Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA SEBAGAI LEMBAGA INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA (STUDI WAWANCARA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA CABANG SUKOHARJO)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh PAULUS YOHANES KRISNA PRADHA ARIESTA NIM. E0008204

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commiti to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA SEBAGAI LEMBAGA INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA (STUDI WAWANCARA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA CABANG SUKOHARJO)

Oleh : PAULUS YOHANES KRISNA PRADHA ARIESTA NIM. E0008204

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

November 2012

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Maria Madalina S.H., M.Hum

Isharyanto S.H., M.Hum

196010241986022001

197805012003121002

commitiito user


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) ANALISIS PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA SEBAGAI LEMBAGA INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA (STUDI WAWANCARA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA CABANG SUKOHARJO)

Paulus Yohanes Krisna Pradha Ariesta NIM. E0008204

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari Tanggal

: Senin : 17 Desember 2012

DEWAN PENGUJI 1. Sugeng Praptono, S.H., M.H. : NIP.195208081984031001 Ketua 2. Suranto, S.H., M.H. NIP.195608121986011001 Sekretaris

:

3. Maria Madalina S.H., M.Hum NIP. 196010241986022001 Anggota Mengetahui Dekan,

:

(Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum) NIP. 195702031985032001

commitiiito user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Paulus Yohanes Krisna Pradha Ariesta

NIM

: E.0008204

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

ANALISIS

PERAN

PEMUDA

PANCASILA

POLITIK

DI

ORGANISASI

SEBAGAI

INDONESIA

(STUDI

KEMASYARAKATAN

LEMBAGA

INFRASTRUKTUR

WAWANCARA

ORGANISASI

KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA CABANG SUKOHARJO) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skrispi) ini.

Surakarta, Oktober 2012 yang membuat pernyataan

Krisna Pradha NIM. E.0008204

commitivto user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Paulus Yohanes Krisna Pradha A. , E0008204. 2012. ANALISIS PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA SEBAGAI LEMBAGA INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA (STUDI WAWANCARA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA CABANG SUKOHARJO). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ormas khususnya ormas Pemuda Pancasila sebagai lembaga infrastruktur Politik yang ada di Indonesia khususnya peranannya di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, meneliti tentang peranan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ormas Pemuda Pancasila tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan bahan pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, Peran ormas adalah sebagai Sebagai penyalur aspirasi rakyat sebagaimana tujuan dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri dibentuk yang dilakukakn dengan caracara demonstrasi dan kekerasan fisik, lewat hubungan pribadi, perwakilan langsung, dan juga lewat saluran formal dan institusi lain. Selain itu ormas juga dapat berperan sebagai pengalih isu politik dan untuk ikut dalam pengambilan keputusan di dalam legislatif. Ormas Pemuda Pancasila di Indonesia ini juga mempunyai peranan sendiri bagi Negara Indonesia khususnya di dalam lingkup kabupaten Sukoharjo. Sebagai organisasi sosial Pemuda Pancasila juga kadangkala ikut berperan dalam bidang perpolitikan Indonesia ini. Hal ini bisa terlihat dari berbagai pandangan-pandangannya yang mendasarkan pada ideologi pancasila dan dengan teguh memegang konstitusi, kemudian dari programprogram dan sasaran yang dituju dari ormas Pemuda Pancasila ini, serta dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila sejauh ini. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah Diklat Komando Inti Mahatidana (KOTI) , Diklat Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma), Kemah kebangsaan, penyuluhan narkoba, dan juga pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya anggota PP yang memerlukan perlindungan hukum. Kata kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda Pancasila, Infrastruktur Politik

commitv to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Paulus Yohanes Krisna Pradha A. , E0008204. 2012.THE ANALYSIS OF POLITICAL INFRASTRUCTURE INSTITUTION IN INDONESIA (INTERVIE PANCASILA BRANCH SUKOHARJO) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. This research aimed to determine the role of community organization, particularly Pemuda Pancasila as one of political infrastructure institution in Indonesia, especially its role in Sukoharjo. This research is a descriptive empirical law, which examines the role of community organization Pemuda Pancasila, as a stipulated in the law and the Statues and Bylaws of community organization Pemuda Pancasila. The writer uses primary and secondary data for the research. The data sources are primary, secondary, and tertiary data sources. The data collecting techniques are document study, library research, and interview. Based on the research result, the writer can conclude that the role of community organization is as the voice of the people. That purpose was formed by using democratic and physical violence, through personal relation, direct representative, and through formal way and the other institutions. Besides that, that community organization also has roles as diversionary of political issues and to include in decision making in legislative. The community organization, Pemuda Pancasila, in Indonesia also have their role for the country, particularly in Sukoharjo Regency. As social organization, Pemuda Pancasila also sometimes take some roles in politic in Indonesia. It can be seen from some views that are based on the ideology of Pancasila and hold the constitution tightly. Besides that, it can be seen from their programs and the targets, and from their activities and event that have been done so far. Those activities are training of Komando Inti Mahatidana (KOTI), training of Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA), national camping, drug counseling, and also the provision of legal assistance to the community, especially for the PP member who need legal protection. Keywords : Community Organization, Pemuda Pancasila, Political Infrastructure

commitvito user


digilib.uns.ac.id

MOTTO

commit viito user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

commit viiito user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul PEMUDA POLITIK

ANALISIS

PERAN

PANCASILA DI

ORGANISASI

SEBAGAI

INDONESIA

(STUDI

KEMASYARAKATAN

LEMBAGA

INFRASTRUKTUR

WAWANCARA

ORGANISASI

KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA CABANG SUKOHARJO). Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut : 1.

Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

2.

Ibu Maria Madalina S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan dosen pembimbing penulisan skripsi, yang telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberi motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini.

3.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.

commitixto user


4.

digilib.uns.ac.id

Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.

5.

Bapak Ato Priyatno selaku ketua umum Ormas Pemuda Pancasila dan Bapak Joko Purwanto selaku sekretaris ormas Pemuda Pancasila yang telah banyak membantu dengan memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.

6.

Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Pius Adji Pranoto dan Ibu Wiwik Dwi Astuti yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat dan mendoakan penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada kata selain ucapan terima kasih dan semoga ananda dapat memenuhi harapan kalian untuk dapat mengejar cita-cita demi masa depan.

7.

Kakak saya Krisna Jingga dan adik saya Krisna Violetta yang selalu memberi semangat, dukungan, dan nasehat demi kelancaran penulisan hukum ini.

8.

Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum UNS Eric, Erwan, Ndaru, Tabah, Adhi, Edo, Septa, Faried, Hengki, terima kasih atas kebersamaan selama kuliah ini. Maaf sudah banyak merepotkan kalian.

9.

Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2008, Cindy, Oki, Rinof, Danny, Jiwa, Jevi, Dyah, Adut, Satrio, Arif, Albi, Putri, Wuri, Eli, Ike, Vico, Bayu, Rio, Agus, Novi, Niko, Christian, Icha, Peri, Angger, Jaber. Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum, terima kasih atas segala informasi yang dapat mendukung dan membantu penulis.

10. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Katholik Fakultas Hukum UNS, Danan, Gunawan, Cindy, Putri, Dira, Tumar, Widar, Fendi, Angga, Greg, Ius, Denny, Brian, Bima, Inno, Bayu, Wisnu, Damai, Momon Logika, Niko, Dewa, Nela, Fransisca, Ovi,. Terima kasih atas kebersamaan selama di Fakultas Hukum UNS ini. Jaga selalu kebersamaan dan kekompakan di dalam KMK. KMK ISTIMEWA!

commitx to user


digilib.uns.ac.id

11. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 12. Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 30 November 2012 Penulis

Paulus Yohanes Krisna Pradha A NIM. E.0008204

commitxito user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

iii

HALAMAN PERNYATAAN

iv

ABSTRAK

v

ABSTRACT

vi

MOTTO

vii

PERSEMBAHAN

viii

KATA PENGANTAR

ix

DAFTAR ISI

xii

DAFTAR LAMPIRAN

xiv

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Rumusan Masalah

6

C. Tujuan Penelitian

6

D. Manfaat Penelitian

7

E. Metode Penelitian

8

F. Sistematika Penulisan Hukum

13

TINJAUAN PUSTAKA

15

A. Kerangka Teori

15

BAB II

1.

2.

Tinjauan Umum tentang Organisasi Masyarakat

15

a.

Pengertian Organisasi Masyarakat

15

b.

Fungsi Organisasi Masyarakat

16

c.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila

17

Tinjauan Umum Tentang Politik

19

a. Pengertian Politik

19

b. Pengertian Sistem Politik yang Demokrasi

19

commitxiito user


3.

B.

digilib.uns.ac.id

Tinjauan umum tentang Infrastruktur Politik

21

a.

Pengertian Infrastruktur Politik

21

b.

Fungsi Infrastruktur Politik

22

c.

Unsur-Unsur Infrastruktur Politik

23

Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

28

30

A. Peranan Organisasi Kemasyarakatan Di Dalam Dunia Perpolitikan di Indonesia B.

30

Peran Organisasi kemasyarakatan Pemuda pancasila sebagai Lembaga Infrastruktur Politik di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukoharjo 1.

Latar Belakang Terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila

2.

3.

45

45

Program Umum dan Sasaran Ormas Pemuda Pancasila

49

Peran Ormas Pemuda Pancasila

53

BAB IV PENUTUP

66

A. Simpulan

66

B. Saran

68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commitxiiito user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Ormas Pemuda Pancasila cabang Sukoharjo Lampiran 2: SK MPW Pemuda Pancasila Propinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Fungsionaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo Lampiran 3: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas Pemuda Pancasila

commitxivto user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia mempunyai naluri untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengan orang lain secara gotong royong. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri. Ia perlu makan, minum, berkeluarga, bergerak secara aman, dan sebagainya. Untuk memenuhi keperluankeperluan dan kepentingan-kepentingan itu ia mengadakan hubungan-hubangan dan bekerjasama dangan orang lain dengan jalan mengorganisir bermacammacam kelompok dan asosiasi. Kelompok yang paling pokok ialah keluarga, tetapi masih banyak asosiasi lain yang memenuhi bermacam-macam kebutuhan manusia. Misalnya untuk mengejar kepentingannya di bidang ekonomi didirikan asosiasi ekonomi seperti koperasi, perkumpulan perdagangan, perkumpulan nelayan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhannya di bidang spiritual diadakan perkumpulan agama, perkumpulan kebatinan, dan sebagainya. Untuk memenuhi keinginannya untuk menambah pengetahuan didirikan sekolah-sekolah, kursus-kursus, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Masyarakatlah yang mencakup semua hubungan dan kelompok di dalam suatu wilayah. Masyarakat dapat berarti macam-macam bergantung kepada sudut pandangan masing-masing orang. Bisa dikatakan masyarakat adalah suatu sistem hubunganhubungan yang ditertibkan. Bisa juga sekelompok manusia yang hidup bersama dan

bekerja

sama

untuk

mencapai

terkabulnya

keinginan-keinginan

merekabersama. Dari dua definisi itu bisa disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua kelompok dan hubungan dalam suatu wilayah. Di dalam suatu masyarakat

itu

manusia

bisa

tergabung

commit1to user

di

dalam

organisasi-


digilib.uns.ac.id 2

organisai sosial maupun di dalam asosiasi-asosiasi yang membuat mereka nyaman di dalam kelompok sosial tersebut dengan mempunyai tujuan-tujuan mereka masing-masing dan di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut mereka bisa memperjuangkan keinginan mereka lewat kelompok itu. Organisasi sosial atau social organization di dalam kehidupan manusia ini, merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi dan juga pertanyaan, apakah setiap himpunan manusia dapat dinamakan kelompok soial. Untuk itu diperlukan beberapa persyaratan tertentu, antara lain: 1. adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, 2. adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, 3. adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, 4. berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku, 5. bersistem dan berproses. Organisasi sosial adalah dimana terdapat suatu struktur organisasi dan suatu faktor, yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok-kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor-faktor itu yang terdiri dari dimana merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, ideologi yang sama, politik yang sama. Hal ini merupakan ikatan yang bersifat pokok dalam jangka waktu tertentu. Manusia yang apabila dibiarkan mengejar kepentingannya masing-masing dan bersaing secara bebas tanpa batas, maka akan timbul keadaan yang penuh pertentangan yang dapat merugikan masyarakat keseluruhannya. Karena mencari perlindungan dan atas kesadaran bahwa perlindungan yang efektif hanya dapat diselenggarakan secara kolektif maka dia bergabung dalam kelompok dan perserikatan. Jadi di sini kita lihat bahwa maksud terbentuknya asosiasi itu adalah:

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

1. Untuk memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang 2. Untuk membatasi kompetisi, mengendalikan tindakan-tindakan yang akibatnya merugikan dan meringankan akibat-akibat yang timbul dari macam-macam pertentangan. Setiap asosiasi mempunyai aturan-aturan yang mempunyai maksud di satu pihak untuk memperjuangkan kepentingan bersama anggota-anggota asosiasi dan di lain pihak mencegah timbulnya tindakan yang merugikan anggota-anggota lainnya dan dengan demikian menyelenggarakan penertiban. Penertiban berarti mengatur orang lain, tetapi juga berarti mengatur diri sendiri dan asosiasinya sendiri. Ini menimbulkan penertiban menurut norma-norma yang tertentu, dan penertiban ini baru efektif kalau norma-norma dianggap adil dan benar oleh para anggota asosiasi itu. Antara asosiasi dan/atau organisasi yang banyak itu ada satu yang paling penting, yaitu negara. Negara sebagai anggota asosiasi telah lahir karena memenuhi kebutuhan manusia akan pengaturan, jadi memenuhi kebutuhan politiknya. Negara mempunyai tujuan untuk menyelnggarakan perlindungan serta penertiban dan untuk itu diberi monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah. Dalam menjalankan tugasnya, negara merupakan alat (organ) dari seluruh masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh semua penduduk dalam sesuatu wilayah. Pengusutan, penuntutan dan pelaksanaan keputusan hukuman atas suatu kejahatan hanya dapat dilakukan oleh aparatur-aparatur negara saja. Status Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, perencanaan dan penetapan konsep mengenai sistem pengelolaan kehidupan bangsa ini, sesuai dengan cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita

cita pembangunan nasional di Indonesia ialah

menginginkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, damai, tentram dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini telah tercermin di dalam dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercantum di dalam Pancasila dan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun salah satu misi pembangunan nasional di Indonesia ialah mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat yang ditandai adanya peningkatan dalam kualitas

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian yang lebih terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari

hari seperti terpenuhinya

kebutuhan sandang, papan, dan pangan bagi setiap warga masyarakat. Semenjak masa

penjajahan

cita-cita

ini

telah

dikumandangkan

sebagai

cita-cita

ng melibatkan para perintis kemerdekaan politik, bahkan setelah proklamasi disusul lagi dengan perang mempertahankan kemerdekaan yang menuntut pengorbanan harta, tenaga, nyawa, dan pikiran. Dengan status mandiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, kita mempunyai hak penuh untuk menetapkan sistem pengelolaan kehidupan sebagai suatu bangsa. Namun demikian kita tidak lepas dari kewajiban untuk menyadari dan memenuhi tanggung jawab, ke dalam maupun ke luar sebagi bangsa yang secara strategis-politis berada dalam suasana keterkaitan dan saling membutuhkan dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional. Pada masa-masa ini kebanyakan masyarakat penduduk negara Indonesia yang menganggap bahwa cita-cita Indonesia merdeka tersebut belum terealisasi sebagaimana mestinya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini terlihat begitu klise. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut semata-mata hanya mementingkan kepentingan politik partai saja, bukannya untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang menikmati kebijakan tersebut kebanyakan adalah para masyarakat kalangan kelas atas dan bukan seluruh masyarakat. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang seperti itu, rakyat Indonesia berbondong-bondong mendirikan berbagai macam asosiasiasosiasi, organisasi-organisasi sosial, dan parai-partai politik dengan tujuan untuk membangun bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan anggota

kelompok-kelompok

tersebut.

Salah

satunya

yaitu

organisasi

kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila yang saat ini mempunya cabangcabang di seluruh daerah di Indonesia. Ormas ini mempunyai tujuan untuk membentuk bangsa dan negara ini menuju cita-cita nasional yang telah disebutkan tadi. Sebagai sebuah organisasi, Pemuda Pancasila yang didirikan oleh IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 28 Oktober 1959 juga memiliki

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

sejarah yang penuh warna dan dinamika. Fase pendiriannya di pengujung tahun 50-an ditandai dengan perjuangan politik untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diamanatkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi ideologi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis dimaksud tercermin dari sikap dan komitmennya yang teguh untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan perekat ke Bhinnekaan bangsa. Fase perjuangan Pemuda Pancasila di era 60-an ditandai dengan pergulatan melawan kekuatan PKI dan antek-anteknya yang berupaya mengubah ideologi negara dengan faham komunis dan aktif melakukan politik devide et impera di kalangan elit dan masyarakat akar rumput. Salah seorang pendiri HMI bahkan pernah memberikan kesaksian bahwa pada masa itu (1959-1966) Pemuda Pancasila dikenal sebagai salah satu organisasi yang gigih memerangi PKI dan antek-anteknya. Fase ini bisa dikatakan sebagai era peneguhan karakter Pemuda Pancasila sebagai pengawal ideologi Pancasila. Namun di masa sekarang ini

Pre

-

menjadi momok bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkah laku dari anggotaanggota ormas ini sendiri selama ini. Anggapan-anggapan seperti yang diketahui oleh masyarakat saat ini bahwa ormas Pemuda Pancasila ini memang menjadi momok bagi masyarakat Indonesia dewasa ini belum tentu benar keberadaannya, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PEMUDA

PANCASILA

SEBAGAI

LEMBAGA

INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA (STUDI WAWANCARA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA CABANG SUKOHARJO). B. Rumusan Masalah Untuk lebih memperjelas agar permasalahan dapat dibahas secara lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang dituju, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

1. Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan di dalam dunia perpolitikan di Indonesia? 2. Bagaimana peran organisasi kemasyaraktan Pemuda Pancasila sebagai lembaga infrastruktur politik di Indonesia khususnya di Sukoharjo? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2008:118-119). Pada dasarnya tujuan dalam suatu penelitian yaitu bersifat obyektif dan subyektif. Untuk itu sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan diantaranya: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui peran ormas di dalam dunia peropolitikan di Indonesia. b. Untuk mengetahui bagaimana peran organisasi kemasyaraktan pemuda pancasila sebagai lembaga infrastruktur politik di Indonesia khususnya di Sukoharjo. 2. Tujuan Subyektif c. Untuk melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar kesajarnaan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. d. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan wawasan, pengetahuan serta kemampuan analitis

dibidang ilmu hukum

khususnya lingkup hukum pidana. e. Untuk memperdalam berbagai teori hukum yang telah penulis dapatkan selama dibangku kuliah. D. Manfaat Penelitian Di dalam setiap penelitian, penulis mengharapkan adanya manfaat yang terkandung dalam penelitian tersebut yang dapat berguna bagi penulis sendiri

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya. b. Dapat bermanfaat sebagai literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, khususnya untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai peran ormas sebagai lembaga infrastruktur politik. c. Dapat bermanfaat sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban atas masalah diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berniat pada hal serupa; b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan c. Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

tambahan

pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut masalah ini.

E. Metode Penelitian Metode penelitian sangat menentukan dalam suatu penelitian ilmiah karena mutu, nilai dan validitas suatu hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh penentuan metode ilmiah secara benar. Pengertian metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: 1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. 2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 3. Cara untuk melaksanakan suatu prosedur.(Soerjono Soekanto, 2008: 5)

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Penelitian hukum pada umumnya dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian hukum dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini yaitu deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian hukum yang mempunyai maksud untuk memberikan data yang setiliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya atau dengan maksud untuk mempertegas hepotesa-hepotesa, agar memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. 3. Pendekatan Penelitian Di sini peneliti mengamati peran dari ormas Pemuda Pancasila dalam melaksanakan kegiatannya yang notabene bersinggungan dengan keadaan politik yang ada di negara ini. Peneliti mencoba untuk memahami gejala seperti apa yang akan, sedang, atau telah ditimbulkan oleh kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan tujuantujuan pemuda pancasila dalam menjalankan perannya sebagai ormas yang termasuk dalam lembaga infrastruktur politik. Untuk memahami itu maka peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan dan setelah itu menganalisisnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendeketan kualitatif, yaitu dengan mendasarkan pada data-data yang digunakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2008 : 250). Dengan kata lain seorang peneliti tidaklah semata-mata bertujuan untunk

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. 4. Jenis Data Penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu: a. Data Primer Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh dari responden-responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2008 : 12) b. Data Sekunder Data sekunder

data

yang didapat dari keterangan atau

pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Ciri-ciri umum dari data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu : 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan

terhadap

pengumpulan, pengolahan,

analisa maupun konstruksi data. 3) Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.(Soerjono Soekanto, 2008: 12) 5. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber data, yaitu: a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini sumber data primer

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berwenang. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini yaitu ormas Pemuda Pancasila cabang Sukoharjo. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah berupa bahan dokumen, peraturanperaturan perundang-undangan, laporan arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah : 1)

Undang- undang nomor 5 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4)

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ormas yang bersangkutan

5)

Data-data hukum yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi wawanc antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

melakukan teknik wawancara penulis menggunakan daftar pertanyaan terbuka karena dengan menggunakan teknik daftar pertanyaan terbuka penulis dapat

commit to user



memperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam (Soerjono Soekanto, 2008: 26) Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini ditujukan kepada pengurus Ormas Pemuda Pancasila yaitu ketua umumnya, Bapak Ato Priyatno beserta dengan sekjen-nya, Bapak Joko Purwanto. Studi pustaka merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara menginfentariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Dalam melakukan studi pustaka men harus diperiksa validitas dan rehabilitasnya, sebab hal ini menentukan hasil

7. Teknik Analisis Data Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pegumpulan data, kemudian setelah terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data dilapangan . Ketiga komponen tersebut antara lain: a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi data transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis dilapangan. b. Penyajian Data Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. c. Penarikan Simpulan Menarik kesimpulan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, pernyataan, konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data (H. B. Sutopo, 2002: 91-95).

commit to user



Model Analisis Interaktif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan

Gambar. 1. Teknik Analisis Data Kualitatif

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab. Sistematika penulisan hukum yang penulis digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai : a) latar belakang masalah b) perumusan masalah c) tujuan penelitian d) manfaat penelitian e) metode penelitian f) sistematika penulisan hukum.

commit to user



BAB II`

: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori berdasarkan literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Dalam tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 1. Kerangka teori yang berisikan tinjauan umum mengenai organisasi kemasyarakatan, politik, dan infrastruktur politik 2. Kerangka Pikiran, yang berisikan gambaran alur berpikir dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan atau dijelaskan dalam penelitian hukum ini.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yakni mengenai bagaimana peran organisasi kemasyarakatan di dalam dunia peropolitikan Indonesia khususnya peran organisasi kemasyaraktan pemuda pancasila sebagai lembaga infrastruktur politik di Indonesia khususnya di Sukoharjo

BAB IV

: PENUTUP Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran penulis atas pembahasan permasalahan tersebut dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Masyarakat a. Pengertian Organisasi Masyarakat Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila.

Didalam

penjelasan

Undang-undang

ini

menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara) tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia dan warga negara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja

Muda

Karana

(Pramuka),

commit14to user

Korps

Pegawai

Republik



Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. b. Fungsi Organisasi Masyarakat Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai : a) Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar bsifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya. b) Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan

anggotanya

kepemimpinan

dan

merupakan

peningkatan

tempat

keterampilan

penempaan yang

dapat

disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang. c) Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peran serta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. d) Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik ,Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah

commit to user



c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Organisasi Pemuda Pancasila dideklarasikan berdirinya pada 28 Oktober l959 di Jakarta. Adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang membidani kelahiran organisasi tersebut. IPKI merupakan sayap politik dari para petinggi militer yang masih aktif dalam kedinasan. Sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan Pemuda Rakyat beserta kekuatan PKI, dengan sigap kaderkader Pemuda Pancasila tampil sebagai perisai penyelamat. Sekitar tahun l965 ketika PKI gencar menelusup di segenap sendi kehidupan masyarakat, kerap berhadapan secara fisik dengan anggota Pemuda Pancasila. Sejarah mencatat beberapa kali terjadi bentrokan fisik yang menewaskan anggota organisasi dari kedua belah pihak. Peristiwa gugurnya kader-kader Pemuda Pancasila itu dicatat sebagai peristiwa heroik yang dijadikan api semangat dalam menegakkan panji-panji organisasi

Pemuda

Pancasila

tersebut.

(http://pemudapancasila04.blogspot.com/2009/01/selayang-pandangpemuda-pancasila.html (diakses pada tanggal 24 September 2012 Pukul 19.30) Dalam Mubes VII tahun 2001 di Wisma Kinasih Bogor, diputuskan bahwa Pemuda Pancasila tidak lagi berbentuk OKP namun berubah menjadi Ormas yang bebas dari segala bentuk permainan politik praktis. Dengan keputusan ini maka induk organisasi mencanangkan suatu kebijakan, para kader Pemuda Pancasila ada di mana-mana tapi tidak ke mana-mana dengan jumlah anggota kurang lebih terdapat sekitar 7.000.000 anggota militan. Arah kegiatan organisasi lebih dititikberatkan untuk bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat hingga ke tingkat basis. Jutaan anggota Pemuda Pancasila yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, eksis dalam dinamika organisasi di tingkat nasional (Majelis

commit to user



Pimpinan Nasional), provinsi (Majelis Pimpinan Wilayah), kota/kabupaten (Majelis Pimpinan Cabang), kecamatan (Pimpinan Anak Cabang), hingga kader di kelurahan sebagai akar rumput atau basis massa terbawah. Mereka terwadahi dalam organsiasi yang solid, dengan mengedepankan unsur keberagaman, yaitu pendidikan, sosial ekonomi, usia, suku ,dan agama. Mulai dari preman hingga tokoh eksekutif, legislatif, pengusaha, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya berpadu dalam wadah organisasi Pemuda Pancasila.

Pemuda Pancasila harus siap dan tidak akan surut dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik itu perubahan zaman, politik, sistem

pemerintahan,

kebijakan

pemerintah,

globalisasi,

maupun

penggantian pimpinan nasional (suksesi) sekalipun. Dalam menyikapi ini semua maka Pemuda Pancasila akan memperbanyak lembaga-lembaga yang dapat menyentuh ke masyarakat secara langsung dalam naungannya di antaranya adalah Lembaga Hukum (LPPH), Lembaga Bela Negara (Koti Mahatidana), Lembaga Perempuan (Srikandi), Lembaga Pelajar dan Mahasiswa (Sapma, Koperasi, Lembaga Buruh dan Lembaga-lembaga lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dimasyarakat. Jangan pernah sekali-sekali kita bertanya apa yg pemuda pancasila dapat berikan, tapi tanyalah apa yg dapat kita berikan kepada pemuda pancasila. Pemuda Pancasila ke depan akan mendapat simpati dari masyarakat dan disegani tetapi bukan untuk ditakuti sekaligus mengubah citra negatif terhadap PP, hal ini juga dapat dirasakan keberadaan serta manfaat organisasi oleh para kader dan anggotanya. Sekarang Pemuda Pancasila dipimpin oleh Bapak Japto Soelistyo Soerjosoemarno dan Bapak Yorris Raweyai sebagai komandan komando inti pusat dan sebagai ketua MPW (Majelis Pimpinan Wilayah DKI) Jakarta oleh Bapak Robertho dan Jakarta Selatan

di

pimpin

oleh

Bapak

Persada

Ginting.

(http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17 (diakses pada tanggal 15 Oktober 2012 Pukul 15.07))

commit to user



2. Tinjauan Umum Tentang Politik a. Pengertian Politik Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacammacam kegiatan dalam suatu sistem politik ( atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang ( private goals). Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang. The political arises whenever and wherever groups are prepared to distinguish their friends from their enemies and to confront those enemies. (Contemporary Political Theory volume 2 issues 3 October 2003) Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Miriam Budiarjo 2004 : 8-13) terdapat perbedaan-perbedaan dalam definisi politik yang kita jumpai. Hal ini disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya pada satu aspek atau unsur dari politik saja. Unsur itu diperlakukannya

sebagai

konsep

pokok,

yang

dipakainya

untuk

meneropong unsur-unsur lainnya. Konsep-konsep pokok itu adalah : 1) Negara (state) 2) Kekuasaan (power) 3) Pengambilan keputusan (decisionmaking) 4) Kebijaksanaan (policy, beleid) 5) Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) b. Pengertian sistem politik yang demokrasi Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, kesatuan yang dimaksudkan dapat berupa negara atau masyarakat. Sistem politik merupakan kelembagaan dari hubungan supra struktur dan infra struktur politik.

commit to user



Sebelum ke pengertian sistem politik yang demokrasi ada baiknya jika kita tahu apa yang dimaksud dengan demokrasi dulu. Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Demokrasi, menurut Dahl (1999), harus dilihat sebagai proses politik yang membuka peluang bagi partisipasi politik rakyat untuk secara efektif melakukan pengawasan terhadap agenda dan keputusan politik. (Jurnal Politik Volume 1 Nomor 1 2008) Menakar pada pengertian itu maka dapat dikatakan bahwa sistem politik yang demokrasi adalah sistem politik yang mendasarkan atas prinsip demokrasi dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan. Merupakan sistem yang memelihara keseimbangan konflik dan konsensus, artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu, diantara berbagai kelompok, individu dan kelompok, individu dengan pemerintahan, dan sebagainya. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila dimana Pancasila dipandang sebagai ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional pancasila mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dan sebagai cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.

commit to user



Demokrasi pancasila dapat berarti secara luas yaitu kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi pancasila dapat berarti kedaulatan rakyat

yang

dilaksanakan

menurut

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan. Sistem politik merupakan kelembagaan dari hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur Politik sering disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan

politik

yang

sah,

lembaga-lembaga

tersebut

bertugas

mengkonversi inputs yang terdiri dari tuntutan, dukungan

yang

menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik. Lembaga-lembaga itu terbagi dalam tiga kelompok, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan presiden, dimana presiden adalah sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif di Indonesia di pegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggotanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.

3. Tinjauan Umum Tentang Infrastruktur Politik a. Pengertian infrastruktur politik Bangsa Indonesia mengalami perubahan infrastruktur politik sejak bergantinya masa kepemimpinan presiden Soeharto. Masuknya masa orde baru membuat bangsa Indonesia menjadi lebih demokrasi dalam system politiknya. Indonesia has endured wrenching change in the past year, but one thing hasn't altered much: the intricate political infrastructure that former President Suharto forged during his 32-year dictatorship. As the nation prepares for next month's first free election in 44 years, this enduring political machine threatens the prospects for real change, no matter who is elected. (Wall Street Journal)

commit to user



Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap

menjalankan

fungsi

kebijakan serta

lembaga-lembaga kekuasaannya

kenegaraan

dalam

masing-masing.

Untuk

menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dalam lapisan manapun. Infrastruktur politik terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya. b. Fungsi Infrastuktur Politik Infrastruktur politik adalah suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Fungsi infrastruktur politik ialah : 1) Pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka

dapat berpartisipasi secara maksimal

dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat. Rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. 2) Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat. 3) Agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik.

commit to user



4) Seleksi

kepemimpinan,

yaitu

menyelenggarakan

pemilihan

pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. c. Unsur-unsur infrastruktur politik Pada infrasruktur politik dibentuk partai-partai politik seperti misalnya di Indonesia yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan lain sebagainya. Selain partai politik, terdapat juga organisasi abstrak tidak resmi. Kelompok ini disebut kelompok penekan dan kelompok yang mempunyai kepentingan contohnya antara lain ormas dan

lembaga swadaya masyarakat

(LSM).

Antara bagian-bagian

suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat hubungan

saling

memengaruhi

sehingga

menumbuhkan

suasana

kehidupan politik yang serasi. Unsur-unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik. Unsur-unsur infrastruktur politik tersebut yaitu : 1) Partai politik Partai politik secara mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah negara yang berdemokrasi partai politik sebagai sebuah lembaga yang memiliki peranan yang penting dalam negara demokrasi, khususnya pada masa sekarang ini. Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo dalam DasarDasar Ilmu Politik (Miriam Budiarjo 2008 : 163-166) yaitu : a) Partai sebagai sarana komunikasi politik b) Partai sebagai sarana sosialisasi politik c) Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik d) Partai politik sebagai pengatur konflik Partai-partai politik dalam memperjuangkan kepentingannya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pada umumnya dalam praktik pemilihan umum dikenal dua sistem pemilihan umum yaitu

commit to user



Sistem Distrik dan Sistem Perwakilan Berimbang (Sistem Proporsional) (Miriam Budiarjo, 2004:177). Sistem distrik disebut juga dengan single member constituency, satu daerah pemilihan memilih satu wakil, dimana negara dibagi dalam sejumlah distrik dan anggota legislatif ditentukan oleh jumlah distrik tersebut. Sedangkan

sistem

perwakilan

berimbang

disebut

juga

Proportional Representation berifat multi-member constituency, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dengan gagasan pokok jumlah kursi di lembaga legislatif yang diperoleh oleh partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Indonesia menggunakan sistem multipartai, sehingga terdapat bermacam-macam kepentingan juga yang di bawa oleh masingmasing partai tersebut. Dalam sistem pemilunya, Indonesia menganut sistem perwakilan berimbang dimana terdapat daerah pemilihan (dapil) di tiap-tiap kota/kabupaten, provinsi, dan pusat. 2) Kelompok kepentingan (interest group) Ramlan Surbakti (2007:109) menjelaskan, bahwa kelompok kepentingan ialah sejumlah orang yang memiliki sifat, sikap, kepercayaan, dan/atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi, kelompok kepentingan tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organsiasi. Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan

kepentingan

tertentu

kepada

pemerintah

sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Kelompok kepentingan lebih berorientasi kepada

proses

pemerintah.

perumusan

Kelompok

kebijakan

kepentingan

umum tidak

yang

dibuat

berusaha

untuk

memegang kekuatan seperti halnya partai politik, walaupun ada

commit to user



kalanya kelompok kepentingan mendukung partai politik tertentu. Klasifikasi kelompok kepentingan terdapat berbagai tipe sesuai dengan patokan yang digunakannya. Klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam berbagai patokan sebagai berikut: a)

Kelompok kepentingan berdasarkan jenis kegiatannya dikenal

berbagai

macam

kelompok

seperti

profesi,

keagamaan, kegemaran, lingkungan hidup, kepemudaan dan kewanitaan (Ramlan Surbakti, 2007:109). b) Kelompok

kepentingan

kepentingan

yang

berdasarkan

diartikulasikannya

lingkungan

dikenal

adanya

kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan yang terbatas seperti petani, guru, buruh, tetapi ada kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan dalam linkgup yang luas seperti bantuan hukum dan lembaga konsumen. (Ramlan Surbakti, 2007:109-110). c)

Kelompok kepentingan berdasarkan gaya dan metode mengajukan kepentingan oleh Ramlan Surbakti (2007:110), dibedakan atas: (1) Kelompok kepentingan anomik, yaitu kelompok yang identitasnya kurang jelas dan mengajukan kepentingan secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera dengan cara demontrasi, pemogokan dan hura-hura (2) Kelompok kepentingan non-asosiasi, yaitu kelompok yang terbentuk apabila ada kepentingan yang sama untuk diperjuangkan dan bersifat temporer. Setelah melakukan kegiatan, kelompok ini langsung bubar dengan sendirinya. Contohnya kelompok suku, ras, dan kedaerahan. Cara yang ditempuh biasanya dengan pendekatan informal. (3) Kelompok kepentingan instituional, yaitu kelompok kepentingan yang muncul dalam lembaga-lembaga

commit to user



politik dan pemerintahan dengan tujuan untuk melayani kepentingan sendiri (4) Kelompok kepentingan asosiasional, yaitu kelompok kepentingan

yang

secara

khusus

berfungsi

mengartikulasikan kepentingan kelompok. Kelompok kepentingan ini terorganisasi dengan baik dan selalu menjalin hubungan antar anggota dan hubungan dengan pemerintah. Contohnya Kamar Dagang dan Industri, Serikat Pekerja, Himpunan Petani dan Ikatan Dokter. 3) Kelompok penekan (pressure group) Kelompok penekan adalah kelompok yang melancarkan tekanan-tekanan atas kekuasaan yang sedang berjalan, bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan, tetapi tidak langsung mengambil bagian dalam kekuasaan. Kelompok penekan berbeda dengan kelompok kepentingan dalam hal cara dan sasaran, caranya dengan memberikan tekanan dan sasarannya adalah agar tuntutannya terpenuhi (Ramlan Surbakti, 2007:109). Pengelompokkan

kelompok

penekan

menurut

Maurice

Duverger (1984 : 122-128) dijelaskan sebagai berikut: a) Kelompok Penekan eksklusif dan Kelompok Penekan Parsial Kelompok penekan yang eksklusif merupakan kelompok penekan yang hanya mengambil tindakan dalam bidang politik dengan memberikan tekanan atas kekuasaan politik. Sedangkan kelompok penekan yang parsial, dimana kegiatan

politik

merupakan

bagian

dari

kegiatan

keseluruhan. b) Kelompok Penekan Swasta dan Kelompok Penekan Resmi Kelompok penekan swasta merupakan kelompok penekan yang berada di luar pemerintahan. Sebaliknya kelompok penekan resmi berada di lingkungan pemerintahan dengan

commit to user



tujuan lembaga pemerintahan yang memberikan tekanan akan diperhatikan keberadaannya. c) Kelompok Penekan Asing Kelompok penekan asing berasal dari luar negeri yang memberikan tekana tertentu pada suatu pemerintahan negara tertentu. 4) Media komunikasi politik Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik

baik

dari

pemerintah

kepada

masyarakat

maupun

sebaliknya. Merupakan benda mati yang sebagai perantara penyebaran dan pemberitaan (singkat kata alat komunikasi) politik. Komunikasi politik yaitu menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intragolongan, institusi, asosiasi ataupun sector kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Kelompok infrastruktur politik ini, secara nyata menggerakkan sistem,

memberikan

input,

terlibat

dalam

proses

politik,

memberikan pendidikan politik, melekukan sosialisasi politik, menyeleksi kepemimpinan, menyelesaikan sengketa politik, yang terjadi diantara berbagai pihak baik di dalam maupun di luar. Serta mempunyai daya ikat baik secara ke dalam maupun keluar. Alat komunikasi dapat mendukung terciptanya suasana politik rakyat karena alat komunikasi tersebut merupakan sarana perhubungan dan pemersatu bagi masing-masing golongan, terutama golongan politik. Alat komunikasi tersebut berfungsi sebagai alat penyebarluasan konsep-konsep, ajaran-ajaran, doktrindoktrin, ideologi-ideologi politik tertentu, dasn program-program kerja golongan kepada seluruh anggota dan simpatisannya.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Sistem Politik yang demokrasi

Lembaga Infrastruktur Politik

Organisasi Masyarakat (Pressure Group dan Interest Group)

Peran Ormas Pemuda Pancasila sebagai lembaga infrastruktur politik

Gambar.2. Kerangka Pemikiran

Keterangan : Kerangka pemikiran diatas mencoba untuk memberikan gambaran mengenai alur berfikir dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan

commit to user



menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan mengenai peran ormas Pemuda Pancasila sebagai lembaga infrastruktur politik di Indonesia. Di dalam suatu sistem perpolitikan tidak akan terlepas dari suatu kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mempengaruhi kekuasaan di pemerintahan untuk mengambil suatu kebijakan. Kelompok-kelompok ini akan terus berusaha untuk memberi pengaruh pada kekuasaan yang sedang memimpin tanpa harus secara langsung terlibat dalam suatu pemerintahan. Tujuannya hanya semata-mata untuk kepentingan kelompok itu dan anggota-anggotanya. Kelompok-kelompok itu bisa termasuk di dalam kelompok kepentingan yang memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Bisa juga termasuk sebagai kelompok penekan dimana mereka mempunyai tujuan untuk melancarkan tekanan-tekanan atas kekuasaan yang sedang berjalan, bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan, tetapi tidak langsung mengambil bagian dalam kekuasaan. Salah satu contoh dari dua kelompok tersebut adalah organisasi kemasyarakatan (ormas). Ormas bisa berperan sebagai kelompok penekan ataupun kelompok kepentingan tergantung dari bagaimana cara mereka dalam mempengaruhi kekuasaan yang ada. Di Indonesia, ormas telah diatur sedemikian serupa di dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai keormasan ini dikatakan bahwa ormas mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu sesuai dengan Pancasila. Sehingga diharapkan ormas-ormas di Indonesia ini mempunyai peranan untuk menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya cita-cita bangsa.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Peranan Organisasi Kemasyarakatan Di Dalam Dunia Perpolitikan Di Indonesia Setiap individu maupun masyarakat memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, negara maupun dengan negara lain. Dalam rangka meraih dan mempertahankan kepentingannya ini, tentu saja memerlukan kerja keras, perjuangan yang semuanya bersentuhan dengan individu atau masyarakat, maupun yang lebih luas yaitu negara dan pihak internasional. Untuk itu semua, memerlukan kekuatan dan dukungan dari semua pihak, sehingga memperoleh tanggapan yang serius dari masyarakat atau pihak tertentu yang menjadi tujuan dari kepentingan. Bentuk kekuatan yang memiliki daya dukung adalah kekuatan yang didalamnya berisi dua atau lebih orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kekuatan itu disebut juga organisasi. Organisasi yang berdiri dan mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi kepentingan ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan organisasi sosial lainnya. Organisasi Kemasyarakatan atau biasa disebut ormas menurut UndangUndang nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Didalam penjelasan Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan Pancasila sbg satu-satunya asas bagi Ormas (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara). Namun hal ini tidaklah berarti Pancasila akan

commit29to user



menggantikan agama, & agama tdk mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tdk ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional. Organisasi kemasyarakatan termasuk di dalam salah satu unsur dari infrastruktur politik, dimana infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Infrastruktur politik mempunyai tujuan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum jauh melangkah untuk memahami peran ormas di dalam dunia perpolitikan ada baiknya kita mengenal dulu apa sebenarnya itu politik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik ( atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang ( private goals). Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang. Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2004 : 8-13) terdapat perbedaan-perbedaan dalam definisi politik yang kita jumpai. Hal ini disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya pada satu aspek atau unsur dari politik saja. Unsur itu diperlakukannya sebagai konsep pokok,

commit to user



yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Konsep-konsep pokok itu adalah : 1) Negara (state) 2) Kekuasaan (power) 3) Pengambilan keputusan (decisionmaking) 4) Kebijaksanaan (policy, beleid) 5) Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, kesatuan yang dimaksudkan dapat berupa negara atau masyarakat. Sistem politik merupakan kelembagaan dari hubungan supra struktur dan infra struktur politik. Sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang mendasarkan atas prinsip demokrasi dimana warga Negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan. Merupakan sistem yang memelihara keseimbangan konflik dan konsensus, artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu, diantara berbagai kelompok, individu dan kelompok, individu dengan pemerintahan, dan sebagainya. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila dimana Pancasila dipandang sebagai ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional pancasila mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dan sebagai cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.

commit to user



Demokrasi pancasila dapat berarti secara luas yaitu kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi pancasila dapat berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan

menurut

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan

perwakilan. Sistem politik merupakan kelembagaan dari hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik dimana suprastruktur politik sering disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi atau lembaga keputusan politik yang sah, lembaga

lembaga pembuat

lembaga tersebut bertugas

mengkonversi inputs yang terdiri dari tuntutan,dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik. Lembaga-lembaga itu terbagi dalam tiga kelompok, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, kalau di Indonesia adalah kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif di Indonesia di pegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggotanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. Kekuasaan yudikatif di Indonesia terdiri dari tiga pilar yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu Negara dalam lapisan manapun. Infrastruktur politik terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya. Dari pengertianpengertian itu, infrastruktur bisa dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu partai politik, kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), dan media komunikasi politik.

commit to user



Partai politik secara mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut. kelompok kepentingan ialah sejumlah orang yang memiliki sifat, sikap, kepercayaan, dan/atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok penekan adalah kelompok yang melancarkan tekanan-tekanan atas kekuasaan yang sedang berjalan, bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan, tetapi tidak langsung mengambil bagian dalam kekuasaan. Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Kelompok penekan berbeda dengan kelompok kepentingan dalam hal cara dan sasaran, caranya dengan memberikan tekanan dan sasarannya adalah agar tuntutannya terpenuhi. Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok.

Kelompok

kepentingan

lebih

berorientasi

kepada

proses

perumusan kebijakan umum yang dibuat pemerintah. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk memegang kekuatan seperti halnya partai politik, walaupun ada kalanya kelompok kepentingan mendukung partai politik tertentu. Sedangkan kelompok penekan dalam melancarkan tekanan kepada pemerintahan bisa dibedakan sebagai berikut (Maurice Duverger 1984 : 122128) : 1) Kelompok Penekan eksklusif dan Kelompok Penekan Parsial Kelompok penekan yang eksklusif merupakan kelompok penekan yang hanya mengambil tindakan dalam bidang politik dengan memberikan tekanan atas kekuasaan politik. Sedangkan kelompok penekan yang parsial, dimana kegiatan politik merupakan bagian dari kegiatan keseluruhan. 2) Kelompok Penekan Swasta dan Kelompok Penekan Resmi

commit to user



Kelompok penekan swasta merupakan kelompok penekan yang berada di luar pemerintahan. Sebaliknya kelompok penekan resmi berada

di

lingkungan

pemerintahan

yang

pemerintahan

memberikan

dengan

tekanan

tujuan

akan

lembaga

diperhatikan

keberadaannya. 3) Kelompok Penekan Asing Kelompok penekan asing berasal dari luar negeri yang memberikan tekanan tertentu pada suatu pemerintahan negara tertentu. Kelompok kepentingan juga mempunyai peranan yang berbeda dengan partai politik karena tujuan partai politik adalah untuk menduiduki jabatan publik. Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond (Sahat Simamora 1985 : 150) , mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Berbagai keputusan yang dirancang oleh pemerintah mungkin akan membantu maupun menyulitkan rakyat, memungut pajak dari beberapa penduduk tetapi tidak dari yang lain, menerima pegawai baru sembari memecat yang lain, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan-bantuan lain yang menguntungkan sejumlah kelompok warganegara tetapi tidak bagi yang lain, dan sebagainya. Pendek kata, kepentingan rakyat bisa terpenuhi tetapi juga bisa dirugikan oleh tindakan-tindakan pemerintah. Karena itu penduduk sangat memperhatikan dan berkepentingan terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintahnya. Mereka menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada pranata-pranata politik dan pemerintahan melalui berbagai kelompok yang mereka bentuk bersama dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

commit to user



Setiap sistem politik memiliki berbagai cara tertentu dalam merumuskan dan menanggapi tuntutan. Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum di semua sistem politik adalah mengajukan tuntutan secara individual kepada anggota dewan kota praja, parlemen, pejabat pemerintahan, atau dalam masyarakat tradisional, kepala-kepala desa atau ketua suku. Kelompok kepentingan yang dibentuk untuk memperkuat dan mengefektifkan tuntutantuntutan individual itu telah ada dan berfungsi aktif dalam kehidupan politik sepanjang sejarah. Ketika masyarakat mengenal industrialisasi dan meluasnya ruang lingkup kegiatan pemerintahan, jumlah dan jenis kelompok kepentingan itu berkembang pesat. Sekalipun kelompok kepentingan yang terorganisir tidak mudah dibedakan dari partai politik, ada satu perbedaan umum yang dapat diterima. Sebuah kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada saat yang bersamaan mempunyai kehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintah, walaupun dalam hal beberapa partai revolusioner ini mungkin dalam bentuk penyingkiran para pejabat dan jabatan-jabatan lama sekaligus membentuk jabatan publik yang baru;. Kecuali dalam keadaankeadaan yang luar biasa kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Walaupun mungkin para pemimpin atau anggotanya mendapatkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, tetapi kelompok kepentingan tidak dianggap sebagai organisasi yang mendominasi pemerintahan. Dalam praktek perbedaannya memang tidak setegas itu. Keanggotaan kelompok kepentingan dan partai politik sering tumpang tindih dan tambahan pula, kelompok kepentingan sering terlibat aktif dalam seleksi calon-calon partai dan selalu berusaha agar para anggotanya terwakili dalam komisikomisi pemerintah. Kadang kala, kelompok kepentingan bahkan berkembang menjadi partai politik, misalnya Partai Patriot yang berasal dari ormas Pemuda Pancasila lalu yang baru-baru ini ada partai Nasdem yang berasal dari ormas

commit to user



Nasional Demokrat. Tetapi, walaupun perbedaanya tidak jelas, satu perbedaan penting diantaranya adalah usaha menguasai jabatan publik itu. Kelompok-kelompok kepentingan saling berbeda antara lain dalam hal struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan dasar dukungannya. Perbedaanperbedaan itu sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan juga diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama ataupun berdasarkan sejumlah isu kebijakan, namun kelompok-kelompok kepentingan yang paling besar dan secara financial paling mampu adalah kelompok yang bersandar pada bidang pekerjaan atau profesi, terutama karena kehidupan sehari-hari dan karir seseoranglah yang paling cepat dan langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan atau tindakan pemerintah. Karenanya itu sebagian besar Negara memiliki serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, dan persatuan-persatuan dokter, advokat, insinyur, dan guru. Menurut Gabriel A. Almond (Sahat Simamora, 1985: 146) kelompokkelompok kepentingan tersebut dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu kelompok anomi, non-asosiasional, institusional, dan asosiasional. Pada kelompok anomi ini biasanya terbentuk secara spontan dan sementara di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Karena kelompok ini tidak memiliki nilai-nilai dan dan norma pengatur kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non- konvensional lainnya seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik, dan sebagainya. Dengan begitu apa yang dianggap sebagai tingkah laku anomi mungkin saja hanya merupakan tindakan kelompok-kelompok terorganisir ( bukan kelompok anomi) yang menggunakan cara cara-cara non-konvensional atau kekerasan. Seperti kelompok anomi, kelompok kepentingan non- asosiasional juga jarang diorganisir secara rapi sedang kegiatannya bersifat temporer. Biasanya berujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnis, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara temporer lewat individu-individu, kepala keluarga, atau pemimpin agama dan sebagainya.

commit to user



Kelompok institusional lebih bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Namun, baik sebagai badan hokum ataupun kelompok-kelompok yang lebih kecil dalam badan hokum itu, kelompok semacam ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok ini contohnya adalah partai politik, serikat buruh, lembaga militer, dan sebagainya. Bila kelompok-kelompok ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat biasanya ini disebabkan oleh adanya basis organisasinya yang kuat. Kelompok yang berikutnya yaitu kelompok asosiasional. Kelompok ini secara khusus menyatakan kepentingan suatu kelompok tertentu, memakai tenaga staf professional yang bekerja penuh, dan memiliki tertib prosedural yang rapi untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelompok kepentingan asosiasional cenderung akan mengorganisir pewrkembangan jenis-jenis kelompok kepentingan lainnya. Basis organisasi menempatkannya di atas kelompok non-asosiasional, taktik dan tujuannya sering diabsahkan masyarakat, dan dengan mewakili kelompok dan kepentingan yang luas, kelompok asosiasional secara efektif bisa membatasi pengaruh kelompok kepentingan lain ( kelompok anomis, nonasosiasional, dan institusional). Salah satu contoh dari kelompok ini adalah organisasi

kemasyarakatan

dimana

ormas

pasti

didirikan

untuk

memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan. Organisasi kemasyarakatan bisa termasuk di dalam kelompok kepentingan maupun di dalam kelompok penekan tergantung fungsinya. Sehingga peranperan yang ditunjukkan dalam kelompok-kelompok penekan (pressure groups) dan kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) dapat dimasukkan ke dalam peranan organisasi masyarakat, karena ormas di satu sisi dapat berperan sebagai kelompok penekan dan di sisi lain dapat berperan sebagai kelompok kepentingan.

commit to user



Kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan dalam hal ini organisasi kemasyarakatan harus mampu mencapai atau berhubungan langsung dengan para pembuat keputusan politik utama agar dapat efektif dalam menjalankan perannya. Organisasi kemasyarakatan mungkin saja mengungkapkan kepentingan anggotanya baik secara informal maupun formal, tetapi tanpa dibarengi dengan kapasitas mempengaruhi struktur pembuatan keputusan politik niscaya ia tidak akan berhasil. Kelompokkelompok itu memiliki taktik yang berbeda untuk mencapai kaum berpengaruh, dan cara mereka mengorganisir pengaruh juga berbeda-beda antar setiap sistem politik. Dalam menyuarakan tuntutan politik, individu-individu yang mewakili organisasi kemasyarakatan atau dirinya sendiri biasanya tidak hanya sekedar ingin menyampaikan informasi. Mereka bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan yang relevan dengan kepentingan mereka, dan memperoleh tanggapan baik. Karena itulah organisasi kemasyarakatan berusaha mencari saluran-saluran khusus untuk menyampaikan tuntutan mereka dan mengembangkan teknik-teknik itu agar diperhatikan dan ditanggapi. Dan saluran-saluran untuk mencetuskan opini dalam masyarakat besar dalam menentukan luas dan efektifnya tuntutan organisasi

kemasyarakatan.

Saluran-saluran

itu

diantaranya

adalah

demonstrasi dan tindak kekerasan, hubungan pribadi, perwakilan langsung, serta saluran formal dan institusi lain. Satu sarana untuk menyampaikan tuntutan politik adalah melalui demonstrasi dan tindak kekerasan fisik. Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa kerusuhan, demonstrasi, dan pembunuhan merupakan cirri khas kelompok

anomik,

namun

organisasi

kemasyarakatan

sering

juga

menggunakan cara-cara ini. Jadi kita perlu membedakan antara tindak kekerasan spontan oleh kelompok anomik dengan tindak kekerasan dan demonstrasi sebagai sarana menyatukan tuntutan yang dapat digunakan oleh setiap kelompok lain. Contoh saja di Indonesia pada saat ada kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), banyak kelompok-kelompok yang

commit to user



terdiri dari berbagai ormas, pada saat itu kebanyakan ormas berbasis kepemudaan, langsung terjun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, tidak hanya itu bahkan pejabat publik yang tidak sependapat dengan kebijakan tersebut ada yang langsung terjun ke lapangan untuk berkampanye agar tuntutan kelompok-kelompok itu didengar oleh para pembuat keputusan dalam hal ini presiden dan DPR. Sarana yang kedua untuk mencapai elit politik adalah melalui hubungan pribadi, misalnya dengan menggunakan keluarga, sekolah, hubunganhubungan kedaerahan atau yang lain, sebagai perantara. Walaupun hunbungan pribadi ini umumnya

dipergunakan oleh

kelompok

yang mewakili

kepentingan keluarga atau regional, tetapi ia sering juga digunakan oleh kelompok lain seperti ormas dan partai politik. Ini terjadi di semua sistem politik, baik tradisional maupun modern, barangkali karena hubungan langsung merupakan salah satu cara paling efektif dalam membentuk sikap seseorang. Jika hubungan ini terjadi dalam suasana yang akrab dan bersahabat, kemungkinan untuk memperoleh tanggapan positif semakin besar. Tuntutan yang disampaikan oleh seorang teman, anggota keluarga, atau tetangga dekat lebih banyak diperhatikan ketimbang bila disampaikan secara formal oleh orang yang belum dikenal. Perwakilan langsung dalam badan legislatif dan birokrasi memberi peluang bagi suatu organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan secara langsung dan berkelanjutan kepentingan-kepentingannya melalui anggota aktif dan struktur pembuat keputusan. Misalnya pada ormas NU yang secara langsung mempunyai anggota yang berada pada DPR, lewat kendaraanya partai PKB, sehingga aspirasi dan tujuan ormasnya dapat terwakili dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam pembuatan keputusan. Anggota organisasi kemasyarakatan di Indonesia ini sering mempunyai hubungan akrab dengan para pembuat keputusan aktif, dan biasanya anggota-anggotanya sendiri terlibat dalam pembuatan keputusan dalam departemen atau unit pemerintahan tempat kegiatan mereka seperti yang sudah dicontohkan tadi.

commit to user



Saluran-saluran selain yang telah disebutkan tadi ada saluran formal dan institusi lain, diantaranya yaitu media massa, partai politik, dan lembaga legislatif. Media massa seperti radio, televisi, majalah, ataupun sosial media bisa digunakan sebagai penyalur utama tuntutan publik dan sarana pembuat keputusan dalam masyarakat yang terbuka. Jika suatu ormas memiliki kekuatan di dalam media massa seperti mungkin memilika sebuah media televisi, maka dalam menyuarakan tujuannya akan menjadi lebih mudah penyampaiannya

apalagi untuk

mengenalkan

ormas

tersebut

kepada

masyarakat. Seperti contohnya ormas Nasional Demokrat, ada anggotanya yang memiliki sebuah saluran televisi, maka dalam penyampaian visi misinya banyak masyarakat yang dapat menyaksikannya. Cara ini efektif untuk membangun massa karena masyarakat, khususnya di Indonesia lebih mudah tertarik pada ormas yang mempunyai kekuatan finansial yang besar, apalagi jika ditambah dengan pencitraan tokoh yang luar biasa. Kadangkala ormas dipakai oleh pemerintahan untuk sekedar mengalihkan isu politik. Sebagai contoh, sebut saja Front Pembela Islam (FPI) yang di Indonesia ini terkenal radikal. Setiap ada isu politik yang hangat sedang ramai-ramai diperbincangkan, misalnya pada saat kasus bank century, mereka tiba-tiba beramai-ramai berada di suatu tempat dan merusak banyak hal dengan dalil untuk kebaikan umat Islam. Seketika itu juga berita-berita tentang century hilang dari peredaran berganti dengan berita tentang ormas tersebut. Walaupun masih belum diketahui juga apakah benar-benar pemerintah yang memakai ormas ini untuk mengalihkan isu politik tersebut. Namun banyak orang dan berbagai ahli yang mengatakan demikian. Adapun

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

efektivitas

organisasi

kemasyarakatan salah satunya adalah kemampuan mengerahkan dukungan, tenaga, dan sumber daya para anggotanya jelas merupakan faktor penting. Faktor lain yaitu luasnya sumber daya yang dimiliki seperti kemampuan keuangan, jumlah anggota, keahlian politik, kohesi organisasi, dan prestise nya di mata masyarakat umum atau para pembuat keputusan pemerintahan. Tetapi disamping sifat intern-nya, efektivitas organisasi kemasyarakatan juga

commit to user



dipengaruhi oleh sifat perkara dan kebijaksanaan pemerintahan pada waktu tertentu. Misalnya, bila suatu kali program pemerintah dititikberatkan pada pembangunan atau

industri, kelompok

yang paling mungkin untuk

berpengaruh adalah organisasi kemasyarakatan yang anggotanya memiliki kecakapan dan kepentingan khusus dalam industri, tetapi bila tekanan program pemerintah dialihkan pada perluasaan pelayanan sosial, maka ormas-ormas yang mengkhususkan diri dalam perencanaan kota, perumahan, transportasi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial akan lebih memperoleh pengaruh, dalam hal ini biasanya ormas yang berbasis sosial dan kepemudaan, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Pemuda Pancasila (PP), dan ormas sosial dan kepemudaan lainnya. Meskipun begitu Organisasi kemasyarakatan (Ormas) bukanlah organisasi politik apalagi partai politik. Namun bukan berarti Ormas tidak pernah terlibat dalam politik praktis. Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, Ormas berubah menjadi partai politik (Parpol), bukanlah hal baru. Misalnya, Partai Nasional Indonesia (PNI). Awalnya PNI adalah sebuah Ormas yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan didirikan Ir Soekarno (Bung Karno), 4 Juli 1927. Namun pada perkembangan selanjutnya PNI berubah menjadi partai politik yang tidak hanya bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, namun juga mulai berjuang untuk Kemerdekaan Indonesia. Karena itu tidak heran, jika pemerintah kolonial Belanda yang mulai gerah dengan gerakan para tokoh PNI menangkapi mereka dan melarang semua kegiatan Ormas tersebut. Hal yang hampir sama terjadi pada Ormas Muhammadiyah yang didirikan Muhammad Darwis alias KH Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijah 1330 H atau 18 November 1912. Berdasarkan sumber lain, disamping KH Ahmad Dahlan, tercatat nama KH Hasyim Asy\'ari juga terlibat dalam pendirian Ormas tersebut. Awalnya Ormas itu bergerak di sekitar kampung Kauman, Yogyakarta. Kemudian menyebar ke berbagai daerah, tidak hanya di Jawa tetapi meluas sampai ke Sumatera dan daerah lain di luar Pulau Jawa.

commit to user



Seperti halnya Ormas lain, Muhammadiyah pun sempat dicurigai pemerintah kolonial sebagai organisasi politik yang berusaha mendongkel kekuasaan penjajah. Karena itu, kegiatan Muhammadiyah selalu dikuntit dan diawasi marsose Belanda. Hanya karena kepintaran para tokohnya, sehingga pergerakan mereka tetap dapat berjalan terus. Dan nasibnya lebih baik daripada PNI yang secara terang-terangan melakukan pergerakan penentangan terhadap penjajah. Tidak lama setelah kelahiran Muhammadiyah, kaum ulama yang aspirasinya merasa tidak sejalan dengan Ormas pimpinan KH Ahmad Dahlan tersebut, kemudian mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama (NU). Motor pendirian Ormas ini adalah KH Wahab Hasbullah. Dia yang memprakarsai pendirian Komite Hejaz yang akan menjadi cikal bakal lahirnya NU. Tepat tanggal 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926, berdirilan Ormas NU dengan dipimpin KH Hasyim Asyari, kakek dari KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). Hampir serupa dengan Muhammadiyah, Ormas pimpinan KH Hasyim Asyari ini pun bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Jika ada kegiatan yang bernuansa politis, mereka kamuflase kegiatan tersebut dengan cara lain. Sehingga pergerakan organisasi tersebut cukup berjalan mulus. Terlebih para pimpinan mereka pun dianggap cukup terbuka bagi pemerintah kolonial. Artinya, NU bergerak tidak secara terang-terangan untuk menentang pemerintah penjajah, tetapi pergerakan mereka kamuflase seolah-olah sejalan dengan kebijakan pemerintah Belanda. Angin segar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, membawa banyak perubahan pada kehidupan Ormas. Beberapa Ormas yang selama ini aspirasi politiknya tersumbat akibat tekanan pemerintah penjajah, kemudian mulai muncul ke permukaan sebagai organisasi politik. Muhammadiyah, NU, PNI, Ikatan Pendukungan Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, dan lain-lainnya menjelma menjadi partai politik. Tahun 1955, adalah untuk pertamakali Pemilihan Umum (Pemilu) diadakan di massa pemerintahan Presiden Soekarno. Partai-partai tersebut tidak ketinggalan

commit to user



untuk berpartisipas .dalam Pemilu itu. Dari sekian banyak partai berbasis agama, hanya NU yang mampu menembus tiga besar. Setelah itu, Pemilu berikutnya partai-partai Islam perolehan suaranya menurun, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian kembali menjadi Ormas.

Sebelum

NU

menyatakan

kembali

kepada

khittoh

(1926),

Muhammadiyah telah lebih dulu menyatakan keluar dari arena politik. Dan itu terjadi sepanjang pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden HM Soeharto. Ada beberapa faktor mengapa partai-partai tersebut lebih memilih kembali ke Ormas. Diantaranya dan yang paling menonjol adalah dengan kembali ke Ormas pergerakan mereka menjadi semakin bebas dan luas. Dengan menjadi Ormas kembali, pergerakan Muhammadiyah, NU, dan lainnya menjadi lebih nyaman. Pemerintah saat itu pun menyambutnya dengan gairah. Berbeda dengan sebelumnya, ketika mereka masih menjadi partai politik, pergerakan mereka sangat terbatas atau lebih tepatnya dibatasi oleh pemerintahan. Akibatnya, kegiatan sosial kemasyarakatan yang menjadi ide dasar atau awal pendirian Ormas itu terabaikan dan itu sangat dirasakan betul oleh para tokoh Ormas tersebut Tahun berganti, abad reformasi bergulir. Tahun 1997 adalah era kegairahan baru di dunia perpolitikan nasional. Demokrasi dan keterbukaan yang menjadi ide dasar abad reformasi menjadi pendorong Ormas untuk kembali berpolitik. NU, meskipun tidak terjun langsung ke arena politik, namun tercatat organisasi itu telah membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Dur yang tokoh NU adalah tokoh kunci dibalik kelahiran partai politik tersebut. Tidak hanya NU, Muhammadiyah pun ikut membangun partai politik baru, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), dan salah satu tokoh teras Muhammadiyah, yakni Prof Dr H Amien Rais, MSc adalah juga pucuk pimpinan Ormas tersebut. Menyusul Ormas-ormas lain yang secara latah ikut berubah menjadi partai politik, terlebih setelah memasuki tahun 2000-an. Misalnya, Ormas pemuda, yakni Pemuda Pancasila yang dulunya adalah embrio atau sayap partai IPKI telah membangun partai politik yang

commit to user



dinamakan Partai Patriot Pancasila dan terakhir menjadi Partai Patriot, selain itu baru-baru ini ada ormas sosial yakni Nasional Demokrat yang diprakarsai oleh beberapa elit politik sebut saja Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengku Buwono X membentuk sebuah partai politik yang dinamakan partai Nasdem dimana ormas dan partai politik ini menguasai beberapa media massa di Indonesia. Banyaknya ormas

yang berubah menjadi partai politik ataupun

membentuk partai politik adalah salah satu upaya dari ormas tersebut untuk mewujudkan cita-cita daripada ormas-ormas yang bersangkutan. Dengan cara membentuk atau berubah menjadi partai politik maka beberapa anggotanya akan dapat berpartisipasi secara langsung untuk dipilih menjadi salah satu anggota legislatif, dimana jika terpilih maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat memperjuangkan dan mewujudkan tujuan-tujuan kelompoknya dengan cara ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan publik di dalam pemerintahan di Indonesia ini. B. Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila sebagai lembaga infrastruktur Politik di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukoharjo 1) Latar belakang terbentuknya Ormas Pemuda Pancasila Perjalanan panjang, tekanan politik, sejarah pergerakan kemerdekaan serta pertahan dan keamanan Negara, menjadi satu dinamika perputaran roda sejarah bagi pergerakan dan pertumbuhan organisasi. Stabilitas sebuah organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau pun yang berkembang di masyarakat tak menutup kemungkinan bongkar dan pasang structural. Hal itu sudahlah menjadi hal yang lumrah, semata menunjukan eksistensi Organisasi tersebut. Sewaktu

waktu maju dan sewaktu waktu

menurun, bukan berarti staknan di tempat. Semua prosesi membentuk karakter dan kedewasaan tatanan dalam berorgranisasi sudah wajar adanya. Gaung organisasi kemasyarakatan tercetus sejak adanya kebangkitan nasional yang dikomandoi Budi Oetoemo saat itu, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908. Mulailah bermunculan pergerakan

commit to user

pergerakan rakyat,



seperti Jong Java, Jong Celebes, Taman Siswa dan lain sebagainya. Namun, arah itu mulai menjadi satu suara, ketika kaum pemuda merasa perlu adanya satu ikrar janji setia yang termaktub dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Semua Organisasi tersebut pada prinsipnya menuju satu tujuan yaitu Indonesia Merdeka. Perjalanan cukup panjang dari upaya untuk merebut dan memperoleh kemerdekaan, sampai kepada satu krisis ideologi yang mau menggantikan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itulah amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi satu fase dimana ideologi dan karakter Pemuda Pancasila terbentuk serta mempertahankan Ideologi Pancasila dan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menjadi urat nadi Organisasi Pemuda Pancasila saat itu. Pada tanggal 28 Oktober 1959 Pemuda Pancasila didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia ( IPKI ). IPKI merupakan sayap politik dari para petinggi militer yang masih aktif dalam kedinasan. Sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan Pemuda Rakyat beserta kekuatan PKI, dengan sigap kader-kader Pemuda Pancasila tampil sebagai perisai penyelamat. Keteguhan serta kegigihan mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa ini menjadi manifestasi dari ciri organisasi

tersebut

sebagai

ideologi

perekat

kemajemukan

atau

kebhinekaan Bangsa Indonesia. Komitmen Pemuda Pancasila teruji di era 1960, pada saat pergolakan haluan komunis yang dimotori oleh PKI merayap sampai kepada kaum tani dan pemuda saat itu. Pergerakan PKI saat itu selalu dikontrol oleh IPKI, saat PKI melakukan Manuver Politiknya dengan mendirikan Pemuda Rakyat, dengan Sigap IPKI mendirikan Pemuda Pancasila sebagai Monitoring

sekaligus

menghambat

pergerakan

Pemuda

Rakyat.

Konsekuensi Pemuda Pancasila sebagai pengawal Ideologi Bangsa ini terbukti dengan kegigihannya memerangi laten komunis dan antek

commit to user



anteknya. Puncak dari itu semua, berujung kepada penculikan Dewan Jendaral yang tetap gigih mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Ideologi Bangsa ini. Dewan Jendral yang menjadi target Penculikan tersebut merupakan pendiri Organisasi Pemuda Pancasila, yakni Jendral Ahmad Yani, namun beliau menjadi korban kekerasan G 30 S-PKI dan juga lolosnya A.H. Nasution merupakan kunci utama sejarah Pemuda Pancasila. Selain kedua tokoh tersebut, masih banyak tokoh pendiri Pemuda Pancasila, salah satunya Gatot Soebroto. Sekitar tahun l965 ketika PKI gencar menelusup di segenap sendi kehidupan masyarakat, kerap berhadapan secara fisik dengan anggota Pemuda Pancasila. Sejarah mencatat beberapa kali terjadi bentrokan fisik yang menewaskan anggota organisasi dari kedua belah pihak. Peristiwa gugurnya kader-kader Pemuda Pancasila itu dicatat sebagai peristiwa heroik yang dijadikan api semangat dalam menegakkan panji-panji organisasi. Tiga fase pergerakan arus politik bangsa ini, dari orde lama, baru dan reformasi saat ini, Pemuda Pancasila tetaplah macan orange yang tetap raungannya memecah pelosok rimbah. Setiap kadernya tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke, mulai dari preman sampai parlemen. Namun, Pemuda Pancasila bukanlah milik elit kekuasan yang bertengger di zamannya, Pemuda Pancasila seharusnya menjadi barisan pengawal ideologi bangsa ini. Siapa pun berani menggantikan, serentak rakyat membela. Namun, sering kali ketika menyebutkan Pemuda Pancasila identik dengan Premanisme yang diorganisir oleh sebagian oknum. Mereka dijadikan tameng dari kekuasan kini, seakan dinina bobokan dengan Rupiah. Pada Mubes VII tahun 2001 di Wisma Kinasih Bogor, diputuskan bahwa Pemuda Pancasila tidak lagi berbentuk Organisasi Kepemudaan (OKP) namun berubah menjadi Ormas yang bebas dari segala bentuk permainan politik praktis. Dengan keputusan ini maka induk organisasi mencanangkan suatu kebijakan, para kader Pemuda Pancasila ada di

commit to user



mana-mana tapi tidak ke mana-mana dengan jumlah anggota kurang lebih 7.000.000 anggota militan. Arah kegiatan organisasi lebih dititikberatkan untuk bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat hingga ke tingkat basis. Jutaan anggota Pemuda Pancasila yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, eksis dalam dinamika organisasi di tingkat nasional (Majelis Pimpinan Nasional), provinsi (Majelis Pimpinan Wilayah), kota/kabupaten (Majelis Pimpinan Cabang), kecamatan (Pimpinan Anak Cabang), hingga kader di kelurahan sebagai akar rumput atau basis massa terbawah. Mereka terwadahi dalam organsiasi yang solid, dengan mengedepankan unsur keberagaman : pendidikan, sosial ekonomi, usia, suku ,dan agama. Mulai dari preman hingga tokoh eksekutif, legislatif, pengusaha, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya berpadu dalam wadah organisasi Pemuda Pancasila.

mengharuskan Pemuda Pancasila harus siap dan tidak akan surut dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik itu perubahan zaman, politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, globalisasi, maupun penggantian pimpinan nasional (suksesi) sekalipun. Dalam menyikapi ini semua maka Pemuda Pancasila akan memperbanyak lembaga-lembaga yang dapat menyentuh ke masyarakat secara langsung dalam naungannya di antaranya adalah Lembaga Hukum (LPPH), Lembaga Bela Negara (Koti Mahatidana), Lembaga Perempuan (Srikandi), Lembaga Pelajar dan Mahasiswa (Sapma), Koperasi, Lembaga Buruh dan Lembaga-lembaga lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dimasyarakat. Jangan pernah sekali-sekali kita bertanya apa yang pemuda pancasila dapat berikan, tapi tanyalah apa yang dapat kita berikan kepada pemuda pancasila. Pemuda Pancasila ke depan akan mendapat simpati dari masyarakat dan disegani tetapi bukan untuk ditakuti sekaligus mengubah citra negatif terhadap PP, hal ini juga dapat dirasakan keberadaan serta manfaat organisasi oleh para kader dan anggotanya. Sekarang Pemuda

commit to user



Pancasila dipimpin oleh Bapak Japto Soelistyo Soerjosoemarno dan Bapak Yorris Raweyai sebagai komandan komando inti pusat dan sebagai ketua MPW (Majelis Pimpinan Wilayah DKI) Jakarta oleh Bapak Robertho dan Jakarta Selatan di pimpin oleh Bapak Persada Ginting. 2) Program Umum dan Sasaran Ormas Pemuda Pancasila Ormas Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang bisa bergerak di bidang manapun tidak hanya di bidang kepemudaan saja. Berdasarkan Mubes VII yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Pebruari 2009 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta telah diputuskan bahwa Pemuda Pancasila mempunyai pokok-pokok perjuangan antara lain yaitu : a) Mengamalkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi Negara b) Melaksanakan

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara c) Mempertahankan

keutuhan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia d) Menjaga dan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika e) Melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai kader bangsa Pokok-pokok perjuangan Pemuda Pancasila tersebut diamalkan di dalam

program-program

umum

yang

meliputi

beberapa

bidang,

diantaranya yaitu bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ideologi dan Politik, Ketahanan Nasional, dan bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha. Ruang lingkup program-program umum Pemuda Pancasila tersebut yaitu : a) Bidang Hukum dan HAM (1) Menjunjung

tinggi kebenaran

dan

keadilan

penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (2) Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum (3) Mewujudkan kepastian hak-hak warga Negara

commit to user

melalui



b) Bidang Ideologi dan Politik (1) Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2) Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (3) Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. c) Bidang Ketahanan Nasional (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional secara umum. (2) Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram, dan damai berdasarkan Bhineka Tunggal Ika (3) Mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (4) Mewajibkan

dan

menyadarkan

masyarakat

tentang

pentingnya bela Negara d) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha (1) Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa, dan Negara (2) Mengangkat

harkat

dan

martabat

bangsa

melalui

pemberdayaan ekonomi rakyat (3) Memberdayakan koperasi (4) Menghimpun dan memberdayakan potensi anggota Pemuda Pancasila untuk berwirausaha (5) Membuka/ mengusahakan terbentuknya lapangan kerja Sebenarnya masih terdapat banyak bidang-bidang lain terkait dengan ruang lingkup program umum Pemuda Pancasila tersebut. Namun, hanya bidang-bidang yang telah

disebutkan itu

saja yang mempunyai

kemungkinan besar untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan dengan kaitanya dengan perpolitikan di Indonesia ini. Dengan adanya program-

commit to user



program tersebut diharapkan sasaran-sasaran yang dituju akan tercapai. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai tersbut diantaranya yaitu : a) Program bidang Hukum dan HAM (1) Mengoptimalkan kinerja LPPH dengan penataan jaringan pelayanan hukum yang handal, efektif, komunikatif, proporsional, dan menjunjung kode etik pada seluruh jajaran LPPH yang ada dari tingkat pusat hingga cabang. (2) Memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat umum terutama anggota yang memerlukan perlindungan hukum. (3) Mengadakan pengkajian-pengkajian di bidang hukum yang bertujuan

untsuk

memasyarakatkan/membudayakan

penegakan dan kepastian hukum untuk kepentingan penyelenggarakan pemerintahan Negara. (4) Berperan aktif dalam penegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. (5) Meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat memalui pendidikan dan penyuluhan hukum sehingga mewujudkan tatanan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia. (6) Mendukung penerapan berlakunya hukum dengan tidak pandang bulu sehingga menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta aman, tentram, dan damai. b) Program bidang Ideologi dan Politik (1) Meningkatkan kesadaran politik Pemuda Pancasila sebagai generasi penerus yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan demi terwujudnya cita-cita luhurperjuangan bangsa. (2) Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara bagi terbinanya demokratisasi yang sehat dan dinamis.

commit to user



(3) Meningkatkan kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. (4) Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara serta terbitnya stabilitas nasional. c) Program bidang Ketahanan Nasional (1) Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

akan

perlunya

pembinaan dan pemantapan kesadaran bela Negara dan ikut serta

menumbuhkan

Ketahyanan

Nasional

Bangsa,

sehingga dapat menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang dating dari dalam maupun dari luar terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) Menumbuhkan kesadaran perlunya persatuan dan kesatuan dalam memperkokoh stabilitas nasional sehingga tidak akan terjadi disintegrasi bangsa. (3) Meningkatkan tanggung jawab Pemuda Pancasila dalam rangka menggalang wacana dan aksi kerjasama untuk menyelesaikan konflik-konflik dan pertikaian yang terjadi di tanah air secara damai. d) Program bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha (1) Menghimpun potensi anggota yang berbasis pelaku ekonomi. (2) Membentuk wadah-wadah / badan ekonomi yang berbasis anggota seperti koperasi, yayasan, serta industri rumah tangga. (3) Memotivasi

anggota

untuk

berwirausaha

melalui

pendidikan kewirausahaan, ketrampilan, dan koperasi.

