PENYEDIAAN AIR BERSIH PERDESAAN PULAU BANGGAI, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN- PROPINSI SULAWESI TENGAH

PENYEDIAAN AIR BERSIH PERDESAAN PULAU BANGGAI, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANPROPINSI SULAWESI TENGAH Susana 1 dan Eddy Setiadi Soedjono2 1

Mahasiswa Program Magister Teknik Prasarana Lingkungan Permukiman, Jurusan Teknik Lingkungan FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Telp. 08164302031, email: [email protected] 2 Dosen Jurusan Teknik Lingkungan FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Telp. 031-5948886, email: [email protected]

ABSTRAK Di beberapa tempat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan masalah yang tidak mudah penyelesaiannya. Pemenuhan kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan, setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Cakupan pelayanan penyediaan air bersih di Pulau Banggai saat ini 33,09% dari total penduduk di 4 kecamatan Pulau Banggai yang merupakan wilayah perdesaan. Kondisi geografis yang berbukit dan pegunungan, serta pola penyebaran permukiman berada dipunggung bukit sehingga jarak sumber air baku semakin jauh. Penelitian ini bertujuan menganalisa dan membuat rencana tindak (action plan)terhadap kebutuhan bidang air bersih perdesaan yang dibagi dalam tiga tahapan peningkatan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Metode yang dilakukan deskriptif (survey dan kasus), menyangkut penyediaan air bersih, pemanfaatan sumber daya alam, wilayah administrasi daerah otonom, pandangan masyarakat terhadap air bersih, dan berbagai aspek yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyediaan dan kebutuhan air bersih di Pulau Banggai. Dari hasil analisa diperoleh bahwa ketersediaan air yang ada mencukupi untuk penyediaan air bersih setiap desa di Pulau Banggai. Daerah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit mendapatkan pelayanan air bersih yakni desa Pasir Putih, Desa Dangkalang, Potilpololoba, Tolokibit,Bentean, Kelapa lima dan Malino padas. Sementara persen pelayanan air bersih terbesar pada Desa Dodung, Lompio, Tanobonunungan dan Matanga. Bila secara umum untuk cakupan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan maka persentasi jumlah penduduk di Pulau Banggai yang mendapat akses terhadap air bersih adalah 9,27%. Untuk itu diperlukan suatu bentuk strategi penyediaan air bersih dengan memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan terhadap penyediaan dan kebutuhan air bersih. Kata kunci: strategi, penyediaan air bersih, kebutuhan air bersih.

1. PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator, dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Susana1 dan Eddy Setiadi Soedjono2

desa Kabupaten Banggai Kepulauan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Banggai yang terletak di Pulau Banggai, dimekarkan menjadi 4 kecamatan baru. Daerah studi dalam penelitian ini mencakup 23 desa di 4 kecamatan Pulau Banggai (Gambar 1).

Lokotoy

Kec.Banggai Utara Popisi

Kendek

Paisumosoni

Tolisetubono

Pulau Banggai Dangkalang

Bonebaru

Dodung

Potilpololoba

Kokini

Kec.Banggai Tanobonunungan Lambako

Pasirputih

Lompio

Tinakin Laut Adean Lampa Matanga

Gonggong

Timbong Kelapalima

Kec.Banggai Tengah Mominit

Badumpayan

Kec.Banggai Selatan Tolokibit

Monsongan

Malinopadas Bentean

Gambar 1. Wilayah Administrasi Pulau Banggai

Jumlah penduduk pada 4 kecamatan ini sebanyak 23.226 jiwa yang terdiri dari 5.834 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian pokok penduduk adalah petani, PNS/TNI/Polri, peternak, dan wiraswasta (usaha perdagangan, kerajinan, dll). Kebutuhan air masyarakat berasal dari air tanah yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan bercocok tanam, sumur gali, sedangkan sisanya tidak memiliki sarana air bersih yang layak. Pada musim kemarau debit sumur berkurang dan hanya cukup untuk kebutuhan masak dan minum. Dari hasil identifikasi awal yang dilakukan, ditemukan beberapa sumber air baku yang potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi penyediaan air bersih di Pulau Banggai. Dengan jumlah sumber air baku yang melimpah, belum dapat menjangkau keseluruhan penduduk di Pulau Banggai, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Jarak sumber air ke desa yang akan dilayani, keadaan topografi desa yang cenderung berada dipungung bukit serta biaya infrastruktur yang belum mencukupi untuk menjangkau pelayanan ke seluruh desa, menjadi kendala yang dalam penyediaan air bersih perdesaan di Pulau Banggai. Dari 23.226 jiwa penduduk Pulau Banggai, hanya 7.722 jiwa atau sekitar 1.931 KK yang mendapat pelayanan penyediaan air bersih dari PSAB dan PDAM. Pengelolaan yang baik serta didukung oleh partisipasi masyarakat, dan kemampuan pengelola yang memadai dalam mengoperasikan sistem penyediaan air bersih, dapat menjadikan siatem penyediaan air bersih perdesaan menjadi sistem yang berkelanjutan dengan tidak mengesampingkan pelestarian dan perlindungan lingkungan sekitar sumber mata air yang ada.

Penyediaan Air Bersih Perdesaan Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan-Propinsi Sulawesi Tengah

2. DASAR TEORI 2.1 Sistem Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Sistem penyediaan air bersih dalam praktiknya terdiri dari dua sistem penyediaan air bersih, yaitu Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB) Perkotaan dan SPAB Perdesaan. Dengan pertimbangan jumlah penduduk, distribusi/sebaran penduduk, dan aktifitas dominan yang dilakukan penduduk, dapat diketahui bahwa perbedaan antara kedua SPAB tersebut terletak pada; penerapan teknologi fisik, tingkat kapasitas pelayanan, tingkat jenis sambungan pelayanan, dan tingkat institusi pengelolaan sistem. Air Bersih Domestik Kebutuhan domestik ditentukan oleh adanya konsumen domestik, yang berasal dari data penduduk, pola kebiasaan dan tingkat hidup yang didukung adanya perkembangan sosial ekonomi yang memberikan kecenderungan peningkatan kebutuhan air bersih. Fasilitas penyediaan air bersih yang sering dikenal, yaitu; - Fasilitas perpipaan, yaitu: sambungan rumah, sambungan halaman, sambungan umum. - Fasilitas non perpipaan, berupa; sumur, mobil air, mata air. Kebutuhan air bersih suatu kawasan dipengaruhi oleh jumlah penduduk kawasan tersebut. Standar pemakaian dan pelayanan air bersih masyarakat dapat dilihat dalam Tabel 1.[5] [6] Tabel 1 Kebutuhan Air Bersih Domestik Kategori Kota Berdasarkan Jumlah penduduk ( x 1000 Jiwa ) No

Uraian > 1.000

500 -1.000

100 -500

10 - 100

3 - 10

Metro

Besar

Sedang

Kecil

Desa

1

Konsumsi unit SR (Lt/org/hr)

190

170

150

130

100

2

Konsumsi unit HU (Lt/org/hr)

30

30

30

30

30

3

Kehilangan air sistem baru (%)

20

20

20

20

20

4

Kehilangan air sistem Lama (%)

5

Faktor harian maksimum

6

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

1,15-1,2

1,15-1,2

1,15-1,2

1,15-1,2

1,15-1,2

Faktor jam puncak

1,65-2

1,65-2

1,65-2

1,65-2

1,65-2

7

Jam operasi (jam)

24

24

24

24

24

8

Volume reservoir /m3 (Kebutuhan harian rata-rata)

17,5-20

17,5-20

17,5-20

17,5-20

17,5-20

Air Bersih Non Domestik Kebutuhan air non domestik ditentukan oleh adanya konsumen non domestik, yang memanfaatkan fasilitas - fasilitas antara lain: 1. Perkantoran, tempat ibadah. 2. Prasarana pendidikan, prasarana kesehatan. 3. Komersial (pasar, pertokoan, penginapan, bioskop, rumah makan dll). 4. Industri. 2.2 Sistem Distribusi Air Bersih Dalam pendistribusian air bersih terdapat tiga sistem pengaliran yang pemilihan sistemnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan[1]. yaitu; 1. Sistem Pengaliran Gravitasi


2. Sistem Pemompaan 3. Sistem Kombinasi Perencanaan sistem distribusi air bersih didasarkan dua faktor utama yaitu: a. Kebutuhan air (water demand). b. Tekanan air serta ditunjang dengan faktor kontinuitas dan keamanan (safety). Fungsi pokok jaringan distribusi adalah menghantarkan air bersih ke seluruh pelanggan dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, kuantitas, kontinuitas dengan tekanan dan kecepatan air yang memenuhi standar. Kondisi yang diinginkan pelanggan adalah kapan saja mereka membuka kran, air selalu tersedia. Dalam hal pengaliran, terdapat tiga pilihan sistem pengaliran distribusi air bersih[1], yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi eksisting sumber air baku dan wilayah pengguna/konsumen, yaitu; 1. Sistem Pengaliran Gravitasi 2. Sistem Pemompaan 3. Sistem Kombinasi Kuantitas Air Tiap orang perhari membutuhkan air dengan jumlah yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu; faktor kebudayaan, status sosial – ekonomi dan standar hidup, kesadaran terhadap kebersihan, penggunaan untuk hal-hal produktif, biaya yang dikeluarkan untuk air bersih dan kualitas air. Pada kondisi normal tubuh manusia memerlukan antara 3 – 10 liter air per hari, tergantung cuaca dan aktifitas yang dilakukannya, sebagian dari jumlah air ini didapat dari makanan. Kebutuhan air penduduk tergantung dari cuaca, standar hidup, ketersediaan dan metode distribusi air. Untuk memperoleh estimasi kebutuhan air dalam suatu wilayah, lebih mudah untuk mensurvey jumlah rumah tangga daripada harus melakukan sensus dari rumah ke rumah. Penggunaan air domestik (rumah tangga) dapat dihitung dengan mengasumsikan rata-rata jumlah anggota keluarga dalam suatu rumah tangga. Untuk wilayah penelitian, rata-rata jumlah anggota keluarga digunakan 5 orang dalam satu keluarga. Adanya sekolah, tempat peribadatan, rumah sakit, hotel, dan fasilitas umum lainnya juga harus dihitung penggunaan airnya. Tabel.2 merupakan gambaran penggunaan air untuk fasilitas umum di Indonesia. Tabel 2. Kebutuhan Air Non Domestik Pelayanan Perdesaan No

Fasilitas Umum

Kebutuhan Air (l/unit.hr)

1

Kantor Pemerintahan

1000

2

Peribadatan

2000

3

Pendidikan

3000

4

Kesehatan

5000

5

Pasar

2000

6

Home Industri

5000

Sumber: Kebijakan Operasional Kimpraswil, 2001

2.3

Perencanaan Penyediaan Air Bersih Perencanaan penyediaan air bersih meliputi aspek teknis, aspek finansial, aspek kelembagaan dan aspek peran serta masyarakat.  Aspek Teknis antara lain terdiri dari kebutuhan air pada saat ini dan masa datang, pengolahan air bersih, Standar teknis, prosedur O&M, kualitas air


 Aspek finansial meliputi Kemampuan dan kemauan untuk membayar, Serta struktur tarif.  Aspek kelembagaan meliputi Strategi ditingkat nasional dan kebijakan/landasan hokum, Para stakeholder dalam kegiatan ini, yaitu pengguna dan pemelihara pelayanan air, sehingga hal ini akan menentukan keberhasilan kegiatan tersebut.  Aspek peran serta masyarakat terdiri dari Kebutuhan untuk peningkatan penyediaan air bersih, Rasa tanggung jawab dan memiliki, kebudayaan, kebiasaan dan kepercayaan yang berhubungan dengan air bersih.

3. METODOLOGI Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atas sarana air bersih perdesaan, wawancara dengan pengelola dan pelanggan air bersih, menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan air bersih kepada penduduk di 23 desa di daerah penelitian dengan tingkat pelayanan <50%, dimana keberadaan sumber air yang ada masih dikelola secara tradisional, sehingga pada saat musim kemarau panjang penduduk setempat sulit mendapatkan air bersih. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 137 orang, 41 orang merupakan pelanggan PSAB dan 96 orang merupakan masyarakat pengguna sumber air bersih lainnya (non pelanggan). Pengumpulan data berupa data sekunder; berupa data kependudukan, fasilitas kota, sumber air baku yang ada, data dari dinas yang berkaitan. Data primer berupa; wawancara, kuisioner dan observasi baik pada responden masyarakat maupun pihakpihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan air bersih di wilayah studi. Tahapan evaluasi dan pembahasan merupakan evaluasi terhadap kondisi eksisting dan rencana pengembangan sistem pelayanan air bersih sampai pada tahun perencanaan, dalam mencukupi kebutuhan air bersih penduduk. Data ini akan digunakan untuk menentukan strategi yang dapat di gunakan untuk pengembangan sistem penyediaan air bersih di Pulau Banggai, dengan menggunakan metoda analisa deskriptif terhadap kondisi wilayah studi,yaitu : a) Menganalisis kondisi sosial ekonomi dari masyarakat di daerah penelitian b) Analisis penyediaan air bersih Hasil analisis akan menggambarkan kondisi sarana air bersih yang akan digunakan untuk mensuplai kebutuhan penduduk sampai akhir tahun perencanan, partisipasi masyarakat, kepuasan pelanggan, kemauan membayar, dan kondisi institusi pengelola. Setelah dilakukan analisa dan pembahasan maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa strategi.. Selain itu juga didasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah, dan dapat juga dilakukan dengan melihat indikator-indikator seperti agenda nasional dan agenda global. Tahap akhir dari penelitian ini adalah merangkum hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan rekomendasi bentuk strategi untuk dijadikan pertimbangan kebijakan bagi peningkatan pelayanan, perbaikan dan pengembangan sistem distribusi air bersih di Pulau Banggai ke arah yang lebih baik. Alur pikir penelitian sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.


Latar Belakang Studi Pustaka Perumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pengumpulan Data

Data Primer - Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat eksisting - Kebutuhan kemudahan aksesibilitas air bersih oleh masyarakat (persepsi masyarakat) - Potensi sumber daya air baku (kualitas dan kuantitas) - Kebutuhan nyata air bersih (RDS) - Topografi sumber air baku dan daerah pelayanan - Potensi ekonomi dan peran serta masyarakat - Data institusi pengelola air bersih di Kabupaten Way Kanan

.

-

-

Data Sekunder Kependudukan (jumlah dan sebaran) Jenis / jumlah fasilitas standar, dan kebijakan Potensi sumber daya air baku ridentifikasi serta hasil penelitian

Pengolahan Data Proyeksi jumlah penduduk Proyeksi fasilitas Perhitungan kebutuhan air bersih Potensi pembiayaan Analisis dan Pembahasan

- Kapasitas produksi - Evaluasi RDS - Perumusan model lembaga - Analisis pemanfaatan sumber daya air baku tersedia - Analisis Peran serta masyarakat

Strategi dan Program Penyediaan Air Bersih Perdesaan Pulau Banggai (Proyeksi 10 tahun) Kesimpulan dan Rekomendasi

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

4. HASIL DAN DISKUSI 4.1 Analisa Penyediaan Air Bersih Pulau Banggai Potensi sumber air bersih di Pulau Banggai dapat dilihat pada Tabel 3.terlihat dengan kapasitas debit yang ada masih dapat melayani penduduk hingga akhir tahun perencanaan dengan melakukan program secara teknis, kelembagaan serta finansial Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menindaklanjuti program penyediaan air bersih perdesaan ini dengan membangun jaringan distribusi sebagai bentuk pelayanan publik. Saat ini cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat di 4 kecamatan ini sebesar 33,09% dari 23.336 jiwa penduduk Pulau Banggai, 7.722 jiwa terlayani pelayanan air bersih dari PDAM dan PSAB, penduduk yang belum terlayani sistem yang ada sebanyak 15.614 jiwa. Selanjutnya membandingkan jumlah kebutuhan air bersih dengan ketersedian air bersih yang ada (eksisting). Pada Tabel 3 disajikan kapasitas sumber air yang ada di tiap desa.


Tabel 3. Sumber Air Baku dan Kapasitas Eksisting No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kecamatan

Nama Sumber Air Baku

Kapasitas Sumber (l/dt)

Mata Air Lambako

34

Mata Air Bindana Mata Air Malino Mata Air Kokini Mata Air Sumur Dangkal

17.41 16,03 4,1 3,7 -

Mata Air Matano

18,22

Mata Air Mata Air Mata Air Bentean

4,6 2,6 4,23

Mata Air Bersama Mata Air Matanga Sumur Dangkal Mata Air

3,3 8,14 4.17

Mata Air Lokotoy

9.27

Mata Air Sumur Suntik Mata Air

2.15 3.9

Desa

Lambako Pasirputih Tinakin Laut Banggai Lampa Kokini Dangkalang Potil Pololoba Adean Timbong Mominit Banggai Tengah Monsongan Gonggong Badumpayan Bentean Tolokibit Banggai Selatan Kelapa Lima Malino Padas Kendek Lokotoy Popisi Banggai Utara Bone baru Tolisetubono Paisumosoni Rata-rata

135.82

Kebutuhan Air (l/dt) 2.66 1.81 2.27 0.70 1.98 2.56 1.98 1.91 0.85 0.78 1.65 3.87 2.03 2.19 2.59 2.52 2.31 2.27 1.74 2.83 2.61 2.00 1.79 47.90

Kebutuhan air pada akhir tahun perencanaan (tahun 2019), yaitu dengan total (Q Total) air bersih untuk semua wilayah sebesar 84,31 l/dtk untuk 36.395 jiwa penduduk Pulau Banggai. Kebutuhan domestik dan non domestik sebesar 36,84 l/dtk, dengan tingkat kebocoran 30% dan kebutuhan air untuk hidran kebakaran sebesar 10%.

40.00 35.00 30.00 25.00 20.00

Kebutuhan air bersih

15.00

Penyediaan air bersih

10.00 5.00 0.00 Banggai

Banggai Tengah

Banggai Selatan

Banggai Utara

Gambar 3. Grafik Kebutuhan Air Dan Ketersediaan Air Bersih Per Kecamatan


 Jumlah Penduduk tanpa pelayanan: 5.795 jiwa  Kapasitas sumber air baku: 39.33 l/dt  Kebutuhan air bersih penduduk: 13,95 l/dt


Lokotoy

Kec.Banggai Utara Popisi

Kendek

Paisumosoni

Tolisetubono


Dangkalang

Bonebaru

Dodung

Potilpololoba

Kokini

PSAB dan Non

Kec.Banggai Tanobonunungan

PDAM dan Non

Lambako

Pasirputih

Lompio

PDAM, PSAB dan Non

Tinakin Laut Adean Lampa Matanga

Gonggong

  

Jumlah Penduduk tanpa pelayanan: 3.064 jiwa Kapasitas sumber air baku: 6.7 l/dt Kebutuhan air bersih penduduk: 9.6 l/dt

Non Pelayanan

Timbong Kelapalima

Kec.Banggai Tengah

Luar Wilayah Studi

Mominit Badumpayan

Kec.Banggai Selatan Tolokibit

Monsongan

Malinopadas Bentean

Gambar 4. Kebutuhan Air terhadap Kapasitas Sumber Air Yang Ada

Hasil perhitungan penyediaan air bersih terhadap kebutuhan air bersih yang ada menunjukkan bahwa, kapasitas dari sumber air dapat mencukupi kebutuhan penduduk sampai pada akhir tahun perencanaan, yang di dapat dari hasil analisis secara teknis bahwa kebutuhan air bersih wilayah penelitian sebesar 84,31 l/dtk dan kapasitas debit sumber air yang ada sebesar 92,57 l/dtk yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk 75% tingkat pelayanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan sekitar sumber mata air. Rasio standar jenis pelayanan air bersih antara sambungan rumah (SR) dan hidran umum (HU) untuk wilayah penelitian adalah 70:30, dengan konsumsi air bersih sebesar 100 liter/orang/hari bagi sistem penyediaan SR dan 30 liter/orang/hari bagi sistem penyediaan HU. Dari hasil analisis diperoleh kebutuhan SR sebanyak 5.095 dan 87 HU sampai akhir masa proyeksi (tahun 2019) dengan kebutuhan debit air bersih sebesar 84,31 liter/detik. Rasio jenis pelayanan/penyediaan air bersih tersebut dirumuskan berdasarkan tingkat kebutuhan air bersih dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Pengembangan cakupan pelayanan hingga akhir masa proyeksi mencapai 75% terhadap jumlah penduduk di 4 kecamatan wilayah studi[4]. Dari hasil perhitungan ATP dan WTP diketahui bahwa besarnya tingkat kemampuan membayar masyarakat (ATP) lebih kecil dari pada tingkat kemauan membayar (WTP) dari masyarakat. Untuk pengelolaan PSAB kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi adalah Rp. 9.826,93/bulan , dan kemauan masyarakat membayar biaya penyambungan adalah Rp 118.363,93/bulan. hal ini menunjukkan pengguna mempunyai penghasilan yang relatif rendah tetapi utilitas terhadap jasa tersebut sangat tinggi, sehingga keinginan pengguna untuk membayar jasa tersebut


cenderung lebih dipengaruhi oleh utilitas, pada kondisi ini pengguna disebut captive riders. Sehingga nilai tarif yang diberlakukan, sedapat mungkin tidak melebihi nilai ATP kelompok masyarakat sasaran. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menjamin setiap orang mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundangundangan[7]. Arah kebijakan pemerintah dalam peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum diantaranya memprioritaskan pembangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Identifikasi peran serta masyarakat dilakukan melalui expert option kepada Kepala Desa, pengelola/pengurus PSAB, Kepala bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dan PPTK Peningkatan dan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Banggai Kepulauan. Hasil wawancara, diperoleh peran serta masyarakat yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu; masa pra konstruksi, masa konstruksi dan pasca konstruksi. Untuk itu, disusun beberapa strategi sebagai penjabaran dari konsep strategi terkait penanganan model kelembagaan sebagai berikut; 1. Mendayagunakan dinas terkait yang berwenang dalam penyediaan air bersih perdesaan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kualitas air baku dalam pemenuhan keinginan masyarakat akan air bersih dan meminimalkan konflik yang mungkin terjadi, serta mengembangkan potensi desa. 2. Mewujudkan keinginan masyarakat akan air bersih yang didukung dengan kesediaan membayar retribusi dan biaya penyambungan dengan tingkat kemampuan masyarakat, agar mendukung biaya operasional dan pemeliharaan. 4.2 Rencana Tindak Penyediaan Air Bersih Pulau Banggai Secara garis besar rencana tindak penyediaan air bersih Pulau Banggai mencakup: a. Sasaran Jangka Pendek (2009-2010). Total tingkat pelayanan mencapai 44,52%, dengan jumlah penduduk terlayani 1.988 Sambungan Rumah dan 24 unit Hidran Umum untuk 7.420 jiwa, di desa Malinopadas, Kelapalima, Tolokibit, Bentean dan beberapa desa yang berdekatan, dengan langkah awal memberi bantuan teknis, penetapan Norma, Standard, Pedoman, dan Manual (NSPM) mengenai teknik pembangunan sistem perpipaan maupun pemanfaatan sumur secara perorangan, yang disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. b. Sasaran Jangka Menengah (2011-2013). Total tingkat pelayanan mencapai 55,95% dengan tambahan jumlah penduduk terlayani 978 Sambungan Rumah dan 27 unit Hidran Umum, untuk 4.655 jiwa. Memberi bantuan teknis, Penerapan profesionalisme dalam pengelolaan dan pelayanan, kemampuan operasional c. Sasaran Jangka Panjang (2014-2019) Total tingkat pelayanan mencapai 75% dengan tambahan jumlah penduduk terlayani 937 jiwa untuk Sambungan Rumah dan 36 unit Hidran Umum untuk 3.539 jiwa. Langkah yang dilakukan dengan memberikan bantuan konsultasi untuk perencanaan, perancangan, DED (Detail Engineering Design) sistem penyediaan air bersih sesuai dengan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk dapat mengetahui progres dari masing-masing daerah terhadap pencapaian MDG,


pemerintah pusat juga perlu menetapkan sistem monitoring dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

5. KESIMPULAN 1.

Dari analisa diperoleh bahwa ketersediaan air bersih lebih besar dari kebutuhan air yang ada untuk wilayah Pulau Banggai. Penduduk dengan jumlah pelayanan terkecil terhadap ketersediaan air bersih yakni Kecamatan Banggai Selatan dimana ketersediaan air bersih belum mencukupi dengan kebutuhan penduduk secara keseluruhan. Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana penyediaan air bersih dilakukan masih berdasarkan penetapan kebutuhan dari pemerintah pusat (supply driven).

2.

Jenis pelayanan air bersih yang diberikan berupa 87 HU dan 3.903 SR hingga tahun 2019. Penyesuaian tarif secara berkala berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat pemakaian air bersih. Diketahui bahwa total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur air bersih adalah Rp 12,387,706,000.00 , dengan skema pembiayaan oleh pemerintah (88%) Rp. 10,901,182,000.00 dan oleh masyarakat sebesar (12%) Rp. 1,351,386,000.00. sedangkan besarnya rata-rata kemampuan masyarakat (ATP) adalah Rp. 9.826,93/bulan, besarnya kemauan(WTP) membayar penyambungan rumah sebesar Rp. Rp 118.363,93/SR dan pembayaran retribusi sebesar Rp. 11.247/bulan.

3.

6. DAFTAR REFERENSI 1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.

Al-Layla, M.A., Ahmad, S dan Middlebrooks, E.J., (1978), Water Supply Engineering Design, Ann Arbor Science Publishers, Michigan, USA. Balitbang Dept. Kimpraswil, (2002), Spesifikasi Teknis Penyiapan Lembaga Pengelola, Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Bagian 5 Volume 1 – NSPM Kimpraswil Departemen Kimpraswil tahun 2002, Jakarta, 2002. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banggai kepulauan, (2006), Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2006 Departemen Kimpraswil, (2001), Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 534/KPTS/M/2001 tanggal 18 Desember 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum, Departemen Kimpraswil, Jakarta Ditjen. Cipta Karya, (1998), Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan, Departemen PU, Jakarta. Ditjen. Cipta Karya, (2004), Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan, Departemen Kimpraswil., Jakarta. Ditjen. Cipta Karya, (2008), Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor: 01/SE/DJCK/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM), Departemen PU , Jakarta. Mangkoedihardjo, S., (1985), Penyediaan Air Bersih II Dasar-dasar Perencanaan dan Evaluasi Kebutuhan Air, Teknik Penyehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Rangkuti, Freddy., (2006), Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis; Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi untuk Menghadapi Abad 21, PT. Gramedia, Jakarta.

PENYEDIAAN AIR BERSIH PERDESAAN PULAU BANGGAI, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN- PROPINSI SULAWESI TENGAH

Recommend Documents