 3

66

4

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 5 Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;



Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR

konsumen merupakan bagian dari hukum

maupun Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak

konsumen8. Pengertian konsumen sendiri

untuk menempuh proses perdamaian yang

terdiri dari 3 (tiga) pengertian yaitu

dapat

konsumen, konsumen antara dan konsumen

diintensifkan

mengintegrasikan

dengan

proses

ini

ke

cara dalam

peradilan6. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata sejatinya

dapat

memperkuat

dan

mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan

dalam

Alternatif

Penyelesaian Sengketa Konsumen Penyelesaian

sengketa

konsumen

diselesaikan dengan hukum perlindungan konsumen7.

Hukum

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu; b. Konsumen antara adalah setiap orang

dalam penyelesaian sengketa. D. Mediasi

akhir9:

perlindungan

yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang

digunakan

untuk

diperdagangkan/komersial. c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami

(natuurlijke

persoon)

yang

mendapatkan barang dan/atau jasa, c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi); d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat. Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016. 6 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, (Jakarta: 2007), hal. 7. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, (Yogyakarta: 1998), hal. 4 7 Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asasasas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Lihat Susanti Adi Nugroho, “Proses Penyelesaian

67

yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang

No.

8

Tahun

1999

membagi penyelesaian sengketa konsumen Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala dan Implementasinya”, hal. 57 8 Hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pigak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Lihat Susanti Adi Nugroho, Ibid. 9 Ibid., hal. 62



menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian

barang elektronik yaitu televisi.11

sengketa

dan

Apabila terjadi sengketa konsumen

penyelesaian sengketa konsumen melalui

dan sengketa tersebut diselesaikan

di

luar

pengadilan

10

proses litigasi : a. Penyelesaian

melalu mediasi, terdapat tahap sengketa

di

tahapan-tahapan yang harus dilalui.

luar

Tahapan untuk mediasi berdasarkan

pengadilan

Surat Edaran Direktorat Jenderal 1) Penyelesaian sengketa secara damai

Perdagangan Dalam Negeri No.

oleh para pihak sendiri 2) Penyelesaian

40/PDN/02/2010

sengketa

Tahun

2010

melalui

(selanjutnya disebut SE Dirjen

lembaga yang berwenang, yaitu

Perdagangan) dibagi menjadi tiga

melalui

sebagai berikut:

BPSK

dengan

menggunakan mekanisme melalui

a). Tahap pramediasi

konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

b) Mediasi

b. Penyelesaian

sengketa

c) Penanganan tindak lanjut

konsumen

melalui proses litigasi (hukum acara

Setelah tahap pramediasi dipenuhi

perdata)

oleh para pihak yang bersengketa, tahap

Kedua penyelesaian sengketa tersebut

berikutnya

adalah

tahap

mediasi. Mediasi dipimpin oleh

memuat mediasi di dalamnya.

aparat dinas yang berperan sebagai 1) Tahapan-Tahapan

Pelaksanaan

mediator dan dibantu oleh notulis.

Mediasi Sengketa Konsumen

Mediator menyampaikan tata tertib

Jenis gugatan yang dapat diajukan

mediasi

oleh konsumen terhadap pelaku

perhatian dan dipatuhi para pihak

usaha adalah ganti kerugian. Hal ini

selama

berdasar pada adanya kerugian

Mediator menyampaikan prinsip-

yang

diderita

oleh

yang

perlu

berlangsungnya

menjadi

mediasi.

konsumen. 11

Misalnya, 10

Ibid., hal. 98

68

konsumen

membeli

Sembiring, Jimmy Joses, “Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, &Arbitrase”, Visimedia, (Jakarta: 2011), hlm. 173.



prinsip penanganan dalam rangka

a) Penyelesaian

penyelesaian sengketa konsumen

pengadilan

kepada para pihak.

Berikut

Mediator

menyampaikan

hak

dan

kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam

UUPK.

Mediator

kemudian

memberikan kesempatan yang seimbang kepada

konsumen

dan

pelaku

usaha

menyampaikan masalahnya dan harapanharapan. Notulis melakukan pencatatan selama

berlangsungnya

mediasi

yang

dituangkan dalam bentuk berita acara mediasi. Mediator sedapat mungkin harus mengarahkan

para

pihak

untuk

menyelesaikan sengketa konsumen secara musyawarah dan kekeluargaan (win-win solution).

sengketa

sengketa

ini

di

adalah

konsumen

luar

penyelesaian yang

dapat

ditempuh di luar pengadilan: 1) Penyelesaian sengketa secara damai oleh pada pihak sendiri Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang

berperkara

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) UUPK. Penyelesaian secara damai tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui badan peradilan tertentu dengan tidak melanggar

undang-undang

perlindungan konsumen maupun peraturan

perundangan

terkait.

E. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut

Penyelesaian secara damai oleh

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

pihak yang bersengketa tersebut

Berikut ini penyelesaian sengketa konsumen

dilakukan terlebih dahulu sebelum

menurut

adanya usaha hukum lain. Hal ini

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen a.

Penyelesaian

sejalan dengan penjelasan dalam Sengketa

Konsumen

Pasal 45 ayat (2) UUPK.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2) Penyelesaian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Badan

membagi penyelesaian sengketa konsumen

Konsumen

sengketa

Penyelesaian

melalui Sengketa

menjadi 2 bagian, yaitu:

69



Lembaga yang berwenang untuk

sengketa di luar pengadilan memiliki

menyelesaiakan

sengketa

kadar keterikatan kepada aturan main

konsumen disebut dengan Badapan

yang bervariasi, dari yang paling kaku

Penyelesaian Sengketa Konsumen

dalam menjalankan aturan main sampai

(BPSK).

Penyelesaian

melalui

kepada yang paling relaks.13

BPSK

dilakukan

dengan

menggunakan

mekanisme

konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

F.

Konsumen

Penyelesaian dengan menggunakan

Kaitannya

BPSK dianggap cepat, mudah dan

menentukan

wajib

putusannya.

dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang

karena

Mediasi14.Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari

pengambilan putusan yang sangat

menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan

sederhana. Murah karena terletak biaya

perkara

Peraturan

pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2016

prosedur adminsitratif dan proses

pada

Dengan

dalam

Ada beberapa hal penting yang menjadi

memberikan

Mudah

Indonesia

Tahun 2016

dalam

tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK

di

Mahkamah Agung (PERMA) No. 1

murah.12 Cepat karena undangundang

Perkembangan Penyelesaian Sengketa

perintah

yang

adanya

terjangkau.

melakukan kewajiban

(inpersoon)

untuk

Mediasi. bagi

Kedua,

para

pihak

menghadiri

secara

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa

langsung pertemuan mediasi dengan atau

konsumen diusahakan dapat dilakukan

tanpa didampingi oleh kuasa hukum,

secara

damai,

sehingga

dapat

kecuali ada alasan sah seperti kondisi

pihak

yang

kesehatan yang tidak memungkinkan hadir

solution).

dalam pertemuan mediasi berdasarkan

memuaskan

para

bersengketa

(win-win

Menurut Leo Kanowitz, penyelesaian 13

12

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana, (Jakarta:2011) hlm. 99

70

Ibid., hal. 100 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d454 1fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1tahun-2016, diakses tanggal 26 Oktober 2016 14



surat

keterangan

dokter;

di

bawah

pertemuan

Mediasi,

tetapi

tidak

pengampuan; mempunyai tempat tinggal,

mengajukan dan/atau tidak menanggapi

kediaman atau kedudukan di luar negeri;

Resume Perkara pihak lain; dan/atau (e)

atau menjalankan tugas negara, tuntutan

tidak menandatangani konsep Kesepakatan

profesi atau pekerjaan yang tidak dapat

Perdamaian yang telah disepakati tanpa

ditinggalkan.15

alasan sah16.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya

Apabila

aturan tentang iktikad baik dalam proses

(2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan

Pasal 7 menyatakan: (1) Para pihak hukumnya

dinyatakan tidak dapat diterima oleh

wajib

Hakim

menempuh mediasi dengan iktikad baik;

kuasa

hukumnya

Pemeriksa

Perkara.

Hal

ini

ditegaskan dalam Pasal 22 Perma No.1

(2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau

tidak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

kuasa

dinyatakan

beriktikad baik dalam proses mediasi

mediasi dan akibat hukum para pihak yang

dan/atau

penggugat

Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan

dapat

tidak

dinyatakan tidak beriktikad baik oleh

beriktikad

baik

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai pula

mediator dalam hal yang bersangkutan: (a)

kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2

Mediator

(dua) kali berturut-turut dalam pertemuan

menyampaikan

laporan

penggugat tidak beriktikad baik kepada

Mediasi tanpa alasan sah; (b) menghadiri

Hakim

pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak

Pemeriksa

Perkara

disertai

rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan

pernah hadir pada pertemuan berikutnya

perhitungan besarannya dalam laporan

meskipun telah dipanggil secara patut 2

ketidakberhasilan

(dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

atau

tidak

dapat

17

dilaksanakannya Mediasi .

(c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa

alasan

sah;

(d)

menghadiri 16

15

Ibid.

71

Ibid. Ibid.

17



PERMA No.1 Tahun 2016 ini pula yang

umumnya dan sejarah pembentukan

menegaskan kembali peranan mediator

Undang-Undang

independen untuk berperan lebih aktif

Konsumen

dalam

menyelesaikan

Perlindugan

pada

khususnya.19YLKI

perkara

atau

bersama

pengadilan,

yang

Pembinaan

kemudian hasil mediasi yang disepakati

membentuk

dapat diajukan penetapan ke Pengadilan

Undang

melalui mekanisme gugatan18.

Namun Rancangan Undang-Undang ini

sengketa

di

luar

dengan

BPHN

Hukum

(Badan Nasional)

Rancangan

Perlindungan

UndangKonsumen.

ternyata belum dapat memberi hasil, G. HASIL PENELITIAN

sebab pemerintah mengkhawatirkan

Penelitian yang dilakukan pada BPSK DKI

bahwa

Jakarta

dan

Perlindungan

dengan

lahirnya

Undang-

BPSK

Sub-Direktoral

Undang Perlindungan Konsumen akan

dan

Pendayagunaan

menghambat

KonsumenKementerian

laju

pertumbuhan

Perdagangan

ekonomi. Pada awal tahun 1990-an,

Republik Indonesia memberikan sudut

kembali diusahakan lahirnya Undang-

pandang mengenai efektivitas mediasi

undang

yang dilakukan oleh BPSK-BPSK tersebut.

perlindungan konsumen. Salah satu ciri

yang

mengatur

mengenai

pada masa ini adalah pemerintah dalam 1. Sejarah BPSK DKI Jakarta dan

hal ini Departemen Perdagangan sudah

BPSK Sub-Direktoral Perlindungan

memiliki kesadaran tentang arti penting

dan Pendayagunaan Konsumen -

adanya Undang-undang Perlindungan

Kementerian Perdagangan Republik

Konsumen.

Indonesia Sejarah

pembentukan

Penyelesaian (BPSK)

tidak

perlindungan

Sengketa lepas

Badan

Hal ini diwujudkan dalam dua naskah

Konsumen dari

sejarah

konsumen

pada

Rancangan

Undang-undang

Perlindungan Konsumen, yaitu yang 19

18

Ibid.

72

Wawancara dengan Dr. Djainal A. Simanjuntak, Hakim Mediator BPSK DKI Jakarta, 17 Oktober 2016, BPSK DKI Jakarta



pertama adalah hasil kerjasama dengan

sipil

masyarakat.

Undang-undang

fakultas Hukum Universitas Gajah

Perlindungan

Mada dan yang kedua adalah hasil

merupakan penjabaran lebih detail dari

kerjasama dengan Lembaga Penelitian

hak asasi manusia, khususnya hak

Universitas Indonesia.Tetapi hasilnya

ekonomi. Akhirnya,

sama saja, kedua naskah Rancangan

perkembangan politik dan ekonomi di

Undang-Undang

Perlindungan

Indonesia (1997-1999), semua kegiatan

Konsumen tersebut tidak dibahas di

tersebut berujung disetujuinya UU

DPR.

Tentang Perlindungan Konsumen yang

Konsumen

juga

didukung

oleh

terdiri dari 15 Bab dan 65 pasal dan Pada akhir tahun 1990-an, Undang-

mulai berlaku efektif sejak 20 April

Undang Perlindungan Konsumen tidak

2000.Ternyata dibutuhkan waktu 25

hanya diperjuangkan oleh lembaga

tahun sejak gagasan awal hingga

konsumen

Undang-Undang

dan

Departemen

Perdagangan, tetapi adanya tekanan di lembaga

keuangan

dikumandangkan(1975-2000).

internasional

(IMF/International Monetary Fund)

Berdasarkan wawancara tersebut pula,

bahwa mereka akan mencairkan dana

diketahui

bagi

Indonesia

berdasarkan UU No. 8 Tahun 2009

perlindungannya

Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 2 Keputusan

Indonesia

menunjukkan terhadap

jika

kepentingan

konsumen.

bahwa

BPSK

dibentuk

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan desakan dari IMF itulah

No.

akhirnya

mengatur bahwa di setiap kota atau

Perlindungan

73

ini

Undang-Undang Konsumen

dapat

350/MPP/Kep/12/2001

kabupaten

harus

dibentuk

yang

BPSK.

dibentuk. Keberadaan Undang-undang

BPSK DKI Jakarta diresmikan pada

Perlindungan

Konsumen

tahun 2001 dengan adanya Keputusan

merupakansimbol kebangkitan hak-hak

Presiden No. 90 Tahun 2001. BPSK

sipil masyarakat, sebab hak konsumen

dikenal sebagai Lembaga Penyelesaian

pada dasarnya juga adalah hak-hak

Perkara Kecil dan Sederhana (Small



Claim

penyelesaian

didominasi dengan pilihan arbitrase

sengketa konsumen diluar pengadilan

pada tahun 2010 dan konsiliasi pada

untuk mencapai kesepakatan mengenai

tahun 2011, tetapi pada tahun 2012

bentuk dan besarnya ganti kerugian

sampai

dan atau mengenai tindakan tertentu

perkembangan

untuk menjamin tidak akan terjadi

mengenai pilihan terhadap mediasi.

kembali atau tidak akan terulang

Mediasi

kembali kerugian yang diderita oleh

penyelesaian sengketa terbanyak oleh

konsumen. Efektivitas mediasi pun

para pihak.

selain

Court)

yaitu

ditentukan

mediator

oleh

dalam

dengan

2015,

terlihat

yang

dipilih

signifikan

sebagai

pilihan

kepiawaian

mengusahakan

Selain BPSK DKI Jakarta, penelitian

perdamaian antara kedua belah pihak,

juga dilakukan pada BPSK Sub-

ditentukan pula oleh kemauan para

Direktorat

pihak untuk berkompromi satu sama

Pendayagunaan

lain

dapat

Kementerian Perdagangan Republik

memunculkan jalan tengah (win-win

Indonesia (Subditppk Kemendag RI).

solution) bagi kedua belah pihak.

Seperti halnya BPSK DKI Jakarta,

sehingga

mediasi

Perlindungan

dan

Konsumen

BPSK pada Subditppk Kemendag RI juga dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Berikut ini data mengenai jumlah penyelesaian

perkara

yang

dilakukan oleh BPSK Subdit PPK Kemendag RI. Gambar 1.

Perbandingan antara penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase pada BPSK DKI Jakarta tahun 2010-2015

Penanganan perkara di BPSK, terlihat pada

74

tabel

di

atas.

Penanangan



dirugikan oleh pihak dari pelaku usaha. Maka konsumen dapat melakukan pelaporan kepada

BPSK

untuk

menindaklanjuti

penyelesaian sengketa konsumen tersebut. Pendaftaran

dapat

dilakukan

melalui

sekretariat BPSK yang telah tersedia pada setiap Tabel 2. Rekapitulasi penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada BPSK Subdit PPK Kemendag RI pada tahun 2003 s/d 2015

BPSK.20

Ketika

melakukan

pendaftaran tersebut, maka konsumen akan ditawarkan tiga macam opsi penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh BPSK yakni, arbitrase, mediasi dan konsiliasi.21 Setelah

melakukan

pendaftaran

terkait

maka permohonan, berkas akan diperiksa oleh pihak BPSK setempat untuk dapat dilakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha dalam jangka waktu 3 hari setelah berkas telah dinyatakan lengkap. Namun, karena penyelesaian sengketa ini adalah bersifat kesepakatan, maka para pihak harus menyepakati untuk dapat diselesaikannya sengketa ini melalui BPSK dengan opsi

Tabel 3. Rekapitulasi penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada BPSK Subdit PPK Kemendag pada tahun 2003 s/d 2015 ditinjau dari sengketa barang dan jasa

penyelesaian yang telah ditawarkan. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka BPSK baru

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

dapat menetapkan majelis hakim yang

Konsumen melalui Mediasi di BPSK

memeriksa dan menetapkan hari sidang.

DKI Jakarta

Sidang

pertama

harus

dilaksanakan

Penyelesaian sengketa konsumen ini dimulai 20

ketika adanya konsumen yang merasa telah

75

dapat berupa tertulis maupun lisan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 21



selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah

bersifat berjenjang tetapi tergantung pada

diterimanya

kesepakatan yang para pihak sepakati.23

permohonan

penyelesaian

sengketa konsumen oleh BPSK. BPSK memiliki jangka waktu paling lama 21 hari

Majelis dalam menyelesaikan sengketa

setelah berkas perkara diperiksa untuk

konsumen

mendapatkan

mempunyai tugas :

putusan

terkait

sengketa

tersebut.

dengan

Mediasi24,

cara

a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

Majelis hakim paling sedikit 3 orang yang

b. memanggil saksi dan saksi ahli bila

mewakili unsur pemerintah, konsumen dan

diperlukan;

pelaku usaha yang salah satunya wajib memiliki

pendidikan

dan

c. menyediakan

pengetahuan

forum

bagi

konsumen dan pelaku usaha yang

bidang hukum.22 Dalam hal mediasi, maka

bersengketa;

hakim bersifat aktif untuk mendamaikan

d. secara

aktif

mendamaikan

para pihak yang bersengketa. Ketika telah

konsumen dan pelaku usaha yang

mencapai suatu kesepakatan maka para

bersengketa;

pihak akan membuat akta perdamaian sebagai

bukti

bahwa

sengketa

e. secara aktif memberikan saran atau

telah

anjuran

penyelesaian

sengketa

diselesaikan dengan damai, yang kemudian

konsumen sesuai dengan praturan

diperkuat dengan keputusan BPSK. Apabila

perundang-undangan

tidak terjadi kesepakatan maka majelis dapat

perlindungan konsumen.

di

bidang

menawarkan opsi penyelesaian sengketa yang

lain

seperti

arbitrase,

maupun

penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun, peneyelesaian sengketa dalam hal arbitrasi, mediasi dan konsiliasi bukan

23 22

Pasal 18 Surat Keputusan Menteri

76

24

Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pasal 30 UUPK



mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi; b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator

dengan

memberikan

nasehat, petunjuk, saran dan upayaupaya lain dalam menyelesaikan sengketa; c. Majelis

menerima

hasil

musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.

H. PEMBAHASAN Berikut

ini

pembahasan

mengenai

efektivitas mediasi pada kedua BPSK tersebut. 1. Efektivitas

Mediasi

dalam

Penyelesaian Sengketa Konsumen Gambar 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK (di luar Pengadilan) dan Hubungannya dengan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Tata

cara

konsumen

penyelesaian dengan

cara

sengketa Mediasi25

oleh BPSK DKI Jakarta Dari hasil penelitian yang didapat, mediasi cenderung dipilih pada BPSK DKI Jakarta, dengan total 53,2% (2496 perkara)

dari

keseluruhan

adalah :

pemilihan pranata arbitrase, mediasi

a. Majelis menyerahkan sepenuhnya

dan konsiliasi sebanyak 4692 perkara.

proses

penyelesaian

kepada

konsumen

dan

sengketa pelaku

usaha yang bersangkutan, baik

25

Pasal 31 UUPK

77

total



Gambar 4. Perbandingan antara pemilihan pranata arbitrase, mediasi dan konsiliasi di BPSK DKI Jakarta

Gambar 5. Perbandingan antara presentase gagal dan berhasilnya BPSK DKI Jakarta dalam menangani sengketa berdasarkan pranata arbitrase, mediasi dan konsiliasi

Dari angka sebanyak 4692 sengketa tersebut di atas, ada 633 sengketa yang

Namun demikian, ada beberapa hal yang

gagal

menjadi catatan dalam berhasil atau

diselesaikan,

ditunjukkan terdapat

dalam

86,51%

sehingga bagan sengketa

jika

berikut

tidaknya

mediasi,

yaitu

mengenai

yang

eksekusi akta perdamaian maupun itikad

berhasil diselesaikan melalui ketiga

baik dari para pihak untuk melaksanakan

pranata di dalam BPSK DKI Jakarta

eksekusi tersebut. Berikut ini hal-hal

tersebut. Jika rata-rata keberhasilan per

menyangkut eksekusi akta perdamaian.

pranata adalah 86,51% berarti ada sekitar 2147 dari 2496 perkara yang

a.

berhasil ditangani melalui mediasi. Hal

Hasil Akhir dari Mediasi pada kedua

ini membuktikan bahwa mediasi pada

BPSK tersebut

BPSK DKI Jakarta dinilai efektif

Akta perdamaian adalah sebagai suatu

untuk menyelesaikan perkara.

bukti bahwa suatu sengketa perlindungan

Akta

Perdamaian

sebagai

konsumen telah berhasil diselesaikan dengan mediasi. Ketika para pihak telah mencapai

suatu kesepakatan melalui

mediasi maka akan diterbitkan dengan suatu

78

akta

perdamaian

yang



ditandatangani

oleh

Berdasarkan banyaknya

hal akta

para

tersebut,

pihak.

semakin banyak sengketa yang telah

semakin

berhasil diselesaikan pada kedua BPSK

yang

tersebut. Maka dari itu, semakin banyak

perdamaian

terbentuk maka akan semakin banyak

sengketa

juga sengketa konsumen yang berhasil

berarti

diselesaikan

melalui

perdamaian

ini

yang

berhasil

diselesaikan

semakin

efektif

penyelesaian

mediasi.

Akta

sengketa pula penyelesaian sengketa

selanjutnya

akan

yang dilakukan melalui mediasi pada

diperkuat dengan keputusan oleh Majelis

kedua BPSK tersebut.

Hakim pada kedua BPSK tersebut, dan dicatat di dalam pendataan perkara yang

c.

dimiliki oleh sekretariat pada kedua

BPSK tersebut

BPSK tersebut.

Putusan BPSK tidak memiliki kekuatan

Eksekusi Putusan pada kedua

eksekutorial26. Adapun yang memberi sebagai

kekuatan eksekutorial pada suatu putusan

Penanda Efektivitas Mediasi dalam

untuk dapat dilaksanakan secara paksa

Penyelesaian

adalah adanya irah-irah “Demi Keadilan

b.

Akta

Perdamaian

Sengketa

Konsumen

pada kedua BPSK tersebut

Berdasarkan

Telah dibahas sebelumnya bahwa akta

Esa.”

perdamaian

dari

dilakukan baik terhadap putusan BPSK

keberhasilan suatu penyelesaian sengketa

maupun putusan keberatan. Pelaksanaan

konsumen melalui mediasi, maka efektif

putusan

tidaknya mediasi dalam penyelesaian

wewenang penuh dari pengadilan negeri

sengketa konsumen pada kedua BPSK

yang

menjadi

bukti

Ketuhanan

Permohonan

diserahkan

menjalankan

Yang

Maha

eksekusi

dapat

dan

fungsi

menjadi

kekuasaan

tersebut akan terlihat kepada banyaknya akta perdamaian yang terbentuk yang dibandingkan dengan banyaknya perkara yang ditempuh melalui mediasi pada kedua BPSK tersebut. Semakin banyak akta perdamaian yang terbentuk berarti

79

26

Wawancara dengan Wawancara dengan Dr. Djainal A. Simanjuntak.Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara. Bandingkan dengan Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya. 2011. Jakarta: Prenada. Hal. 351



kehakiman dan mempunyai legitimasi

memberikan kekuatan eksekutorial pada

sebagai

Cara

putusan tersebut sehingga penghapusan

diatur

irah-irah mengakibatkan putusan menjadi

lembaga

melaksanakan

pemaksa.

putusan

hakim

dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal

batal demi hukum.

208 HIR. Ketentuan

mengenai

prosedur

d.

Fiat

Eksekusi

yang

permohonan eksekusi tidak diatur secara

dimohonkan

rinci dan jelas dalam UUPK, selain satu

tersebut

pasal saja yakni dalam Pasal 57 UUPK.

Tugas dan wewenang kedua BPSK

Dalam

pelaksanaan

tersebut, sama seperti BPSK lainnya,

permohonan eksekusi disebabkan tidak

antara lain melakukan penelitian dan

adanya

pemeriksaan

praktiknya,

pencantuman

irah-irah

pada

pada

kedua

sengketa

konsumen.

putusan BPSK. Ketidakjelasan peraturan

Berkaitan

dalam

melakukan penelitian dan pemeriksaan

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen ini dilihat dari 3 hal, yakni: i.

Berkaitan

dengan

sengketa

prosedur

tugasnya

konsumen

tersebut,

untuk

BPSK

berwewenang untuk memutuskan dan

permohonan eksekusi; ii.

dengan

BPSK

menetapkan

ada

atau

tidak

adanya

kerugian di pihak konsumen.27

Berkaitan dengan pihak yang

dapat mengajukan permohonan eksekusi; iii.

Berkaitan dengan pengadilan

Menyimak rincian tugas dan wewenang

yang berwenang mengeluarkan penetapan

BPSK yang ditentukan tersebut, ternyata

eksekusi.

BPSK tidak memiliki wewenang untuk

Ketentuan

Pasal

ini

melaksanakan putusannya, sebagaimana

bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU

wewenang yang dimiliki oleh suatu

No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan

badan

Kehakiman, bahwa suatu putusan harus

memutuskan dan menetapkan ada atau

memuat

tidak adanya kerugian di pihak konsumen

irah-irah

Berdasarkan Esa”.

80

57

“Demi

Ketuhanan

Pencantuman

UUPK

Keadilan

Yang irah-irah

peradilan.BPSK

hanya

Maha ini

27

Pasal 52 huruf f dan huruf k UUPK



dan wewenang menentukan besarnya

menyelesaikan

ganti kerugian yang harus dibayar oleh

mereka,

pelaku usaha dan mewajibkan pelaku

menggunakan pranata negosiasi,

usaha untuk membayar ganti kerugian

konsiliasi, mediasi atau penilaian

kepada konsumen, tetapi BPSK tidak

ahli.

diberikan

kewenangan

diselesaikan

melaksanakan

sendiri

dihasilkan.

Untuk

untuk

putusan

yang

melaksanakan

putusannya, BPSK harus lebih dahulu meminta penetapan eksekusi

sengketa apakah

Pilihan

perdata mereka

yang oleh

dapat melalui

penyelesaian sengketa secara damai ini

hanyalah

sengketa

bidang

perdata saja.

kepada

pengadilan negeri berdasarkan ketentuan

Penyelesaian dalam bentuk mediasi

Pasal 57 UUPK.28

hanya akan mencapai tujuan dan sasarannya bila didasarkan pada

2. Rentang

Batas

BPSK

dalam

Kesepakatan

Jawab

itikad baik di antara pihak yang

Terlaksananya

bersengketa untuk mencapai jalan

Tanggung

dalam

Sengketa Konsumen

Mediasi

tengah atau win-win solution dari

kedua

kedua belah pihak. Itikad baik juga

pada

BPSK tersebut

dibuktikan

a. Peran Mediator dalam Mediasi

mengesampingkan

Sengketa Proyeksi

Konsumen Pencapaiannya

dengan

cara

penyelesaian

dan

sengketa dalam bentuk pranata lain

pada

maupun penyelesaian sengketa di

kedua BPSK tersebut

pengadilan

Undang-Undang No. 30 Tahun

mengutamakan

1999 telah menyediakan beberapa

sengketa melalui mediasi sebagai

pranata

pranata

pilihan

penyelesaian

negeri

yang

dan

penyelesaian

utama

serta

sengketa secara damai yang dapat

persetujuan untuk patuh dan tunduk

ditempuh

pada hasil mediasi berupa akta

para

pihak

untuk

perdamaian yang dihasilkan oleh 28

Susanti Adi Nugroho, Op. Cit. hal. 353

81

kedua belah pihak.



diprediksi b. Negosiasi Sengketa Proyeksi

dalam

Pencapaiannya

pada

kedua

tercapai.

dan pada

kedua BPSK tersebut Negosiasi

kesepakatan

dalam mediasi tersebut tidak akan

Mediasi

Konsumen

bahwa

I. KESIMPULAN DAN SARAN BPSK

A. Kesimpulan

tersebut menjadi bagian di dalam

Dari hasil penelitian yang didapat, mediasi

mediasi,

dinilai

dimana

para

pihak

efektif

untuk

menyelesaikan

menyatakan pendiriannya masing-

sengketa di BPSK DKI Jakarta. Mediasi

masing di awal dan pada prosesnya

cenderung dipilih pada BPSK DKI Jakarta,

menuju pada suatu titik temu yang

dengan total 53,2% (2496 perkara) dari

merupakan win-win solution dari

keseluruhan

kedua belah pihak. Mediator sangat

arbitrase, mediasi dan konsiliasi sebanyak

berperan penting dalam hal ini.

4692 perkara. Dari angka sebanyak 4692

Bagaimana

harus

perkara tersebut di atas, terdapat 86,51%

tetapi

sengketa yang berhasil diselesaikan melalui

mengarahkan

ketiga pranata di dalam BPSK DKI Jakarta

masing-masing pihak pada suatu

tersebut. Berarti ada sekitar 2147 (86,51%)

titik temu tertentu adalah tantangan

dari 2496 perkara yang berhasil ditangani

menjadi seorang mediator. Proyeksi

melalui mediasi. Hal ini membuktikan

pencapaian keberhasilan tergantung

bahwa mediasi pada BPSK DKI Jakarta

pada niat baik kedua belah pihak

dinilai efektif untuk menyelesaikan perkara.

mediator

berperan

secara

berfokus

pada

netral

total

pemilihan

pranata

untuk mencapai titik temu dan kepiawaian

82

mediator

dalam

Namun demikian, ada beberapa hal yang

mengarahkan para pihak menuju

menjadi

catatan

dalam

pada titik temu tersebut. Jika di

tidaknya mediasi, yaitu mengenai eksekusi

dalam mediasi tidak ditemukan

akta perdamaian maupun itikad baik dari

adanya niat baik untuk menuju

para pihak untuk melaksanakan eksekusi

pada sebuah titik temu, maka bisa

tersebut.

