PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA PADANG Juni Rakhmayani Lubis1, Syafril1, Yofiza Media1, 1
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Email:
[email protected]
Abstract Consumer Arbitration Board (BPSK) is a board which responsible and solve the disquite between consumer and business holder. Development of consumer protection held to secure the rights of consumers and business holder as well as the implementation of their respective obligations. Formulation of the problem in this research is: 1) What types of disputes are resolved in BPSK Kota Padang? 2) How prose settlement of consumer disputes in BPSK Kota Padang? 3) What factor supporting and inhibiting BPSK Kota Padang as an arbiter or mediator in the dispute resolution process?. In this study the authors used juricial sociological research methods using secondary data as initial data followed by primary data or field data wich is sourced from interviews with the head of the secretariat BPS Kota Padang. The results of this study said that the types of disputes BPSK shaped in the form of goods and services disputes. The process of consumer dispute resolution in BPSK Kota Padang takes 21 (twenty one) working days. Inhibiting factors and supporting the settlment was supportive when an active role (providing advice and explanation of the settlement of disputes), and when the assembly passive role (just answer the questions of the parties to the dispute when it requires explanation in progress) become an obstacle for the parties to the dispute are not trying to ask for an explanation of the assembly. Keywords: Implementation, Dispute Resolution BPSK, Padang Pendahuluan Banyak sengketa yang terjadi
pengadilan terdapat kekurangan, antara
antara Pelaku Usaha dengan Konsumen,
lambat, biaya per perkara sangat mahal,
sengketa
pengadilan
pada
umumnya
tidak
masyarakat tidak mengetahui dengan
responsif,
putusan
pengadilan
tidak
jelas apa yang menjadi hak-hak dari
menyelesaikan masalah, dan kemampuan
kewajibannya dan/atau terhadap pelaku
para hakim yang bersifat generalis.
terjadi
disebabkan
lain, yaitu: penyelesaian sengketa sangat
karena
usaha dengan dengan siapa konsumen Dalam
tersebut telah berhubungan hukum.
kondisi
diperlukan
landasan
diselesaikan
pemerintah
dan
dalam Pengadilan (Litigasi). Akan tetapi
melakukan
upaya
dalam penyelesaian sengketa melalui
pemberdayaan
Sengketa
dapat
demikian
hukum
bagi
masayarakat
untuk
perlindungan
konsumen
dan
melalui
pembinaan dan pendidikan konsumen. Piranti 1
hukum
dimaksudkan
untuk
2
menciptakan iklim usaha yang sehat
adapun proses penyelesaian sengketa
melalui penyediaan barang dan atau jasa
konsumen melalui BPSK adalah dengan
yang
cara: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
berkualitas.Hal
mendorong
ini
akhirnya
pemerintah
untuk
mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun
1999
tentang
Perlindungan
Konsumen selanjutnya disebut UndangUndang
Perlindunagn
Konsumen
(UUPK).
Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, “Konsumen adalah setiap orang
UUPK memberikan batasan dan
pemakai barang dan/atau jasa yang
jaminan terkait peningkatan harkat dan
tersedia dalam masyarakat, baik bagi
martabat konsumen meliputi peningkatan
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan
lain, maupun makhluk hidup lain dan
kemandirian konsumen untuk melindungi
tidak untuk diperdagangkan”.
dirinya,
serta
menumbuhkembangkan
peran pelaku usaha yang professionaldan menghargai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. ini
selain
mencantumkan hak-hak dan kewajibankewajiban dari konsumen, juga mengatur hak-hak dari pelaku usaha, berbagai larangan bagi pelaku usaha, pengaturan mengenai perjanjian baku, Tanggung jawab Pelaku Usaha dan ganti rugi konsumen,
Penyelesaian
Sengketa, Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen. Salah satu yang diatur di dalam undang-undang ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang lebih dikenal dengan singkatan BPSK. BPSK menyelesaikan sengketa ditempuh
dengan
instrumen hukum penting yang menjadi landasan
kebijakan
perlindungan
konsumen di Indonesia, yakni:
Undang-undang
kepada
Pada hakekatnya, terdapat dua
jalur
Nonlitigasi,
a. Undang-Undang
Dasar
1945,
sebagai sumber dari segala sumber hukum
di
Indonesia,
mengamanatkan
bahwa
pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional sistem
diwujudkan
melalui
pembangunan
ekonomi
yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan
dan
mengem-
bangkan dunia yang memproduksi barang
dan
jasa
yang
dikonsumsi oleh masyarakat.
