perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh : RETA RUSYANA PRIMADANI NIM. E0011260
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA 2015 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
Disusun Oleh : RETA RUSYANA PRIMADANI NIM. E0011260
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, April 2015 Dosen Pembimbing
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. DR. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum NIP. 195702031985032001
Rofikah, S.H.,M.H NIP. 195512121983032001
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Disusun Oleh : RETA RUSYANA PRIMADANI NIM. E0011260
Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari
: Senin
Tanggal
: 27 April 2015
DEWAN PENGUJI 1. Subekti, S.H.,M.H NIP. 19641022 1989032002
: ..........................................
2. Rofikah, S.H.,M.H NIP. 195512121983032001
: ..........................................
3. Prof.DR.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum NIP. 195702031985032001
: ..........................................
Mengetahui Dekan,
Prof. DR. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum commit to user NIP. 195702031985032001 iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERNYATAAN Nama
: Reta Rusyana Primadani
NIM
: E0011260
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul : TINJAUAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
Surakarta, 8 April 2015 Yang membuat pernyataan,
Reta Rusyana Primadani NIM. E0011260
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK Reta Rusyana Primadani. E.0011260. 2015. “TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pemberian pembebasan bersyarat khususnya bagi Narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk mengetahui pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan Penulis di dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan mengenai ketentuan pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan syarat khusus bagi Narapidana tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 43A ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan, aturan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kata kunci : Pembebasan bersyarat, Narapidana, Korupsi
commit to user
v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT Reta Rusyana Primadani. E.0011260. 2015. “A REVIEW OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 99 OF 2012 ON THE PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRISONERS RIGHTS RELATED TO THE PAROLE FOR CORRUPTION INMATES”, Faculty of Law University Of Sebelas Maret Surakarta. This legal research was aimed to determine the arrangements of parole granting for inmates, especially corruption inmates based on Government Regulation Number 99 of 2012 on the Terms and Procedures for the Implementation of the Prisoners Right to determine the parole granting based on Government Regulation Number 99 of 2012 on the Terms and Procedures for the Implementation of the Prisoners Right whether it is contrary or not with the Act Number 12 of 1995 on Penitentiary. The method used in this legal writing was normative legal research. The type data used in this research is secondary data and use literature study in collected the data, there were secondary data related with the issue examined and classified by the cataloging. After all the data were collected, it analyzed by deductive method. Based on the research, the arrangements regarding the provision of parole granting for inmates is under Article 43 clause (1) and clause (2), and special conditions for corruption inmates was provided in Article 43A clause (1) and clause (3), and Article 43B of Government Regulation Number 99 of 2012 on Implementation Procedures the Prisoners Right. Meanwhile, the rules of parole granting for corruption inmates based on Government Regulation Number 99 Year 2012 on Implementation Procedures the Prisoners Right in hieratic formation of legislation was contrary to the Act Number 12 of 1995 on Penitentiary.
Keywords: Parole, Inmates, Corruption
commit to user
vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum (skripsi) dengan judul : “Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Terkait Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan Penulisan hukum (skrpsi) ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 1.
Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 yang membimbing, mengarahkan, dan menerima kehadiran Penulis untuk berkonsultasi dengan tangan terbuka hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum (skripsi) ini.
2.
Ibu Rofikah S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang membimbing, mengarahkan, dan menerima kehadiran Penulis untuk berkonsultasi dengan tangan terbuka hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum (skripsi).
3.
Bapak Budi Setiyono S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis.
4.
Ibu Lutfiyah Trini Hastuti,S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada Penulis.
5.
Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga commit to user
vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dapat dijadikan bekal dalam Penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga dapat Penulis amalkan untuk kedepannya. 6.
Staf Tata Usaha, Staf Pendidikan, Staf Kemahasiswaan, Staf Perpustakaan, Staf Pengelola Penulisan Hukum dan segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7.
Keluarga tercinta, untuk Ibu Marsiyatun, Bapak Wahyono Heru Susapto, Adikadikku tercinta Reva dan Rezky, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama ini sehingga Penulis selalu mempunyai rasa semangat yang tinggi selama masa perkuliahan sekaligus dalam menyusun Penulisan hukum (skripsi) ini.
8.
Keluarga besar Fakultas Hukum 2011, Viva Justicia FH UNS!
9.
Sahabat-sahabatku tersayang, Yaya, Nesya, Sasa, Monic, Chyntia, Tika yang selalu saling memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis, terima kasih telah menemani masa perkuliahanku.
10. Sahabat-sahabat dari kosan pertama sampai kos terakhir yang Penulis sayangi,, kalian yang selalu memberikan senyuman kebahagiaan, terima kasih atas segala pelajaran hidup suka duka selama tinggal bersama di kosan. 11. Sahabat-sahabatku tersayang di Jogja, terima kasih atas semangat dan dukungannya. 12. Serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat, terima kasih semuanya. Penulis menyadari bahwa Penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya Penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi Penulis maupun para pembaca. Surakarta, 8 April 2015 Penulis commit to user
viii
Reta Rusyana Primadani
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI................................................................ iii HALAMAN PERNYATAAN................................................................................. iv ABSTRAK............................................................................................................... v ABSTRACT............................................................................................................. vi KATA PENGANTAR.............................................................................................. vii DAFTAR ISI............................................................................................................ ix DAFTAR BAGAN.................................................................................................. xii BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1 A. Latar Belakang....................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah.................................................................................. 7 C. Tujuan Penulisan Hukum....................................................................... 7 D. Manfaat Penulisan Hukum..................................................................... 8 E. Metode Penulisan Hukum...................................................................... 9 F. Sistematika Penulisan Hukum................................................................ 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.............................................................................. 16 A. Kerangka Teori....................................................................................... 16 1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi........................................ 16 a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi............................................. 16 b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.......................................... 17 2. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan....................................... 20 a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan............................................ 20 b. Teori Pemidanaan....................................................................... 21 c. Tujuan Pemidanaan.................................................................... 27 3. Tinjauan Tentang Narapidana........................................................... 29 commit to user
ix
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
a. Pengertian Narapidana................................................................ 29 b. Hak-hak Narapidana................................................................... 30 c. Pembinaan Narapidana............................................................... 31 4. Tinjauan Tentang Pembebasan Bersyarat......................................... 33 a. Pengertian Pembebasan Bersyarat.............................................. 33 b. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat......................................... 35 B. Kerangka Pemikiran............................................................................... 38 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.......................................... 40 A. Hasil Penelitian.................................................................................... 40 1. Pengaturan Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat............ ........... 40 a. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana 1) Berdasarkan KUHP....................................................... 40 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan................................................. 42 b. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi.......................................................... 43 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan............................
45
2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak
Warga
Binaan
Pemasyarakata..................................................................47 3) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, commit to user
x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Asmilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti
Menjelang
Bebas,
dan
Cuti
Bersyarat.......................................................................... 50 2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi............................................................................. 56 a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan......................................................................56 b) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan....................................................... 58 B. Pembahasan....................................................................................... 60 1. Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pdiana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan................................................. 60 2. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.................................................................. 64
BAB IV PENUTUP.................................................................................................. 70 A. Simpulan.............................................................................................. 70 B. Saran.................................................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA
commit to user
xi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR BAGAN
Bagan I : Kerangka Pemikiran.................................................................................. 38 Bagan II : Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat........................................... 54
commit to user
xii