Penyelesaian

berhasil

dalam

atau

bentuk



mediasi hanya akan mencapai tujuan dan

maka niscaya tidak akan tercapai titik

sasarannya bila didasarkan pada itikad baik

temu. Jika para pihak dari awal

di antara pihak yang bersengketa untuk

memiliki sudut pandang (point of view)

mencapai

win-win

win and lose maka ada baiknya

solution dari kedua belah pihak. Itikad baik

langsung melakukan pilihan hukum

juga

arbitrase,

jalan

tengah

dibuktikan

atau

dengan

cara

mengesampingkan penyelesaian sengketa dalam

bentuk

pranata

lain

maupun

jika

tetap

menghendaki

penyelesaian di luar pengadilan. b. Mengenai

permohonan

penyelesaian sengketa di pengadilan negeri

eksekusi,

dan mengutamakan penyelesaian sengketa

penetapan

melalui mediasi sebagai pranata yang

kepentingan pihak yang dimenangkan

utama serta persetujuan untuk patuh dan

dalam putusan maka yang seharusnya

tunduk pada hasil mediasi berupa akta

mengajukan

perdamaian yang dihasilkan oleh kedua

eksekusi

belah

BPSK

berkepentingan

mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan

lembaga BPSK.

tersebut

pihak.Agar

harus

putusan

dimintakan

oleh

karena

penetapan

eksekusi

permohonan adalah

permohonan adalah

penetapan

pihak

sendiri

demi

yang

dan

bukan

Mediasi

dalam

penetapan

eksekusi (fiat eksekusi) pada pengadilan

REFERENSI

negeri di tempat tinggal konsumen yang

Abbas

dirugikan

Syahrizal.

2009.

Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Saran a. Para

pihak

penyelesaian

yang melalui

menempuh mediasi

seyogyanya memiliki sudut pandang

Bolle

Laurence.

Mediation:

Principles,

Process, and Practice Declaration

on

the

ASEAN

Blueprint

in

Economic

(point of view) yang terbuka untuk

Community

Singapore

mencapai win-win solution, karena jika

http://www.asean.org/wp-

para pihak tetap mempertahankan sudut

content/uploads/archive/5187-10.pdf

pandang (point of view) win and lose

83



Fiadjo K. Albert. 2004. Alternative Disputes

Nugroho A. Susanti, Proses Penyelesaian

Resolution

Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum

Harahap Yahya M. 2007. Hukum Acara

Acara serta Kendala dan Implementasinya

Perdata:Tentang Gugatan, Persidangan,

PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur

Penyitaan,

mediasi di pengadilan

Pembuktian

dan

Putusan

Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan

Mahakamah

Agung

Republik

Krikorian Adrianne. Litigate or Mediate? :

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Mediation as an alternative to lawsuits

Rahmadi

Lindsey Timothy. 2009. Introduction: An

sengketa melalui pendekatan mufakat

Overview of Indonesian Law

Rosenberg Stephen. What Type of Disputes

Margono Suyud. 2004. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghlmia Indonesia.

Takdir.

Can

Mediasi

be

penyelesaian

Mediated?.

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia Sembiring,

Jimmy

Menyelesaikan

Joses. Sengketa

2011.

Cara

di

Luar

Marzuki Mahmud Peter. 2005. Penelitian

Pengadilan;

Negosiasi,

Mediasi,

Hukum. Jakarta: Kencana

Konsiliasi, &Arbitrase. Jakarta: Visimedia. Soekanto Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian

Nasution Az. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen

Suatu

Pengantar.

Jakarta:

Penerbit Diadi. Nasution

S.

1968.

Hukum. Jakarta: UI Press. Soemitro Hanitjo Ronny. 1982 Metodologi Penelitian

Metode

Penelitian

Naturalistik. Bandung: PT. Tarsito.

Hukum.

Jakarta:

Ghalia

Indonesia. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan

Nugroho A. Susanti. 2011. Mediasi Sebagai

Perdagangan

Nomor

Alternatif Penyelesaian Sengketa Cetakan

350/MPP/Kep/12/2001

tentang

ke-2. Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Nugroho A. Susanti. 2015. Penyelesaian Sengketa

Arbitrase

dan

Hukumnya. Jakarta: Prenada.

Penerapan

Penyelesaian Sengketa Konsumen. Umam Khotibul. 2010. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

84



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Usman Rachmadi. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Marsh

R.

Stephen.

What

is

mediation?http://www.adrr.com/

https://www.mahkamahagung.go.id/images/LT MARI-2014.pdf http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b b2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diaturdalam-perma-no1-tahun-2016

85


EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI D.K.I. JAKARTA

Recommend Documents