layak
3
b. Undang-UndangPerlindungan konsumen
(UUPK).
atas keamanan dan keselamatan
Lahirnya
kepada konsumen dalam peng-
Undang-undang ini memberikan
gunaan, pemakaian dan peman-
harapan bagi masyarakat Indonesia,
faatan barang dan/atau jasa yang di
untuk memperoleh perlindungan
konsumsi atau digunakan;
atas kerugian yang diderita atas
e. Asas
Kepastian
Hukum:
baik
transaksi suatu barang dan jasa.
pelaku usaha maupun konsumen
UUPK menjamin adanya kepastian
mentaati hukum dan memperoleh
hukum bagi konsumen.
keadilan dalam penyelanggaraan
Asas-asas
dari
perlindungan
konsumen terdapat dalam Pasal 2 UUPK,
perlindungan
konsumen,
serta
negara menjamin kepastian hukum. Istilah “perlindungan konsumen”
yaitu: a. Asas
Manfaat:
bahwa
mengamanatkan
segala
upaya
dalam
penyelenggaraan
perlindungan
konsumen
memberikan
manfaat
harus
sebesar-besarnya
bagi
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; b. Asas Keadilan: partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal
dan
memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya
dan
melaksanakan
kewajibannya secara adil; c. Asas keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,
pelaku
usaha,
dan
pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual; d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: memberikan jaminan
berkaitan
dengan
perlindungan
hukum.Perlindungan mengandung
aspek
konsumen hukum.Adapun
materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik,
melainkan
terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Menurut Pasal 4 UUPK, hak-hak dari konsumen adalah: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan
dalam
mengonsumsi barang dan/atau jasa; 2. Hak
untuk
memilih
dan
mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dijanjikan;
serta
jaminan
yang
4
3. Hak atas informasi yang benar,
kerusakan, pencemaran dan atau yang
jelas, dan jujur mengenai kondisi
menderita
dan jaminan barang dan/atau jasa;
mengkonsumsi
4. Hak untuk didengar pendapat dan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, penyelesaian
dan
upaya
sengketa
perlindu-
ngan konsumen secara patut; 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. Hak
untuk
diperlakukan
atau
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti
penggantian,
rugi
dan/atau
apabila
barang
akibat
barang
atau
memanfaatkan jasa.”
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
kerugian
Sengketa konsumen tidak hanya disebabkan karena terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilakukan salah satu pihak, akan tetapi lebih dari pada itu, hal
ini
dikarenakan
hubungan
hukum
tidaklah
antara
selalu
konsumen
dengan pelaku usaha diawali dengan perjanjian terlebih dahulu.
Sehingga
dalam
sengketa
praktek
bentuk
konsumen tersebut sangat bervariasi, tidak
sesederhana
seperti
orang
melakukan wanprestasi dalam hukum perjanjian saja.
dan/atau jasa yang diterima tidak
Timbulnya sengketa atau konflik
sesuai dengan perjanjian atau tidak
dapat disebabkan oleh beberapa faktor
sebagaimana mestinya;
berikut:
9. Hak-hak ketentuan
yang
diatur
peraturan
dalam
perundang-
undangan lainnya. Defenisi “sengketa dijumpai
pada
1. Konflik
Data:
adanya
muncul
kekurangan
karena
informasi,
kesalahan
informasi,
adanya
konsumen”
perbedaan
pandangan,
adanya
Menteri
perbedaan
interpretasi
Peraturan
Perindustrian dan Perdagangan yaitu
data,
Surat
penafsiran terhadap prosedur.
Keputusan
350/MPP/Kep/12/2001
Nomor: tanggal
10
2. Konflik
dan
adanya
terhadap
Kepentingan:
konflik
Desember 2001, dimana yang dimaksud
kepentingan
dengan
adalah:
beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
“sengketa antara pelaku usaha dengan
a. Ada perasaan atau tindakan
sengketa
konsumen
konsumen yang menuntut ganti rugi atas
terjadi
perbedaan
yang bersaing
karena
5
b. Ada kepentingan substansi dari para pihak
menjadi bahasan mengenai BPSK, yaitu:
c. Ada kepentingan prosedural d. Ada kepentingan psikologi 3. Konflik
Konsumen ada 2 (dua) hal pokok yang
Hubungan:
1. Penyelesaian
sengketa
melalui
BPSK bukanlah suatu keharusan
konflik
untuk ditempuh oleh konsumen,
hubungan dapat terjadi oleh adanya
namun demikian putusan BPSK
kadar emosi yang kuat, adanya
memiliki suatu daya hukum yang
kesalahan
miskin
cukup untuk memberikan shock
kesalahan
therapy bagi pelaku usaha yang
persepsi,
komunikasi,
atau
komunikasi,
atau
tingkah
laku
negatif yang berulang-ulang.
