Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KINERJA FUNGSI LEGISLASI MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: Dian Rosita NIM. E0012114

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KINERJA FUNGSI LEGISLASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Oleh: Dian Rosita E0012114

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 22 April 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum

Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H

NIP. 197805012003121002

NIP. 197004241995121001

ii

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) ANALISIS PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KINERJA FUNGSI LEGISLASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Oleh Dian Rosita NIM. E0012114 Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada: Hari

:

Tanggal

:

DEWAN PENGUJI 1. : ................................................... Ketua 2. : ................................................... Sekretaris 3. : ................................................... Anggota Mengetahui Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum

iii

NIP. 196011071986011001

iv

SURAT PERNYATAAN

Nama

: Dian Rosita

NIM

: E0012114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: ANALISIS PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KINERJA FUNGSI LEGISLASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

April 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Dian Rosita NIM. E0012114

v

MOTTO

“Hiduplah seakan besok meninggal, belajarlah seakan kau hidup selamanya.” (Mahatma Gandhi) “My success is only by Allah SWT.” “Kunci kesuksesan adalah adanya niat, usaha, tekad, doa, selalu khusnudzon dan tawakkalah.” “Berusaha dan bekerjalah untuk mendapatkan ketentuan dari Alloh SWT. Janganlah menunggu ketentuan dari Alloh SWT tanpa berusaha dan bekerja. Berusaha dan bekerja adalah hak kita, menentukan adalah hak Alloh SWT.” (Roslee Mahat) “Bahwa kamu akan berdiri lagi setiap kamu jatuh, bahwa kamu akan mengejarnya sampai dapat, apapun itu, segala keinginan, mimpi, cita-cita, dan keyakinan diri.” (Film 5 cm) “Keep trying, keep reaching, and keep dreaming.” “Allow your passion to become your purpose, and it will one day become your profession.” (Gabrielle Bernstein)

vi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada: Allah SWT yang telah memberikan hidup dan jalan penerang bagi setiap umat yang beriman dan bertakwa. Bapak Suparno dan Ibu Maryatin, yang tak pernah putus melantunkan doa serta memberikan cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah serta selalu menyemangati baik secara moril dan materiil kepada Penulis. Kakak serta saudara kembarku tersayang, Mbak Widya Solihati dan Ida Rosida yang selalu memberikan dorongan semangat kepada Penulis. Seseorang yang sangat teristimewa, Mas Rian Fahminuddin, yang telah begitu luar biasa memberikan doa, semangat, dan motivasi secara terus-menerus kepada Penulis. Sahabat-sahabat satu perjuangan, Asni Furaidah, Lisa Dwi Mardiana, Apriliya Wulandari, Adelia Suryaningrum, Aninda Diah Rahmawati, Eni Budiati, Jofi Pamungkas, Nanang Suwandhana, Isna Nur Syaifudin, terimakasih untuk pengalaman, persahabatan, serta ilmu yang tidak akan Penulis lupakan. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tercinta.

vii

ABSTRAK Dian Rosita. 2012. E0012114. ANALISIS PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KINERJA FUNGSI LEGISLASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah persyaratan calon anggota dewan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPR. Kedua, bagaimana seharusnya persyaratan calon anggota dewan yang dapat meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPR. Penulisan hukum ini menggunakan penelitiaan hukum normatif bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet) serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa persyaratan calon anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang berarti bagi peningkatan kinerja fungsi legislasi DPR. Perlu adanya restrukturisasi terhadap faktor intern maupun faktor ekstern yang berkaitan halnya dengan lemahnya kinerja fungsi legislasi DPR, dengan tujuan agar kinerja fungsi legislasi DPR dapat dilaksanakan lebih baik kedepannya. Kata kunci: Restrukturisasi, Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat

viii

ABSTRACT Dian Rosita. 2012. E0012114. ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR PARLIAMENT MEMBERS ASSOCIATED WITH EFFORTS TO INCREASE PERFORMANCE BY LEGISLATION FUNCTION BASED ON LAW NUMBER 8 OF 2012 ON THE GENERAL ELECTION BOARD OF REPRESENTATIVES, REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL AND REGIONAL PARLIAMENT. Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta. This study describes and examines the problems, first whether the requirements of candidates for the Board in accordance with the Law Number 8 of 2012 on General Election can improve the performance of the legislative function of General Election Board Of Representative, Regional Representative Council And Regional Parliament. Second, how should the requirements of prospective board members to increase the performance of the legislative function of Parliament. The methods of this legal writing research are included: normative type of research, prescriptive nature of research, statute, comparative, and conseptual approach. The sources of this research are primary and secondary law which related to relevantly law issues. Data collection techniques of this research are library study and cyber media. Technical analysis of this research is deductive method. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that the requirements of prospective members of the House as contained in Article 51 of Law Number 8 of 2012 is not fully impacted to the improvement of the legislative function of Parliament. Need a restructuring of internal and external factors related to the poor functional performance of legislation of the House of Representatives. So that the functional performance of legislation of the House of Representatives can be implemented better in the future. Keywords: Restructuring, Legislation, House of Representatives

ix

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, serta sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya karena bimbingan dan suri tauladan dari Beliau kita mendapatkan pencerahan dalam kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Analisis Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dikaitkan Dengan Upaya Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan penulisan hukum ini merupakan sebuah hasil penelitian yang berdasarkan pada pengaruh persyaratan calon anggota dewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap perkembangan kinerja fungsi legislasi DPR. Terbukti berdasarkan data realisasi RUU Proglegnas tahun 2013 dan 2014, setelah masa berlaku Undang-Undang tersebut, tingkat kinerja DPR masih lemah. Terdapat faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi lemahnya kinerja fungsi legislasi. Melalui penulisan hukum ini pula, telah diketahui bahwasanya terdapat langkah-langkah nyata sebagai upaya restrukturisasi atau perbaikan terhadap kinerja fungsi legislasi DPR di periode-periode mendatang. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, motivasi, saran serta nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

x

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu Penulis dimulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. 3. Bapak Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dalam menyempurnakan skripsi ini. 4. Bapak Wasis Sugandha, S.H., M.H, M.H selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu dan mendampingi Penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi di FH UNS. 5. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Maryatin, yang telah memberikan doa dan semangat yang luar biasa, nasihat kepada Penulis sehingga penulis dapat kuat dan sabar dalam menjalani proses pengerjaan skripsi ini serta kakak dan saudara kembar Penulis, Mbak Widya Solihati dan Ida Rosida yang telah memberikan kebahagiaan dan dorongan semangat kepada Penulis. 6. Teman, sahabat, sekaligus kakak teristimewa, Rian Fahminuddin yang selalu memberikan bantuan, dukungan, serta doa yang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 7. Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Jogjakarta, khususnya Bapak dan Ibu Divisi Pelayanan Hukum, Bapak Budi, Bapak Prasetyo, Bapak Dhidhit, Ibu Atin, Ibu Nur, Mbak Rina, yang telah memberikan kesempatan pengalaman magang dan semangat yang sungguh berarti bagi Penulis, sehingga Penulis mendapatkan ilmu pendukung dalam penyusunan skripsi ini. 8. Keluarga Besar KSP “Principium” FH UNS yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi Penulis. 9. Teman-teman satu perjuangan, Asni Furaidah, Lisa Dwi Mardiana, Apriliya Wulandari, Adelia Suryaningrum, Aninda Diah Rahmawati,

xi

Eni Budiati, Jofi Pamungkas, Nanang Suwandana, Isna Nur Syaifudin, kalian memberikan arti persahabatan yang sesungguhnya bagi Penulis. 10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta teman-teman Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM), yang sudah memberikan arti sebuah pengabdian dan perjuangan di masyarakat, serta terima kasih untuk satu bulan menemani magang di Kantor Wilayah Kemenkumham Jogjakarta. 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi Penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Surakarta,

April 2016

Penulis

Dian Rosita

xii

DAFTAR ISI

Halaman Halaman Sampul Depan…………………………………………………………… Halaman Judul……………………………………………………………...............

i

Halaman Persetujuan Pembimbing…………………………………………………

ii

Halaman Pengesahan Penguji………………………………………………………

iii

Halaman Pernyataan………………………………………………………..............

iv

Halaman Motto……………………………………………………………………..

v

Halaman Persembahan……………………………………………………………..

vi

Abstrak……………………………………………………………………………...

vii

Kata Pengantar……………………………………………………………………...

ix

Daftar Isi……………………………………………………………………………

xii

Daftar Tabel………………………………………………………………………...

xiii

Daftar Gambar……………………………………………………………………...

xiv

BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang…………………………………………………….........

1

2. Rumusan Masalah………………………………………………………

8

3. Tujuan Penelitian………………………………………………….........

9

4. Manfaat Penelitian……………………………………………………...

10

5. Metdode Penelitian……………………………………………………..

11

6. Sistematika Penulisan Hukum…………………………………….........

14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 1. Kerangka Teori……………………………………………………………………..

16

a. Tinjauan tentang Negara Hukum............................………………..

16

b. Tinjauan tentang Sistem Politik Demokrasi....……………………...

27

c. Tinjauan tentang Demokrasi Perwakilan..........................................

34

xiii

d. Tinjauan tentang Legislasi dan Fungsi Legislasi........……………...

41

2. Kerangka Pemikiran…………………………………………………….

46

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Keterkaitan Persyaratan Calon Anggota Dewan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

48

Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat..................................................................................................... 2. Persyaratan Calon Anggota Dewan Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat...........................................

101

BAB IV. PENUTUP 1. Kesimpulan……………………………………………………………...

113

2. Saran…………………………………………………………………….

114

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………

115

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Data Rekapitulasi Hasil Legislasi DPR Periode 2010-2014

2

Tabel 1.2

Sebaran anggota DPR RI Periode 2009-2014 berdasarkan

51

kelompok umur Tabel 1.3

Sebaran anggota DPR RI Periode 2009-2014 berdasarkan

52

kelompok tingkat pendidikan Tabel 1.4

Sebaran anggota DPR RI Periode 2009-2014 berdasarkan

53

kelompok pekerjaan Tabel 1.5

Data Realisasi RUU Proglegnas Tahun 2013

57

Tabel 1.6

Data Realisasi RUU Proglegnas Tahun 2014

68

Tabel 1.7

Kategori Muatan Materi RUU Proglegnas Tahun 2013

80

Tabel 1.8

Kategori Muatan Materi RUU Proglegnas Tahun 2014

85

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

xvi

46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sebagai landasan atau dasar mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuk dan dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan mengenai kriteriakriteria persyaratan untuk dapat mencalonkan diri salah satunya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR (di luar Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sebagai gambaran terkait persyaratan yang telah dicantumkan tersebut, dalam kenyataan saat ini, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih menjadi sorotan yang buruk baik di kalangan cendekiawan maupun masyarakat, antara lain dalam kinerjanya untuk melaksanakan salah satu fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu fungsi legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsinya pada periode sekarang ini dinilai sangat rendah (Arrista Trimaya, 2013:47). Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan kelemahan dalam kinerjanya sebagai fungsi legislasi yaitu utamanya dalam perwujudan penyusunan Proglegnas. Tetapi fungsi ini ternyata berjalan tidak maksimal. Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang produktif karena sedikitnya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari inisiatif dewan.

Sebagai

wakil

rakyat,

Dewan

Perwakilan

Rakyat

seharusnya

memaksimalkan fungsi ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan salah satu kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lemahnya kinerja fungsi legislasi tersebut terbukti dengan masih banyaknya penumpukan perancangan

perundang-undangan,

dan

1

juga

masih

rendahnya

tingkat

2

produktivitas undang-undang yang dihasilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Catatan dari tahun 2010 hingga 2014 kinerja DPR RI dalam kinerjanya sebagai sebagai fungsi legislasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Data Produk Legislasi dari DPR RI.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa DPR hanya menyelesaikan setengah dari rata-rata prolegnas yang harus di selasaikan. Dalam tulisan Ahmad Yani bahwa DPR RI semisal pada periode 2004-2009 saja, dari 311 RUU yang harus diselesaikan, hingga akhir masa jabatannya mereka hanya dapat menyelesaikan 193 RUU menjadi Undang-Undang (UU) (Ahmad Yani, 2011:104). Sejak tahun 2010 sampai 2014, hanya 29,5% jumlah RUU Program Legislasi Nasional (Proglegnas) berhasil diselesaikan menjadi UU. Sedangkan pada tahun 2015, dari 37 RUU yang diajukan, DPR RI baru dapat menyelesaikan 3 (tiga) Undang-Undang. Ketiga Undang-Undang tersebut adalah:

3

1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selesai pada 5 Desember 2014). 2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (selesai pada 17 Februari 2015). 3) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (selesai pada 17 Februari 2015). Selain tiga undang-undang yang disahkan dalam prolegnas, ada pula 10 produk undang-undang yang sifatnya kumulatif terbuka. RUU Kumulatif terbuka disahkan dengan menyesuaikan Perppu yang diterbitkan Presiden, perjanjian pemerintah ataupun keputusan Mahkamah Konstitusi. Salah RUU komulatif terbuka ini adalah Undang-undang APBN 2015 dan Undang-undang Perjanjian Ekstradisi. Saat ini sedang ada delapan RUU yang sedang dibahas dan diharmonisasi di Badan Legislasi DPR, di antaranya terdapat RUU Kebudayaan, RUU Pertembakauan dan RUU Penyandang Disabilitas. Rendahnya produk undang-undang yang diselesaikan oleh para DPR RI, ini berarti bahwa selain banyaknya permasalahan rakyat yang belum dapat di salurkan dan diselesaikan, juga RUU di Badan Legislasi akan terus bertambah tiap tahunnya yang pada akhirnya menumpuk tidak terkendali. Selain permasalahan jumlah produktifitas DPR RI menjadi pertanyaan terkait fungsi utama DPR RI sebagai lembaga legislator adalah seberapa baik kualitas produk undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR RI. Selain permasalahan diatas juga ada permasalahan pada waktu pembentukan rancangan hingga pembahasan undang-undang. Dalam pembentukan sebuah undang-undang melalui proses yang sangat panjang mulai dari pembentukan rancangan undangundang, kemudian masuk kedalam Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas), pembahasan tingkat pertama, pembahasan tingkat kedua,

4

pengesahan RUU menjadi undang-undang (I Gede Pantja Astawa & Suprin Na’a, 2008:114). Setelah menjadi undang-undang, tidak jarang undang-undang yang telah menghabiskan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama ini tidak berlaku efektif sebagaimana yang diharapkan, bahkan sebuah undang-undang dibatalkan tidak lama setelah berlakunya. Menurut penulis terdapat korelasi antara persyaratan terhadap calon anggota dewan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan melemahnya kinerja fungsi legislasi DPR RI. Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI: Pasal 51 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (a) telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; (b)bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c)bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d)cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; (e)berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; (f) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; (g)tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

5

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (h)sehat jasmani dan rohani; (i) terdaftar sebagai pemilih; (j) bersedia bekerja penuh waktu; (k)mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia,

anggota

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (m)bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; (n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; (o) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan (p) dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

6

(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: (a) kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; (b)bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; (c)surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; (d)surat keterangan sehat jasmani dan rohani; (e)surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; (f) surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; (g)surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

yang

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; (h)surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau

7

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; (i) kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; (j) surat

pernyataan

tentang

kesediaan

untuk

hanya

dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan (k)surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. Dari beberapa persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tingkat profesionalitas, daya kompeten, integritas, serta akuntabilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih diragukan dalam hal pencapaian kinerjanya di bidang legislasi. Faktor usia serta tingkat pendidikan yaitu minimal Sekolah Menengah Atas dianggap dapat memicu melemahnya kinerja anggota DPR RI khususnya dalam fungsi legislasi. Kemampuan untuk memotivasikan diri sebagai legal drafter yang berkualitas pun masih kurang. Hal ini tentunya perlu untuk menyimak kembali bagaimana kriteria persyaratan calon anggota dewan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut. Perlu untuk diketahui pula bahwasanya prioritas kerja Anggota DPR yang belum terfokus pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Anggota DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan permasalahan baik di tingkat internal, maupun dalam penanganan fungsi DPR yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam persoalan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KINERJA FUNGSI

8

LEGISLASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN

PERWAKILAN

DAERAH,

DAN

DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah dengan persyaratan calon anggota dewan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat meningkatkan kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat? 2. Bagaimanakah seharusnya persyaratan calon anggota dewan yang dapat meningkatkan kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat?

C. Tujuan Penelitian Dalam suatu penelitian dikenal ada dua macam tujuan, yaitu tujuan objektif dan subjektif. Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum

yang

berasal dari

penelitian

dimaksud,

diantaranya: a. Menjelaskan mengenai persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah berlakunya Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

9

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Menawarkan konstruksi baru persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Tujuan Subjektif Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi Penulis sebagai dasar dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut: a. Memperluas pengetahuan dan menambah wawasan serta pemahaman aspek hukum dalam mengkaji masalah di bidang hukum tata negara, khususnya mengenai aspek persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait fakta kinerjanya dalam fungsi legislasi. b. Mendapatkan sumber hukum dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun Penulisan Hukum (Skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan

sumbangan

pemikiran

bagi

perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada umumnya terutama mengenai urgensi persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja

10

fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Memperkaya referensi dan literatur sebagai acuan untuk melaksanakan penulisan sejenis selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, serta berguna bagi para pihak yang mempunyai minat mengkaji ilmu hukum khususnya hukum tata negara

E. Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian ini mengkaji berlakunya pengaturan mengenai persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan

Umum

Dewan

Perwakilan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah menjabat dan menjadi anggota Dewan, dengan acuan terhadap melemahnya kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

11

2. Sifat Penelitian Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Berdasarkan definisi tersebut karakter preskriptif yang akan dikaji adalah pengaturan mengenai persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait melemahnya kinerja fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurun waktu beberapa periode terakhir. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta guna menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti (Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan

2013: 137).

komparatif (comparative approach) digunakan

untuk membandingkan hasil Proglegnas RUU yang telah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji penelitian yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam hal ini mengkaji dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 135). 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Bahan hukum primer, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

12

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Data Realisasi Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Proglegnas) oleh DPR RI pada Tahun 2013 dan 2014. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, majalah, dan artikel hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 195-196). 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah kajian pustaka. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diinventaris dan diklasifikan dengan menyesuaikan dengan masalah yang di bahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johny Ibrahim, 2008:296) Bahan hukum primer dan sekunder diklasifikasikan yaitu berupa peraturan perundangan terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam kaitannya dengan fungsi legislasi DPR, serta bahan hukum berupa buku-buku hukum, jurnal, dan artikel hukum mengenai persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam kaitannya dengan fungsi legislasi DPR. Selanjutnya bahan-bahan tersebut akan digunakan untuk menganalisis persyaratan yang sesuai bagi

13

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPR.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode deduksi. Menurut Philipus M. Hadjon, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang merupakan aturan hukum,

kemudian diajukan premis

minor yang merupakan fakta hukum. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90). Sehingga dalam hal ini yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan premis minornya adalah konsistensi dan kesesuaian fakta hukum dalam pembentukan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan

14

pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam

bab

pendahuluan

ini,

penulis

akan

menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan

sistematika

penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini, penulis akan memaparkan dua sub bab berisi kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori memuat tinjauan umum tentang Negara Hukum, tinjauan tentang Sistim Politik Demokrasi, tinjauan tentang Demokrasi Perwakilan, dan tinjauan tentang Legislasi dan Fungsi Legislasi. Sedangkan, dalam kerangka pemikiran penulis akan memberikan gambaran paradigma berpikir (mindset) dalam melakukan penulisan hukum, yang telah dikonstruksikan dalam bentuk bagan. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian yang telah didapat dari proses penelitian serta menganalisis permasalahannya seperti yang telah dirumuskan dalam penulisan

hukum

permasalahan

rumusan masalah. Dalam ini

adalah

yang

menjadi

Pengaruh

pokok

pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan

Umum

anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah dalam upaya meningkatkan kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

15

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum

yang

berisi

tentang

simpulan

dari

pembahasan sebelumnya disertai dengan saran atau rekomendasi terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan

diperbaiki

terhadap

penelitian hukum ini. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

permasalahan

dalam

16