Penyadapan Dihilangkan, Bubarkan Saja KPK

HUKUM

“Penyadapan Dihilangkan, Bubarkan Saja KPK” Upaya Komisi III DPR mengajukan revisi UU KPK menuai perlawanan. KPK maupun para pegiat anti-korupsi mencium adanya upaya sistematis untuk mengerdilkan KPK. Namun, anehnya Komisi III DPR ngotot bahwa revisi itu guna memperkuat KPK.

Gede Pasek Suardika

D

raf usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Meski perjalanan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu masih panjang, berbagai kontroversi mulai mencuat ke permukaan. KPK yang didukung kelompokkelompok anti-korupsi melihat, revisi yang digulirkan sejumlah anggota DPR tersebut tak lebih dari upaya pengebirian terhadap kewenangan KPK yang selama ini menjadi roh KPK dalam melaksanakan tugasnya.

58

58 - 64 hukum.indd 58

SEPTEMBER 2012

Sebaliknya, DPR menilai ada sejumlah kewenangan KPK yang menabrak UU. Anggapan KPK dan kelompok propemberantasan korupsi ini tentunya cukup beralasan, Pasalnya, dalam draf revisi yang diusulkan itu terdapat sejumlah pasal yang sangat krusial seperti perihal penyadapan, penuntutan, pemberian SP3 maupun pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Abraham Samad mengeluarkan reaksi keras terhadap rencana revisi UU KPK tersebut. "Kalau penuntutan maupun penyadapan dipreteli,

mendingan KPK dibubarkan saja. Apa gunanya ada KPK kalau satu persatu kewenangannya dipreteli,” kata Abraham Samad di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, belum lama ini. Menurut dia, wacana revisi UU KPK tidak akuntabel dan sulit diterima akal sehat. Misalnya saja soal pengaturan mekanisme penyadapan yang harus mendapat izin terlebih dulu dari pengadilan negeri setempat. Selama ini, kata Abraham, KPK berhasil menangkap tangan proses suap menyuap setelah melakukan penyadapan. Hasil sadapan itupun dirahasiakan dan hanya akan diputar di pengadilan tindak pidana korupsi untuk menguatkan dakwaan. Bukan untuk kepentingan lainnya. Adapun terkait penuntutan, penggabungan penuntutan dan penyidikan dalam satu atap dapat mempercepat penanganan kasus. Seperti penyidikan di Kepolisian, berkas perkara terkadang harus berkali-kali dikembalikan oleh Kejaksaan untuk dilengkapi. Tak sedikit kasus yang akhirnya dihentikan penyidikannya (SP3) akibat permintaan jaksa peneliti terkait pemberkasan perkara tidak bisa dipenuhi kepolisian. Tak hanya Abraham, Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas pun masgul. Dia menilai upaya sejumlah anggota DPR memaksakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 itu merupakan bentuk perilaku koruptif dari politisi sekaligus penghinaan terhadap parlemen. Apalagi, revisi itu lebih banyak berisi poin-poin yang melemahkan KPK. “KPK sebagai pengguna UU

Warta BPK

11/29/2012 1:38:45 AM

HUKUM tersebut selama ini tidak melihat adanya celah untuk merevisi UU itu. Sudah dua periode UU itu dipakai, dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan. Nah sekarang pada saat KPK tengah getol-getolnya menangani kasus korupsi yang kita sepakati sebagai musuh bersama, tiba-tiba sejumlah pihak berusaha keras merevisi UU itu," ujarnya. Menurut dia, patut diduga upaya revisi itu merupakan bentuk perlawanan sepak terjang KPK selama ini. “ICW Abraham Samad mensinyalir sejumlah anggota DPR gerah dengan melanggar hak asasi manusia (HAM), KPK. Mereka berusaha mekanisme penyadapan perlu membalasnya, dengan berupaya dilakukan sistem pengaturan. mengurangi kewenangan KPK lewat "Saya mendukung bahwa fungsi ide revisi UU," kata Busyro. penyadapan yang dimiliki KPK tetap "Penyadapan itu menjadi dipertahankan. Akan tetapi, dalam kekuatan kami. Bayangkan saja implementasinya, penyadapan itu kalau yang mau disadap itu orang harus diawasi secara ketat. Tidak pengadilan terus apa jadinya. ada di negara demokrasi manapun, Mengajukan izin, surat itu masuk sebuah kekuasaan yang begitu ke panitera dulu. Kalau paniteranya absolut tidak boleh diawasi oleh tidak berintegritas, tidak bermoral, siapapun," ujar Gede Pasek Suardika rencana penyadapan itu justru di Gedung DPR, baru-baru ini. dibocorkan, kita bisa nangis semua. Mas Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK) nangis , Pak Abraham nangis, yang lain juga nangis. Ini logika yang sulit dipahami akal yang waras. Menyedihkan sekali," kata Busyro.

Bukan Dibonsai Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menegaskan fungsi penyadapan yang dimiliki KPK masih tetap diperlukan sepanjang ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, agar tidak

Warta BPK


Danang Widoyoko

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu mengatakan, pro dan kontra menyangkut revisi UU KPK yang terjadi saat ini perlu dicarikan solusi. Hal itu perlu dilakukan agar wewenang penyadapan KPK tetap bisa dilakukan, tetapi tanpa melanggar aturan atau hak asasi seseorang. Salah satunya, kata Gede Pasek, KPK perlu melaporkan hasil penyadapannya dalam kurun waktu tertentu. "Saya kira perlu dicarikan jalan tengah, biarkan fungsi penyadapan KPK berjalan tetapi nanti ada kurun waktu tertentu. Makanya, KPK harus melaporkan tentang siapasiapa yang dijadikan sasaran menyadap, karena ini terkait HAM juga," ujarnya. Pasek mencontohkan di sejumlah negara maju, pelaksanaan penyadapan dilaporkan meski perlu meminta keputusan terlebih dahulu dari pengadilan. Namun, katanya, hal ini bisa diperdebatkan dalam revisi UU KPK yang akan dibahas oleh Komisi III. "Silakan sadap, tetapi dia harus lapor. Nah ke mana lapornya? Ketika ditangkap kemudian diproses, tetapi kalau penyadapan tanpa ada yang mengawasi, siapa saja bisa disadap tanpa ada dasar yang jelas, jadi ini perlu sistemnya," ujarnya. Dia juga menjelaskan tudingan bahwa DPR mengurangi kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Menurut dia, soal fungsi penyadapan tersebut harus dipisahkan antara mengurangi kewenangan dengan SEPTEMBER 2012

59

11/29/2012 1:38:45 AM

HUKUM ke Kejaksaan. Danang menilai mengatur kewenangan. langkah ini akan memperlemah "Tetapi yang terpenting adalah penuntasan kasus korupsi yang bagaimana mempertajam fungsi selama ini cukup baik. "Kita lihat dan wewenang KPK. Jadi di sini kita sendiri Kejaksaan tidak pernah tajamkan saja kewenangannya," menangani kasus anggota DPR. katanya. Bagaimana kalau mereka nanti yang Penasihat KPK Abdulah Hehamua menanganinya?" katanya. menegaskan kewenangan Dia menambahkan revisi UU KPK penyadapan yang dimiliki KPK menjadi alat balas dendam DPR yang bukanlah kewenangan yang bisa kerap menjadi target penuntasan dilakukan seenaknya sendiri, kasus korupsi. Mereka khawatir melainkan diaudit. keberadaan KPK mengganggu “Penyadapan yang dilakukan “amunisi” menjelang pemilihan KPK merupakan penyadapan yang Presiden 2014. "Buruk rupa cermin teraudit. Penyidik KPK tidak bisa menggunakan perangkat penyadapan ‘semau gua’ dan menyadap siapapun saja. Bahkan, penyadapan yang dilakukan KPK telah terdaftar dalam organisasi internasional sehingga penanganannya dilakukan oleh orang-orang yang profesional,” tegas Abdullah di salah satu acara TV akhir September lalu. Prosedur penyadapanpun tidak mudah. Penyidik yang memerlukan penyadapan harus mengajukan permohonan kepada direktur penyidikan. Selanjutnya, direktur penyidikan mengajukan permohonan kepada Ketua KPK dan minimal harus disetujui oleh dua orang Busyro Muqodas Ketua KPK. Hasil penyadapan itu tidak bisa dibuka kepada umum, kecuali diperlukan oleh dibelah, bukan menghentikan pengadilan. ‘’Jadi tidak mungkin korupsi tetapi lembaga pangkas.” kita tiba-tiba saja menyadap 500 Ketua Masyarakat Transparansi anggota DPR sekaligus tanpa ada Indonesia Hamid Chalid mengatakan alasan,” tegasnya. UU KPK dibentuk berdasarkan Pegiat Indonesia Corruption semangat reformasi. Bila diubah, Watch (ICW) Danang Widoyoko spirit reformasi menjadi hilang. "Kami berpendapat bahwa penyadapan menolak karena tidak ada yang perlu bertujuan memperkecil peluang diubah dalam UU KPK," ujarnya. praktek penyuapan. "Penyadapan Dia menilai DPR sangat gesit menjadi bukti. Kalau menunggu merevisi UU tersebut, tetapi mendapatkan bukti kuat sebelum kekuatan masyarakat tidak bisa penyadapan, bagaimana caranya," menjangkau kewenangan DPR. ujarnya. Tak ada cara lain, kata Hamid, Begitu pula dengan lembaganya menunggu hasil mengembalikan fungsi penuntutan

60


SEPTEMBER 2012

revisi UU KPK. "Setelah itu kami akan menggugat di Mahkamah Konstitusi," ujarnya. Kecurigaan para pegiat antikorupsi itu karuan saja dibantah oleh Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Achmad Yani. Menurut dia, sebaiknya KPK maupun para pegiat anti-korupsi tidak buru-buru mencurigai DPR akan melakukan pelemahan KPK dengan mengurangi kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. ‘Kalau dalam draf revisi UU KPK itu disinggung masalah kewenangan penyadapan, penuntutan, perlu dibentuknya Lembaga Pengawas KPK, belum tentu hasil akhirnya nanti akan melemahkan KPK. Dia menambahkan Komisi III DPR mengajukan revisi UU KPK tersebut karena dari hasil evaluasi selama 10 tahun diberlakukannya UU KPK masih ada beberapa pasal yang bertabrakan dengan UU lain. Misalnya, katanya masalah penyadapan yang menabrak HAM atau penuntutan yang diatur dalam KUHAP. “Perjalanan revisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 ini masih jauh. Masih perlu diskusidiskusi. Jadi sebaiknya jangan berprasangka dan berandai– andai dulu ,” kata Acmad Yani di salah satu acara TV. Menyinggung soal Dewan Pengawas, Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan memandang perlu adanya Dewan Pengawas yang tugasnya mengawasi kinerja KPK. Keberadaan Dewan Pengawas ini sangat wajar, karena di semua negara setiap lembaga selalu memiliki Dewan Pengawas. Dewan Pengawas, kata Nasir, tidak boleh melakukan intervensi apapun. Namun dia bisa mempertanyakan kasus-kasus besar yang tak segera ditangani KPK atau sedang ditangani KPK. Ini perlu guna menghindari adanya intervensi hukum. bd

Warta BPK

11/29/2012 1:38:46 AM

HUKUM

Kutukan ‘Empu Gandring’ Buat Miranda, Angie, dan Hartati Daftar wanita ‘kelas atas’ yang dijerat kasus korupsi bertambah panjang menyusul putusan hakim atas Miranda Goeltom. Namanama seperti Dharmawati, Artalita Suryani alias Ayin, Nunun Nurbaiti, Mindo Rosalina Manulang, sudah terlebih dulu divonis. Sementara itu, Wa Ode Nurhayati, Angelina Sondakh, dan Hartati Murdaya tengah diproses.

Miranda S. Goeltom Warta BPK


M

iranda Swaray Goeltom terkesima ketika majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Sambil menahan gejolak emosi yang menjalar keseluruh tubuhnya, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu menyatakan banding. “Saya menyatakan banding,” ujarnya dengan suara agak gemetar. Hingga detik terakhir persidangan Miranda berkeras menyatakan dirinya tidak bersalah dan tak pernah melakukan penyuapan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Namun, apapun alasannya majelis tingkat pertama telah mengetok palu. Hukuman sudah dijatuhkan. Bahkan sejumlah tokoh yang memiliki nama besar di DPR yang ikut terlibat dalam skandal cek pelawat pun sudah lebih dulu masuk bui. Memang Miranda masih bisa berharap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki pertimbangan lain dalam melihat kasusnya. Perjalanan untuk mengungkap misteri kasus cek pelawat ini tampaknya memang masih panjang. Rasanya memang tidak adil bila ternyata penyandang dana cek pelawat yang menggegerkan DPR ini justru tak tersentuh hukum. Kenyataan banyaknya wanita ‘perkasa’ terjerat kasus korupsi memang sangat memprihatinkan. Para wanita ini selama ini menjadi idola sekaligus suri tauladan bagi generasi muda. Ternyata mereka, langsung atau tidak, justru terjebak dalam pusaran pidana korupsi yang telah diproklamirkan sebagai musuh negara dan masyarakat. SEPTEMBER 2012

61

11/29/2012 1:38:46 AM

HUKUM Dalam putusan kasus suap yang menerpa Miranda itu, majelis hakim yang diketuai Guzsrizal menyatakan Miranda bersama-sama dengan isteri bekas Wakil Kepala Polri Adang Darajatun, Nunun Nurbaeti, melakukan penyuapan 480 lembar travel cheque, senilai Rp24 miliar kepada sejumlah anggota DPR periode 1999-2004. Tujuannya agar memilih Miranda menjadi Deputi Gubernur Senior BI periode 2004-2009. Ironisnya, pada saat itu Miranda sedang naik daun dan dirinya sangat layak menduduki tempat yang sangat terhormat tersebut. Sebagai bukti adanya keterlibatan Miranda dalam kasus suap cek pelawat yang bertebaran di DPR itu dalam pertimbangannya majelis

Fraksi TNI/Polri ditelepon oleh seorang perempuan yang suaranya mirip Nunun, agar datang ke Jalan Riau. Dan selanjutnya Udju bertemu Arie dan diberikan tas amplop berisi cek. Tak lama berselang, saksi Hamka Yandhu dari Fraksi Golkar juga ke Jalan Riau untuk mengambil tas amplop untuk dibagikan ke anggota Fraksi Partai Golkar. Saat pemberian itu berlangsung, terdakwa Miranda Goeltom terpilih dari hasil voting dengan mendapat suara mayoritas. "Jika dihubungkan dengan locus delicti dan tempus delicti, maka adanya rangkaian bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan sudah terbukti menerima dan sudah divonis. Dengan demikian unsur memberikan sesuatu telah terbukti dilakukan terdakwa," ujar Gusrizal

Miranda tetap tegar. “Karena saya tahu, Nunun tahu, Arimalangjudo tahu, bahkan semua saksi-saksi tahu, saya tidak tahu apaapa mengenai travel cek,” katanya. memaparkan, sebelum dilakukan fit and proper test pada 8 Juni 2004, Miranda telah melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi TNI/Polri di Hotel Dharmawangsa. Menurut majelis, saat dilakukan fit and proper test di Komisi IX pada 8 Juni, saksi Dhudie Makmun Murod bertemu Arie Malangjudo untuk mengambil tas amplop dan kembali ke DPR dan diserahkan ke Emir Moeis. Amplop putih yang sudah ada namanya itu berisi cek pelawat. Selanjutnya, Arie Malangjudo juga dihubungi Endin Soefihara dari Fraksi PPP dan meminta bertemu di Hotel Century Park. Sore harinya menjelang maghrib, saksi Udju Djuhaeri dari

62


SEPTEMBER 2012

pada pembacaan putusan pada 27 September 2012. Majelis hakim, lanjut Gusrizal, tidak melihat perbuatan ini berdiri sendiri melainkan menjadi satu dengan perbuatan peserta lainnya, sehingga unsur penyertaan seperti yang diatur Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa. “Majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Majelis berpendapat tidak ada hal-hal atau alasan yang menghalangi, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya,” kata Gusrizal. Menanggapi putusan majelis

tersebut, Miranda mengaku telah didzalimi. Dia merasa dalam persidangan selama ini tidak pernah terungkap adanya alat bukti buat menjerat dia dalam kasus suap cek perjalanan kepada beberapa anggota DPR periode 1999 sampai 2004 tersebut . "Saya merasa kalau tidak ada buktinya, ya jangan disalahkan, itu namanya mendzalimi. Agus Condro yang membuka cerita ini saja mengatakan begitu. Jadi mengapa saya langsung banding? Bukan masalah lamanya, tetapi karena tidak dinyatakan apa buktinya. Bagi saya yang terpenting adalah ingin mencari keadilan," tegasnya seusai pembacaan vonis. . Selain itu, dia juga merasa selama ini opini publik sudah demikian kuat. Mungkin hal itu pula yang membuat majelis hakim menjadi gamang apabila membebaskan. “Sekarang kalian semua puas saya dihukum,” ujarnya di hadapan para wartawan yang rajin meliput persidangan hingga selesai. Meski begitu, Miranda tetap tegar. “Karena saya tahu, Nunun tahu, Ari Malangjudo tahu, bahkan semua saksi-saksi tahu, saya tidak tahu apaapa mengenai travel cek. Namun, sebagai hamba, sebagai anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, saya tahu Tuhan tahu bila sebenarnya saya tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan apa-apa mengenai travel cek," jelasnya emosional. "Mungkin kita sudah kembali ke zaman Mpu Gandring karena kalau keris sudah dicabut, pasti ada orang yang mati. Ini sama dengan saya, karena saya sudah jadi tersangka, pasti saya salah," ujarnya. Yang menarik, meski kasus ini sudah menggiring sejumlah tersangka, asal usul dan pemodal di balik cek pelawat ini masih menjadi misteri. Apalagi Miranda maupun Nunun sama-sama mengaku tidak bersalah.

Warta BPK

11/29/2012 1:38:46 AM

HUKUM Angelina Sondakh Kalau kutukan ‘Empu Gandring’ yang diteriakkan Miranda Goeltom itu benar adanya, tampaknya tidak akan ada jalan bagi Angelina Sondakh untuk menghirup udara segar. Setidaknya Angie harus mendekam di balik jeruji besi beberapa tahun. Awal September lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, menuding Angie menerima hadiah atau janji senilai Rp12,580 miliar dan US$2,350 juta dari Permai Group milik M. Nazaruddin. Hadiah atau janji itu, kata Jaksa, merupakan imbalan karena terdakwa selaku anggota Badan Anggaran DPR dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X DPR, menyanggupi pengalokasian anggaran untuk proyek-proyek di Kemenpora dan Kemendiknas yang ditangani Permai Group. Menurut Jaksa Agus Salim, pemberian fee tersebut dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pemberian fee tersebut dijembatani oleh Direktur Marketing Permai Group, Mindo Rosalina Manullang (Rosa) yang kini sudah menjalani hukuman 2,5 tahun penjara atas rentetan kasus yang sama. Dalam penjelasan Jaksa, pemberian hadiah atau janji itu berawal saat pemilik Permai Grup, M. Nazaruddin mengenalkan terdakwa Angelina dengan Rosa di Restauran Nipom Kan di Hotel Sulatan Jakarta Selatan. Selain Rosa, ada juga sejumlah pengusaha dan karyawan dari Permai Grup seperti Gerhana Sianipar, Clara, Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko. Pada pertemuan tersebut, Nazaruddin menjelaskan kepada terdakwa Angelina bahwa koordinasi dalam rangka memperoleh proyek-proyek di dua kementerian tersebut dengan Rosa. Sebab, posisi Nazaruddin sebagai anggota DPR tak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Setelah perkenalan tersebut,

Warta BPK


Angelina Sondakh

terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar nomor HP dan PIN BlackBerry. Keduanya pun saling berkoordinasi. Tak berselang lama, keduanya kembali melakukan pertemuan. "Terdakwa mempersilakan Mindo Rosalina Manulang menemuinya kembali di Apartemen Belleza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan," papar Jaksa. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora. Hal itu disanggupi Angie dan meminta agar proyek pada kegiatan yang diusulkan Permai Group dibuatkan daftar (list)-nya lalu diserahkan kepada terdakwa. Setelah proses berjalan, sekitar Maret 2010, terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Rosa di Plaza FX Senayan. Dalam pertemuan kali ini terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai grup dengan meminta imbalan uang sebasar 7 % dari nilai proyek sekitar Rp300 miliar. "Fee tersebut sudah harus diberikan terdakwa sebesar 50 % pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50 % setelah DIPA turun atau disetujui," jelas jaksa.

Akan tetapi setelah permintaan tersebut, Rosa diperintahkan oleh Nazaruddin menego jumlah pesenan yang sebelumnnya 7 % menjadi 5 %. Alhasil, Angie pun menyetujui. "Beberapa hari kemudian Mindo kembali menemui terdakwa di kantor DPR lalu menyampaikan bahwa imbalan uang dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi 5 % saja dan akan diberikan kepada terdakwa setelah DIPA tutun atau disetujui," ucap jaksa. Salah satu faktor yang membuat Angie mau menerima 5% tersebut lantaran Nazaruddi teman sekoleganya di Partai Demokrat. Terdakwa kemudian menjawab : "Gini aja deh Bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh pak Nazar teman demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen bilang 7%", kata Angie kepada Rosa kala itu seperti dikutip jaksa. Esok harinya Mindo kembali menghubungi Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan terdakwa dan Nazaruddin menyetujui permintaan terdakwa tersebut. Angie pun didakwa dengan tiga dakwaan alternatif yaitu pasal SEPTEMBER 2012

63

11/29/2012 1:38:47 AM

HUKUM 12 huruf a jo pasal 18, pasal 5 ayat (2) dan pasal 11 jo. Pasal 18 uu no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hartati Murdaya Akankah ‘kutukan empu gandring’ juga akan menimpa Siti Hartati Moerdaya. Kenyataan memang telah menunjukkan bahwa setiap tersangka yang ditahan KPK memang tak ada yang pernah lepas dari jeratan hukum.

Hartati Murdaya

Bila pada 13 September 2012 lalu , setelah diperiksa selama 8 jam Hartati ditahan KPK, tampaknya memang sulit bagi Hartati bisa meloloskan diri. Pasalnya, KPK memang tak akan menahan tersangka bila belum memiliki bukti yang kuat. Sekalipun dihadapan wartawan, wanita pengusaha mengaku dirinya telah dikhianati oleh direktur perusahaan yang sangat dia percayai, tapi KPK melihat asal muasal dana sebesar Rp3 milyar yang digelontorkan kepada Bupati Buol, Amran Batalipu. "Saya dikhianati oleh direktur yang saya percayai. Dia menggunakan

64


SEPTEMBER 2012

nama saya. Saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk para pejabat itu," kata Hartati dengan suara bergetar di kantor KPK. Hartati ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 8 Agustus karena diduga menyuruh dua anak buahnya untuk menyuap Bupati Buol Amran Batalipu sebesar Rp3 miliar. Tujuannya untuk pengurusan penerbitan hak guna usaha perkebunan sawit PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) , juga milik Hartati, dan Hardaya Inti Plantations. Kedua anak buahnya itu adalah General Manager PT Hardaya Inti Plantations (HIP) Yani Anshori dan Direktur Operasional PT HIP Gondo Sudjono. Mereka ditangkap KPK pada 26 Juni lalu dan kini tengah menjalani persidangan di Tipikor. Dari surat dakwaan jaksa kepada Yani Andori dan Gondo Sudjono disebutkan uang Rp3 miliar tersebut dikucurkan berdasarkan pertemuan kesepakatan antara Batalipu, Murdaya, Lestiyo, dan Arim pada 11 Juni 2012 di Gedung Pusat Niaga Pekan Raya Jakarta. Menurut Jaksa, Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations (HIP), Siti Hartati Murdaya, dan Direktur PT HIP Totok Lestiyo, memerintahkan Direktur Operasional PT HIP Gondo Sudjono, memberikan uang kepada Bupati Buol, Amran Batalipu. "Terdakwa dan Financial Controller PT HIP Arim, pada 20 Juni 2012, di kantor PT HIP Jakarta, mendapat perintah dari Lestiyo dan Murdaya menyiapkan dan memberikan dana Rp2 miliar kepada Batalipu," kata Jaksa Penuntut Umum, Edy Hartoyo, dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Uang tersebut untuk mendapatkan surat Bupati Buol, Batalipu, kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional supaya BPN tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha kepada PT Sonokeling Buana milik anak Artalyta Suryani yang lahannya ada dalam izin lokasi PT HIP

sebelumnya. Namun total uang yang diberikan HIP kepada Amran bukan hanya Rp2 miliar tapi masih ada Rp1 miliar lagi. “Atas perintah Murdaya dan Lestiyo pada 15 Juni 2012, Arim berangkat ke Buol untuk mengambil uang sejumlah Rp1 miliar dari General Manager Finance PT HIP, Seri Shiritorn, di Kabupaten Buol yang dibungkus tas ransel dengan membawa rancangan dari pejabat Tim Lahan Buol, Amir Togila, untuk ditandatangani Batalipu dan tim lahan," kata Hartoyo. Surat-surat itu, surat rekomendasi Tim Lahan Kabupaten Buol atas Permohonan Izin Lokasi PT Sebuku Inti Plantations seluas 4.500 hektare yang dibuat di Buol pada 4 Juni 2012, kemudian surat bupati Buol ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 7 Juni 2012 mengenai izin usaha perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya seluas 4.500 hektar. Penyerahan uang dilakukan pada 18 Juni 2012 di rumah Batalipu di Buol sebesar Rp1 miliar oleh Arim dan terdakwa lain General Manager Supporting PT HIP, Yani Ansori, dengan pesan bahwa uang tersebut adalah titipan Murdaya. Sehari kemudian pada 19 Juni 2012, Arim dan Ansori menerima surat-surat yang telah ditandatangani Batalipu melalui Togila. Selanjutnya pada 26 Juni 2012, Sudjono, Ansori, karyawan PT HIP, Sukirno, dan Dede Kurniawan, berangkat menuju vila Batalipu di Buol dengan membawa dua bungkus kardus berisi uang Rp2 miliar. "Gondo Sudjono mengatakan dia dan Ansori bertemu dengan Batalipu dan memberikan dua bungkus kardus dengan mengatakan 'ini barang titipan dari Murdaya', dan Batalipu menjawab 'iya', dan mengambil bungkusan itu," ungkap Hartoyo. Selanjutnya Sudjono, Ansori, Sukirno dan Kurniawan, pergi menuju lokasi perkebunan milik PT HIP dan di tengah jalan dihentikan petugas KPK. bd Warta BPK

11/29/2012 1:38:48 AM

UMUM

Sistem Anggaran Pemda DKI Jakarta akan Diubah Jokowi-Ahok akan memperketat manajemen control. Gubernur DKI terpilih disarankan agar memangkas anggaran yang tidak prorakyat, yang terkesan hanya memanjakan birokrasi.

Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama

K

eriuhan pemilihan umum kepada daerah (pilkada) DKI Jakarta usai sudah. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta telah mengumumkan hasil perhitungan suara putaran kedua. Hasilnya, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) mengungguli pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan 2.472.130 suara atau 53,82% dari total suara sah yang masuk. Foke-Nara meraih 2.120.815 suara atau 46,17%. Berdasarkan data KPUD, JokowiAhok meraih kemenangan hampir di semua wilayah DKI Jakarta, kecuali di Kepulauan Seribu. Hasil perhitungan Warta BPK

65 - 67 UMUM.indd 65

KPUD ini tidak berbeda jauh dari hasil quick count yang digelar sejumlah lembaga survei beberapa jam setelah pencoblosan selesai. Dengan kemenangan ini, maka jika tak ada aral melintang, pasangan Jokowi/Ahok akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 pada Oktober mendatang. Bicara tentang acara pelantikan, hal ini sempat menjadi sorotan khususnya berkaitan dengan anggaran yang disiapkan. Awalnya APBD DKI Jakarta 2012 menganggarkan Rp822 juta, tetapi melonjak menjadi Rp1,05 miliar dalam APBD Perubahan 2012. Kritikan pun dilancarkan berbagai pihak, baik dari kalangan

dewan maupun pengamat. Acara pelantikan itu dianggap terlalu mewah. Jokowi sendiri pun tidak setuju dengan angka itu. Dia menginginkan sebuah acara yang sederhana. Alhasil, anggaran itu sempat dipangkas dua kali, dari Rp600 juta dan akhirnya Rp424 juta. Namun belakang terdengar kabar, anggaran naik lagi menjadi Rp550 juta karena adanya penambahan biaya hiburan. Bicara tentang anggaran (APBD) dan reformasi birokrasi di Pemda DKI Jakarta, menjadi topik hangat, selain kemacetan lalu lintas tentunya. Berbagai masukan disampaikan demi terciptanya ‘Jakarta Baru’ sesuai dengan slogan kampanye Jokowi/Ahok. Apalagi di tengah situasi Pilkada DKI, PPATK melansir temuan yang membuat ‘kuping’ para petinggi Pemprov DKI Jakarta memerah. PPATK mengungkap temuan soal pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemprov DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan presentase 46,7 %. Hal ini senada dengan data yang dilansir Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) baru-baru ini. Pemprov DKI Jakarta sebagai provinsi paling korup di Indonesia. Menurut Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, sebagaimana diungkap Detik.com, ada kerugian negara sebesar Rp721 miliar yang ditimbulkan akibat korupsi di DKI. Dia mengungkapkan data tersebut diambil dari publikasi BPK semester II/2011. “Untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp4,1 triliun dengan jumlah kasus 9.703 kasus,” ungkapnya, seraya meminta agar kelak Jokowi melakukan ‘bersih-bersih’ di Pemda DKI.

SEPTEMBER 2012

65

11/29/2012 1:43:31 AM

UMUM

Uchok Sky Khadafi

Anggaran Prorakyat Menanggapi hal tersebut Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eva Kusuma Sundari yang dihubungi majalah Warta BPK mengatakan, komitmen Jokowi tentang pemberantasan korupsi sudah jelas, begitu juga langkah-langkah yang akan dilakukannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Eva mengakui menata birokrasi akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi. Namun apapun itu, tandasnya, Jokowi adalah pemimpin tertinggi, dia pemegang otoritas. Apa yang terjadi di Pemda DKI Jakarta, paparnya, sebenarnya tergantung pada komitmen politik tertinggi. Komando tertinggilah, ucap politisi PDI-P ini, yang menentukan suksesnya reformasi juga transformasi kelembagaan. “Saya percaya, komitmen itu ada pada Jokowi. Dia juga telah membuktikan lewat apa yang sudah dilakukannya. Sebagai

Eva Kusuma Sundari

66


SEPTEMBER 2012

Warta BPK

11/29/2012 1:43:31 AM

UMUM komando tertinggi, tentu saja sudah sepatutnya anak buah mengikuti langkah pemimpinnya. Karena kalau tidak bisa, ya sudah pasti dibuang oleh Jokowi,” tegas Eva. Dia menyarankan agar Jokowi memangkas anggaran yang tidak prorakyat, yang terkesan hanya memanjakan birokrasi. Menurut pengamatannya, postur anggaran Pemda DKI Jakarta yang besar itu, lemah untuk program prorakyat. Maka saat Jokowi memimpin, adalah kesempatan untuk memperkuat program-program yang memberi manfaat yang besar pada masyarakat. “Saya melihat postur anggaran

rakyat. “Nah, kalau tidak punya KTP kan artinya warga tidak punya akses terhadap fasilitas lain. Ini tidak direspons baik oleh Pemda,” papar anggota Komisi III DPR. Jadi intinya, lanjut Presiden Kaukus Parlemen ASEAN untuk Myanmar itu, soal penataan anggaran harus dimulai dari politik anggaran dulu. Kalau politik anggarannya tidak prorakyat, postur anggaran akan mengikuti. Eva yang juga istri Duta Besar Republik Demokratik Timor Leste, Jose Antonio Amorim Dias, percaya Jokowi yang meraih 21 penghargaan, baik dari dalam dan luar negeri

Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli

yang berkaitan dengan program prorakyat, lemah banget. Misalnya saja soal akses tanah. Hak sipil kurang direspons. Namun lebih melayani pemilik modal. Laporan yang masuk ke saya, misalnya, masyarakat di tiga kelurahan Tanah Merah, Jakarta Utara, yang tidak dikasih KTP. Lha bagaimana? “ Padahal, lanjutnya, dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Adminduk mewajibkan setiap penguasa daerah fulfill (memenuhi) hak sipil

Warta BPK


ini, akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Termasuk soal transparansi anggaran Pemda DKI yang selama ini banyak menuai kritik. Jokowi yang mendapat penghargaan Hatta Award dan dari Departemen Keuangan berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pasti akan membuka akses masyarakat untuk melihat anggaran Pemda DKI. Hal itu, tambahnya, sudah dilakukan Jokowi di Solo. Masyarakat di Solo dapat dengan mudah melihat rincian

anggaran Pemkot Solo yang ditempel di setiap pos RT/RW. Hal inilah yang rencananya akan diterapkan Jokowi/ Ahok di Jakarta. Dalam berbagai kesempatan Jokowi selalu menegaskan sikapnya yang akan mengutamakan anggaran bagi mereka yang tergolong ekonomi lemah. “APBD akan kita utamakan untuk kalangan bawah, Yang gedegede tinggal dibuka peluangnya saja. Mereka sudah pinter dan bisa bergerak sendiri,” ujar Jokowi. Dia juga berjanji akan melakukan manajemen kontrol yang ketat terhadap anggaran. Dengan demikian korupsi dalam pemerintahannya dapat ditekan. Tentu sangat disayangkan, jika APBD Jakarta yang cukup besar tidak menghasilkan dampak yang bagus untuk masyarakat. Untuk itu, dia akan melakukan perombakan sistem anggaran sehingga memiliki dampak positif dan bukan masuk kantong para birokrat. “Kami akan merombak sistem anggaran. Tidak ada lagi anggarananggaran kecil. Anggaran kecil itu akan ditempatkan dalam satu anggaran besar sehingga mudah dikontrol. Akumulasi anggaran besar jauh lebih baik, daripada mempertahankan anggaran kecil tetapi susah diawasi sehingga terjadi kebocoran yang besar pada anggaran yang semestinya untuk masyarakat,” paparnya. dr

Jokowi agar memangkas anggaran yang tidak prorakyat yang terkesan hanya memanjakan birokrasi. SEPTEMBER 2012

67

11/29/2012 1:43:32 AM

TOKOH Dahlan Iskan

Spontan Tapi Tak Kehilangan Makna

68

SEPTEMBER 2012

68 - 70 tokoh kita.indd 68

kendaraan yang ada di jalan tol laiknya polisi lalu lintas. Atau ketika secara tiba-tiba dia menyikat toilet Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama para cleaning servis. Bisa jadi ada sebagian orang yang tidak setuju dengan tingkah laku spontan pimpinan Jawa Pos Grup yang juga pernah menjadi komisaris di sejumlah perusahaan tersebut. Alasannya, kedudukannya sebagai pejabat negara. Namun Dahlan toh tak peduli . Yang

foto: suarapembaharuan.com

B

erita menarik tentang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan seakan-akan tak ada habisnya. Perilaku Menteri BUMN yang bersahaja, jenaka dan spontan, dan sulit ditebak ini memang sering kali menarik perhatian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tengok saja ketika dia tiba-tiba turun dari mobil dan secara paksa membuka pintu tol, kemudian ikut mengatur

Warta BPK

11/29/2012 1:44:06 AM

Warta BPK


foto: victorynews.com

jelas shock terapy ala Dahlan Iskan ini ternyata cukup ampuh untuk mengatasi perilaku para karyawan BUMN yang sering ‘ngaret’ atau yang bermalas-malasan. Kisah lucu lainnya terjadi seusai menghadiri perayaan HUT TNI di Halim Perdana Kusuma, belum lama ini, Dahlan tergopoh-gopoh kembali ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Setibanya di kantor, dia langsung menuju ruangannya sambil meneteng sepatu yang tidak sempat dikenakan ketika masih berada di mobil. “Lho kok sepatunya belum dipakai pak,” tanya seseorang yang melihatnya masuk ke kantor hanya mengenakan kaos kaki berwarna hitam dan langsung menyelinap masuk ke ruangan kerjanya. “Waduh tamu saya sudah menunggu di ruangan. Hari ini jadwal saya sangat padat sampaisampai belum sempat memakai sepatu seusai acara di Halim,” ungkap Dahlan yang tampaknya memang lebih merasa nyaman dengan sepatu olahraga. Benar saja. Di ruangannya memang sudah ada tamu yang menunggu cukup lama. Dahlan yang hanya menggenakan kaos kaki, tak segan-segan langsung mengajak tamu yang sudah menunggunya tersebut masuk ke ruang kerja. Dahlan menuturkan perayaan HUT TNI berlangsung cukup lama, sehingga jadwalnya bertemu tamu menjadi tertunda. “Acaranya terlalu lama. Ini tamu saya. Saya yang perlu tetapi malah dia yang menunggu. Ini seharusnya tidak boleh terjadi,” ucap Dahlan. Aksi Dahlan Iskan yang paling mengejutkan tentu ketika dia membersihkan lantai Bandara Soekarno Hatta. Ketika hendak berangkat ke Surabaya, Selasa, 28 Agustus 2012, Pak Menteri tampaknya sempat marah. Pasalnya, ketika mampir di sebuah toilet di Terminal 2F, dia mendapati toilet tersebut kotor dan bau. Walhasil, mantan direktur utama PLN itu langsung menyingsingkan lengan bajunya untuk membersihkan toilet tersebut. Awalnya Dahlan Iskan seorang diri membersihkan toilet. Setelah menyadari bahwa yang

sedang membersihkan toilet tersebut adalah Dahlan Iskan, para petugas kebersihan segera ramai-ramai membantu menyikat lantai supaya cepat bersih. Mengetahui kejadian itu, pengelola bandara, PT Angkasa Pura II mengaku kecolongan. Deputi Senior General Manager Angkasa Pura II Bram Broto Tjiptadi membenarkan soal bersih-bersih toilet yang dilakukan Dahlan Iskan. Bram mengatakan apa yang dilakukan Dahlan sebagai kritik dan koreksi bagi AP II. “Kami berterima kasih kepada Pak Menteri. Dengan koreksi ini, kami juga melakukan evaluasi,” katanya. SEPTEMBER 2012

69

11/29/2012 1:44:10 AM

pakai canting itu. Kadang saya juga berada di sela-sela mori [kain untuk membuat batik] dan suka gangguganggu ibu,” kenangnya. Dahlan mengaku mengganggu ibunya yang sedang membatik dengan menyembul-nyembulkan kain mori dengan jarinya. “Kadang, saya juga kecipratan malam [lilin untuk menggambar batik]. Pas diambil malamnya ditiup dan kecipratan di muka saya. Lalu saya teriak,” katanya. Namun, sebentar lagi, Dahlan pasti bakal tersenyum. Sebab, mobil listrik ‘Ferrari’ yang kini diproduksi di Catatan Kecil Yogyakarta akan segera tiba di Jakarta. Dahlan Iskan memang luar biasa. Di sela-sela “Sabtu kemarin ke sana [Yogyakarta] lagi melihat kesibukannya sebagai menteri, masih sempat Ferrari-nya. Kondisinya sudah ok, sudah bagus sekali menuangkan kepekaannya melalui catatan kecil sampai meneteskan air liur,” katanya. yang diramu melalui tulisan yang puitis tanpa harus Tentu saja mobil listrik kedua itu belum bisa kehilangan makna. Seperti keprihatinannya terhadap dikendarai secara langsung. Dahlan dan petani garam di bawah ini. timnya akan lebih mengetes mobil “Bulan purnama lagi mejeng dengan tersebut di Yogyakarta hingga siap dan sangat menornya di atas langit ladang “Acaranya terlalu bisa dibawa ke Jakarta. penggaraman yang luas di selatan “Beberapa bulan terakhir mobil Sampang, Madura. Orang-orang Bali lama. Ini tamu saya. listrik tersebut sempat mangkrak karena merayakannya sebagai purnama kapat Saya yang perlu belum dipasang baterai listriknya,” dengan sembahyang di pura. Orang tambah Dahlan lagi. Tionghoa sedunia merayakannya sebagai tetapi malah dia Baterai ini harus diimpor langsung zhong jiu yue dengan saling membagi kue yang menunggu. dari Amerika Serikat. Setelah itu, baterai bulan yang terkenal itu. tersebut juga tertahan di pelabuhan Tetapi di Madura, di ladang garam Ini seharusnya tidak karena masalah administrasi. Akibat ini, para petani sedang meradang. Harga boleh terjadi,” ucap penundaan pemasangan tersebut, garam mereka sedang jatuh-jatuhnya. petugas pembuat mobilnya sempat Sayangnya, kelompok-kelompok petani Dahlan. menganggur. garam di Madura ini bukan seperti Untuk mengatasi pembelian baterai bait-bait puisi. Mereka justru seperti listrik yang harus impor dari Amerika lagi kompak menyenandungkan tanya: Serikat, Dahlan menginginkan ada Mengapa di saat panen garam seperti ini, produsen di dalam negeri yang memproduksinya. impor garam terus terjadi!” Dengan demikian, harga komponen mobil listrik Sebagai mantan pemimpin umum salah satu koran tersebut bisa ditekan. nasional terbesar di Indonesia, dia memang sangat “Kalau komponennya bisa ditekan, harga mobil akan responsif dan peka terhadap peristiwa yang melintas. murah,” tambahnya. Seperti halnya ketika Peringatan Hari Batik Nasional, Saat ini, investasi mobil listrik nasional diperkirakan belum lama ini. menelan dana sebesar Rp5 triliun. Ada empat varian Saat itu, Dahlan menyempatkan diri untuk memakai kendaraan yang akan menggunakan energi listrik batik. Padahal, di hari-hari biasa, dia menggunakan tersebut, yakni kendaraan sekelas Suzuki Carry, sejenis kostum yang dia sebut sebagai ‘baju lapangan’ yang Toyota Avanza, sekelas Honda Jazz, serta Mercedes-Benz. berupa baju putih, celana hitam, dan sepatu kets. Sebagai informasi, mobil listrik sekelas Ferrari ini Dalam situs batikday.com, Dahlan mengungkapkan dibanderol seharga Rp1,5 miliar per unit. Sampai saat ini kenangannya tentang batik. Dia mengaku batik adalah jumlah pemesanan mencapai 40 unit, termasuk pesanan bagian dari hidupnya waktu kecil. Dia bercerita bahwa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ibunya adalah seorang pembatik di Magetan, Jawa Mobil listrik dari Yogyakarta tersebut dirakit oleh Timur. Danet Suryatama. Insinyur lulusan Institut Teknologi “Ibu saya pembatik, pembatik yang sangat Surabaya dengan gelar doktor dari Michigan, AS, ini tradisional. Itu tahun 1951 saya sudah membatik,” sudah lebih 10 tahun menjadi engineer di pabrik mobil ungkapnya. AS. Saat ini, prototipe mobil listrik sport itu sudah dibuat. Selain menjadi bagian dari hidupnya, batik juga Prototipe mobil listrik itu akan diperkenalkan dan mulai mengingatkannya kepada sosok seorang ibu. diproduksi secara massal pada awal 2013. bd “Saya sering di pangkuan ibu [waktu dia membatik] Agak ironis memang, padahal sehari sebelumnya, Staf Ahli Direksi PT AP II Mulya Abdi mengatakan tidak seorang pun pejabat yang komplain soal toilet. “Kertas selembar dan puntung rokok tidak ada. Kami sudah tempatkan provider berbeda untuk membersihkan toilet di masing-masing terminal,” kata Mulya. Dia menyebutkan AP II sudah merenovasi 323 toilet bandara dan saat ini sudah wangi.

70

SEPTEMBER 2012


Warta BPK

11/29/2012 1:44:10 AM

Resensi Buku

27 Kunci Sukses Meningkatkan Kapasitas Anggota Badan Legislatif Pembangunan Indonesia ditentukan oleh tiga pilar utama yaitu Badan Eksekutif, Badan Legislatif, dan Badan Yudikatif. Masing-masing badan berperan dalam domainnya. Penetapan kebijakan merupakan hak dan wewenang badan legislatif, pelaksanaan kebijakan menjadi wewenang badan eksekutif, dan pengadilan terhadap mereka yang melanggar kebijakan tertulis pemerintah menjadi wewenang badan yudikatif. Badan Legislatif meliputi DPR, DPD, dan DPRD, yang masing-masing melaksanakan fungsi, hak, wewenang, tugas dan kewajiban di masingmasing wilayah pemerintahan. Mereka berbeda wilayah kerjanya, tetapi fungsi, hak, wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang terhormat, pada prinsipnya hampir sama. Itulah sebabnya uraian 27 Kunci Sukses ini tidak dipisahkan untuk konsumsi masing-masing, tetapi digabung. Paradigma wakil rakyat di Indonesia berbeda pada masa orde lama dan orde baru yang lalu dan masa reformasi sekarang ini. Banyak aspek yang membedakannya. Misalnya, dari aspek rekruitmen wakil rakyat. Pada masa orde baru, wakil rakyat ditentukan oleh partai politik dari para kadernya yang berasal dari PNS, ABRI (TNI/POLRI), dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas, integritas, dedikasi, loyalitas, dan partisipasi yang tinggi kepada partai dan masyarakat. Pada masa reformasi, wakil rakyat tidak lagi

Warta BPK

71 - 72 resensi buku.indd 71

SEPTEMBER 2012

71

11/29/2012 1:45:29 AM

Judul

: 27 Kunci Sukses Meningkatkan Kapasitas Sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan NKRI

Penulis

: Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si

Penerbit : CV Aswaja Pressindo Halaman : xxiv + 208 halaman, 15,5x23 cm, 2012.

direkrut dari PNS dan ABRI (TNI/POLRI), tetapi diambil oleh partai politik dari masyarakat yang kapasitas wawasannya beragam. Partai politik hanya sebagai sarana demokrasi saja, sedangkan keterpilihannya ditentukan oleh kapitalisme yang mengorbankan kapasitas pribadi. Menjadi anggota Badan Legislatif, merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan. Kepercayaan dar suatu organisasi yang memiliki legitimasi dalam masyarakat mengandung suatu tugas dan tanggungjawab yang harus diemban dengan baik. Keberhasilan dalam tugas itu membawa kehormatan bagi badan legistatif yang bersangkutan. Sebaliknya, jika anggota badan legistatif kurang efektif, seringkali membawa kekecewaan bagi organisasi politik yang memberikan kepercayaan. Bahkan, rakyat memandang hal seperti ini sebagai badan legislatif dicap 5 D (Datang, Daftar, Duduk, Diam, Duit). Kunci-kunci sukses meningkatkan kapasitas anggota Badan Legislatif adalah sangat kompleks. Penulis yang berpengalaman selama 10 tahun sebagai anggota badan ini, mencoba mengemukakan kunci-kunci sukses utama yang bukan bersifat teoritis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan anggota Badan Legislatif, baik di masa orde baru maupun reformasi saat ini. Menurut penulis, 27 Kunci Sukses ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, saling melengkapi dan memberikan kemampuan kepada para anggota Badan Legislatif untuk melaksanakan hak dan fungsinya secara efektif. Lima kunci pertama merupakan kunci dasar yang harus dimiliki untuk melaksanakan 22 kunci lainnya. Sudah tentu masih ada kunci lainnya, tetapi penulis menilai 27 kunci itu merupakan yang paling menentukan. Lima kunci dasar yang harus dimiliki itu adalah : 1. Takut akan Tuhan

72

SEPTEMBER 2012

71 - 72 resensi buku.indd 72

2.

3.

4.

5.

Hak dan fungsi anggota badan legislatif dalam negara ini akan terlaksana dengan efektif apabila takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan melakukan hal-hal yang baik. Pelihara Kesehatan Tubuh dan jiwa yang sehat akan mampu membantu anggota badan legislatif menjalankan hak dan fungsinya dengan lancar dan efektif. Penulis menilai semua orang yang berpendidikan mengerti pentingnya menjada kesehatan. Mendongkrak Daya Ingat Tidak semua manusia memiliki daya ingat yang baik. Ada juga orang yang mudah lupa. Bagi anggota badan legislatif yang ingin melaksanakan tugasnya dengan baik seringkali terhalang jika melupakan sesuatu yang penting di saat yang diperlukan. Meningkatkan Disiplin Pribadi Disiplin berintikan ketaatan yang merupakan salah satu unsur kekuasaan yang bersifat positif, disamping rasa cinta dan kepercayaan. Ketaatan tumbuh dari dalam diri seseorang karena didikan orang tua atau lembaga tertentu. Keberhasilan seorang anggota badan legislatif turut ditentukan oleh unsur disiplin ini untuk menghargai segala aturan kesepakatan bersama. Kenyataan menunjukkan, bahwa banyak orang yang kurang disiplin, termasuk oknum anggota badan legislatif tertentu, yang akhirnya menurunkan harkat dan martabat sebagai anggota. Cara Berkomunikasi yang efektif Komunikasi merupakan salah satu aspek dalam hubungan sosial. Aspek ini tidak dapat dilihat. Aspek yang dilihat adalah interaksi sosial. Setiap kegiatan pembangunan diawali dengan proses komunikasi dan interaksi sosial ini. Artinya, interaksi sosial yang baik akan mengarah kepada kerja sama, akomodasi dan asimilasi.

Warta BPK

11/29/2012 1:45:29 AM

SOSOK SOSOK

S

udah sekitar 37 tahun Kaditama Revbang dan Pusdiklat BPK Daeng M. Nazier mengabdi kepada negara. Sebagai pegawai negeri sipil, ia malang melintang di tiga instansi dengan beragam jabatan disandang. Memulai karier di Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan red-). Sempat bekerja di Departemen Dalam Negeri (Saat ini Kementerian Dalam Negeri). Sampai akhirnya mendarat di BPK. Dari ketiga instansi tersebut, menurutnya, BPK lah tempat kerja yang paling nikmat dan nyaman. Padahal di BPK, ia bekerja hanya sekitar lima tahun. “Saya diberi kepercayaan waktu itu oleh Pak Anwar (Ketua BPK periode 2004-2009) dan mem-back up penuh pekerjaan saya itu,” ungkap Daeng menyatakan alasan kenapa bekerja di BPK begitu nikmat dan nyaman. Ia ingat betul bagaimana pimpinan BPK pada saat ia masuk memberinya keleluasaan dalam bekerja. Tidak ada intervensi dan arahannya jelas. Ditambah lingkungan kerja yang kondusif. Stafnya pun mau bekerja keras, mampu bekerjasama, dan cerdas. Sehingga ia mengarahkannya tanpa kesulitan. “Anak-anak muda ini pekerjapekerja keras dan pintar-pintar, capaian di sini merupakan hasil kerja

Daeng M. Nazier “BPK, Tempat Kerja yang Paling Nikmat dan Nyaman” Warta BPK

73 - 75 SOSOK.indd 73

SEPTEMBER 2012

73

11/29/2012 1:46:06 AM

SOSOK mereka semua,” ucap Daeng menilai staf-stafnya. Hal yang terpenting lagi, pekerjaan di BPK, khususnya di Ditama Revbang dan Pusdiklat BPK, tidak ada pola-pola transaksional. Tak seperti di Ditjen Bea Cukai atau di Kemendagri, dua instansi yang pernah ia masuki sebelumnya.

Jika sistem yang terbangun sudah berjalan, menurut pria kelahiran Subang 2 November 1952 ini, maka tidak perlu bergantung pada sosok orang atau pimpinan. Cukup menjalankannya sesuai koridor yang telah ditetapkan melalui sistem yang telah dibangun tersebut. Selain itu, sejak dulu hingga saat

Kaditama Revbang dan Pusdiklat BPK Daeng M. Nazier menerima penghargaan Lakip tahun 2011 dari Kemenpan Azwar Abubakar yang diserahkan pada tahun 2012.

Dengan pekerjaan yang banyak berurusan dengan pola-pola transaksional ada kecenderungan suburnya praktek kecurangan. Di sisi lain, cara bekerja dari dulu sampai di BPK selalu ia bawa. Cara bekerja dengan selalu menggunakan pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem, maka tak akan bergantung pada sosok orang per orang. Sebab, sudah ada sistem yang dibangun untuk dilaksanakan oleh siapapun. “Dan, saya berusaha, sekarang pun, ke saya sendiri pun, jangan sampai tergantung ke saya juga. Keinginan saya sendiri, nggak boleh tergantung orang, oleh karena itu harus sistem yang dibangun,” kata Daeng.

74


SEPTEMBER 2012

ini, dalam bekerja ia punya moto yang menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Moto yang selalu diusung dalam bekerja itu adalah ‘kerja keras’, ‘kerja cerdas’, ‘kerja ikhlas’. Tak ada niat terselubung lainnya selain bekerja penuh untuk instansi dimana ia berada. Jika sudah bisa menjalankannya, maka kerja pun akan tuntas dengan wajah puas. Satu lagi hal yang membuatnya sampai saat ini adalah jangan pernah takut berbuat kesalahan. “Berbuat salah dengan sengaja, itu nggak boleh, tetapi ketika ingin mengimplementasikan ide baru jangan takut salah, kalau takut salah nanti tidak akan ada perbaikan dan inovasi,” ucapnya.

Masuk ke BPK Sempat bertugas sebagai Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (20052007). Kemudian ditarik kembali ke Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan yang pada waktu itu dijabat Sri Mulyani Indrawati, pada 21 Mei 2007, secara resmi mengakhiri tugas Daeng yang dipekerjakan di Kementerian Dalam Negeri sebelumnya. Kembalilah Daeng ke Kementerian Keuangan dengan status pejabat eselon IA. Posisi eselon IA sendiri di Departemen Keuangan tidak ada yang lowong. Mengingat jabatan tertinggi di instansi pemerintahan dalam hal ini Kementerian Keuangan telah terisi. Akhirnya, Daeng hanya diberi ruangan saja. Tak berselang lama, hubungannya dengan beberapa pimpinan BPK periode 2004-2009 sejak dulu ternyata memberinya jalan ke BPK. “Jadi proses saya dari pengakhiran (dari Depdagri) ke pergantian (ke BPK) begitu cepat,” ungkapnya. Pengalamannya saat proses masuk ke BPK pun terbilang unik. Kabar ‘menganggurnya’ Daeng di Kementerian Keuangan sampai juga ke telinga beberapa pimpinan BPK yang sudah sejak lama mengenalnya. Anggota BPK saat itu, Baharuddin Aritonang mengajaknya pertama kali. Ajakan dari Baharuddin Aritonang disetujuinya. Namun, pimpinan BPK harus meminta persetujuan dari Menteri Keuangan karena ia masih menjadi pegawai Kementerian Keuangan. Singkat cerita, pimpinan BPK waktu itu menyetujui pemindahan Daeng dari Kementerian Keuangan ke BPK. Ketua BPK Anwar Nasution akhirnya meminta langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Setelah mendapat ijin, maka barulah secara de facto Daeng hijrah ke BPK. Tapi secara de jure, atau resmi sebenarnya belum.

Warta BPK

11/29/2012 1:46:08 AM

Pada 25 Mei 2007, Ketua BPK pada waktu itu, Anwar Nasution, awalnya menandatangani Surat Keputusan (SK) BPK terkait pengangkatan Daeng sebagai Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (AKN V saat ini). Atau, selang empat hari setelah Menteri Keuangan menarik secara resmi Daeng kembali ke Kementerian Keuangan dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena jabatan Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara dinilai tidak pas dalam struktur organisasi BPK, dimana kemudian BPK melakukan reorganisasi seperti saat ini. Jabatan Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara ini kemudian berubah menjadi Auditorat Utama Keuangan Negara. Pada saat reorganisasi BPK itulah, ada jabatan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang). Kemudian pada 15 Juni 2007, SK pengangkatan Daeng menjadi Kaditama Revbang turun. “Di BPK ini kalau yang di garis depan (Auditor Utama) sudah banyak orang, ngapain lagi Pak Daeng di situ, Udah kuatlah. Jadi pasukan kopassusnya sudah banyak yang nyerbu-nyerbu, tetapi siapa yang menyiapkan logistik di belakang,

yang membereskan garis belakang. Anda udah beresin garis belakang. Tolong beresin BPK ini, mulai dari masalah perencanaannya belum beres, masalah SDM-nya, masalah metodologinya, masalah evaluasi dan sebagainya, Anda di garis belakang. Tapi, Anda harus jadi mercusuar, selain nguatin, Anda juga nerangin mau kemana nih orang-orang ini. Itu pesan Pak Anwar, itu yang saya pegang,” ungkap Daeng, mengingat pesan dari Ketua BPK sebelumnya, Anwar Nasution kepadanya saat pertama kali masuk BPK. Daeng pun dengan penuh semangat dan senang hati menerima jabatan itu walau belum secara resmi menduduki jabatan tersebut. Sebab, jabatan eselon I mesti mendapat Keputusan Presiden (Keppres). Sementara Keppres sendiri belum keluar. “Jadi saya belum sah sebagai pejabat di BPK,”ujarnya. Uniknya lagi, agar mendapatkan fasilitas di BPK, maka melalui SK Sekjen BPK waktu itu, mengangkatnya sebagai Tenaga Ahli di Bidang Administrasi Keuangan Daerah. Di sisi lain, setelah masuk ke BPK untuk pertama kalinya, waktu itu ia masih menjabat sebagai Komisaris di Pelindo II (2001-2007). Sampai akhirnya jabatan sebagai

