BAB 7
PENUTUP
Secara garis besar, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan sepanjang tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat dikatakan berjalan dengan baik.
Pelaksanaan tugas umum pemerintahan, desentralisasi, serta pelaksanaan tugas pembantuan dapat dilaksanakan dengan relatif lancar.
Ditinjau dari sisi demografi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Blitar mencatat bahwa pada 2014, jumlah penduduk kabupaten ini sebesar 1.140.793 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari
jumlah penduduk tahun sebelumnya sebanyak 1.136.701 jiwa atau naik sebesar 0,36 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,55%. Dari sisi
komposisi jenis kelamin, populasi penduduk laki-laki di Kabupaten Blitar
melampaui jumlah penduduk perempuan, dengan sex ratio 100,32. Kondisi tersebut hampir sama dengan kondisi tahun sebelumnya dimana sex ratio tahun lalu adalah 100,09, hal ini mengindikasikan semakin pentingnya pembangunan yang mengedepankan pengarusutamaan gender di Kabupaten Blitar.
Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah, dapat
dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari 3 (tiga) komponen yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.
Data terakhir nilai IPM Kabupaten Blitar yaitu tahun 2013 adalah 74,92 yang lebih tinggi disbanding capaian nilai IPM Jawa Timur sebesar 73,54 menempati urutan ke 12 dari 38 Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Timur.
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar pada tahun 2014
sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, dari 6,18% di tahun 2013 menjadi 6,20% di tahun 2014.
Nilai ini lebih tinggi dibanding
LPE Jawa Timur (6,06%) dan nasional (5,20%). Hal ini merupakan prestasi
tersendiri mengingat berbagai gejolak yang terjadi di tahun 2014 seperti
kenaikan BBM yang berdampak di segala segi perekonomian, dan juga tahun politik yang rawan gejolak. Artinua Kabupaten Blitar berhasil menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga tidak mengganggu aktifitas ekonomi.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014
VII - 1
Dari sisi PDRB, pergeseran peranan sektor yang mendominasi
strukturnya terus terjadi, yaitu bergesernya dominasi sektor pertanian yang
terus menurun meskipun tetap menjadi sektor yang paling dominan yaitu 42,89% pada tahun 2014 (43,02% pada tahun 2013), sebaliknya sektor
Perdagangan, Hotel dan Restauran (PHR) terus meningkat (31,23% pada 2013 menjadi 31,67 pada 2014 ) meskipun belum menjadi sektor yang paling dominan. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian
masyarakat kabupaten Blitar mulai bergeser dari sektor primer yaitu pertanian ke sektor tersier yang diwakili oleh sektor PHR. Hal ini cukup
menggembirakan, mengingat sektor tersier dibangun dari sektor-sektor yang tidak bergantung pada sumber daya alami. Disamping itu secara teoritis salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah tersebut lebih didominasi oleh sektor yang tidak bergantung pada keberadaan sumber daya alam.
Sementara itu, untuk melihat secara kasar tingkat kemakmuran
rakyat suatu daerah dapat didekati dari PDRB per kapita. Selama kurun
waktu 2012-2014, PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan. PDRB per kapita pada tahun 2013 sebesar Rp.15,23 juta sedangkan pada tahun 2014
sebesar Rp.17,1 juta.Pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 12,26 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 12,08 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Blitar lebih tinggi dibandingkan
tingkat inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap
terjaga dengan baik. Dengan kata lain, pendapatan riil masyarakat masih cukup tinggi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Dari sisi kebijakan pengelolaan keuangan daerah,
dalam konteks
pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Blitar, proporsi sumber
pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 9% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan
datang, selain intensifikasi penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan daerah yang telah diidentifikasi, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dimasa mendatang, proporsi DAU LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014
VII - 2
secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber–sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.
Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan
efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas
alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai
visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja
langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam
jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri
atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kebijakan belanja daerah hingga tahun 2013 masih didominasi oleh belanja tidak
langsung dengan rata-rata proporsinya terhadap belanja total adalah sebesar
61,89%, sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan sekitar 38,24 % atau sisanya.
Dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, selama tahun
2014 Kabupaten Blitar melaksanakan keseluruhan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 secara umum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen yang cukup tinggi dari seluruh aparatur
pemerintah daerah beserta stakeholders terkait untuk mematuhi ketentuan
yang berlaku di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan juga dilaksanakan dengan baik dan
lancar oleh 10 (sepuluh) SKPD yang mendapatkan alokasi dana dan kegiatan
Tugas Pembantuan dari 6 (enam) Kementrian dengan pagu total sejumlah Rp. 57.868.515.425,- yang mampu direalisasikan hingga 95,99%nya.
Selain urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan Tugas
Pembantuan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang antara lain, mencakup kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, kordinasi LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014
VII - 3
dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan
penanggulangan
bencana,
pengelolaan
kawasan
khusus,
dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban juga berjalan dengan baik dan
lancar sehingga kondisi perikehidupan masyarakat di Kabupaten Blitar selama tahun 2014 sangat kondusif.
Beberapa hal yang patut dicatat antara lain adalah, terjadinya
bencana letusan Gunung Kelud pada awal tahun 2014 tidak menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Blitar dan evakuasi serta penanganan pasca bencana dapat terlaksana dengan baik berkat koordinasi yang baik antar instansi terkait. Pada akhir tahun 2014 Gubernur Jawa Timur juga telah
menerbitkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/282/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/113/KPTS/013/2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang Terletak pada
Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2014. Pencabutan SK tersebut merupakan titik terang bagi Kabupaten Blitar akan status Gunung Kelud terhadap Kabupaten Blitar.
Beberapa prestasi berhasil di raih oleh Kabupaten Blitar selama
tahun 2014 seperti Lomba Adiwiyata Kategori Nasional yang diraih oleh SMPN 2 Wlingi, Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Kecil
diraih oleh Kecamatan Wlingi, Anugrah Parahita Eka Praya (Peringatan Hari Ibu) Kategori Madya, Alpukat “Si Jago” Ponggok meraih Juara I dalam Lomba Buah Unggul Nasional, dan beberapa prestasi di tingkat provinsi yang lain.
Secara keseluruhan, selama tahun 2014 Kabupaten Blitar berhasil meraih 81 penghargaan di tingkat nasional maupun provinsi. Demikianlah
keseluruhan
Laporan
Keterangan
Pertangggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2014 yang dapat disampaikan. Tersusunnya laporan ini dapat terwujud atas kerjasama yang baik dan solid
dari Tim penyusun dan dukungan dari semua pihak terutama jajaran SKPD di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, dan pihak – pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014
VII - 4
Pada akhirnya semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa
melindungi dan membekati kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian
demi masyarakat Kabupaten Blitar dan Bangsa serta Negara yang kita cintai. Amin.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014
VII - 5