nakal,
karena
putusan
tersebut
dapat dijadikan bukti permulaan
4. Konflik Struktur: konflik struktur
bagi penyidik;
akan terjadi karena adanya pola
2. Undang-undang membedakan jenis
merusakkan perilaku atau interaksi,
gugatan yang dapat diajukan ke
kontrol
BPSK berdasarkan personstandi in
yang
tidak
sama,
kepemilikan atau distribusi sumber
juditio.
daya yang tidak sama, adanya
Dalam Pasal 46 ayat (1) dinyatakan
kekuasaan dan kekuatan geografi,
bahwa
psikologi yang tidak sama, atau
pelanggaran pelaku usaha dapat
faktor-faktor
lingkungan
yang
dilakukan oleh:
menghalangi
kerja
serta
a. Seorang
sama
waktu yang sedikit.
setiap
gugatan
konsumen
atas
yang
dirugikan atau ahli waris yang
5. Konfllik Nilai: konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria
bersangkutan; b. Kelompok
konsumen
yang
evalusai pendapat atau perilaku,
mempunyai kepentingan yang
adanya
sama;
perbedaan
pandangan
hidup, ideologi, dan agama serta
c. Lembaga
perlindungan
adanya penilaian sendiri tanpa
konsumen swadaya masyarakat
memerhatikan penilaian orang lain.
yang memenuhi syarat menurut
Peranan menyelesaikan dalam
BPSK sengketa
Undang-Undang
dalam konsumen
Perlindungan
Undang-Undang; d. Pemerintah atau instansi yang terkait.
6
Dalam Pasal 52 UUPK, diuraikan tentang tugas dan wewenang BPSK yang meliputi: penanganan
dan
penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
atau tidaknya kerugian dipihak konsumen; 12. Memberitahukan putusan kepada pelaku
2. Memberikan
konsultasi
perlindungan konsumen;
pencantuman klausula baku; 4. Melaporkan
kepada
penyidik
Undang-Undang;
tertulis
tentang
melakukan
pelanggaran;
kepada
pelaku
usaha
dari adanya
pelanggaran;
Perumusan
dan
pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 7. Memanggil pelaku usaha yamng diduga melakukan pelanggaran; 8. Memanggil saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran; 9. Meminta bantuan penyidik untuk
Undang-
masalah
mengenai
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah: 1. Apakah jenis-jenis sengketa yang diselesaikan
penelitian
yang
Undang.
Pelaksanaan
5. Menerima pengaduan baik tertulis
konsumen
yang
melanggarketentuan
umum apabila terjadi pelanggaran
tidak
usaha
Menjatuhkan saksi administrative
3. Melakukan pengawasan terhadap
6. Melakukan
pemeriksaan; 11. Memutuskan dan menetapkan ada
1. Melakukan
maupun
bukti lain guna penyelidikan atau
Badan
Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang? 2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa
konsumen
Penyelesaian
oleh
Sengketa
Badan
Konsumen
(BPSK) Kota Padang? 3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat BPSK Kota Padang sebagai
penengah
atau
mediator
menghadirkan pelaku usaha, saksi,
dalam proses penyelesaian sengketa
saksi ahli, dan setiap orang yang
di BPSK Kota Padang?
mengetahui adanya pelanggaran, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; 10. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat
Tujuan penelitian adalah: 1. Untuk
mengetahui
jenis-jenis
sengketa yang diselesaikan oleh Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen (BPSK) di Kota Padang.
7
2. Untuk
mengetahui
proses
Sengketa
pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian
Konsumen
(BPSK)
Padang. 1) Bahan Hukum Primer
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
a) Kitab Undang-Undang Hukum
Padang.
Perdata (KUH Perdata);
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi
pendukung
b) Undang-Undang Nomor 30
dan
Tahun
1999
tentang
dan
Alternatif
penghambat BPSK Kota Padang
Arbitrase
sebagai penengah atau mediator
Penyelesaian Sengketa;
dalam
proses
penyelesaian
c) Hasil-hasil penelitian.
sengketa di BPSK Kota Padang.
2) Bahan Hukum Sekunder a) Hasil karya dari kalangan
Metedologi Metode metode
yang
penelitian
dipakai
yuridis
adalah
hukum.
sosiologis
b) Undang-Undang Nomor 8
(Socio Legal Research) yaitu pendekatan
Tahun
terhadap hukum sebagai suatu norma
Perlindungan Konsumen;
atau kaidah dan pendekatan terhadap
Teknik pengumpulan data adalah: a. Wawancara
kaitannya dengan hukum.
Wawancara
primer
metode
langsung dengan berkomunikasi antara si adalah
diperoleh
langsung
pertama
di
data dari
lapangan
yang sumber dengan
mewawancarai ketua dan sekretariat Badan
adalah
pengumpulan data yang dilakukan secara
a. Data Primer Data
yang
ada di BPSK
yang ada di masyarakat. Menitikberatkan
Sumber data berupa:
tentang
c) Dokumen-dokumen
masyarakat dalam arti melihat realita
perilaku individu atau masyarakat dalam
1999
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen (BPSK) Padang. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Badan Penyelesaian
pewawancara dengan informan di Kantor BPSK
Padang.Wawancara
ditujukan
secara langsung kepada informan yaitu Bapak
Nurmatias
selaku
Kepala
Sekretariat BPSK Kota Padang dan Bapak Fat Yuddin selaku Ketua BPSK Kota Padang dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu secara semi terstruktur, tetapi tidak tertutup kemungkinan pada saat
wawancara
berlangsung
ada
8
pertanyaan
baru
yang
timbul
untuk
kategori
mendukung kesempurnaan data.
pembelian
barang
adalah:
b. Studi Dokumen
1. Makanan dan minuman
Studi dokumen merupakan suatu
2. Berlangganan surat kabar
alat pengumpulan data yang dilakukan
3. Perhiasan
dengan
4. Elektronik, dan lain-lain
mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
hasil-hasil
b. Sengketa
jasa,
berdasarkan
penelitian, buku-buku kepustakaan dan
sengketa yang telah masuk contoh
literatur-literatur yang berkaitan dengan
yang disebut dengan kategori
permasalahan yang diteliti. Serta bahan
pemanfaatan jasa adalah:
lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
1. Asuransi
Analisis Data Analisis menganalisis sekunder
2. Perbankan (Keuangan) dilakukan
data
primer
dengan
pendekatan
untuk dan
3. Pembelian rumah (properti)
data
4. Kredit kendaraan bermotor
menggunakan
kualitatif
(leasing)
dengan
5. Transpormasi umum
mengelompokkan data menurut aspek-
6. Perparkir
aspek
7. Telekomunikasi
yang
diteliti
dan
diambil
kesimpulan yang berhubungan dengan
8. Listrik
permasalahan dalam skripsi.
9. Air/PDAM 10. Pelayanan kartu kredit, dan lain-lain
Hasil dan Pembahasan A. Jenis-jenis Sengketa Konsumen yang Diselesaikan BPSK Kota Padang Berdasarkan
hasil
Sengketa
wawancara
1. Pada tahun 2011 jenis sengketa yang diselesaikan
BPSK
kasus,
Padang,
Senin
diselesaikan
BPSK:
penulis dengan bapak Nurmatias di Kota
Yang
15
yaitu
BPSK terdiri
sebanyak dari:
57 Jasa
Desember 2014, Pukul 11.00 WIB yang
(properti) 2 kasus, jasa (leasing) 26
termasuk dalam jenis-jenis sengketa di
kasus, jasa (pembelian barang) 5
BPSK berupa:
kasus, jasa (asuransi) 5kasus, jasa
a. Sengketa
barang,
berdasarkan
(perbankan) 8kasus, dan jasa (PLN)
sengketa yang telah masuk contoh
4kasus. Dari 57 jenis sengketa yang
sengketa yang disebut dengan
dilaporkan, 48 kasus diselesaikan dengan metode penyelesaian secara
9
mediasi dan 8kasus lainnya dengan
konsiliasi, 2 kasus dicabut, 24 kasus
metode penyelesaian secara arbitrase.
dalam proses, dan 3 kasus dibatalkan.
2. Pada tahun 2012 jenis sengketa yang
B. Proses Penyelesaian Sengketa oleh
diselesaikan BPSK sebanyak 100
BPSK Kota Padang
kasus, yaitu terdiri dari: Leasing 48
Berdasarkan
hasil
wawancara
kasus, barang 14 kasus, asuransi 8
penulis dengan bapak Nurmatias di
kasus,
kasus,
BPSK Kota Padang, Senin 15 Desember
pendidikan 2 kasus, perumahan 7
2014, Pukul 11.00 WIB yang menjadi
kasus, travel agen 4 kasus, operator
tahapan
ponsel 4 kasus, alat kesehatan 1
sengketa konsumen oleh BPSK sebagai
kasus. Dari 100 jenis sengketa yang
berikut:
dilaporkan,4
a. Tahapan permohonan dari pemohon,
perbankan
12
kasus
diselesaikan
dengan metode penyelesaian dengan cara konsiliasi, 49 kasus dengan cara mediasi,
33
kasus
dengan
cara
arbitrase, 10 kasus dalam proses, dan
dalam
proses
penyelesaian
yaitu konsumen sebagai penggugat; b. Tahapan Prasidang, yaitu pemilihan metode penyelesaian sengketa; c. Penyelesaian sengketa berdasarkan
4 kasus lainnya dicabut (gugatan
keputusan
dicabut oleh konsumen).
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
3. Pada tahun 2013 jenis sengketa yang diselesaikan BPSK sebanyak 126
pihak
terutama
serta putusan Majelis. Tata cara penyelesaian sengketa
kasus, yaitu terdiri dari: Leasing 73
konsumen:
kasus, asuransi 10 kasus, perbankan
1. Mediasi
13 kasus, jasa (PLN) 3 kasus, jasa
para
Mediasi
adalah
proses
(PDAM) 2 kasus, service HP 6 kasus,
penyelesaian sengketa konsumen di luar
pembelian barang 12 kasus, jasa (Air
pengadilan dengan perantaraan BPSK
Line) 1 kasus, telekomunikasi 3
sebagai penasihat dan penyelesaiannya
kasus, pegadaian 2 kasus, ticketing 1
diserahkan kepada para pihak.
kasus. Dari 126 jenis sengketa yang dilaporkan, 62 kasus diselesaikan dengan metode penyelesaiansecara
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah: a. Majelis menyerahkan sepenuhnya
arbitrase, 31 kasus dengan metode
proses
penyelesaian
sengketa
penyelesaian secara arbitrase, 4 kasus
kepada konsumen dan pelaku usaha
dengan metode penyelesaian secara
yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
10
b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator
dengan
nasehat,
petunjuk,
upaya-upaya
memberikan saran,
lain
dan dalam
menyelesaikan sengketa; c. Majelis
menerima
sepenuhnya
penyelesaian
sengketa
kepada BPSK. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah: Persidangan I (Pertama)
hasil
1. Pada hari persidangan I (pertama)
musyawarah konsumen dan pelaku
Ketua Majelis wajib mendamaikan
usaha dan mengeluarkan ketentuan.
kedua
2. Konsiliasi
belah
pihak
yang
bersengketa dan bilamana tidak
Konsiliasi
adalah
proses
tercapai
perdamaian,
maka
penyelesaian sengketa konsumen di luar
persidangan
pengadilan dengan perantaraan BPSK
membacakan isi gugatan konsumen
untuk mempertemukan para pihak yang
dan surat jawaban pelaku usaha.
bersengketa
dan
penyelesaiannya
diserahkan kepada para pihak.
konsumen dengan cara konsiliasi adalah: a. Majelis menyerahkan sepenuhnya penyelesaian
Majelis
dengan
memberikan
kesempatan yang sama kepada
Tata cara penyelesaian sengketa
proses
2. Ketua
dimulai
sengketa
konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa
untuk
menjelaskan
hal-hal yang dipersengketakan. 3. Pada
persidangan
I
(pertama)
kepada konsumen dan pelaku usaha
sebelum pelaku usaha memberikan
yang bersangkutan, baik mengenai
jawabannya
bentuk maupun jumlah ganti rugi;
mencabut
b. Majelis bertindak pasif sebagai Konsiliator c. Majelis
konsumen gugatannya
dapat dengan
membuat surat pernyataan. 4. Dalam hal gugatan dicabut oleh
menerima
hasil
konsumen,
maka
dalam
musyawarah konsumen dan pelaku
persidangan pertama majelis wajib
usaha
mengumumkan
dan
mengeluarkan
keputusan.
gugatan
dicabut.
3. Arbitrase Arbitrase
bahwa
5. Apabila dalam proses penyelesaian adalah
proses
sengketa
konsumen
terjadi
penyelesaian sengketa konsumen di luar
perdamaian antara konsumen dan
pengadilan yang dalam hal ini para pihak
pelaku usaha yang bersengketa,
yang
Majelis wajib membuat putusan
bersengketa
menyerahkan
11
dalam
bentuk
penetapan
2014, Pukul 11.30 WIB yang menjadi
perdamaian.
faktor pendukung dan penghambat dalam
Persidangan ke II (kedua)
proses penyelesaian sengketa konsumen
a. Apabila
pelaku
usaha
atau
konsumen tidak hadir pada hari
adalah sebagai berikut: 1. Faktor Pendukung
persidangan I (pertama) Majelis
a. Sengketa merupakan kewenangan
memberikan kesempatan terakhir
dan tidak memenuhi ketentuan
kepada konsumen dan pelaku usaha
BPSK;
untuk hadir pada persidangan ke II
b. Kelengkapan alat bukti;
(kedua) dengan membawa alat
c. Para pihak memenuhi panggilan
bukti yang diperlukan. b. Persidangan
ke
sidang; II
(kedua)
diselenggarakan
selambat-
lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari
terhitung
persidangan
I
diberitahukan
sejak
hari
(pertama)
dan
dengan
surat
panggilan kepada konsumen dan pelaku
usaha
oleh
Sekretariat
BPSK.
(kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur hukum,
sebaliknya
jika
pelaku usaha yang tidak hadir, maka
memahami permasalahan; e. Adanya
kesepakatan
metode
penyelesaian; f. Adanya ketetapan waktu putusan Majelis; g. Majelis BPSK memahami UUPK dan
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa;
c. Bilamana pada persidangan ke II
demi
d. Wakil/penerima kuasa para pihak
gugatan
konsumen
dikabulkan oleh Majelis
tanpa
kehadiran pelaku usaha.
Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang hasil
Majelis; i. Tidak berlanjut ke Pengadilan. 2. Faktor Penghambat a. Bukan
merupakan
dan/atau
tidak
wewenang memenuhi
ketentuan BPSK; b. Alat bukti tidak lengkap;
C. Faktor Pendukung dan Penghambat
Berdasarkan
h. Para pihak melaksanakan putusan
c. Para
pihak
tidak
memenihi
panggilan sidang; d. Wakil/penerima kuasa para pihak
wawancara
penulis dengan bapak Nurmatias di BPSK Kota Padang, Selasa 30 Desember
tidak memahami permasalahan; e. Tidak ada kesepakatan metode penyelesaian;
12
f. Tidak
segera
diputus
oleh
a. Tahapan
Majelis;
permohonan
pemohon,
g. Majelis BPSK tidak memahami UUPK
dan
Alternatif
yaitu
dari
konsumen
sebagai Penggugat; b. Tahapan
Penyelesaian Sengketa;
Prasidang,
yaitu
pemilihan metode penyelesaian
h. Para pihak tidak melaksanakan
sengketa
putusan Majelis.
berupa
metode
Konsiliasi, metode Mediasi dan
i.
metode Arbitrase c. Penyelesaian
Simpulan 1. Jenis-jenis Sengketa
berdasarkan keputusan para pihak
Jenis sengketa dibagi berdasarkan
terutama Mediasi, Konsiliasi, dan
jenis produk yang disengketakan: Sengketa
sengketa
barang,
Arbitrase serta putusan Majelis.
berdasarkan
3. Faktor pendukung dan penghambat
sengketa yang telah masuk contoh
dalam proses penyelesaian sengketa
sengketa
dengan
konsumen di BPSK Kota Padang
barang
Metode
minuman,
dengan
yang
kategori
disebut
pembelian
adalah:Makanan
dan
berlangganan
surat
kabar,
penyelesaian cara
sengketa
Mediasi,
menjadi
pendukung karena Majelis bertindak
perhiasan, elektronik, dan lain-lain.
aktif
Sengketa
memberikan nasehat, petunjuk, saran,
jasa,
berdasarkan
sebagai
sengketa yang telah masuk contoh
dan
yang
menyelesaikan
disebut
dengan
kategori
Mediator
upaya-upaya
dengan
lain
dalam
sengketa.
Menjadi
pemanfaatan jasa adalah:Asuransi,
penghambat, karena antara pelaku
Perbankan (Keuangan), Pembelian
usaha
rumah (properti), Kredit kendaraan
bersengketa tidak saling komunikasi.
bermotor (leasing), Transpormasi
Dalam Arbitrase faktor pendukung
umum, Perparkir, Telekomunikasi,
adalah
Listrik,
menyelesaikan
Air/PDAM,
Pelayanan
kartu kredit, dan lain-lain 2. Proses
penyelesaian
dan
konsumen
adanya
proses sengketa
yang
yang dengan
tahapan sidang pertama menuju suatu sengketa
perdamaian
yang
kemudian
konsumen di BPSK Kota Padang
ditetapkan dengan putusan dalam
yaitu sebagai berikut:
bentuk
penetapan
perdamaian.
Menjadi terhambat ketika salah satu pihak tidak hadir selama panggilan
13
BPSK karena akan sulit terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Ibu Nurbeti, SH., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas
yang bersengketa untuk upaya damai atau
akan
dilanjutkan
arbitrase
(dengan keputusan sepenuhnya ada ditangan Majelis BPSK).
Bung Hatta. 3. Bapak Adri, SH., MH., selaku Ketua Bagian
Hukum
Perdata
Fakultas
Dengan metode Konsiliasi, peran konsiliator
dilihat
dari
faktor
pendukung yaitu pada saat para pihak saling berkomunikasi secara aktif
Hukum Universitas Bung Hatta. 4. Bapak Fat Yuddin, SH selaku Ketua BPSK Kota Padang, terima kasih
satu sama lain para pihak merasa lebih
bebas
permasalahan konsiliator
menyampaikan mereka.
ketika
bersitegang
dan
Hambatan
para
pihak
para
pihak
mengalami kesulitan tetapi tidak
bantuan
dan
kepercayaan
yang
diberikan kepada penulis. 5. Bapak Nurmatias, SH selaku ketua sekretariat BPSK Kota Padang, terima kasih atas keramahan, kepercayaan,
bertanya pada konsiliator.
kesabaran dan bantuan yang sangat Ucapan Terima Kasih Penulis
mengucapkan
terima
kasih kepada Bapak Syafril S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Yofiza Media S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang
telah
memberikan
arahan,
bimbingan, motivasi dan petunjuk. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Dwi Astuti Palupi, SH., MH., selaku
Dekan
Fakultas
Universitas Bung Hatta.
Hukum
berarti bagi penulis. DaftarPustaka A. Buku-buku Ahmadi Miru, 2013. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen.PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen.Sinar Grafika. Jakarta. Dinas
Perindustrian Pertambangan
Perdagangan dan Energi
14
Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang. Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, 2014. Win-Win Solution Sengketa Konsumen.Pustaka Yustisia.Yogyakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Suratman dan Philips Dillah, 2013. Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Bandung. Susanti adi Nugroho, 20111. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya.Kencana Pranada Media Group. Jakarta. B. Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 301/MPP/ Kep/10//2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen C. Sumber Lain-lain Dasar Hukum Perlindungan Konsumenhttp://naufalalfatih. wordpress.com/201210/10/das ar-hukum-perlindungankonsumen/[diakses tanggal diakses01/11/2014]. Kelembagaan BPSK Serta Tugas dan Wewenang BPSKhttp://zidkamunawwar.bl ogspot.com/2012/11/kelembag aan-bpsk-serta-tugasdan.html/m=1[tanggal diakses 05/11/2014]. Sengketa Konsumen.http://serlania.blogs pot.com/2012/02/sengketakonsumen.html?m=1[tanggal diakses 03/11/2014]. Tinjauan Umum tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kekuatan Hukum Putusan Alternatif Penyelesaian Sengketahttp://elib.unikom.ac.i d/files/disk1/534/jbptunikomp p-gdl-billyjullu-26692-6unikom_b-i.pdf [tanggal diakses 01/11/2014]. Ulfia
Hasanah, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penegakan Hak-hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen http://download.portalgaruda.o rg/article.php?article=32113&
15
val=2283[tanggal 11november2014].
diakses