Komisaris dilepaskannya karena tidak diperbolehkan adanya conflict of interest. Keppres pengangkatan Daeng sebagai Kaditama Revbang BPK sendiri baru keluar pada 3 September 2012. Seharusnya, ia sah dan aktif sebagai pejabat eselon I di BPK pada saat setelah keluarnya Keppres tersebut. Namun, ia sendiri sudah aktif di BPK sejak 25 Mei 2007. Bahkan ia sempat ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Rapat Kerja Pelaksana Semester II Tahun 2007 di Magelang yang berlangsung pada 1-3 Agustus 2007. “Saya belum jadi pejabat secara resmi di sini, karena belum dilantik dan belum keluar Keppres, tetapi saya diminta untuk memimpin rapat kerja pelaksana BPK seluruh Indonesia, mereka nggak kenal saya, tahu audit saja belum,” selorohnya sambil terkekeh. Pada tahun 2007 pula, tepatnya bulan Desember, Sistem Manajemen Kinerja atau biasa dikenal dengan SIMAK dengan pendekatan balance scorecard di-launching. Ini merupakan gerbang pertama karya Daeng dan stafnya di BPK. “Ini momen bagi saya buka pintu di BPK dan berhasil,” ungkapnya. and

Pencanangan SIMAK pada saat rapat kerja pelaksana pada 1-3 Agustus 2007.

Warta BPK


SEPTEMBER 2012

75

11/29/2012 1:46:10 AM

SERBA SERBI

BPK dan JAN Malaysia Tanam Bibit Pohon di Senggigi

P

agi itu, Desa Senggigi tampak cerah. Tepi pantai, terpaan angin cukup kencang. Tapi jika berada di Kerandangan, hanya berasa angin sepoisepoi. Tak ada pantai di sana. Hanya pepohonan yang terlihat. Itulah Taman Wisata Alam Kerandangan. Walau berupa hutan, tetapi termasuk dalam wilayah kawasan Wisata Pantai Senggigi, di barat agak utara Pulau Lombok. Lokasinya berada di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekitar 1,5 km dari pertigaan Desa Senggigi. Tak jauh dari Gunung Rinjani yang agung itu. Pagi kali ini tidak terkesan sunyi. Musik tradisional Pulau Lombok, Ale-ale terdengar membahana. Mengisi ruang hampa, menghilangkan sunyi-sepi. Berisik serangga

76

SEPTEMBER 2012

76 - 78 serba serbi.indd 76

hutan pun seolah tak dihiraukan. Jika hari biasa, jarang lalu-lalang orang, maka pagi itu, ada tenda, banyak kursi, dan ramai orang. Hari itu, 4 September 2012, BPK secara simbolis melakukan penanaman bibit pohon. Tak hanya satu jenis bibit pohon yang ditanam. Ada sederet jenis bibit pohon yang ditanam, sebut saja pohon Ajan Kelicung, Nyamplung, Sentul, Trembesi, Kepuh, dan Salam. Dari sekian jenis bibit pohon tersebut, pohon Ajan Kelicung merupakan pohon asli Nusa Tenggara Barat. Menurut petugas empunya hutan, bibit-bibit pohon ini disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggota BPK Ali Masykur Musa, Deputi Auditor General JAN Malaysia Dato' Hj. Anwari bin Suri, Director Special Audit and Research Sector JAN Malaysia Zulkipli bin Abdullah, Gubernur Nusa Tenggara Barat M.Zainul Majdi,

Warta BPK

11/29/2012 1:46:44 AM

SERBA SERBI Auditor Utama AKN IV BPK Saiful Anwar Nasution, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eldy Mustafa turut menanam bibit pohon. Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi berharap dengan penananam bibit pohon di Kerandangan ini, BPK bisa berkontribusi menjaga kelestarian ekosistem di kawasan Gunung Rinjani dan sekitarnya. Gunung Rinjani sendiri, merupakan penyuplai air bersih di Lombok. Sekitar dua pertiga kebutuhan air di Pulau Lombok ini berasal dari Gunung Rinjani. Oleh karena itu, adanya gerakan penanaman pohon yang diinisiasi BPK akan bisa memberikan kontribusi di Pulau Lombok. “Insya Allah bisa terus memberikan manfaat untuk seluruh makhluk yang ada di Pulau Lombok ini,” ujar Zainul Majdi. Lebih lanjut dikatakannya, berkurangnya sumber-sumber air menjadi isu lingkungan yang paling penting di Pulau Lombok saat ini. Dengan adanya penanaman pohon ini maka secara langsung maupun tidak langsung dapat mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Menjaga kelestarian hutan maupun menjaga sumber-sumber air di pulau ini. “Nah, dengan upaya seperti ini, walaupun sangat simbolis, tetapi pada saat yang sama, kami juga di

Warta BPK


SEPTEMBER 2012

77

11/29/2012 1:46:55 AM

SERBA SERBI

Sekilas Taman Wisata Alam Kerandangan Taman Wisata Alam Kerandangan bukan hanya satu-satunya taman wisata alam pada kawasan konservasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setidaknya ada 11 taman wisata alam, diantaranya: Taman Wisata Alam Bangko-Bangko, Pelangan, Kerandangan, Suranadi, Gunung Tunak, Semongkat, Danau Rawa Taliwang, Taman Wisata Alam Laut dan Taman Buru Pulau Moyo, Madapangga, Taman Wisata Alam Pulau Satonda, dan Kawasan Gunung Tambora. Taman Wisata Alam Kerandangan sendiri menempati areal seluas 396,10 hektar. Taman wisata alam ini berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tempat ini resmi dijadikan taman wisata alam berdasarkan Kepmen Menhut No. 494/ Kpts-II/1992, tertanggal 1 Juni 1992. Sebelum ditetapkan sebagai taman wisata alam, Kerandangan merupakan hutan lindung. and

78

SEPTEMBER 2012


daerah melakukan upaya seperti ini di seluruh NTB, maka kami mengharapkan upaya seperti ini, penurunan debit mata air atau berkurangnya jumlah mata air dapat kita tanggulangi,” ungkap Zainul. Pohon memang punya beragam manfaat bagi manusia khususnya, dan bagi makhluk hidup lainnya di jagat ini. Dengan pepohonan, hutan berseri. Air, sumber kehidupan pun ikut lestari. Udara sejuk-segar melingkupi bumi. Kehidupan berjalan harmoni. Tenang, tentram, dan damai. Itulah kondisi alam yang diharapkan. Manusia patut bersyukur dengan hal itu. Dengan bersyukur, maka hubungan manusia dengan alam harus berjalan baik. Bukan hanya alam yang menyediakan segala sesuatunya untuk manusia. Tapi, manusia pun harus menyayangi alam. Inilah hubungan yang harmonis secara horizontal. Sesama makhluk Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan Anggota BPK Ali Masykur Musa,”Karena alam adalah samasama makhluk di hadapan Tuhan, karena itu kita harus menjaga dan senantiasa memeliharanya”. Jika manusia menyayangi alam, maka alam pun akan menyayangi manusia. Kalau alam rusak, maka sebetulnya manusia sudah tidak mau hidup di dunia. Karena alam rusak, maka pendukung ekosistem dan kehidupan manusia pun ikut rusak. Masa depan manusia di tebing kehancuran. “Karena itu, Pak Gubernur, kita-kita semua manusia yang bertanggung jawab, karenanya kita buktikan hari ini kita menanam,” ucap Ali Masykur lagi. Menanam, menurut Ali Masykur, bukan untuk manusia hari ini. Tapi, menanam untuk masa depan anakcucu manusia. Manusia tentu tidak mungkin mewarisi sebuah alam yang tidak ramah kepada anakcucunya. and

Warta BPK

11/29/2012 1:47:01 AM

Ketua BPK RI, Hadi Poernomo menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012 kepada Ketua DPR RI, Marzuki Alie dalam sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR/ MPR, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2012.

79 - penyerahan ihps.indd 79

11/29/2012 1:47:35 AM

80-iklan lingkungan hidup.indd 80

11/29/2012 1:48:14 AM

Penyadapan Dihilangkan, Bubarkan Saja KPK

Recommend Documents