Penulisan Hukum (Skripsi)

i digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN AMUNISI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska)

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: HANAWATI VITANINGTIAS NIM.E0009151

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2013

ii digilib.uns.ac.id


PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN AMUNISI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska)

Oleh : HANAWATI VITANINGTIAS NIM E0009151

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 8 Maret 2013 Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum.

Ismunarno,S.H.,M.Hum.

NIP. 19570203 198503 2 001

NIP. 19660428 199003 1 001 commit to user

iii digilib.uns.ac.id


PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN AMUNISI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska) Oleh : HANAWATI VITANINGTIAS NIM E0009151 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada: Hari Tanggal

: Jum’at : 15 Maret 2013

DEWAN PENGUJI 1. Sabar Slamet, S.H.,M.H. NIP. 19560727 198601 1 001 Ketua

:……………………………

2. Ismunarno, S.H.,M.Hum. NIP. 19660428 199003 1 001 Sekretaris

:……………………………

3. Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001 Anggota

:…………………………..

Mengetahui Dekan,

Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum. NIP. 19570203 198503 commit to user 2 001

iv digilib.uns.ac.id


PERNYATAAN Nama

: Hanawati Vitaningtias

NIM

: E0009151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN AMUNISI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska) adalah

betul- betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 8 Maret 2013 Yang membuat pernyataan,

Hanawati Vitaningtias NIM E0009151

commit to user

v digilib.uns.ac.id


ABSTRAK Hanawati Vitaningtias, E0009151. 2013. PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN AMUNISI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terhadap kasus tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan dan dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berupa buku, tulisan, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduksi yaitu dengan pengajuan premis mayor kemudian premis minor setelah itu baru ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah sesuai diterapkan dalam perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dengan terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo Alias Abu Rayyan Alias Abu Aisyah. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dengan terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo Alias Abu Rayyan Alias Abu Aisyah adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Terhadap perbuatan tedakwa hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan, nilai kemanfaatan seperti yang dikemukakan oleh Radbruch. Kata kunci

: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Amunisi commit to user

vi digilib.uns.ac.id


ABSTRACT Hanawati Vitaningtias, E0009151. 2013. PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN AMUNISI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. The purpose of the research by the author is to know how the application of Article 1 paragraph (1) Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1951 on criminal cases without the right to store ammunition. In addition, this study also aims to determine how the consideration of the judge in deciding criminal cases without the right to store ammunition. This study is descriptive or applied in legal research and the writer uses normative legal research. The type of material used in the study of law is a primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials obtained from the District Court of Surakarta, while secondary legal materials obtained from books, literature, journals, papers, relevant legislation relating to the issue being investigated. Legal materials collection technique used is the study of literature with the study materials in the form of books, writings, documents, laws and regulations relating to the matter under investigation. Analytical technique used in this study is deductive logic is by filing minor premise major premise later after it had drawn the conclusion of the second premise. Based on the research that has been done, it can be concluded that the application of Article 1 (1) Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1951 compliance issues in criminal implemented without the defendant's right to store ammunition Bahrunna'im Anggih Muhammad Abu Rayyan Tamtomo Alias Alias Abu Aisha. Basic considerations Surakarta District Court in decisions in the criminal case without the defendant's right to store ammunition Bahrunna'im Anggih Tamtomo Muhammad Abu Rayyan Alias Alias Abu Aisha is Article 1 paragraph (1) Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1951, which elements in the article have been met. Against acts tedakwa Surakarta District Court convict 2 (two) years and 6 (six) months in prison. The decision handed down by District Court Judge Surakarta reflects the values of justice, utility value, the value of benefits as proposed by Radbruch. Keywords: Crime, No Rights, Ammunition

commit to user

vii digilib.uns.ac.id


KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan berkat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANGUNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN AMUNISI (STUDI

PUTUSAN

PENGADILAN

NEGERI

SURAKARTA

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska)”. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas mengenai tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi yang terjadi di Surakarta, bagaimana penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun immateriil sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan, terima kasih penulis ucapkan kepada : 1. Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 2. Bapak Sabar Slamet,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 3. Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I skripsi penulis yang telah banyak memberikan bantuan berupa pengarahan, bimbingan serta saran dari awal hingga akhir penulisan hukum ini. commit to user

viii digilib.uns.ac.id


4. Bapak Ismunarno,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II skripsi penulis yang telah banyak memberikan bantuan berupa pengarahan, bimbingan serta saran dari awal hingga akhir penulisan hukum ini. 5. Bapak Agus Rianto,S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh masa perkuliahan. 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajarannya staf Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UNS dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam penulisan hukum ini. 7. Bapak dan Mama tercinta, Bapak Yohanes Warmanto dan Ibu Yuliana Siti Maryanti DL yang selalu mendukung, memberikan semangat serta doa yang

selalu

dipanjatkan

setiap

malam

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar. 8. Adik , Christina Selvi Indahwati atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 9. Tunangan tersayang, Stefanus Haryo Kurniawan yang menjadi partner terbaik bagi penulis dalam mendukung penulisan hukum ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik. 10. Nenek tercinta, Ibu Anastasia Sunarti yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 11. Bapak Petrus Canisius Jaka Sujana dan Ibu Agnes Sri Muryani, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 12. Alm. Bapak Yohanes de Brito Sunardjo dan Adek Yohanes yang telah di Surga walaupun sudah tiada tapi penulis selalu merasakan kehadiran dan dukungannya secara tidak langsung sehingga menjadi motivator tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 13. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat commit to user sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

ix digilib.uns.ac.id


14. Sahabat-sahabat selama kuliah Natalia, Asti, Ita, Dea, Tata dan teman dari SMP dan SMA yang selalu memberikan kecerian dan semangat bagi penulis dikala senang dan susah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 15. Semua teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2009 yang telah menambah pengalaman penulis selama kuliah. 16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral maupun materiil. Dengan kerendahan

hati penulis menerima kritik dan saran yang

membangun sehingga dapat memperbaiki seluruh kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Surakarta, 8 Maret 2013 Penulis HANAWATI VITANINGTIAS

commit to user

x digilib.uns.ac.id


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………...i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………………….ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI……………………………………..iii HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………...iv ABSTRAK………………………………………………………………..……v KATA PENGANTAR……………………………………………………......vii DAFTAR ISI………………………………………………………………......x DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………xii DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………...xiii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………..….1 B. Perumusan Masalah……………………………………………..…7 C. Tujuan Penelitian…………………………………………….........7 D. Manfaat Penelitian…………………………………………….......8 E. Metode Penelitian……………………………………………........9 F. Sistematika Penelitian………………………………………........13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana………………….……15 2. Tinjauan Umum Tentang Amunisi……………………………..23 3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi…………………………………………………………28 4. Tinjuan Umum Tentang Tujuan Hukum……………...………..30 B. Kerangka Pemikiran……………………………………….............33 commit to user

xi digilib.uns.ac.id


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian…………………………………………………….36 B. Pembahasan 1. Penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska…........………………......55 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7Pid.Sus/2011/PN.Ska……………………………………..66 BAB IV PENUTUP A. Simpulan………………………………………………………….108 B. Saran……………………………………………………………...110 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..111

commit to user

xii digilib.uns.ac.id


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran……………………………………..37

commit to user

xiii digilib.uns.ac.id


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951……………………………………………..116

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seseorang dapat memiliki suatu barang secara legal maupun secara ilegal. Terhadap barang yang diperdagangkan secara umum setiap orang bisa mendapatkannya secara legal atau resmi. Barang yang tidak diperdagangkan secara umum yang hanya boleh dimiliki pihak tertentu namun masyarakat sipil dapat memilikinya, maka kepemilikan tersebut dapat dikatakan sebagai kepemilikan secara ilegal. Pengecualian berlaku apabila orang tersebut telah mendapatkan surat ijin untuk memiliki barang tersebut. Kepemilikan terhadap suatu barang secara ilegal banyak terjadi di Indonesia dan banyak pula macamnya seperti masyarakat sipil memiliki senjata api atau amunisi secara ilegal tanpa surat ijin. Barang yang dimiliki tersebut tersebut bukan barang yang diperdagangkan secara bebas kepada masyarakat umum hanya Tentara dan Polisi yang boleh memilikinya. Apabila ada yang memiliki senjata api atau amunisi selain Tentara dan Polisi tanpa mempunyai surat ijin maka mereka mendapatkan barang tersebut secara ilegal atau tidak resmi melalui proses penyelundupan. Terdapat larangan bahwa senjata api dan amunisi tidak boleh dimiliki oleh masyarakat sipil tanpa ijin dari Kepolisian, namun larangan tersebut terbatas pada senjata api atau amunisi jenis tertentu. Ada senjata api atau amunisi jenis tertentu yang boleh dimiliki oleh masyarakat sipil untuk kepentingan bela diri maupun olahraga, contohnya senjata api yang digunakan untuk olahraga menembak. Senjata api maupun amunisi yang dilarang untuk dimiliki masyarakat sipil adalah yang berbahaya dengan resiko yang tinggi. Masyarakat sipil hanya boleh memiliki senjata yang bukan merupakan senjata organis TNI atau POLRI dan tidak otomatis. Senjata tersebut biasanya memiliki kaliber yang lebih kecilcommit dari 32.to Senjata user api yang boleh untuk dimiliki

1

2 digilib.uns.ac.id


oleh masyarakat sipil dalam rangka kepentingan bela diri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/82/II/2004 tentang buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Poin 14 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: 1. Senjata api bahu, jenis Shoutgan Kal 12 GA; 2. Senjata api genggam: a. Jenis

: Pistol/Rivolver

b. Kaliber

: 32 /35 /inc

Salah satu cara memperoleh barang ilegal adalah melalui proses penyelundupan, proses penyelundupan adalah : Proses penyelundupan merupakan salah satu cara untuk memiliki senjata api maupun amunisi yang dilarang dimiliki oleh masyarakat sipil. Dalam beberapa kasus penyelundupan senjata api ilegal para pelaku menggunakan angkutan jasa melalui jalur transportasi udara dan transportasi darat. Namun karena adanya pemeriksaan dokumen dan barang di setiap perbatasan negara, kebanyakan memilih menggunakan kontainer yang dibawa dengan perahu motor maupun kapal kargo dan melakukan transaksi disekitar perairan laut perbatasan antar negara. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan aparat keamanan dan mudahnya aksesbilitas melalui jalur perdagangan laut”(Anggi Setio, Jurnal Kriminologi Indonesia, No.II, Agustus 2009:4). Ketatnya pemeriksaan dokumen tidak menjadi penghambat proses penyelundupan karena ada cara lain yang dapat dilakukan. Kerjasama dan strategi yang sudah direncanakan secara matang menjadi pendukung lancarnya proses penyelundupan. Terdapat banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan dalam proses penyelundupan agar proses penyelundupan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Peristiwa penyelundupan senjata api dimulai dengan pengrekrutan kurir senjata, menentukan jalur transit hingga tujuan penyelundupan senjata api, hingga tahap penjagaan dan penerimaan ke tempat tujuan dilakukan dengan rapi dan teratur. Penyelundupan senjata api tidak hanya terjadi di daerah-daerah Indonesia tetapi juga melampaui batas-batas negara. Penyelundupan senjata api biasanya ditujukan bagi daerah-daerah dengan intensitas konflik internal yang tinggi seperti Aceh, Poso, perbatasan Tawau dan Nunukan (Kalimantan), Ambon, Papua, daerah rawan kejahatan seperti Jakarta, Jawa Barat, Makassar (Anggi Setio, Jurnal Kriminologi Indonesia, No.II, Agustus 2009:13). commit to user


3 digilib.uns.ac.id

Melalui proses penyelundupan tersebut peredaran senjata api maupun amunisi menjadi merajalela. Proses penyelundupan suatu barang memang tidak mudah, walaupun sulit untuk menyelundupkan faktanya senjata api dan amunisi bisa beredar dan bahkan dapat dimiliki oleh masyarakat sipil secara ilegal. Sungguh sebuah ironi yang menyesakkan dimana ada peraturan yang ketat mengatur mengenai ijin memiliki senjata api dan amunisi, tetapi dilain pihak ternyata ada pihak yang mendapatkan celah untuk mendapatkannya secara ilegal. Senjata api dan amunisi merupakan dua barang yang saling berhubungan satu sama lain, amunisi merupakan isian dari senjata api. Senjata api tidak berfungsi apabila di dalamnya tidak terdapat amunisi, demikian sebaliknya. Sekarang yang menjadi perhatian adalah kasus kepemlikan amunisi yang banyak di jumpai di kalangan masyarakat sipil. Kepemilikan amunisi tersebut akibat dari proses penyelundupan amunisi. Berbagai kasus tersebut antara lain orang yang menyimpan amunisi tanpa ijin sehingga terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya. Peredaran amunisi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan, seiring dengan banyaknya kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan amunisi dalam masyarakat. Masyarakat sipil tidak diperbolehkan menyimpan amunisi, karena amunisi merupakan benda yang berbahaya. Untuk dapat memiliki amunisi dibutuhkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut, sehingga bila ditemukan masyarakat sipil dapat memiliki amunisi tanpa surat ijin harus dicurigai bagaimana amunisi tersebut bisa sampai dimiliki masyarakat sipil. Dalam masyarakat sipil di Indonesia banyak ditemukan mereka yang memiliki amunisi secara ilegal, padahal mereka yang menyimpan amunisi secara ilegal tidak selamanya menggunakannya untuk hal positif dan bermanfaat. Kepemilikan amunisi secara ilegal berarti memilikinya secara tidak legal atau tidak sah atau tidak menurut hukum yang berlaku. Amunisi yang disimpan oleh masyarakat sipil ada yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seprti untuk mencuri, menjambret, membunuh, dll. Amunisi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan commit to userpertahanan dan keamanan. Selain tugas pokok bagi Tentara dan Polisi di bidang

4 digilib.uns.ac.id


itu Tentara dan Polisi diperbolehkan untuk menyimpan senjata api sebagai sarana dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan pekerjaannya Tentara dan Polisi menggunakan alat atau sarana yang mendukung dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila terjadi suatu hal yang mengancam keamanan dan pertahanan maka Tentara dan Polisi dapat menggunakan alat tersebut sebagai sarana untuk menstabilkan keadaan. Selain tentara dan polisi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai ijin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa orang yang bukan anggota Tentara maupun Polisi yaitu masyarakat sipil yang tidak memiliki izin tidak diperbolehkan menyimpan senjata api termasuk amunisi. Masyarakat umumnya menyebut rangkaian amunisi secara utuh sebagai peluru, di mana proyektil peluru, selongsong peluru, mesiu, dan primer termasuk di dalam sebuah peluru. “Hal ini sebenarnya salah, karena istilah peluru sebenarnya hanya mengacu pada bagian proyektil dari amunisi tersebut, atau anak peluru

yang

ditembakkan

bukan

keseluruhan

dari

amunisi

tersebut”

(http://id.wikipedia.org/wiki/Selongsong_peluru, 7 November 2012). Amunisi merupakan barang yang berbahaya maka masyarakat sipil tidak boleh menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Yang menjadi keprihatinan adalah masyarakat sipil yang menyimpan amunisi, menggunakan amunisi tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Pada dasarnya peredaran amunisi secara ilegal tidak dibenarkan dilakukan instansi lain selain Tentara dan Polisi. Namun, diluar lingkungan TNI dan POLRI terdapat kepemilikan, penguasaan dan atau penggunaan amunisi yang digunakan oleh instansi pemerintah lainnya dalam rangka penegakan hukum, maka pemerintah perlu untuk mengadakan penertiban, pengawasan, dan pengendalian commit to user


5 digilib.uns.ac.id

amunisi di kalangan masyarakat sipil, sehingga dapat dicegah timbulnya ancaman atau gangguan terhadap keamanan negara. Kepemilikan amunisi secara ilegal sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Keresahan dan ketakutan tersebut beralasan karena timbul pertanyaan apakah kepemilikan amunisi secara ilegal oleh masyarakat sipil digunakan untuk hal yang baik atau buruk. Penyalahgunaan amunisi oleh pihak yang tidak berwenang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Maka timbullah berbagai macam tindak pidana kejahatan dimasyarakat. Ternyata selain menggunakan amunisi terdapat pula tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan senjata api. Contohnya kasusnya adalah “kasus perampokan di empat toko emas di Pasar Ciputat Tangerang pada hari jumat 24 Februari 2012, perampok tersebut menggunakan senjata api untuk melancarkan aksi mereka” (http://log.viva.co.id/news/read/291744-perampokberpistol-mulai-incar-lagi-toko-emas, 8 November 2012). Tindak pidana yang menggunakan amunisi sebagai sarananya sudah menjadi fenomena yang sudah tidak asing dalam masyarakat di Indonesia. Ini merupakan dampak dari peredaran amunisi secara ilegal yang memungkinkan masyarakat sipil dapat memiliki amunisi dengan mudah. Amunisi secara ilegal disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, sehingga marak terjadi kasus tindak pidana seperti tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. Tidak tertatanya dengan rapi mengenai pengawasan amunisi merupakan salah satu penyebab beredarnya amunisi ilegal. Di Indonesia ini terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai amunisi, walaupun peraturan yang ada tidak khusus mengatur amunisi tetapi juga mengatur mengenai senjata api yaitu Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, UndangUndang No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional commit toIndonesia user Indonesia, Instruksi Presiden Republik No.9 Tahun 1976 tentang

6 digilib.uns.ac.id


Peningkatan dan Pengendalian Senjata Api, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut perundangan mengenai Senjata Api, SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Terdapat banyak peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai amunisi, namun faktanya masih ada pihak-pihak yang menemukan celah untuk melanggar peraturan yang ada. Masyarakat sipil tidak dapat memiliki amunisi secara ilegal karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki ijin kepemilikan amunisi. Pengertian amunisi

menurut Undang-undang Darurat Republik

Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nmor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan. Adanya celah dalam peraturan yang ada dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat memiliki amunisi secara ilegal. Uraian diatas sudah memberikan pengertian mengenai amunisi menurut peraturan yang ada. Pengawasan perlu dilakukan untuk mengurangi kesempatan bagi pihak yang ingin memiliki amunisi secara ilegal. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi masyarakat sipil dapat berpartisipasi. Atas dasar uraian diatas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul

: PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-

UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN AMUNISI (STUDI

PUTUSAN

PENGADILAN commit to user No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska).

NEGERI

SURAKARTA

7 digilib.uns.ac.id


B. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas ,maka penulis mencoba membatasi permasalahan yang akan dikaji diatas menjadi dua rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan

amunisi

dalam

putusan

Pengadilan

Negeri

Surakarta

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska? 2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi (studi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska)? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah disusun. Tujuan penelitian pada dasarnya bersifat objektif dan subyektif, adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska ; b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi (studi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska).

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


2. Tujuan Subyektif a. Untuk

menambah,

memperluas

dan

mengembangkan

wawasan,

pemahaman serta pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum khusunya hukum pidana tentang tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi; b. Untuk memahami dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut; c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum; dan; d. Untuk melengkapi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian terdapat manfaat yang bisa diambil. Penulis mengharapkan ada manfaat yang berguna bagi penulis maupun orang yang membacanya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya; b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan litelatur dalam kepustakaan khususnya mengenai tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi; c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pihak lain dalam penelitian sejenis yang akan datang. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti dan mungkin juga masyarakat yang mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian; b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan bagi commit to user semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti;

9 digilib.uns.ac.id


c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman kepada penulis mengenai permasalahan yang diteliti yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain dikemudian hari. E. Metode Penelitian “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau komsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. “Menurut Hutchinson penelitian hukum normatif

atau doctrinal research

sebagai research which provides a systematic exspositions of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficilty and, perhaps predicts future development” (Peter Mahmud Marzuki, 2005:32). Intinya penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang digunakan penulis bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian preskriptif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, commit dan to user konsep- konsep hukum norma hukum. Sebagai ilmu terapan

10 digilib.uns.ac.id


ilmu hukum menetapakan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki,2005:22). “Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki,2005:35). Setelah aturan-aturan tersebut ditemukan maka dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. 3. Pendekatan Penelitian “Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach )” (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93 ). Dari beberapa pendekatan tersebut penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus ( case approach ). Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah : Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antar regulasi dan undang-undang ( 2005 : 93). Selain pendekatan undang-undang penulis juga menggunakan pendekatan kasus, pendekatan kasus adalah : Pendekatan kasus ( case approach ) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 94). commit to user



4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data penelitian. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi” (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, kasus dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah: 1) Undang –Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STLB.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api; 3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 4) Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata RI No.KEP/27/XII/1997 tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntutan

Kebijaksaan

Untuk

Meningkatkan

Pengawasan

Dan

Pengendalian Senjata Api; 5) SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik; 6) Kasus tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi yang terjadi di kota Surakarta dengan terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih commitalias to user Tamtomo alias Abu Rayyan Abu Aisyah.



b. “Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

atas

putusan

pengadilan”

(Peter

Mahmud

Marzuki,2008:141). Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum; 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana; 3) Jurnal-jurnal hukum; 4) Literatur dan hasil penelitian lainnya. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. “Studi pustaka merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara menginfentarisasikan dan mempelajari bahanbahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian” (Amirudin dan Zainal Asikin, 2010:68). 6. Teknis Analisa Bahan Hukum Setelah semua data dikumpulkan maka perlu dilakukan analisa terhadap data yang sudah dikumpulkan. Tujuan analisa data untuk menghasilkan suatu penelitian hukum yang baik. Penulis menggunakan logika deduksi yaitu “berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion” (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47). commit to user



F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam

bab

ini

penulis

akan

menguraikan

mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

Teoritis,

Metode

Penelitian

dan

Sistematika Penulisan Hukum. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam

bab

ini

penulis

akan

menguraikan

mengenai dua sub bab yaitu kerangka teori dan kerangka analisis. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, pengertian amunisi, bagian-bagian amunisi, penggolongan amunisi serta pengertian tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dan unsur-unsurnya, dan tujuan hukum. Selain itu untuk memudahkan alur berfikir maka dalam bab ini akan disertai dengan kerangka pemikiran. commit to user



BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yaitu bagaimana penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

terhadap

menyimpan

tindak amunisi.

pidana Dan

tanpa

hak

bagaimana

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta. BAB IV

: PENUTUP Dalam

bab

ini

penulis

akan

menguraikan

simpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teoritis 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana a. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, sedangkan istilah dalam bahsa asing yaitu delict. “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenankan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 2002:55). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai istilah strafbaar feit. Istilah strafbaar feit diterjemahkan oleh para pakar hukum pidana di Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, yaitu: 1) Menurut Adami Chazawi “Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu” (2002 : 67).

commit to user 1515



2) Menurut P.A.F Lamintang Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan starfbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan (1997 : 181). 3) Vos merumuskan bahwa “suatu strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan” (Martiman P, 1996 : 16). 4) Menurut Simons mengenai tindak pidana, beliau mengemukakan bahwa “strafbaar feit adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum” (Simons,1992 :127). 5) Moeljatno berpendapat ”perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” ( Moeljatno,2000 : 54). 6) Karni memberi pendapat bahwa ”delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan” (Sudarto, 1990 : 42). 7) Menurut Profesor Pompe dalam buku P.A.F. Lamintang merumuskan Strafbaarfeit yaitu : Strafbaarfeit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan commit to umum user (P.A.F.Lamintang,1997 : 181).



8) Arti delict itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai “delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman” (R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005:35). Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan adalah tindakan melawan hukum atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pidana tersebut dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi orang yang bersangkutan dan orang yang mengetahuinya. b. Unsur –Unsur Tindak Pidana Ada berbagai pendapat ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain: 1) Unsur-unsur tindak piadana menurut Moeljatno, antara lain: a) Perbuatan (manusia); b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); c) Bersifat melawan hukum (syarat meteriil). Syarat formil harus ada, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, kerena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh ,masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa “kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat” (Sudarto, 1990:43).

commit to user



2) Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana atau strafbaarfeif antara lain : “Unsur-unsur strafbaarfeit adalah: a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; b) Bersifat melawan hukum; c) Dilakukan dengan kesalahan; d) Dapat dipidana” (Sudarto,1991 : 26). 3) Menurut E.Mezger, terdiri dari : “Unsur –unsur tindak pidana adalah: a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia; b) Sifat melawan hukum; c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; d) Diancam dengan pidana” (Sudarto, 1991 : 26). 4) Menurut D.Simons dalam buku Sudarto, unsur- unsur tindak pidana : “Unsur –unsur strafbaarfeit adalah: a) Perbuatan manusia; b) Diancam dengan pidana; c) Melawan hukum; d) Dilakukan dengan kesalahan; e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (1991 :28). 5) Menurut P.A.F Lamintang yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : Jika kita berusaha untuk merumuskan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari dua unsur tersebut sebgai berikut: commit to user



a) Unsur Subjektif Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari: (1) Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa); (2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP; (3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya; (4) Perasaan takut atau vress; (5) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad. b) Unsur Objektif Yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari: (1) Melanggar hukum (wedenrechtelijkheid); (2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F.Lamintang,1997 : 191-194). c. Jenis –Jenis Tindak Pidana Menurut Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana I, tindak pidana terdiri dari berbagai jenis. Dimana antara tindak pidana yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan. Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis, yaitu: 1) Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan atau rechtdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau westdelict ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak commit to user pidana.



2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana. 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian Tindak pidana sengaja atau doleus delicten adalah tindak pidana yang dalam rumusannnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau colpuse delicten adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. 4) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Tindak pidana pasif (delicta omisionis) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. 5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan aflopende delicten.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa commit to user sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah



perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu belanda, disebut sebagai voortdurende delicten. 6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. 7) Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undangundang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan delicta comunia tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masayarakat dengan kualitas tertentu,dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya. 8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak

disyaratkan adanya

pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peritiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut. 9) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan Tindak pidana dalam bentuk pokok atau eenvoudige delicten, commit to user dirumuskan secara lengkap artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan



dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan. Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbas pada ancaman pidana yang akan dikenakan. 10) Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang dilindungi Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi. 11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan enkelvoudige delicten adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

commit to user



2. Tinjauan UmumTentang Amunisi a. Pengertian Amunisi Terdapat beberapa pengertian amunisi, yaitu: 1) Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. 2) Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan. 3) Amunisi yaitu: “amunisi adalah alat apa saja yang dibuat atau dimaksudkan untuk digunakan dalam senjata api sebagai proyektil atau yang berisi bahan yang mudah terbakar yang dibuat atau dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas di dalam Senjata Api untuk meluncurkan proyektil” ( Bambang Semedi,2011 : 26). 4) “Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan” (Emma Zaidar,Makalah,2003:3). 5) “Amunisi merupakan bahan pengisi senjata api atau bahan peledak yang ditambahkan pada musuh” (http://artikata.com/arti-318823amunisi.html, 6 November 2012). commit to user



6) Menurut Heru Gunaedi “ammunition/Munisi adalah suatu benda yang diisi dengan bahan peledak/bahan kimia, dilengkapi dengan alat pengumpan dan alat tambahan, mempunyai sifat, bentuk, dan balistik tertentu, untuk sarana perang guna merusak/menghancurkan sesuatu” (Heru Gunaedi,2005 : 409). b. Bagian Amunisi Amunisi merupakan bagian penting pada senjata api, karena tanpa amunisi senjata api tidak bisa digunakan. Sebaliknya amunisi juga tidak berguna apabila tidak ada senjata api, jadi amunisi dan senjata api dapat diibaratkan sebagai simbiosis mutualisme dimana keduanya saling menguntungkan. Amunisi terdiri dari berbagai bagian, yaitu: 1) Menurut Emma Zaidar dalam makalahnya, amunisi pada umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : a) Berdasarkan struktur. Pembagian amunisi berdasarkan strukturnya dapat dibagi : (1) Pelor (Bullet); (2) Kelongsong (Cartridge Case); (3) Isian dorong (Propelan); (4) Penggalak (Primer). b) Berdasarkan Kaliber. Pembagian amunisi berdasarkan kalibernya dapat dibagi menjadi : (1) Amunisi ringan (MURI). Muri ini dipakai pada senjata yang mempunyai diameter lubang laras maksimum 12,7 mm; (2) Amunisi Berat (MURAT). Murat ini dipakai pada senjata yang mempunyai diameter lubang laras diatas 12,7 mm (Emma Zaidar,2003:3). 2) Peluru dengan bentuk panjang adalah amunisi, peluru merupakan bagian dari amunisi lebih tepatnya peluru adalah bagian ujung dari amunisi. Menurut Anne Ahira : Amunisi dalam senjata api memiliki bagian-bagian sebagai berikut: a) Primer Bagian pada amunisi ini berungsi sebagai alat pematik pembakaran atautodetonator, terletak di bagian bawah commit user yang berbentuk datar.



b) Rim Bagian pada amunisi ini terletak di atas primer, gunanya adalah untuk menyalurkan panas yang dihasilkan primer pada bubuk mesiu. c) Propelan Propelan yang digunakan umumnya adalah bubuk mesiu, bubuk mesiu hampir mengisi penuh bagian amunisi. d) Selongsong Yang dimaksud dengan selongsong pada istilah senjata api sebenarnya bukan moncong panjang yang menjadi bagian dari senjata api, tapi adalah benda berbentuk tabung yang menampung bubuk mesiu. e) Peluru Bagian ini terletak paling atas dari sebuah proyektil, berbentuk segitiga dengan sudut tumpul, peluru inilah yang intinya akan didorong oleh proses pembakaran tadi” (http://www.anneahira.com/senjata-api.htm,8 November 2012). 3) Menurut Heru Gunaedi, bagian amunisi terdiri dari : Untuk membedakan munisi yang satu dengan yang lainnya, harus dipahami konstruksi dan bagian-bagiannya. Sebutan munisi berdasarkan kontruksinya sebagai berikut: a) Peluru adalah munisi yang terdiri dari pelor/proyektil, kelongsong, isian dorong, dan penggalak/primer. b) Granat adalah munisi yang bekerjanya dengan cara dilempar kesasaran, baik dengan tangan maupun dengan senjata. c) Rocket adalah munisi yang meluncur kesasaran dengan menggunakan tenaga jet sedangkan rudal adalah roket yang dapat dikendalikan dengan peralatan penuntun baik gelombang elektro magnetic, sinar infra merah, gelombang panas dan sebagainya saat meluncur kesasaran. d) Ranjau adalah munisi yang harus dipasang pada tempat tersembunyi/tersamar, guna menjebak lawan dapat bekerja akibat ulah korban (Heru Gunaedi,2005:410-414). 4) Menurut Bambang Semedi “amunisi juga berarti bagian-bagian dari amunisi seperti patroon hulzen (selongsong peluru), slaghoedjes (penggalak), mantel kogels (peluru palutan), slachtveepatroonen (pemalut peluru) demikian juga proyektil-proyektil yang dipergunakan commit to user



untuk menyebarkan gas-gas yang dapat membahayakan kesehatan manusia” (Bambang Semedi,2011:26). c. Penggolongan Amunisi 1) Penggolongan amunisi ini berdasarkan pada amunisi yang didesain khusus, yaitu : Amunisi berdasarkan desain khusus digolongkan menjadi : a) Super Vel Ammunition Variasi dari amunisi untuk senjata api caliber 0,38”; pelurunya lebih ringan, sebagian dibungkus jaket, kecepatannya tinggi (high velocity). Desain peluru ini dua macam, yaitu : a flat nose soft point dan a hollow point. Apabila pada umumnya caliber 0,38” (special standard), velositasnya hanya 855 kaki/menit; maka apabila peluru yang dipakai adalah “Super vel ammunition”, yang kecepatannya 1370 kaki/menit, maka dapat dibayangkan bahwa dari senjata api yang sama tetapi amunisinya beda, walaupun lubang masuknya sama besarnya, kerusakan organ dalam akan lebih dasyat pada yang mempergunakan “Super vel ammunition”. b) KTW Ammunition Peluru untuk senjata api laras panjang yang terdiri dari logam campuran yang dibalut teflon, dengan jaket logam yang menutupi separuh dari anak peluru, dapat menutupi laras serta alurnya. Desain seperti ini memungkinkan terpisahnya jaket, sehingga berdampak pada upaya penyidik dalam menelusuri senjata yang akan dijadikan benda bukti, oleh karena jaket yang beralur dan terpisah itu tidak dapat ditemukan. c) Frangible bullets Peluru untuk senjata kaliber 0,22” ini dibuat dari serbuk timah atau besi, sehingga ketika mengenai tubuh korban, peluru tersebut akan buyar. Dalam kasus ini pemeriksaan dengan sinar-X dapat membantu untuk mengetahui adanya penyebaran dalam tubuh korban. Keadaan tersebut tentunya menyulitkan penyidik dalam mengidentifikasi senjata yang menewaskan korban. d) Quick Shock Ammunition Bagian depan projektilnya berlubang (seperti jenis “hollow point”), sedangkan bagian basisnya terbagi tiga. Desain seperti ini dapat menjelaskan mengapa dalam tubuh korban peluru pecah menjadi tiga bagian, dan to user kemana-mana, tidak tembus, biasanya commit tidak memantul



sehingga si penembak tidak perlu kuatir tembakannya akan mengenai orang yang berada di belakang korban, yang bukan target sasarannya (http://jurnalmiliter.blogspot.com/2011/11/amunisiamunisi-yang-mempunyai-desain.html, 8 November 2012). 2) Menurut Heru Gunaedi juga digolongkan sebagai berikut : Penggolongan amunisi selain berdasarkan atas besar kecilnya ukiran maupun tujuan penggunaan a) Berdasarkan kesatuan pengguna utama (1) Munisi Infantri (muif) adalah semua macam/jenis munisi yang digunakan untuk kesejahteraan infanteri, antara lain meliputi: (a) Munisi pistol dan pistol isyarat; (b) Munisi senapan penembak runduk dan senapan mesin; (c) Munisi senapan otomatis dan senapan mesin; (d) Granat tangan, granat senapan, granat launcher dan granat mortir; (e) Munisi senjata lawan tank. (2) Munisi Alteri adalah semua macam/jenis munisi yang digunakan untuk kesejahteraan arteleri, antara lain meliputi: (a) Munisi untuk senjata arteleri pertahanan udara; (b) Munisi untuk senjata arteleri medan; (c) Munisi untuk senjata kavaleri. (3) Munisi Khusus adalah semua macam/jenis munisi yang penggunaannya secara khusus oleh kesatuan zeni guna kepentingan khusus, meliputi: (a) Munisi penyembur api; (b) Detonator,sumbu, bahan peledak; (c) Ranjau, bungalor torpedo, dll. b) Berdasarkan mutu/kondisi/kualitas (1) Munisi baik (Kelas I untuk persediaan operasi); (2) Munisi rusak terdiri dari rusak semu, rusak ringan, rusak berat, rusak membahayakan. c) Berdasarkan administrasi (1) Munisi persediaan; (2) Munisi latihan. d) Berdasarkan penyimpangan dan pembekalan (1) Munisi garis I; (2) Munisi garis II; (3) Munisi garis III (Heru Gunaedi,2005:415-422). commit to user



d. Peraturan yang Mengatur Amunisi Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai amunisi, yaitu : 1) Undang –Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STLB.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api; 3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan KementerianPertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 4) Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata RI No.KEP/27/XII/1997 tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntutan

Kebijaksaan

Untuk

Meningkatkan

Pengawasan

Dan

Pengendalian Senjata Api; 5) SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. 3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi a. Pengertian Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan adalah tindakan melawan hukum atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tanpa hak atau tanpa ijin menyimpan amunisi secara ijin atau ilegal. Sehingga perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. commit to user



Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Dengan diancam hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi Unsur –unsur tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951, sebagai berikut: 1) Unsur “Barang siapa” Unsur barang siapa mengacu pada subyek hukum yaitu orang atau disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Setiap manusia mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menyatakan lain. 2) Unsur “tanpa hak” memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

membawa,

mempunyai

dalam

menyembunyikan,

mempunyai miliknya,

mempergunakan,

persediaan menyimpan, atau

padanya

atau

mengangkut,

mengeluarkan,

dari

Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Unsur tanpa hak ini terdapat banyak perbuatan yang dilarang sehingga unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak harus memenuhi semua perbuatan yang dilarang, melainkan cukup salah satu atau lebih perbuatan yang dilarang saja yang terpenuhi.

commit to user



4. Tinjauan Umum Tujuan Hukum Dalam merumuskan tujuan hukum para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yaitu : 1) Menurut Aristoteles “Menurut Teori Etis ( “etische theorie” ) hukum hanya semata – mata bertujuan mewujudkan keadilan. Hal tersebut dikemukan dalam karyanya “Ethica Nicomachea” dan “Rhetorika” yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu member kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya” (H.Riduan Syahrani, 1999 : 20). 2) Menurut Jeremy Bentham “Dalam teori utilities dikemukan bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja, hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyakbanyaknya” (H.Riduan Syahrani, 1999 : 21). 3) Menurut Bellefroid “Bellefroid mengemukakan teori campuran yaitu antara pendapat Aristoteles dan Jeremy Bentham dalam bukunya “Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland”, yaitu bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu keadilan dan faedah” (H.Riduan Syahrani, 1999 : 22). 4) Menurut Van Apeldoorn Van Apeldoorn merumuskan tujuan hukum sebagai berikut: Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingankepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian. Dan hukum pertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara to user kepentingan commit yang dilindungi, di mana setiap orang harus



memperoleh sedapat mungkin (H.Riduan Syahrani,1999 : 22). 5) Menurut Utrecht

yang

menjadi

haknya

Utrecht merumuskan tujuan hukum sebagai berikut: Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (politionele taak van hetrecht). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting) (H.Riduan Syahrani,1999 : 23). 6) Menurut Wirjono Prodjodikoro “Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat” (H.Riduan Syahrani, 1999 : 23). 7) Menurut Mochtar Kusumaatmadja “Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur” (H.Riduan Syahrani, 1999 : 24). 8) Menurut Franka Salis “Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian” (Van Apeldoorn, 2001:10). 9) Menurut Radbruch Menurut Radbruch tujuan hukum ada tiga yang lebih dikenal dengan nilai dasar hukum, yaitu : Nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, terdapat ketegangan satu sama lainnya, kerena ketiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan satu sama lain. Misalnya kepastian hukum akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Bagi kepastian hukum yang utama adalah adanya peraturan-peraturan, adil dan kegunaan bagi masyarakat diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Dengan adaya nilai-nilai yang berbeda tersebut maka penilaian tentang keabsahan hukum dapat bermacam-macam ( Satjipto Rahardjo, 2006 :19). Nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai commit to user kegunaan adalah bagaimana hukum tersebut berguna dalam masyarakat,



sedangkan nilai kepastian hukum menitikberatkan bahwa kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Kepemilikan Amunisi

Boleh dimiliki masyarakat sipil

Tidak boleh dimiliki masyarakat sipil

Secara legal/resmi Melalui proses penyelundupan

Masyarakat Sipil Dapat Memiliki Amunisi tanpa ijin

Penyalahgunaan Kepemilikan Amunisi

Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran commit to user



Keterangan : Kerangka pemikiran diatas mencoba untuk memberikan gambaran mengenai alur berfikir penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan mengenai tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi yang melanggar Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951. Senjata api dan amunisi merupakan suatu barang yang berbahaya yang boleh memiliki hanyalah Tentara dan Polisi. Selain Tentara dan Polisi masyarakat sipil tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata api dan amunisi karena senjata api dan amunisi tidak boleh digunakan dengan semena-mena. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak dijumpai kasus kepemilikan amunisi oleh masyarakat sipil yang sampai diproses di Pengadilan. Peredaran amunisi di Indonesia semakin merajalela, akibat peredaran tersebut masyarakat dapat memiliki amunisi secara legal dan ilegal. Kepemilikan amunisi secara legal adalah memiliki amunisi jenis tertentu yang diperbolehkan untuk disimpan oleh masyarakat sipil. Kepemilikan amunisi secara ilegal adalah memiliki amunisi yang dilarang dimiliki oleh masyarakat sipil secara tidak resmi melalui proses penyelundupan. Proses penyelundupan amunisi dapat melalui jalur darat, air maupun udara setiap jalur tersebut memiliki hambatan dan resiko masing-masing. Biasanya proses penyelundupan sudah direncanakan terlebih dahulu sehingga pada waktu pelaksanaan semua berjalan dengan rapi. Tidak mudah melakukan proses penyelundupan tetapi yang mengherankan walaupun sulit dan berisko tetap saja dilakukan demi tujuan tertentu. Masyarakat sipil yang mempunyai amunisi secara ilegal bisa digunakan untuk hal baik dan hal yang tidak baik. Amunisi yang digunakan untuk hal yang tidak baik seperti menggunakannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Kepemilikan amunisi secara ilegal yang disalahgunakan sangat membuat resah dan merugikan masyakat lain serta menimbulkan ketakutan. Amunisi merupakan commit to user bahan peledak yang berbahaya tidak semua orang bisa mempergunakannya hanya



orang tertentu saja seperti Tentara dan Polisi. Karena sifatnya yang berbahaya maka amunisi tidak boleh dimiliki oleh masyarakat sipil, kecuali ada ijinnya. Peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan amunisi di Indonesia sudah ada walaupun tidak secara spesifik mengatur amunisi tetapi juga mengatur mengenai senjata api. Walaupun begitu tetap ada yang mencari celah untuk melanggar peraturan yang ada. Masyarakat sipil yang memiliki amunisi secara ilegal secara hukum telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Tindakan menyimpan amunisi tersebut termasuk dalam tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Untuk dapat menguraikan dan memberikan penjelasan dalam pembahasan mengenai penulisan hukum yang dibuat penulis, maka penulisan akan melalukan studi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska. Data yang diperoleh penulis sebagai berikut: Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi dengan terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH 1. Identitas Nama lengkap

:MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM

ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH Tempat Lahir

: Pekalongan

Umur/Tangal Lahir

: 27 tahun/6 September 1983

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Jalan Kali Sampang RT. 002 / RW. 003

Kampung

Metrodranan,

Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Pendidikan

: D3.

commit to user 36



2. Kasus Posisi a. Pada tanggal 7 November 2010 RULLY JUANDA, S.H. bersama RIFO WIJAYANTO, dan MARYUDI SALEMPANG petugas Kepolisian dari Mabes Polri menerima informasi bahwa ada seseorang yang bernama NAIM yang tinggal di daerah Metrodranan, Pasar Kliwon, Surakarta memiliki sejumlah amunisi dan seseorang yang bernama NAIM tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan pelaku teror. Lalu petugas Kepolisian tersebut memastikan informasi yang diterima tersebut dengan mengadakan penyelidikan di lapangan; b. Kemudian pada tanggal 9 November 2010 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan petugas Kepolisian tersebut melakukan pembuntutan terhadap sasaran yakni terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH, dan sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya di depan Beteng Trade Center, petugas Kepolisian tersebut menghentikan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor; c. Selanjutnya petugas Kepolisian memberitahukan kepada Terdakwa mengenai identitas diri yang berasal dari petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas lalu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas diri Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP atas nama MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO, lalu petugas Kepolisian mengadakan interogasi

dan

Terdakwa

MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM

ANGGIH TAMTOMO menerangkan bahwa benar dirumahnya yang beralamat di Jalan Metrodranan RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan pasar Kliwon, Kota Surakarta telah disimpan sejumlah amunisi dan peluru yang diperoleh Terdakwa dari to userPUTRA alias IPUNG alias seseorang yang bernama commit PURNAMA



TIKUS alias USMAN alias USAMAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO); d. Atas pengakuan dari Tersangka tersebut, dimana situasi pada saat itu sedang hujan deras dan di sekitar lokasi rumah Terdakwa yang terletak di Metrodranan RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepat berada disamping kali besar dalam kondisi banjir mencapai 80 (delapan puluh) cm, akhirnya petugas Kepolisian memutuskan untuk menunggu sampai hujan reda dan air surut; e. Pada tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 05.00 WIB barulah petugas Kepolisian dapat melakukan penggeledahan setelah hujan berhenti dan banjir mulai surut. Kemudian petugas kepolisian mencari Ketua RT setempat yaitu Sdr. MULYADI dan dengan kesaksian Ketua RT Metrodranan RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Pasar

Kliwon,

Kecamatan

Pasar

Kliwon,

Kota

Surakarta

Sdr.MULYADI dan Terdakwa serta petugas Kepolisian mengadakan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa; f. Ketika dilakukan penggeledahan, Terdakwa menunjuk sebuah ruangan yang berada di bagian belakang rumah yang merupakan garasi. Setelah sampai di dalam ruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) tas ransel hitam yang kemudian di hadapan petugas Kepolisian dan Ketua RT yaitu Sdr. MULYADI, Terdakwa membuka tas ransel hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang terbuat dari karton. Setelah kardus disobek permukaan atasnya terdapat 1 (satu) plastik putih yang berisi sejumlah peluru dan holdster (sarung) senjata serta kotak-kotak kecil berwarna merah muda yang setelah dibuka isinya adalah amunisi peluru berukuran panjang; g. Terdakwa dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian dan Ketua RT yaitu Sdr. MULYADI mengadakan perhitungan terhadap amunisi commit userpuluh delapan) kotak kertas peluru tersebut dan berjumlah 28to(dua



warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang dan 1 (satu) kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 ( tiga puluh dua ) butir peluru senjata api kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam; h. Barang-barang hasil penggeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut diakui merupakan barang titipan yang dititipkan kepada Terdakwa sekitar tahun 2005 oleh orang yang bernama PURNAMA PUTRA alias IPUNG alias UUS alias TIKUS alias USMAN alias USAMAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO); i. Terdakwa tidak memiliki wewenang maupun ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menyimpan 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga ) butir peluru senjata api laras panjang, 1 (satu) kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm, dan 1(satu) buah sarung senjata warna hitam, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa menerima, menyimpan, menyembunyikan amunisi peluru adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. j. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratrium Bareskim Polri Nomor : 2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010, berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari data/ file Unit Senjata Api Forensik Puslabfor maka pemeriksa berpendapat bahwa: a) 32 (tiga puluh dua) butir peluru Bukti PBI s/d PB32 yang disebut pada Bab I adalah terdiri dari 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 9 mm (Round Nose) dan 16 (enam belas) butir peluru tajam (Hollow point) caliber 9 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm; commit to user



b) 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru Bukti PB33 s/d PB565 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacketed (Pointed) kaliber 7,62 x 39 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api laras panjang AK-47 dan SKS 7,62 mm. 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ------Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH pada hari minggu 10 November 2010 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 20120 bertenpat di Metrodranan RT. 002/ RW.003 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

mencoba

memperoleh,

menyerahkan

atau

mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai

dalam

miliknya,

menyimpan,

mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: a. Bahwa pada tanggal 7 November 2010 RULLY JUANDA, S.H. bersama RIFO WIJAYANTO, dan MARYUDI SALEMPANG petugas Kepolisian dari Mabes Polri menerima informasi bahwa ada seseorang yang bernama NAIM yang tinggal di daerah Metrodranan, Pasar Kliwon, Surakarta memiliki sejumlah amunisi dan seseorang yang bernama NAIM tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan pelaku teror. Lalu petugas Kepolisian tersebut memastikan informasi yang diterima tersebut dengan mengadakan penyelidikan di lapangan; commit to user



b. Kemudian pada tanggal 9 November 2010 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan petugas Kepolisian tersebut melakukan pembuntutan terhadap sasaran yakni terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH, dan sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya di depan Beteng Trade Center, petugas Kepolisian tersebut menghentikan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor; c. Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian memberitahukan kepada Terdakwa mengenai identitas diri yang berasal dari petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas lalu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas diri Terdakwa dan Terdakwa

memberikan

KTP

atas

nama

MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO, lalu petugas Kepolisian mengadakan

interogasi

dan

Terdakwa

MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO menerangkan bahwa benar dirumahnya yang beralamat di Jalan Metrodranan RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan pasar Kliwon, Kota Surakarta telah disimpan sejumlah amunisi dan peluru yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama PURNAMA PUTRA alias IPUNG alias TIKUS alias USMAN alias USAMAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO); d. Bahwa atas pengakuan dari Tersangka tersebut, dimana situasi pada saat itu sedang hujan deras dan di sekitar lokasi rumah Terdakwa yang terletak di Metrodranan RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepat berada disamping kali besar dalam kondisi banjir mencapai 80 (delapan puluh) cm, akhirnya petugas Kepolisian memutuskan untuk menunggu sampai hujan reda dan air surut; commit to user



e. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 05.00 WIB barulah petugas Kepolisian dapat melakukan penggeledahan setelah hujan berhenti dan banjir mulai surut. Kemudian petugas kepolisian mencari Ketua RT setempat yaitu Sdr. MULYADI dan dengan kesaksian Ketua RT Metrodranan RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Sdr.MULYADI dan Terdakwa serta petugas Kepolisian mengadakan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa; f. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, Terdakwa menunjuk sebuah ruangan yang berada di bagian belakang rumah yang merupakan garasi. Setelah sampai di dalam ruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) tas ransel hitam yang kemudian di hadapan petugas Kepolisian dan Ketua RT yaitu Sdr. MULYADI, Terdakwa membuka tas ransel hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang terbuat dari karton. Setelah kardus disobek permukaan atasnya terdapat 1 (satu) plastik putih yang berisi sejumlah peluru dan holdster (sarung) senjata serta kotak-kotak kecil berwarna merah muda yang setelah dibuka isinya adalah amunisi peluru berukuran panjang; g. Bahwa kemudian Terdakwa dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian dan Ketua RT yaitu Sdr. MULYADI mengadakan perhitungan terhadap amunisi peluru tersebut dan berjumlah 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang dan 1 (satu) kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 ( tiga puluh dua ) butir peluru senjata api kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam; h. Bahwa ketika barang-barang hasil penggeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut diakui merupakan barang titipan yang dititipkan kepada Terdakwa sekitar tahun 2005 oleh commit toPUTRA user alias IPUNG alias UUS orang yang bernama PURNAMA



alias TIKUS alias USMAN alias USAMAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO); i. Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang maupun ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menyimpan 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga ) butir peluru senjata api laras panjang, 1 (satu) kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm, dan 1(satu) buah sarung senjata warna hitam, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa menerima, menyimpan, menyembunyikan amunisi peluru adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. j. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratrium Bareskim Polri Nomor : 2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010, berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari data/ file Unit Senjata Api Forensik Puslabfor maka pemeriksa berpendapat bahwa: 1) 32 (tiga puluh dua) butir peluru Bukti PBI s/d PB32 yang disebut pada Bab I adalah terdiri dari 16 (enam belas) butir peluru tajam kaliber 9 mm (Round Nose) dan 16 (enam belas) butir peluru tajam (Hollow point) caliber 9 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm; 2) 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru Bukti PB33 s/d PB565 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacketed (Pointed) kaliber 7,62 x 39 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api laras panjang AK-47 dan SKS 7,62 mm.

commit to user



4. Fakta Hukum Yang Diperoleh Berdasarkan Pemeriksaan di Pengadilan a. Saksi MULYADI Bahwa saksi selaku ketua RT 02 RW 03 Metrodranan, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sejak Juni 2010 sampai dengan sekarang. Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa bertempat tinggal di Metrodranan RT 02 RW 03, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta disamping sungai sejak bulan Agustus 2010 dan bertempat tinggal bersama dengan istri dan anaknya yang berumur 1 tahun. Pada tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 05.30 WIB saksi kedatangan seseorang yang mengaku Petugas Kepolisian, petugas Kepolisian menanyakan apakah wilayah rumah sepanjang kali masih lingkungan dimana saksi sebagai Ketua RT. Kemudian Polisi mengajak saksi ke arah rumah Terdakwa dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa menyimpan amunisi di rumahnya. Polisi menyuruh saksi untuk mengetuk pintu rumah terdakwa namun karena tidak ada tanggapan Polisi mendobrak pintu rumah Terdakwa. Setelah itu Polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, di garasi Polisi mengambil CPU lebih dari 3 dan spanduk. Saksi menerangkan karena Polisi mencari-cari namun tidak menemukan apa-apa Terdakwa dibawa ke dalam rumah tersebut untuk menunjukkan dimana amunisi itu disimpan. Di garasi terdapat gudang terkunci namun Terdakwa mencari kunci tersebut tidak ditemukan maka pintu gudang di dobrak oleh Polisi. Terdakwa mengikuti Polisi dari pintu menuju gudang, didalam gudang Polisi menemukan sebuah tas ransel dari tumpukan barang-barang dalam gudang. Tas ransel tersebut berisi peluru dalam kotak berwarna merah jambu, 1 buah sarung senjata berwarna hitam, 1 kantong putih berisi peluru. Terdapat 28 kotak kertas warna merah jambu berisi 533 butir peluru, commit to user saksi tidak mengetahui jenis peluru yang ditemukan tapi benar itu



peluru senjata api. Diruang tengah Polisi mengumpulkan peluru, kepingan CD, buku net book, CPU yang semuanya dibawa oleh petugas. Pada saat pengumpulan dan perhitungan barang bukti Terdakwa hanya terdiam, setelah selesai perhitungan barang bukti saksi dimintai tandatangan oleh petugas. Saksi juga membenarkan bahwa sore sebelum penggeledahan hujan turun dan ada genangan air di sekitar rumah Terdakwa lebih kurang semata kaki namun air tidak masuk rumah dan tidak banjir. b. Saksi MARYUDI SALEMPANG Saksi merupakan penyidik dari Kepolisian dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa merupakan salah satu target operasi dari Densus 88 Anti Teror. Pada tanggal 7 November 2010 ada info di kantor saksi bahwa ada seseorang yang bernama Naim yang tinggal di Metrodranan RT 02 RW 03, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta memiliki sejumlah amunisi dan seseorang yang bernama Naim tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris baik yang telah mendapatkan vonis dan menjalankan pidana maupun yang masih dalam proses penyelidikan saksi dan tim. Setelah itu pada tanggal 9 November 2010 saksi bersama tim mengikuti Terdakwa dari Kantor Pos Solo sampai BTC, sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (di depan Beteng Trade Center) saksi dan tim menghentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor kemudian dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/102/XI/2010/Densus yang dipimpin oleh AKBP Ibnu Suhaendra. Saksi memberitahukan identitas saksi dan tim kepada Terdakwa, ketika saksi dan tim menanyakan identitas, Terdakwa memberikan KTP atas nama Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo. Pada saat dilakukan interogasi commit toamunisi user Terdakwa mengakui menyimpan di rumahnya. Amunisi



berupa peluru tersebut diperoleh dari Purnama Putra Alias Ipung Alias Uus Alias Tikus Alias Usman Alias Usamah terpidana kasus tindak pidana terorisme menyembunyikan dan membantu DPO pelaku tindak pidana Noordin M.Top dan terlibat pengeboman Kedutaan Australia Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 9 November 2004. Terdakwa juga mengakui bahwa pernah menerima rangkaian bom yang ditinggalkan oleh Purnama Putra Alias Ipung Alias Uus Alias Tikus Alias Usman Alias Usamah dan rangkaian bom tersebut sudah dibuang Terdakwa di Sungai Bengawan Solo. Pada tanggal 9 November 2010 malam saksi masih bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa disuatu tempat. Saat interograsi saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menerangkan amunisi ada di dalam rumahnya. Sebelum penggeledahan Terdakwa hanya memberitahukan posisi amunisi didalam rumahnya dan tidak pernah menggambarkan denah rumahnya. Saksi dan tim mendapatkan info bahwa dirumah Terdakwa

terkena

banjir

sehingga

tidak

bisa

dilakukan

penggeledahan. Penggeledahan dilaksanakan tanggal 10 November 2010 pukul 05.00 WIB setelah banjir mulai surut

dengan

koordinator Bp. Ibnu. Saat penggeledahan saksi dan tim mengajak saksi Mulyadi selaku Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Saksi dan tim meminta saksi Mulyadi untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan maksud meminta ijin agar dibuka oleh penghuni rumah namun tidak ada jawaban maka pintu rumah akhirnya didobrak. Setelah pintu dibuka dilakukan penggeledahan saksi dan tim berkeliling didalam dan luar Terdakwa dan Terdakwa berada didalam mobil. Terdakwa dipanggil petugas untuk menunjukkan dimana amunisi tersebut disimpan, setelah itu Terdakwa membawa saksi dan tim masuk ke dalam ruang seperti gudang. Pintu gudang yang dituju Terdakwa commit to sudah user diadakan penggeledahan. sudah dalam keadaan terbuka dan



Terdakwa menunjukkan posisi amunisi dan ditemukan sebuah tas hitam berisi kotak (kardus), dengan disaksikan oleh tim saksi, tim lainnya dan saksi Mulyadi serta Terdakwa isi tas tersebut dikeluarkan dan diadakan perhitungan dan pemotretan. Tas tersebut berisi 28 kotak kertas warna merah jambu berisi 533 butir peluru peluru senjata api laras panjang dan 1 kantong plastik putih yang didalamnya terdapat 32 butir peluru senjata api kaliber 9 mm dan 1 sarung senjata warna hitam. Kondisi peluru masih bagus/ aktif/ bisa dipergunakan, kemudian tim melanjutkan penggeledahan didalam rumah dan menyita beberapa CPU, laptop, buku-buku, spanduk, HT, beberapa kepingan CD yang diduga memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Terdakwa. Saksi dan tim membuat administrasi penggeledahan dan penyitaan atas tindakan Kepolisian tersebut. Setelah barang bukti ditemukan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut diperoleh dari Usman Alias Tikus pada tahun 2004 satu minggu sebelum Usman ditangkap Polisi dan barang bukti yang lain sebagian sudah dibuang ke Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan sudah benar sesuai pada saat ditemukan. Pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta di bidang warnet dan jual beli baranng menggunakan internet tidak ada kewenangan untuk menyimpan amunisi. c. Saksi RIFO WIJAYANTO Di persidangan dibacakan berita acara penyidikan di bawah sumpah, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan amunisi tersebut ditemukan di gudang di dalam rumah Terdakwa. Amunisi tersebut diketemukan dalam keadaan tersimpan dalam beberapa kotak karton warna merah jambu yang tersimpan dalam kotak besar di dalam tas ransel berwarna hitam. Saksi Rifo Wijayanto dijakdikan saksi atas penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang-barang commit to user diantaranya sejumlah amunisi peluru di rumah Terdakwa.



d. Saksi ALI MUBARAK SALEH NAHDI Saksi adalah Linmas/hansip dari Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Menurut saksi Terdakwa tinggal dirumah kontrakan bersama istri dan 1 orang anak. Keadaan rumah Terdakwa selalu terkunci tidak pernah terbuka, saksi pernah melihat rumah Terdakwa kedatangan tamu yang biasanya datang jam 17.00 WIB sampai magrib. Malam sebelum penggeledahan rumah Terdakwa terkunci tidak ada petugas atau orang yang datang. Pada saat penggeledahan tanggal 9 November 20120 saksi sedang membersihkan kamar mandi dan saksi melihat petugas datang namun

dilarang

mendekat

dan

disuruh

merunduk.

Saksi

menerangkan malam sebelumnya hujan tapi tidak menggenangi rumah Terdakwa dan disebelah barat rumah Terdakwa banjir kurang lebih semata kaki. e. Saksi IRHAM ALI (saksi ADE CHARGE) Saksi merupakan karyawan warnet milik Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yang terletak di Gemblegan namun sekarang warnet sudah tutup. Saksi memberikan keterangan bahwa pada saat pindahan semua peralatan warnet sudah dicabut namun tidak semuanya diangkut ke rumah kontrakan Terdakwa. Peralatan warnet yang diangkut oleh saksi adalah monitor, alat-alat computer, dan buku-buku dengan menggunakan mobil pick up. Setelah sampai dirumah kontrakan Terdakwa barang-barang tersebut diturunkan kemudian dimasukkan ke ruang belakang rumah sebelah barat dekat sungai. Pada saat saksi memasukkan barang tersebut ke gudang, gudang dalam keadaan kosong dan saksi tidak melihat ada tas ransel di dalam gudang. f. Saksi Ahli AKBP MARULI SIMANJUNTAK Saksi adalah Kanit Senjata Api pada Puslabfor Barekrim Polri dan pernah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam commit Acara to user Pemeriksaan Laboratoris perkara ini. Sesuai Berita



Kriminalistik

Pusat

Laboratrium

Bareskrim

Polri

Nomor.

2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010, saksi melakukan pemeriksaan bersama Amri Kamil,BSc,S.H dan Afifah,S.T terhadap barang bukti yang diterima oleh Densus 88. Barang bukti dari Densus 88 sudah memenuhi syarat formal 32 butir kaliber 9 mm, 533 butir kaliber 7,62 mm dalam keadaan disegel. Hasil pemeriksaan 32 butir peluru adalah peluru tajam kaliber 9 mm, yang meliputi 16 butir peluru berhead stamp P-A RH 9 mm Luger, 8 butir peluru berhead stamp AP 03 9 mm Luger, 8 butir peluru berhead stamp HSM 9 mm Luger sedangkan 533 adalah peluru tajam kaliber 7,62 berhead stamp 53964 dan belum ditembakkan (masih aktif). Ahli bertugas memeriksa jenis dan kaliber peluru serta masih aktif atau tidak. Barang bukti yang diperiksa ada yang tidak dapat dilihat tahun pembuatannya namun sebagian ada yang bisa dilihat tahun pembuatannya misalnya PT.PINDAD (produk peluru dalam negeri). Barang bukti peluru tersebut dibuat/ diproduksi di Eropa Timur dan barang bukti tersebut masih aktif dalam jangka panjang. Ketahanan peluru tergantung pada kuat/ lemahnya pantulan, dibawah salah satu barang bukti terdapat logo statement dari produsen peluru (dari Jerman). Angka-angka didalam peluru menunjukkan nama Negara, yang dimaksud dengan peluru dalah keseluruhan wujud peluru dan anak peluru adalah bagian yang ada diujung peluru. Saksi ahli tidak dapat memastikan tahun pembuatan peluru barang bukti tersebut. Saksi ahli menerangkan bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan produksi Pindad, karena peluru produksi Pindad setelah dibungkus kardus dibungkus lagi dengan kardus yang diberi kode dan kemudian dibungkus dengan kertas putih licin dan setiap penjualan Pindad selalu tercatat ke instansi resmi. Ciri-ciri buatan Pindad yaitu pada headstamp ada tulisan Pin dan tahun pembuatan serta kalibernya, dimensi, kotak/ kemasan ada tulisan Pindad dan commitsaksi to user jumlah isi. Hasil pemeriksaan dan tim menyatakan barang



bukti tersebut masih aktif, peluru berukuran 9 mm berasal dari Jerman sedangkan peluru berukuran 7,9 mm dari Eropa Timur (Rusia). g. Keterangan Terdakwa Di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa

Terdakwa

mengenali

barang

bukti

yang

diajukan

dipersidangan tersebut yang ditemukan di bagian belakang rumah Terdakwa di dalam garasi yang digunakan sebagai gudang. Terdakwa menempati rumah kontrakan di Jalan Kali Sampang Kampung Metrodranan, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sejak bulan Agustus 2010 sebelum mengontrak ia tinggal di warnet Jalan Veteran No.112. Semua barang dari warnet diangkut ke kontrakan berupa sekat, AC, meja kursi, pakaian, TV, almari, perangkat computer lengkap, perangkat computer diletakkan di gudang yang semula kosong. Pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 sekitar jam 11.00 WIB ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah mengendarai sepeda motor miliknya di Jl. Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (di depan Beteng Trade Center) kendaraannya dihentikan Petugas Kepolisian yang terdiri dari 8 orang dengan pakaian preman dengan mengendarai 1 mobil dan 2 sepeda motor kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan. Pada saat penggeledahan KTP, SIM A dan SIM C Terdakwa disita setelah itu Terdakwa ditutup matanya dan dibawa kesebuah hotel yang ia tidak tahu dimana letaknya. Disana dia ditanya tentang Obama dalam keadaan diborgol, mata tertutup, berjongkok, mulut dibekap, dipukul dengan helm, tongkat bambo rotan, popor disiksa sampai jam 20.00 WIB. Di hotel tersebut Terdakwa ditanya dimana barang yang dipakai untuk menembak Obama dan setelah tutup mata dibuka dia disuruh menggambar denah rumah Terdakwa. Keesokan commit to2010 user sekitar pukul 05.00 WIB harinya hari Rabu 10 November



Terdakwa dibawa ke rumahnya, disana selain ada petugas terdapat juga Ketua RT yaitu saksi Mulyadi. Petugas Polisi masuk terlebih dahulu kemudian baru Terdakwa disuruh masuk untuk menunjukkan posisi gudang. Gudang dalam keadaan tertutup, karena kunci gudang tidak ditemukan maka pintu gudang didobrak dengan cara ditendang oleh petugas yang bertopeng lalu petugas dan Terdakwa masuk ke dalam gudang untuk mencari barang tersebut. Terdakwa mencari di sebelah selatan namun tidak ketemu lalu petugas menemukan sebuah ransel diatas kursi. Pada saat ransel ditemukan posisi Terdakwa sedang menghadap ke arah lain. Isi tas ransel tersebut tersebut dibuka disaksikan petugas dan saksi Mulyadi ditemukan 28 kotak kertas warna merah jambu berisi 533 butir peluru senjata api, warna barang bukti tersebut masih cerah. Terdakwa pernah melihat kotakkotak kecil bungkus amunisi tersebut sama dengan kotak-kotak yang pernah Terdakwa terima dari Sdr. Purnama Putra Alias Ipung namun tas tersebut bukanlah milik Terdakwa. Ipung merupakan kakak kelas Terdakwa di SMA dan sama-sama aktif dalam organisasi sosial. Pada tahun 2005 Ipung bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa di Jl.Indragiri No.57 RT 01 RW 01 Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sekitar pukul 16.00 WIB, dengan membawa 2 bungkusan yang satu bungkusan kain songket berwarna biru dibungkus tas kresek dan yang satu lagi berbentuk kotak dibungkus kertas kado berwarna biru dan mengatakan barang tersebut adalah dagangan dan Terdakwa disuruh meletakkan bungkusan tersebut disudut ruang tamu setelah itu Ipung berpamitan untuk pulang. Setelah satu minggu setelah itu Ipung ditangkap oleh Densus

88

namun

Terdakwa

tidak

mengetahui

alasan

penangkapannya. Setelah Ipung keluar dari penjara sekitar tahun 2009 dia datang ke warnet milik Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah barang yang userdiam saja maka setelah itu dititipkannya tahun 2005 commit namun to Ipung



Terdakwa tidak berani menanyakan hal itu lagi. Terdakwa membuka bungkusan tersebut dan ternyata isinya adalah kaleng kotak berisikan PINDAD berwarna hijau tua. Kaleng tersebut dibuka menggunakan alat pembuka kaleng dan terdapat kotak-kotak kertas berwarna merah jambu dan setelah dibuka kotak kertas tersebut isinya adalah peluru senjata api dengan ukuran besar yang panjangnya sekitar 10 cm. Terdakwa takut ketahuan menyimpan amunisi peluru tersebut maka ia berusaha menyembunyikannya dengan menyusun kotakkotak kertas yang berisi amunisi peluru tersebut di dalam CPU didudukan hardisk, dicasing hardisk dan hardisk masih bisa dipakai kemudian CPU tersebut diletakkan dikamar tidur Terdakwa sedangkan kaleng pembungkus amunisi tersebut dibuang. Selain barang-barang tersebut ditemukan pula PCB (papan rangkaian elektronik) yang kemudian PCB itu dipotong-potong lalu dibuang di Sungai Bengawan Solo. Jumlah amunisi yang ada tidak pernak dihitung oleh Terdakwa. Sekitar 15 kali sampai dengan tahun 2007 Terdakwa membuang satu persatu kotak berisi peluru tersebut ke sungai Bengawan Solo dan yang terakhir pada saat banjir besar tahun 2007 seluruh amunisi tersebut sudah habis dan tidak ada lagi yang disimpan. Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubunganya dengan amunisi karena pekerjaannya berhubungan dengan warnet dan jual beli online dan Terdakwa sempat membuka website tentang Obama. Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian karena takut akan ditangkap dan dilibatkan dengan kegiatan yang dilakukan Ipung. Sebagian keterangan dalam BAP Terdakwa dicabut karena pada saat memberikan keterangan kepada penyidik kondisi Terdakwa dalam keadaan tertekan baik fisik maupun psikis. Saat Terdakwa dibawa dari Jakarta dan diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta Terdakwa menulis surat yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri pada saat diperiksa/ commit to user dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 7 Januari



2011 Surakarta ditulis dalam keadaan tertekan secara psikis dan menyatakan bahwa isi tulisan tangan tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Pada saat penandatanganan BA Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan masih trauma karena pemeriksaan dari Polda. 5. Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya a. Setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa

dan Pensihat

Hukumnya mengajukan

keberatan /Eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan: 1) Dakwaan tidak cermat, jelas dan tidak lengkap, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum menyebutkan tempus delicti secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat sehingga surat dakwaan itu adalah kabur; 2) Tindak pidana yang didakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tindak pidana formil. b. Dalam pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya antara lain mendahlilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1) Prosedur penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dilakukan dengan melanggar ketentuan perundangundangan dan selama proses pemeriksaan penyidikan tanpa didampingi Penasihat Hukum, walaupun dalam berkas perkara terdapat surat kuasa seorang advokat namun selama proses pemeriksaan, pembuatan BAP,Terdakwa tidak mengenal dan menghubungi Penasihat Hukumnya; 2) Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa delik formil, sehingga tidak jelas locus maupun tempus delictinya; 3) Keterangan saksi Maryudi Salempang dan Rifo Wijayanto tidak commit to user sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ada conflik



interest, disatu pihak para saksi sebagai penyidik yang bertugas mengumpulkan barang bukti di pihak lain sebagai alat bukti saksi; 4) Barang bukti berupa peluru, bukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa yang dititipkan oleh Purnama Putra yang dititipkan tahun 2005, karena masih nampak baru dan masih terlihat mengkilap.

commit to user



B. Pembahasan 1. Penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska Perkembangan jaman semakin pesat, perkembangan itu pula yang membuat timbulnya berbagai bentuk tindak pidana. Berbagai macam tindak pidana ada di Indonesia mulai dari yang menggunakan sarana yang tradisional sampai dengan modern, dan korbannya pun tidak memandang status dan jabatan lagi. Salah satu tindak pidana yang semakin marak di Indonesia adalah kepemilikan amunisi di kalangan masyarakat sipil tanpa mempunyai surat ijin. Masyarakat sipil tidak diperkenankan memiliki amunsi hanya Polisi dan Tentara saja yang diperkenankan untuk menyimpan amunisi. Kepemilikan amunisi di kalangan masyarakat sipil menimbulkan kecemasan karena amunisi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi bukan merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak ditemui kasus ini dibeberapa daerah di Indonesia salah satunya kasus yang terjadi di Surakarta.

Di Surakarta ada seorang yang bernama Muhammad

Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah yang menyimpan amunisi. Amunisi yang disimpan tersebut tidak ada surat ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang selain itu amunisi yang disimpan sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

tentang

Mengubah commit"ordonnantietijdelijke to user

bijzondere



strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) sebenarnya mengubah ketentuan yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Idjin Pemakaian Senjata Api. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sampai sekarang masih belaku karena tidak pernah ada pencabutan terhadap Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ataupun tidak adanya Undang-Undang atau ketentuan baru yang mengatur hal yang sama yang kemudian menyatakan bahwa UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ini menjadi tidak berlaku. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ini sebenarnya dikeluarkan dalam bentuk sementara karena keadaan-keadaan yang mendesak sehingga dikeluarkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Undang-undang

darurat

hampir

sama

dengan

Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setingkat undang-undang” (Maria Farida Indarti, 2007 : 215). Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. commit to user



Dalam hierarki peraturan perundang-undangan diatas Undang-Undang Darurat tidak termasuk dalam hierarki tersebut, namun dalam prakteknya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 masih digunakan untuk menjerat kasus tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 memang merupakan produk lama namun sampai sekarang terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan senjata api maupun amunisi masih dikenakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Penerapan Undang-Undang tersebut dianggap masih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang sehingga terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan senjata api maupun amunisi masih diterapkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17). Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 disebutkan bahwa “Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara”. Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa masyarakat sipil yang tidak mempunyai surat ijin pemakaian senjata api tidak diperbolehkan menyimpan dan menggunakan senjata api secara ilegal. Surat ijin kepemilikan tersebut sangat penting agar tidak terjadi kasuskasus penyalahgunaan senjata api dalam masyarakat demikian juga dengan penyalahgunaan amunisi. Penyelundupan merupakan salah satu cara terbukanya jalan bagi masyarakat sipil untuk memiliki amunisi secara ilegal tanpa surat ijin kepemilikan.

Kepiawaian

pihak-pihak

yang

melakukan

proses

penyelundupan juga merupakan salah satu faktor semakin banyak beredarnya amunisi dikalangan masyarkat sipil, selain itu proses commit to yang user terkait dirasa masih lemah pengawasan dari Kepolisian dan pihak



sehingga proses penyelundupan dapat berjalan dengan mudah. Dampak dari proses beredarnya amunisi secara ilegal banyak dijumpai tindak pidana mengenai amunisi maupun senjata api seperti tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. Salah satu kasus yang terjadi di Surakarta

mengenai

kepemilikan amunisi tanpa surat ijin kepemilikan adalah kasus tertangkapnya

MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM

ANGGIH

TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH pada tahun 2010. Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah menyimpan amunisi di rumahnya tanpa surat ijin. Informasi mengenai kepemilikan amunisi oleh Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo diterima oleh petugas Kepolisian dari Mabes Polri, bahwa ada seseorang yang bernama Naim tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan pelaku teror. Atas informasi tersebut petugas Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Penangkapan melakukan pembuntutan terhadap sasaran yaitu Naim. Perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dikenakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

padanya

atau

mempunyai

dalam

miliknya,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi commit todihukum user atau sebuah bahan peledak, dengan hukuman mati



atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Dari rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dapat ditarik unsur-unsur pidana, penulis akan menguraikan sebagai berikut: a. Unsur “barang siapa” Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah natuurlijke person atau manusia. “Hal itu dapat dilihat dalam tiaptiap pasal KUHP, Buku II dan Buku III, sebagian besar kaidahkaidah hukum pidana yang KUHP dimulai dengan kata “barang siapa” sebagai terjemahan dari bahasa belanda hij” (Zainal Abidin Farid,2007:395). Dalam hal penentuan subyek hukum dalam suatu ketentuan perundangan tentunya mempunyai persyaratan yang diatur dalam sistem hukum yang berlaku tidak kecuali di Indonesia. Berpijak pada perspektif ketentuan hukum pidana (penal), seseorang dapat dikenai sanksi pidana sebagai subyek hukum atas suatu peraturan perundangan didasari dengan norma tidak tertulis “geen straf zonder schuld; actus nonfacit reum nisi mens sir rea (tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan)”. Dasar ini terkait erat dengan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, setelah itu dikaji menggunakan parameter adanya kesalahan ( liability based on mistake) dan kemampuan bertanggungjawab ( criminal responsibility ) (Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, 2011 : 132). Mengenai subyek atau pelaku pelaku perbuatan pidana menurut Barda Nawawi Arief “secara umum hukum hanya mengakui

orang

sebagai

pelaku,

sedangkan

mengenai

pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat menjatuhan pidana kepada pembuat delik, disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus ada commit to user



kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab ( Barda Nawawi Arief,2002 : 85). Berikut akan diuraikan mengenai unsur adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dalam rumusan delik, yaitu: 1) Adanya kesalahan Mengacu pada pandangan Simon, kesalahan merupakan adanya keadaan fisik yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa unsur yang dapat melengkapi sebuah perbuatan dikatakan mengandung unsur kesalahan, yaitu: a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); b) Diatas umur tertentu untuk menjamin kemampuan bertanggungjawab; c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa); d) Tiada alasan pemaaf (Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, 2011 : 132). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan apabila telah memenuhi unsur-unsur diatas maka orang tersebut dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan adalah melakukan perbuatan pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan bisa dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan dan tidak terdapat alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan. Terhadap perbuatan tersebut, orang yang melakukan memiliki kemampuan bertanggungjawab. 2) Adanya kemampuan bertanggungjawab “Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum. Hal commit to user syarat mutlak, di satu sisi ini disebabkan keduanya merupakan



adanya sifat melawan hukum menjamin adanya suatu rumusan dilarangnya

suatu

perbuatan,

sedangkan

kemampuan

bertanggungjawab menunjukkan adanya unsur kesalahan” (Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, 2011 : 136). Dalam kacamata hukum pidana terhadap perbuatanperbuatan yang bersifat melawan hukum dibagi menjadi dua pandangan yaitu sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materiil. Pandangan yang formal menyatakan apabila suatu perbuatan telah memenuhi larangan undang-undang maka terdapat suatu kekeliruan/ kesalahan, kecuali jika termasuk dalam pengecualian yang telah ditentukan. Sebaliknya yang berpendapat sifat melawan hukum secara materiil menyatakan bahwa belum tentu semua perbuatan yang memenuhi larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Dalam hal ini undang-undang tidak terbatas pada apa yang tertulis semata, namun termasuk norma-norma dan kenyataan-kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat (Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, 2011 : 137-138). Mengenai rumusan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid), KUHP sendiri tidak memberikan perumusan hanya dapat ditemukan dalam Memorie van Toelichting disingkat MvT (memori penjelasan) menyebutkan mengenai

pengertian

tergantung

pada

kemampuan ada

atau

bertanggungjawab

itu

tidaknya

kemampuan

jawab

(toerekening

bertanggungjawab pada si pembuat . “Kemampuan svaanbaarheid)

bertanggung

melekat pada setiap subyek hukum. Apabila

tidak dapat dipertanggungjawabkan walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik ia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum” (I Dewa Made Suartha, Jurnal Kertha Wicaksana, No.1, Januari 2010: 65). Ketentuan tersebut tidak berlaku kecuali ditentuan lain seperti yang terdapat dalam commit to user Pasal 44 KUHP, yaitu “Barangsiapa mengerjakan sesuatu



perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.” Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini mengacu kepada subyek hukum yaitu orang atau disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Perbuatan pidana yang telah dilakukan bersifat melawan hukum karena melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2011/Pn.Ska adalah terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah. Terhadap terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. b. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

dalam

menyembunyikan,

miliknya,

mempergunakan,

menyimpan, atau

mengangkut,

mengeluarkan

dari

Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” Dalam rumusan delik yang kedua ini terdapat beberapa unsur, perbuatan yang dialarang bersifat alternatif artinya perbuatan pelaku atau terdakwa tidak harus memenuhi semua perbuatan yang dilarang melainkan cukup salah satu atau lebih perbuatan yang dilarang saja yang terpenuhi maka keseluruhan unsur yang terdapat commit to useroleh pelaku atau terdakwa. dalam unsur kedua ini telah dipenuhi



Perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dikenakan unsur tanpa hak. Tanpa hak dalam Undang-Undang Darurat ini diartikan tanpa mempunyai kewenangan yang berlandaskan peraturan hukum positif yang belaku di Indonesia atau tanpa ijin pejabat yang berwenang memberikan ijin untuk memasukkan ke Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Dalam pelbagai cara atau teknik perumusan delik diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak mentaatinya diancam dengan pidana maksimum. Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 368 mengenai pemerasan dan ancaman. Dari keterangan atau uraian itu dapatlah diketahui unsur-unsur delik atau cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur delik lalu ditambahkan kualifikasi atau sifat dan gelar delik tersebut, misalnya pasal 362 mengenai pencurian (Zainal Abidin Farid,2007:346). Menurut Undang-Undang Darurat ini yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api ( Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing ) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Berdasarkan Ordonansi Senjata Api tahun 1939 juncto Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga: commit to user



1) Bagian- bagian dari senjata api; 2) Meriam –meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk juga bagiannya; 3) Senjata- senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan

slachtpistolen

kalibernya,

(pistol

penyembelih/pemotong), sein pistolen (pistol isyarat), demikian juga senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula sebaliknya. “Amunisi

adalah alat

apa saja

yang dibuat

atau

dimaksudkan untuk digunakan dalam senjata api sebagai proyektil atau yang berisi bahan yang mudah terbakar yang dibuat atau dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas di dalam senjata api untuk meluncurkan proyektil” (Bambang Semedi, 2011: 26). Bagian- bagian amunisi seperti patron hulzen (selongsong peluru), slaghoedjes (penggalak), mentel kogels (peluru palutan), slachtveepatroonen (pemalut peluru) demikian juga proyektilproyektil yang digunakan untuk menyebarkan gas- gas yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam rumusan delik yang kedua ini barang yang disimpan oleh Muhhamad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah termasuk amunisi dalam bentuk peluru. Kepemilikan amunisi tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang, dimana amunisi bukan barang yang diperdagangkan secara bebas sehingga tidak semua orang dapat memilikinya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Muhhamad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dikenakan unsur tanpa hak menyimpan amunisi. commit to user



Dikenakannya unsur tanpa hak dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sudah sesuai karena tindak pidana yang dilakukan dengan tanpa hak atau ijin menyimpan amunisi. Dalam

putusan

Pengadilan

Negeri

Surakarta

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus

perkara

tersebut

dengan

terdakwa

MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO, menggunakan salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu pasal 1 ayat (1). Penerapan pasal tersebut sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur yang ada dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Terhadap perbuatan terdakwa Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjatuhkan pidana sesuai dengan UndangUndang yang berlaku yaitu Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam penerapan pasalnya pun juga sudah sesuai yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, pidana yang dijatuhkan tersebut berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh para Hakim dalam musyawarah Hakim.

commit to user



2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memutuskan Perkara Tindak Tidana tanpa Hak Menyimpan Amunisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska)

Sesuai dengan proses persidangan yang berlaku di Indonesia seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa dalam suatu kasus sebelum terdakwa menjalani proses pembuktian di dalam persidangan. Dalam proses pembuktian di dalam persidangan akan ditemukan fakta-fakta hukum yang kemudian akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam persidangan sangat penting karena melalui proses itulah fakta-fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi akan terungkap. Dengan telah ditemukannya bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. “Perihal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara diluar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu kepada kebijaksanaan kemausiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi” ( Bambang Tri Bawono, Jurnal Hukum, No.1, Januari 2004 : 195). Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penjatuhan pidana oleh Hakim dalam perkara yang satu dengan perkara yang lainnya yang pada pokoknya sama terkadang putusan yang dijatuhkan tidak sama. Hakim tidak hanya mempertimbangan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan/ bersifat teoritis tetapi juga memperhatikan hal yang sifatnya konkret. Keadaan masyarakat, apa yang terjadi dalam commit to user



masyarkat merupakan salah satu contoh pertimbangan Hakim yang bersifat konkret. Pada penyelenggaraan musyawarah hakim guna menyusun putusan, majelis Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan dokumen yang syahih dan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan. Berbagai polemik dan diskursus para pakar yang terjadi di luar persidangan, maupun pemberitaan yang genjar melalui media massa yang tidak jarang menyudutkan maupun menjadikan terdakwa seolah menjadi “pahlawan” tidak boleh, bahkan terlarang dijadikan faktor yang mempengaruhi putusan Hakim yang nantinya dihasilkan. Pengesampingan anasir di luar fakta persidangan demikian sejatinya digunakan untuk memperoleh sebuah putusan yang berkeadilan, berkepastian dan mempunyai kebermanfaatan setelah dijatuhkan atas diri terdakwa nantinya. Oleh karenanya pencermatan terhadap Surat Dakwaan, Nota Keberatan, Alat Bukti dan segala sesuatu yang terungkap serta terbukti di persidangan, Surat Tuntutan ( Requisitoir ), Nota Pembelaan ( Pleidooi ) maupun Replik dan Duplik, mutlak dilakukan oleh majelis Hakim untuk menghasilkan dokumen putusan ( Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, 2011: 238). Putusan Hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang disidangkan untuk memberikan keputusan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan banyak hal karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan dalam masyarakat atau bahkan akan menimbulkan kontroversi. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan banyak hal, dimana sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan tersbut yaitu: a. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis Dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara terdapat fakta hukum atau fakta yuridis. Undang-undang pun telah to userdalam putusan, inilah yang menetapkan hal-hal yang commit harus dimuat



disebut pertimbangan yang bersifat yuridis, yang digunakan Hakim. “Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain” ( Rusli Muhammad, 2007: 212-216) : 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum dalam beracara pidana karena

berdasarkan

persidangan

dakwaan

dilakukan.

tersebut

Dakwaan

yang

pemeriksaan dijadikan

di

dasar

pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dakwaan antara lain memuat: a) Identitas terdakwa; b) Locus dan tempus delicti ; c) Tindak pidana yang dilakukan; d) Pasal yang dilanggar oleh terdakwa karena perbuatannya. 2) Keterangan Saksi Hal lain yang mempunyai arti tak kalah penting dalam suatu proses peradilan adalah mengenai keterangan saksi, karena melalui keterangan saksi dapat digali informasi sebenarnya mengenai perkara yang terjadi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama

dan

selalu

dipertimbangkan

oleh

Hakim

dalam

putusannya. Dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP, bahwa keterangan saksi dapat berwujud keterangan secara lisan di depan muka persidangan maupun keterangan yang diberikan secara tertulis. Dalam hal ini saksi memberikan keterangannya secara

tertulis

setelah disumpah sebelumnya. Kemudian commit to user keterangan tersebut dibacakan di muka persidangan ketika



pemeriksaan terhadap saksi yang tidak dapat hadir tersebut dilaksanakan. 3) Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 189 KUHAP diatur mengenai keterangan terdakwa, dimana yang disebut sebagai keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan dari seorang terdakwa juga dapat diberikan di luar persidangan untuk selanjutnya dibacakan dalam persidangan, namun dalam Pasal 189 KUHAP ayat (2) disebutkan bahwa hal itu harus disertai dengan persyaratan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 4) Barang-barang Bukti Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang-barang bukti tidak termasuk alat-alat bukti. Undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk, dan e) Keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidngan akan menambahkan keyakinan Hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. Macam dari alat bukti meliputi: commit to user



a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c) Benda

yang

digunakan

untuk

menghalang-halangi

penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 5) Pasal-pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi hingga seorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan di persidangan Hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apakah benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut dapat dikenakan kepadanya. b. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis “Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari beberapa hal, dimana melalui pertimbangan yuridis ini diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat lahir dari suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan” ( Rusli Muhammad, 2007: 216-220) . Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain: 1) Latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa Yang mendasari terjadinya tindak pidana adalah hal yang mempunyai kekuatan yang utama yaitu latar belakang terdakwa. user belakang terdakwa adalah Dimana yang disebutcommit dengantolatar



suatu hal atau keadaan, yang karena adanya keadaan tersebut maka menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Dalam suatu perkara belum tentu si terdakwa sebenarnya menginginkan terjadinya suatu perkara yang ia lakukan tersebut, namun dorongan tersebut yang membuat melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan agama atau pun keyakinan yang dianut terdakwa mempunyai arti penting pula bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dengan meneliti lebih lanjut hal-hal yang telah diajarkan dalam agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, Hakim dapat mengetahui alasan terdakwa melakukan tindak pidana yang ia lakukan. Hakim dapat pula mempelajari apa hukuman yang menurut dari agama yang ia percayai pantas dikenakan kepadanya. Kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam setiap putusan juga dapat mewakili bawasannya dalam memutus setiap perkara, Hakim tidak hanya mendasarkan pada nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat namun juga berdasarkan nilai Ketuhanan, yang tentunya ada dalam agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh terdakwa. 2) Kondisi jasmani maupun rohani terdakwa Keadaan

fisik

maupun

psikis

terdakwa

sebelum

melakukan kejahatan, termasuk pula keadaan sosial yang melekat

pada

terdakwa

merupakan

hal

yang

dapat

mempengaruhi terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, juga mempunyai arti penting dalam terlaksananya suatu perbuatan pidana. Dimana usia ternyata tak dapat dijadikan patokan apabila tidak dikaitkan dengan tingkat kedewasaan karena belum tentu seorang commitkedewasaan to user mempunyai usia dan tingkat yang selaras.



Status sosial yang dimiliki seseorang dalam pranata hidup di masyarakat juga mempunyai arti tak kalah penting dalam potensinya menimbulkan tindak pidana. Bagi seseorang yang merasa mempunyai kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosialnya tentu akan terjadi proses pemikiran ulang sebelum ia melakukan suatu perbuatan pidana, lain halnya dengan seseorang yang merasa bahwa kehadirannya di masyarakat tak mempunyai arti penting. Keadaan psikis seseorang pada suatu waktu mempunyai potensi yang besar terhadap terjadinya tindak pidana oleh orang tersebut. Keadaan psikis tersebut dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang, yang dapat berubah apabila terpengaruh beberapa hal, misalnya karena adanya pengaruh dari orang lain, adanya keadaan yang tidak mengenakan hati, amarah dan emosi yang meluap-luap, dan lain sebagainya. 3) Akibat perbuatan terdakwa Hal ini meruapakan salah satu point yang tak kalah penting untuk dikaji karena akibat yang timbul dari suatu perkara yang sama yang dilakukan di tempat yang berbeda-beda atau di waktu yang berbeda maupun oleh orang yang berbeda dapat mempengaruhi akibat yang ditimbulkan. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian dari pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam.

commit to user



c. Pertimbangan Yang Bersifat Sosiologis “Hakim selain menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis dalam menjatuhkan putusan segi sosiologis juga dipertimbangkan. Segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan (Bambang Tri Bawono, Jurnal Hukum, No.1, Januari 2004 : 207208), pertimbangan tersebut antara lain: 1) Faktor yang memperberat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa diluar KUHP, yaitu: a) Terdakwa terbelit-belit dalam menjalani proses persidangan; b) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; c) Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani proses persidangan; d) Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik; e) Tidak menyesali perbuatannya; f) Merugikan keuangan negara dalam keadaan yang sedang krisis keuangan; g) Menentang proses kebijakan pemerintah, missal dalam penggerakan gerakan anti narkoba nasional; h) Menimbulkan keadaan kacau dan keresahan pada masyarakat secara luas; 2) Faktor yang memperingan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa diluar KUHP, yaitu: a) Terdakwa tidak terbelit-belit dalam menjalani proses persidangan; b) Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan; c) Menyesali telah melakukan tindak pidana; d) Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan; commit to dalam user kesehariannya; e) Memiliki perilaku yang baik



f) Masih berusia relatif muda; g) Mempunyai banyak tanggungan keluarga sebagai tulang punggung kehidupan keluarga. Terhadap Putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska tentang perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi, maka dapat dianalisa oleh penulis mengenai pertimbangan Hakim yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusannya adalah sebagai berikut : a. Terdapat tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2011 No. Reg Perkara : PDM-03/SKRTA/Ep.2/01/2011 yang dibacakan dalam persidangan. Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan : 1) Menyatakan

Terdakwa

MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM

ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan Amunisi” sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa; 3) Barang bukti berupa : a) 1 (satu) lembar KTP Surakarta, NIK 33.7203.060983.0005, atas nama MUHAMAD BAHRUNNA’IM A.T; b) 1 (satu) lembar SIM A Jogyakarta, Nomor 830914480383 atas nama MUHAMAD BAHRUNNA’IM A.T; c) 1 (satu) lembar SIM C Jawa Tengah, Nomor 830914410014 atas nama MUH BAHRUNNA’IM; Dikembalikan kepada Terdakwa; commit to user



d) 28 (dua puluh delapan) kotak warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang; e) 31 (tiga puluh satu) butir peluru senjata api kaliber 9 mm; f) 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam; g) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu merk The North Face Dirampas untuk dimusnahkan; 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Dari tuntutan tersebut terdakwa dan Team Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, memulihkan hak-hak terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara. Pembelaan dari terdakwa dan Team Penasihat Hukum terdakwa ditanggapi oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dijadikan salah satu pertimbangan

Hakim

Pengadilan

menjatuhkan

putusan

terhadap

Negeri Terdakwa

Surakarta

dalam

MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH. Tuntutan tersebut dipelajari oleh para Hakim dengan baik dan seksama agar putusan yang dijatuhkan nantinya memberikan keadilan terutama bagi Terdakwa. b. Adanya Surat Dakwaan tanggal 19 Januari 2011 Nomor REG. PERK: PDM – 03/SKRTA/Ep.2/01/2011 yang isinya sebagai berikut: ------Bahwa

ia

Terdakwa

MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM

ANGGIH TAMTOMO alias ABUto RAYYAN alias ABU AISYAH commit user



pada hari minggu 10 November 2010 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 20120 bertenpat di Metrodranan RT. 002/ RW.003 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaktidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak memasukkan

ke

Indonesia,

membuat,

menerima,

mencoba

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

menyimpan,

mengangkut,

menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: 1) Bahwa pada tanggal 7 November 2010 RULLY JUANDA, S.H. bersama RIFO WIJAYANTO, dan MARYUDI SALEMPANG petugas Kepolisian dari Mabes Polri menerima informasi bahwa ada seseorang yang bernama NAIM yang tinggal di daerah Metrodranan, Pasar Kliwon, Surakarta memiliki sejumlah amunisi dan seseorang yang bernama NAIM tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan pelaku teror. Lalu petugas Kepolisian tersebut memastikan informasi yang diterima tersebut dengan mengadakan penyelidikan di lapangan; 2) Kemudian pada tanggal 9 November 2010 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan petugas Kepolisian tersebut melakukan pembuntutan terhadap sasaran yakni terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH, dan sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya di depan Beteng Trade Center, petugas Kepolisian tersebut menghentikan user Terdakwa yang saat itucommit sedangtomengendarai sepeda motor;



3) Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian memberitahukan kepada Terdakwa mengenai identitas diri yang berasal dari petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas lalu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas diri Terdakwa

dan

Terdakwa

memberikan

KTP

atas

nama

MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO, lalu petugas Kepolisian mengadakan interogasi dan Terdakwa MUHAMMAD

BAHRUNNA’IM

ANGGIH

TAMTOMO

menerangkan bahwa benar dirumahnya yang beralamat di Jalan Metrodranan RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan pasar Kliwon, Kota Surakarta telah disimpan sejumlah amunisi dan peluru yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama PURNAMA PUTRA alias IPUNG alias TIKUS alias USMAN alias USAMAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO); 4) Bahwa atas pengakuan dari Tersangka tersebut, dimana situasi pada saat itu sedang hujan deras dan di sekitar lokasi rumah Terdakwa yang terletak di Metrodranan RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepat berada disamping kali besar dalam kondisi banjir mencapai 80 (delapan puluh) cm, akhirnya petugas Kepolisian memutuskan untuk menunggu sampai hujan reda dan air surut; 5) Bahwa pada keesokan harinya tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 05.00 WIB barulah petugas Kepolisian dapat melakukan penggeledahan setelah hujan berhenti dan banjir mulai surut. Kemudian petugas kepolisian mencari Ketua RT setempat yaitu Sdr. MULYADI dan dengan kesaksian Ketua RT Metrodranan RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Sdr.MULYADI dan Terdakwa serta petugas Kepolisian mengadakan penggeledahan terhadap rumah commit to user Terdakwa;



6) Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, Terdakwa menunjuk sebuah ruangan yang berada di bagian belakang rumah yang merupakan garasi. Setelah sampai di dalam ruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) tas ransel hitam yang kemudian di hadapan petugas Kepolisian dan Ketua RT yaitu Sdr. MULYADI, Terdakwa membuka tas ransel hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang terbuat dari karton. Setelah kardus disobek permukaan atasnya terdapat 1 (satu) plastik putih yang berisi sejumlah peluru dan holdster (sarung) senjata serta kotak-kotak kecil berwarna merah muda yang setelah dibuka isinya adalah amunisi peluru berukuran panjang; 7) Bahwa kemudian Terdakwa dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian dan Ketua RT yaitu Sdr. MULYADI mengadakan perhitungan terhadap amunisi peluru tersebut dan berjumlah 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang dan 1 (satu) kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 ( tiga puluh dua ) butir peluru senjata api kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam; 8) Bahwa ketika barang-barang hasil penggeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut diakui merupakan barang titipan yang dititipkan kepada Terdakwa sekitar tahun 2005 oleh orang yang bernama PURNAMA PUTRA alias IPUNG alias UUS alias TIKUS alias USMAN alias USAMAH (belum

tertangkap

dan

masuk

dalam

Daftar

Pencarian

Orang/DPO); 9) Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang maupun ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menyimpan 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga ) butir peluru senjata api laras panjang, 1 to user (satu) kantong plastik commit putih yang di dalamnya terdapat 32 (tiga



puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm, dan 1(satu) buah sarung senjata warna hitam, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa menerima, menyimpan, menyembunyikan amunisi peluru adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. 10) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratrium Bareskim Polri Nomor : 2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010, berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari data/ file Unit Senjata Api Forensik Puslabfor maka pemeriksa berpendapat bahwa: a) 32 (tiga puluh dua) butir peluru Bukti PBI s/d PB32 yang disebut pada Bab I adalah terdiri dari 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 9 mm (Round Nose) dan 16 (enam belas) butir peluru tajam (Hollow point) caliber 9 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm; b) 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru Bukti PB33 s/d PB565 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacketed (Pointed) kaliber 7,62 x 39 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api laras panjang AK-47 dan SKS 7,62 mm. Dakwaan

dari

Penuntut

Umum

terhadap

Terdakwa

MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH adalah dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Surat dakwaan tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhakan putusan terhadap Terdakwa. Dalam proses commit to user



persidangan nantinya Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan tersebut melalui proses pembuktian di persidangan. c. Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba,

memperoleh,

menyerahkan

atau

mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

atau

mengangkut,

mempunyai

dalam

menyembunyikan,

miliknya,

menyimpan,

mempergunakan,

atau

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak; Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut, yaitu: a) Unsur ke 1 : Barang siapa Bahwa unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatnnya, dalam hal ini dihadapkan kepada terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani rohani, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi. commit to user



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. b) Unsur ke 2 : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau

mencoba

menyerahkan,

menguasai,

membawa,

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

menyimpan,

mengangkut,

menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui

keterangan saksi, keterangan ahli dan

keterangan terdakwa serta ditemukan juga barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi di rumahnya. Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi. d. Adanya pembuktian di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan Untuk dapat memidana terdakwa minimum harus memiliki dua buah alat bukti yang sah harus dipenuhi selain adanya keyakinan Hakim mengenai perkara yang terjadi tersebut. Seperti yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Di persidangan dapat diajukan dua alat bukti atau lebih oleh penuntut umum, namun apabila Hakim belum memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa tersebut harus dianggap tidak bersalah dan commit to user dibebaskan. Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP terdiri dari:



1) Keterangan saksi 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memutuskan perkara

dengan

terdakwa

Muhammad

Bahrunna’im

Anggih

Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dalam putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska telah memeriksa alat –alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan, yang terdiri dari: 1) Keterangan saksi Alat bukti ini merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Alat bukti keterangan saksi ini akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut Undang-Undang apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Mendengar, melihat, memahami Kesaksian yang dapat digunakan dipersidangan adalah keterangan yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan saksi de auditu, yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain, bukanlah merupakan alat bukti sah karena keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, hal ini teracntum dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Namun, “kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh Hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan Hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain” (Andi Hamzah, 2000:261). commit to user



b) Harus megucapkan sumpah atau janji Pasal 160 ayat (3) KUHAP mengatur mengenai hal ini yang berbunyi “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masingmasing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. c) Keterangan seorang saksi tidak dianggap cukup sebagai alat bukti Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu penuntut umum harus mendapatkan keterangan saksi yang jumlahnya lebih dari satu. Hakim dapat mendengar dan mempertimbangkan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain lalu dinilai kesesuainnya apaibla saksi yang dihadirkan lebih dari satu. Dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP dibahas mengenai keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dalam persidangan, tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, sangatlah tidak berguna. Karena “ apabila kesaksian yang diberikan adalah yang sesungguhnya seharusnya terdapat benang merah yang dapat disimpulkan sebagai bukti terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa” (M Yahya Harahap, 2000:288-289). Keterangan saksi diperoleh dalam perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dengan terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo Alias Abu Rayyan Alias Abu Aisyah dari saksi Mulyadi, Maryudi Salempang, Ali Mubarak Saleh Nahdi, Irham Ali (saksi ade charge), Rifo Wijayanto. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska penulis to user akan memberikan analisacommit mengenai saksi-saksi yang dihadirkan



dipersidangan untuk didengar keterangannya dikaitkan dengan syarat keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: (1)

Sebelum

memberikan

kesaksian

dalam

persidangan di

Pengadilan Negeri Surakarta para saksi telah disumpah terlebih dahulu. Sumpah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saksi anut, dengan maksud agar dalam memberikan kesaksian para saksi mengatakan hal yang sejujurnya dan tidak berbohong. (2)

Para saksi yang diminta untuk memberikan keterangan di persidangan mengenai kasus tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi masing-masing memberikan keterangan dimuka persidangan yaitu saksi Mulyadi, Maryudi Salempang, Ali Mubarak Saleh Nahdi, Irham Ali. Namun ada saksi yang tidak memberikan keterangan dimuka persidangan yaitu saksi Rifo Wijayanto. Saksi Rifo Wijayanto memberikan keterangan secara tertulis melalui berita acara penyidikannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah;

(3)

Keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan dapat menambah keyakinan Hakim mengenai perkara yang didakwakan kepada terdakwa;

(4)

Dalam proses pembuktian telah berhasil dihadirkan saksi untuk dimintai keterangannya, yang berjumlah lebih dari satu saksi. Hal tersebut telah memenuhi asas unus testis nullus testis yang menyatakan bahwa satu saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi. Dalam proses pembuktian di persidangan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa melalui keterangan para saksi. Dari keterangan saksi tersebut para Hakim akan dengan cermat untuk commit to memeriksa user



mengetahui apakah dakwaan Terdakwa

terbukti

atau

yang didakwakan terhadap

tidak.

Keterangan

saksi

sangat

dibutuhkan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, agar diketahui sebenar-benarnya apa yang telah terjadi sehingga Hakim dapat menggunakan keterangan saksi sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan nantinya. 2) Keterangan ahli Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. “ Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim” ( M.Karjadi dan R.Soesilo, 1997 : 165). Dalam

Putusan

Pengadilan

Negeri

Surakarta

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, keterangan ahli dalam perkara dengan terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah diperoleh dari AKBP Maruli Simanjuntak sebagai Kanit Senjata Api Puslabfor Bareskrim Polri. Penulis akan menganalisa mengenai saksi ahli yang dihadirkan

dipersidangan

untuk

didengar

keterangannya

dikaitkan dengan syarat keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: a) Sebelum memberikan keterangan di muka persidangan saksi mengucapkan sumpah di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta; commit to user



b) Saksi memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan tugasnya untuk memeriksa jenis dan kaliber peluru serta untuk mengetahui masih akti atau tidak. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratrium Bareskrim Polri Nomor: 2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010 saksi melakukan pemeriksaan bersama Amri Kamil, Bsc,S.H. dan Afifah, S.T. terhadap barang bukti yang diberikan oleh Densus 88. Keterangan ahli dalam perkara ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru serta seluk beluk amunisi yang disimpan oleh Terdakwa. Melalui keterangan ahli juga dapat diketahui amunisi yang disimpan Terdakwa apakah amunisi baru atau sudah lama. Dari keterangan ahli tersebut akan diperoleh banyak informasi mengenai amunisi yang akan dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya. 3) Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan merupakan bukti yang sah. Adapun yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Agar cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan satu alat bukti lain (M.Karjadi dan R.Soesilo, 1997 : 168). Dalam

Putusan

Pengadilan

Negeri

Surakarta

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, terdakwa memberikan commit to user keterangannya mengenai tindak pidana yang ia lakukan. Penulis



akan menganalisa mengenai keterangan terdakwa di muka persidangan dikaitkan dengan syarat keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: a) Terdakwa memberikan keterangan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta setelah disumpah menurut agama atau keyakinannya; b) Dalam keterangannya terdakwa mengutarakan beberapa keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Terdakwa keberatan atas keterangan beberapa saksi di persidangan karena Terdakwa menggangap apa yang diutarakan saksi di persidangan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi Irham Ali (saksi Ade Charge) dan keterangan dari saksi ahli. Keterangan tersebut dapat diterima oleh terdakwa dimana terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan di persidangan. Keterangan dari Terdakwa merupakan hal yang paling penting untuk dapat diketahui tindak pidana apa yang telah dilakukannya. Keterangan Terdakwa akan menentukan nasibnya nanti apabila dalam memberikan keterangan terbelit-belit akan merugikan dirinya sendiri. Untuk dapat memperingan pidana yang dijatuhkan Terdakwa lebih baik jujur dalam memberikan keterangan, karena hal tersebut akan menjadi hal yang memperingan pidana yang dijatuhkan Hakim nantinya. Hakim akan

mempertimbangkan

keterangan

terdakwa

dalam

menjatuhkan putusan. Selain memeriksa alat bukti, Hakim juga memeriksa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa : commit to user



1) 1 (satu) lembar KTP Surakarta, NIK 33.7203.060983.0005, atas nama Muhamad Bahrunna’im A.T; 2) 1 (satu) lembar SIM A Jogyakarta, Nomor 830914480383 atas nama Muhamad Bahrunna’im A.T; 3) 1 (satu) lembar SIM C Jawa Tengah, Nomor 830914410014 atas nama Muh Bahrun Na Im; 4) 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 ( lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang; 5) 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm; 6) 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam; 7) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu merk The North Face; 8) 10 (sepuluh) lembar gambar posisi rumah terdakwa; 9) 1 (satu) lembar surat tulisan tangan terdakwa tertanggal 7 Januari 2011. e. Materi pembelaan pertama, prosedur penangkapan, penggeledahan, penyitaan menurut Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut semestinya

disampaikan

oleh

Terdakwa

maupun

Penasihat

Hukumnya atau keluarga Terdakwa tidak lama setelah tindakan tersebut dilakukan petugas dengan melalui lembaga pra peradilan. Akan tetapi karena hal tersebut baru disampaikan pada saat pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Pernyataan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan adalah tidak benar, karena sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Senin tanggal 15 November 2010, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011, Berita Acara Penunjukan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 commit tooleh userAsludin Hatjani, S.H. yang jelas-jelas Terdakwa didampingi



merupakan salah satu advokat yang diberi surat kuasa oleh Terdakwa. Dalam berita-berita acara tersebut Penasihat Hukum tersebut turut menandatangani berita acara tersebut. f. Dalam materi pembelaan Terdakwa yang kedua, yang intinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah delik formil yang tidak jelas tempus maupun locus delictinya. Menurut hemat majelis terhadap materi pembelaan kedua memang benar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah delik formil namun Penuntut Umum telah menyebutkan dengan jelas tempus delicti dan locus delictinya dalam surat dakwaan. g. Terhadap materi pembelaan ketiga oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan saksi Maryudi Selempang dan Rifo Wijayanto tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena terjadi conflict interest, karena disatu sisi kedudukannya sebagai penyidik yang bertugas mencari dan mengumpulkan bukti dan disisi lain bertindak sebagai saksi yang merupakan salah satu alat bukti. Menurut hemat majelis secara nyata tidak melanggar KUHAP yang melarang bahwa seorang penyidik dilarang menjadi saksi. Penyidik boleh menjadi saksi sepanjang menerangkan fakta tentang apa yang dia lihat, dengar atau alami sendiri selain itu dalam sistem hukum Indonesia ada kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran

hukum pidana/ tindak pidana untuk menjadi saksi

terhadap pelanggaran hukum pidana tersebut. h. Materi pembelaan keempat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang barang bukti berupa peluru, bukan barang yang disimpan terdakwa yang dititipkan oleh Purnama Putra yang dititipkan pada tahun 2005 melainkan barang baru karena masih nampak mengkilap dan baru. Hal tersebut menurut hemat majelis sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua. commit to user



i. Setelah semua unsur-unsur dalam pasal surat dakwaan telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut

hukum

dan

keyakinan

melakukan

tindak

pidana

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dilanggar Terdakwa adalah Pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. j. Selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa, menurut pandangan majelis hakim Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab dan perbuatan yang dilakukannya diwarnai unsur kesengajaan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. k. Terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu: 1) Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah: a) Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. 2) Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa adalah: a) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; b) Terdakwa masih muda; c) Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dihubungkan dengan motif Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta tujuan pemidanaan, yaitu agar Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan serupa. Maka lama maupun jenis pemidanaan yang dijatuhkan Hakim dalam diktum putusan dipandang sesuai dengan keadilan. commit to user



Pertimbangan Hakim

terhadap terdakwa tersebut

yang

kemudian membuat Hakim mengadakan perundingan dan musyawarah untuk memutuskan perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Hasil dari perundingan dan musyawarah para Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menghasilkan Putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, yang pada amar putusannya berbunyi: MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah san meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan Amunisi”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: a. 1 (satu) lembar KTP NIK 33.7203.060983.0005, atas nama MUHAMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO; b. 1 (satu) lembar SIM A Nomor 830914410014 atas nama MUHAMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO; c. 1 (satu) lembar SIM C Nomor 830914410014 atas nama MUHAMAD BAHRUNNA’IM ANGGIH TAMTOMO; Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa; d. 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras commit to user panjang;



e. 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm; f. 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam; g. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu merk The North Face Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dalam perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi, akan penulis analisa dengan menghubungkannya dengan teori tujuan hukum. Teori tujuan hukum yang akan digunakan adalah dari Radbruch, Radbruch mengemukakan ada tiga tujuan hukum. Penulis akan menganalisa apakah Putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah memenuhi tujuan hukum dari Radbruch. “Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat

dan

kepentingan-kepentingannya

dilayani

oleh

hukum,

melainkan juga menginginkan dalam masyarakat terdapat peraturanperaturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Menurut Radbruch hal tersebut disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah Keadilan, Kegunaan, Kepastian Hukum” ( Satjipto Raharjo, 2006 : 19). Tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata. Tujuan hukum

adalah

pelaksanaannya

keadilan, ketiga

kegunaan dan kepastian hukum dalam commit to akan user menimbulkan masalah. hal tersebut



Permasalahan tersebut seperti terjadi ketegangan antara nilai keadilan dengan nilai kegunaan, tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan atau keadilan. “Radbruch adalah seorang politikus dan sarjana hukum Jerman yang mengalami pengaruh dari mazhab neokantianisme Marburg dan mazhab neokantianisme Baden” ( Theo Huijbers, 1982 : 161). Radbruch mempunyai beberapa karya dan salah satu yang paling dikenal adalah karyanya berupa nilai-nilai dasar hukum. Penulis akan menganalisa apakah Putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah memenuhi ketiga nilai dasar hukum tersebut, analisanya sebagai berikut : 1. Keadilan “Radbruch rejects his earlier assertion that legal certainty was the primary role of the judge and now asserts that the judge must decide first in accordance with Justice. When discussing the case of the grudge informer” (Heather Leawoods, Journal of Law and Policy, 2000: 498). Radbruch menyatakan bahwa dalam menangani suatu perkara hakim harus mengutamakan keadilan, keadilan menjadi hal penting yang harus dilihat hakim dalam menangani suatu perkara. Menurut Radbruch, hukum dalam memberikan keadilan kepada masyarakat mempunyai konsep tersendiri, yaitu : Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti, bahwa ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera. Ia membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali ( Satjipto Raharjo, 2006 : 18). commit to user



Selain Radbruch, Van Apeldoorn juga mengemukakan bahwa untuk mengatur kehidupan masyarakat secara damai perlu adanya peraturan yang adil. Hukum mempertahankan dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mananya terdapat keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi,pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya (2001 : 11). Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. “Kepada keadilan-lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum” (http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukumyang-menjamin-keadilan.html, diakses 19 Februari 2013). Keadilan merupakan hal penting bagi masyarakat. Setiap orang dimana pun dia berada pasti ingin mendapatkan keadilan dalam berbagai hal. Salah satu contoh yang sederhana, dalam keluarga orang tua dituntut harus memberikan perhatian yang sama rata terhadap anakanaknya, perhatian yang sama rata dapat diartikan sebagai keadilan. Selain itu apabila seseorang dihadapkan pada sidang pengadilan karena suatu kasus dia pasti berharap putusan hakim yang dijatuhkan nanti adalah putusan yang seadil-adilnya. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia keadilan merupakan hal yang sangat penting. Setiap orang didunia ini mempunyai hak untuk dapat mendapatkan keadilan, walaupun kenyataannya masih banyak kasus ketidakadilan. Ketidakadilan committersebut to user menjadi hal yang lumrah



bagi masyarakat kecil atau yang tidak memiliki kekuasaan, karena keadilan bisa dibeli oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Salah satu kasus yang sempat melukai rasa keadilan masyarakat adalah kasus penempatan Artalyta Suryani di ruang khusus yang cukup mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Kasus tersebut jelas mencerminkan ketidakadilan dalam masyarakat seperti ada perlakuan istimewa bagi mereka yang memiliki materi berlimpah. Ketidakadilan

yang

sering

dialami

masyarakat

kadang

tercermin melalui putusan pengadilan dalam menangani suatu perkara. Terhadap perkara yang sama putusan pengadilan yang dijatuhkan dapat berbeda. Perbedaan itu semakin mencolok apabila putusan lebih ringan bagi orang yang memiliki kekuasaan atau orang terpandang, sedangkan untuk rakyat kecil putusan pengadilan lebih berat. Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. “Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum

sepenuhnya

mencerminkan

nilai-nilai

keadilan

yang

sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat” ( Bambang Sutiyoso, Jurnal Hukum, No.2, April 2010 : 218). Dalam pembuatan putusan penerapan nilai keadilan merupakan salah satu hal yang tidak mudah dilakukan. Hal tersebut kembali lagi pada hati nurani hakim yang menangani kasus, bisa saja hakim menjatuhkan putusan tanpa menerapkan nilai keadilan. Paradigma berpikir hakim tidak semuanya sama ada yang condong ke arah positivisme hukum Melihat dari sudut pandang ini tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan kepastian. Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil to userpribadi masing-masing. cenderung disesuaikan dengancommit rasa keadilan



Sebagai contoh dapat diilustrasikan dalam penerapan beberapa putusan pengadilan yang sering dianggap mematikan rasa keadilan masyarakat. Misalnya dalam putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa kasus korupsi Bank Mandiri yang dituntut Jaksa 20 tahun penjara, mengundang berbagai pro dan kontra. Berkaitan dengan pengusutan pelanggaran HAM masa lalu melalui penegakan supremasi hukum, keadilan pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan HAM. Contoh lain dalam kasus BLBI, kepastian hukum dan keadilan dalam kebijakan hukum yang diambil pemerintah telah menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian tersangka/terdakwa serta masyarakat luas, bahkan dampak diskriminatif, dan kasus-kasus lainnya ( Inge Dwisvimiar, Jurnal Dinamika Hukum, No.3, September 2011 : 503). “Konsep keadilan yang diutarakan oleh Radbruch menyangkut keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum” ( Dominikus Rato, 2010 : 30). Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska penulis akan menganalisa apakah dalam putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan seperti tujuan hukum yang diutarakan Radbruch. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi terhadap terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah, setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Setelah melakukan musyawarah majelis akhirnya putusan pun

dijatuhkan

kepada

terdakwa

dengan

nomor

Putusan

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah mencerminkan keadilan karena putusan tersebut diambil setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan commit to user seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, dll. Hal-



hal yang meringankan terdakwa menjadi alasan bagi Hakim untuk untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, selain itu pidana yang dijatuhkan bisa lebih ringan apabila surat dakwaan dari Penuntut Umum lemah. Dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan Hakim akan melihat rasa keadilan agar putusan yang dijatuhkan nantinya memberikan keadilan bagi terdakwa. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak menyalahi rasa keadilan, karena pada prinsipnya yang bersalah tetap dihukum. Putusan akan menyalahi rasa keadilan apabila terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Penegakan hukum sudah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta melalui putusannya. Putusan tersebut mencerminkan bahwa tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kepada siapa saja yang melanggarnya akan dijatuhi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Konsep keadilan telah tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, yaitu siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi. Diharapkan dengan putusan tersebut selain mencerminkan keadilan juga mewujudkan keselarasan, keserasian dan ketentraman dalam masyarakat agar tidak ada lagi kasus seperti ini karena akan meresahkan kehidupan dalam masyarakat. Keadilan juga dapat dilihat oleh masyarakat melalui putusan tersebut, masyarakat akan berpendapat bahwa keadilan akan ditegakkan bagi setiap orang tanpa memandang status karena semua orang kedudukannya sama di mata hukum. Hal tersebut ditunjukkan dengan siapa saja pelakunya yang melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi akan tetap diadili dan dijatuhi pidana seperti commitAnggih to userTamtomo alias Abu Rayyan terdakwa Muhammad Bahrunna’im



alias Abu Aisyah. Setiap putusan harus mencerminkan rasa keadilan agar produk pengadilan berupa putusan tersebut dapat diterima oleh kalangan luas serta sejalan dengan nilai-nilai hukum. Salah satu tujuan hukum dari Radbruch yaitu keadilan. Tujuan tersebut telah menjadi salah satu tujuan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusannya, agar terdakwa mendapatkan keadilan atas putusan yang dijatuhkan. Keadilan harus ditegakkan dalam berbagai putusan yang dijatuhkan agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska dengan seadil-adilnya. 2. Kegunaan Hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda, sehingga ketiga nilai tersebut mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan. Pada saat nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan. Bagi nilai kegunaan yang terpenting adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat Hukum dibentuk agar dalam masyarakat terdapat peraturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Hukum berguna untuk mentertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalahmasalah yang timbul. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia hukum berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya hukum sebagai norma memberikan petunjuk kepada masyarakat mana yang baik dan mana yang buruk, tinggal bagaimana masyarakat menyikapinya memilih yang baik atau yang buruk. commit to user



Nilai kegunaan biasa disebut sebagai nilai kemanfaatan. Terdapat pandangan mengenai nilai kemanfaatan, sebagai berikut : Pandangan secara umum tentang kemanfaatan merupakan bagian aliran Ulitiarialisme yang berpandangan bahwa hukum harus dapat memberikan kemanfaatan kepada setiap orang. Seperti yang diungkapkan Jeremy Bentham “The greatest happiness number of people”. Kemanfaatan disini dipandang bahwa putusan hakim sebagai hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat ( Hairan, Jurnal, 2012 : 5). “Tentang nilai kemanfaatan ini, maka Radbruch menyebutkan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan secara umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut” (Hairan, Jurnal, 2012 : 5). Kemanfaatan juga dapat dilihat dari putusan hakim, bahwa kemanfaatan itu bisa ditujukan kepada masyarakat secara luas yang berarti adanya putusan hakim dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat tentang pentingnya eksistensi penegakan hukum melalui putusan hakim. Dalam artian lain bahwa efek yang ditimbulkan dari putusan hakim memberikan efek jera atau peringatan kepada masyarakat untuk tidak berbuat melanggar hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum selain digunakan sebagai norma untuk memberikan petunjuk dalam bertingkah laku juga untuk

mentertibkan

masyarakat.

Hukum

dibentuk

agar

dalam

masyarakat terdapat peraturan yang mengikat dan mempunyai sanksi. Adanya peraturan yang harus dipatuhi dan mempunyai sanksi yang tegas maka masyarakat akan mentaati peraturan tersebut, apabila semua masyarakat mentaati peraturan yang berlaku maka akan tercipta commit to user



ketertiban. Selain terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan tercipta pula kesejahteraan. Kesejahteraan akan tercapai apabila dalam masyarakat tidak ada yang melanggar peraturan. Peraturan yang ada ditaati oleh semua masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran. Kondisi tersebut akan membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi sejahtera, aman, tentram karena tidak terjadi pelanggaran yang menimbulkan gangguan. Banyaknya pencurian, perampokan, pembunuhan akan menimbulkan kecemasan dan kegelisahan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tidak tercapai kesejahteraan. Pelanggaran terhadap hukum yang berlaku harus diberikan sanksi tegas supaya orang yang melakukan pelanggaran tersebut jera dan tidak melakukan pelanggaran yang sama dikemudian hari. Terhadap semua pelanggaran terhadap peraturan harus diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya orang yang mencuri sepeda motor harus dilaporkan ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Setelah dalam proses penyelidikan ditemukan peristiwa yang diduga tindak pidana maka setelah ini dapat dilakukan proses penyidikan di Kepolisian. Proses tersebut berlanjut terus, setelah BAP dari penyidik selesai maka berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah berkas dari Kejaksaan selesai perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Di Pengadilan Negeri hakim akan menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Putusan ini nantilah yang akan menentukan nasib terdakwa dan akan menjadi sorotan masyarakat luas. Putusan tersebut akan menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum akan dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nilai kegunaan dari putusan tersebut adalah untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan to userpelanggaran terhadap hukum pelanggaran terhadap hukum, commit karena setiap



akan dikenai sanksi yang tidak ringan, sehingga masyarakat menjadi takut dan akan mentaati hukum yang berlaku. Ternyata hukum berguna dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat. Nilai kegunaan dalam tujuan hukum menurut Radbruch akan penulis gunakan untuk menganalisa putusan

Pengadilan Negeri Surakarta

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska

putusan

apakah

tersebut

sudah

mencerminkan nilai kegunaan atau belum mencerminkan nilai kegunaan. Putusan

Pengadilan

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska

yang

Negeri menjatuhkan

Surakarta pidana

terhadap

Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah atas perbuatannya yang tanpa hak menyimpan amunisi mempunyai nilai kegunaan dalam masyarakat. Putusan ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap tindak pidana akan dijatuhi sanksi, termasuk tindak pidana yang masih dianggap asing dalam masyarakat yaitu menyimpan amunisi tanpa ijin. Putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran karena akan disanksi teegas. Selain itu, agar masyarakat tahu bahwa meyimpan amunisi merupakan suatu tindak pidana karena kepemilikan amunisi hanya boleh untuk kepentingan dinas Polisi dan Tentara. Putusan tersebut juga berguna untuk menegakkan hukum yang berlaku terutama peraturan yang terkait mengenai tindak pidana tanpa hak

menyimpan

amunisi.

Dengan

adanya

putusan

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska mempunyai kegunaan untuk menegakkan hukum dalam masyarakat serta memberikan contoh atau sebagai peringatan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. commit to user



3. Kepastian Hukum “Kepastian hukum sebagai nilai ia menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum” (Satjipto Raharjo, 2006 : 18). “Immediately after the collapse of the Nazi regime, Gustav Radbruch, one of the most inﬂuential German legal philosophers of the twentieth century, redeﬁned his position on legal certainty by introducing the following principle: When statutory rules reach a level of extreme injustice, so that the contradiction between positive law and justice becomes intolerable, they cease to be law” (Frank Haldemann, Ratio Juris, No.2, Juni 2005 : 162). Gustav Radbruch merupakan salah satu filsuf yang berpengaruh di Jerman pada abad ke-20, dia mendefinisikan ulang kepastian hukum dengan teorinya. Hal tersebut menegaskan posisi kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang harus dicapai. Prof. Sudikno Mertokusumo juga memiliki tujuan hukum yang sama dengan Radbruch yaitu kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan), atau lex dura sedtamen scripta (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat, karena menurut Prof. Sudikno Mertokusumo tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat (Sudikno dan Pitlo, 1993: 1¬2). commit to user



Hukum dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum fungsi hukum akan berjalan dan mampu menciptakan ketertiban. Timbulnya ketertiban akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan sejahtera dalam masyarak. Adanya kepastian hukum juga semakin mempertegas hak dan kewajiban seseorang, agar setiap orang mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik. Hukum harus mempunyai kepastian, apabila tidak ada kepastian maka kehidupan dalam masyarakat akan menjadi tidak teratur. Tidak adanya kepastian hukum membuat orang akan memandang sebelah mata suatu peraturan hukum sehingga peraturan yang ada tidak ditaati malah akan dilanggar. Kepastian hukum tersebut berguna untuk menjamin keteraturan hidup dalam masyarakat agar tercipta ketertiban. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman

bagi

bermasyarakat.

individu

dalam

“Aturan-aturan

bertingkah tersebut

laku

menjadi

dalam

hidup

batasan

bagi

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum” ( Peter Mahmud Marzuki, 2008:157158). Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menterbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. “Apabila, hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala” ( Peter Mahmud Marzuki, 2008:159). Suatu peraturan yang berlaku harus mempunyai kepastian agar commit to usertersebut tidak bingung dan setiap orang dalam menjalankan peraturan



ragu-ragu dalam menjalaninya. Kepastian hukum tersebut juga memberikan kekuatan atas peraturan yang berlaku, sehingga apabila dilanggar peraturan tersebut pasti akan dikenai sanksi. Kepastian hukum sangat penting bagi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti pada saat itulah tercipta kepastian hukum, karena adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antar norma. “Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma” (http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81 2982962e5ebad017dee37f007e56da92eb74d56>, diakses 20 Februari 2013). Putusan pengadilan adalah penyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi. Hakim harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya terjadi dan peraturan perundang-undangan yang masih belaku terkait dengan perkara yang ditangani. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar menciptakan kepastian hukum. Salah satu tujuan hukum dari Radbruch yaitu kepastian hukum akan penulis gunakan untuk menganalisa apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri commit toterhadap user Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska terdakwa Muhammad



Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah telah mencerminkan kepastian hukum atau belum. Putusan

Hakim

Pengadilan

Negeri

Surakarta

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska telah menunjukkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam putusan tersebut dengan diberikannya sanksi berupa pidana penjara terhadap pelaku yang melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 merupakan peraturan perundangundangan yang pasti sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat bingung atau ragu-ragu untuk mentaaati peraturan tersebut. Kepastian hukum yang tercermin dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, bahwa kepastian hukum menjamin hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Suatu tindak pidana dapat dikenai pidana apabila peraturan sudah ada terlebih dahulu, dengan demikian adanya asas legalitas menjamin hukum tersebut ditegakkan dan memberikan kepastian hukum. Kepastian

hukum

sudah

ada

dalam

putusan

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska dengan ditindak tegasnya pelanggaran terhadap pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Hal tersebut menunjukkan bahwa UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 merupakan produk perundang-undangan yang jelas dan pasti, sehingga pelanggaran terhadap undang-undang tersebut akan ditindak tegas. Nilai kepastian hukum dalam putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska menjamin bahwa hukum sebagai peraturan yang harus ditaati. commit to user



Putusan Pengadilan merupakan salah satu produk Hakim. Kinerja hakim akan dinilai melalui putusan yang dijatuhkan terhadap suatu perkara, apakah hakim sudah benar dalam menerapkan hukumnya atau belum. Hakim mempunyai peranan yang penting karena dianggap sebagai puncak dalam memutus suatu perkara, hasil memutuskan perkara tersebut adalah putusan. Putusan hakim yang dijatuhkan nantinya akan menjadi sorotan khalayak ramai sehingga hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan. “Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak” ( Soedikno Mertokusumo, 1999 :175). Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim nantilah yang akan menentukan nasib terdakwa terhadap tindak pidana yang telah

dilakukannya.

Putusan

yang

dijatuhkan

hakim

diharapkan

mencerminkan rasa keadilan agar keadilan tetap diterima oleh terdakwa. Nilai keadilan harus diberikan hakim dalam setiap putusan yang dijatuhkan, selain itu juga harus diperhatikan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Ketiga hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Tujuan hukum tersebut banyak mengilhami hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan putusan, ketiga hal tersebut penting untuk user yang dijatuhkan nantinya dipertimbangkan oleh hakim agarcommit dalam to putusan



mencerminkan rasa keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dari uraian analisa penulis diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah terdapat nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Putusan tersebut dijatuhkan seadil-adilnya bagi terdakwa agar terdakwa mendapatkan keadilan, terdakwa juga mendapatkan kemanfaatan dari putusan tersebut yaitu dengan memberikan efek jera selain itu melalui putusan tersebut memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut juga menegakkan hukum dengan menunjukkan adanya kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

commit to user



BAB IV PENUTUP A. Simpulan Hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan penulis telah dipaparkan pada bab terdahulu. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas hal yang telah penulis teliti, yang terdiri dari : 1. Pengaturan mengenai tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Penggunaan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan alasan karena sampai sekarang tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut ,sehingga Undang-Undang Darurat tersebut masih berlaku dan digunakan untuk menjerat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah. Penerapan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sudah tepat sesuai tindak pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi; 2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pidana tanpa hak menyimpan amunisi oleh terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah

dalam

Putusan

Pengadilan

Negeri

Suakarta

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska adalah: a. Adanya tuntutan dari Penuntut Umum; b. Adanya surat dakwaan; c. Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti; d. Adanya pembelaan dari Terdakwa. Dalam proses persidangan yang telah belangsung ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan terdapat proses pembuktian dengan semua alat buktitodan commit userbarang bukti yang berkaitan 108



dengan tindak pidana tersebut. Dari proses tersbut terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi, karena terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang ada dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu “tanpa hak”. Terdapat hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Putusan yang dijatuhkan sudah memenuhi tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Beliau mengungkapkan terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Tujuan hukum dari Radbruch

tersebut

telah

terdapat

dalam

putusan

No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman seadil-adil bagi terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terdakwa mendapatkan keadilan melalui putusan tersebut dengan menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Nilai kegunaan yang tercermin dari putusan tersebut adalah dengan memberikan efek jera kepada terdakwa selain itu juga memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu nilai kepastian hukum dari putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska ditunjukkan dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan khsunya pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sehingga menunjukkan adanya kepastian, peraturan mana yang dilanggar dan sanksi apa yang akan dijatuhkan. commit to user



B. Saran

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang penulis berikan dalam bentuk saran, yaitu : 1. Tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi masih asing di kalangan masyarakat di Indonesia. Tindak pidana ini berkaitan dengan penyimpanan amunisi tanpa memiliki surat ijin. Di Indonesia terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dijerat dengan UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sudah tepat karena sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Undang-Undang Darurat merupakan produk lama yang dibuat pada saat keadaan Indonesia sedang tidak aman banyak terjadi pemberontakan lebih baik Undang-Undang Darurat diubah dengan dengan Undang-Undang baru yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia jaman sekarang agar penerapan UndangUndang tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang. 2. Hakim dalam menjatuhakan putusan diharapkan mempertimbangkan semuanya dengan jelas dan menjalankan proses persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sebaiknya hakim juga selalu mengingat nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan. Hal tersebut agar terdakwa dapat memperoleh keadilan, kegunaan, dan kemanfaatan atas putusan yang diajtuhkan kepadanya.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA Buku : Adami Chazawi.2002.Pelajaran Hukum Pidana I.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. Amirudin dan Zaenal Asikin.2010.Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Andi Hamzah.2000.Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta : Sinar Grafika. Bambang

Semedi.2011.Modul

Ketentuan

Barang

Larangan

dan

Pembatasan.Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Barda Nawawi Arief.2002.Bunga Rampai Hukum Pidana.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Dominikus

Rato.2010.Filsafat

Hukum:Mancari,

Menemukan,

dan

Memahami Hukum.Surabaya : Laksbang Justitia. Heru Gunaedi.2005.Buku Pedoman Kerja Prajurit Peralatan AD.Jakarta: Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Peralatan. H. Riduan Syahrani.1999.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Maria Farida Indarti.2007.Ilmu Perundang-Undangan (Jenis,Fungsi dan Materi Muatan).Yogyakarta : Kanisius Martiman Prodjomidjojo.1995.Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I.Jakarta : Pradnya Pramita. M.Karjadi dan R.Soesilo.1997.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia. Moeljatno.2000.Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta:PT. Rineka Cipta. commit to user



Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati.2011.Moot Court Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif. Surakarta: Mefi Caraka. M. Yahya Harapap.2000.Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).Jakarta: Sinar Grafika. P.A.F. Lamintang.1997.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki.2005.Penelitian Hukum.Jakarta: Kencana. .2008. Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta : Kencana. R. Subekti Tjitrosoedibio.2005.Kamus Hukum.Jakarta:Pradnya Pramita. Rusli Muhammad.2007.Hukum Acara Pidana Kontemporer.Bandung:PT Citra Aditya Bakti Satjipto Rahardjo.2006.Ilmu Hukum.Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Simons.1992.Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Titel Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) Diterjemahkan oleh PAF Lamintang. Bandung: Pioner Jaya. Sudarto.1990.Hukum Pidana I.Semarang: Yayasan Sudarto. .1991.Hukum Pidana Jilid I-A-B.Purwokerto:Fakultas Hukum Unsoed. Soedikno Mertokusumo.1999.Hukum Acara Perdata Indonesia.Yogyakarta : Liberty. Soedikno Mertokusumo dan A.Pitlo.1993.Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.Bandung : Citra Aditya Bakti. commit to user



Theo Huijbers.1982.Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.Yogyakarta : Yayasan Kanisius. Van Apeldoorn.2001.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta:PT Pradnya Paramita. Wirjono Prodjodikoro.2002.Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.Bandung: PT. Refika Aditama. Zainal Abidin Farid.2007.Hukum Pidana I.Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang tentang

Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah

"Ordonnantietijdelijke

Bijzondere

Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.20 Tahun 1960 tentang

Kewenangan

Perijinan

Yang

Diberikan

Menurut

Perundangan Mengenai Senjata Api. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976 tentang Peningkatan dan Pengendalian Senjata Api. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia commit to user



SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Jurnal Nasional: Anggi Setio Rachmanto.2009.”Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia”.Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.V,No.II. Bambang Sutiyoso.2010.”Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan”. Jurnal Hukum. Vol.17,No.2. Bambang Tri Bawono.2004.”Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa”.Vol.14, No.1. Hairan. 2012.”Meninjau Kembali Format dan Nilai-Nilai Hukum Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. I Dewa Made Suartha.2010.”Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”.Vol.16, No.1. Inge

Dwisvimiar.2011.”Keadilan

Dalam

Perspektif

Filsafat

Ilmu

Hukum”.Vol.11,No.3.

Jurnal Internasional : Frank Haldemann.2005.”Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law”. Vol.18, No.2. Heater Leawoods.2000.”Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher”.Vol.2.

commit to user



Makalah: Emma Zaidar.2003.“Nitrogliserin Dapat Digunakan Sebagai Bahan Peledak”.Makalah.Fakultas

Matematika

dan

Senjata

Dengan

IPA

Universitas

Sumatra Utara, Medan.

Internet : Anne

Ahira

.

Senjat

api

–

Teknik

Tinggi

.http://www.anneahira.com/senjata-api.htm>, [ 8 November 2012

pukul 17.10 WIB]. Marsinta Uly. Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Nenek Minah. http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yangmenjamin-keadilan.html>. [19 Februari 2013 pukul 20.55 WIB]. NN

.

Amunisi-Amunisi

Yang

Mempunyai

Desain

Khusus

.http://jurnalmiliter.blogspot.com/2011/11/amunisi-amunisi-yang-

mempunyai-desain.html>, [ 8 November 2012 pukul 17.28 WIB]. NN . Definisi Amunisi .http://artikata.com/arti-318823-amunisi.html>[ 6 November 2012 pukul 19.10 WIB]. NN

.Perampok

Berpistol

kembali

Incar

Toko

Mas

.http://log.viva.co.id/news/read/291744-perampok-berpistol-mulai-

incar-lagi-toko-emas>, [ 8 November 2012 pukul 17.50 WIB]. NN . Selonsong Peluru .http://id.wikipedia.org/wiki/Selongsong_peluru>, [7 November 2012 pukul 17.00 WIB]. Soetanto.

Kepastian

Hukum.

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305 b812982962e5ebad017dee37f007e56da92eb74d56>.[20 2013 pukul 22.00 WIB]. commit to user

Februari



LAMPIRAN 1 UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948. Menimbang pula: Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan. Mengingat: a. Pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; b. "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17); c. Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948.

commit to user



MEMUTUSKAN : A. Menetapkan: UNDANG-UNDANG

DARURAT

TENTANG

MENGUBAH

"ORDONNANTIETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948). Pasal 1 (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima,

mencoba

memperoleh,menyerahkan

atau

mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai

dalam

miliknya,

menyimpan,mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau to user (mijnen), granat granat tangancommit dan pada umumnya semua bahan peledak



baik

yang

merupakan

luluhan

kimia

tunggal

(enkelvoudige

chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi. Pasal 2 (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai

dalam

miliknya,

menyimpan,mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Pasal 3 Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan. Pasal 4 (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undangundang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat commit to user dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.



(2) Ketentuan pada ayat 1 di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain. Pasal 5 (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh. (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain. Pasal 6 (1) Yang diserahi untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, juga orang-orang, yang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak. (2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas mereka Apabila mereka dihalangi memasuknya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan. B. Menetapkan, bahwa segala peraturan atau ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini tidak berlaku. Ketentuan terakhir. commit to user



C. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya

setiap

orang

dapat

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 1 September 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEKARNO PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKIMAN WIRJOSANDJOJO. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ISKAQ TJOKROHADISURJO. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SEWAKA. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, a. i., Ttd. M. A. PELLAUPESSY. Diundangkan: Pada Tanggal 4 September 1951 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA a. i., Ttd. M.A.PELLAUPESSY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1951 commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents