OPTIMALIASI PERAN DAN FUNGSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN KARAWANG

Telah Dipublikasikan di Majalah Ilmiah Solusi Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 11 No. 24 Ed.Sep - Nop 2012

OPTIMALIASI PERAN DAN FUNGSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN KARAWANG Oleh : Imam Budi Santoso, S.H.,MH. & Dedi Pahroji, S.H.,MH.

A. Pendahuluan Hukum konsumen hadir sebagai instrument bagi semua orang khususnya para konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Hukum konsumen di Indonesia yang didasarkan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sekalipun belum optimal melindungi konsumen sudah dapat dijadikan acuan penting, kehadirannya amat vital dan mutlak untuk mengatur pesatnya lalu lintas perdagangan yang mengancam keselamatan konsumen. Para pelaku usaha dituntut untuk selalu memperbaiki produk dan tetap menjaga tanggungjawabnya atas setiap komoditi yang dihasilkan (product liability). Dengan demikian para pelaku usaha yang berhasil menjaga dan mempertahankan mutunya akan memperoleh tempat dihati konsumen. Produknya akan mendapat pasar yang baik dan konsumen selalu rindu pada kualitas produk yang lebih mengutamakan kepentingan konsumen. Apabila pelaku usaha tidak dapat mempertahankan kualitas produknya dan justru merugikan konsumen maka dimungkinkan akan terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Lembaga yang dapat menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha akibat sengketa yang terjadi adalah peran dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Akan tetapi keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) selaku lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dirasa masih kurang diketahui oleh masyarakat, oleh karenanya optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tentang tugas dan

1


kewenangannya sangatlah penting agar mayarakat mengetahui dan mengerti fungsi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu sendiri. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa Konsumen? b. Bagaimana upaya BPSK dalam menciptakan Konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya? c. Bagaimana Upaya BPSK untuk melaksanakan peran dan fungsinya agar mayarakat, mengetahui, memahami dam merasakan keberadaan BPSK?.

B. Pembahasan 1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen yang pertama yaitu kendala kelembagaan dapat ditinjau dari kompleksnya peran yang diberikan untuk badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga menimbulkan kendala pada tahap pelaksanaannya,

dalam hal ini dapat diuraikan memgenai peran yang

diberikan kepada Badan Penyelesaian sengketa konsumen yaitu : peran sebagai penyedia jasa penyelesaian sengketa sebagai mediator, konsiliator, arbiter, peran sebagai konsultan masyarakat atau public defender, peran sebagai administrative regulator atau sebagai pengawas dan pemberi sanksi, peran ombudsman, ajudicator atau pemutus. Berdasarkan pasal 52 Undag-undang Perlindungan Konsumen jo. SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 adalah: (a). melaksnakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan abitrase. (b). Memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen (c) melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku (d). Melaporkan kepada penyidik jika terjadi pelanggaran Undang-undang perlindungan konsumen. (e). Menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen terhadap terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen. (f). Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. (g). Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. (h). Memanggil saksi-saksi atau saksi ahli atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran mengenai

2


perlindungan konsumen. (i). Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan dari Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (j). Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau bukti lain guna penyelidikandan/atau pemeriksaan. (k). Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen (l). Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen (m). Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Kedua Kendala Pendanaan, salah satu faktor kurang optimalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah karena kurangnya dukungan dana baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah, Pembagian alokasi anggaran ini adalah untuk honor anggota/sekretariat badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota masing-masing, hanya saja mengenai besaran alokasi anggaran ini tidak diatur secara rinci. Selain itu menyangkut kesiapan alokasi dari APBD tidak maksimal dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, partisipasi daerah selama ini dalam alokasi dana untuk efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih sangat minim hal ini mempengaruhi kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ketiga kendala Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung terhadap optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena sebaik apapun suatu konsep pembentukan badan/lembaga tetapi tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang baik pula maka suatu badan/lembaga itu pun akan jauh dari keinginan atau cita-cita. Keempat rendahnya kesadaran hukum perlindungan konsumen. Hal ini juga tidak kalah penting dalam cita-cita optimalisasi Badan Penyelesaiaan sengketa konsumen, kesadaran hukum mengenai hak- hak konsumen yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga hal – hal yang berkaitan dengan masalah-masalah konsumen seringkali tidak dapat diselesaikan sesuai

3


dengan hak – hak yang ada pada konsumen yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menciptakan Konsumen dan Pelaku Usaha yang Cerdas dan Sadar Akan Hak dan Kewajibannya Ada kalanya masyarakat konsumen kurang atau belum mengetahui berbagai hal Dalam hal ini walaupun tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan perlindungan konsumen itu secara tegas diatur pada tugas dan wewenang lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat namun hal ini tidak dapat mengesampingkan peran dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menciptakan konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen jo. SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 huruf (b), dimana salah satu tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen, konsultasi ini dilakukan dalam upaya menciptakan konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya. Selain itu Sosialisasi dari badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sangat dibutuhkan dalam rangka upaya meminimalisir permasalahan tentang perlindungan Konsumen dalam hal masyarakat belum banyak mengetahui dan mengerti mengenai penyelesaian masalahmasalah yang berkaitan dengan kerugian konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dirasakan sangat perlu untuk melakukan sosialisasi tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Namun saat ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen belum fokus kepada penyelenggaraan sosialisasi secara berkelanjutan sebagai upaya menciptakan konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya, saat ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih dalam tahap pembenahan internal, karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten karawang baru berdiri pada Tahun 2010 sehingga masih perlu waktu untuk membenahi internal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terlebih dahulu. 3. Upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk melaksanakan peran dan fungsinya agar mayarakat, mengetahui, memahami dan merasakan keberadaan BPSK

4


Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen jo. SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah : (a). melaksnakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan abitrase. (b). Memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen (c) melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku (d). Melaporkan kepada penyidik jika terjadi pelanggaran Undang-undang perlindungan konsumen. (e). Menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen terhadap terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen. (f). Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. (g). Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. (h). Memanggil saksi-saksi atau saksi ahli atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran mengenai perlindungan konsumen. (i). Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan dari Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (j). Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau bukti lain guna penyelidikandan/atau pemeriksaan. (k). Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen (l). Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen (m). Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan paparan mengenai peran dan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatas, dapat dilihat bahwa begitu kompleknya peran dan fungsi yang di amanatkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan dapat dilakukan upaya-upaya pembenahan internal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Peningkatan Sumber Daya Manusia) guna peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi : Pertama melalui pelatihan kelembagaan. Pelatihan ini dilakukan secara komprehensif tidak hanya dilakukan kepada anggota BPSK tetapi juga meliputi staff dan pihak yang lain yang terlibat dalam kelembagaan BPSK. Pelaktihan ini dilakukan guna ada sinergitas kesefahaman antar pihak-pihak yang ada dalam kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kedua pencangkokan, pencangkokan merupakan kegiatan dimana adanya pendidikan secara khusus

5


kepada anggta BPSK yang berlatar belakang selain sarjana hukum agar memahami secara komprehensif mengenai penyelesaian sengketa di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ketiga studi banding, studi banding ini dilakukan kepada Badan Penyelesaian sengketa di kota lain dalam rangka memperoleh referensi baru atau pembanding mengena cara menyelesaiakan sengketa konsumen di BPSK lainnya. Keempat penyediaan pustaka Perlindungan konsumen, dimana pustaka ini dapat menjadi tambahan khasanah perlindungan konsumen untuk anggota BPSK. Namun setelah melakukan penelitian kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten karawang ternyata belum terdapat upaya yang signfikan di lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten karawang untuk meningkatkan peran dan fungsinya agar agar mayarakat, mengetahui, memahami dan merasakan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Setelah dilakukan wawancara lebih jauh ternyata upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang baru sebatas rapat dan evaluasi kinerja yang dilakukan dan diskusi antar anggota yang lebih berpengalaman (berbagi), diskusi antar anggota yang lebih berpengalaman

ini dilakukan karena adanya

perbedaan latar belakang pendidikan antar anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tetapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberi kesempatan kepada beberapa anggota untuk terlibat dalam kegiatan perlindungan konsumen nasional dalam rangka berbagi pengalaman dan metode penyelesaian dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen lainnya. C. Penutup Kesimpulannya mengenai Kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa Konsumen dapat disimpulkan antara lain : Pertama kendala kelembagaan dimana yang sudah dipaparkan diatas bahwa terlalu kompleksnya tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi tugas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan tugas diluar penyelesaian sengketa (upanya pembinaan dan pengawasan), Kedua kendala pendanaan, belum adanya aturan yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai alokasi yang rasional yang seharusnya di alokasikan untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ketiga kendala sumber daya manusia Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi tiga unsur

6


meliputi : unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Keempat rendahnya kesadaran hukum perlindungan konsumen, hal ini disebabkan minimnya informasi kepada masyarakat menyangkut hak-hak nya sebagai konsumen untuk dapat menuntut haknya melalui penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menciptakan Konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya adalah dengan melakukan sosiaisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen tentang hak-haknya untuk memperoleh perlindungan konsumen sehingga meningkatnya kesadaran untuk mendapatkan hak-haknya, walaupun sampai saat ini sosialisasi belum dilaksanakan maksimal karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih fokus dalam pembenahan internal sebagai konsekuensi dari baru dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Karawang. Upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk melaksanakan peran dan fungsinya agar masyarakat mengetahui memahami dan merasakan keberadaan BPSK ternyata belum maksimal atau dengan kata lain disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten karawang ternyata belum terdapat upaya yang signfikan di lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten karawang untuk meningkatkan peran dan fungsinya agar agar mayarakat, mengetahui, memahami dan merasakan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi, yaitu : 1. Untuk meminimalisir kendala kelembagaan maka peneliti menyarankan agar segera dilakukan revisi Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai kompleksnya tugas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa, dalam hal pendanaan peneliti menyarankan adanya aturan yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai alokasi secara rasional yang seharusnya di alokasikan untuk

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mengenai Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah hendaknya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan pendidikan yang lebih intensif (mahir) kepada para anggota BPSK, serta adanya keseriusan untuk menumbuhkan kesadaran bagi semua pihak terkait peltindungan konsumen.

2. Upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menciptakan Konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dengan memberikan sosialisasi secara intensif

7


dan berkesinambunga nmengenai perlindungan terhadap konsumen yang di prakarsai oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) sebagai upaya menciptakan Konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya.

3. Upaya yang dapat dilaksanakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam meningkatkan peran dan fungsinya agar agar mayarakat, mengetahui, memahami dan merasakan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat melalui : Pertama melalui pelatihan kelembagaan. Pelatihan ini dilakukan secara komprehensif tidak hanya dilakukan kepada anggota BPSK tetapi juga meliputi staff dan pihak yang lain yang terlibat dalam kelembagaan BPSK. Pelaktihan ini dilakukan guna ada sinergitas kesefahaman antar pihak-pihak yang ada dalam kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kedua pencangkokan, pencangkokan merupakan kegiatan dimana adanya pendidikan secara khusus kepada anggta BPSK yang berlatar belakang selain sarjana hukum agar memahami secara komprehensif mengenai penyelesaian sengketa di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ketiga studi banding, studi banding ini dilakukan kepada Badan Penyelesaian sengketa di kota lain dalam rangka memperoleh referensi baru atau pembanding mengena cara menyelesaiakan sengketa konsumen di BPSK lainnya. Keempat penyediaan pustaka Perlindungan konsumen, dimana pustaka ini dapat menjadi tambahan khasanah perlindungan konsumen untuk anggota BPSK.

8

OPTIMALIASI PERAN DAN FUNGSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN KARAWANG

Recommend Documents