Penutup
Praktik pemberdayaan masyarakat di Indonesia dewasa ini dapat ditemukan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Eksistensi BUMDes secara ideal digerakkan oleh seluruh elemen desa, baik pemerintah desa, ataupun masyarakat dengan tujuan mampun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Secara eksplisit keberadaan Badan Usaha Milik Desa merupakan ruang pemberdayaan dimana masyarakat dilibatkan secara penuh secara subyek dan obyek serta mampu bersinergi dengan pemerintah desa demi kemandirian masyarakat dan sustainabilitas BUMDes. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes merupakan indikasi dari paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dituntut mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan Desa. Dalam mewujudkan visi tersebut maka diperlukan strategi dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Salah satu desa yang sampai saat ini mampu memberikan dampak positif baik untuk kesejahteraan maupun pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan adalah BUMDes Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Pembentukan BUMDes Karangrejek merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kabupeten Gunungkidul Nomor 5 Tahun
2008 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Kabupeten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang pembentukan BUMDes. Pada bab ini akan dijelaskan poin-poin penting sebagai kesimpulan mengenai bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Karangrejek pasca implementasi Peraturan Daerah Kabupeten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Kabupeten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang pembentukan BUMDes hingga tahun 2013. Setelah penjabaran kesimpulan pada bab ini dijelaskan mengenai saran-saran dengan tujuan mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan objek penelitian.
A. Kesimpulan Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan daya terhadap masyarakat yang tidak memiliki akses memperoleh power atau mengakses resource. Di era otonomi yang telah menyentuh desa ini, maka pemberdayaan masyarakat menjadi kunci atas pembangunan desa. Salah satu praktik pemberdayaan masyarakat desa dapat ditemukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan studi kasus Desa Karangrejek yang secara tegas mendefinisikan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di Karangrejek pasca implementasi pengaturan tentang pembentukan BUMDes hingga tahun 2013
dalam kajian ini berdasarkan pada paradigma pembangunan berbasikan pada masyarakat. Strategi pemberdayaan di dasarkan pada beberapa aspek yakni eksistensi masyarakat Desa Karangrejek sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang memiliki kedaulatan melakukan pemberdayaan. Lebih lanjut strategi pemberdayaan masyarakat diarahkan sinergisme agen pemberdayaan baik pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat Desa Karangrejek dalam memperkuat social learning. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes juga ditekankan pada preferensi agendaagenda sebagai produk implementatif strategi pemberdayaan masyarakat diantaranya: bentuk penyesuaian diri BUMDes dalam mentoleransi variasi atau heterogenitas permasalahan masyarakat, mobilisasi sumberdaya serta pembentukan jejaring. Sesuai kenyataan di lapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pemberdayaan masyarakat dalam BUMDes Karangrejek menggunakan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Beberapa strategi diantaranya pertama strategi pemberdayaan melalui BUMDes di Desa Karangrejek dengan meletakkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek sudah cukup baik, yakni perencanaan dalam perumusan keputusan melalui perumusan raperdes dan tilik warga. Pada tahap implementasi (eksekusi) yakni dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan menjadi pelanggan maupun nasabah untuk unit usaha BUMDes. Pada level pengawasan dan evaluasi masyarakat dilibatkan secara representatif oleh badan pengawas dan tokoh masyarakat dalam agenda sosialisasi LPJ. Secara implisit keterlibatan masyarakat sebagai agen pemberdayaan tidak menghapus eksistensi pemerintah desa dan pengurus BUMDes,
melainkan ketiganya saling bersinergi membangun social learning dalam keseluruhan proses baik perencanaan, implementasi (eksekusi), serta pengawasan dan evaluasi. Kedua, strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan melalui BUMDes Karangrejek sudah cukup baik dalam aspek preferensi agenda. Adapun preferensi agenda yang telah dilaksanakan secara baik adalah bentuk toleransi penyesuaian diri BUMDes Karangrejek dalam menjawab heterogenitas permasalahan yang kemudian difilterisasi berdasarkan tingkat urgensinya melalui pelayanan unit usaha, yakni PAB TK dan UKM TK. Preferensi agenda lain dalam pemberdayaan yang telah dilakukan dengan baik oleh BUMDes Karangrejek yakni mobilisasi sumber daya yang terdiri dari modal finansial, sumber daya alam dengan mekanisme pembebasan lahan dan pengeboran, kuantitas sumber daya manusia yang ter-cover dalam struktur organisasi pengurus BUMDes, kapasitas sumber daya manusia dengan pemberian ketrampilan pembuatan neraca dan software, komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan perundangan dan mensejahterakan masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Selain itu strategi pemberdayaan masyarakat lain yakni penguatan jejaring yang melalui mekanisme lobby pemerintah desa, khususnya terhadap menteri PU Joko Kirmanto dan Satker Dinas PU DIY perihal pemerolehan modal finansial. Adapun pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Karangrejek dalam aspek preferensi agenda masih terdapat kekurangan. Dalam aspek menjawab variasi kebutuhan masyarakat yang kemudian difilterisasi berdasar urgensinya melalui unit usaha PAB TK dan UKM TK yang telah berjalan secara efektif dan sustain maka
terdapat dua unit usaha yang belum mencapai efektivitas dan sustainabilitas, yakni JPUD dan UKMA PUAP Gapoktan Amrih Ngremboko. Hal tersebut disebabkan karena JPUD disasarkan pada masyarakat luar Desa Karangrejek serta UKMA PUAP Gapoktan Amrih Ngremboko disebabkan karena inisiasi dan pendefinisian kebutuhan masyarakat dilakukan oleh pemerintah, bukan dari masyarakat. Lebih lanjut pada tataran mobilisasi sumberdaya kendati sudah berjalan dengan baik masih terdapat beberapa kekurangan yakni minimnya karyawan atau pengurus unit UKM TK serta masih belum maksimalnya partisipasi masyarakat pada aspek kedisiplinan membayarkan kewajiban sebagai nasabah UKM TK. Pada aspek penguatan jejaring (networking) kekurangan terletak pada intensitas pembentukan jaringan hanya dilaksanakan pada awal pembentukan BUMDes dalam rangka penguatan modal finansial, untuk selebihnya tidak ada keberlanjutan.
B. Saran Sebagai institusi yang bermuatan memberdayakan masyarakat dalam rangka mensejahterakan, memandirikan, serta membangun masyarakat dan desa maka BUMDes masih perlu dipertahankan dan dikembangkan eksistensinya. BUMDes setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat, serta mengakses modal bagi masyarakat untuk mengembangkan peluang usaha home industry. Untuk menunjang efektivitas dalam
pemberdayaan masyarakat pada BUMDes Karangrejek setidaknya dilakukan beberapa perbaikan baik sebagai konsepsi maupun teknis, diantaranya : a. Bentuk akuntabilitas Unit Kredit Mikro Agribisnis (UKMA) PUAP Gapoktan Amrih Ngremboko lebih baik tidak hanya transparan kepada pemerintah melalui Dinas Pertanian Gunungkidul, tetapi perlu juga perlu transparan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi unit kepada masyarakat akan merangsang sensedari masyarakat untuk memiliki dan tanggungjawab UKMA PUAP Gapoktan Amrih Ngremboko. Dengan adanya sensedari masyarakat untuk memiliki dan tanggungjawab tersebut maka akan mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan dari eksistensi tanggungjawab UKMA PUAP Gapoktan Amrih Ngremboko. b. Menambah konten program dari unit Pengelolaan Jasa Usaha Desa (JPUD) yang sebelumnya hanya memfasilitasi dan disasarkan kepada outsider atau orang luar yang ingin menggali informasi tentang pemerintahan desa dan BUMDes. Konten program yang perlu tambah maupun dikembangkan hendaknya
juga
disasarkan
kepadainsider
atau
masyarakat
Desa
Karangrejek. Seperti halnyaunit Pengelolaan Jasa Usaha Desa (JPUD) perlu program studi banding bagi masyarakat Desa Karangrejek yang ingin mengembangkan usaha ke rekomendasi tempat dimana masyarakat bisa memperoleh ilmu berwirausaha. c. Dari segi mobilisasi sumberdaya, perlu adanya sebuah pembenahan. Pembenahan dapat disuntikkan pada aspek penambahan sumberdaya
manusia dari segi kuantitas pada unit UKM TK. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta menunjang keberlanjutan UKM TK. d. Pada aspek mobilisasi sumberdaya poin partisipasi, diperlukan alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat demi tercapainyakedisiplinan dalam rangka membayar kewajiban sebagai nasabah UKM TK. Alat yang dimaksud merupakan sanksi yang ditujukan kepada nasabah yang tidak dapat membayar tepat waktu. Tentunya alat pengendalian sanksi diterapkan atas konsesnsus bersama antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat Desa Karangrejek. e. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat merasakan eksistensi pemberdayaan dalam BUMDes Karangrejek, setidaknya perlu ditambahkan unit-unit usaha lain dengan tingkat urgensi yang tinggi. Sebagai contoh unit yang didirikan untuk menjawab permasalahan pendidikan bagi anak yang kurang mampu, serta permasalahan minimnya informasi masyarakat untuk mengakses lowongan pekerjaan. Dengan adanya unit-unit yang mampu menjawab masalah-masalah demikian maka pemberdayaan masyarakat dalam BUMDes Karangrejek dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
