Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO ( STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H,M.H & PARTNERS SURAKARTA )

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

FITRIA PRISTIHARTANTI NIM : E0006129

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO ( STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H,M.H & PARTNERS SURAKARTA )

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun Oleh : FITRIA PRISTIHARTANTI NIM : E0006129

Disetujui untuk dipertahankan Dosen Pembimbing

EDY HERDYANTO , S.H., M.H. NIP. 195706291985031002

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO ( STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H,M.H & PARTNERS SURAKARTA )

Disusun Oleh : FITRIA PRISTIHARTANTI NIM : E0006129 Telah diterima dan disahkan olah Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

:

Tanggal

:

TIM PENGUJI 1.

Kristiyadi, S.H, M.Hum__

: ......................................................

Ketua 2. Bambang Santoso, S.H, M.Hum

: ......................................................

Sekretaris 3.

Edy Herdyanto, S.H, M.H

: ......................................................

Anggota MENGETAHUI Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum NIP. 19610930 198601 1 001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN Nama : FITRIA PRISTIHARTANTI Nim

: E0006129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO ( STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H,M.H & PARTNERS SURAKARTA ) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Januari 2011

Yang Membuat Pernyataan

FITRIA PRISTIHARTANTI NIM. E0006129

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

FITRIA PRISTIHARTANTI, E.0006129. 2011. PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO (STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, M.H & PARTNERS SURAKARTA), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembelaan Penasihat Hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto yang dilakukan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan , dasar hukum dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta teknik-teknik pembelaan hukum yang digunakan oleh Penasihat Hukum pada saat perkara Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, yakni tepatnya di Pengadilan Negeri Karanganyar. Serta mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan perkara klien yang ditanganinya yakni Terdakwa Lanjar Sriyanto. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Sumber data yang Penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis, yakni dengan cara wawancara dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan Penulis adalah Interactive Model Of Analysis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dalam melakukan upaya pembelaan di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai dasar hukum pembelaan dan teknik pembelaan tersendiri, sedangkan untuk pembelaan yang dilakukan di luar persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa juga menggunakan teknik pembelaan yang sesuai dengan kebutuhan bantuan hukum Terdakwa yang menjadi kliennya. Teknik pembelaan yang digunakan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan tentu berbeda dengan teknik pembelaan yang digunakan di luar persidangan dimana teknik pembelaan di luar persidangan menggunakan peran legal media. Hambatan yang dihadapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat non teknis saja sehingga mudah dalam mendapatkan pemecahannya. Saran yang dapat diberikan dalam permasalahan tersebut adalah dalam melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan Terdakwa hendaknya dipertahankan secara konsisten semangat dan atensinya terhadap kaum miskin yang berperkara di pengadilan dengan memberi bantuan hukum dan pendampingan sebagai Penasihat Hukum secara maksimal.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

FITRIA PRISTIHARTANTI, E.0006129. 2011. LEGAL ADVISER DEFENCE IN TRAFFIC ACCIDENT LAW SUIT WITH LANJAR SRIYANTO ACCUSED (CASE STUDY IN LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, M.H & PARTNERS SURAKARTA). Faculty of Law, Sebelas Maret University. The purposes of this law research is to know about Legal Adviser defence in traffic accident law suit with Lanjar Sriyanto Accused which had done in the trial either out of the trial, law principles of the accused Legal Adviser defence and also law defence technics are used by Legal Adviser that the accused moment of law suit to tread inquiry process in first layer court that is in the Karanganyar State Court. And also to know the obstacles which regarded by Legal Adviser of the Accused that’s connected with client law suit his handled that is Lanjar Sriyanto Accused. The methode of this law research is emphirys law based research with descriptive characteristic with case appoarch approximation. The data base that Writer used is primary and secondary data base. The technics of data’s gathering used by Writer are interview and library study. Even though the data’s analysis used by Writer is interractive model of analysis. Based on law research result and examination is knowed that in doing expendient in the trial defence, Legal Adviser of the accused have legal principles in defense and have tehnics a part, wheter for defense in used to out of trial, legal advised of the accused also use defence technic’s to macth with reqursited the accused of law further which be their client. the defence technic’s which used by legal advised in the trial of course very deferent with the defense technic’s which used in out of the trial , in out of trial Legal Adviser use legal media as publicity. The obstacles that regarded by legal adviser of the accused only to have character of non tehcnis and it will be easy to get solution. The suggestion that’s can given on this legal problem is doing of legal defence possibly Legal Adviser must be to stand in the breach for doing of legal defence for the Accused by consistent of spirit and attention for marginal people which to be involved in law suit with give legal assist and legal advice as the Legal Adviser with maximal.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembelaan Penasihat Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto (Studi Kasus Di Law Firm Muhammad. Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta)”. Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan hukum ini Penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan hukum ini banyak kekurangan serta Penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian. Dalam penyusunan penulisan hukum ini, Penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut : 1.

Ibu Sri Kiswanti dan Bapak Suharman. Terima kasih Penulis ucapkan atas doa, harapan, nasihat dan semangat yang diberikan. Ayah dan Ibu terbaik bagi Penulis.

2.

Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

3.

Bapak Edi Herdyanto, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penulisan hukum ini sekaligus selaku pembimbing penulisan

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini. 4.

Bapak Yudo Taruno M, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5.

Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H selaku pemilik Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta yang telah memberikan data penelitian untuk penulisan hukum ini, beserta Mbak Ria Ratnasari selaku sekretaris dan Mas Kelik selaku staff yang telah membantu Penulis dalam memperoleh data penelitian.

6.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini, serta Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum UNS.

7.

Adikku, Olla Dyah Mayerzan dan Fadhil Riskyanto yang selalu menemani dan membantu di saat Penulis kesulitan mengerjakan skripsi.

8.

Kanda Made Putera Sanjaya yang telah mendukung dan memberi semangat kepada Penulis. “U are so special in my live”. Bagi dunia kau terlahir seseorang, namun bagi seseorang kaulah dunianya. Terima kasih atas kebaikan hatimu dengan meminjami Penulis Laptop mini HP kepunyaanmu yang bisa Penulis gunakan dalam menyimpan data penelitian dan membantu mencari data dengan wi-fi. Kasihku menyertaimu senantiasa.

9.

Terkhusus untuk Om Nono terkasih, tanpamu Penulis tidak bisa kuliah. Masamasa indah menjadi semakin berarti dan membuat hari-hari menjadi semakin berwarna karena kau selalu mendukung Penulis. Engkaulah pamanku yang selalu mendanaiku dalam mengeprint skripsi.

10. Sahabat terbaik Penulis, Kikie Permanasari dan Indah Tri Ratna “Chicho”, yang selalu ada disaat Penulis ingin berbagi cerita dan selalu menemani selama masa-

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

masa perkuliahan, menolong dan menyemangati Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak lupa semua teman-teman terbaik Penulis di Fakultas Hukum UNS, yang tak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang sudah dengan senang hati membantu memberikan informasi kepada Penulis dan meluangkan waktunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian aku bukan apa-apa. 11. Bapak Anthonius Antuk Wibowo dan Ibu Hana Kristia Nawang Wibowo, Gembala Sidang Jemaat GBI RHEMA Surakarta, yang senantiasa membimbing jiwa dan iman Penulis, menambah semangat tatkala Penulis lemah dan tiada berdaya dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam mengerjakan skripsi. 12. Yayasan Berita Hidup Indonesia dan KINDER NOT HILFE (KNH) Germany selaku yayasan sosial yang telah mensponsori pendidikan Penulis dari TK sehingga Penulis bisa terus sekolah hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Terima kasih atas dukungan doa dan dana yang diberikan. Tanpamu Penulis tidak bisa kuliah. 13. Orang Tua Asuh Sponsor Penulis terkasih yang saat ini berada di Jerman. Apalah arti sebuah nama jika tanpa nama pun, kau selalu mencurahkan segala yang terbaik untuk biaya sekolah dan biaya kuliah yang Penulis perlukan. Dan sejujurnya Penulis ingin sekali mengetahui nama orang tua asuh sponsor yang selama ini Penulis tidak mengetahuinya. 14. Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Berita Hidup Indonesia, Bapak Wusana Hutama Wardhana, beserta staffnya Ibu Dina Paulus, S.Th, M.Th, Bapak Stevanus Sugito, Bapak Boekit serta mantan Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Berita Hidup Bapak Etika Saragih, S.Th, M.Pd , mantan staff Ibu Eli Mei A, yang telah mendukung, menyemangati Penulis untuk mengerjakan yang terbaik dalam prestasi akademis, and Mr. David Lu from AMG Philipina (KNH Philipina), thank you because my world is brighter because of foster father like you. Tuhan Yesus Memberkati.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

15. Ibu Eunike Sutinah, Bapak Nurwadi, Bapak Joel Yadi Jeremieh selaku guru pembimbing dan pengasuh di Day Care Centre Berita Hidup Mojosongo 28007 yang telah member Penulis kesempatan untuk mengajar anak-anak asuh dari keluarga kurang mampu dan belajar dalam segala hal. Terima kasih atas dukungan doa yang ibu Eunike berikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini. Tuhan Memberkati. 16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini, terima kasih yang setulusnya.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang Penulis miliki, maka dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta,

Penulis

commit to user x

Januari 2011


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv ABSTRAK ....................................................................................................... v KATA PENGANTAR .................................................................................... vii DAFTAR ISI .................................................................................................... xi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1 B. Perumusan Masalah .................................................................... 4 C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5 D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 6 E. Metode Penelitian ....................................................................... 7 F. Sistematika Penulisan ................................................................. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ........................................................................... 16 1. Tinjauan tentang Penasihat Hukum ...................................... 16 a. Pengertian Penasihat Hukum ........................................ 16 b. Kedudukan Penasihat Hukum……………………………… 17 c. Fungsi Penasihat Hukum…………………………………….. 18 d. Hak-Hak dan Kewajiban Penasihat Hukum………….. … 20 e. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma……………………… 24 f. Hubungan Penasihat Hukum Dengan Klien………………. 29

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

2. Tinjauan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Dalam Hukum Acara Pidana........................................................... 34 3. Tinjauan tentang Terdakwa ............................................................. 36 4. Tinjauan tentang Teori-Teori Pemidanaan................................. 40 a. Teori Absolut................................................................................... 40 b. Teori Relatif..................................................................................... 41 c. Teori Gabungan ............................................................................. 42 B. Kerangka Pemikiran ................................................................................. 44 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………………. 47 1. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto ...................................................................................................... 50 A. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di Dalam Persidangan....................................................................................... 50 1. Dasar Hukum Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ................................................................... 51 2. Teknik Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa........... 59 B Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di Luar Persidangan ....................................................................................... 64 2. Hambatan yang Dihadapi Penasihat Hukum Terdakwa dan Cara Mengatasinya ......................................................................... 69

BAB IV

PENUTUP A. Simpulan ................................................................................................... 71 B. Saran ……………………………………………………………………….75

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 76

commit to user xii

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini selanjutnya secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ketiga yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Menurut Jimly Asshiddiqie, idealnya dalam negara hukum (rechtsstaat) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment). Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang (Jimly Asshiddiqie, 2008 : 3). Hukumlah yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia bertindak dalam segala segi kehidupannya. “Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, dimana segala persoalan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering juga disebut dengan kejahatan. Dilihat secara sosio kriminologis kejahatan adalah suatu gejala normal dalam setiap masyarakat, bagaimanapun bentuknya masyarakat itu, dimana saja dan kapan saja” (Djoko Prakoso, 1988 : 18).