commit to user



(4) Terciptanya peluang dan kesempatan kerja bagi anggota sesuai dengan kebutuhan daerah. 3) Peran Ormas Pemuda Pancasila Pada masa kini, dimana demokratisasi Indonesia diselenggarakan dalam situasi global serta derasnya arus informasi dan teknologi mutakhir, penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi Negara memerlukan pendekatan yang berbeda dengan dimasa lampau. Nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan secara lebih aplikatif, tidak formalistik, dan interaktif dengan pola-pola implementasi yang variatif. Namun satu hal penting, Pemuda Pancasila memandang bahwa penguatan pancasila sebagai ideologi Negara perlu dilaksanakan dengan lebih

memperlakukannya

sebagai

nilai-nilai

pendidikan

dan

kepemimpinan, kemudian setelah itu baru dapat menumbuhkan komitmen politik masyarakat secara meluas. Pemuda Pancasila memandang penting kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai pancasila dalam lingkungan sosial yang berubah, sehingga dapat membangkitkan pengaruhnya sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi Negara. Dengan begitu diyakini ideologi pancasila akan berperan besar dalam membentuk kesamaan perilaku sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa. Pada bagian lain amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengubah struktur, mekanisme dan prosedur kenegaraan perlu mendapatkan evaluasi kritis lebih lanjut. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk membentuk sistem Negara demokratis sesuai prinsip-prinsip trias politika, supremasi hukum, kabinet presidensiil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila, pada prakteknya memunculkan sejumlah persoalan dilematis. Kompleksitas dan polemik seputar perombakan mendasar ketatanegaraan oleh amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebabkan banyak suara termasuk di internal Pemuda

commit to user



Pancasila yang menghendaki kembali kepada sistem asli sebelum amandemen. Meski kekuasaan eksekutif pada masa orde baru dirasakan sangat kuat, maka sebaliknya pada saat ini gerak langkah eksekutif justru memerlukan banyak sekali persetujuan ataupun rekomendasi legislatif yang berisikan kekuatan-kekuatan partai politik, seperti yang terjadi pada kabinet parlementer. Padahal presiden selaku kepala eksekutif secara fulllegitimate telah dipilih langsung. Hal ini bisa terlihat pada kasus pengangkatan panglima TNI, Kapolri, maupun kebijakan-kebijakn pemerintah lainnya. Selain itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah yang dikelompokkan sebagai rejim pemilu dan bukan rejim pemerintahan, telah melahirkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Tidak bisa dipungkiri sistem pemilihan kepala daerah langsung mengakibatkan konflik elit politik berpeluang masuk ke dalam ruang-ruang interaksi masyarakat umum/ lapis bawah. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pertikaian antar simpatisan kandidat politik di berbagai peristiwa pilkada langsung yang telah menghambat jalannya pembangunan daerah. Dalam hal ini Pemuda Pancasila memandang bahwa Pemilihan Kepala Daerah khususnya Gubernur/Kepala Daerah tingkat propinsi perlu dikembalikan dalam posisinya semula sebagai rejim pemerintahan. Pemuda Pancasila juga memandang bahwa konstitusi Negara pasca amandemen perlu diimplementasikan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan agar tidak menyimpang dari paradigma dan semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Di bagian lain, sistem politik dan praktek politik demokrasi elektoral yang diterapkan saat ini dirasakan belum berkorelasi signifikan dengan pencapaian kesejahteraan sosial yang diharapkan. Meski seleksi pejabat politik dilakukan secara demokratis, namun kerap kali produk politik dan kebijakan publik yang dihasilkan berbagai institusi politik/pemerintahan tidak sejalan (akuntabel) dengan kebutuhan masyarakat. Pengingkaran

commit to user



terhadap amanat aspirasi masyarakat akan masih mungkin terus berlangsung, mengingat tidak adanya sanksi politik bagi para pejabat politik yang ingkar dengan komitmen politiknya ketika pemilihan dan sudah terpilih. Satu-satunya sanksi politik yang mungkin dilakukan masyarakat hanyalah vonis pilihan ketika periode eleksi berikutrnya. Sistem dan praktek demokrasi elektoral belum terlihat maksimal memberikan kepemimpinan yang berkualitas. Pasalnya, praktek demokrasi elektoral baru mengembangkan sosialisasi politik secara simbolik dan belum pada tahap substansi. Dalam hal ini demokrasi baru berjalan secara prosedural dan belum substansi, bahkan kadangkala praktek demokrasi elektoral masih dibarengi dengan praktek menjajakan pengaruh (politik uang). Oleh sebab itu Pemuda Pancasila memandang aspek-aspek etik politik serta edukasi dan sosialisasi politik-substansi perlu menjadi concern semua pihak baik lembaga pemerintah, partai politik, ormas, dan media massa. Dengan demikian diharapkan akan mencetak elit-elit politik yang merakyat dan membentuk masyarakat yang kritis melaksanakan partisipasi politiknya. Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Pemilu merupakan momentum dan sarana demokrasi yang perlu disoroti. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden perlu mengadopsi prinsip-prinsip sistem presidensiil sebagai pilihan sistem pemerintahan yang cocok dengan bentuk Negara kesatuan dalam cakupan wilayah kepulauan yang begitu luas. Prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensiil mewajibkan adanya kebebasan berserikat dan berpolitik sesuai dengan pendirian dan paradigma politik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun, fragmentasi politik yang bisa menyebabkan kemandegan pembangunan nasional dan instabilitas politik bukanlah kehendak dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan eksekutif/ presiden perlu mengkokohkan sistem perpolitikan nasional yang telah disepakati dalam suasana stabil dan minim fragmentasi.

commit to user



Sehubungan itu, meski masih perlu dicermati lebih lanjut, Pemuda Pancasila memandang penting waktu penyelenggaraan pemilihan presiden yang dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilihan presiden/ eksekutif yang dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pemilihan legislatif akan lebih cocok dengan sistem presidensiil serta akan menciptakan sebuah koalisi kekuatan politik yang lebih permanen di level pemerintahan dan legislatif. Beralih ke permasalahan ekonmi politik, pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum harus dirumuskan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang partisipatif dan memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi nasional, berupa persamaan peluang dan kesempatan berusaha, tanpa membunuh usaha besar namun tidak menginjak usaha kecil. Pemahaman ini bersumber dari nilai-nilai pancasila, tetap mengindahkan motivasi ekonomi yang saling memangsa satu sama lain. Tekad pembangunan ekonomi nasional selayaknya ditujukan untuk mewujudkan kemerataan sosial tanpa adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah golongan ekonomi kecil dan menengah yang membutuhkan suatu perekonomian kerakyatan dengan kekuatan dari bawah yang menjadi kekuatan ekonomi nasional. Sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia maka sepatutnya ekonomi kerakyatan diposisikan sebagai dinamo pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus simbol perlambang kedaulatan rakyat. Dalam ekonomi kerakyatan dimaksud, proses industrialisasi perlu dimulai dari potensi pedesaan yang umumnya adalah potensi pertanian, perkebunan, dan kelautan. Dari ketiga sektor tersebut Pemuda Pancasila menitikberatkan sektor pertanian selaku sektor perekonomian yang sesuai dengan cirri bangsa dan Negara agraris. Secara khusus Pemuda Pancasila menyerukan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada para petani Indonesia, mulai dari penyediaan pupuk

commit to user



murah, kepemilikan asset/tanah, pembangunan sarana irigasi yang tepatguna serta tidak ragu-ragu untuk melakukan proteksi terbatas terhadap beberapa produk petani Indonesia. Proteksi terbatas dimaksud dapat berupa pembatasan kebijakan impor maupun wilayah pemasaran komoditi pertanian. Proses industrialisasi ditingkat pedesaan akan mengembangkan aktivitas ekonomian ditingkat pedesaan dan menumbuhkannya menjadi suatu kota dan akan bersinergi dengan kehidupan ekonomi kota yang sudah ada. Namun, pengembangan industri rakyat sulit dilakukan jika tidak meningkatkan akses masyarakat kepada aset-aset produktif terutama dalam hal pemberian kredit lunak, pemilikan/penggunaan tanah dan laut bagi para petani dan nelayan termsuk kepemilikan/penggunaan saham bagi para buruh/pekerja dalam

suatu

perusahaan.

Dengan

kata lain,

pertimbangan kredit perbankan kepada industri rakyat sebaiknya tidak berdasarkan agunan melainkan prospek kegiatan usaha. Begitu pula dengan penentuan suku bunga pinjaman agar disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat dan tidak mengeksploitasi keuntungan usaha ekonomi rakyat. Pemuda Pancasila memandang penting adanya sinergi atau kemitraan antara pengusaha besar dan industri rakyat dalam rangka pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan pembinaan industri rakyat itu sendiri. Dalam hal ini Pemuda Pancasila beranggapan pemerintah perlu mewajibkan kalangan pengusaha/industri besar baik modal asing maupun domestik

untuk

mengalihkan

sebagian

proses

produksi

ataupun

distribusinya kepada industri rakyat. Dengan demikian pengusaha kecil dan menengah dapat belajar memproduksi dan memasarkan barang-barang sesuai

prinsip-prinsip

manajemen

modern

dan

kebutuhan

pasar.

Disamping itu Pemuda Pancasila memandang pentingnya ketegasan pemerintah pusat dan lokal untuk menghapus peraturan dan pungutan yang telah menghambat pertumbuhan industri rakyat serta menyederhanakan proses-proses perijinan usaha.

commit to user



Pada bagian lain perwujudan pembangunan ekonomi berwawasan kerakyatan adalah dengan mengoptimalkan pengaruh dan eksistensi koperasi. Dalam hal ini koperasi dilihat sebagai perkumpulan kalangan produsen dan konsumen terbesar (petani, nelayan, buruh/pekerja) untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui aktifitas penjualan produksi dan pembelian kebutuhan. Koperasi bukanlah kumpulan modal kalangan tersebut seperti halnya sebuah badan usaha swasta melainkan badan usaha milik petani dan nelayan yang mampu memproduksi dan memasarkan sendiri produknya secara langsung ke pasar, serta membeli kebutuhannya sendiri secara langsung dari pasar lain. Sedangkan koperasi buruh/pekerja mampu memproduksi dan memasarkan sendiri produknya secara langsung dari pasar lain. Sedangkan koperasi buruh/pekerja mampu diposisikan untuk bermitra dengan pemilik perusahaan mendapatkan kredit modal bank yang disertakan dalam bentuk saham untuk pengembangan usaha di perusahaan setempat. Koperasi buruh/pekerja sekaligus menyediakan kebutuhan pokok anggotanya yang langsung dibeli dari pasar atau produsen lain. Pondasi koperasi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat banyak (petani, nelayan, dan buruh/pekerja) dimaksudkan agar masyarakat banyak tersebut terhindar dari praktek eksploitasi yang dilakukan oleh rentenir, tengkulak, dan pemodal. Masyarakat banyak tersebut merupakan kelompok produsen yang sekaligus adalah konsumen, karenanya semestinya koperasi mampu atau terfasilitasi untuk mengakses langsung pasar/konsumen dan meningkatkan keuntungan anggota. Pada prakteknya perkoperasian

nasional

menjadi

kepanjang-tanganan

swasta

dan

pemerintah untuk meraih pasar secara lebih terjamin. Hal ini ditenggarai akan mengakibatkan ketergantungan koperasi terhadap peran swasta dan pemerintah serta menurunkan kapasitas koperasi menjadi alat pemasaran langsung produk-produk anggotanya. Bahkan menyusutkan kapasitas koperasi untuk mengurangi dominasi rentenir dan tengkulak.

commit to user



Pemuda Pancasila memandang penting perlunya konsisten sikap para oleh, dan untuk

departemen koperasi untuk menciptakan kerjasama antar koperasi memperbesar keberhasilan konsep koperasi sebagai bangunan usaha bersama yang modern, mampu berkembang dan bersaing. Pemuda Pancasila juga memandang penting peranan bank-bank pemerintah untuk aktif melakukan pembinaan kepada koperasi daripada sekedar menunggu pengembalian kredit. Mengembangkan koperasi sebagai suatu badan usaha yang memproduksi barang sekaligus sebagai pasar/konsumen pemakai, berarti tidak memberikan keuntungan kepada swasta. Terkecuali untuk barang dan jasa yang belum mampu diproduksi/ dipasarkan langsung ke konsumen oleh koperasi. Dengan demikian koperasi diharapkan mampu tumbuh, mandiri dan kokoh sebagai soko guru ekonomi bangsa. Pada bagian lain kegagalan sejumlah BUMN sebagai pelaku perekonomian nasional akan mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerjapengelolaan ekonomi oleh pemerintah mengingat adanya struktur modal BUMN yang diperoleh dari pendapatan pajak masyarakat. BUMNBUMN yang merugi terpaksa dikelola oleh Negara dengan memanfaatkan APBN dan otomatis menambah beban keuangan Negara selanjutnya masyarakat. Fenomena pengelolaan BUMN juga perlu disoroti dari aspek kepemilikannya. Meskipun pengelolaan BUMN ditujukan untuk mencapai target-target pendapatan dan belanja Negara dalam APBN, tapi hal yang perlu dicermati adalah kepemilikan BUMN sebagian besar telah beralih ke perusahaan-perusahaan asing. Dengan struktur modal yang diperoleh dari pendapatan pajak masyarakat namun kepemilikan mayoritas di sejumlah BUMN oleh perusahaan asing merupakan gambaran yang ironis dengan gagasan ekonomi kebangsaan/kerakyatan. Namun tentu saja hal ini tidak bisa disikapi secara sederhana, mengingat kompleksitas tantangan dan persoalan ekonomi global yang selalu mengiringi perjalanan bangsa. Terlepas dari target-target APBN yang hendak dicapai, Pemuda Pancasila

commit to user



memandang pentingnya penerapan target APBN yang realistis dan workable yang bisa diperoleh dari upaya menggenjot BUMN. Dalam hal ini, betapapun pentingnya peran BUMN terhadap struktur keuangan Negara, Pemuda Pancasila memandang bahwa siapapun

pemerintahan

(eksekutif dan legislatif) tidak boleh atau tidak patut sekali-kali menjadikan institusi pelayanan masyarakat seperti Bulog, Rumah Sakit, Sekolah dan lainnya selaku BUMN di kemudian hari. Penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya menghadirkan rasa keadilan dalam proses hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa hukum merupakan wilayah lembaga yudikatif dan secara umum dikenal sebagai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana sesuai prinsip-prinsip trias politica bahwa lembaga yudikatif harus bebas dari pengaruh siapapun atau apapun agar lembaga tersebut dapat melakukan penegakan hukum secara murni dan mendekati rasa keadilan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia institusi para penegak hukum (hakim, polisi dan jaksa) mendapatkan legalisasi dari Surat Keputusan Presiden. Hal ini disebut-sebut merupakan celah intervensi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap institusi peradilan dan hukum di Indonesia yang membuka peluang terjadinya penegakan hukum secara tebang pilih. Beberapa faktor harus diperhatikan dalam penegakan hukum antara lain , sistem hukum Negara, SDM penegak hukum, sistem pendidikan penegak hukum dan lain-lain. Saat ini di tengah-tengah masyarakat banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat penegak

hukum.

Selain

karena

adanya

celah

sistemik

namun

penyimpangan ini juga tidak dapat dilepaskan dari moral dan mentalitas para penegak hukum sebagai faktor dominan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya aparat hukum yang disidangkan karena terlibat kasus-kasus korupsi. Dalam hal penegakkan hukum ini Pemuda Pancasila memandang pentingnya kemandirian lembaga-lembaga peradilan hakim, polisi, dan

commit to user



jaksa dari berbagai intervensi kekuasaan. Termasuk pembentukan komisi yudisial melalui mekanisme fit & proper test yang dianggap rentan dengan intervensi fraksi-fraksi kekuatan politik di parlemen. Karena itu, maski masih perlu didiskusikan, Pemuda Pancasila memandang penting agar di masa depan institusi kepolisian berada sepenuhnya dalam

domain publik,

dimana pembentukan instansi

kepolisian disesuaikan dengan nuansa dan kondisi lokal setiap wilayah serta pimpinan jawatan kepolisian tersebut dipilih melalui komisi kepolisian. Komisi

kepolisian

dimaksud

terdiri atas

tokoh-tokoh

masyarakat lokal yang kredibel dan bereputasi positif. Secara khusus mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemuda Pancasila memandang bahwa korupsi akan berujung pada rontoknya ketahanan nasional dan menyengsarakan kehidupan masyarakat. Kejahatan korupsi harus ditindak secara khusus, tanpa pandang bulu diperlakukan sebagai musuh negara dan masyarakat, serta divonis seberat-beratnya untuk menghasilkan efek jera. Pemberantasan korupsi dilakukan secara merata terhadap semua kasus yang telah memiliki bukti-bukti hukum memadai, sehingga tidak terkesan tebang pilih apalagi menjadi alat politik kekuasaan. Disamping itu, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara komprehensif lintas sektoral. Berbagai kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih ataupun bercelah korupsi tidak boleh

dibiarkan

dan

diratifikasi

sesuai

situasi

dan

kondisi

pembentukannya. Pendidikan dan pembinaan mental tolak korupsi perlu ditanamkan sedini mungkin di berbagai institusi sosial pendidikan/ agama, sehingga sikap menolak korupsi diharapkan akan menjadi watak kepribadian bangsa. Hak Asasi Manusia merupakan persoalan yang sangat prinsip bagi kehidupan manusia di semua Negara. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat sebagai salah satu unsur HAM dilindungi oleh konstitusi. HAM perlu ditinjau tidak hanya dari satu aspek tetapi seluruh aspek kehidupan bangsa baik politik, sosial budaya, dan sebagainya. Pemuda

commit to user



Pancasila memandang bahwa meski substansi HAM berlaku universal dan bisa terdapat kesamaan diantara bangsa-bangsa di dunia, namun penerapan HAM di Indonesia perlu memeperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sejalan dengan

penegakan

hukum,

Pemuda Pancasila

memandang upaya penegakan HAM tidak boleh dijadikan senjata politik kelompok tertentu. Tetapi pada pihak lain, birokrasi dan aparatur pemerintah wajib menyediakan saluran-saluran pelaksanaan HAM dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM untuk menghadirkan rasa keadilan dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok.. Pemaparan di atas merupakan berbagai pandangan dan juga beberapa hal yang ingin dirubah oleh ormas pemuda Pancasila terkait dengan keputusan-keputusan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pandanganpandangan yang sekiranya tidak cocok dengan ideologi pancasila yang dianut oleh ormas Pemuda Pancasila ini diharapkan bisa diluruskan oleh mereka-mereka yang mempunyai peranan untuk merubahnya. Pemuda Pancasila di sini mempunyai peranan sebagai penyalur aspirasi rakyat dengan cara mengkritisi apa-apa saja yang telah dilakukan pemerintah

untuk

kesejahteraan

rakyat.

Mereka

melakukan

dan

menyuarakan aspirasinya melalui kegiatan-kegiatan bagi masyarakat seperti pemberian pendidikan dan pelayanan akan bantuan hukum bagi yang memerlukan perlindungan hukum khususnya bagi masyarakat kelas bawah dan masyarakat yang awam hukum, melakukan unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, contohnya pada kebijakan kenaikan bahan bakar minyak beberapa waktu lalu. Di dalam politik praktis pun para anggota dari Pemuda Pancasila ini diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi politik. Bagi Pemuda Pancasila hal itu harus disalurkan melalui Partai Patriot baik secara institusi maupun secara individu. Partai Patriot merupakan partai politik bentukan ormas Pemuda Pancasila yang berperan untuk menyalurkan aspirasi rakyat lewat jalan politik praktis dimana jika ada

commit to user



salah satu anggota nya yang terpilih sebagai anggota dewan maka tujuantujuan daripada ormas Pemuda Pancasila ini dapat diperjuangkan oleh anggota Pemuda Pancasila yang duduk di kursi dewan tersebut. Di Sukoharjo, Pemuda Pancasila dalam peranannya di politik, walaupun mungkin lebih banyak kegiatan yang menjurus pada bidang sosial, sudah terlihat dari kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dimasukkan ke dalam program kerja Pemuda Pancasila tersebut. Beberapa program kerja dari Pemuda Pancasila antara lain : a) Diklat Komando Inti (KOTI), dengan materi : (1) Wawasan kebangsaan (2) Bakti sosial (3) Pelatihan baris-berbaris b) Raker KOTI c) Donor Darah d) Temu Kader e) Kemah Kebangsaan di Karanganyar f) Sarasehan Hari Lahir di Pancasila g) Penyuluhan Narkoba di Sukoharjo secara rutin tiap hari sumpah pemuda h) i) Pelantikan Pengurus MPC j) Pembentukan Lembaga Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) dan pelatihan kader pratama bagi Sapma k) Peringatan Hari Pahlawan Kegiatan latihan kader pratama yang dilakasanakan di Gunung Taruwongso Tawangsari. Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk anggota Pemuda Pancasila menjadi sebuah kader atau pemimpin yang militant dimana suatu saat nanti bisa berkiprah di kancah politik untuk terus berjuang mempertahankan pancasila sebagai ideologi Negara.

commit to user



Tiap hari sumpah pemuda yaitu pada tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan hari jadi ormas Pemuda Pancasila ini, para anggota Pemuda Pancasila, khususnya di Sukoharjo mengadakan syukuran dibarengi dengan sarasehan dan pelatihan untuk terus menanamkan semangat pancasila di dalam diri masing-masing anggotanya. Seperti juga yang dilakukan pada hari sumpah pemuda kemarin, acara tersebut dilaksanakan di daerah Polokarto. Hal ini dimaksudkan agar semangat idealis pancasila tidak akan luntur seiring berkembangnnya jaman. Menurut mereka hal ini penting supaya nantinya jika sudah berada di kursi dewan maka semangat ini akan tetap terus ada untuk memperjuangkan nilai-nilai pancasila yang mereka pandang sudah mulai hilang. Selain itu, ada penyuluhan narkoba juga yang diadakan rutin setiap hari Sumpah Pemuda supaya pemuda pemudi bangsa ini tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang tidak bermanfaat khususnya narkoba yang hanya akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai ormas sosial dan juga untuk mematuhi konstitusi, ormas Pemuda Pancasila di Sukoharjo juga memberikan pelayanan pendidikan untuk orang-orang yang tidak mampu khususnya para anak jalanan yang ada di daerah Sukoharjo. Selain itu pada bulan puasa kemarin mereka juga membagikan takjil berupa nasi bungkus dan kolak kepada 500 fakir miskin, tukang becak dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini mereka lakukan hanya sebagai bentuk simbolis dari pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana berbunyi fakir miskin

dan anak-anak

terlantar

dipelihara

oleh

negara.

Mereka

memandang negara tidak bisa melaksanakan hal ini, oleh karena itu kegiatan ini digunakan untuk sedikit menyindir negara agar pemerintahan ini segera bertindak untuk kesejahteraan rakyat. Komando Inti Mahatidana (KOTI) adalah salah satu badan/lembaga fungsional yang wajib dibentuk pada setiap Struktur Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. Tugas Pokok & Fungsi dari KOTI adalah sebagai lembaga penggodogan kader-kader Pemuda Pancasila. Salah satu tugas

commit to user



utama KOTI Mahatidana adalah di bidang Pertahanan dan Keamanan pada setiap teritorial struktur Majelis Pimpinan PP . Oleh karena itu dibutuhkan Diklat Komando Inti yang fungsinya adalah sebagai upaya meningkatkan kontribusi Pemuda Pancasila dalam membangun bangsa dan juga untuk membentuk kader yang loyal, pancasilais, dan profesional. Hal pokok yang diusung dalam diklat ini adalah penguatan pemahaman kader PP, khususnya yang tergabung dalam KOTI Mahatidana, tentang ideologi Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Harapannya, diklat ini akan semakin meneguhkan militansi dan nasionalisme para kader untuk ikut membangun republik.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Peran Ormas Sebagai Lembaga Infrastruktur Politik Di Indonesia Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk ormas. Peran-peran ormas tersebut, khususnya di dalam kancah politik saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut : a)

Sebagai penyalur aspirasi rakyat sebagaimana tujuan dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri dibentuk. Cara-cara yang digunakan tersebut bisa menggunakan beberapa sarana. Saranasarana tersebut yaitu sebagai berikut : (1) Demonstrasi dan Kekerasan Fisik (2) Hubungan Pribadi (3) Perwakilan Langsung (4) Saluran formal dan institusi lain

b)

Di sini ormas juga mempunyai peran sebagai pengalih isu politik. Biasanya ormas-ormas seperti ini di pakai oleh pemerintah untuk menutup-nutupi suatu kejadian politik yang sedang hangat berlangsung. Sebagai contoh, sebut saja Front Pembela Islam (FPI) yang di Indonesia ini terkenal radikal. Setiap ada isu politik yang hangat sedang ramai-ramai diperbincangkan, misalnya pada saat kasus Bank Century, mereka tiba-tiba beramai-ramai berada di suatu tempat dan merusak banyak hal dengan dalil untuk kebaikan umat Islam. Seketika itu juga berita-berita tentang Bank Century hilang dari peredaran berganti dengan berita tentang ormas tersebut.

commit65to user



c)

Untuk bisa mencapai kedudukan di dalam kursi dewan . Di sini ormas mempunyai peran untuk ikut dalam pengambilan keputusan di dalam legislatif sesuai dengan tujuan dan cita-cita ormas tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu dengan pembentukan partai politik dan menggunakannya sebagai kendaraan politik baik secara lembaga maupun individual. Contohnya ormas NU yang membentuk partai PKB, ormas Muhammadiyah membentuk partai PAN, Nasional Demokrat membentuk partai Nasdem.

2. Peran Ormas Pemuda Pancasila Sebagai Lembaga Infrastruktur Politik Di Indonesia Khususnya Di Sukoharjo Terkait dengan itu semua, Ormas Pemuda Pancasila dalam hubungannya dengan lembaga infrastruktur politik, mempunyai berbagai peranan di dalam dunia perpolitikan di Indonesia ini, khususnya di daerah Sukoharjo. Hal ini bisa terlihat dari berbagai pandangan-pandangannya yang mendasarkan pada ideologi pancasila dan dengan teguh memegang konstitusi, kemudian dari programprogram dan sasaran yang dituju dari ormas Pemuda Pancasila ini, serta dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila sejauh ini. Di Sukoharjo, Pemuda Pancasila dalam peranannya sebagai lembaga infrastruktur politik sudah terlihat dari kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dimasukkan ke dalam program kerja Pemuda Pancasila tersebut. Beberapa program kerja dari Pemuda Pancasila antara lain : a) Diklat Komando Inti (KOTI), dengan materi : (1) Wawasan kebangsaan (2) Bakti sosial (3) Pelatihan baris-berbaris b) Raker KOTI c) Donor Darah d) Temu Kader

commit to user



e) Kemah Kebangsaan di Karanganyar f) Sarasehan Hari Lahir di Pancasila g) Penyuluhan Narkoba di Sukoharjo secara rutin tiap hari sumpah pemuda h) i) Pelantikan Pengurus MPC j) Pembentukan Lembaga Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) dan pelatihan kader pratama bagi Sapma k) Peringatan Hari Pahlawan B. Saran Saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah: 1. Sebaiknya pemerintah khususnya para dewan pembuat kebijakan publik dalam hal ini badan legislatif di Indonesia (DPR, DPRD, dan MPR) untuk lebih peka dalam hal membuat kebijakan dan supaya lebih mendengarkan suara aspirasi rakyat untuk menjadikan Indonesia bangsa yang mensejahterakan rakyatnya 2. Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijabarkan, sudah sepatutnya bahwa ormas jangan hanya menjadikan bangsa ini sesuai tujuannya sendiri masing-masing, melainkan juga untuk lebih menyuarakan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa ini. 3. Ormas Pemuda Pancasila sebagai ormas sosial khususnya Pemuda Pancasila di Sukoharjo supaya lebih gencar untuk membuat programprogram kerja yang lebih ke sosial bukan untuk ikut terjun langsung ke dalam politik praktis dan sebaiknya lebih bisa menamkan dan menumbuhkan semangat Pancasila ke pada masyarakat khususnya para pelajar dalam dunia pendidikan lewat kerjasama dengan sekolah atau unversitas dengan memeberikan materi-materi yang berkaitan dengan Pancasila

dan

keutuhan

Negara

Kesatuan

commit to user

Republik

Indonesia.

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents