Penulisan Hukum (SKRIPSI)

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-IX/2013 TERHADAP AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana Strata 1 dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh: Diastama Anggita Ramadhan NIM. E0010112

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014 commit to user

i

2 digilib.uns.ac.id


commit to user

ii

3 digilib.uns.ac.id


commit to user

4 digilib.uns.ac.id


commit to user

5 digilib.uns.ac.id


ABSTRAK Diastama Anggita Ramadhan. E0010112. 2014. IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-IX/2013 TERHADAP AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/IX-PUU/2013 tentang Uji Materi UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Putusan tersebut berdampak terhadap pelaksanaan mekanisme ambang batas perolehan suara sebagai persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang permohonan uji materinya tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengam studi dokumen. Analisis data dengan logika deduktif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 memberikan dampak yang bersifat menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum setelah adanya putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden bertentangan dengan Konstitusi serta dinyatakan pula bahwa Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga memberikan dampak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keberlakuan Pasal tersebut menjadi terganggu. Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan uji materi pemohon terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang memberikan penjelasan mengenai ambang batas perolehan suara sebagai persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas perolehan suara sebagai persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan persyaratan yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota lembaga perwakilan. Tidak dikabulkannya permohonan terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebabkan pelaksanaan mekanisme ambang batas perolehan suara menjadi bermasalah dikarenakan, penghitungan hasil perolehan suara harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013, Pemilihan Umum, Ambang Batas Perolehan commit Suara. to user

v

6 digilib.uns.ac.id


ABSTRACT Diastama Anggita Ramadhan. E0010112. 2014. THE JURIDICAL IMPLICATION OF CONSTITUTION COURT’S VEREDICT NUMBER 14/PUU-IX/2013 ON THE VOTE GAIN THRESHOLD AS THE REQUIREMENT OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT NOMINATION AS WELL AS ITS EFFECT ON IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTION IN 2019. Faculty of Law Sebelas Maret University. This research aimed to find out and to analyze the Constituion Court’s Veredict Number 14/PUU-IX/2013 about Material Testing on Law Number 42 of 2008 about President And Vice President General Election stating that general election would conducted simulaneously in 2019. Such the veredict impacted to the implementation of vote gain threshold mechanism as the requirement of President and Vice President nomination by political party and political party coalition governed in article 9 of Law Number 42 of 2008 the material tersting of which was granted by the constitutional court. This study was a normative law research. The approaches used were statue and concceptual approach ones. The legal soucre used consisted of primary and secondary law materials. Technique of collecting data useed was document study. The data analysis was deductive logic. The Contitutional Court’s Veredict Number 14/PUU-IX/2013 exerted comprehensive effect on the implementation of general election after the presence of such the veredict. The constutional Court, in its veredict, state that Article 3 clause (5), Article 12 clause (1) and clause (2), Article 14 clause (2), and Article 112 Law Number 42 of 2008 about President And Vice President General Election were contradiction with the Constitution and had no fixed legal power, thereby made anything related to the enacment of such the Articles disturbed. The Constitution Court did not grant the material testing application against the Article 9 Law Number 42 of 2008 explaining the vote gain threshold as the requirement of President and Vice President nomination stated that political party or political party coalition can only nominate President and Vice President nominee couple when it gains at least 20% (twenty percents) of Legislative Assembly seat or 25% (twenty five percents) of national legal vote in legislative election. The material testing application against the Article 9 of Law Number 42 of 2008 was not granted leading to the problems in the implementation of vote gain threshold mechanism because the recapitulation of vote gain should be conducted before the implementation of President and Vice President general election. Keywords: Constitution Court’s Veredict Number 14/PUU-IX/2013, General Election, vote gain threshold as a requirement to nominee President and Vice President couple.

commit to user

vi

7 digilib.uns.ac.id


PERSEMBAHAN “Pilih jalan mendaki karena itu akan mengantarkan kita ke puncak-puncak baru” (Anies Baswedan)

“Untuk Tuhan, Dzat yang Maha Sempurna yang masih sudi mengajarkan kebaikan pada hambanya yang penuh keburukan ini”

“Untuk semua penyemangat dalam hidup, Samsudin Raidi (Papah), Okid Parama Astirin (Mamah), dan Arinindyas Surya Pinudya (Adik).”

“Untuk keluarga besar KSP “Principium” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tak henti-hentinya turut serta mengembangkan dunia keilmuan”

“Untuk sayap yang Tuhan berikan yang hingga saat ini yang akan selalu memberikan cahayanya dalam gelap”

Untuk almamaterku Universitas Sebelas Maret, Untukmu Indonesiaku.

commit to user

vii

8 digilib.uns.ac.id


KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi)

berjudul

IMPLIKASI

YURIDIS

PUTUSAN

MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-IX/2013 TERHADAP AMBANG BATAS PEROLEHAN PRESIDEN

SUARA

DAN

SEBAGAI

WAKIL

PERSYARATAN

PRESIDEN

SERTA

PENCALONAN PENGARUHNYA

TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan Penulis di kemudian hari. Dengan selesainya penulisan hukum ini maka dengan segala kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini : 1.

Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Bapak Pembantu Dekan I, Ibu Pembantu Dekan II, serta Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.

3.

Ibu Maria Madalina, S.H.,M.Hum. dan Ibu Sunny Ummul Firdausy, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.

4.

Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada Penulis selama menimba ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user

viii

9 digilib.uns.ac.id


6.

Bapak dan Ibu di Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7.

Ayahanda Samsudin Raidi, dan Ibunda Okid Parama Astirin atas kasih sayang dan doa serta dukungannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.

8.

Adikku Arinindyas Surya Pinudya yang selama ini telah memberi doa serta dukungannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.

9.

Kelompok Studi dan Penelitan “Principium” yang telah mengembangkan potensi penulis dalam penulisan, penalaran dan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitan hukum ini.

10.

Sahabat seperjuangan semasa kuliah.

11.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Demikian, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 11 Juli 2014

Penulis

commit to user

ix

10 digilib.uns.ac.id


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....................................................................................

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING...............................................................

ii

PENGESAHAN PENGUJI.........................................................................

iii

PERNYATAAN KEASLIAN.......................................................................

iv

ABSTRAK.....................................................................................................

v

HALAMAN PERSEMBAHAN...................................................................

vii

KATA PENGANTAR...................................................................................

viii

DAFTAR ISI..................................................................................................

x

DAFTAR TABEL.........................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR.....................................................................................

xiii

BAB I PENDAHULUAN

14

1. Latar Belakang Masalah......................................................................

14

2. Rumusan Masalah...............................................................................

18

3. Tujuan Penelitian................................................................................

19

4. Manfaat Penelitan................................................................................

20

5. Metode Penulisan................................................................................

21

6. Sistematika Penulisan Hukum.............................................................

27

29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Kerangka Teori....................................................................................

29

a. Tinjauan Umum Mengenai Pemilihan Umum.............................

29

b. Tinjauan Umum Mengenai Ambang Batas Perolehan Suara.......

36

c. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstiusi.......................

42

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi........................................

42

2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Uji

47

Materi Pada Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....................... 2. Kerangka Pemikiran............................................................................ commit to user

x

52



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

55 55

IX/2013 Terhadap Ambang Batas Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden....................... 2. Implikasi Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019

79

Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUIX/2013............................................................................................... a. Akibat Hukum Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

82

IX/2013 Terhadap Keberlakuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.......................................................................................... b. Arah Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak

95

Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUIX/2013...........................................................................................

103

BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan.........................................................................................

103

2. Saran....................................................................................................

105

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xi



DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Persentase Secara Matematis Mekanisme Ambang Batas

39

Perolehan Suara yang Digunakan di Berbagai Negara.......... Tabel 2.

Alasan-Alasan Permohonan yang Diajukan oleh Pemohon

56

Dalam Uji Materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden...... Tabel 3.

Penjabaran Pendapat Mahkamah Konstitusi Terhadap Isu Norma yang menetapkan penyelenggaraan pemilu Presiden Dan Wakil Presiden dilakukan setelah penyelenggaraan pemilu anggota lembaga perwakilan.....................................

commit to user

xii

64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran............................................................

52

Gambar 2.

Keterkaitan Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

74

14/PUU-IX/2013 dengan Mekanisme Ambang Batas Perolehan

Suara

Sebagai

Persyaratan

Pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden............................................... Gambar 3.

Konsep Penyelenggaraan Pemilihan Umum Secara Ideal..

commit to user

xiii

80

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

Recommend Documents