Salah satu pelanggaran hukum yang banyak terjadi di Indonesia commit to user adalah pelanggaran hukum lalu lintas. Banyak dari pelanggaran tersebut


2 digilib.uns.ac.id

diajukan ke muka pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan secara “damai” di tempat kejadian perkara pelanggaran. Peristiwa dalam lalu lintas bukan hanya semacam

pelaggaran saja, akan tetapi dapat pula

terjadi tindak pidana kejahatan yang salah satunya mengakibatkan matinya nyawa orang lain entah itu karena sengaja (tabrak lari) atau pun tidak sengaja (http://www.detiknews.com/read/2010/01/11/164410/1276051/10/ polisi-karanganyar-penanganan-kasus-lanjar-sesuai prosedur> [20 Juni 2010 pukul 14.24]). Pidana kejahatan dalam berlalu lintas, khususnya yang tidak disengaja dialami oleh Lanjar Sriyanto. Dalam hal ini Lanjar Sriyanto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia sehingga Lanjar dianggap sebagai tersangka atas kematian istrinya. Kasus bermula saat Lanjar bersama istrinya (korban Saptaningsih) dan seorang anaknya (Samto Warih Waluyo) berboncengan menggunakan sepeda motor lalu tertabrak mobil. Istri Lanjar Sriyanto tewas dan anaknya lukaluka, sehingga polisi memperkarakan Lanjar Sriyanto dengan tuduhan berbuat lalai hingga menghilangkan nyawa orang lain, padahal Lanjar Sriyanto sendiripun juga menjadi korban. Setelah Penyidik mendapatkan bukti-bukti yang cukup, diketahui bahwa yang menjadi penyebab meninggalnya istri Lanjar Sriyanto ( korban Saptaningsih) adalah di tabrak mobil roda empat (Suzuki Panter) yang melaju dari arah berlawanan, bukan dari jatuhnya korban ke aspal jalan raya. Hal tersebut di kuatkan oleh Visum Et Repertum nomor: VER/ 14/X/ 2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama Saptaningsih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Kunto Aji TS, dokter pada Rumah Sakit TNI AU Lanud. Adi Soemarmo Surakarta. Lanjar Sriyanto kemudian ditetapkan sebagai Tersangka atas tewasnya istri dalam kecelakaan di jalan Colomadu-Solo, desa Gajahan, Colomadu, Karanganyar, September 2009 silam. Anehnya, Lanjar Sriyanto yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas justru ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan karena commit to user didakwa melanggar Pasal 359


3 digilib.uns.ac.id

KUHP yakni berbuat lalai yang menyebabkan kematian seseorang. Sementara pengemudi mobil Suzuki Panther yang telah menabrak korban tidak ikut terseret dalam kasus hukum tersebut. Kasus Lanjar Sriyanto merupakan gambaran dari sisi masyarakat yang memiliki nilai kehidupan kelas bawah yang artinya dari segala aspek kehidupannya baik dalam aspek hukum, ekonomi, sosial dan pendidikan tidak tercukupi dengan baik. Lanjar Sriyanto saat dihadapkan ke depan persidangan, dia tidak memiliki pengatahuan apa-apa mengenai hukum dan bagaimana menghadapi hukum itu sendiri. Masyarakat yang tidak mengerti hukum seperti Lanjar Sriyanto merupakan komoditi yang sangat “empuk” bagi oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. “Pendukung Lanjar menuding peradilan kasus yang menewaskan istri Lanjar, Saptaningsih, itu sarat manipulasi. Mereka bahkan menuding para jaksa sebagai mafia peradilan” (metrotvnewscom tanggal 19 Februari 2010). Kasus Lanjar Sriyanto diatas tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 28 D ayat 1, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kasus yang menimpa Lanjar Sriyanto tersebut adalah salah satu contoh dari ketidakadilan hukum di Indonesia. Peristiwa tersebut menjadikan negara Indonesia saat ini salah satu negara yang dianggap telah banyak melakukan pelanggaran hukum dan HAM pada masa era reformasi. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa Terdakwa Lanjar Sriyanto tersebut menyita banyak perhatian publik, dugaan adanya mafia peradilan yang dilakukan oleh oknum Polres Karanganyar dan Kajaksaan Karanganyar kian terekpose di media massa. Kasus unik inilah yang membuat Muhammad Taufiq, S.H, M.H selaku pemilik Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, commit M.H& to Partners user Surakarta beserta tim bersedia

4 digilib.uns.ac.id


menjadi Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar

Sriyanto secara Probono

(cuma-cuma) (www.hukumonline.com-pernyataan-pengacara-lanjar-pers>5 Agustus 2010 pukul 17.43]). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pembelaan hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Lanjar Sriyanto baik di dalam persidangan dan di luar persidangan beserta dasar hukum pembelaan hukum yang digunakan serta berbagai hambatan yang dihadapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto sehubungan dengan perkara pidana kliennya, dalam penelitian hukum dengan judul : ”PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO ( STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, M.H & PARTNERS SURAKARTA )’’.

B.

Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, Penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 1)

Bagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto baik di dalam persidangan dan di luar persidangan pada saat perkara diperiksa di pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri ?

2)

Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto sehubungan dengan perkara hukum klien yang ditanganinya serta bagaimana cara mengatasinya ? commit to user

5 digilib.uns.ac.id


C.

Tujuan Penelitian Dalam suatu kegiatan penelitian tentunya harus mempunyai tujuantujuan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian sehingga dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan landasan tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Tujuan Obyektif a. Untuk memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan pada saat perkara diperiksa di pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri, guna mengetahui dasar hukum pembelaan Penasihat Hukum di dalam persidangan serta teknik-teknik pembelaan apa yang digunakan. b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja

yang dihadapi

Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto sehubungan dengan perkara pidana klien yang ditanganinya serta bagaimana cara mengatasinya. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi Penulis. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


D.

Manfaat Penelitian Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diambil manfaatnya, antara lain: 1.

Manfaat Teoritis a.

Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b.

Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

c.

Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman serta menambah pengetahuan tentang Hukum Acara pidana, Hukum Pembuktian serta Hukum Acara Pidana Khusus.

d.

Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu sebagai pedoman bagi penelitian yang lain.

2.

Manfaat Praktis a.

Memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.

b.

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

c.

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

d.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


E.

Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian. Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris yang bertujuan menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Joko Purwono, 1993:17-18). Dalam penelitian ini, Penulis meneliti mengenai pembelaan Penasihat Hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto yang ditangani oleh Muhammad Taufiq, S.H, M.H, selaku pemilik Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Patners, Advocates & Counsellors at Law Surakarta, Yossy Eka Rahmanto, S.H sebagai advokat yang berkantor di Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta dan

Budhi

Kuswanto, S.H, yang berkantor di “AKASYAF” Law Firm, Sumber, Surakarta. Namun Penulis hanya melakukan penelitian di Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Patners, Advocates & Counsellors at Law karena di kantor advokat inilah 2 Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto yakni Muhammad Taufiq, S.H, M.H, dan Yossy Eka Rahmanto, S.H berkantor dan sekaligus semua data dan berkas-berkas pembelaan disimpan di kantor tersebut. 2. Sifat Penelitian Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori commit to user lama, atau di dalam kerangka

8 digilib.uns.ac.id


menyusun teori-teori baru. Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai

prosedur

pemecahan

masalah

yang

diteliti

dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut Penulis berusaha untuk melukiskan mengenai pembelaan hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum untuk membela kepentingan kliennya pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto.

3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan kasus (case approach) yang digunakan oleh Penulis dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan oleh nara sumber

secara lisan atau tertulis, dan juga

perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh. 4. Jenis Data Dalam penelitian hukum, data yang digunakan dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahanbahan kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, (Soerjono Soekanto, 2001:12). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer. Merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan obyek penelitian dan praktek yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap advokat dari Law Firm Muhammad Taufiq, commit to user sebagai Penasihat Hukum dari S.H, M.H & Partners Surakarta

9 digilib.uns.ac.id


Terdakwa Lanjar Sriyanto, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder Merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, atau keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh tetapi cara diperolehnya melalui studi pustaka, bukubuku

literatur,

surat

kabar,

dokumen-dokumen,

peraturan

perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

5. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Patners, Advocates & Counsellors at Law yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 452 D Surakarta (Jalan Songgorunggi Nomor 17 A, Surakarta), dimana 2 Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto yakni Muhammad Taufiq, S.H, M.H, dan Yossy Eka Rahmanto, S.H berkantor dan sekaligus semua data dan berkas-berkas pembelaan disimpan di kantor tersebut.

6. Sumber Data Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Berdasarkan jenis data, maka dapat ditentukan sumber data yang digunakan untuk penelitian, sehingga untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah: a.

Sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi commit to user sumber data primer adalah wawancara langsung dengan tim

10 digilib.uns.ac.id


advokat dari Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa Lanjar Sriyanto. b.

Sumber data sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber yang lain yang mendukung penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian : 1)

Bahan hukum primer Bahan hukum

primer adalah bahan-bahan hukum yang

bersifat mengikat (Soerjono Soekanto, 2001:13). Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kode Etik Advokat serta Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray atas nama Lanjar Sriyanto tertanggal 04 Maret 2010.

2)

Bahan hukum sekunder Bahan

hukum

sekunder

adalah

bahan

hukum

yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto, 2001:13). Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal-jurnal hukum, buku-buku mengenai hukum commitpidana, to user informasi dalam surat kabar yang acara pidana, hukum



penulis peroleh dari perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 3)

Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 2001:13). Bahan hukum tersier seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data Dalam

rangka

mendapatkan

data

yang

tepat,

penulis

menggunakan tekhnik pengumpulan data, sebagai berikut: a. Interview (wawancara) Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang penelitian kepada seorang responden. (Amiruddin, 2006 : 82). Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menggunakan catatan-catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya, namun masih dimungkinkan adanya variasi pengujian dan kebebasan dalam memberikan pertanyaan dengan mendasarkan pada situasi yang ada sehingga dapat digali secara mendalam mengenai suatu masalah yang peneliti lakukan. Wawancara langsung dilakukan terhadap narasumber, yaitu para Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto selaku advokat yang berkantor di Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta. b.

Studi Kepustakaan commit to user



Studi

Kepustakaan

yaitu

cara

memperoleh

data

dengan

mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku/literatur, kamus hukum, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

F.

Tehnik Analisis Data Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian

menjadi

suatu

laporan.

Analisis

data

adalah

proses

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:183). Teknik analisis data merupakan suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Dalam kaitannya untuk mencari jawaban masalah penelitian, penulis mempergunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis). Analisis dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya (H.B. Sutopo, 2002 : 91). Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis dan sistematis. Kegiatan tersebut terus-menerus, diulang-ulang sehingga membentuk siklus yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai. Untuk lebih jelasnya teknik analisa data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user



PENGUMPULAN DATA

PENYAJIAN DATA

REDUKSI DATA

PENARIKAN KESIMPULAN

(HB. Sutopo, Metoda Penelitian Hukum Kualitatif, 2002:13) Keterangan : a. Sistematika Pengumpulan Data Merupakan proses pengumpulan data yang berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan berupa hasil wawancara, informasi, keterangan, dan sikap atau perilaku serta segala hal yang berhubungan dengan pembelaan Penasihat Hukum maupun teknik-teknik pembelaan hukum yang digunakan dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang menimpa kliennya yakni Terdakwa Lanjar Sriyanto. Selain itu digunakan pula data sekunder berupa peraturan perundangundangan, literatur,

jurnal hukum, serta ensiklopedi untuk

menunjang kebutuhan data yang diperlukan Penulis. b. Reduksi Data Merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data commit to user



berupa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data. c. Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan informasi deskripsi dalam bentuk

narasi

yang

memungkinkan

dilakukannya

penarikan

kesimpulan penelitian. d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat. Dengan model analisis ini maka Penulis harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menjelaskan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian Penulis mengambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (H.B.Sutopo, 2002:94).

G.

Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka Penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk commit to user



memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. sistematika dalam penulisan hukum ini sebagai berikut : BAB I :

PENDAHULUAN Bab I dalam penulisan hukum ini terdiri dari Sub Bab Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II :

TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Pustaka dalam penulisan hukum ini adalah berisi mengenai Tinjauan Tentang Penasihat Hukum, Tinjauan Tentang

Pembelaan

Indonesia,

Dalam

Hukum

Acara

Pidana

Tinjauan Tentang Tindak Pidana Yang

Diakibatkan Oleh Pelanggaran Lalu Lintas, Tinjauan Tentang Terdakwa dan Tinjauan Tentang Teori-Teori Pemidanaan. BAB III:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh penulis dalam perumusan masalah. Bab ini memuat berbagai pembelaan yang digunakan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto serta dasar hukum pembelaannya termasuk

teknik-teknik

pembelaan

yang

digunakan

Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto baik di dalam persidangan maupun upaya lain di luar persidangan serta cara-cara yang dipakai untuk mengatasi hambatan yang timbul yang dihadapi Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto sehubungan dengan perkara pidana klien yang ditanganinya. BAB IV:

PENUTUP Bab ini memuat simpulan dan saran hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

commit to user Berisi sumber-sumber pustaka dan bacaan dalam penulisan hukum ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Penasihat Hukum a. Pengertian Penasihat Hukum Dalam Pasal 1 angka 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan “Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum atau jasa hukum” sedangkan pengertian dari jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien, termasuk di dalamnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Menurut Mardjono Reksodipuro, Advokat diambil dari kata Belanda advocaat yang diartikan sebagai seorang penasihat dalam perkara hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Mardjono Reksodipuro, 2010:25). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka Undang-Undang inilah yang menjadi acuan, sehingga definisi Penasihat Hukum adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan atau di dalam pengadilan bagi Klien sebagai mata pencahariannya (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Beberapa definisi lagi mengenai pengertian Penasihat Hukum, antara lain: 1) Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi commit to user



bantuan hukum (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12, 2002: 143) 2) Penasihat Hukum (Advokat atau Pembela Perkara) adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasihat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan. Jadi selaku pembela ia dapat berpekara baik di dalam maupun di luar peradilan. (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 14, 2004:205). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan di Indonesia sebenarnya istilah yang baku dipakai adalah Penasihat Hukum. Oleh sebab itu dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas mengenai Advokat (Penasihat Hukum), istilah yang Penulis pakai dalam penulisan hukum ini adalah Penasihat Hukum.

b. Kedudukan Penasihat Hukum Penasihat Hukum merupakan pengawal konstitusi dan hak asai manusia,

sehingga

dalam

menjalankan

fungsinya

mempunyai

kedudukan sebagai berikut : 1) Sebagai Penasihat Hukum (legal adviser) Kedudukan Penasihat Hukum dapat terlihat dalam pemeriksaan Tersangka oleh penyidik. pada tahap pemeriksaan ini hak dan wewenang Penasihat Hukum sangat dibatasi, yakni hanya boleh berhubungan dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa, namun

tidak

dibenarkan

mengajukan

interupsi

terhadaap

pertanyaan penyidik. meskipun demikian apabila Tersangka atau Terdakwa menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis sebelum Tersangka atau Terdakwa memberikan keterangan atas pertanyaan penyidik dapat berkonsultasi lebih dulu dengan Penasihat commit to user Hukumnya. Dalam keadaan demikian penasihat hukum dapat



memberikan bantuan hukum, namun terbatas pada pemberian nasihat dalam persoalan hukum belaka. 2) Sebagai Pembela (pleite atau pleader) Jika dalam pemeriksaan pendahuluan hak dan wewenang Penasihat Hukum terbatas maka dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lagi terbatas sebab pada tahap ini Penasihat Hukum dapat menggunakan haknya seperti yang dimiliki oleh jaksa, misal hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian (termasuk saksi a charge), surat surat dan alat bukti lainnya, dan hak mengajukan pembelaan (pledoi). 3) Sebagai Penegak Hukum Kedudukan Penasihat Hukum sebagai penegak hukum

dapat

dikatakan demikian karena di samping kewajibannya menegakkan hukum tapi juga karena adanya surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1291/5/1990 yang menetapkan bahwa

kedudukan

Penasihat Hukum adalah sejajar dengan alat penegak hukum lainnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka jelas sudah posisi Penasihat Hukumkhususnya Penasihat Hukum yang telah berpredikat mereka telah memiliki status sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perUndang-Undangan, (Ropaun Rambe, 2001:30).

c. Fungsi Penasihat Hukum Secara garis besar fungsi Penasihat Hukum antara lain sebagai berikut: a. b. c. d.

Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; Memperjuangkan hak asasi manusia; Melaksanakan Kode Etik Advokat; Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka commit to keadilan user menegakkan hukum, dan kebenaran;



e.

Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan,kebenaran dan moralitas); f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat; g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum; h. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat, baik secara nasional maupun secara internasional; i. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat; j. Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat yang terhormat (officium nobile); k. Menjaga hubungan baik dengan Klien maupun dengan teman sejawat; l. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi Advokat; m. Memberi pelayanan hukum (legal services), nasehat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information) dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting); n. Membela kepentingan Klien (litigasi) dan mewakili Klien di muka pengadilan (legal representation); o. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan Probono publico), (Daniel S.Lev, 2001:89-98). Kendati keberadaan dan fungsi Penasihat Hukum sudah berkembang

sebagaimana

dikemukakan,

peraturan

perUndang-

Undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat masih berdasarkan pada peraturan perUndang-Undangan peninggalan jaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847: 23 jo Stb 1848:57) Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der commitdat to user Rechterlijke Ambtenaren der Advokaten, procureurs en



Dewuwaarders (Stb 1848: 8), Bevoegdheid department hoofd in burgelijke zaken van land (Stb 1910 : 446 jo. Stb 1922: 523) dan Vetegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S. 1922: 522), (PERADI, 2007:21).

d. Hak-Hak Dan Kewajiban Penasihat Hukum Penasihat Hukum dalam membela perkara hukum Kliennya melekat segala kewajiban dan hak-haknya. Penasihat Hukum mempunyai hak-hak dalam melakukan pembelaan dan diatur dalam Pasal 69-73 KUHAP dapat digambarkan sebagai berikut: 1.

Hak untuk mendampingi Klien selama proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Penasihat Hukum berhak menghubungi Tersangka atau Terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan (Pasal 69 KUHAP). 3. Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 KUHAP). 4. Penasihat Hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan Tersangka atau Terdakwa diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 KUHAP). 5. Penasihat Hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pernbelaannya dari pejabat yang bersangkutan (Pasal 72). 6. Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya Penasihat Hukum berhak mengirim dan menerima surat (Pasal 73 KUHAP). 7. Hak untuk maju di muka pengadilan. 8. Hak atas kebebasab dan perlindungan dalam menjalankan fungsinya. 9. Hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan. 10. Hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara. 11. Hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan perilaku commit to user aparat penegak hukum.



12. Hak untuk mewakili Klien dalam pelaksanaan putusan hakin. 13. Hak untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 14. Hak atas rahasia jabatan, (Rusli Muhammad, 2006:6870).

Menurut Ropaun Rambe, selain hak-hak Penasihat Hukum di atas, hak-hak Penasihat Hukum dapat ditambah lagi menjadi : 1. Hak retensi agar diindahkan sepanjang tidak merugikan orang lain. 2. Honorarium dalam batas kelayakan sesuai kemampuan Klien (Ropaun Rambe, 2001:59).

Hubungan hak antara Penasihat Hukum dengan Terdakwa dapat diperinci sebagai berikut: 1.

2.

Hak Penasihat Hukum untuk: a. Menghubungi Terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan. b. Hak berbicara dengan Terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. c. Hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat dilakukan Penasihat Hukum pada setiap saat demi kepentingan pembelaannya. Dari ketentuan Pasal 69 dan 70 hak Penasihat Hukum menghubungi dan berbicara dengan Terdakwa telah dapat dilakukan sejak pemeriksaan penyidikan, penangkapan atau penahanan. Tidak lagi seperti ketentuan HIR yang hanya member hak bagi Penasihat Hukum menghubungi dan Berbicara kepada Terdakwa setelah sampai pada taraf pemeriksaan proses peradilan. Setiap hubungan dan pembicaraan antara Penasihat Hukum dengan Terdakwa: a. Dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik atau petugas Rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan. b. Peringatan atas hubungan pembicara boleh dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat bukti bahwa hubungan pembicaraan tersebut telah disalahgunakan oleh Penasihat Hukum. c. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan oleh commit to user dalam arti masih tetap Penasihat Hukum,



3.

menyalahgunakan haknya, barulah hubungan pembicaraan “diawasi” oleh pejabat yang bersangkutan. d. Apabila setelah diawasipun ternyata Penasihat Hukum masih tetap menyalahgunakan haknya maka hubungan pembicaraan tersebut “disaksikan” oleh pejabat yang bersangkutan. e. Apabila setelah disaksikanpun ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh Penasihat Hukum, hubungan selanjutnya “dilarang”. f. Dalam keadaan hubungan pembicaraan antara Penasihat Hukum berada dalam keadaan diawasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 70 ayat 3 maka Pasal 71 ayat 1 menentukan: hubungan pembicaraan tersebut diawasi; tanpa mendengar isi pembicaraan (within sight but not whitin hearing). g. Jika kejahatan yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan kejahatan tersebut keamanan negara, pejabat yang bersangkutan akan melihat dan mendengar isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Penasihat Hukum. Dalam hal ini pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai (within sight and within hearing) hubungan pembicaraan Terdakwa dengan Penasihat Hukum (Pasal 71 ayat 2). Hak Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan (Pasal 115) KUHAP memberi hak kepada Terdakwa untuk memberikan bantuan sejak saat dilakukan terhadap pemeriksaan penyidikan. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang telah mengatur sampai dimana dan bagaimana tata cara hubungan tersebut. Namun demikian, untuk melihat secara keseluruhan hak Penasihat Hukum tersebut adalah bersifat: a. Fakultatif, dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakannya kepada pejabat penyidik. Semata-mata tergantung pada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. b. Pasif, dalam arti kehadiran Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “ melihat dan mendengar (within sight and within wearing)” isi dan jalannya pemeriksaan. Tetapi tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasihat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung. c. Sifat pasif ini semakin dibatas dalam hal pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian: Penasihat to user Hukumcommit dapat hadir mengikuti pemeriksaan. Tapi hanya



melihat tanpa mendengan jalannya pemeriksaan (Pasal 115 ayat 2). d. Penasihat Hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan. Turunan berita acara dimaksud baru diberikan jika ada permintaan dari Penasihat Hukum. e. Penasihat Hukum berhak: 1. Mengirim surat kepada Terdakwa. 2. Menerima surat dari Terdakwa. 3. Hal itu dilakukan pada setiap waktu yang dikehendakinya. f. Larangan membatasi hak kebebasan hubungan Penasihat Hukum dengan Tedakwa terhitung sejak: 1. Setelah perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan. 2. Tembusannya disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, (M. Yahya Harahap, 2002:112-117). Penasihat Hukum dalam menjalankan fungsi profesinya serta dalam melakukan pembelaan terhadap perkara hukum Kliennya, selain mempunyai berbagai hak hukum, Penasihat Hukum disertai pula dengan kewajiban-kewajiban hukum. Kewajiban Penasihat Hukum antara lain sebagai berikut 1. Melindungi kepentingan hukum Kliennya. Apabila seorang Penasihat Hukum telah menerima kuasa dari seorang Klien dalam suatu urusan kriminal kewajibannya adalah melindungi Klien itu. perlindungan Penasihat Hukumterhadap Kliennya ini tidak saja di siding pengadilan dimana Kliennya itu berhadapan dengan hakim dan penuntut umum tetapi juga pada saat Kliennya diproses pada tingkat pemerikasaan pendahuluan oleh penyidik. Kewajiban melindungi Klien ini agar Klien tersebut terhindar dari kemungkinan adanya tindakan sewenangwenang khususnya dari penyidik dan terkadang menjurus pada intimidasi dan kekerasan. 2. Kewajiban untuk memenuhi kualifikasi sebagai Advokat atau Penasihat Hukum. 3. Menghormati institusi dan proses peradilan. 4. Kewajiban untuk mentaati hukum acara (Daniel S. Lev: 2001:45-47). commit to user



Menurut

Ropaun

Rambe,

selain

kewajiban

seperti

yang

dicantumkan di atas, seorang Penasihat Hukum yang profesional mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 1. Mendahulukan Kepentingan Klien daripada kepentingan pribadi. 2. Harus mengutamakan penyelesaian perkara dengan damai. 3. Tidak memberikan keterangan yang menyesatkan tentang perkara. 4. Tidak menjanjikan perkara menang yang ditanganinya. 5. Tidak membatasi kebebasan seseorang terhadap orang lain. 6. Tidak menyangkut-pautkan perkara yang satu dengan lainnya. 7. Tidak membeda-bedakan Klien yang miskin dan yang kaya dalam memberikan bantuan hukum. 8. Menjaga kehormatan profesi dan harkat martabat diri. 9. Mengutamakan Hukum Adat sebagai sumber hukum, (Ropaun Rambe, 2001:59). e. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Penasihat Hukum dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah officium nobile berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi

“Advokat wajib memberikan bantuan

hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Selain menangani perkara dengan menetapkan suatu legal fee atau honorarium, Penasihat Hukum juga memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Perolehan pembelaan dari seorang Penasihat Hukum atau pembela umum (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (justice for all). (public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal aid institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan olehtoPenasihat Hukum dalam menghadapi commit user



masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (fee) seorang Penasihat Hukum yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai (Aminah Humairoh, 2010:8). Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari Penasihat Hukum. Oleh sebab itu Penasihat Hukum dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau Probono, (Amnesty International, 1998:22). Pemberian bantuan hukum oleh Penasihat Hukum bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi Penasihat Hukum. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.83 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yang merupakan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengisyaratkan Penasihat Hukum wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejolak sosial (social upheaval) antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen sebagai berikut (Dicey A.V, 1959:56) : Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the commit user the rich are bound to respec, poor have no rightstowhich



(Dicey A.V, 1959: 56). (Bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi kaum miskin dari, karena hal ini menjamin dan melindungi hak-hak mereka; baik untuk pekerja/buruh laki-laki maupun pekerja/ buruh perempuan, mendapat penghidupan rumah tangga yang lebih baik; hal ini bertolak belakang dari tendensi komunis; bahwa pahan yang terbaik adalah sosialis dimana membawa kaum miskin tidak mempunyai hak-hak untuk meningkatkan penghidupan, (A.V Dicey, 1959: 56). Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum secara memadai, walaupun pada tahun 2003 Undang-Undang Advokat telah diundangkan (http://www.mailarchive.com/cikeas @yahoogroups .com /msg22404.html diakses 5 September

2010 pukul 12.15 WIB). Undang-Undang Advokat ini

memang mengakui bantuan hukum sebagai suatu kewajiban Penasihat Hukum, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan bagaimana memperolehnya. Selama ini adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor Advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut fee, yang menyimpang dari konsep pro bono publico yang sebenarnya merupakan kewajiban dari Advokat. Selain kantor Advokat mengaku sebagai organisasi bantuan hukum juga ada organisasi bantuan hukum yang berpraktik komersial dengan memungut fee untuk pemberian jasa kepada Kliennya dan bukan diberikan kepada fakir miskin secara pro bono publico (Ari Yusuf Amir, 2008:34). Pada tanggal 31 Desember 2008 lalu pemerintah telah mensahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara CumaCuma. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang commit to user



mengisyaratan Penasihat Hukum wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kurang lebih 5 tahun masyarakat dan Penasihat Hukum menunggu Peraturan Pemerintah ini, karena dalam kurun waktu itu sebagian Penasihat Hukum masih engan memberikan bantuan hukum secara probono (Cuma-Cuma) ini. Tepatnya 6 bulan semenjak Peraturan Pemerintah ini di sahkan atau sekitar tanggal 31 Juni 2009 seluruh Penasihat Hukum sudah wajib mejalankan fungsi sosialnya, tanpa alasan apapun kecuali ada hal lain yang ditentukan oleh UndangUndang

Advokat

atau

kode

etik

Advokat,

(http://www.legalitas.org/content/ implementasi-bantuan-hukum-danpermasalahannya-peraturan-pemerintah-nomor-83-tahun-2008>[1 Oktober 2010 pukul 16.44 WIB]). Bantuan hukum pada dasarnya adalah hak dari semua orang yang diperoleh tanpa bayar/Cuma-Cuma (Probono publicio) (Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma). Termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu ketika ia berhadapan dengan hukum. Hal ini dijamin dalam UUD RI 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Bantuan hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Tidak sedikit individu maupun kelompok masyarakat tidak mampu sebagai pencari keadilan “kecewa” kepada hukum karena keadilan yang ia cari tidak didapatkannya hanya karena ia tidak mampu membayar jasa Penasihat Hukum dalam rangka menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan commit Hukumto user Secara Cuma-Cuma dan sebagai



perwujudan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka warga masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis tidak perlu lagi khawatir tatkala ia berurusan dengan hukum dan bagaimana cara menyelesaikannya baik didalam maupun diluar pengadilan karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah terjamin hak untuk mendapat bantuan hukum Cuma-Cuma (tanpa bayar) dari Penasihat Hukum, jika Penasihat Hukum menolak maka akan mendapat sanksi, misalnya diberhentikan menjadikan Penasihat Hukum, (Rianda Seprasia, 2008:2). Bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat menurut Pasal 1 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 adalah jasa hukum yang diberikan Penasihat Hukum tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Profesi Penasihat Hukum seringkali mengalami hambatan dituduh oleh masayarakat dengan cap buruk karena ideologinya yang sejalan dengan Terdakwa yang dibelanya, dianggap menghisap Klien secara materi, serta adanya pandangan bahwa seorang Advokat sering kali membantu Klien dalam melakukan tindak pidana. Sebagai contoh dalam pembelaan masalah tindak pidana pencucian uang terkadang seorang Advokat dianggap membantu Klien memindahkan hasil tindak pidana melalui pembayaran jasa hukum atau legal fee. Adapun beberapa alasan Penasihat Hukum melakukan bantuan hukum atau jasa hukum secara Probono (Cuma-Cuma) adalah sebagai berikut : 1. Didasari oleh tanggungjawab moral dan pertimbngan kemanusiaan. 2. Disebabkan oleh kondisi ekonomi Klien yaitu bahwa Klien tidak mampu atau akan menemui kesulitan jika harus memenuhi legal fee. 3. Ditunjuk oleh pengadilan lewat prosedur formal yang berlaku untuk mewakili commit to userTersangka atau Terdakwa perkara pidana yang secara ekonomis tidak mampu.



4. Dilandasi alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan bahwa setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundng-undngan yang berlaku. 5. Didasari oleh tuntutan profesi yang memang memiliki aspek sosial, yakni ikut menjamin tersedianya akses setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, serta tuntutan profesi untuk tidk membeda-bedakan Klien yang diwakili. 6. Bekerja atau pernah bekerja di lembaga-lembaga bantuan hukum. 7. Ditunjuk oleh organisasi Advokat yang menaunginya dalam merealisasikan program yang telah ditentukan oleh organisasi 8. Ditugaskan oleh kantor tempat Penasihat Hukum yang bersangkutan bekerja sebagai bagian dari kebijakan, (Daniel S.Lev, 2001:132). f Hubungan Penasihat Hukum Dengan Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pengertian Klien adalah orang/ subyek hukum yang dengan memberikan kuasa diberikan bantuan hukum oleh Penasihat Hukum atau oleh mereka yang menjalankan fungsi Penasihat Hukum. Klien merupakan orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Penasihat Hukum disebut juga sebagai officer of the court. Advokat sebagai officer of the court pastilah mempunyai hubungan dengan Kliennya, sehingga terdapat dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut : 1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar Penasihat Hukum selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap Kliennya. 2. Karena Penasihat Hukum harus membela Kliennya semaksimal mungkin, maka Penasihat Hukum harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku, (Daniel S.L ev, 2001:55). commit to user



Berdasarkan uraian di atas tersebut maka hubungan antara Penasihat Hukum dengan Klien dapat dinyatakan sebagai berikut : 1.

Penasihat Hukum dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai; 2. Penasihat Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan Klien mengenai perkara yang sedang diurusnya; 3. Penasihat Hukum tidak dibenarkan menjamin kepada Kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang; 4. Dalam menentukan besarnya honorarium Penasihat Hukum wajib mempertimbangkan kemampuan Klien; 5. Penasihat Hukum tidak dibenarkan membebani Klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu; 6. Penasihat Hukum dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa; 7. Penasihat Hukum harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya; 8. Penasihat Hukum wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh Klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Penasihat Hukum dan Klien itu; 9. Penasihat Hukum tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi Klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi Klien yang bersangkutan; 10. Penasihat Hukum yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 11. Hak retensi Penasihat Hukum terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan Klien, (Ropaun Rambe, 2001:45-46). Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan Klien adalah tugas utama dari seorang Penasihat Hukum hal

ini disebabkan di

samping Klien merupakan sumber penghasilan juga karena profesi Penasihat Hukum merupakan jasa. kepercayaan dari Klien dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi sangat penting supaya commitoleh to user kepercayaan yang diberikan Klien terhadap Penasihat Hukum itu



hilang

bahkan

disalahgunakan,

oleh

karena

Klien

diabaikan

kepentingannya. Terdapat tiga teori dalam hubungan antara Penasihat Hukum dan Klien yakni antara lain : a. Teori Pengabdian Paling Lemah Seorang Penasihat Hukum tidak boleh melakukan tindakan tertentu untuk Kliennya yang menurut pertimbangannya, tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani atau tidak adil. b. Teori Pengabdian Individual (Individual preference level) Diserahkan pada pertimbangan Penasihat Hukum tersebut apakah dia mau melakukan tindakan tertentu untuk Kliennya yang menurut pertimbangannya, tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani, atau tidak adil. Jadi tidak ada keharusan untuk melakukannya. c. Teori Pengabdian Total (total commitment) Mengharuskan Penasihat Hukum tersebut untuk melakukan tindakan tertentu untuk Kliennya meskipun menurut pertimbangannya tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani, atau tidak adil. Dalam hal ini ada keharusan bagi Penasihat Hukum tersebut untuk melakukan tindakan seperti itu, seperti dalam membela Kliennya Penasihat Hukum tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, (PERADI, 2007:35). Penasihat

Hukum

disamping

bertugas

menjaga

dan

mempertahankan hubungan baik dengan Klien, hal yang tidak kalah pentingnya

adalah

Penasihat

Hukum

berkewajiban

menjaga

kerahasiaan perkara Klien (rahasia pekerjaan). Rahasia pekerjaan jika wajib simpan rahasia pekerjaan dalam hal apapun dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya, maka rahasia pekerjaan itu rahasia mutlak (absolut). Sebaliknya rahasia relatif (nisbi) adalah jika wajib simpan rahasia pekerjaan itu harus membuka rahasianya dan harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan Klien yang dilindungi oleh rahasia itu. Kerahasiaan hubungan antara Penasihat Hukum dan Kliennya adalah sebagai berikut: commit to user



a.

b.

c.

d.

Hubungan Fiduciaries Yang menerbitkan fiduciary duties termasuk duty of loyality dari Advokat terhadap Kliennya. Hubungan keagenan Dalam hal ini Penasihat Hukum dianggap sebagai agen dari Kliennya sehingga dia harus melindungi kepentingan dari prinsipalnya (Kliennya). Hubungan Pemberian Kuasa Dalam hal ini Penasihat Hukum sebagai penerima kuasa tidak boleh bertindak merugikan kepentingan kuasa. Hukum Pembuktian Oleh Penasihat Hukum fakta/data yang didapat dari Kliennya tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, (PERADI, 2007:68).

2. Tinjauan Tentang Pembelaan Penasihat Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2002:66), pengertian pembelaan Penasihat Hukum adalah usaha untuk membela perkara pidana yang menimpa Klien yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Sedangkan teknik pembelaan adalah cara-cara atau strategi-strategi membela yang digunakan oleh Penasihat Hukum. Selanjutnya, untuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi Terdakwa, haruslah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum. Merujuk pada Pasal 1 angka 13 KUHAP, Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dari rumusan Pasal tersebut jelas bahwa jika seseorang ingin menjadi Penasihat Hukum sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP, haruslah commit to user merupakan Penasihat Hukum. Sebagaimana yang tercantum di dalam dasar



hukum sebagai berikut: HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Wujud bantuan hukum bagi Terdakwa di dalam persidangan adalah pembuatan eksepsi, pledoi dan duplik. Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum meliputi kegiatan-kegiatan antara lain a. b. c.

d. e.

f.

Memberikan konsultasi terhadap permasalahan dan kepentingan hukum Klien. Menyusun perjanjian dan atau mewakili Klien dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain. Mendampingi Klien yang diperiksa, ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum baik atas tuduhan melakukan tindak pidana atau tidak. Mempersiapkan pembelaan dan dokumen hukum lain yang digunakan dalam proses peradailan. Mempersiapkan instrumen-instrumen hukum untuk melakukan tindakan hukun atau memenuhi prosedur hukum tertentu bagi kepentingan hukum Klien. Mewakili dan membela kepentingan hukum Klien di dalam maupun di luar pengadilan atau tribunal, (Ropaun Rambe, 2001:96).

Seorang Penasihat Hukum membela hak dan kepentingan Kliennya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum, untuk itu ia dibayar sebagai imbalan jasanya. Namun dalam hal Terdakwa tidak mampu (miskin), ada juga Advokat yang bersedia membela secara Cuma-Cuma (Pasal 56 KUHAP) (Kuswindiarti, 2009:5). Pasal 56 KUHAP mewajibkan setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk memberikan bantuannya secara Cuma-Cuma . Prasyarat tersebut dibuat sejalan dengan prinsip keenam dari The Basic Principles on The of The Lawyers, Articles 14 (3) (d) dari International Convenants on Civil and Political Rights, dan Articles 6 (3) The European Convention, yang menyatakan bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam suatu perkara pidana. Apabila ditemukan 2 keadaan. Pertama apabila Tersangka atau Terdakwa tidak memiliki dana yang memadai untuk membayar commit jasa seorang to userPenasihat Hukum, kedua apabila



demi kepentingan keadilan perlu ditunjuk seorang Penasihat Hukum (Daniel S. Lev,2001:88). Menurut Soenarto Soerodibroto merujuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam UndangUndang ini (Pasal 54 KUHAP) dan untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya (Pasal 55 KUHAP), (Soenarto Soerodibroto,2003: 49). Apabila Terdakwa merasa mampu untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dalam setiap tingkat pemeriksaan dan dia memenuhi ketentuan UndangUndang Advokat untuk beracara di dalam pengadilan, maka dia dapat saja mewakili dirinya sendiri. Hal ini tidak berlaku bila Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih. Bila hal ini terjadi, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka (Pasal 56 KUHAP) (M. Yahya Harahap, 2002:93).

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Yang Diakibatkan Oleh Pelanggaran Lalu Lintas Menurut aturan hukum formal yakni yang tercantum dalam KUHP, tiap-tiap tindak pidana dari pelanggaran lalu lintas dapat dikenai dakwaan sesuai dalam Pasal-Pasal dalam KUHP. Apabila dalam suatu kecelakaan menimbulkan korban meninggal atau luka ataupun cacat maka pengemudi kendaraan bermotor dapat dikenai tuntutan pidana. Pengemudi kendaraan bermotor yang terkena tuntutan pidana adalah yang terlibat di dalam commit to user



peristiwa-peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yakni pada Pasal-Pasal : Pasal 338 yang berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum penjara paling lama lima belas tahun”. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan (doodslag), yang berarti diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu bersifat disengaja

artinya

dimaksud

termasuk

dalam

niatnya.

Sebaliknya

pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu. Pasal 340 yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun”. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, missal dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilaksanakan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi juga tidak terlalu lama yang terpenting pelaku dapat dengan tenang memikirkan yang sebenarnya pelaku dapat membatalkan niatnya untuk membunuh. Pasal 359 yang berbunyi: “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Mati disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa). Karena salahnya berarti kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Pasal 360 ayat 1 yang berbunyi: “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara paling commit to user lama lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun”.



Pasal 360 ayat 2 berbunyi: “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”. Akibat yang ditimbulkan dalam Pasal ini adalah luka berat, luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaannya sehari-hari, serta karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan. Pasal 492 yang berbunyi : “Barangsiapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun suatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan paling lama enam hari”. Supaya dapat dikenakan Pasal ini harus dibuktikan bahwa (Penjelasan KUHP pada Pasal 492) : a.

Orang itu mabuk (bukan kelihatan mabuk). Mabuk berarti kebanyakan minum minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca inderanya atau anggota badannya.

b.

Ditempat umum, tidak saja di jalan umum atau jalan raya tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi banyak orang.

c.

Merintangi lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum, (Soerjono Soekanto, 2004:58).

4.

Tinjauan Tentang Terdakwa Menurut Ensikopedi Nasional Indonesia (Ensikopedi Nasional Indonesia, 2004: 175) Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa di sidang pengadilan pidana. Segera setelah penuntutan dimulai, dalam tuntutan atau pemanggilan Terdakwa ke muka sidang, jaksa menyebut nama, nama kecil, tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan dan alamat pekerjan Terdakwa. Seorang Terdakwa memiliki hak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum. Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai commit to usernegeri memiliki wewenang untuk pengadilan negeri, tiap-tiap pengadilan



mengadili perkara pidana yang dilakukannya. Selain itu pengertian Terdakwa tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana butir 15, sebagai berikut : “Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Dalam KUHAP pengaturan tentang hak-hak Terdakwa yang dijamin dan diatur dalam Pasal 50-68 yakni: a. Hak Tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1). b. Hak Tersangka untuk segera dimajukan perkaranya ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat 2). c. Hak Tersangka untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3). d. Hak Tersangka untuk diberitau dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a). e. Hak Terdakwa untuk diberitau dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b). f. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52). g. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat bantuan juru bahasa pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 53 ayat 1). h. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54). i. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55). j. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Pasal 56 ayat 2). k. Hak Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat 1). l. Hak Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dokter pribadinya guna kepentingan kesehatannya (Pasal 58). m. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan commit to user bagi penaguhannya (Pasal 59). bantuan hukum atau jaminan



n. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka atau Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60). o. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61). p. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlakukan olehnya, untuk keperluan itu bagi Tersangka atau Terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat 1). q. Surat menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut hukum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalah gunakan (Pasal 62 ayat 2). r. Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut hukum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal ini diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi ”telah ditilik” (Pasal 62 ayat 3). s. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63). t. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64). u. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65). v. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66). w. Hak Tersangka untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara tepat (Pasal 67). x. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan commit user selanjutnya (Pasal 68),to(R. Soesilo, 2007:55-66).



Menurut KUHAP yang mengakui dan menempatkan Tersangka dalam posisi his entity dan dignity as a human being yang harus diberlakukan

sesuai

dengan

nilai

luhur

kemanusiaan

(Aminah

Humairoh,2010:8). Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara

berkembang

seperti

Indonesia.

Perundang-undangan

Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial (Aristo Pangaribuan, 2010: 2). Hak asasi manusia dijadikan sebagai landasan pokok yang menjiwai KUHAP Indonesia.dengan asas “equal before the law” yakni asas praduga tidak bersalah, maka hak asasi seorang Terdakwa harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Terdakwa harus diperlakukan sebagai “subyek”, tidak boleh dipaksa untuk menerangkan suatu hal baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh pihak Kepolisian atau Penyidik maupun pada tahap prapenuntutan oleh pihak Kejaksaan atau Penuntut Umum ataupun pada tahap pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, HAM yang melekat pada diri manusia tidak boleh dikurangi hak-hak tersebut adalah sebagai berikut : a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum. b. Praduga tak bersalah. c. Hak mempersiapkan pembelaan secara dini. d. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup (http://bengkuluutara.wordpress.com/2009/05/12/pelanggarancommit to user



hak-Tersangka-Terdakwa-dan-terpidana-dalam-sistem-peradilanpidana/>]24 Agustus 2010 pukul 14.22).

Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagai pengakuan hak individu (individual right). Apabila tidak ada persamaan di hadapan hukum maka sebenarnya hak individu itu sama sekali tidak ada. Persamaan di hadapan hukum tidak mengenal pengecualian seperti jabatan, kedudukan, latar belakang, asal-usul, immunitas, strata sosial-ekonomi, kaya-miskin, ras, etnik, warna kulit, keturunan, budaya dan lain-lain (Aminah Humairoh, 2010: 15).

5. Tinjauan Tentang Teori-Teori Pemidanaan Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun yang banyak itu dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni: a.

Teori Absolut/ Teori Retributif/ Teori Pembalasan (vergeldings theorien) Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara yang telah dilindungi). Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang to user lain. Setiap kejahatancommit tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi



pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa ke depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah, yaitu: 1.

Ditujukan

kepada

penjahatnya

(sudut

subyektif

dari

pembalasan). 2.

Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan). Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang

terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung tetapi juga pada masyarakat

pada

umumnya.

Untuk

memuaskan

dan

atau

menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subyektif), maka kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut obyektif), yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b.

Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian/ doel theorien) Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut : 1. Teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence) ; atau commit to user frekuensi kejahatan) ;atau 2. Teori reduktif (untuk mengurangi



3. Teori tujuan (utilitarian theory), pengimbalan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (orang berbuat kejahatan) melainkan ne peccetur (agar orang tidak melakukan kejahatan). Teori ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (detterence). Menurut ahli hukum Seneca yang menganut teori ini berpendapat bahwa: Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing , (The US Department of State publication, Rights of the People: Individual Freedom and the Bill of Rights and

Rights of the Accused,

2008:1).

c.

Teori Gabungan (multifungsi/ vernegings theorien) Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Penganut teori ini antara lain Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling. Ciri dari teori gabungan ini antara lain: 1. Pembalasan bertujuan membuat pelaku menderita 2. Prevensi dilakukan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan commit to user



3. Hasil utama melindungi masyarakat dan melindungi hak pelaku kejahatan berdasar hak asasi manusia.

Teori gabungan ini mengakui restorative justice dimana pelaku harus mengembalikan keadaan pada kondisi semula, keadilan bukan saja menjatuhkan sanksi namun memperhatikan keadilan bagi korban>

(http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/teori-teori-

pemidanaan .html>11 November 2010 pukul 20.11 WIB). Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control. Secara rinci restorative model mempunyai beberapa karakteristik yaitu: 1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; 2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; 3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; 5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; 6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; 8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk commit to user bertanggung jawab;



9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; 10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan 11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif, (http://alienjustitia.blogspot.com/p/ perkembangan-teoripemidanaan .html>11 November 2010 pukul 20.21 WIB). B. Kerangka Pemikiran 1. Bagan Kerangka Pemikiran Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Lanjar Sriyanto

Hak-Hak Terdakwa

KUHAP Pasal 50 – Pasal 68

Mendapat Bantuan Hukum dari Penasihat Hukum

Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pembelaan Penasihat Hukum

Di dalam persidangan Dasar hukum ? Teknik Pembelaan ? Hambatan ?

Di luar persidangan Teknik Pembelaan ? Hambatan ?

commit to user



2. Keterangan Kerangka Pemikiran Peristiwa dalam lalu lintas bukan hanya semacam pelaggaran saja, akan tetapi dapat pula terjadi tindak pidana kejahatan yang salah satunya mengakibatkan

matinya nyawa orang lain entah itu karena sengaja

(tabrak lari) atau pun tidak sengaja (alpa). Pidana kejahatan dalam berlalu lintas, khususnya yang tidak disengaja dialami oleh Lanjar Sriyanto. Dalam

hal

ini

Lanjar

Sriyanto

mengalami

kecelakaan

yang

mengakibatkan istrinya meninggal dunia sehingga Lanjar Sriyanto dianggap sebagai Tersangka atas hilangnya nyawa istrinya, hingga ia ditetapkan sebagai Terdakwa. Lanjar Sriyanto merupakan gambaran dari sisi masyarakat yang memiliki nilai kehidupan kelas bawah yang artinya dari segala aspek kehidupannya baik dalam aspek hukum, ekonomi, sosial dan pendidikan tidak tercukupi dengan baik. Sehingga ketika Lanjar dihadapkan

ke

depan persidangan, dia tidak memiliki pengatahuan apa-apa mengenai hukum dan bagaimana menghadapi hukum itu sendiri. Namun merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54 KUHAP mengatakan bahwa sekalipun sesorang sudah ditetapkan sebagai Terdakwa, namun ia mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh UndangUndang. Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Serta berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi; Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain menangani perkara dengan menetapkan suatu legal fee atau honorarium, Penasihat Hukum juga memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari. Penasihat Hukum

Oleh sebab itucommit maka toPenasihat Hukum dituntut agar dapat user



mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau Probono. Karena Terdakwa Lanjar Sriyanto termasuk dalam WNI yang tidak mampu kondisi ekonominya serta layak dibantu perkara hukumnya, maka perkara ini mendapat perhatian dari Advokat yang berkantor di Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta pada Pasal 69-73 KUHAP maka Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto membela hak hukum dan kepentingan Kliennya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum. Namun karena Terdakwa Lanjar Sriyanto tidak mampu (miskin) Penasihat Hukum Terdakwa bersedia memberikan bantuan hukum atau jasa hukum serta membela perkara pidana Terdakwa secara Cuma-Cuma (Probono). Dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto melakukan pembelaan terhadap perkara Kliennya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam melakukan pembelaan untuk kepentingan Kliennya, tentulah seorang Penasihat Hukum mempunyai teknik-teknik pembelaan tersendiri serta mempunyai dasar hukum dari pembelaannya. Akan tetapi dalam melakukan pembelaan terhadap Kliennya, dalam hal ini Terdakwa Lanjar Sriyanto, Penasihat Hukum akan menghadapi berbagai hambatan-hambatan serta bagaimana cara atau teknik pembelaan hukum dari Penasihat Hukum itu sendiri baik di dalam pengadilan dan di luar pengadilan, dalam menangani hambatan yang muncul sehubungan dengan perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang menimpa Kliennya.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis laksanakan dengan mengambil tempat di Kantor Advokat Muhammad Taufiq, S.H, M.H, S.H, M.H & Partners, Advocates & Counsellors at Law Surakarta maka diketahui dengan lengkap data mengenai Terdakwa, yakni : Identitas Terdakwa Nama

: Lanjar Sriyanto

Tempat dan Tanggal lahir

: Sleman, 05 Juli 1974

Umur

: 35 tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia,

Tempat tinggal

: Dusun Dadapan Lor RT.07 RW. 12, Desa Kaliroto, Berbah, Kab. Sleman atau Desa Jajar RT 03 RW 06, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;

Agama

: Islam,

Pekerjaan

: Buruh

Terdakwa ditahan oleh Penuntut umum sejak tanggal 09 Desember 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 dan ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karangayar sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai tanggal 15 Januari 2010. Terdakwa sejak persidangan ketiga didampingi oleh tim Penasihat Hukum yang beranggotakan Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto, S.H, dari Kantor Advokat Muhammad Taufiq, S.H, M.H, S.H, M.H & Partners, Advocates & Counsellors at Law Surakarta dan Budhi Kuswanto, S.H dari Kantor Advokat “AKASYAF” Law Firm, Sumber, Surakarta. KASUS POSISI

commit to user



Pada hari Senin, 21 September 2009 Terdakwa Lanjar Sriyanto mengendarai sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U dari Colomadu menuju Solo atau dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi + 60 km/jam berjalan searah di belakang kendaraan Suzuki Carry, saat itu keadaan lalu lintas ramai. Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berjalan dalam jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan yang ada di depannya, sehingga saat pengemudi Carry di depannya mengerem

kendaraan,

Terdakwa

Lanjar

Sriyanto

tidak

dapat

mengendalikan sepeda motornya lalu menabrak kendaraan Suzuki Carry dari arah belakang, kemudian sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U yang dikendarai Terdakwa dan pemboncengnya (anak Terdakwa bernama Samto Warih Waluyo) terjatuh sedangkan pembonceng lainnya yakni istri Terdakwa (yang bernama Saptaningsih) terjatuh/ terpental ke arah selatan as jalan dan tertabrak oleh kendaraan Isuzu Panther No. Pol AE-1639-JA yang berjalan dari arah berlawanan pada jalur di sebelah selatan as jalan. Akibat kejadian tersebut, pembonceng sepeda motor Yamaha No. Pol AD5630-U atas nama Saptaningsih (perempuan, umur 37 tahun) mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian (hal tersebut di kuatkan oleh Visum Et Repertum nomor: VER/ 14/X/ 2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama Saptaningsih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Kunto Aji TS, dokter pada Rumah Sakit TNI AU Lanud. Adi Soemarmo, Surakarta). Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Februari

2010

dengan

Nomor

Register

Perkara:

PDM-

178/KNYAR/Ep.1/119, Terdakwa Lanjar Sriyanto oleh Jaksa Penuntut Umum dikenai Tuntutan Pidana sebagai berikut : 1) Menyatakan Terdakwa Lanjar Sriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan karena kealpaannya menyebabkan

orang lain luka commit to user

sedemikian

rupa

sehingga



berhalangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP: “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, dan dakwaan Kedua Pasal 360 ayat 2 KUHP: “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.”; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lanjar Sriyanto dengan pidana penjara selama 1 bulan (satu) bulan 7 (tujuh) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U; 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U; 1 lembar SIM C Umum atas nama Lanjar Sriyanto; Dikembalikan kepada Terdakwa Lanjar Sriyanto; 4)

Menetapkan agar Terdakwa Lanjar Sriyanto dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa adalah pada saat diluar persidangan sampai selesainya persidangan. Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terhadap Terdakwa untuk mencegah adanya penyalah gunaan wewenang dari aparat penegak hukum, untuk menghindarinya Penasihat Hukum diperlukan untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dari tingkat penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan dipengadilan. Dengan adanya Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipengadilan, hak – hak Tersangka atau Terdakwa akan terjamin dan terlindungi sebagaimana diatur dalam KUHAP. commit to user



1. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto dilakukan di pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Karanganyar dan di pengadilan tingkat kedua yakni di Pengadilan Tinggi Semarang. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

di Pengadilan Tinggi Semarang dilakukan

karena Jaksa Penuntut Umum tidak menerima terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga mengajukan upaya hukum banding.. Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan maka Penulis memberikan batasan masalah yaitu membahas mengenai upaya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto dalam lingkup periksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Karanganyar.

A. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto di Dalam Persidangan Wujud bantuan hukum bagi Terdakwa Lanjar Sriyanto di dalam persidangan adalah dengan mengajukan pembelaan (pledoi) dan berbagai bentuk pendampingan terhadap Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di dalam persidangan serta mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa Lanjar Sriyanto. Pembuatan Eksepsi tidak dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dasarkan pada alasan bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi. Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto mempunyai sikap een objektieve beoordeling van een subjektieve positie artinya sikap Penasihat hukum di dalam persidangan harus selalu bersandar pada kepentingan Terdakwa, namun harus tetap bersikap obyektif. harus menggunakan ukuran obyektif dalam upaya meringankan bahkan membebaskan Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa melakukan upaya commit to user pembelaan pada saat Terdakwa menjalani sidang yang ketiga dan



sebelum sidang yang ketiga ini Terdakwa Lanjar Sriyanto bertindak atas nama dirinya sendiri ( bertindak tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum). Di dalam pengadilan, Advokat merupakan salah satu unsur peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip due process of law. . Kapasitas Penasihat Hukum saat memeriksa Tersangka dimuka sidang

pengadilan

bersifat

aktif,

artinya

kehadirannya

dapat

menggunakan hak-haknya sama seperti hakim dan jaksa penuntut umum yaitu hak bertanya jawab, cross examination, hak untuk mengajukan pembuktian (saksi dan surat/alat bukti lain) dan pledoi (penasehat hukum sebagai procurator/pembela).

Betapa sulit posisi Penasihat Hukum

dalam perkara pidana, dimana harus memadukan antara keharusan memihak Terdakwa dengan penilaian yang subyektif terhadap peristiwaperistiwa di persidangan karena ”erhische legiminatik” oleh karena profesionalisme seorang Advokat sangat dibutuhkan (www.mailarchive.com/cikeas @yahoogroups .com /msg22404.html, 5 September 2010 pukul 12.15 WIB).

1. DASAR

HUKUM

PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM

TERDAKWA Berdasarkan fakta peristiwa, fakta hukum, dan fakta yang terdapat di dalam persidangan maka Penasihat Hukum Terdakwa menyusun berkas Pembelaan/ Pledoi, sehingga diketahui dasar hukum pembelaan yang digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto, yakni : a) Berdasarkan fakta peristiwa dan fakta yuridisnya. Berdasarkan fakta peristiwa yang telah dipelajari oleh to user Penasihat Hukumcommit Terdakwa maka disusunlah pembelaan dalam



bentuk Pledoi yang dibacakan dalam persidangan.pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010. Sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penunutut Umum kepada Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu: i)

Dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 359 KUHP.

ii)

Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Selanjutnya dalam pledoi, agar dapat diketahui bersalah atau tidaknya Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa melakukan analisis hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Analisis hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya berisi tentang keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni : 1.

Dakwaan Error in Persona Berdasarkan uraian Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa “….korban Saptaningsih terjatuh/ terpental ke arah selatan as jalan dan tertabrak oleh kendaraan Isuzu Panther No. Pol AE-1639-JA yang berjalan dari arah berlawanan pada jalurnya di sebelah selatan as jalan”. “Mobil Panther mempunyai peranan dalam kecelakaan ini yaitu sebagai yang menabrak sehingga menyebabkan matinya seseorang”.

2.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, tidak jelas dan tidak cermat (Obscuur Libel). Bahwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan kabur. Hal ini dikarenakan : Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menentukancommit syarattotentang user isi surat dakwaan ialah “harus



berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”. Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (Pasal) dari peraturan perundangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula cara tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa dan kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan

mengenai

menyebabkan

matinya

“unsur orang”

karena

salahnya

sebagaimana

yang

disyaratkan dalam Pasal 359 KUHP. Padahal dalam kasus ini unsur kesalahan tidak ada pada diri Terdakwa. Mengingat, dalam teori hukum pidana ada prinsip aktual dan faktual, yaitu siapa yang secara langsung menabrak itu yang menjadi Terdakwa. Dalam kasus ini, di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum justru menguraikan bahwa “….korban Saptaningsih terjatuh/ terpental ke arah selatan as jalan dan tertabrak oleh kendaraan Isuzu Panther No. Pol AE-1639-JA yang berjalan dari arah berlawanan pada jalurnya di sebelah selatan as jalan”.

Hal ini tentu

menunjukkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, tidak jelas dan tidak cermat (Obscuur Libel).Unsur barang siapa dalam kasus ini seharusnya bukan dialamatkan kepada Terdakwa. Melainkan, adalah sopir mobil Panther yang manabrak korban, sehingga menyebabkan matinya korban. Unsur karena salahnya menyebabkan matinya commit to user orang”, jelas tidak tepat jika dialamatkan kepada Terdakwa.



Mengingat, tidak ada hubungan kausalitas kekuranghatihatian Terdakwa dengan penyebab matinya korban Saptaningsih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Unsur-unsur Pasal 359 KUHP” adalah tidak terbukti. 3. Mengenai Unsur-unsur Dalam Dakwaan Kedua yang menyatakan bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini, karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan (tidak ziek dan tidak terhalang pekerjaan sehari-hari), tidak dikenakan pasal ini (R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Politeia, Tahun 1976).

Berdasarkan

Fakta Persidangan dan Keterangan Ahli dr. Rory Hartono menyatakan bahwa Visum et Repertum atas nama korban Samto Warih Waluyo termasuk derajat ringan. Dalam hal ini, derajat luka ditentukan dari luasnya luka, apakah luka tersebut

mengganggu

aktivitasnya

atau

tidak,

dan

memerlukan rawat inap atau tidak. Berdasarkan fakta persidangan diketahui dengan jelas menyatakan bahwa korban Samto Warih Waluyo (anak Terdakwa) tidak menjalani rawat inap, melainkan hanya diberikan pengobatan pada dahi dan bibir untuk selanjutnya di bawa pulang ke rumah dan juga tidak sampai menghalangi aktivitas sehari-hari korban Samto Warih Waluyo (anak Terdakwa). Oleh karena itu, sesuai dengan fakta persidangan tersebut jelas menunjukkan bahwa korban Samto hanya mengalami luka ringan. Berdasarkan pendapat R.Soesilo di atas, bahwa karena commit to user



salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan (tidak ziek dan tidak terhalang pekerjaan seharihari), tidak dikenakan pasal ini. Dengan demikian “Unsurunsur Pasal 360 ayat (2) KUHP” adalah tidak terbukti dan tidak dapat digunakan untuk menjerat Terdakwa. 4.

Dalam kasus ini menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, korban meninggal (Saptaningsih) bukan karena kecelakaan

tunggal,

sehingga

Terdakwa

harus

mempertanggungjawabkan kesalahannya. Melainkan, ada kecelakaan lain yang menyebabkan matinya korban. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Karyanto selaku Penyidik dalam kecelakaan ini, yang menyatakan bahwa “Mobil Panther mempunyai peranan dalam kecelakaan ini yaitu sebagai yang menabrak sehingga menyebabkan matinya seseorang”.

Sehubungan

dengan

pledoi

yang disampaikan

oleh

Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang dipaparkan di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : a. Menyatakan bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto tidak terbukti

kesalahannya

secara

sah

dan

meyakinkan

melakukan tindak pidana baik pada dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. b. Membebaskan Terdakwa Lanjar Sriyanto dari semua tuntutan

hukum

(Vrijspraak)

atau

setidak-tidaknya

melepaskan Terdakwa Lanjar Sriyanto dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging); c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam commit to user kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

kemampuan,



d. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

b)

Mengkombinasikan pembelaannya (pledoi) dengan pendapat pakar , ahli hukum dan teori-teori hukum (doktrin). Pendapat pakar dan ahli hukum serta teori-teori hukum. yang digunakan oleh Penasihat Hukum yaitu sebagai berikut : 1. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penerbit Politeia, dijelaskan bahwa mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa. Akan tetapi, kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa). Dalam hal ini, yang dimaksud karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebelum kecelakaan terjadi, kondisi sepeda motor saat itu adalah normal dengan kecepatan 50-60 km/jam dan karena Mobil Suzuki Carry secara mendadak mengurangi lajunya tanpa ada tanda dari lampu stopper mobil, maka terjadilah tabrakan tersebut. Padahal, Terdakwa Sriyanto sudah mengerem dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, tidak bisa menghentikan laju motor yang oleng dan akhirnya bemper motornya menabrak mobil Carry (mengenai bemper belakang). Hal ini tentu menunjukkan bahwa Terdakwa sudah sangat berhati-hati pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Hal yang patut menjadi pertanyaan di sini adalah penyebab matinya korban. Apakah karena kecelakaan tunggal, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ataukah ada kecelakaan lain yang menyebabkan matinya korban? Hal ini sangat penting untuk membuktikan unsur “karena salahnya menyebabkan matinya orang”, sehingga orang yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang tepat dan bukan orang yang dikorbankan akibat rekayasa hukum yang tidak memiliki akses keadilan. 2. Bahwa menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo (Alm), menyatakan: Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan (Harian KOMPAS, commit 19/12/2008). to user“Seorang Hakim dapat berbeda pendapat dengan polisi dan jaksa, dalam mengambil



keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani”. Berhukum berdasarkan bookrule amat tidak cukup dan dibutuhkan berhukum dengan nurani (Harian Kompas, Senin 08/06/2009). 3. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, ”Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum”. Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah ”Demi Keadilan”, bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20). 4. Bahwa menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Moh. Mahfud, MD, menyatakan: Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hari nurani. Karena itu, ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. ”Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam penerapannya ternyata juga melanggar keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia maka hakim harus memproritaskan keputusan berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia”. Inilah yang disebut dengan keadilan subtantif bukan normatif-legalistik formalistik (Harian KOMPAS, Kamis, 07/01/2010, hal. 2). 5. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Profesor Indriyanto Seno Aji, berpendapat dalam kasus ini: korban tak layak dan tak bisa dijadikan terdakwa. ”Ia justru korban. Jika majelis hakim yang mengadilinya cermat, saat dakwaan dibacakan, hakim sudah bisa menyatakan dakwaan harus dibatalkan karena kabur dan tidak cermat,”. Oleh karena kasusnya terlanjur berjalan di pengadilan, hakim harus membebaskan Terdakwa. Sebagai gantinya, pengemudi mobil Panther itu yang harus dijadikan terdakwa, sebab dalam hukum pidana ada prinsip aktual dan faktual, siapa yang secara langsung menabrak itu yang menjadi terdakwa (Harian KOMPAS, Senin, 11/01/2010, hal. 1). 6. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia yang lain, Dr. Rudi Satrio, berpendapat dalam kasus ini: langkah yang dilakukan polisi dinilai kurang tepat. “Sebetulnya kesalahan tidak ada, karena istrinya tewas ditindas sama orang lain (Mobil Isuzu Panther). commit to user (terdakwa Lanjar) tidak dapat Kepada suami tersebut



dipertanggungjawabkan karena dia juga jadi korban dalam kasus ini”. Dia bukan penyebab kematian istrinya (Harian SOLOPOS, Rabu, 13/01/2010 hal. 8), (Putusan PN. Kra. No. 249/Pid.B/2009).

c)

Berdasarkan kasus posisi dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Lanjar Sriyanto yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa diminta menuturkan fakta peristiwa dan kronologi dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dengan terbuka dan sejujur-jujurnya yang didapat ketika menjalani pemeriksaan di persidangan.

d)

Mendasarkan pembelaannya pada teori pemidanaan gabungan dan teori restorative justice. Teori Gabungan (multifungsi/ vernegings theorien) yang bercirikan bahwa pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Teori Gabungan mengakui restorative justice yang lebih memihak kepada pengembalian kedudukan seorang Terdakwa dalam hak-haknya sebagai seorang manusia yang perlu dilindungi hak-hak asasinya. “The role of the lawyer is considered central to protecting the rights of a person accused of a crime, but the lawyer standing alone would be of little use were it not for the bundle of codified rights that are there for the accused person's protection (Precedent and Analogy in Legal Reasoning, Stanford Encyclopedia Of Philosophy, First published Tue 20 Jun, 2006”, yang berarti peran Penasihat Hukum dianggap pusat

untuk

melindungi

hak-hak

orang

yang

dituduh

melakukan kejahatan, tetapi Penasihat Hukum sendiri akan digunakan kecil itu tidak untuk hak dikodifikasikan yang ada commit to user untuk perlindungan kepada seorang



Terdakwa, (Precedent and Analogy in Legal Reasoning, Stanford Encyclopedia Of Philosophy, cetakan pertama pada Selasa tanggal 20 Juni tahun 2006). Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dihadapi oleh Terdakwa Lanjar Sriyanto, Penasihat Hukum Terdakwa mengutamakan teori ini dengan alasan restorative justice dapat mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, dalam hal ini adalah Terdakwa Lanjar Sriyanto. Tidak semua orang yang melakukan kejahatan harus dihukum.,bukan hanya dalam lingkup hukum pidana saja tetapi juga ada nuansa hukum perdata. Hukum bukan hanya milik negara dan korban juga berhak mendapat keringanan hukuman dari negara. Teori restorative justice juga menaungi bahwa tujuan hukum itu sendiri bersifat Progesif (Teori Hukum Progesif), yakni sanksi hukum yang diberikan kepada Terdakwa Lanjar Sriyanto berfungsi untuk memulihkan serta pembelaan hukum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. TEKNIK PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA Sebelum melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya, Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto minimal harus memahami 3 hal yang paling mendasar yaitu : a)

Tujuan atau target seorang Advokat (Penasihat Hukum) melakukan pembelaan

adalah

meringankan kepentingan

hukum

klien.

Melakukan pembelaan hukum bukanlah membela perbuatan klien yang bersalah namun membela hukumnya, bagaimana membela hukum atas orang yang telah melakukan kejahatan. b)

Kronologi (alur peristiwa).mencakup apa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa saja (pihak-pihak) yang terlibat dalam commit to user peristiwa hukum tersebut. Masing-masing diuraikan secara jelas



kedudukan para pihak dalam peristiwa hukum tersebut, sehingga dapat ditarik dan ditentukan hubungan kausalitasnya (hubungan sebab akibat). c)

Aspek hukum (bidang hukum) apa yang berlaku dalam perkara hukum yang sedang dihadapi kliennya. A precedent is the decision on the law in a case before a court or some similar legal decision-maker such as a tribunal. Paradigmatically in Common Law legal systems a judicial decision is given in a judgment which has five aspects to it: 1. a recitation of the facts of the case, i.e., an account of what happened; 2. an identification of the legal issue—the disputed question of law—which the court is being asked to resolve; 3. the reasoning over the appropriate resolution of that issue; 4. the ruling resolving the issue put before the court, e.g. that in these circumstances the defendant has breached a contract, or does not owe the plaintiff a duty of care, or holds the property on trust for a third party, or made a decision contrary to natural justice; and 5. the result or outcome of the case, i.e., which party succeeded in the action; which follows from (d), (Precedent and Analogy in Legal Reasoning, Stanford Encyclopedia Of Philosophy, First published Tue 20 Jun, 2006).

Teknik pembelaan yang digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yakni : 1)

Meminta Terdakwa Lanjar Sriyanto memberikan keterangan dan bertutur kata yang sebenarnya di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, mengingat Terdakwa Lanjar Sriyanto adalah warga negara Indonesia yang buta hukum. Pihak Penasihat Hukum dapat mengetahui kebenaran materiil dari perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang menimpa Kliennya dengan terlebih dahulu minimal mendengar cerita Terdakwa Lanjar Sriyanto. Hal ini berguna sebagai bahan pembelaan di persidangan yang berikutnya.

2)

Penasihat Hukum Terdakwa menginvestigasi sendiri Terdakwa commit to user Lanjar Sriyanto di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan



memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertalian dengan materi pembelaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Penasihat Hukum tidak mengandung unsur yang dapat membuat Terdakwa mengalami trauma psikis, (mengingat akibat yang ditimbulkan dari perkara pidana Kliennya menyebabkan istrinya meninggal dunia), pertanyaan diberikan dengan santun dan bertutur ramah. 3)

Berusaha menciptakan suasana persidangan yang kondusif Terdakwa

Lanjar

bagi

Sriyanto dalam pemeriksaan perkara dengan

mengajukan interupsi apabila dirasa oleh Penasihat Hukum Terdakwa

pertanyaan-pertanyaan

yang

diajukan

bersifat

memojokkan atau menjerat Kliennya, baik kepada Majelis Hakim dan kepada Jaksa Penuntut Umum. 4)

Menterjemahkan serta membantu Terdakwa bertutur kata dengan bahasa Indonesia yang baku dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan di persidangan, mengingat Terdakwa sangat kesulitan dalam berbahasa Indonesia dan lebih fasih menggunakan bahasa jawa yang tidak semua orang di dalam persidangan mengerti, termasuk oleh Ketua Majelis Hakim yang berasal dari luar pulau Jawa.

5)

Mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa. Saksi-saksi yang digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yakni : a. Saksi Aiptu Karyanto ( petugas penyidik yang mengambil keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum). b. Saksi Pandi Widodo (pemilik mobil Isuzu Panther). c. Dokter Christian

Kunto Aji Tunjung .S sebagai saksi ahli

(dokter umum di RS. TNI AU Adi Soemarmo yang membuat Visum Et Repertum atas nama korban Saptaningsih dan korban Samto Warih Waluyo). d. Saksi Sudaryono, S.H, M. Hum sebagai saksi ahli (dosen commit to userMuhammadiyah Surakarta). Hukum Pidana di Universitas



e. Dokter Rorry Hartono sebagai saksi ahli (dokter forensik di RSUD. dr. Moewardi Surakarta). 6)

Menjaga

komunikasi

dengan

Terdakwa

saat

Terdakwa

diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk duduk di sebelah kursi yang disediakan

dengan

Penasihat

pemeriksaan

saksi-saksi.

mendapatkan

kepastian

Hukum

Komunikasi jawaban

untuk

pada

waktu

agenda

bertujuan

untuk

menguatkan

materi

ini

pembelaan di persidangan serta dapat memberikan rasa aman dan terlindungi hak-hak hukumnya ketika Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa duduk bersebelahan (menguatkan psikis Terdakwa dalam menghadapi jalannya persidangan supaya lebih siap dan tidak takut). The right to be heard would be, in many cases, of little avail if it did not comprehend the right to be heard by counsel. Even the intelligent and educated layman has small and sometimes no skill in the science of the law.. If charged with crime, he is incapable, generally, of determining for himself whether the indictment is good or bad. He is unfamiliar with the rules of evidence. Left without the aid of counsel he may be out on trial without a proper charge, and convicted upon incompetent evidence, or evidence irrelevant to the issue or otherwise inadmissible. He lacks both the skill and knowledge adequately to prepare his defense, even though he have a perfect one. He requires the guiding hand of counsel at every step in the proceedings against him. Without it, though he be not guilty, he faces the danger of conviction because he does not know how to establish his innocence. If that be true of men of intelligence, how much more true is it of the ignorant and illiterate, or those of feeble intellect, Justice Oliver Justice George Sutherland, in Powell v. Alabama (1932) (Hak untuk didengar akan, dalam banyak kasus, dari sedikit gunanya jika tidak memahami hak untuk didengar oleh Advokat (Penasihat Hukum). Bahkan cerdas dan dididik awam telah kecil dan kadang-kadang tidak ada keahlian dalam ilmu commit to huku. user Jika dituntut dengan kejahatan, ia tidak mampu, umumnya, untuk menentukan sendiri



apakah surat dakwaan yang baik atau buruk. Dia terbiasa dengan aturan bukti. Waktu tanpa bantuan Advokat (Penasihat Hukum) ia mungkin akan keluar diadili tanpa biaya yang tepat, dan dihukum pada bukti kompeten, atau bukti tidak relevan untuk mengeluarkan atau tidak dapat diterima. Dia kurang baik keterampilan dan pengetahuan memadai untuk mempersiapkan pembelaannya, Tanpa itu, meskipun ia tidak bersalah, ia menghadapi bahaya keyakinan karena dia tidak tahu bagaimana membangun tidak bersalah. meskipun ia memiliki satu yang sempurna. Ia memerlukan bimbingan tangan nasihat pada setiap langkah dalam proses terhadap dia. Kalau itu benar dari orang-orang intelijen, berapa banyak lagi yang benar adalah hal itu dari bodoh dan buta huruf, atau orang-orang intelek lemah. Hakim Pengadilan Oliver Sutherland George, dalam Powell v. Alabama (1932), Artikel ini diambil dari publikasi US Department of State, Hak Rakyat: Kebebasan dan Bill of Rights. Individu, 23 Juni 2008 4). Mengingat Terdakwa Lanjar Sriyanto adalah pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selama menjalani pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yakni di pengadilan Negeri Karanganyar dilakukan dengan Probono (Cuma-Cuma). Pembelaan yang dilakukan oleh tim Penasihat Hukum yang beranggotakan Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto, S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” serta sudah melaksanakan dengan baik Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Upaya pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto di pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Karanganyar membuahkan hasil. Berdasarkan commit to user putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa



perkara

Terdakwa

249/Pid.B/2009/PN.Kray

Lanjar

Sriyanto,

menjatuhkan

yakni

putusan

Putusan kepada

Nomor

Terdakwa

Lanjar Sriyanto sebagai berikut : 1)

Menyatakan Terdakwa Lanjar Sriyanto telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan dan tidak dijatuhi pidana karena tindak pidana tersebut dilakukan atas dasar keadaan memaksa;

2)

Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U; 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U;dan 1 lembar SIM C Umum atas nama Lanjar Sriyanto; Dikembalikan kepada Terdakwa Lanjar Sriyanto;

3)

Membebankan biaya perkara kepada negara.

B. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto di Luar Persidangan Berdasarkan hasil wawancara dengan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto yaitu Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H dalam melakukan upaya pembelaan terhadap Terdakwa ada teknik-teknik pembelaan tertentu yang membedakan pihaknya dengan Penasihat Hukum lainnya dan menjadi ciri khusus bagi pihaknya dalam melakukan upaya pembelaan terhadap kliennya. Pada saat menerima klien ada beberapa hal yang harus diperhatikan (termasuk oleh Terdakwa Lanjar Sriyanto sebagai kliennya) yakni pada saat klien datang yang harus diketahui oleh Penasihat Hukum. Dalam upaya melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya, Advokat (Penasihat Hukum) commit to user manajemen pembelaan perkara Terdakwa Lanjar Sriyanto mempunyai



tersendiri, yang mana sering disebut dengan manajemen kasus. Sedangkan teknik pembelaan adalah cara-cara atau strategi-strategi membela yang digunakan oleh Penasihat Hukum (Advokat). Manajemen kasus adalah manajemen yang berisi tentang bagaimana Advokat (Penasihat Hukum) Lanjar Sriyantodan menangani suatu perkara atau kasus yang menimpa kliennya. .Proses manajemen pembelaan perkara hukum klien meliputi: 1. Identitasnya ( identifikasi identitas seorang klien ), mencakup : a. Nama ( terkait dengan subyek hukum ); b. Alamat (bedakan antara domisili hukum dan tempat kediaman). c. Domisili hukum yakni alamat yang dipilih bila seseorang berurusan dengan hukum. Tempat kediaman berarti tempat yang secara tetap (residen). Baik domisili maupun tempat kediaman berkaitan dengan kasus posisi. Serangkaian identitas dan kronologis membentuk kasus posisi. Hal-hal yang harus ada dalam membuat dan merumuskan kasus posisi adalah: 1)

Identitas para pihak

2)

Kronologis dari peristiwa hukum

3)

Permasalahan yang harus diselesaikan menurut hukum

4)

Solusi atau legal opinion dari sudut pandang profesi hukum.

2. Keperluannya Dalam hal ini keperluan klien pastilah membutuhkan jasa hukum. Dalam teknik menerima klien, harus diluruskan permsalahan apa yang menimpa diri klien, sehingga uraian atau cerita yang diberikan oleh klien sesuai dengan yang di alami oleh klien. Teknik ini digunakan untuk menghindari uraian yang panjang lebar dan tidak diperlukan dan bersifat membatasi, guna mendapatkan data yang lengkap, jelas dan efektif. Klien diminta untuk menuliskan kasus posisi yang akan commit to user



membutuhkan jasa hukum pada selembar kertas yang berisi kronologis peristiwa hukum yang dialaminya. Teknik pembelaan yang digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat di luar persidangan di tingkat Pengadilan Negeri antara lain : 1)

Mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas nama Terdakwa Lanjar Sriyanto pada saat Terdakwa menjadi tahanan oleh Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa ”atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan

kewenangan

masing-masing,

dapat

mengadakan

penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan”, (R. Soesilo, 2007:40). Dalam perkara Terdakwa Lanjar Sriyanto, Penasihat Hukum Terdakwa menangguhkan masa tahanan yang sedang dijalani Terdakwa. Maksudnya adalah Terdakwa Lanjar Sriyanto yang pada saat itu berstatus sebagai tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahannan yang masih harus dijalani Terdakwa Lanjar Sriyanto DITANGGUHKAN sekalipun masa penahanan yang diperintahkan

kepadanya

belum

habis.

Dengan

adanya

penangguhan penahanan, Terdakwa Lanjar Sriyanto dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi masih berjalan. Dalam tingkat pemeriksaan di Kejaksaan, pembelaan yangdapat dilakukan oleh Penasihat Hukum adalah permohonanpenangguhan penahanan dan ditingkat kejaksaan ini Penasihat Hukum harus dengan cermat dan teliti melihat surat dakwaan dari jaksapenuntut umum, setelah mengetahui surat dakwaan tersebut penasihathukum mempersiapkan teknis dan strategi pembelaan berdasarkan pada surat dakwaan jaksa user penuntutcommit umum,to(Kuswindiarti, 2009:5).



2)

Mengadakan meeting antar Advokat (yakni dengan Tim Penasihat

Hukum)

Terdakwa

Lanjar

Sriyanto

yang

beranggotakan 3 orang advokat yakni Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto, S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, dengan agenda menganalisis kasus hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto, mengungkap kronologi dari peristiwa hukum yang menimpa kliennya yakni Terdakwa Lanjar Sriyanto. 3)

Sebelum sidang dimulai, Tim Penasihat Hukum berada dalam satu ruangan khusus dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto untuk mempersiapkan mental dan membicarakan beberapa hal yang dipandang perlu oleh Penasihat Hukum mengenai agenda sidang yang akan dijalani oleh Terdakwa pada hari itu.

4)

Menyusun jadwal kerja (time schedule), mengorganisasikan waktu untuk menentukan solusi atas problem yang dihadapi, melengkapi berkas-berkas pembelaan, melengkapi bukti-bukti, menyusun

jadwal

sidang,

agenda sidang,

meeting

dan

pembagian materi pembelaan hukumnya. 5)

Semacam merekonstruksi perkara yakni melakukan reka ulang terhadap perkara hukum klien menurut versi Penasihat Hukum .

6)

Mendasarkan pada hukum-hukum yang terkait menurut Berita Acara Pemeriksaan dan fakta-fakta peristiwa. Mencari saksisaksi, mengolah Berita Acara Pemeriksaan tentang perkara itu dan menganalisa dan mendiskusi antar Advokat (Penasihat Hukum).

7)

Mengadakan latihan pembelaan, pembagian teknik pembacaan pembelaan untuk digunakan dalam melakukan upaya pembelaan di dalam persidangan. yang terdiri dari artikulasi melakukan pembelaan, notasi pembacaan surat pembelaan, mengadakan commit to user meeting untuk mematangkan latihan pembelaan.



8)

Memberikan diwawancarai

komentar-komentarnya para

wartawan

dan

yang

bersedia meliput

untuk jalannya

pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri secara transparan dan sebenar-benarnya. 9)

Membuat Legal Opinion untuk dimuat (dipublikasikan) di media masa. LO dengan standar akademis. Mengelola isu hukum seputar kasus yang dihadapi oleh kliennya yakni Terdakwa Lanjar Sriyanto untuk dimuat di media masa cetak (atau yang lebih dikenal dengan sebutan legal media). Peran legal media sangatlah penting dan dapat dikatakan merupakan menjadi titik pusat dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Media berfungsi mentransformasikan kebenaran fakta-fakta dan bukti-bukti dan mensugesti hakim untuk memutus perkara Terdakwa Lanjar Sriyanto menurut keinginan masyarakat. Masyarakat yang menilai hukuman apa yang pantas untuk Terdakwa Lanjar Sriyanto. Hal ini disebabkan legal media yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam bentuk Legal Opinion (LO) yang disebarluaskan dan dicetak secara masa oleh media masa seakan-akan berperan mengorganisasi masa (masyarakat) untuk turut membela perkara hukum Terdakwa sehingga berakibat dapat menjustifikasi hakim dan seakan-akan mengarahkan hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa seperti yang dikehendaki oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Memanfaatkan media untuk mendukung pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara kasar mengarahkan hakim untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa Lanjar Sriyanto.

commit to user



2. HAMBATAN PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA LANJAR SRIYANTO DAN CARA MENGATASINYA Hambatan yang dialami oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto yakni Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto, S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, didapat setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H, selaku pemilik dari Law Firm Kantor Advokat Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners, Advocates & Counsellors at Law yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 452 D Surakarta (Jalan Songgorunggi Nomor 17 A, Surakarta), yang berkapasitas sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa Lanjar Sriyanto. Hambatan yang dihadapi Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto hanya kepada FAKTOR NON TEKNIS saja, antara lain adalah sebagai berikut: a. Antar Penasihat Hukum ada yang berbeda kantor yakni Bapak Budhi Kuswanto, S.H, tidak sekantor dengan Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H dan Bapak Yossy Eka Rahmanto, S.H, sehingga terkadang kurang koordinasi dan kerjasama yang maksimal. Hambatan ini disiasati dengan perencanaan meeting secara matang dan on time (tepat waktu) sebagai solusi serta memperbanyak komunikasi melalui berbagai sarana alat komunikasi. b. Kesulitan dalam mendatangkan saksi ahli, terutama saksi ahli dalam bidang kedokteran yakni saksi ahli dr. Christian Kunto Aji Tunjung S, sebagai dokter umum di RS. TNI AU Adi Soemarmo yang membuat Visum Et Repertum atas nama korban Saptaningsih (istri Terdakwa Lanjar Sriyanto yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas) dan Samto Warih Waluyo (Putra Terdakwa Lanjar Sriyanto (luka-luka akibat kecelaan lalu lintas) serta dr. Rorry Hartono selaku ahli forensik di RSUD dr. Moewardi Surakarta, karena faktor kesibukan dan jarak.Solusi untuk hambatan ini adalah Penasihat Hukum Terdakwa selalu berkomunikasi dan melakukan negosiasi supaya bisa datang menjadi saksi ahli di dalam persidangan commit to user



dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut agenda sidang. c. Mengatasi bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto adalah klien yang kurang mampu sehingga perlu diberikan bantuan hukum secara probono (CumaCuma) adalah Penasihat Hukum Terdakwa melakukan subsidi silang, yang mana ada beberapa klien dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara lain yang ditanganinya yang mampu secara materi dan dapat membayar fee seperti yang dikendaki oleh Penasihat Hukum yang mana oleh Penasihat Hukum uang tersebut disubsidikan kepada perkara Terdakwa Lanjar Sriyanto. serta biaya dari tabungan pribadi (biaya sendiri) untuk membiayai pengeluaran rutin Penasihat Hukum Terdakwa yakni fotokopi berkas-berkas, transportasi, uang makan, dan keperluan lain yang dibutuhkan selama melakukan upaya pembelaan hukum terhadap Terdakwa Lanjar Sriyanto.

commit to user



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang Penulis kaji, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pembelaan

Penasihat

Hukum

Terdakwa

Lanjar

Sriyanto

yang

beranggotakan Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto, S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, yang dilakukan di tingkat peradilan tingkat pertama yakni ketika perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Karanganyar dimana mempunyai 2 cakupan pembelaan yakni pembelaan di dalam persidangan dan di luar persidangan, dapat diambil 2 kesimpulan, yakni : a. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan di dalam persidangan. Wujud bantuan hukum bagi Terdakwa Lanjar Sriyanto di dalam persidangan adalah dengan mengajukan pembelaan (pledoi) dan berbagai bentuk pendampingan terhadap Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di dalam persidangan serta mengajukan saksisaksi yang meringankan Terdakwa Lanjar Sriyanto. Pembuatan Eksepsi tidak dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dasarkan pada alasan bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan di dalam persidangan di dasarkan pada pertama fakta peristiwa

dan

fakta

yuridisnya;

kedua

mengkombinasikan

pembelaannya (pledoi) dengan pendapat pakar , ahli hukum dan teori-teori hukum (doktrin); ketiga berdasarkan kasus posisi dan commit to user keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Lanjar Sriyanto yang oleh



Penasihat Hukum Terdakwa diminta menuturkan fakta peristiwa dan kronologi dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dengan terbuka dan sejujur-jujurnya yang didapat ketika menjalani pemeriksaan di persidangan; keempat mendasarkan pembelaannya pada teori pemidanaan gabungan dan teori restorative justice. Teknik pembelaan yang digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa antara lain: pertama meminta Terdakwa Lanjar Sriyanto memberikan keterangan dan bertutur kata yang sebenarnya di dalam persidangan yang terbuka untuk umum; kedua Penasihat Hukum Terdakwa menginvestigasi sendiri Terdakwa Lanjar Sriyanto di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang

bertalian dengan materi pembelaan;

ketiga berusaha menciptakan suasana persidangan yang kondusif bagi Terdakwa Lanjar Sriyanto dalam pemeriksaan perkara dengan mengajukan interupsi apabila dirasa oleh Penasihat Hukum Terdakwa

pertanyaan-pertanyaan

yang

diajukan

bersifat

memojokkan atau menjerat Kliennya, baik kepada Majelis Hakim dan kepada Jaksa Penuntut Umum; keempat menterjemahkan serta membantu Terdakwa bertutur kata dengan bahasa Indonesia yang baku dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan di persidangan, mengingat Terdakwa sangat kesulitan dalam berbahasa Indonesia dan lebih fasih menggunakan bahasa jawa yang tidak semua orang di dalam persidangan mengerti; kelima mengajukan saksi-saksi

yang

meringankan

Terdakwa.

Saksi-saksi

yang

digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; dan keenam menjaga komunikasi dengan Terdakwa saat Terdakwa diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk duduk di sebelah kursi yang disediakan dengan Penasihat Hukum pada waktu agenda pemeriksaan saksi-saksi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selama menjalani pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yakni di commit to user pengadilan Negeri Karanganyar dilakukan dengan Probono (Cuma-



Cuma). Pembelaan yang dilakukan oleh tim Penasihat Hukum yang beranggotakan Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto, S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” serta sudah melaksanakan dengan baik Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. b. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan di luar persidangan mempunyai teknik pembelaan tersendiri. teknik-teknik tersebut

yakni

pertama

mengajukan

permohonan

penangguhan

penahanan atas nama Terdakwa Lanjar Sriyanto pada saat Terdakwa menjadi tahanan oleh Kejaksaan; kedua mengadakan meeting antar Advokat (yakni dengan Tim Penasihat Hukum dengan agenda menganalisis kasus hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto, mengungkap kronologi dari peristiwa hukum yang menimpa kliennya yakni Terdakwa Lanjar Sriyanto; ketiga sebelum sidang dimulai, Tim Penasihat Hukum berada dalam satu ruangan khusus dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto untuk mempersiapkan mental dan membicarakan beberapa hal yang dipandang perlu oleh Penasihat Hukum;

keempat menyusun jadwal

kerja (time schedule), mengorganisasikan waktu untuk menentukan solusi

atas

problem

yang

dihadapi,

melengkapi

berkas-berkas

pembelaan, melengkapi bukti-bukti, menyusun jadwal sidang, agenda sidang, meeting dan pembagian materi pembelaan hukumnya; kelima semacam merekonstruksi perkara yakni melakukan reka ulang terhadap perkara hukum klien menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa (Advokat) sendiri; keenam mendasarkan pada hukum-hukum yang terkait menurut Berita Acara Pemeriksaan dan fakta-fakta peristiwa. Mencari saksi-saksi, mengolah Berita Acara Pemeriksaan tentang commit to user perkara itu dan menganalisa dan mendiskusi antar Advokat (Penasihat



Hukum); ketujuh mengadakan latihan pembelaan, pembagian teknik pembacaan pembelaan untuk digunakan dalam melakukan upaya pembelaan di dalam persidangan. yang terdiri dari artikulasi melakukan pembelaan, notasi pembacaan surat pembelaan, mengadakan meeting untuk

mematangkan latihan

pembelaan;

kedelapan

memberikan

komentar-komentarnya dan bersedia untuk diwawancarai para wartawan yang meliput jalannya pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri secara transparan dan sebenar-benarnya; serta yang kesembilan adalah membuat Legal Opinion untuk dimuat (dipublikasikan) di media masa sehingga dapat menjadi Legal Media, yakni memanfaatkan peran media masa, yang seakan-akan berperan mengorganisasi masa (masyarakat) untuk turut membela perkara hukum Terdakwa sehingga berakibat dapat menjustifikasi hakim dan seakan-akan mengarahkan hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa seperti yang dikehendaki oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Hambatan-hambatan yanga dihadapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto hanya bersifat non teknis antara lain yang pertama antar Penasihat Hukum ada yang berbeda kantor yakni Bapak Budhi Kuswanto, S.H, tidak sekantor dengan Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H dan Bapak Yossy Eka Rahmanto, S.H, sehingga terkadang kurang koordinasi dan kerjasama yang maksimal; kedua kesulitan dalam mendatangkan saksi ahli; dan ketiga mengatasi bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto adalah klien yang kurang mampu sehingga perlu diberikan bantuan hukum secara probono (Cuma-Cuma) adalah Penasihat Hukum Terdakwa melakukan subsidi silang serta menggunakan biaya sendiri.

commit to user



Menurut analisis Penulis Hak Terdakwa Lanjar Sriyanto yang tidak terpenuhi adalah Terdakwa tidak bebas dalam memilih dan menentukan Penasihat Hukumnya sendiri karena faktor ekonomi Sedangkan Kewajiban Penasihat Hukum yang tidak terpenuhi adalah menerima honorarium, karena bantuan hukum yang diberikan bersifat Probono

Walaupun bersifat Probono

namun bantuan hukum yang diberikan memiliki kualitas, terbukti Hakim memutus Terdakwa Lanjar Sriyanto bebas.

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran-saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang Penulis kaji. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : Dalam memberikan bantuan hukum secara Probono (Cuma-Cuma) hendaknya dipertahankan oleh Penasihat Hukum secara konsisten dalam hal semangat dan atensinya terhadap kaum miskin yang berperkara di pengadilan dengan memberi pendampingan sebagai Penasihat Hukum secara maksimal, bukan hanya terhadap perkara Terdakwa Lanjar Sriyanto saja tetapi terhadap kaum miskin lainnya yang membutuhkan keadilan hukum.

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents